PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban
pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang
terkait dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji serta
semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang
yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang
bersumber dari Jemaah Haji maupun sumber lain
yang sah dan tidak mengikat.
1. Dana Abadi Umat, yang selanjutnya disingkat DAU
adalah sejumlah dana yang sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 20l4 tentang
Pengelolaan Keuangan Haji diperoleh dari hasil
pengembangan DAU dan/atau sisa biaya operasional
Penyelenggaraan Ibadah Haji serta sumber lain yang
halal dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
1. Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian
kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang
meliputi pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan
perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan
oleh Pemerintah.
1. Penyelcnggaraan Ibadah Haji Khusus adalah
Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh
penyelenggara ibadah haji khusus dengan
pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat
khusus.
1. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang selanjutnya
disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang harus
dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan
ibadah haji.

1. Biaya

---

1. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, yang
selanjutnya disebut BPIH Khusus adalah sejumlah
dana yang harus dibayar oleh warga negara yang
akan menunaikan ibadah haji khusus.
1. Kas Haji adalah rekening Badan Pengelola Keuangan
Haji pada bank umum syariah dan/atau unit usaha
syariah yang digunakan untuk menampung Dana
Haji.
1. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang
beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk
menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan.
1. Badan Pengelola Keuangan Haji, yang selanjutnya
disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan
pengelolaan Keuangan Haji.
1. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus, yang selanjutnya
disingkat PIHK adalah pihak yang menyelenggarakan
ibadah haji khusus yang mempunyai izin dari
Menteri sebagai PIHK.
1. Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji, yang selanjutnya disingkat BPS BPIH
adalah bank umum syariah dan/atau unit usaha
syariah yang ditunjuk oleh BPKH.
t2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama.

(1) Pengelolaan Keuangan Haji meliputi perencanaan,

pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan
pengawasan atas Keuangan Haji.

(2) Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban,

dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh badan pelaksana.

(3) Pengawasan.

---

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh dewan pengawas.

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) meliputi:

• perumusankebijakan;
• penyiapan rencana strategis; dan
• penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan.

(1) Perumusan kebijakan pengelolaan Keuangan Haji

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
didasarkan pada:
- kemampuan Keuangan Haji;
- perkembangan ekonomi; dan
- hasil pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan
Ibadah Haji.
(2t Kemampuan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diukur dengan
mempertimbangkan paling sedikit aspek likuiditas,
rentabilitas, solvabilitas, dan saldo Keuangan Haji.

(1) Penyiapan rencana strategis pengelolaan Keuangan

Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
didasarkan pada kebijakan pengelolaan Keuangan
Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun.

(3) Untuk

---

PRES IDEN

(3) Untuk pertama kali, rencana strategis pengelolaan

Keuangan Haji disusun paling lambat 6 (enam) bulan
terhitung sejak BPKH dibentuk.

(4) Untuk selanjutnya, rencana strategis pengelolaan

Keuangan Haji disusun paling lambat 6 (enam) bulan
sebelum masa berlaku rencana strategis pengelolaan
Keuangan Haji berakhir.

(5) Rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling sedikit
memuat:
- visi, misi, dan tujuan;
- arah kebijakan dan strategi;
- kerangka regulasi dan kelembagaan; dan
pengembangan d. target kinerja dan kerangka
Keuangan Haji.

(6) Badan pelaksana wajib menyampaikan rancangan

rencana strategis pengelolaan Keuangan Haji
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada dewan
pengawas untuk mendapatkan penilaian dan
persetujuan.

(7) Rancangan rencana strategis pengelolaan Keuangan

Haji yang telah mendapatkan penilaian dan
persetujuan dari dewan pengawas sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh badan
pelaksana kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
mendapatkan persetujuan.

(8) Pengajuan rancangan rencana strategis pengelolaan

Keuangan Haji kepada Dewan Perwakilan Ralryat
sebagaimana dimaksud pada ayat (71 dilaksanakan
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah mendapat
persetujuan dewan pengawas.

(9) Rancangan rencana strategis yang telah

mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rak-vat
sebagaimana dimaksud pada ayat (71ditetapkan oleh
badan pelaksana menjadi rencana strategis
pengelolaan Keuangan Haji.

### Pasal 6. ..

---

(1) Penyiapan rencana kerja dan anggaran tahunan

pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf c didasarkan pada rencana
strategis pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).
(2t Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan
pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

(3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan

pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- program;
- kegiatan;
- anggaran; dan
- target kinerja.

(4) Badan pelaksana wajib menyampaikan rancangan

rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan
Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada dewan pengawas untuk mendapatkan
penilaian dan persetujuan.
(s) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan
pengelolaan Keuangan Haji yang telah mendapatkan
penilaian dan persetujuan dari dewan pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh
badan pelaksana kepada Dewan Perwakilan Ralryat
untuk mendapat persetujuan.

(6) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan

pengelolaan Keuangan Haji yang telah mendapatkan
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh
badan pelaksana menjadi rencana kerja dan
anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji.

(7) Rencana

---

(7) Rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan

Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
mulai berlaku tanggal I Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember.

(8) Rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan

Keuangan Haji berikutnya wajib diajukan kepada

1 Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat tanggal
Agustus tahun berjalan.

Bagian Kesatu
Umum

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) meliputi:
- penerimaan;
- pengeluaran; dan
- kekayaan.

(2) Dalam pelaksanaan penerimaan, pengeluaran, dan

(1), kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

badan pelaksana wajib:
Keuangan a. melaksanakan program pengelolaan
Haji yang telah ditetapkan serta rekomendasi
atas hasil pengawasan dan pemantauan dari
dewan pengawas;
- melakukan penatausahaan pengelolaan
Keuangan Haji dan aset BPKH sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan
operasional BPKH; dan

• menyelenggarakan

---

pengelolaan d. menyelenggarakan administrasi
Keuangan Haji sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Untuk melaksanakan penatausahaan pengelolaan

Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kebijakan huruf b, badan pelaksana menetapkan
pengelolaan akuntansi dan sistem akuntansi
Keuangan Haji.
akuntansi(4) Kebijakan akuntansi dan sistem
pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disusun sesuai dengan standar
akuntansi keuangan.

Bagian Kedua
Penerimaan

Paragraf 1
Umum

ayatPenerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

(1) huruf a meliputi:

BPIH Khusus;a. setoran BPIH dan/atau
- nilai manfaat Keuangan Haji;
Ibadah Haji;c. dana efisiensi Penyelenggaraan
- DAU; dan/atau
mengikat'e. sumber lain yang sah dan tidak

Paragraf.2
Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus

(1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan dana
titipan .Jemaah Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah
Haji.

(2) Dana

---

PRES IDEN

(2) Dana titipan Jemaah Haji sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan dana yang tidak dicatat
dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

(1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diperoleh dari
Jemaah Haji.
(2t Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas setoran awal dan
setoran lunas.
Khusus(3) Setoran awal BPIH dan/atau BPIH
dibayarkan melalui rekening tabungan Jemaah Haji
di BPS BPIH ke rekening setoran awal atas nama
BPKH selaku wakil yang sah dari Jemaah Haji
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh nomor
porsi Jemaah Haji pada saat mendaftar sebagai
Jemaah Haji.
Khusus (4) Setoran lunas BPIH dan/atau BPIH
dibayarkan melalui rekening tabungan Jemaah Haji
di BPS BPIH ke rekening atas nama BPKH selaku
wakil yang sah dari Jemaah Haji, sebesar selisih
antara BPIH dengan setoran awal dan nilai manfaat,
pada saat Jemaah Haji dinyatakan berhak untuk
melunasi BPIH atau BPIH Khusus.
(s) Besaran pembayaran setoran awal ditetapkan oleh
Menteri.

### Pasal 1 1

(1) Penunjukan BPS BPIH sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan
melalui proses pemilihan dan penetapan.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan

penetapan BPS BPIH diatur dengan Peraturan BPKH.

### Pasal 12. .

---

REPUJinut,',?55*.r,o

(1) Setiap warga negara yang akan menunaikan ibadah

haji harus membuka rekening tabungan Jemaah
Haji pada BPS BPIH.

(1)(2) BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat

wajib memiliki produk tabungan Jemaah Haji dalam
bentuk rupiah.

(3) Warga negara yang telah memiliki rekening tabungan

haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar
setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus sesuai
dengan jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).

(4) Rekening tabungan Jemaah Haji sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat ditutup paling lambat
6 (enam) bulan setelah tanggal kedatangan kelompok
terbang terakhir Jemaah Haji di Indonesia.
cara (s) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata
pengelolaan rekening tabungan Jemaah Haji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan
ayat (4) diatur dengan Peraturan BPKH.

(1) Pembayaran setoran awal BPIH dan/atau BPIH

Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(3) disertai dengan pengisian dan penandatanganan

formulir akad utakalaholeh Jemaah Haji.

(2) Ketentuan mengenai jenis, format, dan persyaratan

akad wakalahdiatur dengan Peraturan BPKH.

Paragraf 3

---

Paragraf 3
Nilai Manfaat Keuangan Haji

(1) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf b diperoleh dari hasil
pengembangan Keuangan Haji.
(21 Pengembangan Keuangan Haji dilakukan melalui
penempatan dan/ atau investasi.

di (1) Nilai manfaat Keuangan Haji ditempatkan
rekening nilai manfaat atas nama BPKH pada BPS
BPIH yang ditunjuk oleh BPKH.
(2t Penunjukan BPS BPIH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui proses pemilihan dan
penetapan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan dan

penetapan BPS BPIH pengelola nilai manfaat
Keuangan Haji serta mekanisme pengelolaannya
diatur dengan Peraturan BPKH.

Paragraf 4
Dana Efisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji

(1) Dana elisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c
diperoleh dari hasil efisiensi biaya operasional
Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(2) Dana elisiensi Penyelenggaraan Ibadah Haji

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan
pada Kas Haji.

(3) Penempatan

---

REPUJ.T,:t,"?Sf;*.r,o
-t2-

(3) Penempatan dana efisiensi Penyelenggaraan Ibadah

Haji ke Kas Haji sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah

laporan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan
diterima.

Paragraf 5
Dana Abadi Umat

(1) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d

dalam merupakan alokasi dana tersendiri
pengelolaan Keuangan Haji.

(1) (2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat

ditempatkan dan/atau diinvestasikan berdasarkan
tingkat atau profil risiko yang rendah.

Paragraf 6
Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat

mengikat (1) Sumber lain yang sah dan tidak
e sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
meliputi:
- hibah;
- bantuan; dan
- waqaf.

(2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
uang, barang, dan/atau jasa.

Bagian Ketiga

---

t,',35f;
R E P u J.T,: *. r, o

Bagian Ketiga
Pengeluaran

Paragraf 1
Umum

Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) huruf b meliputi:

- Penyelenggaraan Ibadah Haji;
- operasional BPKH;
Haji;c. penempatan dan/atau investasi Keuangan
Khususd. pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH
Jemaah Haji yang membatalkan keberangkatan
dengan alasan yang sah;
ke PIHK;e. pembayaran saldo setoran BPIH Khusus
- pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau
BPIH Khusus;
- kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam; dan
- pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau
BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH
Khusus tahun berjalan.

(1) BPKH wajib menyediakan Keuangan Haji yang setara

biaya dengan kebutuhan 2 (dua) kali
Penyelenggaraan Ibadah Haji pada setiap musim haji
tahun berjalan.
(2t Besaran kebutuhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(3) Dalam men5rusun besaran kebutuhan sebagaimana

dimaksud .pada ayat (2l', BPKH memberikan
masukan kepada Menteri.

(4) Penyediaan

---

PRESIDEN

### REPUBLIK IN DON ES IA

(4) Penyediaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud

pada ayat (l) dilakukan oleh BPKH setelah penetapan
Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(2).

(s) Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat ditempatkan secara keseluruhan atau sebagian
dalam bentuk penempatan dan/atau investasi jangka
pendek yang terjamin, aman dan dapat diakses
secepatnya.

Paragraf 2
Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasai 21
(l) Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a
bersumber dari:
- saldo BPIH dan/atau BPIH Khusus dari Jemaah
Haji yang menunaikan ibadah haji pada tahun
berjalan; dan
- perolehan nilai manfaat tahun berjalan.
(2t Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji yang
bersumber dari nilai manfaat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan prinsip
rasional, efektif, dan efisien serta untuk sebesar-
besarnya kepentingan Jemaah Haji.

(3) Dalam menyusun perhitungan besaran pengeluaran

penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), BPKH memberikan masukan kepada
Menteri.
(4t Besaran pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
pemerintah pusat setelah mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Ralqyat.

(5) Pengeluaran

---

(s) Pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas
satuan kerja penyelenggara ibadah haji secara
berkala.

(6) BPKH wajib memindahkan dana dari Kas Haji ke kas

satuan kerja penyelenggara ibadah haji paling
lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya
surat permintaan pemindahan dana dari satuan
kerja penyelenggara ibadah haji.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemindahan dana dari Kas Haji untuk pembayaran
pengeluaran Penyelenggaraan Ibadah Haji termasuk
penahapan dan besaran setiap tahapannya diatur
dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Pengeluaran Operasional Badan Pengelola Keuangan Haji

Pasal22
Pengeluaran operasional BPKH sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
- belanja pegawai; dan
- belanja operasional kantor.

(1) Pengeluaran operasional BPKH untuk belanja

pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf a terdiri atas gaji atau upah dan hak
keuangan lainnya.

(2) Gaji atau upah dan hak keuangan lainnya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
kepada anggota badan pelaksana, anggota dewan
pengawas, dan pegawai BPKH.

(3) Ketentuan

---

(3) Ketentuan mengenai gaji atau upah dan hak

keuangan lainnya bagi anggota badan pelaksana dan
anggota dewan pengawas diatur dengan Peraturan
Presiden.
(41 Ketentuan mengenai gaji atau upah dan hak
keuangan lainnya bagi pegawai BPKH diatur dengan
Peraturan BPKH.

(1) Pengeluaran untuk belanja operasional kantor

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b
terdiri atas belanja barang dan belanja modal.
(21 Ketentuan mengenai belanja barang dan belanja
modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan BPKH.

(1) Pengeluaran operasional sebagaimana dimaksud

prinsip dalam Pasal 22 dilakukan berdasarkan
rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
(21 Besaran pengeluaran operasional BPKH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan
paling banyak 5% (lima persen) dari perolehan nilai
manfaat tahun sebelumnya.

(3) BPKH mengajukan usulan besaran pengeluaran

operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3
(tiga) bulan sebelum tahun anggaran berjalan untuk
mendapat persetujuan.

(4) Hasil persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
oleh BPKH kepada Menteri untuk ditetapkan paling
lama 1 (satu) bulan.

(5) Dalam

---

PRESIDEN

(5) Dalam hal usulan pengeluaran untuk operasional

BPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,
besaran pengeluaran untuk operasional BPKH
menggunakan penetapan Menteri tahun sebelumnya.

Paragraf 4
Pengeluaran Penempatan dan/atau Investasi Keuangan Haji

(1) Pengeluaran untuk penempatan Keuangan Haji

dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan
syariah.
(21 Pengeluaran untuk investasi Keuangan Haji dapat
dilakukan dalam bentuk surat berharga, emas,
investasi langsung, dan investasi lainnya.

(3) Pengeluaran untuk penempatan dan/atau investasi

Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan sesuai prinsip syariah dengan
mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian,
nilai manfaat, dan likuiditas.
(41 Selain memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian,
nilai manfaat, dan likuiditas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), pengeluaran investasi Keuangan Haji
wajib dilakukan dengan mengoptimalkan
pengelolaan risiko.

(1) Produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
- giro;
- deposito berjangka; dan
- tabungan.

(21 Selama

---

t,',35f;
R E P u J.T,i *. o
-18- =,
(21 Selama 3 (tiga) tahun sejak BPKH terbentuk,
pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk
penempatan pada produk perbankan syariah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak
50% (lima puluh persen) dari total penempatan dan
investasi Keuangan Haji.

(3) Untuk selanjutnya setelah 3 (tiga) tahun BPKH

terbentuk, pengeluaran Keuangan Haji dalam bentuk
penempatan produk perbankan syariah paling
banyak 30% (tiga puluh persen) dari total
penempatan dan investasi Keuangan Haji.
pada(4) Sisa dari total penempatan Keuangan Haji
produk perbankan syariah sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 atau ayat (3) dialokasikan untuk
investasi.

(1) Investasi Keuangan Haji dalam bentuk surat

berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (21meliputi:
yang diterbitkan a. surat berharga syariah negara
oleh pemerintah pusat;
oleh b. surat berharga syariah yang diterbitkan
Bank Indonesia; dan
oleh c. efek syariah yang diatur dan diawasi
Otoritas Jasa Keuangan.
(21 Efek syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas
Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c meliputi:
- saham syariah yang dicatatkan di bursa efek;
- sukuk;
- reksadana syariah;
- efek beragun aset syariah;
- dana investasi real estat syariah; dan
- efek syariah lainnya.

(3) Investasi

---

t",?S|r
R E P u J,-T,i . r, o

(3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1) Investasi Keuangan Haji dalam bentuk emas

(2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat

emas hanya dapat dilakukan dalam bentuk
batangan bersertifikat yang diproduksi dan/atau
bentuk dijual di dalam negeri dan/atau dalam
rekening emas yang dikelola oleh lembaga keuangan
syariah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
(2t Investasi dalam bentuk emas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling banyak 5% (lima persen) dari
total penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

(1) Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 26 ayat (2) dilakukan dengan cara:

- memiliki usaha sendiri;
- penyertaan modal;
- kerja sama investasi; dan
- investasi langsung lainnya.
(21 Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama antara

BPKH dengan badan usaha dan/atau lembaga di
dalam negeri dan/atau di luar negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling banyak 2Oo/o (dua puluh persen) dari total

penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

---

PRESIDEN

### REPUBLIK IN DON ES IA

### Pasal 3 I

(1) Investasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal

26 ayat (2) ditetapkan oleh BPKH.
(2t Investasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total

penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk
penempatan dan/ atau investasi Keuangan Haji diatur
dengan Peraturan BPKH.

Paragraf 5
Pengeluaran Pengembalian Setoran BPIH dan/atau BpIH Khusus
Jemaah Haji yang Membatalkan Keberangkatan
dengan Alasan yang Sah

(l) Pengeluaran pengembalian setoran BPIH dan/atau
BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan
keberangkatan dengan alasan yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf d terdiri atas:
- pengembalian setoran awal BpIH dan/atau BplH
Khusus beserta nilai manfaatnya; dan/atau
- pengembalian setoran lunas BplH dan/atau
BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya.

(2) Pengeluaran pengembalian setoran BpIH dan/atau

BPIH Khusus Jemaah Haji yang membatalkan
keberangkatan dengan alasan yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kepada Jemaah
Haji rnelalui rekening yang bersangkutan pada BpS
BPIH.

(3) Ketentuan

---

q,D

PRESIOEN

-2t -

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus
(21 sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat
diatur dengan Peraturan BPKH.

(1) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri

atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta
nilai manfaatnya.
(21 Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus
( 1) tidak dapat sebagaimana dimaksud pada ayat
diambil oieh Jemaah Haji, kecuali Jemaah Haji yang
membatalkan porsinya, karena meninggal dunia,
atau alasan lain yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Jemaah Haji yang membatalkan porsinya dapat

mengambil saldo setoran BPIH dan/atau BPIH
permohonan Khusus dengan mengajukan
pembatalan porsi kepada Menteri atau pejabat yang
ditunjuk oleh Menteri.
(41 Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
menindaklanjuti permohonan pembatalan porsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan
menerbitkan surat perintah membayar kepada BPKH
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
permohonan diterima.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pembatalan porsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(21, ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan
Menteri.

(1) BPKH mengembalikan saldo setoran BPIH dan/atau

BPIH Khusus kepada rekening Jemaah Haji paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah BPKH menerima
surat perintah membayar dari Menteri atau pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri.
(21 Dalam hal saldo setoran BPIH lebih besar dari
penetapan BPIH tahun berjalan, BPKH
mengembalikan selisihnya kepada Jemaah Haji.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengembalian saldo BPIH dan/atau BPIH khusus
serta pengembalian selisih saldo sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan BPKH.

Paragraf 6
Pengeluaran Pembayaran Saldo Setoran BPIH Khusus ke PIHK

(1) Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus

ke PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf e dibayarkan sesuai jumlah Jemaah Haji
khusus yang telah melunasi BPIH Khusus dan
berangkat pada tahun berjalan.

(2) Pengeluaran pembayaran saldo setoran BPIH Khusus

(1) ke PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat

dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditetapkan
oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

. Paragraf7 ..

---

#ip
PRESIDEN

Paragraf 7
Pengeluaran Pembayaran Nilai Manfaat Setoran BPIH dan/atau BPIH
Khusus

(1) Pengeluaran pembayaran nilai manfaat setoran BPIH

dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf f dilakukan oleh BPKH secara
berkala ke rekening virtual Jemaah Haji pada BPS
BPIH.

(2) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai
manfaat Keuangan Haji tahun berjalan.

(3) Penghitungan besaran persentase pengeluaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh
BPKH dengan mempertimbangkan aspek
rentabiiitas, likuiditas, dan solvabilitas Keuangan
Haji.
(4t Hasil penghitungan besaran persentase pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
oleh BPKH kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
mendapat persetujuan.
(s) BPKH menetapkan besaran persentase pengeluaran
yang telah mendapat persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) setiap tahun.

Paragraf 8
Pengeluaran Kegiatan untuk Kemaslahatan Umat Islam

( I Pengeluaran kegiatan untuk kemaslahatan umat )
Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf g, pendanaannya berasal dari nilai manfaat
DAU.

(21 Kegiatan

---

PRESIDEN

(21 Kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) BPKH menetapkan besaran nilai manfaat DAU

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
proporsi DAU terhadap Keuangan Haji.
(4t Nilai manfaat DAU yang dapat digunakan untuk
kemaslahatan umat Islam paiing banyak sama
dengan total nilai manfaat DAU dari tahun
sebelumnya.
(s) BPKH menetapkan prioritas kegiatan dan besaran
penggunaan nilai manfaat DAU sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam menetapkan prioritas kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPKH
berkoordinasi dengan Menteri.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan prioritas

kegiatan dan penggunaan nilai manfaat DAU diatur
dengan Peraturan BPKH.

Paragraf 9
Pengeluaran Pengembalian Selisih Saldo Setoran BPIH dan/atau BPIH
Khusus dari Penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus Tahun Berjalan

Pengeluaran pengembalian selisih saldo setoran BPIH
dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau
BPIH Khusus tahun berjalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 huruf h dibayarkan kepada Jemaah Haji
melalui rekening yang bersangkutan pada BPS BPIH.

Bagian Keempat

---

Bagian Keempat
Kekayaan

(1) Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) huruf c meliputi:
- uang; dan
- barang yang dapat dinilai dengan uang.

(2) Pengelolaan kekayaan berupa uang dan barang yang

dapat dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem
akuntansi keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Pengelolaan kekayaan berupa barang yang dapat

dinilai dengan uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
- perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- pengadaan;
- penggunaan;
- pemanfaatan;
- pengamanan dan pemeliharaan;
- penilaian;
- penghapusan;
- pemindahtanganan;
- penatausahaan; dan
- pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

(4) Ketentuan mengenai pengelolaan kekayaan berupa

barang yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
BPKH.

BABIV..

---

PRESIDEN

### REPUBLIK IN DO N ESIA

(1) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (ll dilaksanakan oleh
badan pelaksana.
pertanggungiawaban dan l2l Untuk melaksanakan
pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
badan pelaksana wajib:
- men1rusun laporan kinerja dan laporan keuangan
secara bulanan, triwulan, semester, dan
tahunan; dan
- men5rusun laporan pertanggungiawaban
pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji.

(3) Laporan pertanggungiawaban pelaksanaan

pengelolaan Keuangan Haji yang disusun berkala
secara bulanan, triwulan, dan semester menjadi
bahan penyusunan laporan pertanggungiawaban
pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat setiap 6
(enam) bulan.
(41 Penyampaian laporan pertanggungiawaban
pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji kepada
Presiden dan Dewan Perwakilan Ralryat sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh badan
pelaksana paling lambat tanggal 31 Agustus tahun
berjalan dar. 28 Februari tahun berikutnya.
(s) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
pengelolaan Keuangan Haji yang disusun setiap 6
(enam) bulan pada tahun berjalan menjadi bahan
penyusunan laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji tahunan.

## BAB V.

---

PRESIDEN

PENGAWASAN

(1) Pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan,

pertanggungiawaban, dan pelaporan pengelolaan
Keuangan Haji dilaksanakan oleh dewan pengawas.
(2t Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilakukan melalui:
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengelolaan Keuangan Haji;
- pemberian persetujuan rumusan kebijakan,
rancangan rencana strategis, rancangan
rencana kerja dan anggaran tahunan
pengelolaan Keuangan Haji; dan
- pemberian penilaian dan pertimbangan
terhadap laporan pertanggungiawaban
pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji dan
pengelolaan BPKH yang disusun oleh badan
pelaksana.

(3) Dalam melaksanakan tugas. pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21,
dewan pengawas wajib:
- menJrusun pedoman pengawasan dan
pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan
Keuangan Haji;
- mengkaji dan menganalisis rancangan rumusan
kebijakan, rencana strategis, rencana kerja dan
anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji
paling lama 20 (dua puluh) hari kerja seteiah
diterima dari badan pelaksana;
- melakukan reviu dan pemeriksaan laporan
kinerja dan laporan keuangan; dan

• melakukan

---

PRESIOEN

- meiakukan pembinaan penyusunan laporan
pertanggungiawaban pelaksanaan pengeiolaan
Keuangan Haji.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dewan pengawas
dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.

perencanaan,(1) Hasii pengawasan terhadap
pelaksanaan, pertanggungiawaban, dan pelaporan
pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (1) disampaikan kepada badan
pelaksana secara tertulis.
(2t Badan pelaksana menindaklanjuti hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB Vi

(1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva
serta hak dan kewajiban hukum atas Keuangan Haji
beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan
pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.
(2t Pe ralihan semua aktiva dan pasiva serta hak dan
kewajiban hukum atas Keuangan Haji beserta
kekayaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dari kemente rian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama ke BPKH setelah
dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

---

t,''?rTf,',r,
R E Fj u JtT'i o, ^ -29 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2O18

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2018

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan,
dan Perundang-undangan,

---

#D