TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang
didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan.
1. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang
ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai Hutan tetap.
1. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang
mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
1. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang
mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem
penyangga kehidupan untuk mengatur tata atr,
mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah
intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

1. Hutan

SK No 085120 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Hutan Konservasi adalah Kawasan Hutan dengan ciri
khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa
serta ekosistemnya.
1. Rencana Tata Ruang adalah Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi atau Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten/Kota.
1. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.
1. Perizinan Berusaha adalah izin usaha yang diberikan
kepada Setiap Orang sebagai legalitas untuk memulai
dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam
bentuk Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang
perkebunan sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja.
1. Pejabat yang berwenang adalah Pemerintah,
Gubernur, atau Bupati/Walikota yang menerbitkan
IzinLokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11
Tahun 202O tentang Cipta Kerja.
1. lzin Lokasi adalah tzin yang diberikan kepada
perusahaan untuk memperoleh tanah dalam rangka
penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin
pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah
tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
1. Izin Usaha Perkebunan adalah izin usaha yang
menghasilkan barang danf ataujasa perkebunan.

1. Penzinan

SK No 085119 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Perizinan di bidang kehutanan adaiah izin usaha di
bidang kehutanan yang diterbitkan sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O
tentang Cipta Kerja, yang meliputi rzin usaha
pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa
lingkungan, rzin usaha pemanfaatan hasil hutan ka)ru
danf atau bukan ka5ru, izin pemungutan hasil hutan
kayu dan/atau bukan ka5ru, izin pinjam pakai
Kawasan Hutan, izin perhutanan sosial, atau
pelepasan Kawasan Hutan.
1. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan adalah
persetujuan tentang perubahan peruntukan kawasan
Hutan Produksi yang dapat dikonversi dan/atau
Hutan Produksi Tetap menjadi bukan Kawasan Hutan
yang diterbitkan oleh Menteri.
1. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan adalah
persetujuan penggunaan atas sebagian Kawasan
Hutan untuk kepentingan pembangunan di iuar
kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan
peruntukan Kawasan Hutan.
1. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum
administrasi yang bersifat pembebanan
kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikenai kepada
Setiap Orang atas dasar ketidaktaatan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kehutanan.
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh
orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat
langsung maupun tidak langsung atas layanan atau
pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh
negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan,
yang menjadi penerimaan Pemerintah Fusat di luar
penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam
mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

1. Provisi

SK No 0851 l8 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya
disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan
sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan
danf atau hasil usaha yang dipungut dari hutan
negara.
1. Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah
dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang
tumbuh alami dari hutan negara.
1. Surat Pemberitahuan adalah pemberitahuan tertulis
yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang
berwenang terhadap kegiatan usaha yang telah
terbangun di Kawasan Hutan sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta
Kerja.
1. Denda Administratif adalah Sanksi Administratif
berupa pembebanan kewajiban bagi Setiap Orang
untuk melakukan pembayaran sejumlah uang
tertentu akibat pelanggaran penggunaan Kawasan
Hutan secara tidak sah.
1. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah
tindakan yang dilakukan oleh Menteri untuk
menghentikan kegiatan pelanggaran pertambangan,
perkebunan, dan/atau kegiatan lain di dalam
Kawasan Hutan.
1. Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha adalah
persetujuan yang diberikan oleh Menteri untuk
menjalankan kegiatan usaha yang telah terbangun
dan/atau beroperasi di kawasan Hutan Lindung
dan/atau kawasan Hutan Konservasi.
1. Surat Peringatan adalah pemberitahuan tertulis yang
dikeluarkan oleh Menteri terhadap tindakan
pelanggaran oleh Setiap Orang karena tidak
melaksanakan Sanksi Administratif.

1. Pernerintah

SK No 0851 17 A

---

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

disebut 24. Pemerintah Pusat yang selanjutnya
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan.

(1) Setiap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan wajib

memiliki Perizinan Berusaha di bidang kehutanan,
persetujuan Menteri, kerja sama, atau kemitraan di
bidang kehutanan.
(21 Setiap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikenai sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cukup jelas.
Pasai 22
Cukup jelas.

usaha (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan
perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di
dalam Kawasan Hutan dan memiliki lzin Lokasi
dan/atau izin usaha di bidang perkebunan sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O
tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki Perizinan di
bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan
paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja berlaku.

(2) Jika .

SK No 085146 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-7
(21 Jika penyelesaian persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun
sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang
Cipta Kerja berlaku, Setiap Orang dikenai Sanksi
Administratif.

(3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha

pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain
yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang
dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja, yang tidak
memiliki Perrzinan di bidang kehutanan, dikenai
Sanksi Administratif.
pada ayat (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud

(2) dan ayat (3) berupa:

• Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
• Denda Administratif;
• pencabutan Perizinan Berusaha; dan f atau
• paksaan pemerintah.

(1) Kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah

terbangun di dalam Kawasan Hutan dan memrhki lzin
Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus
sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang diterbitkan
oleh Pejabat yang berwenang pada saat usaha pertama
kali dibangun dan/atau dioperasikan.

(2) Kegiatan usaha pertambangan, perkebunan dan/atau

kegiatan lain yang telah terbangun di dalam Kawasan
Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
meliputi bidang:
- pertambangan yang:
1. melakukan kegiatan penambangan di dalam
Kawasan Hutan;

1. rnengangkut

SK No 085145 A

---

PRES lDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. mengangkut dan/atau menerima titipan
krasil t.ambang yang berasal dari kegiatan
penambangan di dalam Kawasan Hutan;
dan/atau
1. membeli, memasarkan, dan latau mengolah
hasil tambang dari kegiatarr penambangan di
dalam Kawasan Hutan.
b perkebunan yang:
1. melakukan kegiatan perkebunan di dalam
Kawasan Hutan;
1. mcngangkut dan/atau menerima titipan
hasil kebun yang berasal dari kegiatan
perkebunan di dalam Kawasan Hutan;
dan/atau
1. membeli, memasarkan, dan latau mengolah
hasil kebun dari kegiatan perkebunan di
dalam Kawasan Hutan.
C kegiatan lain yang meliputi:
1. minyak dan gas bumi;
1. panas bumi;
1. tambak;
1. pertanian;
1. permukiman;
1. wisata alam;
1. industri; dan/atau
1. sarana dan prasarana.

Cukup jelas.

Pasal 4 1

Ayat ( 1)
CukuP jelas.
Ayat (21
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (a)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "bukti penguasaan tanah" adalah
surat hak atas tanah antara lain sertifikat Hak Milik, Hak
Guna Bangunan, Hak Pakai, Girik, Letter C, Verklaring,
Eingendom, atan) Surat Keterangan Tanah'
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (5)
Verifikasi teknis dilakukan melalui verilikasi data administratif
dan lapangan dengan menggunakan metode sosiometri.

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:
- inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang
telah terbangun rli clalam Kawasan Hutan yang tidak
memiliki Perizinan di bidang kehutanan;

• tata

SK No 089094 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

usaha b. tata cara penyelesaian terhadap kegiatan
perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di
dalam kawasan hutan yang memiliki lzin Lokasi
dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang tidak
memiliki Perizinan di bidang kehutanan;
terhadap c. tata cara pengenaan Sanksi Administratif
kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak
memiliki Perizinan di bidang kehutanan;
- tata cara perhitungan Denda Administratif;
- PNBP yang berasal dari Denda Administratif; dan
- paksaan pemerintah.

yang (1) Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha
telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak
memiliki Perizinan di bidang kehutanan dilakukan
oleh Menteri.

(2) Inventarisasi data dan informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
perkebunan a. data dan informasi kegiatan usaha
kelapa sawit yang telah terbangun di dalam
Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) dan tidak memiliki Perizinan di

bidang kehutanan;
usaha b. data dan informasi kegiatan
pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan
lain yang telah terbangun di dalam Kawasan
Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(21 yang tidak memiliki Perizinan di bidang
kehutanan; dan
usaha c. penetapan data dan informasi kegiatan
yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan.

Bagian
SK No 085144 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua
Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
yang Telah Terbangun di dalam Kawasan Hutan yang Telah Memiliki Izin
Lokasi dan/atau Izin Usaha di Bidang Perkebunan yang
Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan

Paragraf 1
Umum

Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah
terbangun di dalam Kawasan Hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:
perkebunan kelapa a. data dan informasi kegiatan usaha
sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan
yang sesuai Rencana Tata Ruang; dan
perkebunan kelapa b. data dan informasi kegiatan usaha
sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan
yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang.

Paragraf 2
Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun
di dalam Kawasan Hutan yang Sesuai Rencana Tata Ruang

Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang sesuai
Rencana Tata Ruang terdiri atas:
Perizinan di a. tidak tumpang-tindih dengan keberadaan
bidang kehutanan; dan
- tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di
bidang kehutanan.

Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha
perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam
Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a dan huruf b, berada di dalam:
a Kawasan Hutan Produksi;
b Kawasan Hntan Lindung; dan/atau
c, Kawasan Hutan Konservasi.

Paragraf 3
Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usah.a
Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun
di dalam Kawasan Hutan yang Tidak Sesuai Rcncana Tata Ruang

Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha
perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam
Kawasan Hutan yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tercliri atas:
- trdak tumpang-tindih dengan keberaclaan Perizinan di
bidang kehutanan; dan
- tumpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di
bidang kehutanan.

Pasal 1 1

Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha
perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam
Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a dan huruf b berada di dalam:
- Kawasan Hutan Produksi;
- Kawasan Hutan Lindung; dan/atau
- Kawasan Hutan Konservasi.

Paragraf 4

SK No 089097 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-t2-

Paragraf 4
Tata Cara Inventarisasi Data dan Informasi

Inventarisasi data darr informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 dan Pasal 11 dilakukan melalui kegiatan:
- evaluasi berdasarkan data dan informasi kegiatan
usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun
di dalam Kawasan Hutan yang sudah diajukan
penyelesaiannya;
- inventarisasi terestris dan nonterestris yang dilakukan
oleh Pemerintah atau Pemerintah bersama Pemerintah
Daerah;
- operasi pengamanan Hutan yang dilakukan oleh Polisi
Kehutanan;
- pengumpulan bahan dan keterangan atau
penyelidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Lingkurrgan Hidup dan
Kehutanan; dan/atau
- pengawasan yang dilakukan cleh Pejabat Pengawas
Lingkungan l{idup.

Bagian Ketiga
Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha Pertambangan, Perkebuiran,
dan/atau Kegiatan Lain di dalam Ka'.vasan Hutan yang Tidak Memiliki
Perizinan di Bidang Kehutanan
Paragraf 1
Umum

Inventarisasi data 'dr.., informasi kegiatan usahe
pertambangan, perkebunan dan/atau kegiatan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b,
terdiri atas:
- tidak tumpang-tinclih dengan keberadaan Perizinan di
bidang kehutanan; dan
- trrmpang-tindih dengan keberadaan Perizinan di
bidang kehutanan.

Paragraf 2
SK No 089199 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Paragraf 2
Inventarisasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha Pertambangan, Perkebunan,
dan/atau Kegiatan Lain

Inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha
pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf
b, berada di dalam:
- Kawasan Hutan Produksi;
- Kawasan Hutan Lindung; dan/atau
- Kawasan Hutan Konservasi.

Paragraf 3
Tata Cara Inventarisasi Data dan Informasi

Inventarisasi data dan informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 dilakukan melalui kegiatan:
- inventarisasi terestris dan nonterestris yang dilakukan
oleh Pemerintah atau Pemerintah bersama Pemerintah
Daerah;
- operasi pengamanan Hutan yang dilakukan oleh Polisi
Kehutanan;
- pengumpulan bahan dan keterangan atau
penyelidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan
Kehutanan; dan/atau
- pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup.

Bagian

SK No 087071 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keempat
Penetapan Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Tidak Memiliki Perizinan
di Bidang Kehutanan di dalam Kawasan Hutan

Paragraf 1
Klasifikasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Tidak Memiliki Perizinan
di Bidang Kehutanan di dalam Kawasan Hutan

(1) Hasil inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha

perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di
dalam Kawasan Hutan yang trdak memiliki perizinan
di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 dan Pasal 11 memuat data dan informasi

mengenai:
- Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha di
dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki
Perizinan di bidang kehutanan;
- luasan Kawasan Hutan yang dikuasai;
- jangka waktu kegiatan usaha yang dilakukan di
dalam Kawasan Hutan; clan
- lokasi yang terdiri atas:
1. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
yang sesuai Rencana Tata Ruang dan tidak
tumpang-tirrdih dengan keberadaan
Perizinan di bidang kehutanan yang berada
di dalam kawasan Hutan produksi;
1. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
yang scsuai Rencana Tata Ruang dan tidak
tumpang-tindih dengan keberadaan
Perizinan di bidang kchutanan yang berada
di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau
kawasan Hutan Konscrvasi;
1. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
yang sesuai Rerrcana Tata Ruang dan
tumpang-tindih dengan keberadaan
.Perrzinan di bidang kehutanan yang berada
di dalam kawasan Hutan produksi.

1. kegiatan
SK No 089100 A

---

PRES IDEN

REPI.JBLIK INDONESIA

1. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
yang sesuai Rencana Tata Ruang dan
tumpang-tindih dengan keberadaan
Perizinan di bidang kehutanan yang berada
di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau
kawasan Hutan Konservasi;
1. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang dan
tidak tumpang-tindih dengan keberadaan
Perizinan di bidang kehutanan yang berada
di dalam kawasan Hutan Produksi;
1. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang dan
tidak tumpang-tindih dengan keberadaan
Perizinan di bidang kehutanan yang berada
di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau
kawasan Hutan Konservasi;
1. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang dan
tumpang-tindih dengan keberadaan
Perizinan di bidang kehutanan yang berada
di dalam kawasan Hutan Produksi; dan
1. kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang dan
tumpang-tindih dengan keberadaan
Perizinan di bidang kehutanan yang berada
di dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau
kawasan Hutan Konservasi.
{2) Hasil inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha
pertambangan, perkebunan, danf atau kegiatan lain di
dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan
di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 disusun berdasarkan kriteria:

- Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atau
kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang
tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;
- jenis pelanggaran;
- luasan Kawasan Hutan yang dikuasai;
jangka waktu pelanggaran; dan d.

• Lokasi

SK No 085140 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

e lokasi yang terdiri atas:
1. kegiatan usaha pertambangan, perkebunan,
dan/atau kegiatan lain dan tidak tumpang-
tindih dengan keberadaan Perizinan di
bidang kehutanan yang berada di kawasan
Hutan Produksi;
1. kegiatan usaha pertambangan, perkebunan,
dan/atau kegiatan lain dan tidak tumpang-
tindih dengan keberadaan Perizinan di
bidang kehutanan yang berada di kawasan
Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan
Konservasi;
1. kegiatan usaha pertambangan, perkebunan,
dan/atau kegiatan lain dan tumpang-tindih
dengan keberadaan Perizinan di bidang
kehutanan yang berada di kawasan Hutan
Produksi; dan
1. kegiatan usaha pertambangan, perkebunan,
dan/atau kegiatan lain dan tumpang-tindih
dengan keberadaan Perizinan di bidang
kehutanan yang berada di kawasan Hutan
Lindung dan/atau kawasan Hutan
Konservasi.

Paragraf 2
Penetapan Data dan Informasi Kegiatan Usaha di dalam
Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan

Data dan informasi kegiatan usaha di dalam Kawasan
Hutan yang tidak memiliki Perizitan Ci bidang kehutanan
yang ielah disusun berdasarkan klasifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan oleh Menteri.

Tata cara penyelesaian terhadap kegiatan usaha
perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam
Kawa-sarr Hutan yang memiliki lzin Inkasi dan/atau izin
usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki perizinan
di bidang kehutanan, dilakukan melalui tahapan:
- pemberitahuan pemenuhan persyaratan perizinan di
bidang kehutanan;
- pengajuan permoh.onan penyelesaian persyaratan
Perizinan di bidang kehutanan;
- verifikasi permohonan;
- penerbitan surat perintah tagihan pelunasan pSDH
dan DR;
- pelunasan PSDH dan DR; cian
- penerbitan:
1. Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan di dalam
kawasa-n Hutan Produksi; atau
1. Persetu.itan Melanjutkan I(egiatan Usaha di
dalam kawasan Hutan Lindung danf atau
kawasan Hutan Konservasi.

Bagian Kedua
Pemberitahuan Pemerruhan Pei'syaratan Perizinan di Bidang l(eh.utanan

(1) Pemberitahuan pemenuhan persyaratan Perizinan di

bidatrg kehutanan rlisampaikan kepada Setiap Orang
yang fitert€lrrrhi klasifikasi sebagaimana dimaksurd
dalam Pasal'1(>, ciilrtkulian oleh Menteri.

(2) Pemberitahuan

SK No 093513 A

---

PRES I DEN

REPUBLIK INDONES]A

(21 Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:
- kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang
telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang
tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan;
- kewajiban untuk mengajukan permohonan
penyelesaian persyaratan Perizinan di bidang
kehutanan;
- perintah untuk melaksanakan kewajiban
pelunasan PSDH dan DR;
- batas waktu pengajuan permohonan Perizinan di
bidang kehutanan paling iama 3 (tiga) tahun sejak
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang
Cipta Kerja berlaku;
- pengenaan Sanksi Administratif berupa
kewajiban pembayaran Denda Administratif jika
batas waktu sebagaimana dimaksud dalam
huruf d terlamPaui; dan
- penetapan status tidak berlakunya Perizinan
Berusaha yang dimilikinya apabila batas waktu
Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud
dalam huruf e terlamPaui.

(3) Penyampaian pemberitahuan dari Menteri kepada

Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan
Pemerintah ini.

Bagian Ketiga
Pengajuan Permohonan Penyelesaian Persyaratan
Perizinan di Bidang Kehutanan

(1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal \9, Setiap Orang mengajukan
permohonan Perizinan di bidang kehutanan kepada
Menteri.
(2t Selain berdasarkan pemberitahuan, permohonan juga
dapat dilakukan atas inisiatif sendiri oleh Setiap Orang
yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1).

(3) Permohonan

SK No 085136 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK ]NDONESIA

pada ayat (1) dan (3) Permohonan sebagaimana dimaksud
ayat \21 dilengkapi dengan persyaratan:
meliputi: a. administratif, paling sedikit
1. identitas pemohon; dan
1. nomor induk berusaha.
- teknis, paling sedikit meliPuti:
Tata 1. peta permohonan sesuai Rencana
Ruang;
bidang 2. lzin Lokasi dan/atau izin usaha di
perkebunan; dan
1. dokumen lingkungan hiduP.

Bagian Keempat
Verilikasi Permohonan

terhadap: (1) Verifikasi permohonan dilakukan
dan a. persyaratan administratif;
- persyaratan teknis.

(1), (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

selanjutnya dilakukan verifi kasi fakta lapangan.

(1) Verifikasi persyaratan administratif dan teknis

(1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat

dilakukan oleh Menteri.

(1) (2t Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan berupa:
- administratif dan teknis atas kelengkapan dan
kebenaran dokumen permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3); dan
dengan b. kesesuaian antara dokumen permohonan
fakta lapangan.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi administratif dan teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan
dinyatakan:

• diterima

SK No 085135 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

dan a. diterima, dalam hal persyaratan lengkap
benar; atau
lengkap b. ditolak, dalam hal persyaratan tidak
dan/atau tidak benar.

(4) Dalam hal permohonan dinyatakan diterima

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Menteri
melakukan verifikasi kesesuaian antara data
administratif dan teknis dengan fakta lapangan.

(5) Dalam hal permohonan dinyatakan ditolak

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Menteri
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja mengembalikan
persyaratan administratif dan teknis kepada Setiap
Orang untuk dilengkapi.
18O (6) Setiap Orang dalam jangka waktu paling lama
(seratus delapan puluh) hari mengembalikan
persyaratan administratif dan teknis yang sudah
dilengkapi kepada Menteri.
(71 Apabila Setiap Orang tidak mengembalikan
persyaratan yang lengkap dan benar melewati jangka
waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja, dikenai
Sanksi Administratif berupa pembayaran Denda
Administratif dan/atau pencabutan Pertzinan
Berusaha.

(1) Verifikasi fakta lapangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2l ayat (2), dilakukan oleh Menteri
terhadap kesesuaian antara persyaratan administratif
dan teknis dengan fakta lapangan.

(2) Menteri dalam melakukan verifikasi fakta lapangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk tim
terpadu.
(21 (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat
bertugas untuk melakukan validasi atas kesesuaian
dokumen administratif dan teknis dengan fakta
lapangan terhadap:
- nomor induk berusaha;
Ruang; b. kesesuaian dengan Rencana Tata

• dokumen

SK No 085134 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-2t-
- dokumen lzin Lokasi dan/atau izin usaha di
bidang perkebunan;
- dokumen lingkungan hidup;
- luas Kawasan Hutan yang dikuasai;
- perhitungan besaran PSDH dan DR; dan
- tumpang-tindih dengan Perizinan di bidang
kehutanan.

(4) Validasi yang dilakukan oleh tim terpadu sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 30 (tiga
puluh) hari.

(5) Hasil validasi yang dilakukan oleh tim terpadu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4ll, dilaporkan
kepada Menteri.

(6) Dalam hal hasil validasi tim terpadu terdapat

tumpan g- tindih antara lzin Lokasi dan / at au izin u saha
di bidang perkebunan dengan Perizinan di bidang
kehutanan, penyelesaiannya dilakukan dengan cara:
- Apabila Perizinan di bidang kehutanan terbit
terlebih dahulu dari Izin Lokasi danf atau izin
usaha di bidang perkebunan maka luasan areal
permohonan Persetujuan Pelepasan Kawasan
Hutan produksi atau permohonan Persetujuan
Melanjutkan Kegiatan Usaha di dalam kawasan
Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan
Konservasi, dikurangi dengan luasan areal yang
masuk dalam Perizinan di bidang kehutanan.
- Apabila lzinLokasi dan/atauizin usaha di bidang
perkebunan terbit terlebih dahulu dari Perrzinan
di bidang kehutanan, Menteri berwenang
melakukan revisi luasan Perizinan di bidang
kehutanan.
yang masuk c. Terhadap perkebunan kelapa sawit
dalam areal Perizinan di bidang kehutanan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
pengelolaannya dilakukan melalui:
1. kerja sama dengan pemegang Perizinan di
bidang kehutanan untuk kawasan Hutan
Produksi; atau
1. kemitraan atau kerja sama dengan
Pemerintah untuk kawasan Hutan Lindung
dan/atau kawasan Hutan Konservasi.

(7) Terhadap

SK No 085132A

---

PRE S I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(7) Terhadap perkebunan kelapa sawit sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) huruf c angka 1 dan angka 2,
dikenai pembayaran PNBP di bidang kehutanan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal lzin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang

perkebunan terbit terlebih dahulu daripada Perizinan
pada di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud
ayat (6) huruf b berupa izin pinjam pakai Kawasan
Hutan yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah, atau merupakan proyek strategis nasional,
luasan areal permohonan Persetujuan Pelepasan
Kawasan Hutan produksi atau permohonan
Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha di dalam
kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan
Konservasi dikurangi dengan luasan areal izin pinjam
pakai Kawasan Hutan.

Bagian Kelima
Penerbitan Surat Perintah Tagihan Pelunasan
Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi

Pasal24

(1) Berdasarkan hasil verifikasi administratif dan teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4),
Menteri menerbitkan surat perintah peiunasan tagihan
PSDH dan DR.
DR (2) Surat perintah pelunasan tagihan PSDH dan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- identitas Setiap Orang;
- besaran tagihan PSDH dan DR yang harus
dilunasi; dan
- jangka waktu pelunasan.

Bagian

SK No 085115 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keenam
Pelunasan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi

Cukup jelas.

(1) Setiap Orang yang telah menerima surat perintah

pelunasan tagihan PSDH dan DR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), wajib melakukan
pelunasan tagihan PSDH dan DR.
(21 Pelunasan tagihan PSDH dan DR sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat diangsur.

(3) Pelunasan tagihan PSDH dan DR sebagaimana

dimaksud pada ayar (1), disetorkan ke kas negara.
(41 Setiap Orang melaporkan pelunasan tagihan PSDH
dan DR kepada Menteri disertai bukti pelunasan
pembayaran.

(5) Dalam hal Setiap Orang telah melakukan pembayaran

dan pelunasan PSDH dan DR sebelum Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja
berlaku, bukti pembayaran dapat digunakan sebagai
bukti pengganti pelunasan PSDH dan DR.

Bagian Ketujuh
Penerbitan

Paragraf I
Penerbitan Persetujuan Kegiatan Usaha yang
Tidak Tumpang-Tindih dengan Perizinan di Bidang Kehutanan

Setelah menerima pelaporan pelunasan tagihan PSDH dan
DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Menteri
menerbitkan:

• Persetujuan

SK No 089109 A

---

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESlA

- Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan di dalam
kawasan Hutan Produksi; atau
b.PersetujuanMelanjutkanKegiatanUsahadidalam kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan
Konservasi.

Paragraf 2
Penerbitan Persetujuan Kegiatan Usaha yang
Tumpang-TindihdenganPerizinandiBidangKehutanan

Pasal27

(1) Dalam hal kegiatan usaha perkebunajn kelapa sawit

tumpang-tindih dengan Perizinan di bidang kehutanan
di kawasan Hutan Produksi, dilakukan kerja sama
pengelolaannya antara pemohon dengan pemegang
Perizinan di bidang kehutanan'
(21 Jangka waktu kerja sama sebagaimarla dimaksud
padl ayat (1) dilakukan selama 1 (satu) daur- paling
i"-r 25 (dua puluh lima) tahun sejak masa tanam'

(3) Menteri memfasilitasi kerja sama sebagaimana

dimaksud pada aYat (2)-

(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meiruat kewajiban kepada Setiap Orang untuk:
- melakukan kegiatan jangka benah dengan
tanamanpokokkehutanansesuaisilvikulturdi sela-sela tanaman sawit;
- tidak melakukan penanaman sawit baru
(replanting); dan
- setelah habis 1 (satu) daur selama 25 (dua puluh
lima) tahun sejak masa tanam sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), wajib mengembalikan
areal usaha di dalam Kawasan Hutan kepada
negara.

Cukup jelas.

Usaha (1) Persetujuan Melanjutkan Kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b,
dilaksanakan dengan mekanisme kerja sama atau
kemitraan dengan Menteri.
(21 Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b,
berlaku 1 (satu) daur selama 15 (lima belas) tahun
sejak masa tanam.

(3) Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b
memuat kewajiban kepada Setiap Orang untuk:
dengan a. melakukan kegiatan jangka benah
tanaman pokok kehutanan sesuai silvikultur di
sela-sela tanaman sawit;
- tidak melakukan penanaman sawit baru
(replanting); dan
15 (lima belas) c. setelah habis 1 (satu) daur selama
tahun sejak masa tanam sebagaimana dimaksud
pada ayat (21, wajib mengembalikan areal usaha
di dalam Kawasan Hutan kepada negara,

Bagian Kedelapan
Pengenaan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Umum

(1) Sanksi Administratif dikenakan kepada Setiap Orang

yang tidak menyelesaikan persyaratan Perizinan di
bidang kehutanan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2O2O tentang Cipta Kerja.

(2) Sanksi

SK No 085312 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

• pembayaran Denda Administratif; dan/atau
• pencabutan Perizinan Berusaha.

(3) Besaran Sanksi Administratif berupa pembayaran

Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, dihitung sebesar 10 (sepuluh) kali besaran

PSDH dan DR.

Paragraf 2
Pengenaan Denda Administratif Bagi Setiap Orang yang
Tidak Menyelesaikan Pe:'syaratan Perizinan di Bidang Kehutanan

(1) Setiap Orang yang tidak menyelesaikan persyaratan

Perizinan di bidang kehutanan dalam jangka waktu 3
(tiga) tahuri sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2O2O tentang Cipta Kerja berlaku, dikenai Sanksi
Administratif berupa pembayaran Denda
Administratif.
(21 Sanksi Administratif berupa pembayaran Denda
Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Menteri.

(3) Pembayaran Denda Administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat(21, wajib disetorkan ke kas negara
dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak
ditetapkannya pengenaan Sanksi Administratif.

(4) Setiap Orang melaporkan bukti pelunasan Denda

Administratif kepaCa Menteri.

(5) Berdasarkan bukti pelunasan Denda Administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri
menerbitkan:
- Persetujuan Pelepasan Kawasan ' Hutan di
kawasan Hutan Produksi; atau
- Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha di
dalam kawasan Hutan Lindung dan/atau
kawasan Hutan Konservasi.
Pasal31...

SK No 0891 12 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Setiap Orang yang tidak melakukan pelunasan Denda

Administratif dikenai Sanksi Administratif berupa
pencabutan Perizinan Berusaha.

(2) Pencabutan Perizinair Berusaha dilakukan cleh

penerbit izin berdasarkan rekomendasi dari Menteri.

(3) Dalam jangka u,aktu 30 (tiga puluh) hari sejak

rekomendasi dari Menteri diterima, penerbit izin wajib
mencabut Perizinan Berusaha.

(4) Dalam hal penerbit izin tidak mencabut Perizinan

Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Perizinan Berusaha dinyatakan ticlak berlaku demi
hukum.

(5) Pernyataan tidak berlakunya Perrzinan Berusaha

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh
Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Persetujuan
Pelepasan Kawasan Hutan, Persetujuan Melanjutkan
Kegiatan Usaha, kemitraan, dan kerja sama dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang kehutanan.

(1) Terhadap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan

yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dikenai
Sanksi Administratif berupa:
- Penghentian Seinentara Kegiatan Usaha;
- Denda Administratif; dan/atau
- paksaan pemerintah.

(2) Selain. . .

SK No 089113 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Selain Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Setiap Orang wajib menyelesaikan
pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.

(3) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
- verifikasi dan validasi data dan informasi; dan
- penetapan pengenaan Sanksi Administratif.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Validasi Data dan Informasi Kegiatan Usaha di dalam Kawasan
Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan

(1) Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, dilakukan
terhadap data dan informasi yang tertuang dalam
penetapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17.

(2) Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

(3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi data dan

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,
Menteri membentuk tim yang terdiri atas:
- Polisi Kehutanan;
- Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
- Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan
Hidup dan Kehutanan; dan/atau
- Pejabat lain yang ditunjuk.

(1) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34, Menteri menerbitkan
Sanksi Administratif kepada Setiap Orang yang
melakukan pelanggaran atau kegiatan usaha di dalam
Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di
bidang kehutanan.

(2) Dalam

SK No 085311 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(21 Dalam hal 1 (satu) lokasi Karvasan Hutan terdapat
lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha yang tidak memiliki
Perizinan di bidang kehutanan, Menteri menerbitkan
Sanksi Administratif kepada Setiap Orang yang
melakukan kegiatan usaha yang lebih dahulu
beroperasi dan selanjutnya dapat diproses Persetujuan
Penggunaan Ka'uvasan Hutan.

(3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (21paling sedikit memuat:

- identitas Setiap Orang yang melakukan
pelanggaran atau kegiatan usaha di dalam
Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di
bidang kehutanan;
- jenis pelanggaran;
- jenis Sanksi Administratif:
1. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dan
pembayaran Denda Administratif; dan
1. paksaan pemerintah, apabila tidak
melakukan pelunasan pembayaran Denda
Administratif;
- jangka waktu pelunasan Denda Administratif; dan
- perintah pengurllsan Pcrsetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan untuk pelanggaran di kawasan
Hutan Produksi.

(4) Pelunasan Denda Administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), disetorkan ke kas negara.

(5) Pembayaran Denda Administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d, dapat diangsur dalam
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam
tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat
persetujuan pengangsuran Citet-apkan.

(6) Apabila

Si( No 0891 15 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) melewati tahun anggaran, surat persetujuan
keringanan berupa pengangsuran harus terlebih
dahulu mendapat pertimbangan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

(7) Menteri melakukan pengawasan ketaatan pemenuhan

Sanksi Administratif.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyelesaian
Paragraf 1
Umum

(1) Terhadap Setiap Orang yang telah melakukan

pelunasan pembayaran Denda Administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4l,,
Menteri:
Kawasan a. menerbitkan Persetujuan Penggunaan
Hutan di kawasan Hutan Produksi;
- memfasilitasi kerja sama dalam hal kegiatan
usaha terdapat tumpang-tindih dengan Perizinan
di bidang kehutanan di kawasan Hutan Produksi;
atau
- memerintahkan pengembalian areal kegiatan
usaha kepada Negara jika kegiatan usaha berada
di kawasan Hutan Lindung danlalau kawasan
Hutan Konservasi.
(21 Dalam hal pengembalian areal kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak
dilaksanakan oleh Setiap Orang, dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perLlndang-undangan di
bidang kehutanan.

(1) Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
huruf a wajib memiliki perizinan di bidangnya.
(21 Jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan
Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
huruf a adalah selama 1 (satu) daur maksimal 25 (dua
puluh lima) tahun sejak masa tanam untuk
perkebunan kelapa sawit atau sesuai dengan perizinan
pertambangan, di bidangnya untuk kegiatan usaha
perkebunan, danf atau kegiatan lain.

(3) Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf
a wajib membayar PNBP di bidang kehutanan.
(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Persetujuan
Penggunaan Kawasan Hutan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kehutanan.

Areal atas kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (1) huruf b dikenai PNBP di bidang kehutanan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tata Cara Penyelesaian Terhadap Kegiatan Strategis
dan Kepentingan Umum

(1) Dalam hal kegiatan usaha yang berada di kawasan

Hutan Lindung merupakan kegiatan strategis dan
tidak terelakkan yang memiliki perizinan di bidangnya,
Penggunaan Menteri memberikan Persetujuan
Kawasan Hutan.

(2) Jangka .

SK No 085309 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONES]A

(2) Jangka waktu Persetujuan Penggunaan Kawasan

Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
sesuai jangka waktu perizinan di bidangnya.

(3) Dalam hal kegiatan usaha yang berada di kawasan

Hutan Konservasi merupakan kegiatan strategis dan
tidak terelakkan yang memiliki perizinan di bidangnya,
Menteri:
- menerbitkan perizinan berusaha pemanfaatan
jasa lingkungan pada kawasan Hutan
Konservarsi; atau
- melakukan kerja sama.

(4) Jangka waktu izin pemanfaatan jasa lingkungan atau

kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
diberikan sesuai jangka waktu perizinan di bidangnya.

(5) Kegiatan strategis dan tidak terelakkan yang memiliki

penzinan di bidangnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
- minyak dan gas bumi;
- panas bumi;
- sarana dan prasarana untuk kepentingan umum
dan/ atau strategis; dan/atau
- kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud
pada Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau
Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada
di Kawasan Hutan.

(6) Dalam hal masa berlaku Persetujuan Penggunaan

Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan jangka waktu perrzinan berusaha pemanfaatan
jasa lingkungan pada kawasan Hutan Konservarsi atau
kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah
berakhir, Setiap Orang wajib mengembalikan areal
kegiatan usahanya kepada negara.

(1) Sarana dan prasarana untuk kepentingan umum milik

Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang berada di:
mekanisme a. Hutan Produksi diselcsaikan dengan
Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
mekanisme b. Hutan Lindung diselesaikan ciengan
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan; atau
dengan c. Hutan Konservasi diselesaikan
mekanisme kerja sama.
(21 Sarana dan prasarana untuk kepentingan umum milik
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai kewajiban
pembayaran Denda Administratif dan Menteri
rrrenerbitkan Surat Pemberitahuan untuk mengurus
perizinan.

Paragraf 3
Tata Cara Penyelesaian Kegiatan Usaha Masyarakat
yang Bertempat Tinggal di dalam dan/atau di Sekitar Kawasan Hutan

Pasal 4 l

(1) Dalam hal kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan

yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat
tinggal di dalam dan/atari di sekitar Kawasan Hutan
paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus
dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar,
dikecualikan dari Sanksi Administratif dan
diselesaikan melalui penataan Kawasan Hutan.

(2) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam

dan/atau di sekitar Kawasan Hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

• kartu

SK No 0891 19 A

---

PRE S IDEN

REPUBLIK TNDONESIA

- kartu tanda penduduk; atau
- surat keterangan tempat tinggal dan/atau
domisili yang diterbitkan oleh Kepala Desa atau
Lurah setempat, yang alamatnya di dalam
Kawasan Hutan atau di desa yang berbatasan
langsung dengan Kawasan Hutan.

(3) Orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam

dan/atau di sekitar Kawasan Hutan paling singkat 5
(lima) tahun secara terus menerus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan memiliki
tempat tinggal tetap dan surat keterangan yang
diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
(41 Orang perseorangan yang menguasai Kawasan Hutan
dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan
dengan:
- bukti penguasaan tanah;
- surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah
setempat; atau
- surat pengakuan dan perlindungan kemitraan
kehutanan termasuk di dalamnya Pengelolaan
Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

(5) Pembuktian terhadap orang perseorangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3), dan
ayat (4) dilakukan melalui verifikasi teknis.

(1) Penataan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4I ayat (1) meliputi:
- perhutanan sosial;
- tanah obyek reforma agraria; atau
- perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan
Hutan.

(2) Penataan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

BABV...

SK No 085306 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Dend.a Administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan

formula perhitungan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Pemerintah ini.
(21 Pemerintah daPat menggunakan jasa Penaksir
(appraisal) dalam menentukan besaran Denda
Administratif.
(s) Dalam hal kegiatan usaha belum beroperasi dan tidak
dapat ditentukan besaran keuntungan, perhitungan
keuntungan per tahun per hektar disetarakan dengan
sepuluh kali besaran Tarif PNBP Penggunaan Kawasan
Hutan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang jenis dan tarif atas
jenis PNBP yang berasal dari Penggunaan Kawasan
Hutarr.

(4) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha di

Kawasan Hutan tanpa memiliki Perizinan di bidang
kehutanan yang atas inisiatif sendiri melaporkan
kegiatan usahanya kepada Menteri dan melunasi
nenda Administratif dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini
diberikan insentif berupa keringanan pengenaan
denda dengan penetapan tarif Denda Administratif
sebesar 2OVo (dua puluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

BABVI...

SK No 085271 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

PSDH dan DR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (3) dan Denda Administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (4) merupakan
PNBP Kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Penggunaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
dilakukan sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan
di bidang PNBP.

Huruf a
Yang dimaksud dengan "pemblokiran" adalah pembekuan
sementara atas harta kekayaan Setiap Orang yang tersimpan di
Bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening
koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan
pelaksanaannya mengacu pada ketentuan mengenai
kerahasiaan bank sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "penyitaan aset" adalah tindakan untuk
menguasai barang Setiap Orang, guna dijadikan jaminan untuk
melunasi Denda Administratif menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "paksa badan" adalah pengekangan
sementara waktu kebebasan Setiap Orang yang tidak membayar
Denda Administratif dengan menempatkannya di tempat
tertentu. Paksa badan berupa penyanderaan atau pengekangan
sementara waktu kebebasan Setiap Orang dengan tujuan untuk
mendorong agar Setiap Orang yang dikenai Denda Administratif
membayar atau melunasi Denda Administratif. Penyanderaan
dilakukan dengan dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan)
dan terpisah dari tahanan lain. Apabila Setiap Orang yang akan
disandera tidak dapat ditemukan, bersembunyi, atau melarikan
diri, maka dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik
Indonesia untuk menghadirkan Setiap Orang yang dikenai
Denda Administratif.
Pasal47
Cukup jelas.

(1) Pencegahan ke luar negeri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 huruf b dilakukan oleh kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keimigrasian atas permintaan Menteri'

(2) Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), paling sedikit memuat:

a nama;
b umur;
- pekerjaan;
- alamat;
- jenis kelamin; dan
- kewarganegaraan, dari orang atau pengurus
perusahaan.

(3) Dalam hal keputusan pencegahan telah habis masa

berlakunya, Menteri dapat mengajukan permohonan
perpanjangan pencegahan ke luar negeri.

Bagian

SK No 085270 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

Bagian Keempat
Penyitaan Aset

(1) Penyitaan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

huruf c, dilakukan oleh Menteri dengan menerbitkan
surat perintah pelaksanaan penyitaan aset.

(2) Dalam melakukan penyitaan aset, Menteri membentuk

tim yang terdiri atas:
- Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan
Hidup dan Kehutanan;
- Polisi Kehutanan; dan/atau
- Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

(3) Pelaksanaan penyitaan aset dilengkapi dengan berita

acara pelaksanaan sita.

(1) Penyitaan aset dapat dilaksanakan terhadap barang

milik Setiap Orang yang berada di tempat tinggal,
tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain
termasuk di areal pelabuhan, baik yang
penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang
dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan
pelunasan utang tertentu, beruPa:
- barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang
tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo
rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau
surat berharga lainnya, piutang, akta perusahaan
dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
dan/atau
- barang tidak bergerak termasuk tanah,
bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu'

(2) Penyitaan .

SK No 085269 A

---

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESlA

(1) (21 Penyitaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat

dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita
Denda diperkirakan cukup untuk melunasi
Administratif.

Meskipun barang yang telah disita penguasaannya beralih dari Setiap
Orang kepada Menteri, penyimpanannya dititipkan kepada Setiap
Orang, misalnya tanah dan/atau bangunan. Namun, ada barang yang
karena sifatnya atau karena pertimbangan tertentu dari Menteri,
penyimpanannya dapat dititipkan pada Bank atau disimpan di kantor
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan, seperti perhiasan atau peralatan
elektronik.

Ayat (1)
Huruf a
Karena penguasaan barang yang disita telah beralih dari
Setiap Orang kepada Menteri, maka Setiap Orang dilarang
untuk memindahtangankan atau memindahkan hak atas
barang. yang disita, misalnya, dengan cara menjual,
menghibahkan, mewariskan, mewakafkan, atau
meny'umbangkan kepada pihak lain. Selain itu, Setiap
Orang juga dilarang untuk membebani barang yang telah
disita dengan hak jaminan untuk pelunasan utang
tertentu atau menyewakan. Larangan dimaksud berlaku
untuk seluruh maupun sebagian barang yang disita.

Huruf b

SK No 085313 A

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pelaksanaan penyitaan aset dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sita
jaminan.

Pasal 54 .

SK No 085295 A

---

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

(1) Dalam hal Denda Administratif tidak dilunasi setelah

dilakukan penyitaan aset, Menteri melakukan
penjualan secara lelang terhadap barang yang disita
melalui Kantor Lelang Negara.

(2) Dalam hal barang yang disita, berupa:

- uang tunai;
- deposito berjangka;
- tabungan;
- saldo rekening koran;
- giro;
- akta perusahaan atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu;
- obligasi;
- saham;
- surat berharga lainnya;
- piutang; atau
- penyertaan modal pacra perusahaan, dikecualikan
dari penjualan secara ielang.

(3) Barang yang disita sebagairrrana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) cligunakan untuk membayar Denda

Administratif.
(41 Barang yang drsita sebagaimana dimaksud pada avat
(21 dipergunakan untuk membayar Denda
Administratrf dengan cara:
- uang t.unai di.sctor kc kas negara;
- deposito berjangka, tabungan, saldo rekening
koran, giro, atatr bentuk lainnya yang
dipersamakan dengarr itu, dipiirdahbukukan ke
rekening kas umum negara atas permintaan
Menteri kepada bank yang bcrsangkutan;

• obligasi .,. .

SK No 089126 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

-4t-
C obiigasi, saham, atau surat berharga lainnya yang
diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek
atas permintaan Menteri;
d obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang
tidak diperdagangkan di bursa efek segera drjual
oleh Menteri;
e piutang dibuatkan berita acara persetujuan
tentang pengalihan hak menagih dari Setiap
Orang kepada Menteri; dan
f penyertaan modal pada perusahaan lain
dibuatkan akta persetujurin pengalihan hak
menjual dari Setiap Orang kepada Menteri.

(1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1)
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
penyitaan aset dilakukan.

(2) Menteri yang bertindak sebagai penjual atas barang

yang disita mengajukan permintaan lelang kepada
Kantor Lelang.

(1) Hasil penjualan secara lelang digrnakan untuk

membayar Denda Administratif.
(21 Dalam hal hasil penjualan secara lelang sudah
mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi Denda
Administratif, pelaksanaan lelang dihentikan.

(3) Menteri segera mengembalikan sisa barang hasil

penyitaan aset beserta kelebihan uang hasil penjualan
secara lelang kepada Setrerp Orang setelah
pelaksanaan lelang.

Ketentuan lebitr lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
lelang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kelima
Paksa Badan

(1) Dalam hal Setiap Orang

- tidak memenuhi kewajiban pembayaran Sanksi
Administratif dengan nilai parling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- tidak mempunyai itikad baik untuk membayar
Denda Administratif,
Menteri menerbitkan Surar. Peringatan.

(2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberikan untuk jangka u.aktu 14 (empat belas) hari.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 berakhir, Setiap Orang tidak melunasi Denda
Administratif, Menteri menerbitkan surat perintah
paksa badan untuk pengenaan paksa badan (gijzeling)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d.

(4) Surat perintah patksa badan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), paling sedikit memuat:
- identitas orang atau pengurus perusahaan;
- alasan paksa badan;
- jangka waktu paksa badan; dan
- tempat paksa badan.

(5) Pelaksanaan

SK No 089128 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Pelaksanaan paksa badan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polisi
Kehutanan dan/atau Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup.

(6) Pelaksanaan paksa badan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dapat dilakukan dengan meminta
bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan/atau Tentara Nasional Indonesia.
(71 Jangka waktu pelaksanaan paksa badan paling lama 6
(enam) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6
(enam) bulan.

(1) Setiap Orang yang dikenai sanksi paksa badan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3)
dilepas:
pembayaran a. apabila Setiap Orang telah melunasi
Denda Administratif;
- apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam
surat perintah paksa badan berakhir;
- berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
Menteri. d. berdasarkan pertimbangan tertentu dari

(2) Pertimbangan tertentu dari Menteri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan apabila:
5O%o (lima puluh a. Setiap Orang sudah membayar
persen) atau lebih dari jumlah Denda
Administratif dan sisanya dilunasi dengan cara
mengangsur;

• Setiap

SK No 085293 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

- Setiap Oran^g sanggup melunasi Denda
Adminrstratif dengan menyerahkan bank garansi;
- Setiap Orang sanggup melunasi Denda
Administratif dengan menyerahkan harta
kekayaannya yang sama nilainya dengan Denda
Administratif;
- orang atau pengurus perusahaan yang berumur
70 (tujuh puluh) tahun atau lebih; dan/atau
- orang atau pengurus perusahaan dengan alasan
kesehatan yang dibuktikan dengan surat
keterangan doktcr.

(3) Menteri memberitahukan pelepasan serta alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau
pertimbangan sebagaimana climaksud pada ayat (21
secara tertulis kepada pimpinan tempat paksa badan.

Paksa badan terhadap orang atau pengurLls perusahaan
tidak mengakibatkan hapusnya sanksi Denda
Administratif.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

SK No 089130 A

---

PRES IOEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam kmbaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2O2l

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2O2L

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK TNDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 202I NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

De Perundang-undangan dan
istrasi Hukum,

na Djaman

SK No 085127 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN TATA CARA

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI DENDA

ADMINISTRATIF DI BIDANG KEHUTANAN

I. UMUM
Kebijakan pembangunan di bidang kehutanan mengamanatkan bahwa
dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Hutan dalam mendukung
keberlanjutan pembangunan dan menjaga fungsi ekologis Hutan sebagai
penyangga kehidupan, seluruh kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan
wajib memiliki perrzinan berusaha di bidang kehutanan, persetujuan
Menteri, kerja sama, atau kemitraan di bidang kehutanan dengan ancaman
sanksi pidana bagi siapapun yang melakukan pelanggaran. Dalam
kenyataannya, tidak jarang ditemukan adanya kegiatan usaha di dalam
Kawasan Hutan yang tidak memiiiki perrzinan dimaksud. Berdasarkan hasil
identifikasi, terdapat perkebunan kelapa sawit dalam Kawasan Hutan seluas
+ 3,3 juta hektar yang belum mendapat kepastian hukum. Perkebunan
kelapa sawit tersebut dimiliki oleh badan usaha maupun masyarakat yang
memerlukan kepastian pengaturan hukum yang adil, bermartabat, dan
tuntas. Hal itu untuk menjamin kepastian hukum terhadap keberadaan
Selain aktivitas kegiatan nonkehutanan di dalam Kawasan Hutan.
perkebunan kelapa sawit, kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang
kegiatan tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan juga meliputi
pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain seperti minyak dan gas bumi,
panas bumi, tambak, pertanian, permukiman, wisata alam, industri,
danf atau sarana dan prasarana.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja memuat
terobosan kebijakan baru dengan menerapkan prinsip ultimum remedium
yaitu mengedepankan pengenaan Sanksi Administratif sebelum dikenai
sanksi pidana terhadap pelanggaran yang bersifat administratif dan tidak
menimbulkan dampak kesehatan, keselamatan, danf atau lingkungan (K2Ll.
Pengaturan prinsip ultimum remidium tersebut tercermin dalam pengaturan
norma Pasal 11OA dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20L3
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana
2O2O telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
tentang Cipta Kerja khususnya:

1. Pasal.

SK No 085290 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Pasal 110A yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha
perkebunan t<elapa sawit yang telah terbangun, memiliki lzin Lokasi
dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang sesuai Rencana Tata
Ruang tetapi belum mempunyai Perizinan di bidang kehutanan yang
dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O
tentang Cipta Kerja, tidak dikenai sanksi pidana tetapi diberikan
kesempatan untuk menyelesaikan pengurusan Perrzinan di bidang
kehutanan dengan membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan
Dana Reboisasi (DR).
1. pasal 11013 yang pada prinsipnya mengatur bahwa kegiatan usaha
pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lain di dalam Kawasan Hutan
y"rrg dilakukan-sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun
2O2O tentang Cipta Kerja dan belum mempunyai Periztnan di bidang
kehutanan, tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai Sanksi
Administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha, perintah
pembayaran Dend" na*i.ristratif, dan/atau paksaan pemerintah untuk
selanjutnya diberikan persetujuan sebagai alas hak untuk melanjutkan
kegiatan usahanya di dalam kawasan Hutan Produksi.
Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut pengenaan Sanksi
Administratif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari
denda administratif di bidang kehutanan. Adapun substansi norma
pengaturan tersebut terdiri atas:
f . inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di
dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang
kehutanan;
1. tata cara penyelesaian terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa
sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang memiliki Izin
Lokasi d,anlatau izin uiaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki
Perizinan di bidang kehutanan;
3 tata cara pengenaan Sanksi Administratif terhadap kegiatan usaha di
dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang
kehutanan;
4 tata cara perhitungan Denda Administratif;
5 PNBP yang berasal dari Denda Administratif; dan
6 paksaan pemerintah.
Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka menyelesaikan
kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan sebelum terbitnya Undang-Undang
Nomor 1 1 Tahun 202O tentang Cipta Kerja yang tidak memiliki Perizinan di
bidang kehutanan dengan tujuan untuk:
- menjamin kepastian hukum bagi masyarakat;

b.menjamin...

SK No 085288 A

---

PRES IDEN

REPUBLIK INDONESIA

- menjamin kepastian berusaha;
- mempertahankan keberadaan Hutan secara optimal;
- menjaga fungsi lingkungan hidup;
- mengoptimalkan manfaat ekonomi dan sosial;
- memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat setempat; dan
- meningkatkanpendapatannegara.
Secara umum, Peraturan Pemerintah ini mengatur secara tuntas,
transparan, dan berkeadilan mekanisme penyelesaian kegiatan usaha di
Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan sebelum
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja berlaku sebagai
berikut:
telah 1. Terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang
terbangun, memiliki lzin Lokasi danf atau izin usaha di bidang
perkebunan yang sesuai rencana tata ruang, setelah membayar PSDH
dan DR maka: a. Untuk di kawasan Hutan Produksi, diterbitkan
Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan; b. Untuk di kawasan Hutan
Lindung dan/atau Kawasan Hutan Konservasi, diterbitkan persetujuan
melanjutkan usaha selama 1 (satu) daur maksimal 15 (lima belas) tahun
sejak masa tanam.
1. Terhadap kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, dan/atau
kegiatan lainnya, setelah melaksanakan Sanksi Administratif berupa
Denda Administratif, maka: a. Untuk di kawasan Hutan Produksi,
diterbitkan persetujuan penggunaan Kawasan Hutan; b. Untuk di
kawasan Hutan Lindung dan/atau kawasan Hutan Konservasi,
diwajibkan menyerahkan areal kegiatan usahanya kepada negara.
Diharapkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
dengan memberikan Perizinan di bidang kehutanan setelah pelaku usaha
melakukan perintah pembayaran PSDH dan DR atau Sanksi Administratif
berupa Denda Administratif dapat menjadi model penyelesaian kegiatan
usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang
kehutanan yang saat ini menjadi salah satu persoalan utama dalam tata
kelola Kawasan Hutan.
Sanksi Untuk mendukung efek eksekutoriai dari pengenaan
Administratif berupa pembayaran Denda Administratif maka Peraturan
Pemerintah ini mengatur tata cara dan mekanisme paksaan pemerintah
berupa pemblokiran, pencegahan ke luar negeri, penyitaan aset, dan paksa
badan (gijzelling) bagi Setiap Orang yang tidak melaksanakan Sanksi
Administratif.

II. PASAL

SK No 085287 A

---

PRES tDEN

REPUBLIK INDONESIA

II. PASAL DEMI PASAL