TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan,
rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka
yang telah diolah, naskah dan dokumen yang
mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai
ketenagakerjaan.
1. Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah kesatuan
komponen yang terdiri atas lembaga, sumberdaya
manusia, perangkat keras, piranti lunak, substansi
data dan informasi, yang terkait satu sama lain
dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data
dan informasi ketenagakerjaan.
1. Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya
disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana
ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan
dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan,
strategi, dan pelaksanaan program pembangunan
ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
1. Rencana Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat
RTK adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga
kerja.
1. Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya
disingkat PTK Makro adalah proses penyusunan
rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang
memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal
dan produktif guna mendukung pertumbuhan
ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah,
maupun sektoral sehingga dapat membuka
kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan
produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan
pekerja/buruh.
1. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya
disingkat PTK Mikro adalah proses penyusunan
rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam
suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota

maupun. . .

---

maupun swasta dalam rangka meningkatkan
pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan
produktif untuk mendukung pencapaian kinerja
yang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan
yang bersangkutan.
1. Rencana Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya
disingkat RTK Makro adalah hasil kegiatan
perencanaan tenaga kerja makro.
1. Rencana Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya
disingkat RTK Mikro adalah hasil kegiatan
perencanaan tenaga kerja mikro.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(1) Instansi yang bertanggungjawab di bidang

ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah
melakukan pengelolaan informasi ketenagakerjaan.

(2) Pengelolaan informasi ketenagakerjaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan
pengumpulan, pengolahan, penganalisisan,
penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasan
informasi ketenagakerjaan secara akurat, lengkap
dan berkesinambungan.

(1) Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1), harus membangun dan mengembangkan sistem

informasi ketenagakerjaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan

pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

## BAB II . . .

---

Bagian kesatu
Jenis Informasi Ketenagakerjaan

(1) Jenis informasi ketenagakerjaan terdiri dari:

- informasi ketenagakerjaan umum, meliputi:
1. penduduk;
1. tenaga kerja;
1. angkatan kerja;
1. penduduk yang bekerja; dan
1. penganggur.
- informasi pelatihan dan produktivitas tenaga
kerja, meliputi:
1. standar kompetensi kerja;
1. lembaga pelatihan;
1. asosiasi profesi;
1. tenaga kepelatihan;
1. lulusan pelatihan;
1. kebutuhan pelatihan;
1. sertifikasi tenaga kerja;
1. jenis pelatihan; dan
1. tingkat produktivitas.
- informasi penempatan tenaga kerja, meliputi:
1. kesempatan kerja;
1. pencari kerja;
1. lowongan kerja lembaga penempatan tenaga
kerja dalam dan luar negeri; dan
1. penempatan tenaga kerja dalam dan luar
negeri.

• informasi . . .

---

- informasi pengembangan perluasan kesempatan
kerja, meliputi:
1. usaha mandiri;
1. tenaga kerja mandiri;
1. tenaga kerja sukarela;
1. teknologi padat karya; dan
1. teknologi tepat guna.
- informasi hubungan industrial dan perlindungan
tenaga kerja, meliputi:
1. pengupahan;
1. perusahaan;
1. kondisi dan lingkungan kerja;
1. serikat pekerja/serikat buruh;
1. asosiasi pengusaha;
1. perselisihan hubungan industrial;
1. pemogokan;
1. penutupan perusahaan;
1. pemutusan hubungan kerja;
1. jaminan sosial dan asuransi tenaga kerja;
1. kecelakaan kerja;
1. keselamatan dan kesehatan kerja;
1. penindakan pelanggaran;
1. pengawasan ketenagakerjaan; dan
1. fasilitas kesejahteraan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan

karakteristik data dari jenis informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Sumber Informasi Ketenagakerjaan

(1) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diperoleh dari sumber
antara lain:

• kementerian . . .

---

- kementerian negara, departemen dan lembaga
pemerintah non departemen di tingkat pusat;
- instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota;
- instansi pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota;
- badan usaha milik negara dan badan usaha milik
daerah;
- perguruan tinggi;
- lembaga swadaya masyarakat;
- perusahaan swasta;
- asosiasi pengusaha; dan
- serikat pekerja/serikat buruh.

(2) Selain sumber informasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), informasi ketenagakerjaan dapat
diperoleh melalui kegiatan survei, media cetak dan
elektronik.

Bagian Ketiga
Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan

(1) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (1), pengumpulannya dilakukan
secara langsung dan tidak langsung, baik
konvensional maupun elektronik, secara berkala dan
insidental.

(2) Cara penyampaian informasi ketenagakerjaan dari

perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

(1) Informasi ketenagakerjaan yang telah dikumpulkan,

diolah dengan menggunakan metoda statistika atau
metoda lainnya, baik secara manual maupun
komputasi sesuai dengan peruntukannya.

(2) Ketentuan . . .

---

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman

penggunaan metoda statistika sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.

Informasi ketenagakerjaan yang dikumpulkan dan
diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal
7 disimpan dalam sistem database.

(1) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) disajikan dalam bentuk tabel,
grafik, peta, dan narasi.

(2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dipublikasikan dalam bentuk cetakan
dan/atau media elektronik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyajian

informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Pengguna dapat memperoleh informasi

ketenagakerjaan pada instansi pengelola
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

(2) Pengguna dapat memperoleh informasi

ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sesuai dengan kebutuhannya, kecuali informasi

yang bersifat rahasia.

(3) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1), berwenang untuk menolak permintaan informasi

ketenagakerjaan dari pengguna, yang tidak sesuai
dengan kebutuhannya, dan/atau informasi
ketenagakerjaan yang bersifat rahasia.

(4) Untuk . . .

---

(4) Untuk memperoleh informasi ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna
tidak dipungut biaya.

Bagian Kesatu
Jenis PTK

(1) PTK terdiri atas PTK Makro dan PTK Mikro.

(2) PTK Makro terdiri atas lingkup kewilayahan dan

lingkup sektoral.

(3) PTK Makro lingkup kewilayahan meliputi:

• PTK nasional;
• PTK provinsi; dan
• PTK kabupaten/kota.

(4) PTK Makro lingkup sektoral meliputi:

• PTK sektor dan sub sektor nasional;
• PTK sektor dan sub sektor provinsi; dan
• PTK sektor dan sub sektor kabupaten/kota.

(5) PTK Mikro terdiri atas lingkup badan usaha milik

negara, badan usaha milik daerah, perusahaan
swasta serta lembaga swasta lainnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan PTK Makro

(1) Penyusunan PTK Makro di tingkat nasional, provinsi,

dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 11 ayat (3), dilakukan oleh instansi pemerintah

yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(2) Penyusunan . . .

---

(2) Penyusunan PTK Makro lingkup sektoral/sub

sektoral nasional sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 11 ayat (4) huruf a, dilakukan oleh instansi

Pemerintah pembina sektor atau lapangan usaha
yang bersangkutan di pusat.

(3) Penyusunan PTK Makro lingkup sektoral/sub

sektoral di provinsi atau kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4)
huruf b dan huruf c, dilakukan oleh instansi
pemerintah yang membidangi sektor atau lapangan
usaha yang bersangkutan di provinsi atau
kabupaten/kota.

(4) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam

menyusun PTK Makro sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat membentuk Tim.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman

Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Untuk menyusun PTK Makro diperlukan informasi
ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) dan informasi terkait lainnya.

RTK Makro sebagai hasil dari PTK Makro paling sedikit
memuat informasi tentang:
- persediaan tenaga kerja;
- kebutuhan tenaga kerja;
- neraca tenaga kerja; dan
- arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan
ketenagakerjaan.

(1) Persediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 huruf a penghitungannya dilakukan
dengan pendekatan tingkat partisipasi angkatan
kebutuhan tenaga kerja atau luaran pendidikan.

(2) Kebutuhan . . .

---

(2) Kebutuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 14 huruf b, penghitungannya dilakukan
dengan pendekatan kebutuhan tenaga kerja dan
pendekatan pendayagunaan tenaga kerja, dengan
mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja di pasar
kerja internasional.

(3) Neraca tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 14 huruf c, disusun dengan membandingkan

antara persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan
tenaga kerja, untuk mengetahui kesenjangan tenaga
kerja.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai metoda

penghitungan persediaan tenaga kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan penghitungan
kebutuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan

ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf d, disusun berdasarkan RTK.

(2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), memuat pokok-pokok pikiran pemecahan

masalah ketenagakerjaan.

(3) Strategi pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), memuat cara pemecahan
masalah ketenagakerjaan sesuai dengan arah
kebijakan pembangunan ketenagakerjaan.

(4) Program pembangunan ketenagakerjaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat
kegiatan untuk memecahkan masalah
ketenagakerjaan sesuai dengan strategi
pembangunan ketenagakerjaan.

### Pasal 17 . . .

---

(1) RTK Makro disusun untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun.

(2) RTK Makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan evaluasi untuk disesuaikan dengan
kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilakukan oleh instansi pemerintah pembina sektor
lapangan usaha yang bersangkutan di tingkat pusat.

(1) PTK nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (3) huruf a, diselenggarakan oleh instansi
Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan dengan melibatkan instansi
pemerintah lain dan lembaga-lembaga terkait.

(2) PTK provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (3) huruf b dan PTK sektoral/sub sektoral
provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(4) huruf b, diselenggarakan oleh pemerintah

provinsi dengan melibatkan instansi vertikal dan
lembaga-lembaga terkait.

(3) PTK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 11 ayat (3) huruf c dan PTK sektoral/sub

sektoral kabupaten/kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c, diselenggarakan oleh
pemerintah kabupaten/kota dengan melibatkan
instansi vertikal dan lembaga-lembaga terkait.

(4) PTK sektoral/sub sektoral nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a,
diselenggarakan oleh instansi pemerintah pembina
sektor lapangan usaha dengan melibatkan instansi
pemerintah lain dan lembaga-lembaga terkait.

### Pasal 19 . . .

---

(1) PTK nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (1), menghasilkan RTK nasional.

(2) PTK provinsi dan PTK sektoral/sub sektoral provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2),
menghasilkan RTK provinsi dan RTK sektoral/sub
sektoral provinsi.

(3) PTK kabupaten/kota dan PTK sektoral/sub sektoral

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (3), menghasilkan RTK kabupaten/kota dan
RTK sektoral/sub sektoral kabupaten/kota.

(4) PTK sektoral/sub sektoral nasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), menghasilkan
RTK sektoral/sub sektoral nasional.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan PTK Mikro

(1) Penyusunan PTK Mikro diarahkan untuk

menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya.

(2) PTK Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

penyusunannya dilakukan oleh badan usaha milik
negara, badan usaha milik daerah, perusahaan
swasta serta lembaga swasta lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan PTK

Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Peraturan Menteri.

RTK Mikro sebagai hasil dari PTK Mikro paling sedikit
memuat informasi tentang :
- persediaan pegawai;
- kebutuhan pegawai;
- neraca pegawai; dan
- program kepegawaian.

### Pasal 22 . . .

---

Informasi persediaan pegawai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf a, disusun berdasarkan kekuatan
pegawai yang dirinci menurut jabatan, status
kepegawaian, jenjang dan bidang pendidikan akhir, usia,
jenis kelamin, pelatihan dan pengalaman kerja.

Informasi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf b termasuk kebutuhan pegawai
berstatus tenaga asing, dihitung berdasarkan beban kerja
yang dirinci menurut jabatan, status kepegawaian,
jenjang dan bidang pendidikan akhir, usia, jenis kelamin,
pelatihan, dan pengalaman kerja.

Neraca pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf c, disusun dengan membandingkan antara
persediaan pegawai dengan kebutuhan pegawai baik
jumlah maupun kualifikasi.

Program kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 21 huruf d, paling sedikit memuat :

- pola pembinaan karier;
- program perekrutan, seleksi, penempatan serta
pemensiunan pegawai;
- pelatihan dan pengembangan pegawai;
- perlindungan, pengupahan serta jaminan sosial; dan
- produktivitas kerja.

(1) RTK Mikro disusun untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun.

(2) Setiap . . .

---

(2) Setiap tahun RTK Mikro sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan penilaian untuk disesuaikan
dengan perkembangan lembaga atau perusahaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai metoda yang digunakan
untuk menyusun RTK Mikro diatur dengan Peraturan
Menteri.

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan PTK Makro

Pelaksanaan PTK Makro meliputi kegiatan sosialisasi,
pencapaian sasaran, pemantauan, evaluasi, penyesuaian
sasaran, dan pelaporan hasil pelaksanaan RTK Makro.

(1) RTK nasional dan RTK sektoral/sub sektoral

nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat

(1) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Pemerintah

dengan mengarusutamakan ketenagakerjaan dalam
setiap kebijakan, strategi dan program pembangunan
tingkat nasional.

(2) RTK provinsi dan RTK sektoral/sub sektoral provinsi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2),
dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, dengan
mengarusutamakan ketenagakerjaan dalam setiap
kebijakan, strategi dan program pembangunan
tingkat provinsi.

(3) RTK...

---

(3) RTK kabupaten/kota dan RTK sektoral/sub sektoral

kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten/kota dengan mengarusutamakan
ketenagakerjaan dalam setiap kebijakan, strategi dan
program pembangunan tingkat kabupaten/kota.

RTK nasional, RTK provinsi, RTK kabupaten/kota, RTK
sektoral/sub sektor nasional, RTK sektoral/sub sektor
provinsi, RTK sektoral/sub sektor kabupaten/kota
dilaksanakan untuk:
- memperluas kesempatan kerja;
- meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja;
- meningkatkan kualitas tenaga kerja;
- meningkatkan produktivitas tenaga kerja; dan
- meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan
pekerja.

(1) RTK nasional, RTK provinsi, RTK kabupaten/kota

disosialisasikan oleh instansi Pemerintah,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(2) RTK sektoral/sub sektoral nasional, RTK

sektoral/sub sektoral provinsi dan RTK sektoral/sub
sektoral kabupaten/kota disosialisasikan oleh
instansi pemerintah pembina sektoral/sub sektoral
tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat
kabupaten/kota.

Instansi pemerintah yang bertanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus menyusun
dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan RTK
secara berkala.

### Pasal 33…

---

(1) Laporan hasil pelaksanaan RTK untuk tingkat

nasional disampaikan oleh Menteri kepada Presiden
sebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, dan
program pembangunan nasional.

(2) Laporan hasil pelaksanaan RTK untuk tingkat

provinsi disampaikan oleh instansi yang membidangi
ketenagakerjaan kepada gubernur sebagai bahan
penyusunan kebijakan, strategi, dan program
pembangunan provinsi.

(3) Laporan hasil pelaksanaan RTK untuk tingkat

kabupaten/kota disampaikan oleh instansi yang
membidangi ketenagakerjaan kepada
bupati/walikota sebagai bahan penyusunan
kebijakan, strategi, dan program pembangunan
kabupaten/kota.

(4) Laporan hasil pelaksanaan RTK sektoral/sub

sektoral untuk tingkat nasional disampaikan oleh
instansi sektoral/sub sektoral kepada Menteri
sebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, dan
program pembangunan nasional.

(5) Laporan hasil pelaksanaan RTK sektoral/sub

sektoral untuk tingkat provinsi disampaikan oleh
instansi sektoral/sub sektoral kepada gubernur
sebagai bahan penyusunan kebijakan, strategi, dan
program pembangunan provinsi.

(6) Laporan hasil pelaksanaan RTK sektoral/sub

sektoral untuk tingkat kabupaten/kota disampaikan
oleh instansi sektoral/sub sektoral kepada
bupati/walikota sebagai bahan penyusunan
kebijakan, strategi, dan program pembangunan
kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan hasil
pelaksanaan RTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
dan Pasal 33 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua . . .

---

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan RTK Mikro

RTK Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(1), dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan

usaha milik daerah, perusahaan swasta serta lembaga
swasta lainnya.

(1) Sasaran pelaksanaan RTK Mikro sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 adalah pelaksanaan
program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Pelaksanaan RTK Mikro sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dipantau secara berkala untuk
mengetahui tingkat pencapaiannya.

(3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki

kinerja pelaksanaan RTK Mikro.

(1) RTK Mikro disosialisasikan oleh pimpinan

lembaga/perusahaan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 35 pada unit kerja di lingkungannya.

(2) Sosialisasi RTK Mikro sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dimaksudkan untuk mendapatkan komitmen
dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(1) Instansi/lembaga yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan RTK Mikro sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 menyusun laporan hasil
pelaksanaannya.

(2) Ketentuan . . .

---

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

(1) Pemantauan terhadap pengelolaan informasi

ketenagakerjaan dilakukan secara berjenjang oleh
instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan di tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten/kota.

(2) Pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan

RTK Makro lingkup kewilayahan dilakukan secara
berjenjang oleh instansi pemerintah yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di
tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

(3) Pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan

RTK Makro lingkup sektoral dilakukan oleh instansi
pemerintah yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan di tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten/kota.

(4) Pemantauan terhadap penyusunan dan pelaksanaan

RTK Mikro dilakukan oleh instansi pemerintah yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di
tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan
Peraturan Menteri.

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,

ditujukan untuk mengetahui keberhasilan dan
masalah yang dihadapi.

(2) Pemantauan. . .

---

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan secara berkala baik langsung maupun
tidak langsung paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

(1) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di

bidang ketenagakerjaan melakukan evaluasi
terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 dan Pasal 40 sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditujukan untuk merumuskan langkah-langkah
perbaikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman

pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pemantauan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

(1) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di

bidang ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan
terhadap pengelolaan informasi ketenagakerjaan
sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi antara lain konsultasi, bimbingan, pelatihan
dan sosialisasi.

(1) Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di

bidang ketenagakerjaan melaksanakan pembinaan
terhadap penyusunan dan pelaksanaan RTK Makro
dan RTK Mikro sesuai dengan kewenangan masing-
masing.

(2) Pembinaan...

---

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi antara lain konsultasi, bimbingan,
pelatihan dan sosialisasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pembinaan terhadap penyusunan dan pelaksanaan
RTK Makro dan RTK Mikro sebagaimanan dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

PEMBIAYAAN

(1) Segala biaya yang diperlukan bagi pengembangan

sistem informasi dalam rangka pengelolaan informasi
ketenagakerjaan di instansi pemerintah dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) untuk kegiatan yang dilaksanakan pada
tingkat nasional dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) provinsi atau APBD
kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan
pada tingkat daerah.

(2) Segala biaya yang diperlukan bagi penyusunan,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan
PTK Makro di instansi pemerintah dibebankan pada
APBN, APBD provinsi atau APBD kabupaten/kota.

(3) Segala biaya yang diperlukan bagi penyusunan,

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan
PTK Mikro di badan usaha milik negara dan badan
usaha milik daerah dibebankan kepada lembaga
yang bersangkutan.

(4) Segala biaya yang diperlukan bagi penyusunan,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi PTK Mikro
pada lembaga/perusahaan swasta dibebankan
kepada lembaga/perusahaan swasta yang
bersangkutan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

---

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

,

---

---