Peraturan Badan Nomor 9-pojk-04-2018 Tahun 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
2. Kelompok yang Terorganisasi adalah pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau Kelompok yang Terorganisasi.
4. Pengendali Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:
a. memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.
5. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengambilalihan, adalah tindakan baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan Pengendali.
6. Penawaran Tender Wajib adalah penawaran untuk membeli sisa saham Perusahaan Terbuka yang wajib dilakukan oleh Pengendali baru.
7. Pemegang Saham Utama adalah Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki

paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

Pengendalian atas Perusahaan Terbuka yang didasarkan atas kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka dapat dibuktikan dengan dokumen dan/atau informasi yang menunjukkan suatu Pihak melakukan pengendalian atas Perusahaan Terbuka.

Dalam hal terdapat ketentuan pada bidang usaha tertentu yang mengatur mengenai kriteria Pengendali dan/atau pengendalian yang berbeda dengan kriteria yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dalam penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini kriteria Pengendali yang berlaku adalah kriteria Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4.

(1) Calon Pengendali baru yang melakukan negosiasi yang dapat mengakibatkan Pengambilalihan, dapat mengumumkan negosiasi atas rencana Pengambilalihan.

(2) Dalam hal calon Pengendali baru MEMUTUSKAN untuk mengumumkan negosiasi Pengambilalihan, pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui:
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional; atau
b. situs web Bursa Efek.
(3) Informasi yang dimuat dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib paling sedikit meliputi:
a. nama Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih;
b. perkiraan jumlah saham yang akan diambil alih;
c. identitas diri calon Pengendali baru, yang meliputi nama calon Pengendali baru, alamat, telepon, surat elektronik, serta kegiatan usaha, jika calon Pengendali baru merupakan badan usaha;
d. jumlah efek yang telah dimiliki calon Pengendali baru, jika telah memiliki efek Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih;
e. tujuan pengendalian;
f. rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama antara Pihak dalam Kelompok yang Terorganisasi dalam rangka pengendalian Perusahaan Terbuka, jika Pengambilalihan dilakukan oleh Kelompok yang Terorganisasi dan terdapat rencana, kesepakatan, atau keputusan yang dibuat oleh Pihak dalam Kelompok yang Terorganisasi tersebut;
g. cara dan proses negosiasi Pengambilalihan; dan
h. materi negosiasi Pengambilalihan.
(4) Dalam hal calon Pengendali baru melakukan pengumuman melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, calon Pengendali baru wajib menyampaikan pengumuman kepada:
a. Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih;
b. Otoritas Jasa Keuangan; dan

c. Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih tercatat, pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Dalam hal calon Pengendali baru melakukan pengumuman melalui media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, calon Pengendali baru wajib menyampaikan pengumuman kepada:
a. Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih; dan
b. Otoritas Jasa Keuangan, pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Dalam hal calon Pengendali baru mengumumkan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2), calon Pengendali baru wajib:
a. mengumumkan informasi atas setiap perkembangan negosiasi, termasuk penundaan dan/atau pembatalan rencana Pengambilalihan, dalam paling sedikit:
1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional; atau
2. situs web Bursa Efek; dan
b. menyampaikan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada:
1. Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek dimana saham Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih tercatat, jika pengumuman dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional; atau
2. Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih dan Otoritas Jasa Keuangan, jika pengumuman dilakukan melalui situs web Bursa Efek.

(2) Pengumuman dan penyampaian pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya perkembangan negosiasi tersebut.

Dalam hal calon Pengendali baru MEMUTUSKAN untuk tidak mengumumkan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), calon Pengendali baru termasuk Pihak yang terlibat dalam negosiasi wajib merahasiakan informasi negosiasi tersebut.

(1) Setelah terjadinya Pengambilalihan, Pengendali baru wajib:
a. mengumumkan dalam paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan perihal terjadinya Pengambilalihan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya Pengambilalihan; dan
b. melakukan Penawaran Tender Wajib kecuali terhadap:
1. saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali baru;
2. saham yang dimiliki Pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru;
3. saham yang dimiliki Pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran

Tender Wajib atau penawaran tender sukarela atas saham Perusahaan Terbuka yang sama;
4. saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama; dan
5. saham yang dimiliki oleh Pengendali lain Perusahaan Terbuka tersebut.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memuat paling sedikit informasi mengenai:
a. jumlah seluruh saham yang diambil alih, nama pemegang saham yang diambil alih oleh Pengendali baru jika Pengambilalihan dilakukan di luar Bursa Efek, harga Pengambilalihan per saham, total nilai Pengambilalihan dan total kepemilikan sahamnya;
b. identitas diri yang meliputi:
1. nama Pengendali baru;
2. alamat;
3. telepon;
4. surat elektronik; dan
5. kegiatan usaha, susunan pengurus dan pengawas, serta struktur permodalan dan informasi yang setara, jika Pengendali baru merupakan badan usaha;
c. tujuan pengendalian;
d. pernyataan bahwa Pengendali baru adalah Kelompok yang Terorganisasi, jika Pengendali baru adalah Kelompok yang Terorganisasi;
e. penerima manfaat dari Pihak yang melakukan Pengambilalihan, jika Pihak tersebut bukan merupakan penerima manfaat;
f. sifat hubungan afiliasi dengan Perusahaan Terbuka, jika terdapat hubungan afiliasi; dan
g. uraian tentang persetujuan dari pihak yang berwenang, jika diperlukan persetujuan dari pihak yang berwenang.

(1) Pengendali baru dapat menunjuk Pihak lain untuk melakukan Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b untuk dan atas nama Pengendali baru.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pihak yang sahamnya dimiliki oleh Pengendali baru lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh baik secara langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal kewajiban untuk melakukan Penawaran Tender Wajib dilakukan oleh Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pihak tersebut wajib melaksanakan seluruh prosedur pelaksanaan Penawaran Tender Wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pengambilalihan tidak wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham dari Perusahaan Terbuka yang diambil alih, kecuali apabila persetujuan rapat umum pemegang saham dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang usaha Perusahaan Terbuka yang diambil alih.

Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka tersebut tidak wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham mengenai Pengambilalihan, kecuali apabila persetujuan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur bidang usaha Perusahaan Terbuka yang melakukan Pengambilalihan.

Dalam setiap Pengambilalihan, apabila antara Pemegang Saham Utama atau Pengendali dengan calon Pengendali baru membuat suatu kontrak atau aktivitas yang mengakibatkan adanya:
a. penggunaan sumber daya Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih dalam jumlah yang material;
b. perubahan atas perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih; atau
c. perubahan terhadap standar prosedur operasional Perusahaan Terbuka yang akan diambil alih, dimana kontrak atau aktivitas tersebut merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan maka wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu.

(1) Dalam pelaksanaan Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pengendali baru wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dokumen yang terdiri atas:
a. surat pengantar;
b. teks pengumuman keterbukaan informasi Penawaran Tender Wajib; dan
c. dokumen pendukung lainnya.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib disampaikan juga kepada Perusahaan Terbuka yang diambil alih.
(3) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Pengambilalihan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
(4) Teks pengumuman keterbukaan informasi dalam Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memuat paling sedikit informasi mengenai:
a. latar belakang Pengambilalihan;
b. keterangan tentang saham, meliputi:
1. penjelasan tentang jumlah dan persentase saham yang akan dibeli; dan
2. jumlah dan persentase saham Perusahaan Terbuka yang diambil alih, yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Pengendali baru, termasuk opsi untuk membeli atau hak untuk memperoleh dividen atau manfaat lain serta kuasa untuk menggunakan hak suara dalam rapat umum pemegang saham Perusahaan Terbuka yang diambil alih, nama pemegang saham yang diambil alih jika Pengambilalihan dilakukan di luar Bursa Efek, harga Pengambilalihan saham dan total nilai Pengambilalihan, dan tanggal Pengambilalihan;
c. keterangan tentang Pengendali baru, meliputi:
1. dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh orang perseorangan, wajib diungkapkan informasi tentang nama, alamat, kewarganegaraan, dan hubungan afiliasinya dengan Perusahaan Terbuka, jika terdapat hubungan afiliasi; dan
2. dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh Pihak lain selain orang perseorangan, wajib diungkapkan informasi tentang pendirian, alamat, telepon, surat elektronik, kegiatan usaha, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris, pemilik manfaat, hubungan afiliasinya dengan Perusahaan

Terbuka jika terdapat hubungan afiliasi, dan uraian tentang persetujuan dari pihak yang berwenang jika terdapat persetujuan dari pihak yang berwenang;
d. keterangan tentang Perusahaan Terbuka yang diambil alih, meliputi nama, alamat, telepon, surat elektronik, serta kegiatan usaha;
e. kontrak atau aktivitas antara Pemegang Saham Utama atau Pengendali dengan Pengendali baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang berpengaruh material terhadap Perusahaan Terbuka, jika terdapat kontrak atau aktivitas yang berpengaruh material;
f. ketentuan dan persyaratan Penawaran Tender Wajib, meliputi:
1. harga pembelian serta cara perhitungannya;
2. masa pelaksanaan;
3. ketentuan mengenai pembayaran;
4. mekanisme pembelian; dan
5. penjelasan tentang persetujuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang wajib dipenuhi sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib, jika terdapat persetujuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang wajib dipenuhi sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib;
g. daftar nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal yang terlibat dalam Penawaran Tender Wajib; dan
h. informasi penting lainnya, meliputi:
1. uraian tentang gugatan hukum sehubungan dengan Pengambilalihan, jika terdapat gugatan hukum;
2. pernyataan bahwa Pengendali baru memiliki dana yang cukup dan mengungkapkan sumber dana yang digunakan oleh

Pengendali baru dalam pelaksanaan Penawaran Tender Wajib;
3. rencana pengembangan terhadap Perusahaan Terbuka; dan
4. informasi tambahan yang diperlukan agar keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib tidak menyesatkan.

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk tujuan penelaahan atau pengungkapan kepada masyarakat.
(2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perubahan dan/atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali baru wajib menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permintaan perubahan dan/atau tambahan informasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Pengendali baru wajib mengumumkan keterbukaan informasi berupa teks pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dalam rangka Penawaran Tender Wajib paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan Pengendali baru dapat mengumumkan keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib.
(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan paling sedikit melalui:
a. 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional; atau
b. situs web Bursa Efek.

Pengendali baru wajib:
a. melaksanakan Penawaran Tender Wajib selama 30 (tiga puluh) hari yang dimulai 1 (satu) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); dan
b. menyelesaikan transaksi Penawaran Tender Wajib dengan cara penyerahan uang, paling lambat 12 (dua belas) hari setelah jangka waktu penawaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a berakhir.

(1) Pemegang saham Perusahaan Terbuka yang akan menjual saham yang dimilikinya sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib, harus menyerahkan saham tersebut kepada kustodian yang ditunjuk oleh Pengendali baru.
(2) Pemegang saham Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menarik kembali saham yang dimilikinya setiap saat sebelum Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berakhir.

(1) Pengendali baru wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Tender Wajib kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit informasi mengenai:
a. jumlah saham yang wajib dibeli dalam Penawaran Tender Wajib;
b. periode pelaksanaan Penawaran Tender Wajib;
c. tanggal penyelesaian transaksi Penawaran Tender Wajib;
d. daftar pemegang saham yang menjual sahamnya;

e. jumlah saham yang telah dibeli dalam pelaksanaan Penawaran Tender Wajib; dan
f. komposisi kepemilikan saham dari Pengendali baru sebelum dan sesudah Penawaran Tender Wajib.

Dalam pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, harga pembelian saham Perusahaan Terbuka yang diambil alih wajib ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sebesar:
1. harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir:
a) sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1) huruf a;
b) sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2), jika calon Pengendali baru mengumumkan negosiasi;
c) sebelum pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu yang telah mengungkapkan informasi mengenai calon Pengendali baru, jika Pengambilalihan terjadi karena penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu; atau d) sebelum keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, jika Pengambilalihan terjadi karena penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu; atau
2. harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan, mana yang paling tinggi;
b. dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 huruf a) sampai dengan huruf d) tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sebesar:
1. harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau
2. harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan, mana yang paling tinggi;
c. dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sebesar:
1. harga Pengambilalihan yang sudah dilakukan;
atau
2. harga wajar yang ditetapkan oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, mana yang paling tinggi;
d. dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, harga

pembelian saham paling rendah sebesar harga rata- rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 huruf a) sampai dengan huruf d);
e. dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 huruf a) sampai dengan huruf d) tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya; atau
f. dalam hal Pengambilalihan dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, harga pembelian saham paling rendah sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal dimulainya pelaksanaan Penawaran Tender Wajib melebihi batas waktu 6 (enam) bulan setelah:
a. pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a;
b. pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
c. pengumuman informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 1 huruf c); atau

d. keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a angka 1 huruf d), jangka waktu penentuan harga Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan huruf d bergeser mengikuti jangka waktu pelaksanaan Penawaran Tender Wajib.

Dalam hal harga Penawaran Tender Wajib setelah jangka waktu bergeser sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 lebih rendah dibandingkan dengan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan huruf d, harga pelaksanaan Penawaran Tender Wajib menggunakan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dan huruf d.

Pengendali baru dilarang MENETAPKAN pembatasan dan persyaratan yang berbeda berdasarkan penggolongan atau kedudukan Pihak yang menjadi pemegang saham, kecuali apabila terdapat pembedaan hak atau manfaat tertentu yang melekat pada saham dimaksud.

(1) Dalam hal pelaksanaan Penawaran Tender Wajib mengakibatkan kepemilikan saham oleh Pengendali baru lebih besar dari 80% (delapan puluh persen) dari modal disetor Perusahaan Terbuka, Pengendali baru wajib mengalihkan kembali saham Perusahaan Terbuka tersebut kepada masyarakat sehingga saham yang dimiliki masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perusahaan Terbuka.
(2) Dalam hal Pengambilalihan mengakibatkan Pengendali baru memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih besar

dari 80% (delapan puluh persen) dari modal disetor Perusahaan Terbuka, Pengendali baru dimaksud wajib mengalihkan kembali saham Perusahaan Terbuka tersebut kepada masyarakat dengan jumlah paling sedikit sebesar persentase saham yang diperoleh pada saat pelaksanaan Penawaran Tender Wajib.
(3) Kewajiban mengalihkan kembali saham Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Penawaran Tender Wajib selesai dilaksanakan.
(4) Kewajiban mengalihkan saham oleh Pengendali baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila setelah terjadinya Pengambilalihan, Perusahaan Terbuka melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(1) Pengendali baru wajib melaporkan perkembangan pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan tanggal laporan 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember sampai dengan seluruh kewajiban pengalihan kembali saham selesai dilaksanakan.
(2) Laporan perkembangan pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali wajib disampaikan pada tanggal periode laporan terdekat.
(3) Informasi perkembangan pemenuhan kewajiban pengalihan kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. jumlah dan persentase saham yang wajib dialihkan kembali;

b. jumlah dan persentase saham yang telah dialihkan kembali;
c. sisa saham yang wajib dialihkan kembali;
d. tanggal pengalihan kembali saham;
e. harga pengalihan kembali saham;
f. metode pengalihan kembali saham, baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek; dan
g. Pihak yang menerima pengalihan kembali saham, jika pengalihan kembali saham dilakukan di luar Bursa Efek.
(4) Laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja ke-10 (ke sepuluh) bulan berikutnya.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berlaku jika:
a. Pengambilalihan terjadi karena perkawinan atau pewarisan;
b. Pengambilalihan yang terjadi karena pembelian atau perolehan saham Perusahaan Terbuka dalam jangka waktu setiap 12 (dua belas) bulan dalam jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang beredar dengan hak suara yang sah, oleh Pihak yang sebelumnya tidak memiliki saham Perusahaan Terbuka;
c. Pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan UNDANG-UNDANG;
d. Pengambilalihan terjadi karena pembelian langsung saham yang dimiliki dan/atau dikuasai badan atau lembaga pemerintah atau negara sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c;

e. Pengambilalihan terjadi karena penetapan atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
f. Pengambilalihan terjadi karena penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pelaksanaan likuidasi pemegang saham;
g. Pengambilalihan terjadi karena adanya hibah yang merupakan penyerahan saham tanpa perjanjian untuk memperoleh imbalan dalam bentuk apapun;
h. Pengambilalihan terjadi karena adanya jaminan utang tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang piutang, serta jaminan utang dalam rangka restrukturisasi Perusahaan Terbuka yang ditetapkan oleh badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan UNDANG-UNDANG;
i. Pengambilalihan terjadi karena perolehan saham oleh pemegang saham yang melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu;
j. Pengambilalihan yang terjadi karena perolehan saham oleh Pihak dalam pelaksanaan penambahan modal dalam rangka memperbaiki posisi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa hak memesan efek terlebih dahulu;
k. Pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan kebijakan badan atau lembaga pemerintah atau negara;
l. pelaksanaan Penawaran Tender Wajib akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
m. Pengambilalihan terjadi karena pelaksanaan penawaran tender sukarela sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penawaran tender sukarela; atau

n. Pengambilalihan yang telah diungkapkan dalam prospektus penawaran umum efek bersifat ekuitas sepanjang pengungkapannya telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum efek bersifat ekuitas yang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah efektifnya pernyataan pendaftaran.

(1) Dalam hal Pengambilalihan terjadi karena penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, Pengendali baru wajib melakukan Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
(2) Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, kecuali ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
(3) Penyampaian dokumen dalam rangka pelaksanaan Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah distribusi saham terakhir dalam pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.

(1) Dalam hal terjadi Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 namun dalam keterbukaan informasi terkait penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek

terlebih dahulu belum terdapat pengungkapan mengenai Pengambilalihan, Pengendali baru wajib melakukan pengumuman Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a kecuali ketentuan mengenai waktu pengumuman.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah distribusi saham terakhir dalam pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.
(3) Pengendali baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
(4) Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

(1) Dalam hal Pengambilalihan terjadi karena penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa hak memesan efek terlebih dahulu yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j, Pengendali baru wajib melakukan Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b.
(2) Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 kecuali ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
(3) Penyampaian dokumen dalam rangka pelaksanaan Penawaran Tender Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan hak memesan

efek terlebih dahulu.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap Pengambilalihan yang dilakukan secara tidak langsung melalui Perusahaan Terbuka lain, jika kontribusi pendapatan Perusahaan Terbuka kepada Perusahaan Terbuka lain dimaksud kurang dari 50% (lima puluh persen) berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan terakhir dari Perusahaan Terbuka lain.

(1) Dalam hal terjadi Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pengendali baru wajib mengumumkan perihal terjadinya Pengambilalihan dalam paling sedikit:
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional; atau
b. situs web Bursa Efek.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit meliputi:
a. identitas Pengendali baru;
b. nama Perusahaan Terbuka yang diambil alih;
c. persentase saham Perusahaan Terbuka yang diambil alih;
d. jumlah kepemilikan saham Pengendali baru sebelum dan sesudah Pengambilalihan; dan
e. bukti pendukung yang sah.
(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada:
a. Perusahaan Terbuka yang diambil alih, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek, jika

pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian; atau
b. Perusahaan Terbuka yang diambil alih dan Otoritas Jasa Keuangan, jika pengumuman dilakukan melalui situs web Bursa Efek, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pengambilalihan.

Dalam hal terjadi Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dan huruf h, selain memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), pengumuman wajib memuat informasi mengenai:
a. hubungan afiliasi, jika terdapat hubungan afiliasi;
b. alasan Pengambilalihan; dan
c. rencana Pengendali baru terhadap Perusahaan Terbuka yang diambil alih.

Bukti pengumuman yang wajib diumumkan di surat kabar dan/atau situs web Bursa Efek sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman tersebut dimuat.

Pengambilalihan yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang nilainya memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama, selain wajib mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini juga wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai

transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama.

Transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan antara Pengendali baru dengan Perusahaan Terbuka yang diambil alih sebelum dilakukannya Pengambilalihan dan memenuhi kriteria transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu, dikecualikan dari pemenuhan kewajiban peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu sampai dengan diperbaruinya perjanjian dalam transaksi tersebut.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan; dan/atau
g. pembatalan pendaftaran.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada masyarakat.

(1) Bagi Perusahaan Terbuka yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan Pengendali Perusahaan Terbuka namun pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku pernyataan pendaftaran tersebut belum memperoleh pernyataan efektif, Pengendali baru

tersebut tetap dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a Peraturan Nomor IX.H.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
(2) Bagi Perusahaan Terbuka yang telah melakukan keterbukaan informasi dalam rangka penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan Pengendali Perusahaan Terbuka sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Pengendali baru tersebut tetap dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a Peraturan Nomor IX.H.1, lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Bagi Pengendali baru yang telah menyampaikan dokumen Penawaran Tender Wajib kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan belum memperoleh surat dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan Pengendali baru dapat mengumumkan keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib, wajib mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pengendali baru yang masih memiliki kewajiban untuk mengalihkan kembali saham yang dimilikinya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, tetap berkewajiban melaksanakan pengalihan kembali saham sampai batas

waktu yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-264/BL/2011 atau batas waktu perpanjangan yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Nomor IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-264/BL/2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2018

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY