Peraturan Badan Nomor 23-pojk-01-2019 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 12/POJK.01/2017 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai OJK.
2. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PJK adalah penyedia jasa keuangan di sektor perbankan, penyedia jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan penyedia jasa keuangan di sektor industri keuangan non bank.

3. PJK di Sektor Perbankan adalah bank umum, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat yang selanjutnya disingkat BPR, dan bank pembiayaan rakyat syariah yang selanjutnya disingkat BPRS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan.
4. PJK di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pasar Modal.
5. PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan (DPLK), perusahaan pembiayaan, perusahan modal ventura (PMV), perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga pembiayaan ekspor INDONESIA (LPEI), perusahaan pergadaian, lembaga keuangan mikro (LKM), dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Industri Keuangan Non Bank.
6. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
7. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan

Terorisme.
7a. Proliferasi Senjata Pemusnah Massal adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia.
7b. Pemblokiran adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu.
8. Calon Nasabah adalah pihak yang akan menggunakan jasa PJK.
9. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
10. Walk in Customer yang selanjutnya disingkat WIC adalah pihak yang menggunakan jasa PJK di Sektor Perbankan atau PJK di Sektor Pasar Modal namun tidak memiliki rekening pada PJK di Sektor Perbankan atau PJK di Sektor Pasar Modal tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.
11. Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yang selanjutnya disingkat CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.
12. Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence) yang selanjutnya disingkat EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap Calon Nasabah, WIC, atau Nasabah, yang berisiko tinggi termasuk PEP dan/atau dalam area berisiko tinggi.
13. Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customers) adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait

tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
14. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme.
15. Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
16. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
17. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
18. Direksi:
a. bagi PJK di Sektor Perbankan, PJK di Sektor Pasar Modal, PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perseroan terbatas;
b. bagi BPR, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pembiayaan, PMV,

perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan pergadaian, LKM atau penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perkoperasian;
c. bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau perusahaan pialang asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
d. bagi PMV berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah yang setara dengan Direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
e. bagi DPLK adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai dana pensiun;
f. bagi LPEI adalah direktur eksekutif sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai LPEI; dan
g. bagi BPR berbentuk hukum perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau perusahaan daerah adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.
19. Dewan Komisaris:
a. bagi PJK di Sektor Perbankan, PJK di Sektor Pasar Modal, PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perseroan

terbatas;
b. bagi BPR, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pembiayaan, PMV, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan pergadaian, LKM, atau penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perkoperasian;
c. bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, atau perusahaan pialang asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
d. bagi PMV berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah yang setara dengan dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
e. bagi DPLK adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai dana pensiun;
f. bagi LPEI adalah dewan direktur sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan ekspor INDONESIA; dan
g. bagi BPR berbentuk hukum perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, atau perusahaan daerah, adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.

20. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah setiap orang yang:
a. berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah;
b. merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (ultimately own account);
c. mengendalikan transaksi Nasabah;
d. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
e. mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (legal arrangement); dan/atau
f. merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
21. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum (legal person) maupun bukan badan hukum.
21a. Financial Action Task Force yang selanjutnya disingkat FATF adalah badan internasional yang bertujuan untuk MENETAPKAN standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan hal lain yang mengancam integritas sistem keuangan internasional.
22. Rekomendasi Financial Action Task Force yang selanjutnya disebut Rekomendasi FATF adalah standar pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang dikeluarkan oleh FATF.
23. Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat terjadinya atau sarana tindak pidana Pencucian Uang, tempat dilakukannya tindak pidana asal (predicate crime),

dan/atau tempat dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme.
24. Lembaga Negara adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
25. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya, meliputi:
a. kementerian koordinator;
b. kementerian negara;
c. kementerian;
d. Lembaga Negara non kementerian;
e. pemerintah propinsi;
f. pemerintah kota;
g. pemerintah kabupaten;
h. Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG; dan
i. lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.
26. Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Person) yang selanjutnya disingkat PEP meliputi:
a. PEP Asing adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) oleh negara lain (asing), seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik;
b. PEP Domestik adalah orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi

penting (prominent function) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; dan
c. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) oleh organisasi internasional, seperti senior manajer yang meliputi namun tidak terbatas pada direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara.
27. Correspondent Banking adalah kegiatan suatu bank (correspondent) dalam menyediakan layanan jasa bagi bank lainnya (respondent) berdasarkan suatu kesepakatan tertulis dalam rangka memberikan jasa pembayaran dan jasa perbankan lainnya.
28. Cross Border Corespondent Banking adalah Correspondent Banking dimana salah satu kedudukan bank correspondent atau bank respondent berada di luar wilayah Negara Republik INDONESIA.
29. Bank adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan bank umum syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan.
30. Transfer Dana adalah Transfer Dana sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Transfer Dana.
31. Bank Pengirim adalah bank yang mengirimkan perintah Transfer Dana.
32. Bank Penerus adalah bank yang meneruskan

perintah Transfer Dana dari Bank Pengirim.
33. Bank Penerima adalah bank yang menerima perintah Transfer Dana.
34. Konglomerasi Keuangan (Financial Group) adalah PJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) PJK wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels).
(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib untuk:
a. mendokumentasikan penilaian risiko;
b. mempertimbangkan seluruh faktor risiko yang relevan sebelum MENETAPKAN tingkat keseluruhan risiko, serta tingkat dan jenis mitigasi risiko yang memadai untuk diterapkan;
c. mengkinikan penilaian risiko secara berkala;
dan
d. memiliki mekanisme yang memadai terkait penyediaan informasi penilaian risiko kepada instansi yang berwenang.
(3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada penilaian risiko INDONESIA terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana Pendanaan Terorisme secara nasional (National Risk Assessment) dan secara sektoral (Sectoral Risk Assessment).

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a), dan ayat (3b), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, PJK wajib:
a. melakukan identifikasi Calon Nasabah untuk mengetahui profil Calon Nasabah; dan
b. melakukan verifikasi atas informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(2) PJK wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah melalui pertemuan langsung (face to face) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah.
(3) Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (face to face) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik PJK atau milik pihak ketiga.
(3a) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3b) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (face to face) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik milik PJK dan/atau milik Calon Nasabah; dan

b. verifikasi wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi.

4. Ketentuan Pasal 19 tetap, penjelasan Pasal 19 diubah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan pasal demi pasal dalam Peraturan OJK ini.

5. Ketentuan ayat (5) Pasal 27 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) PJK wajib memastikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
(2) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
(3) Dalam hal Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergolong sebagai PEP maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD.
(4) Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi.
(5) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah atau WIC bukan merupakan Pemilik Manfaat (Beneficial

Owner), PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya.
(2) Bagi pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang merupakan orang perseorangan (natural person), identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dilakukan terhadap informasi berupa:
a. informasi dan dokumen identitas yang memuat:
1. nama lengkap termasuk nama alias;
2. nomor dokumen identitas;
3. alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain;
4. tempat dan tanggal lahir;
5. kewarganegaraan;
6. pekerjaan;
7. alamat dan nomor telepon tempat kerja;
8. jenis kelamin; dan
9. status perkawinan;
b. sumber dana;
c. penghasilan rata-rata per tahun;
d. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan;
e. hubungan hukum antara Calon Nasabah, Nasabah atau WIC dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa atau bentuk lainnya; dan
f. pernyataan dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
(3) Bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari

Calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang merupakan Korporasi, identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi dilakukan terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal Nasabah atau pemilik atau pengendali akhir dari Korporasi merupakan perusahaan terbuka yang diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi atas pengendali Korporasi dimaksud, atau anak perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh perusahaan terbuka tersebut, PJK tidak perlu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data pemegang saham atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari perusahaan terbuka tersebut.
(5) Bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang merupakan perikatan lainnya (legal arrangement) berbentuk trust, identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dilakukan terhadap informasi berupa:
a. identitas penitip harta (settlor);
b. identitas penerima dan pengelola harta (trustee);
c. identitas penjamin (protector);
d. identitas penerima manfaat (beneficiary) atau kelas penerima manfaat (class of beneficiary);
dan
e. orang perseorangan (natural person) yang mengendalikan trust.
(6) Bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC perikatan lainnya (legal arrangement) dalam bentuk lainnya, berupa identitas orang perseorangan (natural person) yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam trust sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(7) Dalam hal PJK ragu mengenai apakah pihak yang menjadi pengendali melalui kepemilikan merupakan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau dalam hal tidak terdapat orang perseorangan yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan, PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan, jika ada yang mengendalikan Korporasi atau legal arrangements melalui bentuk lain.
(8) Dalam hal tidak ada orang perseorangan yang teridentifikasi sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7), PJK wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang relevan yang memegang posisi sebagai direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tersebut.
(9) Dalam hal Calon nasabah, Nasabah, atau WIC merupakan PJK lain dalam negeri yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), dokumen mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dapat berupa pernyataan tertulis dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.
(10) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC merupakan PJK lain di luar negeri yang menerapkan program APU dan PPT yang paling sedikit setara dengan Peraturan OJK ini yang mewakili Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) maka dokumen mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) berupa pernyataan tertulis dari PJK di luar negeri bahwa identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) telah dilakukan verifikasi oleh PJK di luar negeri tersebut.
(11) Dalam hal penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (10), yang dilakukan oleh PJK di luar negeri tidak setara

dengan Peraturan OJK ini, PJK dimaksud wajib menerapkan program APU dan PPT berdasarkan Peraturan OJK ini.
(12) Dalam hal PJK meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.

7. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak berlaku bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) berupa:
a. Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah;
b. perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara; atau
c. perusahaan publik atau emiten.

8. Ketentuan ayat (2) huruf h Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) PJK wajib memiliki sistem manajemen risiko yang memadai untuk menentukan apakah Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk kriteria berisiko tinggi.
(2) Kriteria berisiko tinggi dari Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari:
a. latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah Pemilik Manfaat (Beneficial Owner),

atau WIC termasuk Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customers);
b. produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
c. transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries);
d. transaksi tidak sesuai dengan profil;
e. termasuk dalam kategori PEP;
f. bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk usaha yang berisiko tinggi (High Risk Business);
g. negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC termasuk Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries);
h. tercantumnya Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; atau
i. transaksi yang dilakukan Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.

9. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal PJK melakukan hubungan usaha dengan Nasabah dan/atau melakukan transaksi yang berasal

dari Negara Berisiko Tinggi (High Risk Countries) yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan langkah pencegahan (countermeasures), PJK wajib melakukan EDD dan meminta konfirmasi serta klarifikasi kepada otoritas terkait.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf e, dan ayat (2) huruf c Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

(1) PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal Calon Nasabah atau WIC:
a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 28;
b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
c. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
d. berbentuk shell bank atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell bank;
dan/atau
e. terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
(2) PJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal:
a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi;
b. memiliki sumber dana transaksi yang

diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
c. terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
(3) PJK tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah atau WIC dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), dalam hal terdapat penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau penolakan transaksi dengan WIC berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
(4) Dalam hal PJK menduga adanya transaksi keuangan terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan PJK meyakini bahwa proses CDD akan melanggar ketentuan anti tipping- off, PJK wajib menghentikan prosedur CDD dan wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK.
(5) PJK wajib mendokumentasikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2).
(6) PJK wajib melaporkan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan.
(7) Kewajiban PJK untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada Nasabah.

11. Judul Bagian Kedelapan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) PJK wajib memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
(2) PJK wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala nama Nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi lain atas Nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait.
(4) Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib

segera melakukan Pemblokiran secara serta merta.
(5) Dalam hal PJK telah melakukan Pemblokiran secara serta merta terhadap Nasabah yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PJK wajib melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
(6) PJK dilarang menyediakan, memberikan, atau meminjamkan Dana kepada atau untuk kepentingan orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

(1) Bagi Bank yang melakukan kegiatan Transfer Dana baik di dalam wilayah INDONESIA maupun secara lintas negara berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Bank Pengirim wajib:
1. memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah/WIC pengirim dan/atau Nasabah/WIC penerima, paling sedikit meliputi:
a) nama Nasabah atau WIC pengirim;
b) nomor rekening Nasabah pengirim;
c) alamat Nasabah atau WIC pengirim;
d) nomor dokumen identitas, nomor identifikasi, atau tempat dan tanggal lahir dari Nasabah atau

WIC pengirim;
e) sumber dana Nasabah atau WIC pengirim;
f) nama Nasabah atau WIC penerima;
g) nomor rekening Nasabah penerima;
h) alamat WIC penerima;
i) jumlah uang dan jenis mata uang;
dan j) tanggal transaksi;
2. menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bank Penerus atau Bank Penerima; dan
3. menatausahakan seluruh transaksi Transfer Dana;
b. Bank Penerus wajib meneruskan pesan dan perintah Transfer Dana, serta menatausahakan informasi yang diterima dari Bank Pengirim atau Bank Penerus lainnya dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak diterimanya perintah Transfer Dana dari Bank Pengirim atau Bank Penerus lainnya; dan
c. Bank Penerima wajib memastikan kelengkapan informasi Nasabah pengirim dan WIC pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1.
(2) Untuk kegiatan Transfer Dana di dalam wilayah INDONESIA, Bank Pengirim wajib menyampaikan secara tertulis informasi yang dibutuhkan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja berdasarkan permintaan tertulis dari Bank Penerima, dan/atau dari otoritas yang berwenang apabila Bank Penerima hanya memperoleh informasi nomor rekening atau nomor referensi transaksi.
(3) Bank Penerima wajib melakukan verifikasi atas identitas dari Nasabah atau WIC penerima dalam

hal identitas tersebut belum diverifikasi sebelumnya, dan menatausahakan informasi dimaksud sesuai dengan ketentuan penatausahaan dokumen dalam Peraturan OJK ini.

15. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 54 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a angka 1 tidak dipenuhi maka Bank Pengirim wajib menolak untuk melaksanakan Transfer Dana.

(1a) Dalam hal Bank Penerus menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a angka 1, Bank Penerus wajib melakukan tindakan yang memadai, yang sejalan dengan straight-through processing, untuk mengidentifikasi Transfer Dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut.
(1b) Dalam hal Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim atau Bank Penerus di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a angka 1, Bank Penerima wajib melakukan tindakan yang memadai, untuk mengidentifikasi Transfer Dana yang tidak dilengkapi dengan informasi tersebut, yang dapat berupa pemantauan pada saat atau setelah Transfer Dana dilaksanakan.
(2) Dalam hal Bank Penerus dan/atau Bank Penerima menerima perintah transfer dari Bank Pengirim di luar negeri yang tidak dilengkapi dengan informasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 51 ayat (1) huruf a angka 1, Bank Penerus dan/atau Bank Penerima dapat:
a. melaksanakan Transfer Dana;
b. menolak untuk melaksanakan Transfer Dana; atau
c. menunda transaksi Transfer Dana, disertai dengan tindak lanjut yang memadai.
(3) Dalam menentukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Penerus dan/atau Bank Penerima wajib memiliki kebijakan dan prosedur berbasis risiko.

16. Ketentuan ayat (4) Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) PJK wajib menatausahakan:
a. dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak:
1. berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah atau WIC;
atau
2. ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha.
b. dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai dokumen perusahaan.
(2) Dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
a. identitas Nasabah atau WIC termasuk dokumen pendukungnya;
b. informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan,

tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi;
c. hasil analisis yang telah dilakukan; dan
d. korespondensi dengan Nasabah atau WIC.
(3) PJK wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) PJK wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan, sesegera mungkin dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima permintaan dari OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang.

17. Ketentuan ayat (1) huruf d dan ayat (4) Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) PJK wajib menyampaikan kepada OJK:
a. action plan penerapan program APU dan PPT paling lambat pada akhir bulan Mei 2017;
b. penyesuaian kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan OJK ini; dan
c. laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
(4) huruf b disampaikan setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember; dan
d. laporan realisasi pengkinian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) huruf c disampaikan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
(2) Dalam hal tanggal pelaporan jatuh pada hari libur,

penyampaian laporan dilakukan pada hari berikutnya.
(3) Dalam hal terdapat perubahan atas action plan, kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT, laporan rencana kegiatan pengkinian data, yang telah disampaikan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, PJK wajib menyampaikan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
(4) Kewajiban PJK untuk menyampaikan laporan kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi bagian dari laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) PJK yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 dikenai sanksi administratif berupa denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:
a. sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi PJK berupa bank umum, bank umum syariah, perusahaan efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, DPLK, perusahaan pembiayaan infrastruktur, LPEI, dan manajer investasi; atau
b. sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan per laporan dan paling banyak sebesar Rp5.000.000,00

(lima juta rupiah) bagi PJK berupa BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pergadaian, dan PMV.
(2) LKM dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

19. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini selain pelanggaran atas keterlambatan penyampaian laporan, dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan atau teguran tertulis;
b. denda dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang;
c. penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan;
d. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
e. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
f. pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK; dan/atau
g. pencantuman anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, pegawai PJK, pemegang saham dalam daftar orang tercela di sektor jasa keuangan.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenai dengan

atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a. (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenai secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g.
(3a) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi orang perseorangan dan paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bagi perusahaan.
(4) OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada publik/masyarakat.

20. Menambahkan 1 (satu) ayat Pasal 67 yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) PJK yang telah memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT wajib menyesuaikan kebijakan dan prosedur dimaksud sesuai Peraturan OJK ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan OJK ini diundangkan.
(2) Bagi LKM dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, ketentuan pada Peraturan OJK ini dinyatakan berlaku setelah 4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan OJK ini diundangkan.
(3) PJK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penerapan program APU dan PPT di sektor jasa keuangan sebelum berlakunya Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan

Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, pemeriksaan dan keputusan atas pelanggaran dimaksud didasarkan pada peraturan mengenai penerapan program APU dan PPT yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi, dengan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan OJK ini.

#### Pasal II
Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 September 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY