Peraturan Badan Nomor 18-pojk-03-2015 Tahun 2015 tentang Penerbitan Dan Pesryaratan Sukuk

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.
2. Tim Ahli Syariah adalah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal yang diterbitkan atau dikeluarkan perusahaan.
3. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama INDONESIA, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama INDONESIA.
4. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.
5. Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
6. Ahli Syariah Pasar Modal yang selanjutnya disingkat ASPM adalah:
a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah; atau

b. badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di Pasar Modal.

Aset yang menjadi dasar Sukuk wajib tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Aset yang menjadi dasar Sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat terdiri atas:
a. aset berwujud tertentu (a’yan maujudat);
b. nilai manfaat atas aset berwujud (manafiul a’yan) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada;
c. jasa (al khadamat) yang sudah ada maupun yang akan ada;
d. aset proyek tertentu (maujudat masyru’ mu’ayyan);
dan/atau
e. kegiatan investasi yang telah ditentukan (nasyath ististmarin khashah).

Emiten yang melakukan Penawaran Umum Sukuk wajib mematuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dan peraturan perundang-undangan lain di sektor Pasar Modal.

(1) Emiten yang melakukan Penawaran Umum Sukuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk

dalam Penawaran Umum tersebut dari Dewan Pengawas Syariah Emiten atau Tim Ahli Syariah.
(2) Pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. disampaikan Emiten yang bukan merupakan Perusahaan Menengah atau Kecil kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Emiten dapat memulai mengumumkan Prospektus Ringkas serta dimuat dalam Prospektus Ringkas dan Prospektus; atau
b. disampaikan Emiten yang merupakan Perusahaan Menengah atau Kecil kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Emiten dapat memulai mengumumkan Prospektus Awal dan Prospektus serta dimuat dalam Prospektus Awal dan Prospektus.
(3) Anggota Dewan Pengawas Syariah atau anggota Tim Ahli Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memiliki izin ASPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Sukuk wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran, Penawaran Umum, dan peraturan terkait lainnya, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Sukuk oleh Emiten wajib disertai dokumen tambahan sebagai berikut:
a. hasil pemeringkatan Sukuk sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar

Modal yang mengatur mengenai Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk;
b. perjanjian perwaliamanatan Sukuk;
c. Akad Syariah yang dipergunakan dalam penerbitan Sukuk;
d. surat pernyataan Emiten yang menyatakan bahwa:
1. aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
2. selama periode Sukuk, aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
e. surat pernyataan dari Wali Amanat Sukuk yang menyatakan Wali Amanat Sukuk mempunyai 1 (satu) orang anggota Direksi atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh Direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
f. surat pernyataan yang menyatakan bahwa Emiten wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab melakukan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa, selama aset yang menjadi dasar Sukuk masih ada;
g. pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk dalam Penawaran Umum dari Dewan Pengawas Syariah Emiten atau Tim Ahli Syariah; dan
h. perjanjian penjaminan Emisi Efek yang memuat bahwa dana hasil Penawaran Umum diterima Emiten paling lambat pada saat penyerahan Sukuk.

Prospektus dalam rangka Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Sukuk oleh Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib mengungkapkan informasi tambahan sebagai berikut:

a. aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Emiten menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
b. jenis Akad Syariah dan skema transaksi syariah serta penjelasan skema transaksi syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk;
c. ringkasan Akad Syariah yang dilakukan oleh para Pihak;
d. sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
e. besaran nisbah pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
f. rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
g. hasil pemeringkatan Sukuk;
h. rencana penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
i. sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
j. jaminan yang meliputi paling sedikit jenis, nilai, dan status kepemilikan (jika ada);
k. penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk jika terjadi hal-hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk yang diterbitkan (jika diperlukan sesuai karakteristik Akad Syariah);
l. syarat dan ketentuan dalam hal Emiten akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk;
m. ketentuan apabila Emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya;
n. mekanisme penanganan dalam hal Emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya;

o. ketentuan mengenai sanksi yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian perwaliamanatan; dan
p. pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk dalam Penawaran Umum dari Dewan Pengawas Syariah Emiten atau Tim Ahli Syariah.

Emiten wajib menyajikan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir dalam Prospektus, dalam hal Emiten yang melakukan Penawaran Umum Sukuk telah memiliki kewajiban penyampaian laporan keuangan secara berkala.

(1) Sukuk tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut:
a. tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk;
dan/atau
b. terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
(2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sukuk berubah menjadi utang piutang dan Emiten wajib menyelesaikan kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada pemegang Sukuk.

Emiten wajib menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk untuk membiayai kegiatan atau melakukan investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

(1) Emiten yang melakukan Penawaran Umum Sukuk wajib menyusun perjanjian perwaliamanatan Sukuk.
(2) Ketentuan mengenai perjanjian perwaliamanatan dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai ketentuan umum dan kontrak perwaliamanatan Efek bersifat utang berlaku mutatis mutandis untuk penyusunan perjanjian perwaliamanatan Sukuk.
(3) Perjanjian perwaliamanatan Sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib memuat ketentuan tambahan antara lain:
a. uraian tentang Akad Syariah yang menjadi dasar Sukuk;
b. uraian tentang aset yang menjadi dasar Sukuk;
c. penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
d. sumber dana yang digunakan untuk melakukan pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
e. besaran nisbah pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
f. jaminan yang meliputi paling sedikit jenis, nilai dan status kepemilikan (jika ada);
g. rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran bagi hasil, marjin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;
h. uraian tentang kewajiban Wali Amanat Sukuk untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan:
1. untuk memastikan kepatuhan Emiten terhadap pemenuhan Akad Syariah;

2. untuk memastikan aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
3. dalam hal Emiten melakukan pelanggaran atas pemenuhan kepatuhan terhadap penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal atau pelanggaran kewajiban dalam Akad Syariah dan/atau perjanjian perwaliamanatan (wanprestasi); dan
4. untuk tetap mewakili kepentingan pemegang Sukuk sampai dengan terpenuhinya penyelesaian seluruh kewajiban Emiten kepada yang bersangkutan ketika Sukuk berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
i. ketentuan mengenai nilai Sukuk menjadi utang piutang jika Sukuk berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan penyelesaian kewajiban Emiten atas utang piutang dimaksud;
j. kewajiban Wali Amanat tetap mewakili kepentingan pemegang Sukuk sampai dengan seluruh haknya dipenuhi Emiten termasuk jika Sukuk berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
k. penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk jika terjadi hal-hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk yang diterbitkan (jika diperlukan sesuai karakteristik Akad Syariah);
l. syarat dan ketentuan dalam hal Emiten akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk yang memuat:
1. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUP Sukuk);

2. mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud; dan
3. perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Emiten atau Tim Ahli Syariah.
m. ketentuan mengenai kegagalan Emiten dalam memenuhi kewajibannya;
n. mekanisme penanganan dan/atau penyelesaian dalam hal Emiten gagal dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf m dengan memperhatikan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
o. ketentuan mengenai sanksi yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian perwaliamanatan.

Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Wali Amanat dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai ketentuan umum dan kontrak perwaliamanatan Efek bersifat utang berlaku mutatis mutandis bagi Wali Amanat Sukuk.

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:

a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan; dan
g. pembatalan pendaftaran.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada masyarakat.

(1) Kewajiban anggota Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah memiliki izin ASPM sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat (3) selama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dapat digantikan oleh orang perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal sepanjang yang bersangkutan melapor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
(2) Orang perseorangan yang telah menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah atau anggota Tim Ahli Syariah meskipun belum memiliki izin ASPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

Pernyataan Pendaftaran yang telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini namun belum menjadi efektif tetap mengikuti Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP- 181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, angka 3 Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2015 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, ttd.
MULIAMAN D. HADAD Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
YASONNA H.LAOLY