RENCANA TATA RUANG PULAU JAWA-BALI

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut
RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang
wilayah negara.
1. Rencana tata ruang pulau adalah rencana rinci yang disusun sebagai
penjabaran dan perangkat operasional dari RTRWN.
1. Pulau Jawa-Bali adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan
ekosistem yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara termasuk
ruang di dalam bumi yang meliputi seluruh wilayah Provinsi DKI
Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah,
Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan
Provinsi Bali menurut undang-undang pembentukannya.
1. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup
sumber daya alam dan sumber daya buatan.

www.djpp.depkumham.go.id

---

3 2012, No.75

1. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi
utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber
daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

1. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di
ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan
kawasan di sekitarnya.

1. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama
bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

1. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
internasional, nasional, atau beberapa provinsi.

1. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah
kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

1. Pelabuhan utama yang dalam RTRWN disebut sebagai pelabuhan
internasional hub dan pelabuhan internasional adalah pelabuhan
yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri
dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan
internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan
penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan antarprovinsi.

1. Pelabuhan pengumpul yang dalam RTRWN disebut sebagai pelabuhan
nasional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan
angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri
dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang
dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan
pelayanan antarprovinsi.

1. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yang dalam
RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala
pelayanan primer adalah bandar udara yang merupakan salah satu
prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang
dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta)
orang per tahun.

1. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder yang
dalam RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 4

pelayanan sekunder adalah bandar udara yang merupakan salah satu
prasarana penunjang pelayanan PKN yang melayani penumpang
dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu
juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

1. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier yang dalam
RTRWN disebut sebagai bandar udara pusat penyebaran skala
pelayanan tersier adalah bandar udara yang merupakan salah satu
prasarana penunjang pelayanan PKN dan PKW terdekat yang melayani
penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan
500.000 (lima ratus ribu) dan lebih kecil dari 1.000.000 (satu juta)
orang per tahun.

1. Alur Laut Kepulauan Indonesia adalah alur laut yang ditetapkan
sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan
berdasarkan konvensi hukum laut internasional.

1. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan
ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.

1. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan
2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan
ekosistemnya.

1. Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama
dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik
dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut
kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
di Pulau Jawa-Bali.

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam bidang penataan ruang.

Bagian Kedua
Lingkup Pengaturan

Lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini meliputi:

www.djpp.depkumham.go.id

---

5 2012, No.75

• peran dan fungsi Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali;

• tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang Pulau Jawa-Bali;

• rencana struktur ruang dan pola ruang Pulau Jawa-Bali;

- strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola ruang
Pulau Jawa-Bali;

• arahan pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali;

• arahan pengendalian pemanfaatan ruang Pulau Jawa-Bali;

• koordinasi dan pengawasan; dan

- peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang Pulau
Jawa-Bali.

Bagian Ketiga
Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali

(1) Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali berperan sebagai perangkat

operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi
program pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali.

(2) Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali tidak dapat digunakan sebagai

dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali berfungsi sebagai pedoman untuk:

• penyusunan rencana pembangunan di Pulau Jawa-Bali;

- perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
perkembangan antarwilayah provinsi dan kabupaten/kota, serta
keserasian antarsektor di Pulau Jawa-Bali;

- pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Pulau
Jawa-Bali;

- penentuan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Pulau Jawa-
Bali; dan

- penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Jawa-
Bali.

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 6

Penataan ruang Pulau Jawa-Bali bertujuan untuk mewujudkan:
- lumbung pangan utama nasional;
- kawasan perkotaan nasional yang kompak berbasis mitigasi dan
adaptasi bencana;
- pusat industri yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
- pemanfaatan potensi sumber daya mineral, minyak dan gas bumi,
serta panas bumi secara berkelanjutan;
- pemanfaatan potensi perikanan, perkebunan, dan kehutanan secara
berkelanjutan;
- pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional;
- pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis cagar budaya
dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan
pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran (Meeting,
Incentive, Convention and Exhibition/MICE);
- kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang
memadai untuk pembangunan;
- Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara yang
berkembang dengan memperhatikan keberadaan kawasan lindung
dan kawasan rawan bencana; dan
- jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan daya
saing.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Pulau Jawa-Bali

(1) Kebijakan untuk mewujudkan lumbung pangan utama nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
- pemertahanan lahan pertanian untuk tanaman pangan, termasuk
lahan pertanian pangan berkelanjutan;

www.djpp.depkumham.go.id

---

7 2012, No.75

- pengembangan dan pemertahanan jaringan prasarana sumber
daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian untuk
tanaman pangan; dan
- pengembangan sentra pertanian tanaman pangan melalui
peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil
pertanian tanaman pangan untuk mewujudkan ketahanan
pangan nasional.

(2) Strategi untuk pemertahanan lahan pertanian untuk tanaman

pangan, termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- mempertahankan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan
dengan mengendalikan kegiatan budi daya lainnya;
- mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan pertanian untuk
tanaman pangan; dan
- mengendalikan perkembangan fisik kawasan perkotaan nasional
untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan.

(3) Strategi untuk pengembangan dan pemertahanan jaringan prasarana

sumber daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian
tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
- mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya
untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin
penyediaan air baku bagi kegiatan pertanian tanaman pangan;
dan
- memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi teknis pada
daerah irigasi (DI) untuk meningkatkan luasan lahan pertanian
tanaman pangan.

(4) Strategi untuk pengembangan sentra pertanian tanaman pangan

melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa
hasil pertanian tanaman pangan untuk mewujudkan ketahanan
pangan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi:
- mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan untuk
ketahanan pangan nasional;
- mengembangkan kawasan perkotaan nasional melalui
peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil
pertanian tanaman pangan; dan
- mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat
penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan.

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 8

(1) Kebijakan untuk mewujudkan kawasan perkotaan nasional yang

kompak berbasis mitigasi dan adaptasi bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional yang
menjalar (urban sprawl); dan

- pengendalian perkembangan kawasan perkotaan nasional di
kawasan rawan bencana.

(2) Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan perkotaan

nasional yang menjalar (urban sprawl) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:

- mengendalikan perkembangan kawasan permukiman,
perdagangan, jasa, dan/atau industri di kawasan perkotaan
nasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup; dan

- mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan nasional yang
berdekatan dengan kawasan lindung.

(3) Strategi untuk pengendalian perkembangan kawasan perkotaan

nasional di kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:

- menetapkan zona-zona rawan bencana beserta ketentuan
mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan
karakteristik, jenis, dan ancaman bencana di kawasan perkotaan
nasional;

- mengendalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun di
kawasan perkotaan nasional yang berpotensi terjadinya bencana;

- mengembangkan prasarana dan sarana perkotaan yang berfungsi
sebagai lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan

• membangun sarana pemantauan bencana.

(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat industri yang berdaya saing dan

ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
meliputi:

- rehabilitasi dan peningkatan fungsi kawasan industri untuk
meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

www.djpp.depkumham.go.id

---

9 2012, No.75

- pengembangan kawasan untuk kegiatan industri kreatif yang
berdaya saing dan ramah lingkungan di kawasan perkotaan
nasional; dan

• peningkatan keterkaitan ekonomi antarpusat industri.

(2) Strategi untuk rehabilitasi dan peningkatan fungsi kawasan industri

untuk meningkatkan daya saing kawasan dengan memperhatikan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- mengembangkan dan/atau meningkatkan kualitas prasarana dan
sarana penunjang kegiatan industri;

- meningkatkan penataan lokasi kegiatan industri di dalam
kawasan industri; dan

- mengembangkan dan/atau meningkatkan kegiatan industri yang
benilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan
ramah lingkungan.

(3) Strategi untuk pengembangan kawasan untuk kegiatan industri

kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan di kawasan
perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

- mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat
kegiatan industri kreatif; dan
- mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan
industri kreatif.

(4) Strategi untuk peningkatan keterkaitan ekonomi antarpusat industri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan
memantapkan jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api
nasional, pelabuhan, dan/atau bandar udara.

(1) Kebijakan untuk mewujudkan pemanfaatan potensi sumber daya

mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi secara
berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- pengembangan sentra pertambangan mineral, minyak dan gas
bumi, serta panas bumi secara terkendali dengan memperhatikan
kelestarian sumber daya alam dan meminimalkan dampak negatif
terhadap lingkungan hidup; dan

- pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat
industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan minyak
dan gas bumi yang ramah lingkungan.

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 10

(2) Strategi untuk pengembangan sentra pertambangan mineral, minyak

dan gas bumi, serta panas bumi secara terkendali dengan
memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan meminimalkan
dampak negatif terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:
- mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral,
minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang ramah lingkungan
dan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana;
- mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan
pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi
yang berpotensi merusak fungsi kawasan lindung dan mengubah
bentang alam; dan
- mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan
pertambangan mineral, minyak dan gas bumi pada kawasan
peruntukan permukiman.

(3) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai

pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan
minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi:
- mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat
industri pengolahan pertambangan minyak dan gas bumi melalui
peningkatan fungsi industri pengolahan hasil pertambangan
minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah
industri terpadu; dan
- memantapkan aksesibilitas antara kawasan perkotaan nasional
dan sentra pertambangan.

(1) Kebijakan untuk mewujudkan pemanfaatan potensi perikanan,

perkebunan, dan kehutanan secara berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
- pengembangan sentra perikanan dengan memperhatikan potensi
lestari yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan
dan industri jasa hasil perikanan;
- peningkatan sentra perkebunan dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan yang didukung peningkatan fungsi industri
pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan; dan
- pengembangan potensi kehutanan dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan yang didukung peningkatan fungsi industri
pengolahan dan industri jasa hasil hutan.

www.djpp.depkumham.go.id

---

11 2012, No.75

(2) Strategi untuk pengembangan sentra perikanan dengan

memperhatikan potensi lestari yang didukung peningkatan fungsi
industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- mengembangkan sentra perikanan tangkap dan perikanan budi
daya yang ramah lingkungan;
- merehabilitasi kawasan peruntukan perikanan budi daya untuk
menjaga ekosistem sekitarnya;
- mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat; dan
- mengembangkan kawasan perkotaan nasional melalui
peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil
perikanan yang ramah lingkungan.

(3) Strategi untuk peningkatan sentra perkebunan dengan prinsip

pembangunan berkelanjutan yang didukung peningkatan fungsi
industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- mengembangkan sentra perkebunan berbasis bisnis yang
didukung prasarana dan sarana dengan memperhatikan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- merehabilitasi kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan
perkebunan yang terdegradasi; dan
- mengembangkan kawasan perkotaan nasional melalui
peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil
perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.

(4) Strategi untuk pengembangan potensi kehutanan dengan prinsip

pembangunan berkelanjutan yang didukung peningkatan fungsi
industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- merehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang terdegradasi;
- mengembangkan sentra kehutanan pada kawasan andalan
dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup; dan
- mengembangkan kawasan perkotaan nasional melalui
peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil
hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.

(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat perdagangan dan jasa yang

berskala internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f
dilakukan dengan peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 12

perkotaan nasional sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala
internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup.

(2) Strategi untuk peningkatan fungsi dan pengembangan kawasan

perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala
internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup meliputi:
- mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat
perdagangan dan jasa yang berskala internasional; dan
- mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana untuk
meningkatkan keterkaitan antarpusat perdagangan dan jasa yang
berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup.

(1) Kebijakan untuk mewujudkan pusat pariwisata berdaya saing

internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari,
ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif,
konferensi, dan pameran (Meeting, Incentive, Convention and
Exhibition/MICE), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g
meliputi:
- rehabilitasi dan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata
cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta
penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan
pameran;
- pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat
pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari,
ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif,
konferensi, dan pameran; dan
- pengembangan keterpaduan antarpusat pariwisata yang berbasis
cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta
penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan
pameran.

(2) Strategi untuk rehabilitasi dan pengembangan kawasan peruntukan

pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata,
serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan
pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- merehabilitasi kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan
ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta mengembangkan
penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan
pameran; dan

www.djpp.depkumham.go.id

---

13 2012, No.75

- mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana
pendukung kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu
pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan
pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

(3) Strategi untuk pengembangan kawasan perkotaan nasional sebagai

pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari,
ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif,
konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi:
- mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan
perkotaan nasional; dan
- memantapkan akses prasarana dan sarana untuk meningkatkan
keterkaitan antara kawasan perkotaan nasional dan kawasan-
kawasan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari,
serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi,
dan pameran.

(4) Strategi untuk pengembangan keterpaduan antarpusat pariwisata

yang berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata,
serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan
pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan
dengan meningkatkan keterkaitan antar PKN di Pulau Jawa-Bali
sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan pariwisata.

(1) Kebijakan untuk mewujudkan kapasitas daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup yang memadai untuk pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:
- peningkatan luasan kawasan berfungsi lindung paling sedikit
30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengan
kondisi ekosistemnya; dan
- pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi daya untuk
meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup.

(2) Strategi untuk peningkatan luasan kawasan berfungsi lindung paling

sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai
dengan kondisi ekosistemnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
- mempertahankan luasan kawasan berfungsi lindung dan
merehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi;
- mengendalikan kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu
kawasan berfungsi lindung;

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 14

- mengendalikan dan merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS)
kritis;
- mengendalikan dan merehabilitasi kawasan lindung di bagian
hulu Wilayah Sungai (WS), kawasan hutan lindung, kawasan
resapan air, dan kawasan konservasi; dan
- mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan
hutan.

(3) Strategi untuk pengembangan kawasan lindung dan kawasan budi

daya untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
- mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budi daya
dengan menggunakan teknologi lingkungan;
- mengembangkan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi
daya melalui kerja sama antardaerah untuk kelestarian
pemanfaatan sumber daya alam; dan
- mengembangkan kawasan perkotaan nasional dengan konsep
kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah.

(1) Kebijakan untuk mewujudkan Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau

Bali bagian utara yang berkembang dengan memperhatikan
keberadaan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i meliputi:
- percepatan pengembangan kawasan andalan di Pulau Jawa
bagian selatan serta keterkaitan Pulau Jawa bagian selatan
dengan Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara;
- percepatan pengembangan kawasan andalan di Pulau Bali bagian
utara serta keterkaitan Pulau Bali bagian utara dengan Pulau Bali
bagian selatan;
- pengembangan sentra produksi di luar kawasan andalan yang
berada di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara;
dan
- pemertahanan eksistensi 6 (enam) pulau kecil terluar di Pulau
Jawa bagian selatan sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan
Indonesia untuk penegasan wilayah kedaulatan negara.

(2) Strategi untuk percepatan pengembangan kawasan andalan di Pulau

Jawa bagian selatan serta keterkaitan Pulau Jawa bagian selatan
dengan Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

www.djpp.depkumham.go.id

---

15 2012, No.75

- mengembangkan sentra produksi untuk kegiatan sektor unggulan
berbasis mitigasi dan adaptasi bencana serta memperhatikan
keberadaan kawasan lindung;
- mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan
sektor unggulan; dan
- meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan antarkawasan
andalan di Pulau Jawa bagian selatan, serta antara kawasan
andalan di Pulau Jawa bagian selatan dan kawasan perkotaan
nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian
utara.

(3) Strategi untuk percepatan pengembangan kawasan andalan di Pulau

Bali bagian utara serta keterkaitan Pulau Bali bagian utara dengan
Pulau Bali bagian selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b meliputi:
- mengembangkan sentra produksi untuk kegiatan sektor unggulan
berbasis mitigasi dan adaptasi bencana serta memperhatikan
keberadaan kawasan lindung;
- mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan
sektor unggulan; dan
- meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan kawasan
andalan di Pulau Bali bagian utara dengan kawasan perkotaan di
Pulau Bali bagian selatan.

(4) Strategi untuk pengembangan sentra produksi di luar kawasan

andalan yang berada di Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali
bagian utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan
sentra produksi; dan
- meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan sentra produksi
di luar kawasan andalan dengan kawasan perkotaan nasional
sebagai pusat pengembangan kawasan andalan yang berada di
Pulau Jawa bagian selatan dan Pulau Bali bagian utara.

(5) Strategi untuk pemertahanan eksistensi 6 (enam) pulau kecil terluar

yang meliputi Pulau Deli, Pulau Manuk, Pulau Nusa Kambangan,
Pulau Nusa Barung, Pulau Sekel, dan Pulau Panehan di Pulau Jawa
bagian selatan sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia
untuk penegasan wilayah kedaulatan negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d meliputi:
- mengembangkan prasarana pengamanan pantai di Pulau Deli,
Pulau Manuk, Pulau Nusa Kambangan, Pulau Nusa Barung,
Pulau Sekel, dan Pulau Panehan;

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 16

- membangun dan memelihara mercusuar sebagai penanda dan
navigasi pelayaran di Pulau Deli, Pulau Manuk, Pulau Nusa
Kambangan, Pulau Nusa Barung, Pulau Sekel, dan Pulau
Panehan; dan

- menyediakan dan meningkatkan prasarana dan sarana untuk
pemenuhan kebutuhan air baku di Pulau Nusa Kambangan.

(1) Kebijakan untuk mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang

dapat meningkatkan daya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf j meliputi:

- pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi yang
terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan
efisiensi ekonomi; dan

- pengembangan jaringan transportasi untuk meningkatkan
aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-
pulau kecil.

(2) Strategi untuk pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi

yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan
efisiensi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- mengembangkan dan/atau memantapkan akses prasarana dan
sarana transportasi darat, laut, dan/atau udara yang
menghubungkan antarkawasan perkotaan nasional dan
memantapkan koridor ekonomi Pulau Jawa-Bali;

- memantapkan akses prasarana dan sarana transportasi darat
yang meliputi jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, serta
jaringan transportasi penyeberangan yang menghubungkan
kawasan perkotaan nasional dengan sentra produksi, pelabuhan,
dan/atau bandar udara; dan

- mengembangkan jaringan transportasi dengan memperhatikan
fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan
lindung, dan kawasan rawan bencana, dan/atau penerapan
prasarana dan sarana yang ramah lingkungan.

(3) Strategi untuk pengembangan jaringan transportasi untuk

meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi,
termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan dengan mengembangkan jaringan transportasi
yang menghubungkan perkotaan nasional dengan kawasan tertinggal
dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil.

www.djpp.depkumham.go.id

---

17 2012, No.75

Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan strategi penataan ruang Pulau
Jawa-Bali, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis terhadap penyusunan dan evaluasi kebijakan,
rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak
dan/atau risiko lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(1) Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang Pulau Jawa-Bali

merupakan perangkat operasional RTRWN di Pulau Jawa-Bali yang
berupa strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang dan pola
ruang.

(2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan skala

1:500.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan skala 1:500.000

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(4) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan

gambaran sebaran indikatif lokasi pemanfaatan ruang untuk rencana
struktur ruang dan rencana pola ruang nasional di Pulau Jawa-Bali.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang terdiri atas

strategi operasionalisasi perwujudan:
- sistem perkotaan nasional;
- sistem jaringan transportasi nasional;

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 18

• sistem jaringan energi nasional;
• sistem jaringan telekomunikasi nasional; dan
• sistem jaringan sumber daya air.

(2) Strategi operasionalisasi perwujudan pola ruang terdiri atas strategi

operasionalisasi perwujudan:
- kawasan lindung nasional; dan
- kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional.

Bagian Kedua
Strategi Operasionalisasi Perwujudan Struktur Ruang

Paragraf 1
Sistem Perkotaan Nasional

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a meliputi:
- mengendalikan perkembangan fisik PKN dan PKW untuk menjaga
keutuhan lahan pertanian tanaman pangan;
- mengembangkan PKN dan PKW melalui peningkatan fungsi
industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman
pangan;
- mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat penelitian dan
pengembangan pertanian tanaman pangan;
- mengendalikan perkembangan PKN dan PKW melalui optimalisasi
pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- mengendalikan perkembangan PKN dan PKW yang berdekatan
dengan kawasan lindung;
- mengendalikan perkembangan PKN dan PKW di kawasan rawan
bencana;
- mengembangkan PKN dan PKW untuk kegiatan industri kreatif
yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
- mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat industri
pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan minyak dan gas
bumi yang ramah lingkungan;
- mengembangkan PKN dan PKW melalui peningkatan fungsi
industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang
ramah lingkungan;

www.djpp.depkumham.go.id

---

19 2012, No.75

- mengembangkan PKN dan PKW melalui peningkatan fungsi
industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang
bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan;

- mengembangkan PKW melalui peningkatan fungsi industri
pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah
tinggi dan ramah lingkungan;

- mengembangkan PKN sebagai pusat perdagangan dan jasa yang
berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup;

- mengembangkan PKN dan PKW sebagai pusat pariwisata cagar
budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan
pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

- meningkatkan keterkaitan antarPKN sebagai pusat pariwisata di
Pulau Jawa-Bali dalam kesatuan tujuan pariwisata; dan

- mengembangkan PKN dan PKW dengan konsep kota hijau yang
hemat energi, air, lahan, dan minim limbah.

(2) Pengendalian perkembangan fisik PKN dan PKW untuk menjaga

keutuhan lahan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan di PKN Serang, PKN Cilegon, PKN
Kawasan Perkotaan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabode-
tabek), PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN
Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi
(Kedungsepur), PKN Cilacap, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan
Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbang-
kertosusila), PKN Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-
Tabanan (Sarbagita), PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, PKW
Sukabumi, PKW Tasikmalaya, PKW Indramayu, PKW Cikampek-
Cikopo, PKW Kebumen, PKW Wonosobo, PKW Magelang, PKW
Boyolali, PKW Klaten, PKW Kudus, PKW Pekalongan, PKW Tegal, PKW
Bantul, PKW Sleman, PKW Pacitan, PKW Blitar, PKW Kediri, PKW
Jember, PKW Banyuwangi, PKW Probolinggo, PKW Madiun, PKW
Bojonegoro, PKW Tuban, PKW Pamekasan, PKW Negara, PKW
Semarapura, dan PKW Singaraja.

(3) Pengembangan PKN dan PKW melalui peningkatan fungsi industri

pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di PKN
Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung
Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN
Cilacap, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang,
PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, PKW Sukabumi, PKW
Cikampek-Cikopo, PKW Indramayu, PKW Tasikmalaya, PKW Boyolali,

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 20

PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Kudus, PKW Kebumen, PKW
Wonosobo, PKW Bantul, PKW Sleman, PKW Probolinggo, PKW Kediri,
PKW Madiun, PKW Banyuwangi, PKW Jember, PKW Blitar, PKW
Pamekasan, PKW Bojonegoro, PKW Pacitan, PKW Singaraja, PKW
Semarapura, dan PKW Negara.

(4) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat penelitian dan

pengembangan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan
Jabodetabek, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur,
PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN
Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Pandeglang, PKW
Cikampek-Cikopo, PKW Indramayu, PKW Boyolali, PKW Tegal, PKW
Kudus, PKW Kebumen, PKW Wonosobo, PKW Bantul, PKW
Probolinggo, PKW Bojonegoro, PKW Blitar, PKW Jember, PKW
Banyuwangi, PKW Pamekasan, PKW Negara, dan PKW Semarapura.

(5) Pengendalian perkembangan PKN dan PKW melalui optimalisasi

pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dilakukan di PKN Cilegon, PKN Serang, PKN
Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung
Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN
Cilacap, PKN Surakarta, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita,
PKW Cikampek-Cikopo, PKW Sukabumi, PKW Tasikmalaya, PKW
Kadipaten, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Salatiga, PKW Kudus,
PKW Tuban, PKW Probolinggo, dan PKW Kediri.

(6) Pengendalian perkembangan PKN dan PKW yang berdekatan dengan

kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW
Palabuhanratu, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKW
Pangandaran, dan PKN Malang.

(7) Pengendalian perkembangan PKN dan PKW di kawasan rawan

bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan pada
kawasan rawan bencana:

- gerakan tanah atau tanah longsor di PKN Kawasan Perkotaan
Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN
Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Malang, PKW Sukabumi,
PKW Tasikmalaya, PKW Purwokerto, PKW Pekalongan, PKW
Wonosobo, PKW Kebumen, PKW Magelang, PKW Boyolali, PKW
Tuban, PKW Bojonegoro, PKW Pacitan, PKW Kediri, PKW Jember,
PKW Banyuwangi, PKW Blitar, PKW Madiun, PKW Probolinggo,
dan PKW Singaraja;

www.djpp.depkumham.go.id

---

21 2012, No.75

- gelombang pasang di PKN Cilegon, PKN Kawasan Perkotaan
Jabodetabek, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan
Kedungsepur, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN
Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Indramayu, PKW Tegal, PKW
Pekalongan, dan PKW Tuban;
- banjir di PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN
Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan
Perkotaan Kedungsepur, PKN Cilacap, PKN Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan
Sarbagita, PKW Pandeglang, PKW Indramayu, PKW Sukabumi,
PKW Purwokerto, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Kudus, PKW
Kebumen, PKW Bantul, PKW Bojonegoro, PKW Tuban, PKW Blitar,
PKW Madiun, PKW Pacitan, PKW Kediri, PKW Probolinggo, PKW
Jember, PKW Banyuwangi, dan PKW Singaraja;
- letusan gunung berapi di PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan
Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN
Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Yogyakarta, PKN Malang,
PKW Pandeglang, PKW Sukabumi, PKW Tasikmalaya, PKW
Boyolali, PKW Klaten, PKW Magelang, PKW Tegal, PKW Wonosobo,
PKW Sleman, PKW Banyuwangi, PKW Blitar, PKW Jember, PKW
Kediri, PKW Madiun, Mojokerto, dan PKW Probolinggo;
- gempa bumi di PKN Cilegon, PKN Serang, PKN Kawasan
Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya,
PKN Cilacap, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita,
PKW Pandeglang, PKW Sukabumi, PKW Tasikmalaya, PKW
Kebumen, PKW Bantul, PKW Banyuwangi, PKW Blitar, PKW
Jember, PKW Kediri, PKW Pacitan, dan PKW Probolinggo, PKW
Semarapura, PKW Singaraja, dan PKW Negara;
- tsunami di PKN Cilegon, PKN Cilacap, PKN Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusila, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW
Palabuhanratu, PKW Pangandaran, PKW Pacitan, PKW Negara,
dan PKW Semarapura;
- abrasi di sepanjang wilayah pesisir PKN Cilegon, PKN Kawasan
Perkotaan Jabodetabek, PKW Indramayu, PKN Cirebon, PKW
Pangandaran, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKN Kawasan
Perkotaan Kedungsepur, PKW Tuban, PKN Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusila, PKW Probolinggo, PKW Pamekasan, PKN
Kawasan Perkotaan Sarbagita, dan PKW Semarapura; dan
- bahaya gas beracun di PKN Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusila.

(8) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat kegiatan industri kreatif

yang berdaya saing dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 22

pada ayat (1) huruf g dilakukan di PKN Cilegon, PKN Serang, PKN
Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung
Raya, PKN Cirebon, PKN Cilacap, PKN Kawasan Perkotaan
Kedungsepur, PKN Surakarta, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan
Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan
Sarbagita, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Tasikmalaya, PKW Tegal, PKW
Pekalongan, PKW Magelang, PKW Salatiga, PKW Madiun, PKW Kediri,
PKW Blitar, dan PKW Probolinggo.

(9) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat industri pengolahan

minyak dan gas bumi yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h dilakukan di PKN Cirebon, PKN Cilacap, PKW
Indramayu, PKW Cepu, PKW Tuban, dan PKW Bojonegoro.

(10) Pengembangan PKN dan PKW melalui peningkatan fungsi industri

pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan di PKN
Cilegon, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN
Cirebon, PKN Cilacap, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN
Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan
Perkotaan Sarbagita, PKW Palabuhanratu, PKW Cikampek-Cikopo,
PKW Indramayu, PKW Pangandaran, PKW Tegal, PKW Pekalongan,
PKW Bantul, PKW Tuban, PKW Probolinggo, PKW Banyuwangi, PKW
Blitar, PKW Pamekasan, PKW Madiun, dan PKW Singaraja.

(11) Pengembangan PKN dan PKW melalui peningkatan fungsi industri

pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah
tinggi dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf j dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN
Malang, PKW Sukabumi, PKW Tasikmalaya, PKW Probolinggo, PKW
Tuban, PKW Bojonegoro, PKW Kediri, PKW Blitar, PKW Jember, PKW
Madiun, dan PKW Pamekasan.

(12) Pengembangan PKW melalui peningkatan fungsi industri pengolahan

dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah
lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilakukan di
PKW Tegal dan PKW Pekalongan;

(13) Pengembangan PKN sebagai pusat perdagangan dan jasa yang

berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l
dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan
Perkotaan Bandung Raya, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN
Surakarta, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusila, PKN Malang, dan PKN Kawasan Perkotaan
Sarbagita.

www.djpp.depkumham.go.id

---

23 2012, No.75

(14) Pengembangan PKN dan PKW sebagai pusat pariwisata cagar budaya

dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan,
perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf m dilakukan pada:

- pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan di PKN
Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Serang, PKN Kawasan
Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan
Kedungsepur, PKN Surakarta, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan
Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan
Perkotaan Sarbagita, PKW Magelang, PKW Klaten, PKW Sleman,
PKW Singaraja, PKW Negara, dan PKW Semarapura;

- pusat pariwisata bahari di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek,
PKN Serang, PKN Cilegon, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan
Kedungsepur, PKN Cilacap, PKN Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusila, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW
Palabuhanratu, PKW Pangandaran, PKW Indramayu, PKW Tegal,
PKW Pekalongan, PKW Kebumen, PKW Bantul, PKW Tuban, PKW
Pacitan, PKW Probolinggo, PKW Banyuwangi, PKW Pamekasan,
PKW Singaraja, PKW Negara, dan PKW Semarapura; dan

- pusat penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif,
konferensi, dan pameran di PKN Kawasan Perkotaan
Jabodetabek, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Bandung
Raya, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta,
PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila,
PKN Malang, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.

(15) Peningkatan keterkaitan antarPKN sebagai pusat pariwisata di Pulau

Jawa-Bali dalam kesatuan tujuan pariwisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf n dilakukan di PKN Kawasan Perkotaan
Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN
Yogyakarta-PKN Surakarta, PKN Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusila, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dalam
kesatuan tujuan pariwisata.

(16) Pengembangan PKN dan PKW dengan konsep kota hijau yang hemat

energi, air, lahan, dan minim limbah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf o dilakukan di PKN Serang, PKN Cilegon, PKN Kawasan
Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN
Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKN
Cilacap, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita,
PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, PKW Sukabumi, PKW
Cikampek-Cikopo, PKW Palabuhanratu, PKW Indramayu, PKW
Kadipaten, PKW Tasikmalaya, PKW Pangandaran, PKW Boyolali, PKW

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 24

Klaten, PKW Salatiga, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Kudus, PKW
Cepu, PKW Magelang, PKW Wonosobo, PKW Kebumen, PKW
Purwokerto, PKW Bantul, PKW Sleman, PKW Probolinggo, PKW Tuban,
PKW Kediri, PKW Madiun, PKW Banyuwangi, PKW Jember, PKW
Blitar, PKW Pamekasan, PKW Bojonegoro, PKW Pacitan, PKW
Singaraja, PKW Semarapura, dan PKW Negara.

(17) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem perkotaan nasional di

Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Nasional

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi

nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b
terdiri atas strategi operasionalisasi perwujudan:

• sistem jaringan transportasi darat;

• sistem jaringan transportasi laut; dan

• sistem jaringan transportasi udara.

(2) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi

darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas strategi
operasionalisasi perwujudan:

• jaringan jalan nasional;

• jaringan jalur kereta api nasional; dan

• jaringan transportasi penyeberangan.

(3) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi laut

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas strategi
operasionalisasi perwujudan:

• tatanan kepelabuhanan; dan

• alur pelayaran.

(4) Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan transportasi

udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas
strategi operasionalisasi perwujudan:

• tatanan kebandarudaraan; dan

• ruang udara untuk penerbangan.

www.djpp.depkumham.go.id

---

25 2012, No.75

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a meliputi:
- memantapkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan
kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa dan
Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa untuk meningkatkan
keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong
daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali;
- mengembangkan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan
kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa,
Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan
di Pulau Madura, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, dan
Jaringan Jalan Lintas Bali Utara untuk meningkatkan
keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong
daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali;
- mengembangkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan
Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai
Selatan Pulau Jawa, dan jaringan jalan di Pulau Madura untuk
meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi
sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta
karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana;
- memantapkan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor
primer, dan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan
pengumpan untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di
Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional
di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara, serta
antarkawasan di Pulau Bali bagian utara dengan kawasan
perkotaan nasional di Pulau Bali bagian selatan sesuai daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik,
jenis, dan potensi ancaman bencana;
- mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan nasional yang
terpadu dengan jaringan jalur kereta api nasional dan pelabuhan
penyeberangan;
- mengembangkan dan memantapkan jaringan jalan nasional yang
menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan
dan/atau bandar udara; dan
- mengembangkan atau memantapkan jaringan jalan bebas
hambatan serta mengendalikan pembangunan pintu
masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan
memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan,
kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 26

(2) Pemantapan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor

primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa dan Jaringan
Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa untuk mendorong daya saing
perekonomian di Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dilakukan pada:

- jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara
Pulau Jawa yang menghubungkan Merak-Cilegon-Serang-
Tangerang-Jakarta-Bekasi-Karawang-Cikampek-Pamanukan-
Lohbener-Palimanan-Cirebon-Losari-Brebes-Tegal-Pemalang-
Pekalongan-Batang-Kendal-Semarang-Demak-Kudus-Pati-
Rembang-Bulu-Tuban-Widang-Lamongan-Gresik-Surabaya-Waru-
Sidoarjo-Pasuruan-Probolinggo-Situbondo-Ketapang-Banyuwangi;
- jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah
Pulau Jawa yang menghubungkan:
1. Bogor-Ciawi-Cibadak-Sukabumi-Cianjur-Padalarang-
Bandung-Cileunyi -Rajapolah-Ancol-Ciamis-Banjar-Wangon;
1. Rawalo-Sampang-Buntu; dan
1. Secang-Bawen-Salatiga-Boyolali-Kartosuro-Surakarta-
Sragen-Ngawi-Caruban-Nganjuk-Kertosono-Jombang-
Mojokerto-Krian-Waru.
- jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah
Pulau Jawa yang menghubungkan:
1. Cilegon-Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung-Cipanas-Bogor;
1. Wangon-Rawalo; dan
1. Buntu-Banyumas-Banjarnegara-Wonosobo-Temanggung-
Secang.

(3) Pengembangan jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor

primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan
Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan di Pulau
Madura, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, dan Jaringan Jalan
Lintas Utara Pulau Bali untuk meningkatkan keterkaitan
antarkawasan perkotaan nasional dan mendorong daya saing
perekonomian di Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dilakukan pada:

- jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan
Pulau Jawa yang menghubungkan Jeruklegi-Cilacap-Slarang-
Sampang-Buntu-Kebumen-Purworejo-Karangnongko-Wates-
Yogyakarta;
- jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan
Pulau Jawa yang menghubungkan:

www.djpp.depkumham.go.id

---

27 2012, No.75

1. Labuan-Cibaliung-Simpang-Bayah-Palabuhanratu-Bagbagan-
Surade-Tegalbuleud;
1. Kelapagenep-Pangandaran-Kalipucang-Jeruklegi; dan
1. Yogyakarta-Wonosari-Rongkop (Baron)-Pacitan-Hadiwarno-
Panggul-Trenggalek-Tulung Agung-Blitar-Kepanjen-Talok-
Jarit-Lumajang-Wonorejo-Jember-Glenmore-Banyuwangi.
- jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai
Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Jeruklegi-Cilacap-
Slarang;
- jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai
Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan:
1. batas Banten-Palabuhanratu-Bagbagan-Surade-Tegalbuleud;
1. Kelapagenep-Pangandaran-Kalipucang-Jeruklegi;
1. Rongkop (Baron)-Pacitan-Hadiwarno-Panggul; dan
1. Talok-Jarit.
- jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan di Pulau Madura
yang menghubungkan Kamal-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-
Sumenep-Kalianget;
- jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan
Pulau Bali yang menghubungkan Gilimanuk-Cekik-Negara-
Tabanan-Mengwitani-Beringkit-Denpasar-Tohpati-Kusamba-
Angentelu-Padangbai; dan
- jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara
Pulau Bali yang menghubungkan Cekik-Seririt-Singaraja-
Kubutambahan-Amlapura-Angentelu.

(4) Pengembangan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan

Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan
Pulau Jawa, dan jaringan jalan di Pulau Madura untuk meningkatkan
aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan
potensi ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c dilakukan pada:
- Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan
Tegalbuleud-Cidaun-Rancabuaya-Pameungpeuk-Cipatujah-
Kelapagenep;
- Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang
menghubungkan:
1. Tegalbuleud-Cidaun-Rancabuaya-Pameungpeuk-Cipatujah-
Kelapagenep;

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 28

1. Slarang-Ayah-Jladri-Wawar-Karangnongko-Congot-Bugel-
Srandakan-Poncosari-Greges;
1. Parangtritis-Tlagawarak-Legundi-Kanigoro-Baron-Tepus-
Jerukwudel -Rongkop (Baron);
1. Panggul-Prigi-Trenggalek;
1. Prigi-Ngrejo-Pantai Serang-Wonogoro-Sendangbiru-Talok; dan
1. Jarit-Puger-Sumberejo-Glenmore.
- jaringan jalan di Pulau Madura yang menghubungkan Bangkalan-
Tanjung Bumi.

(5) Pemantapan jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor

primer, dan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan
pengumpan untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau
Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau
Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara, serta
antarkawasan di Pulau Bali bagian utara dengan kawasan perkotaan
nasional di Pulau Bali bagian selatan sesuai daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi
ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilakukan pada:
- jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan:
1. Jakarta-Depok-Bogor;
1. Cikampek-Purwakarta-Padalarang;
1. Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan;
1. Wangon-Jeruklegi;
1. Purwokerto-Rawalo;
1. Semarang-Ungaran-Bawen;
1. Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta;
1. Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Kartosuro;
1. Gempol-Malang;
1. Denpasar-Tuban;
1. Simpang Lapangan Terbang-Tugu Ngurah Rai;
1. Simpang Pesanggaran- Simpang Sanur- Simpang Tohpati;
dan
1. Simpang Pesanggaran-Gerbang Benoa.
- jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan:
1. Serang-Pandeglang;

www.djpp.depkumham.go.id

---

29 2012, No.75

1. Jakarta-Ciputat-Bogor;
1. Ciawi-Puncak-Cianjur;
1. Lohbener-Indramayu-Cirebon;
1. Rajapolah-Tasikmalaya-Ancol;
1. Banjar-Kalipucang;
1. Tegal-Slawi-Prupuk-Ajibarang-Wangon;
1. Ajibarang-Purwokerto-Banyumas;
1. Yogyakarta-Bantul-Greges-Parangtritis;
1. Tuban-Sadang-Gresik;
1. Widang-Bojonegoro-Padangan-Ngawi-Madiun-Caruban;
1. Kertosono-Kediri-Tulung Agung;
1. Mojokerto-Gempol;
1. Malang-Kepanjen;
1. Probolinggo-Wonorejo;
1. Srono-Muncar;
1. Batas Kota Singaraja-Mengwitani;
1. Tohpati-Gianyar-Semarapura-Kosamba;
1. Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua; dan
1. Kuta-Banjar Taman.
- jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan:
1. Merak-Bojonegara-Cilegon;
1. Cikande-Rangkasbitung;
1. Cipanas-Cikotok-Bayah;
1. Tangerang-Serpong-Pamulang-Ciputat;
1. Cikampek-Cilamaya;
1. Cibadak-Bagbagan;
1. Bandung-Soreang-Rancabali-Cidaun;
1. Cirebon-Kuningan-Ciamis;
1. Pekalongan-Wonosobo;
1. Rembang-Blora-Cepu-Padangan;
1. Madiun-Ponorogo-Trenggalek; dan
1. Situbondo-Garduatak-Banyuwangi.

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 30

(6) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional yang terpadu

dengan jaringan jalur kereta api nasional dan pelabuhan
penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi
pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional yang terpadu
dengan:

• jaringan jalur kereta api antarkota pada:

1. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa;
1. Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa;

1. jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan)
Pulau Jawa;
1. jaringan jalur kereta api lintas Gilimanuk-Negara-Tabanan-
Denpasar-Amlapura;

1. jaringan jalur kereta api lintas Singaraja-Tabanan; dan
1. jaringan jalur kereta api lintas Kubutambahan-Bangli-
Gianyar.

- jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan
Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN
Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Yogyakarta-PKN
Surakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN
Malang, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita; dan

- pelabuhan penyeberangan di Kota Cilegon, Kabupaten Serang,
Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kota
Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, dan Kabupaten
Karangasem.

(7) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalan nasional yang

menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan pelabuhan
dan/atau bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
dilakukan pada:
- jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Cilegon
dengan Pelabuhan Merak;

- jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKN
Cilegon dengan Pelabuhan Bojonegara;

- jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan
Perkotaan Jabodetabek dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan
Bandar Udara Soekarno-Hatta;

- jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKW
Cikampek-Cikopo dengan Pelabuhan Cilamaya;

www.djpp.depkumham.go.id

---

31 2012, No.75

- jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan
Perkotaan Bandung Raya dengan Bandar Udara Husein
Sastranegara;
- jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Cirebon
dengan Pelabuhan Arjuna (Cirebon) dan Bandar Udara
Cakrabhuwana;
- jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Kadipaten
dengan Bandar Udara Kertajati (Majalengka);
- jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Cilacap
dengan Pelabuhan Tanjung Intan;
- jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan
Perkotaan Kedungsepur dengan Pelabuhan Tanjung Emas dan
Bandar Udara Ahmad Yani;
- jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Surakarta
dengan Bandar Udara Adi Sumarmo;
- jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN
Yogyakarta dengan Bandar Udara Adisutjipto;
- jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan
Perkotaan Gerbangkertosusila dengan Pelabuhan Tanjung Perak,
Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda;
- jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKN
Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan Pelabuhan
Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan;
- jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Malang
dengan Bandar Udara Abdulrachman Saleh;
- jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW
Pamekasan dengan Pelabuhan Branta; dan
- jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan
Perkotaan Sarbagita dengan Pelabuhan Benoa dan Bandar Udara
Ngurah Rai.

(8) Pengembangan atau pemantapan jaringan jalan bebas hambatan serta

pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas
hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan
berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- pemantapan jaringan jalan bebas hambatan antarkota di Pulau
Jawa yang menghubungkan:
1. Tangerang-Merak;
1. Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi);

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 32

1. Jakarta-Cikampek;
1. Cikampek-Padalarang; dan
1. Padalarang-Cileunyi.
- pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antarkota di Pulau
Jawa yang menghubungkan:
1. Cilegon-Bojonegara;
1. Jatiasih-Cikarang-Karawang;
1. Ciawi-Sukabumi;
1. Sukabumi-Ciranjang;
1. Ciranjang-Padalarang;
1. Cileunyi-Sumedang-Dawuan;
1. Cileunyi-Nagrek;
1. Nagrek-Ciamis;
1. Ciamis-Cilacap;
1. Cikopo-Palimanan;
1. Kanci-Pejagan;
1. Pejagan-Pemalang;
1. Pemalang-Batang;
1. Batang-Semarang;
1. Semarang-Demak;
1. Demak-Tuban;
1. Semarang-Solo;
1. Solo-Yogyakarta;
1. Yogyakarta-Bawen;
1. Solo-Mantingan;
1. Mantingan-Ngawi;
1. Ngawi-Kertosono;
1. Kertosono-Mojokerto;
1. Mojokerto-Surabaya;
1. Surabaya-Madura;
1. Gempol-Pandaan;
1. Pandaan-Malang;

www.djpp.depkumham.go.id

---

33 2012, No.75

1. Gempol-Pasuruan;
1. Pasuruan-Probolinggo;
1. Probolinggo-Banyuwangi;
1. Gresik-Tuban;
1. Pejagan-Cilacap;
1. Cilacap-Yogyakarta;
1. Jembatan Selat Sunda; dan
1. Cikampek-Cilamaya.
- pemantapan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota di Pulau
Jawa yang menghubungkan:
1. Tomang-Grogol-Pluit;
1. Jakarta-Tangerang;
1. Pondok Aren-Ulujami;
1. Tomang-Cawang;
1. Cawang-Tanjung Priok (Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc);
1. Tanjung Priok-Pluit (Harbour Road);
1. Prof. Dr. Sedyatmo;
1. Pondok Aren-Serpong;
1. Akses Tanjung Priok;
1. Jakarta Outer Ring Road I: (Pondok Pinang-Taman Mini,
Taman Mini IC-Hankam Raya, Cikunir-Cakung, dan Pondok
Pinang-Ulujami);
1. Jakarta Outer Ring Road I: (Ulujami-Kebon Jeruk, Cakung-
Cilincing, Hankam Raya-Cikunir, dan Kebon Jeruk-
Penjaringan);
1. Padalarang-Cileunyi;
1. Palimanan-Cirebon/Kanci;
1. Semarang Seksi A, B, dan C;
1. Surabaya-Gempol; dan
1. Surabaya-Gresik.
- pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota di
Pulau Jawa yang menghubungkan:
1. Bekasi-Cawang-Kampung Melayu;
1. Kemayoran-Kampung Melayu;

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 34

1. Sunter-Rawa Buaya-Batu Ceper;
1. Pasar Minggu-Casablanca;
1. Sunter-Pulo Gebang-Tambelang;
1. Ulujami-Tanah Abang;
1. Duri Pulo-Kampung Melayu;
1. Jakarta Outer Ring Road II: Kamal-Teluk Naga-Batu Ceper,
Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran, Kunciran-Serpong,
Serpong-Cinere, Cinere-Cimanggis, Cimanggis-Cibitung, dan
Cibitung-Cilincing;
1. Depok-Antasari;
1. Bogor Ring Road;
1. Terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi;
1. Ujung Berung-Gedebage-Majalaya;
1. Soreang-Pasir Koja;
1. Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak;
1. Sp. Susun Waru-Bandara Juanda; dan
1. Bandara Juanda-Tanjung Perak.
- pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antarkota di Pulau
Bali yang menghubungkan:
1. Kuta-Tanah Lot-Soka;
1. Canggu-Beringkit-Batuan-Purnama;
1. Tohpati-Kusumba-Padangbai;
1. Pakutatan-Soka;
1. Negara-Pakutatan; dan
1. Gilimanuk-Negara.
- pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota di
Pulau Bali yang menghubungkan:
1. Serangan-Benoa-Bandar Udara Ngurah Rai-Nusa Dua-
Tanjung Benoa;
1. Serangan-Tohpati;
1. Kuta-Bandar Udara Ngurah Rai; dan
1. Kuta-Denpasar-Tohpati.

(9) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalan nasional di Pulau

Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

www.djpp.depkumham.go.id

---

35 2012, No.75

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalur kereta api nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b meliputi:
- mengembangkan atau memantapkan jaringan jalur kereta api
antarkota pada Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau
Jawa, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa,
jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau
Jawa, dan jaringan jalur kereta api Pulau Bali yang melayani
kawasan perkotaan nasional;
- mengembangkan jaringan jalur kereta api cepat antarkota untuk
meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan
meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa;
- mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api
perkotaan untuk mendukung pergerakan orang dan barang
secara massal, cepat, aman, dan efisien;
- mengembangkan jaringan jalur kereta api nasional yang terpadu
dengan jaringan jalan nasional, pelabuhan penyeberangan,
pelabuhan, dan bandar udara untuk meningkatkan daya saing
perekonomian Pulau Jawa-Bali;
- mengembangkan jaringan jalur kereta api interkoneksi yang
menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera; dan
- mengembangkan jaringan jalur kereta api nasional dengan
memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan,
kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.

(2) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api antarkota

pada Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan
Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalur kereta api
lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa, dan jaringan jalur
kereta api Pulau Bali yang melayani kawasan perkotaan nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- pemantapan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa
pada lintas Jakarta-Cikampek-Jatibarang-Cirebon-Tegal-
Pekalongan-Semarang-Kudus-Rembang-Bojonegoro-Surabaya
yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW
Cikampek-Cikopo, PKN Cirebon, PKW Tegal, PKW Pekalongan,
PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKW Kudus, PKW
Bojonegoro, dan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
- pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau
Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Purwakarta-Bandung-
Tasikmalaya-Banjar-Kroya-Kebumen-Kutoarjo-Yogyakarta-Klaten-

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 36

Surakarta-Madiun-Kertosono-Jombang-Surabaya yang melayani
PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Cikampek-Cikopo,
PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKW Tasikmalaya, PKW
Kebumen, PKN Yogyakarta, PKW Klaten, PKN Surakarta, PKW
Madiun, dan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila;
- pemantapan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan
(pengumpan) Pulau Jawa pada lintas:
1. Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta yang
melayani PKN Cilegon, PKN Serang, PKW Rangkas Bitung,
dan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek;
1. Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya yang melayani PKN
Cirebon dan PKW Purwokerto;
1. Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung yang melayani PKW
Pandeglang dan PKW Rangkas Bitung;
1. Anyer-Kidul-Cilegon yang melayani PKN Cilegon;
1. Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang yang melayani PKN
Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Sukabumi, dan PKN
Kawasan Perkotaan Bandung Raya;
1. Indramayu-Jatibarang yang melayani PKW Indramayu;
1. Kadipaten-Cirebon yang melayani PKW Kadipaten dan PKN
Cirebon;
1. Cikajang-Cibatu;
1. Galunggung-Tasikmalaya yang melayani PKW Tasikmalaya;
1. Cijulang-Pangandaran-Banjar yang melayani PKW
Pangandaran;
1. Cilacap-Maos yang melayani PKN Cilacap;
1. Tegal-Prupuk yang melayani PKW Tegal;
1. Wonosobo-Purwokerto yang melayani PKW Wonosobo dan
PKW Purwokerto;
1. Purworejo-Kutoarjo;
1. Parakan-Secang;
1. Wonogiri-Surakarta yang melayani PKN Surakarta;
1. Kedungjati-Gundih;
1. Gambringan-Surakarta yang melayani PKN Surakarta;
1. Cepu-Blora-Purwodadi-Demak-Kudus-Juwana-Rembang
yang melayani PKW Cepu dan PKW Kudus;

www.djpp.depkumham.go.id

---

37 2012, No.75

1. Lasem-Jatiroto-Bojonegoro yang melayani PKW Bojonegoro;
1. Slahung-Madiun yang melayani PKW Madiun dan PKW
Pacitan;
1. Kertosono-Kediri-Tulungagung-Blitar-Malang-Bangil yang
melayani PKW Kediri, PKW Blitar, dan PKN Malang;
1. Panarukan-Situbondo-Kalisaat;
1. Surabaya-Bangil-Probolinggo-Jember-Banyuwangi yang mela-
yani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKW
Probolinggo, PKW Jember, dan PKW Banyuwangi;
1. Malang-Dampit yang melayani PKN Malang; dan
1. Kamal-Bangkalan-Pamekasan-Sumenep (jaringan jalur kereta
api di Pulau Madura) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusila dan PKW Pamekasan.
- pengembangan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan
(pengumpan) Pulau Jawa pada lintas:
1. Anyer Kidul-Labuan-Panimbang;
1. Cilegon-Bojonegara yang melayani PKN Cilegon;
1. Kiaracondong-Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten
yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan
PKW Kadipaten;
1. Cikampek-Pelabuhan Cilamaya yang melayani PKW
Cikampek-Cikopo;
1. Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta yang melayani
PKW Magelang dan PKN Yogyakarta;
1. Rembang-Blora-Cepu yang melayani PKW Cepu;
1. Kudus-Bakalan yang melayani PKW Kudus;
1. Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis yang melayani PKN
Yogyakarta dan PKW Bantul;
1. Tuban-Babat-Jombang yang melayani PKW Tuban;
1. Lumajang-Rambipuji; dan
1. Kamal-Bangkalan-Tanjung Bumi yang melayani PKN
Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.
- pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Bali pada lintas:
1. Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura;
1. Singaraja-Tabanan; dan
1. Kubutambahan-Bangli-Gianyar.

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 38

(3) Pengembangan jaringan jalur kereta api cepat antarkota untuk

meningkatkan keterkaitan antarkawasan perkotaan nasional dan
meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada pengembangan
jaringan jalur kereta api cepat antarkota yang menghubungkan
Jakarta-Semarang-Surabaya.

(4) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api perkotaan

untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal,
cepat, aman, dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan pada:
- jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan
Jabodetabek;
- jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan
Bandung Raya;
- jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN
Surakarta;
- jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan
Kedungsepur;
- jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan
Gerbangkertosusila;
- jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Malang; dan
- jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan
Sarbagita.

(5) Pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api nasional

yang terpadu dengan jaringan jalan nasional, pelabuhan
penyeberangan, pelabuhan, dan bandar udara untuk meningkatkan
daya saing perekonomian Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d meliputi pengembangan dan pemantapan
jaringan jalur kereta api yang terpadu dengan:
- jaringan jalan nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau
Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan
Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan
Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa, Jaringan
Jalan Lintas Bali Selatan, Jaringan Jalan Lintas Bali Utara,
jaringan jalan pengumpan Pulau Bali, dan jaringan jalan bebas
hambatan;
- pelabuhan penyeberangan di Kota Cilegon, Kabupaten Serang,
Kota Jakarta Utara, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kota
Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi,
Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Karangasem;

www.djpp.depkumham.go.id

---

39 2012, No.75

- pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul pada Pelabuhan
Merak, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Bojonegara,
Pelabuhan Cilamaya, Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Pelabuhan
Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Intan, Pelabuhan Tanjung
Perak, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Branta, dan Pelabuhan
Benoa; dan

- bandar udara pengumpul pada Bandar Udara Soekarno-Hatta,
Bandar Udara Hussein Sastranegara, Bandar Udara Kertajati
(Majalengka), Bandar Udara Ahmad Yani, Bandar Udara
Adisutjipto, Bandar Udara Adi Sumarmo, Bandar Udara Juanda,
dan Bandar Udara Ngurah Rai.

(6) Pengembangan jaringan jalur kereta api interkoneksi yang

menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada jaringan jalur kereta
api di Jembatan Selat Sunda.

(7) Pengembangan jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan

fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung,
dan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f dilakukan pada:

- jaringan jalur kereta api antarkota pada Jaringan Jalur Kereta Api
Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-
Purwakarta-Bandung-Tasikmalaya-Banjar-Kroya-Kebumen-
Kutoarjo-Yogyakarta-Klaten-Surakarta-Madiun-Kertosono-
Jombang-Surabaya;

- jaringan jalur kereta api antarkota pada jaringan jalur kereta api
lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas:

1. Anyer Kidul-Labuan-Panimbang;

1. Cilegon-Bojonegara;
1. Kiaracondong-Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten;

1. Cikampek-Pelabuhan Cilamaya;

1. Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta;

1. Rembang-Blora-Cepu;
1. Kudus-Bakalan;

1. Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis;

1. Tuban-Babat-Jombang;

1. Lumajang-Rambipuji; dan

1. Kamal-Bangkalan-Tanjung Bumi.

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 40

- jaringan jalur kereta api cepat antarkota yang menghubungkan
Jakarta-Semarang-Surabaya;
- jaringan jalur kereta api antarkota pada jaringan jalur kereta api
di Pulau Bali pada lintas:
1. Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura;
1. Singaraja-Tabanan; dan
1. Kubutambahan-Bangli-Gianyar.

(8) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan jalur kereta api nasional

di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(1) Jaringan transportasi penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (2) huruf c terdiri atas:

• pelabuhan penyeberangan; dan
• lintas penyeberangan.

(2) Strategi operasionalisasi perwujudan pelabuhan penyeberangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan
untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah/antarpulau;
- mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan
untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan
terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil; dan
- mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan
yang terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur
kereta api nasional.

(3) Strategi operasionalisasi perwujudan lintas penyeberangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan untuk
meningkatkan keterkaitan antarwilayah/antarpulau; dan
- mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan untuk
meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi,
termasuk pulau-pulau kecil.

(4) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan untuk

meningkatkan keterkaitan antarwilayah/antarpulau sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada pelabuhan
penyeberangan di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Jakarta
Utara, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kabupaten

www.djpp.depkumham.go.id

---

41 2012, No.75

Lamongan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jembrana, Kota
Denpasar, dan Kabupaten Karangasem.

(5) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan untuk

meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi,
termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dilakukan pada pelabuhan penyeberangan di Kepulauan
Karimunjawa (Kabupaten Jepara), Pulau Bawean (Kabupaten Gresik),
Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep), Pulau Raas (Kabupaten
Sumenep), dan Pulau Kangean (Kabupaten Sumenep).

(6) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan yang

terpadu dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi
pengembangan dan pemantapan pelabuhan penyeberangan yang
terpadu dengan:
- jaringan jalan nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau
Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan
pengumpan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau
Bali, Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Bali, dan jaringan jalan
bebas hambatan;

- jaringan jalur kereta api antarkota pada jaringan jalur kereta api
lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa dan jaringan jalur
kereta api antarkota di Pulau Bali; dan
- jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan
Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN
Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, dan PKN Kawasan
Perkotaan Sarbagita.

(7) Pengembangan dan pemantapan lintas penyeberangan untuk

meningkatkan keterkaitan antarwilayah/antarpulau sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan pada lintas penyeberangan
antarprovinsi yang menghubungkan:
- Merak-Bakauheni (Pulau Sumatera) yang membentuk jaringan
penyeberangan sabuk selatan;

- Banyuwangi-Gilimanuk yang membentuk jaringan penyeberangan
sabuk selatan;

- Padangbai-Lembar (Pulau Lombok) yang membentuk jaringan
penyeberangan sabuk selatan;
- Bojonegara-Pontianak (Pulau Kalimantan) melalui Pangkal Pinang
dan Tanjung Pandan (Pulau Sumatera) yang membentuk jaringan
penyeberangan penghubung sabuk;

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 42

- Jakarta-Pangkal Pinang (Pulau Sumatera) yang membentuk
jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
- Kendal-Kumai (Pulau Kalimantan) yang membentuk jaringan
penyeberangan penghubung sabuk;
- Semarang-Banjarmasin (Pulau Kalimantan) yang membentuk
jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
- Semarang-Sampit (Pulau Kalimantan) yang membentuk jaringan
penyeberangan penghubung sabuk;
- Semarang-Pontianak (Pulau Kalimantan) yang membentuk
jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
- Gerbangkertosusila-Banjarmasin (Pulau Kalimantan) yang
membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
- Gerbangkertosusila-Sampit (Pulau Kalimantan) yang membentuk
jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
- Lamongan (Gerbangkertosusila)-Balikpapan (Pulau Kalimantan)
yang membentuk jaringan penyeberangan penghubung sabuk;
- Lamongan (Gerbangkertosusila)-Takalar (Pulau Sulawesi);
- Lamongan (Gerbangkertosusila)-Bima (Kepulauan Nusa
Tenggara)-Kupang (Kepulauan Nusa Tenggara);
- Merak-Panjang (Pulau Sumatera);
- Merak-Srengsem (Pulau Sumatera);
- Ciwandan-Srengsem (Pulau Sumatera);
- Lamongan-Bahaur (Pulau Kalimantan);
- Lamongan-Garongkong (Pulau Sulawesi); dan
- Benoa-Senggigi (Pulau Lombok).

(8) Pengembangan dan pemantapan lintas penyeberangan untuk

meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi,
termasuk pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dilakukan pada lintas penyeberangan yang menghubungkan:
- Jepara-Karimunjawa (Kabupaten Jepara);
- Gresik-Pulau Bawean (Kabupaten Gresik);
- Jangkar (Kabupaten Situbondo)-Pulau Sapudi (Kabupaten
Sumenep);
- Pulau Sapudi-Pulau Raas (Kabupaten Sumenep);
- Jangkar (Kabupaten Situbondo)-Kalianget (Kabupaten Sumenep);
dan
- Kalianget-Kangean (Kabupaten (Sumenep).

www.djpp.depkumham.go.id

---

43 2012, No.75

(9) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan transportasi

penyeberangan di Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam
Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a meliputi:
- mengembangkan atau memantapkan pelabuhan untuk
meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang mendukung
perkembangan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat
pengembangan kawasan andalan;
- mengembangkan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul
dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan Alur
Laut Kepulauan Indonesia II;
- mengembangkan dan memantapkan pelabuhan yang terpadu
dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api
nasional; dan
- memanfaatkan bersama pelabuhan utama dan pelabuhan
pengumpul guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

(2) Pengembangan atau pemantapan pelabuhan untuk meningkatkan

kegiatan ekspor-impor yang mendukung perkembangan kawasan
perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- pemantapan Pelabuhan Tanjung Priok dalam satu sistem dengan
pengembangan Pelabuhan Bojonegara dan Pelabuhan Cilamaya
sebagai pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang
fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN
Serang, PKN Cilegon, dan PKW Cikampek-Cikopo sebagai pusat
pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan
Andalan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur dan Sekitarnya),
Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan
Purwakarta-Subang-Karawang (Purwasuka), Kawasan Andalan
Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-
Cilegon, Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, serta Kawasan
Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya;
- pemantapan Pelabuhan Arjuna (Cirebon) sebagai pelabuhan
utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan
PKN Cirebon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan
Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumaja Kuning)
dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, serta
Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran;

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 44

- pemantapan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pelabuhan utama
yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN
Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagai pusat pengembangan
Kawasan Andalan Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Semarang-
Purwodadi (Kedungsepur), Kawasan Andalan Surakarta-Boyolali-
Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten (Subosuka-
Wonosraten), Kawasan Andalan Brebes-Tegal-Slawi (Bregas),
Kawasan Andalan Juwana-Jepara-Kudus-Pati-Rembang-Blora
(Wanarakuti), serta Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan
Sekitarnya;
- pemantapan Pelabuhan Tanjung Intan sebagai pelabuhan utama
yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN
Cilacap sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Jawa
Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan Sekitarnya)
serta Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya;
- pemantapan Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu sistem dengan
Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan sebagai
pelabuhan utama yang merupakan prasarana penunjang fungsi
pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai
pusat pengembangan produksi Kawasan Andalan Gresik-
Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan
(Gerbangkertosusila), Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya,
Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang, Kawasan
Andalan Tuban-Bojonegoro, Kawasan Andalan Kediri-Tulung
Agung-Blitar, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember,
Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan
Banyuwangi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Madura dan
Kepulauan, serta Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya;
- pengembangan Pelabuhan Benoa sebagai pelabuhan utama yang
merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan
Perkotaan Sarbagita sebagai pusat pengembangan Kawasan
Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan), Kawasan
Andalan Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utara), serta Kawasan
Andalan Laut Bali dan Sekitarnya;
- pengembangan Pelabuhan Merak sebagai pelabuhan pengumpul
yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN
Cilegon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan
Bojonegara-Merak-Cilegon serta Kawasan Andalan Laut Krakatau
dan Sekitarnya;
- pemantapan Pelabuhan Gresik sebagai pelabuhan pengumpul
yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN
Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai pusat

www.djpp.depkumham.go.id

---

45 2012, No.75

pengembangan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, Kawasan
Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Probolinggo-
Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro,
Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar, Kawasan Andalan
Situbondo-Bondowoso-Jember, Kawasan Andalan Madiun dan
Sekitarnya, Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya,
Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan, serta Kawasan
Andalan Laut Madura dan Sekitarnya; dan

- pengembangan Pelabuhan Branta sebagai pelabuhan pengumpul
yang merupakan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW
Pamekasan sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan
Madura dan Kepulauan serta Kawasan Andalan Laut Madura dan
Sekitarnya.

(3) Pengembangan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dengan

memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia I dan Alur Laut
Kepulauan Indonesia II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan pada:

- Pelabuhan Tanjung Priok dalam satu sistem dengan Pelabuhan
Bojonegara dan Pelabuhan Cilamaya serta Pelabuhan Merak
dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia I; dan

- Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Pelabuhan
Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan, Pelabuhan Benoa,
Pelabuhan Gresik, dan Pelabuhan Branta dengan Alur Laut
Kepulauan Indonesia II.

(4) Pengembangan dan pemantapan pelabuhan yang terpadu dengan

jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengembangan dan
pemantapan pelabuhan yang terpadu dengan:

- jaringan jalan nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau
Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan
Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan
Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa, jaringan
jalan di Pulau Madura, dan jaringan jalan bebas hambatan;

- jaringan jalur kereta api antarkota pada Jaringan Jalur Kereta Api
Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalur kereta api lintas utara-
selatan (pengumpan) Pulau Jawa; dan

- jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan
Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN
Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, dan PKN Kawasan
Perkotaan Sarbagita.

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 46

(5) Pemanfaatan bersama pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul

guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di sekitar Pelabuhan
Tanjung Priok, Pelabuhan Bojonegara, Pelabuhan Cilamaya,
Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan
Tanjung Intan, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Bumi-
Tanjung Bulu Pandan, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Gresik,
Pelabuhan Merak, dan Pelabuhan Branta.

(6) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kepelabuhanan di Pulau

Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan alur pelayaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b meliputi:

- mengoptimalkan pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia
sebagai alur pelayaran internasional;

- mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan
antarpelabuhan;

- mengembangkan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan
konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi;
dan

- memanfaatkan bersama alur pelayaran guna kepentingan
pertahanan dan keamanan negara.

(2) Pengoptimalan pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagai

alur pelayaran internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan pada Alur Laut Kepulauan Indonesia I yang
melintasi Laut Jawa dan Selat Sunda serta Alur Laut Kepulauan
Indonesia II yang melintasi Selat Lombok.

(3) Pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada alur
pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan
Bojonegara, Pelabuhan Cilamaya, Pelabuhan Arjuna (Cirebon),
Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Intan, Pelabuhan
Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu Pandan,
Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Merak, dan
Pelabuhan Branta.

(4) Pengembangan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan

konservasi perairan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di:

www.djpp.depkumham.go.id

---

47 2012, No.75

- Cagar Alam Laut Leuweung Sancang di wilayah perairan
Kabupaten Garut;

- Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu di wilayah perairan
Kabupaten Kepulauan Seribu dan Taman Nasional Laut Karimun
Jawa di wilayah perairan Kabupaten Jepara; dan

- Taman Wisata Alam Laut Cijulang di wilayah perairan Kabupaten
Ciamis, Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-
Roban di wilayah perairan Kabupaten Batang, dan Taman Wisata
Alam Laut Buleleng di wilayah perairan Kabupaten Buleleng.

(5) Pemanfaatan bersama alur pelayaran guna kepentingan pertahanan

dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dilakukan di seluruh alur pelayaran di Pulau Jawa-Bali.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a meliputi:

- mengembangkan atau memantapkan fungsi bandar udara sebagai
bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan kawasan
perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan kawasan
andalan guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa-Bali;

- mengembangkan atau memantapkan bandar udara yang terpadu
dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api
nasional; dan

- memanfaatkan bersama bandar udara guna kepentingan
pertahanan dan keamanan negara.

(2) Pengembangan atau pemantapan fungsi bandar udara sebagai bagian

dari prasarana penunjang fungsi pelayanan kawasan perkotaan
nasional sebagai pusat pengembangan kawasan andalan guna
mendorong perekonomian di Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a meliputi:

- pemantapan fungsi Bandar Udara Soekarno-Hatta sebagai bandar
udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;

- pemantapan fungsi Bandar Udara Juanda sebagai bandar udara
pengumpul dengan skala pelayanan primer;

- pemantapan fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagai bandar
udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;

- pemantapan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalam satu sistem
dengan Bandar Udara Adi Sumarmo sebagai bandar udara
pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 48

- pemantapan fungsi Bandar Udara Kertajati (Majalengka) sebagai
bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
- pemantapan fungsi Bandar Udara Ahmad Yani sebagai bandar
udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;
- pemantapan fungsi Bandar Udara Cakrabhuwana sebagai bandar
udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;
- pemantapan fungsi Bandar Udara Abdulrachman Saleh sebagai
bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan
- pengembangan Bandar Udara Husein Sastranegara sebagai
bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier.

(3) Pengembangan atau pemantapan bandar udara yang terpadu dengan

jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan
atau pemantapan bandar udara yang terpadu dengan:
- jaringan jalan nasional pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau
Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan
Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau
Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali dan jaringan jalan
bebas hambatan;
- jaringan jalur kereta api antarkota pada jaringan jalur kereta api
lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa; dan
- jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan
Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN
Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Yogyakarta-PKN
Surakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKN
Malang, dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita.

(4) Pemanfaatan bersama bandar udara guna kepentingan pertahanan

dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Juanda,
Bandar Udara Ngurah Rai, Bandar Udara Adisutjipto, Bandar Udara
Adi Sumarmo, Bandar Udara Kertajati (Majalengka), Bandar Udara
Ahmad Yani, Bandar Udara Cakrabhuwana, Bandar Udara
Abdulrachman Saleh, dan Bandar Udara Husein Sastranegara.

(5) Strategi operasionalisasi perwujudan tatanan kebandarudaraan di

Pulau Jawa-Bali secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran VIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan ruang udara untuk penerbangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b meliputi:

www.djpp.depkumham.go.id

---

49 2012, No.75

- mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang
digunakan untuk operasi penerbangan; dan

- memanfaatkan bersama ruang udara untuk penerbangan guna
kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

(2) Pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang

digunakan untuk operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan di sekitar Bandar Udara Soekarno-Hatta,
Bandar Udara Juanda, Bandar Udara Ngurah Rai, Bandar Udara
Adisutjipto, Bandar Udara Adi Sumarmo, Bandar Udara Kertajati
(Majalengka), Bandar Udara Ahmad Yani, Bandar Udara
Cakrabhuwana, Bandar Udara Abdulrachman Saleh, dan Bandar
Udara Husein Sastranegara.

(3) Pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna

kepentingan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada ruang udara di
Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Juanda, Bandar Udara
Ngurah Rai, Bandar Udara Adisutjipto, Bandar Udara Adi Sumarmo,
Bandar Udara Kertajati (Majalengka), Bandar Udara Ahmad Yani,
Bandar Udara Cakrabhuwana, Bandar Udara Abdulrachman Saleh,
dan Bandar Udara Husein Sastranegara.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi Nasional

Strategi operasionalisasi perwujudan sistem jaringan energi nasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c terdiri atas strategi
operasionalisasi perwujudan:

• jaringan pipa minyak dan gas bumi;

• pembangkit tenaga listrik; dan

• jaringan transmisi tenaga listrik.

(1) Strategi operasionalisasi perwujudan jaringan pipa minyak dan gas

bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:

- mengembangkan dan memantapkan jaringan pipa transmisi dan
distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas
produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses
menuju kawasan perkotaan nasional dalam mendukung sistem
pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali; dan

www.djpp.depkumham.go.id

---

2012, No.75 50

- mengembangkan dan memantapkan jaringan pipa transmisi dan
distribusi minyak dan gas bumi untuk melayani kawasan
andalan.

(2) Pengembangan dan pemantapan jaringan pipa transmisi dan

distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas
produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju
kawasan perkotaan nasional dalam mendukung sistem pasokan
energi nasional di Pulau Jawa-Bali sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dilakukan pada:

• jaringa