Ditetapkan: 2012-01-01
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Gugus Tugas
Pencegahan dan Penanganan Pornografi, yang selanjutnya disebut Gugus
www.djpp.depkumham.go.id
---
2012, No.66 2
Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengoordinasikan upaya
pencegahan dan penanganan pornografi.
Gugus Tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Gugus Tugas berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Gugus Tugas mempunyai tugas:
- mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah
pornografi;
- memantau pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi;
- melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan kerjasama pencegahan dan
penanganan pornografi; dan
- melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
ORGANISASI
(1) Susunan Organisasi Gugus Tugas terdiri atas Pimpinan dan Anggota.
(2) Pimpinan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
- Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan
Rakyat;
- Ketua Harian : Menteri Agama.
(3) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
- Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- Menteri Dalam Negeri;
www.djpp.depkumham.go.id
---
3 2012, No.66
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Gugus Tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas.
(2) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh pejabat setingkat eselon I di lingkungan
Kementerian Agama.
(3) Anggota Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas unsur pemerintah dan dapat melibatkan masyarakat,
akademisi, praktisi, dan penegak hukum.
(4) Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja Sub Gugus
Tugas diatur oleh Ketua Gugus Tugas.
(1) Di Provinsi dapat dibentuk Gugus Tugas Provinsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Gugus Tugas Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
gubernur.
(1) Di Kabupaten/Kota dapat dibentuk Gugus Tugas Kabupaten/Kota
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Gugus Tugas Kabupaten/Kota berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada bupati/wali kota.
www.djpp.depkumham.go.id
---
2012, No.66 4
Pengaturan mengenai tugas, susunan organisasi, keanggotaan, dan tata
kerja Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas Kabupaten/Kota diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan
memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden ini.
TATA KERJA
(1) Ketua merupakan organ tertinggi dalam Gugus Tugas dan
bertanggung jawab terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan
pornografi.
(2) Ketua Harian bertanggung jawab kepada Ketua dalam pelaksanaan
tugas pencegahan dan penanganan pornografi.
(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Gugus Tugas menyelenggarakan Rapat Pleno dan Rapat Harian.
(2) Rapat Pleno dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota yang diselenggarakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dipimpin oleh
Ketua.
(3) Rapat Harian dihadiri oleh Anggota yang diselenggarakan paling
sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun yang dipimpin oleh Ketua
Harian.
Dalam hal dipandang perlu, rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dapat mengikutsertakan Gugus Tugas Provinsi dan Gugus Tugas
Kabupaten/Kota.
(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus Tugas
dibantu oleh Sekretariat.
www.djpp.depkumham.go.id
---
5 2012, No.66
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala Sekretariat yang secara ex officio dijabat oleh pejabat
eselon II di lingkungan Kementerian Agama.
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas.
Gugus Tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan pencegahan dan penanganan pornografi secara berkala.
(1) Ketua Gugus Tugas wajib melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan
dan penanganan pornografi kepada Presiden secara tahunan dan lima
tahunan.
(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun
anggaran.
(3) Laporan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
akhir tahun anggaran.
PEMBIAYAAN
(1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Gugus Tugas
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q
Anggaran Belanja Kementerian Agama.
(2) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Gugus Tugas
Provinsi, Gugus Tugas Kabupaten/Kota dibebankan pada masing-
masing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.djpp.depkumham.go.id
---
2012, No.66 6
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2012
INDONESIA,
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2012
,
www.djpp.depkumham.go.id
