Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1959 tentang DEWAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

(1) Dewan Ekonomi dan Pembangunan terdiri dari: 1. Menteri Pertama sebagai Ketua; 2. Wakil Menteri Pertama sebagai Wakil Ketua; 3. Menteri Keuangan sebagai anggota; 4. Menteri Keuangan sebagai anggota; 5. Menteri Distribusi sebagai anggota; 6. Menteri Pembangunan sebagai anggota; 7. Menteri Muda Keuangan sebagai anggota; 8. Menteri Muda Pertahanan sebagai anggota; 9. Menteri Muda Pertanian sebagai anggota; 10. Menteri Muda Pembangunan Laut sebagai anggota; 11. Menteri Muda Perdagangan sebagai anggota; 12. Menteri Muda Perindustrian Rakyat sebagai anggota; 13. Ketua Dewan Perancang Nasional sebagai anggota; 14. Gubernur Bank INDONESIA sebagai anggota; (2) Menteri/Menteri Muda lainnya dapat menghadiri rapat- rapat Dewan Ekonomi dan Pembangunan, baik atas permintaan Ketua maupun atas kehendak sendiri.

Dewan Ekonomi dan Pembangunan bertugas: 1. merumuskan kebijaksanaan dalam bidang ekonomi dan pembangunan untuk Pemerintah; 2. melakukan koordinasi tertinggi dan segala usaha pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan.

Biro Ekonomi dan Keuangan pada Sekretaris Menteri Pertama bertindak sebagai Sekretaris Dewan Ekonomi dan Pembangunan.

Untuk mempersiapkan sesuatu pekerjaan dan/atau memecahkan sesuatu soal yang khusus dalam bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi berbagai Departemen oleh Dewan dan Pembangunan dapat dibentuk panitia-panitia khusus.

Segala sesuatu berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan PRESIDEN ini ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Pembangunan.

Peraturan PRESIDEN ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1959 PRESIDEN Republik INDONESIA, SOEKARNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1959 Menteri Muda Kehakiman, SAHARDJO CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 ANG TELAH DICETAK ULANG SUMBER : LN 1959/153