Ditetapkan: 2017-01-01
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan
Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian, yang
www.peraturan.go.id
---
2017, No.24 -3-
selanjutnya disebut dengan Tunjangan Auditor Kepegawaian
adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dalam Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian,
diberikan Tunjangan Auditor Kepegawaian setiap bulan.
Besarnya Tunjangan Auditor Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden
ini.
Pemberian Tunjangan Auditor Kepegawaian bagi Pegawai
Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bagi
Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah daerah
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pemberian Tunjangan Auditor Kepegawaian dihentikan
apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan
fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan
pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran
Tunjangan Auditor Kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.peraturan.go.id
---
2017, No.24 -4-
Tunjangan Auditor Kepegawaian dibayarkan terhitung sejak
Peraturan Presiden ini diundangkan.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2017
INDONESIA,
ttd
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2017
,
ttd
www.peraturan.go.id
---
2017, No.24 -5-
