TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERA

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan

Tunjangan Jabatan Fungsional Penera, yang selanjutnya

disebut Tunjangan Penera adalah tunjangan jabatan

fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan
Fungsional Penera sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

---

2017, No.237

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dalam Jabatan Fungsional Penera diberikan Tunjangan

Penera setiap bulan.

Besaran Tunjangan Penera sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pemberian Tunjangan Penera bagi Pegawai Negeri Sipil yang

bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran

pendapatan dan belanja negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil
yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada

anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pemberian Tunjangan Penera dihentikan apabila Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat

dalam jabatan struktural, jabatan fungsional lain, atau karena

hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran

Tunjangan Penera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 70 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional Penguji Mutu Barang dan Penera, sepanjang
mengatur mengenai Tunjangan Penera, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

---

2017, No.237 -4-

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 November 2017

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2017

,

ttd

---

2017, No.237