PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 121 TAHUN 2022

**(1) Sekretaris Badan Pengarah Papua berada di** bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengarah Papua. (21 Sekretaris Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua. 6 Ketentuan Pasal 1l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**(1) Badan Pengarah Papua terdiri atas:** - Ketua : Wakil Presiden; - Anggota : 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; 1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; dan 1. I (satu) orang perwalilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua. **(2) Dalam mendukung pelaksanaan tugas, Badan** Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh komite eksekutif. **(3) Untuk membantu operasionalisasi** pelaksanaan tugas, Badan Pengarah Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk Sekretaris Badan Pengarah Papua. **(4) Keanggotaan . . .** SK No249020A --- FR,ESIDEN **(4) Keanggotaan dari Badan Pengarah Papua** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Fresiden. 2 Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab III disisipkan 1 (satu) bagran, yakni Bagian Kedua A sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kedua A Komite Eksekutif 3 Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**(1) Komite eksekutif terdiri atas:** - Dewan Penasihat; - Ketua; dan - Anggota. **(2) Komite eksekutif sebagaimana dimaksud pada** ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 4 Judul Bagian Ketiga Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Ketiga Sekretaris Badan Pengarah Papua 5 Ketentuan'Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ### Pasal 10. . . SK No 249021A --- PRESIDEN 5-

Sekretaris Badan Pengarah Papua mempunyai tugas membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua. 7 Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi: - fasilitasi penyelenggaraan rapat pleno dan rapat koordinasi Badan Pengarah Papua; b fasilitasi koordinasi penyiapan bahan arahan kebijakan Badan Pengarah Papua; c pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas kelompok kerja dan kesekretariatan Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua; d koordinasi pen5rusunan laporan Badan Pengarah Papua; - fasilitasi . . . SK No249022A --- e fasilitasi pelaksanaan fungsi Badan Pengarah Papua sebagaimana yang dimaksud dalam ### Pasal 4 dalam hal sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Badan Pengarah Papua. 8 Ketentuan Pasal 13 diubah sehinsga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal l1 dan Pasal 12, Sekretaris Badan Pengarah Papua dibantu oleh kelompok ahli paling banyak 7 (tqjuh) orang. 1. Judul Bagian Keempat dihapus. 1O. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**(1) Untuk membantu dan mendukung Badan** Pengarah Papua dibentuk Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua. (21 Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang melaksanakan fungsi perbendaharaan pada kementerian yang urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. **(3) Sekretariat . . .** SK No 249023 A --- PRESIDEN 7- **(3) Sekretariat Badan Pengarah Papua yang** berkedudukan di Frovinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengarah Papua melalui Sekretaris Badan Pengarah Papua. 1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua mempunyai tugas memberikan fasilitasi dan dukungan substantif dan administratif pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua. 1. Ketentuan Pasal L6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua menyelenggarakan fungsi : - koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan Pengarah Papua; b fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan kerja sama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di wilayah Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua; c fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua; d pengumpulan dan pelaporan data dan informasi laporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua; - koordinasi . . . SK No2490244 --- PRESIDEN 8 e koordinasi dan fasilitasi kegiatan Badan Pengarah Papua di Provinsi Papua; f koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas kelompok kerja di Provinsi Papua; E peningkatan komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan masyarakat di Provinsi Papua; h pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, arsip, dan dokumentasi; 1 pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan/ atau J penJrusunzrn laporan pelaksanaan kegiatan Badan Pengarah Papua. 1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Penugasan instansi vertikal yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggr pratama yang melaksanakan fungsi perbendaharaan di Provinsi Papua pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sebagai pelaksana Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**(1) Sekretaris Badan Pengarah Papua** mengoordinasikan penyiapan bahan rapat pleno dan rapat koordinasi Badan Pengarah Papua. **(2) Dalam . . .** SK No249025A --- PRESIDEN -9 (21 Dalam mengoordinasikan penyiapan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Badan Pengarah Papua dapat: - menyelenggarakan rapat teknis dengan kelompok kerja dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua; - berkoordinasi, bekerja sama, dan melibatkan unsur pejabat pimpinan tinggi madya kementerian/lembaga yang menjadi anggota Badan Pengarah Papua maupun di luar anggota Badan Pengarah Papua, serta dari pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua; - meminta laporan, data, dan informasi dari kelompok kerja dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua; dan/ atau - memadukan dan mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan kebljakan dan laporan dari kelompok kerja dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua. **(3) Hasit penyiapan bahan yang dikoordinasikan** oleh Sekretaris Badan Pengarah Papua disampaikan kepada ketua dan anggota Badan Pengarah Papua sebagai bahan pemberian arahan dan kebijakan. 1. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**(1) Anggota Badan Pengarah Papua yang berasal** dari perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua dalam menjalankan tugas dan fungsinya diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya. **(2) Sekretaris . . .** SK No249026A --- PRESIDEN (21 Sekretaris Badan Pengarah Papua dan kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua diberikan hak keuangan berupa tambahan tunjangan kinerja. **(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak** keuangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Badan Pengarah Papua dan Sekretaris Badan Pengarah Papua dan kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden. **(4) Hak keuangan untuk kelompok kerja dan** Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua ditetapkan oleh kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berkedudukan di Provinsi Papua setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 1. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**(1) Komite eksekutif sebagaimana dimaksud** ' dalam Pasal 9A diberikan honorarium dan fasilitas lainnya. sebagaimana 12) Honorarium dan fasilitas lainnya dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Pasal II Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar SK No2490274 --- - 1l - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2025 INDONESIA, ttd Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2025 , ttd Salinan sesuai dengan aslinya Perundang-undangan strasi H * I Bfrl sil Djaman SK No 249M6 A