PERPRES No. 100 Tahun 2007

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tang gal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 138
PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK CHILE
MENGENAI
KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile dalam
persetujuan ini selanjutnya disebut "Para Pihak";
BERHASRAT memperluas dan meningkatkan hubungan bilateral di
bidang ekonomi dan teknik secara berkelanjutan dan untuk jangka
panjang;
MEYAKINI akan perlunya kerjasama jangka panjang yang efektif
bagi kepentingan kedua negara;
MENEGASKAN kepentingan untuk mempererat kerjasama, bilateral
antara kedua negara;
DIDORONG
oleh
keinginan
untuk
mempererat
hubungan
persahabatan yang ada dan untuk memajukan perluasan kerjasama
ekonomi dan teknik antara kedua negara atas dasar prinsip
persamaan, saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan;
TUNDUK PADA ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di
masing-masing negara;
TELAH MENYETUJUI sebagai berikut :
PASAL I
MAKSUD DAN TUJUAN
Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-
masing negara, Para Pihak akan senantiasa mendorong dan memajukan
pengembangan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara bagi
keuntungan bersama.
PASAL II
LINGKUP KERJASAMA
Kerjasama ekonomi dan teknik yang dihasilkan dari Persetujuan
ini dapat mencakup bidang-bidang lain yang akan ditentukan
kemudian berdasarkan persetujuan kedua pihak.
PASAL III
KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
Kerjasama ekonomi dan teknik akan dikembangkan sesuai dengan
kemampuan dan kebutuhan Para Pihak seperti halnya persyaratan-
persyaratan dan kondisi-kondisi yang akan disepakati oleh Para
Pihak. Ketentuan-ketentuan secara rinci yang berhubungan dengan
bentuk-bentuk
dan
cara-cara
maupun
persyaratan-persyaratan
kerjasama di bidang yang telah disepakati, akan diatur 1
pada pengaturan pelaksanaan tersendiri.
PASAL IV
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
1.
Para
Pihak
hendaknya
mengambil
langkah-langkah
yang
diperlukan untuk mendorong kerjasama teknik antara mereka
melalui
pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi dan
pertukaran para ahli, teknisi dan pelatih sebagai bagian dari
peningkatan
di
segala
aspek
kerjasama
teknik
antara
lembaga-lembaga khusus kedua pihak.
2.
Para Pihak setuju bahwa setiap kekayaan intelektual
yang
timbul dalam pelaksanaan Persetujuan ini akan dimiliki
bersama dan bahwa :
a.
masing-masing Pihak akan diizinkan menggunakan kekayaan
intelektual itu dengan tujuan memelihara, mengadaptasi
dan menyempurnakan kekayaan intelektual tersebut;
b.
dalam
keadaan kekayaan intelektual dipergunakan oleh
salah satu Pihak dan/atau lembaga atas nama Pemerintah
tersebut untuk tujuan bisnis, maka Pihak lainnya berhak
untuk memperoleh royalti secara adil.
3.
Masing-masing Pihak bertanggungjawab alas setiap tindakan
yang bertentangan dengan mereka yang dilakukan oleh pihak
ketiga yang berkaitan dengan kepemilikan dan keabsahan
penggunaan hak-hak atas Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh
salah satu Pihak untuk pelaksanaan setiap proyek, pengaturan
atau kegiatan.
4.
Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan data
dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan
kerjasama berdasarkan Persetujuan ini kepada Pihak Ketiga,
Pihak yang mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut
harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pihak lain
sebelum pengungkapan dimaksud dilakukan. Untuk tujuan dari
Persetujuan ini, data dan/atau informasi rahasia yang
dimaksud harus memenuhi persyaratan pada Pasal 39 dari
Persetujuan mengenai Aspek Perdagangan dari Hak Atas Kekayaan
lntelektual, yang ditandatangani dalam kerangka Organisasi
Perdagangan Dunia.
5.
Para Pihak akan saling memberi prioritas pertama dalam
kerjasama komersial yang dihasilkan dari hak atas kekayaan
intelektual berdasarkan Persetujuan ini.
PASAL V
PEMBENTUKAN KOMISI BERSAMA
1.
Para Pihak sepakat membentuk Komisi Bersama (selanjutnya
disebut "Komisi") untuk memfasilitasi pelaksanaan ketentuan
dalam
Persetujuan
ini,
dan
memperluas
ruang
lingkup
kepentingan dan keuntungan bersama, berdasarkan pertimbangan
keuntungan komparatif dan kemampuan dari masing-masing Pihak.
2.
Komisi
akan
mempertimbangkan
langkah
dan
upaya
untuk
mengembangkan dan mengintensifkan kerjasama antara kedua
negara dan meyakini kerjasama yang tepat dan implementasi
dari keputusan-keputusan atau rekomendasi-rekomendasi yang
disepakati sesuai dengan Persetujuan ini.
3.
Status dan komposisi dari Komisi diruaksud akan ditentukan
oleh kesepakatan bersama Para Pihak.
4.
Komisi akan menentukan aturan dan/atau prosedur kerjanya dan
dapat membentuk Kelompok Kerja untuk menangani hal-hal khusus
yang mungkin timbul.
5.
Komisi akan mengadakan pertemuan berdasarkan permintaan salah
satu Pihak, secara bergantian di Indonesia dan di Chile.
PASAL VI
AMANDEMEN
Masing-masing
Pihak
dapat
mengajukan
secara
tertulis
peninjauan kembali atau amandemen alas Persetujuan ini. Peninjauan
kembali atau amandemen yang disepakati oleh Para Pihak
hendaknya dibuat dalam bentuk tertulis dan menjadi bagian integral
dari Persetujuan ini. Peninjauan Kembali atau amandemen tersebut
akan berlaku sesuai aturan dalam pasal VIII ayat 1.
PASAL VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap
perbedaan
atau
perselisihan
yang
timbul
dari
penafsiran atau pelaksanaan pasal-pasal Persetujuan ini akan
diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau perundingan
oleh kedua pihak.
PASAL VIII
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1.
Persetujuan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelah
tanggal pemberitahuan terakhir oleh salah satu Pihak kepada
Pihak lain melalui saluran diplomatik bahwa semua persyaratan
hukum yang diperlukan untuk berlakunya Persetujuan ini telah
dipenuhi.
2.
Persetujuan ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 1
(satu) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak mengakhiri
Persetujuan dimaksud melalui pemberitahuan tertulis kepada
Pihak lain paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya
Persetujuan ini melalui saluran diplomatik.
3.
Berakhirnya Persetujuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan
dan berlakunya setiap pengaturan, program-program dan/atau
proyek-proyek yang diadakan berdasarkan Persetujuan ini,
hendaknya dilanjutkan sampai selesai.
PASAL IX
PENGAKHIRAN PERSETUJUAN SEBELUMNYA
Berlakunya persetujuan ini mengakhiri Persetujuan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile
mengenai Kerjasama Teknik yang ditandatangani di Jakarta pada
tanggal 8 Mei 1987.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, dengan
diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani
Persetujuan ini.
DIBUAT di Jakarta pada tanggal dua puluh delapan bulan April
tahun dua ribu empat, dalam rangkap dua, masing-masing dalam
Bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris, semua naskah mempunyai
kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai
penafsiran Persetujuan ini, maka naskah Bahasa Inggris yang
berlaku.
UNTUK PEMERINTAH
UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK CHILE
ttd.
ttd.
MANGASI SIHOMBING.
CRISTIAN BARROS
DIREKTUR JENDERAL
WAKIL MENTERI LUAR NEGERI
INFORMASI, DIPLOMASI PUBLIK
DAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL
ACUERDO
ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA
Y
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE .
EN MATERIA DE COOPERACION ECONOMICA Y TECNICA ' 1
El Gobierno de la Republica de Indonesia y el Gobierno de la
Republica de Chile, en adelante "las Partes";
DESEOSOS de ampliar y eslrechar sus relaciones bilaterales a
largo plazo en materia economica y tecnica;
CONVENCIDOS de la necesidad de una cooperacion duradera y
efectiva, que redunde en el interes de ambos paises;
CONFIRMANDO su interes en fortalecer la cooperacion entre
ambos paises;
GUIADOS por el deseo de estrechar lag relaciones de amistad
ya existentes y promover la expansion de la cooperacion tecnica y
economica entre ambos paises, sabre la base de los principios de
igualdad, beneficio mutuo y respeto por su soberania;
RESPETANDO
las
leyes
y
reglamentos
vigentes
en
sus
respectivos paises,
HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:
ARTICULO I
OBJETIVOS
En conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en sus
respectivos paises, las Partes se comprometen a alentar y
fomentar, en beneficio mutuo, el desarrollo de la cooperacion
economica y tecnica.
ARTICULO II
AMBITO DE COOPERACION
La cooperacion economica y tecnica que habra de prestarse
en virtud de este Acuerdo podra incluir otras areas, lag que se
definiran en el futuro par acuerdo mutua de lag Partes.
ARTICULO III
COOPERACION ECONOMICA Y TECNICA
La cooperacion economica y tecnica se desarrollara en
concordancia
con
las
capacidades
y
requerimientos
de
las
respectivas Partes, y conforme a los terminos y condiciones en que
estas convinieren. Las disposiciones detalladas respecto de las
modalidades, metodos y condiciones de cooperacion en las areas
acordadas se estableceran en acuerdos especificos.
ARTICULO IV
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
1.
Las partes adoptaran todas las medidas necesarias para
fomentar la cooperacion tecnica entre si mediante el
intercambio de informacion cientifica y tecnologica, y de
expertos, tecnicos e instructores; asimismo, fomentaran todos
los
aspectos
de
la
cooperacion
tecnica
entre
las
instituciones especializadas de ambas partes.
2.
Las Partes acuerdan que tendran la propiedad conjunta de todo
derecho
de
propiedad
intelectual
derivado
de
la
implemcntacion de este Acuerdo y que :
a.
cada Parte estara autorizada para usar dicha propicdad
intelectual con el objeto de mantener, adaptar y
perfeccionar la propiedad pertinente;
b.
en caso de que la propiedad intelectual fuere utilizada
para fines comerciales par la Parte y/o institucion en
nombre del Gobierno, la otra Parte tendra derecho a
obtener un porcentaje equitativo de los royalties.
3.
Cada Parte sera responsable de cualquier accion entablada por
un tercero respecto de la propiedad y legalidad del uso de
los derechos de propiedad intelectual introducidos par la
Parte para ejecutar algun proyecto, convenio o actividad.
4.
Si una de las Partes deseare revelar a un tercero alguna
informacion y/o datos confidenciales obtenidos como resultado
de las actividades de cooperacion contempladas en este
Acuerdo, debera previamente obtener el consentimiento de la
otra Parte. Para los efectos de este Acuerdo, informacion y/o
datos confidenciales son aquellos que cumplen los requisitos
estipulados en el Articulo 39 del Acuerdo de la Organizacion
Mundial del Cornercio sobre los Aspectos de los Derechos de
la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
producto de los derechos de propiedad intelectual amparados
por este Acuerdo.
ARTICULO V
CREACION DE COMISION CONJUNTA
1.
Las Partes crearan una Comision Conjunta (en adelante "la
Comision")
para
facilitar
la
implementacion
de
las
disposiciones de este Acuerdo y ampliar aun mas las areas de
interes y beneficio mutuo, tomando en consideracion las
ventajas comparativas y capacidades de cada Parte.
2.
La Comision analizara la forma y 105 medios para promover y
fortalecer la cooperacion entre ambos paises y garantizara
una cooperacion e implementacion adecuada de las decisiones o
recomendaciones adoptadas en conformidad con este Acuerdo.
3.
Las Partes, par acuerdo mutuo, determinaran la condicion y
composicion de la Comision.
4.
La Comision determinara sus normas y/o procedimientos y podra
crear grupos de trabajo para abordar las materias especificas
que pudiercn surgir.
5.
La Comision se reunira, a solicitud de cualquiera de las
Partes, alternadamente en la Republica de Indonesia y en la
Republica de Chile.
ARTICULO VI
MODIFICACIONES
Cualquiera de lag Partes podra solicitar por escrito que se
revise o modifiquc
el presente Acuerdo. Las revisiones o
modificaciones acordadas por las Partes se efectuaran por escrito
y pasaran a ser parte integrante de este Acuerdo. Las revisiones o
modificaciones entraran en vigencia en la misma forma que se
estipula en el Articulo VIII, numero 1.
ARTICULO VII
ARREGLO DE DIFERENCIAS
Toda diferencia o conflicto que surgiere respecto de la
interpretacion o aplicacion de las disposiciones de este Acuerdo
se
arreglaran
en
forma
amistosa,
mediante
consultas
o
negociaciones entre las Partes.
ARTICULO VIII
ENTRADA EN VIGENCIA, DURACION Y TERMINACION
1.
El presente Acuerdo entrara en vigor 30 (treiz:ta) dias
despues de la ultima Nota mediante la cual cualquiera de las
Partes comunicare a la otra, por la via diplomatica, el
cumplimiento de todos los requisitos legales para su entrada
en vigencia.
2.
El Acuerdo permanecera en vigor por un periodo de 5 (cinco)
anos y se renovara automaticamente por periodos sucesivos de
1 (un) ano, a menos que fuere terminado por cualquiera de las
Partes mediante aviso con al menos 6 (seis) meses de
anticipacion enviado por la via diplomatica.
3.
La terminacion de este Acuerdo no afectara la vigencia y
duracion de los acuerdos, programas y/o proyectos pactados en
conformidad con este Acuerdo, los que continuaran hasta su
debido termino.
ARTICULO IX
TERMINACION DE ACUERDO ANTERIOR
La entrada en vigor de este Acuerdo pondra termino al Acuerdo
entre el Gobierno de la Republica de Indonesia y el
Gobierno de la Republica de Chile en materia de Cooperacion
Tecnica, firmado en Yakarta el 8 de mayo de 1987.
EN
TESTIMONIO
DE
LO
CUAL,
los
infrascritos,
debidamente
autorizados por sus respectivos Gobiernos, firman el presente
Acuerdo.
HECHO en Yakarta a los veintiocho dias del mes de abril de dos mil
cuatro, en dos ejemplares originales en los idiomas indonesio
espanol e ingles, siendo todos los textos igualmente autenticos.
En caso de divergencia en cuanto a la interpretacion de este
Acuerdo, prevalecera el texto en ingles.
POR EL GOBIERNO DE LA
POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE INDONESIA
REPUBLICA DE CHILE
ttd.
ttd.
MANGASI SIHOMBING
CRISTIAN BARROS
DIRECTOR GENERAL PARA
SUBSECRETARIO DE
INFORMACION, DIPLOMACIA PUBLICA
RELACIONES EXTERIORES
Y TRATADO INTERNACIONAL
AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CHILE
ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of
the Republic of Chile hereinafter referred to as "the Parties";
DESIROUS of expanding and enhancing their bilateral relations
in economic and technical areas on a long-term basis;
CONVINCED of the need for long-lasting effective cooperation
in the interests of both countries;
CONFIRMING
their
interest
in
strengthening
cooperation
between the two countries;
GUIDED by the desire to enhance the existing friendly
relations and promote the expansion of economic and technical
cooperation between the two countries on the basis of the
principles of equality, mutual benefit and respect for their
sovereignty;
CONFORMING to the laws and regulations in force in their
respective countries;
HAVE AGREED as follows:
ARTICLE I
OBJECTIVES
In accordance with the laws and regulations in force in their
respective countries, the Parties undertake to encourage and
promote the development of economic and technical cooperation
between the two countries for their mutual benefit.
ARTICLE II.
SCOPE OF COOPERATION
The economic and technical cooperation to be provided under
this Agreement may include other areas to be later specified by
mutual agreement between the Parties.
ARTICLE III
ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION
Economic and technical cooperation shall be developed in
accordance
with
the
capabilities
and
requirements
of
the
respective Parties as well as with the terms and conditions to be
agreed upon between the Parties. The detailed provision relating
to modalities and methods as well as the conditions of such
cooperation in the agreed areas shall be established in specific
agreements.
ARTICLE IV
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
The Parties shall take all necessary measures to encourage
technical cooperation between them through the exchange of
scientific and technological data and of experts, technicians
and trainers, in addition to the encouragement of all aspects
of technical cooperation between the specialized institutions
of both parties.
2.
The Parties agree that any intellectual property rights
arising under the implementation of this Agreement will be
jointly owned and that :
a.
each Party shall be authorized to use such intellectual
property for the purpose of maintaining, adapting and
perfecting the relevant property.
b.
in the event that the intellectual property is used by
the
Party
and/or
institution
on
behalf
of
the
Government for business purposes, the other Party shall
be entitled to obtain an equitable portion of the
royalties.
3.
Each Party shall be liable for any action filed against them
by a third party as to the ownership and legality of the use
of intellectual property rights introduced by a Party for the
implementation of any project, arrangement or activity.
4.
If either of the Party wishes to disclose any confidential
data and/or information obtained as a result of the
cooperation activities envisaged in this Agreement to a third
party, such Party shall get the consent of the other Party
before disclosing the same. For the purpose of this
Agreement, confidential data and/or information shall be that
which meets the requirements prescribed by Article 39 of the
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights, signed under the World Trade Organization.
5.
The
Parties
shall
grant
each
other
priority
in
the
cooperation of any commercial undertaking resulting from
intellectual property rights covered by this Agreement.
ARTICLE V
ESTABLISHMENT OF JOINT COMMISSION
1.
The Parties shall establish a Joint Commission (hereinafter
the "Commission") in order to facilitate the implementation
of the provisions of this Agreement and further expand the
areas
of
interest
and
mutual
benefit,
taking
into
consideration the comparative advantages and capabilities of
each Party.
2.
The Commission shall consider the manner and means to promote
and intensify cooperation between the two countries and
ensure the proper cooperation and implementation of the
decisions or recommendations adopted in accordance with this
Agreement.
3.
The status and composition of the Commission shall be
determined by mutual agreemcnt between the Parties.
4.
The Commission shall determine its rules and/or procedure and
may create working groups to deal with specific matters that
may arise.
5.
The Commission shall meet at the request of either Party,
alternately in the Republic of Indonesia and in the Republic
of Chile.
ARTICLE VI
AMENDMENT
Either Party may request in writing a review or amendment of
this Agreement. Any such review or amendment agreed upon by the
Parties shall be made in writing and it shall become an integral
part of this Agreement.
Such review or amendment shall enter into force in the same manner
as stipulated in Article VIII number 1.
ARTICLE VII
SETTLEMENT OF DISPUTE
Any difference or dispute that may arise out of the
interpretation or application of the provisions of this Agreement
shall be settled amicably through consultation or negotiation
between the Parties.
ARTICLE VIII
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1.
This Agreement shall enter into force thirty (30) days after
the date of the last Note by means of which either Party
gives notice to the other, through diplomatic channels, that
all the legal requirements necessary for its entry into force
have been complied with.
2.
The Agreement shall remain in force for the
period of 5
(five)
years
and
shall
be
automatically
renewed
for
successive penods of 1 (one) year each, unless either Party
terminates it by giving notice at least 6 (six) months in
advance of its termination through diplomatic channels.
3.
The termination of this Agreement shall not affect the
effectiveness and duration of agreements,
programs, and/or
projects agreed upon in conformity with this Agreement, which
shall be brought to conclusion.
ARTICLE IX
TERMINATION OF PREVIOUS AGREEMENT
The entry into force of this Agreement shall terminate the
Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and
the Government of the Republic of Chile concerning Technical
Cooperation, signed in Jakarta on May 8,1987.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by
their respective Governments, have signed this Agreement.
DONE in Jakarta on this twenty eighth day of April, two thousand
and four, in duplicate, in the Indonesian, Spanish, and English
languages, all texts being equally authentic. In case of any
divergence as to the interpretation of this Agreement the English
text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF CHILE
ttd.
ttd.
MANGASI SIHOMBING
CRISTIAN BARROS
DIRECTOR GENERAL FOR
VICE MINISTER FOR
INFORMATION, PUBLIC DIPLOMACY
FOREIGN ARRAIRS
AND INTERNATIONAL TREATY

Pasal 1

Pasal 2