Peraturan Menteri Nomor 42-permentan-pp-040-7-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 108PERMENTANPD41092014 TENTANG PEMASUKAN SAPI BAKALAN SAPI INDUKAN DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(1) Persyaratan pemasukan Sapi Indukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus:
a. sehat, dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (health certificate) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal sebagai pemenuhan persyaratan kesehatan hewan (health requirement) dan sertifikat asal ternak (certificate of origin) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal;
b. memiliki organ dan kemampuan reproduksi yang baik;
c. berumur antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun;
dan
d. bebas dari segala cacat genetik dan cacat fisik seperti cacat mata, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya.
(2) Pemenuhan persyaratan Sapi Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dinyatakan dalam sertifikat

kesehatan hewan (health certificate) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal.
b. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(3), paling kurang memuat:
a. nomor rekomendasi;
b. nama, alamat pemohon, dan alamat tempat usaha peternakan;
c. nomor dan tanggal surat permohonan;
d. negara asal;
e. uraian jenis/kategori, dan jumlah Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong serta kode HS;
f. persyaratan teknis kesehatan hewan;
g. tempat pemasukan;
h. tempat pengeluaran;
i. nama dan alamat eksportir;
j. farm, registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis; dan
k. masa berlaku rekomendasi.
(2) Masa berlaku rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf k selama 3 (tiga) bulan.
c. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal negara asal yang tercantum dalam rekomendasi terjadi wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara dapat mengajukan permohonan kembali sebelum batas waktu pelayanan rekomendasi berakhir.
d. Menambah pasal baru diantara Pasal 25 dan Pasal 26 dengan menyisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A, berbunyi sebagai berikut:

Pelaku usaha yang baru pertama kali mengajukan permohonan pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong diberikan rekomendasi pemasukan setelah dilakukan verifikasi kelayakan di tempat budidaya.

e. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

(1) Waktu pelayanan permohonan rekomendasi Sapi Bakalan, dan Sapi Siap Potong sebagai berikut:
a. untuk pemasukan tanggal 1 Januari - 31 Maret tahun berikutnya ditetapkan tanggal 1-31 Desember;
b. untuk pemasukan tanggal 1 April - 30 Juni tahun berjalan ditetapkan tanggal 1-31 Maret;
c. untuk pemasukan tanggal 1 Juli - 30 September tahun berjalan ditetapkan tanggal 1-30 Juni;
d. untuk pemasukan tanggal 1 Oktober - 31 Desember tahun berjalan ditetapkan tanggal 1-30 September.
(2) Waktu pelayanan permohonan rekomendasi Sapi Indukan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
f. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka stabilisasi pasokan dapat dimasukkan Sapi Siap Potong oleh pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara.
(2) Pemasukan Sapi Siap Potong oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara.
(3) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan Pemasukan Sapi Siap Potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pemasukan dari Menteri Perdagangan setelah mendapat Rekomendasi dari Menteri Pertanian.
(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Kesehatan Hewan sebagai otoritas veteriner.
(5) Penerbitan rekomendasi pemasukan Sapi Siap Potong oleh Badan Usaha Milik Negara dapat diterbitkan sewaktu-waktu berdasarkan usulan dari Menteri Perdagangan.
g. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

(1) Negara asal farm registered premises/approved premises atau nama lain yang sejenis yang telah melakukan pemasukan Sapi Bakalan Sapi Indukan dan Sapi Siap Potong sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dapat ditetapkan sebagai negara asal farm registered premises/approved premises atau

nama lain yang sejenis pemasukan ke dalam wilayah Negara Republik INDONESIA.
(2) Rekomendasi pemasukan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 108/ Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA dinyatakan masih tetap berlaku.
PASAL II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2015 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY