Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2014 tentang IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN SOSIAL YANG TELAH DITERBITKAN

(1)
Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang
telah diterbitkan merupakan peraturan yang bersifat mengatur dan
keputusan
yang
bersifat
mengatur
sebelum
berlakunya
Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, yang telah diterbitkan Kementerian Sosial.
(2)
Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang
telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam
Lampiran
yang
merupakan
bagian
tidak
terpisahkan
dari
Peraturan Menteri ini.

Identifikasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sosial yang telah
diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a.
Undang-Undang;
b.
Peraturan Pemerintah;
c.
Peraturan Presiden; dan
d.
Peraturan Menteri.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Identifikasi
Peraturan
Perundang-
undangan
Kementerian
Sosial
yang
Telah
Diterbitkan
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 721), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2014, No. 1964
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Menteri
ini
dengan
penempatannya
dalam
Berita
Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2014
MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
2014, No. 1964
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
:
18 TAHUN 2014
TENTANG :
IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN KEMENTERIAN SOSIAL YANG
TELAH DITERBITKAN.
1. UNDANG-UNDANG
NO
UNDANG-UNDANG
KETERANGAN
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian
Undang-Undang
Nomor
Tahun
tentang
Pengumpulan Uang atau Barang
Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang
Pemberian
Penghargaan/Tunjangan
kepada
Perintis
Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
Undang-Undang
Nomor
Tahun
tentang
Penertiban Perjudian
Undang-Undang
Nomor
Tahun
tentang
Kesejahteraan Anak
Undang-Undang
Nomor
Tahun
tentang
Perumahan dan Pemukiman
Undang-Undang
Nomor
Tahun
tentang
Pengadilan Anak
Undang-Undang
Nomor
Tahun
tentang
Penyandang Cacat
Undang-Undang
Nomor
Tahun
tentang
Psikotropika
Undang-Undang
Nomor
Tahun
tentang
Kesejahteraan Lanjut Usia
Undang-Undang
Nomor
Tahun
tentang
Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional
Undang-Undang
Nomor
Tahun
tentang
Penanggulangan Bencana
Undang-Undang
Nomor
Tahun
tentang
Kesejahteraan Sosial
2014, No. 1964
NO
UNDANG-UNDANG
KETERANGAN
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar,
Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
Undang-Undang
Nomor
Tahun
tentang
Narkotika
Undang-Undang
Nomor
Tahun
tentang
Penanganan Fakir Miskin
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang
Nomor
Tahun
tentang
Kesehatan Jiwa
2. PERATURAN PEMERINTAH
NO
PERATURAN PEMERINTAH
KETERANGAN
1.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1959 tentang
Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963 tentang
Pokok-Pokok
Pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Perumahan
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1966 tentang
Peraturan Pemberian Penghargaan dan Jaminan Sosial
Kepada para Wakawuri beserta Yatim Piatu Pahlawan
yang Ditinggalkan Gugur
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang
Pemberian
Tunjangan
kepada
Perintis
Pergerakan
Kebangsaan/Kemerdekaan
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1973 tentang
Penertiban Penyelenggaraan Undian
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1977 tentang
Perubahan
Peraturan
Pemerintah
Nomor
Tahun
1970 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis
Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang
Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang
2014, No. 1964
NO
PERATURAN PEMERINTAH
KETERANGAN
Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang
Pelaksanaan Penertiban Perjudian
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang
Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai
Masalah
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Biasa
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang
Cacat
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Lanjut Usia ( Lansia)
15.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan
dan
Kerjasama
Pemulihan
Korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak
17.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
18.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
19.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009
tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika
21.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial
22.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Perubahan
Kesepuluh
Atas
Peraturan
Pemerintah
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan
Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
2014, No. 1964
NO
PERATURAN PEMERINTAH
KETERANGAN
23.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
24.
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui
Pendekatan Wilayah
3. PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN
NO
PERATURAN /KEPUTUSAN PRESIDEN
KETERANGAN
Keputusan Presiden Nomor 347 Tahun 1964 tentang
Panji Pembangunan Sosial
Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965 tentang
Permainan Lotre Buntut sebagai Kegiatan Subversi
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1973 tentang
Penertiban Perjudian
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang
Penertiban Penyelenggara Undian
Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979
tentang
Badan
Koordinasi
Penyelenggaraan
Pembinaan
dan
Pengembangan Generasi Muda
Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang
Koordinasi
Penanggulangan
Gelandangan
dan
Pengemis
Keputusan
Presiden
Nomor
Tahun1984
tentang
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 tentang
Badan Kebijakan Perumahan
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang
Komisi Penanggulangan AIDS
Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang
Lembaga
Koordinasi
Pengendalian
dan
Peningkatan
Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999 tentang
Pembinaan
Kesejahteraan
Sosial
Komunitas
Adat
Terpencil
Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2001 tentang
Pendirian Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS)
2014, No. 1964
NO
PERATURAN /KEPUTUSAN PRESIDEN
KETERANGAN
Bandung
Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang
Komisi Nasional Lanjut Usia
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2006 tentang
Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
Peraturan Presiden Nomor 91
Tahun 2013 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Sosial
4. PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI (YANG BERSIFAT MENGATUR)
NO
PERATURAN/KEPUTUSAN MENTERI
KETERANGAN
1.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
Huk.2-1-29/260
tanggal
Januari
tentang
Pelaksanaan
Mengenai
Pengusutan
Perbuatan-Perbuatan
yang
Menurut
Undang-Undang
Nomor
Tahun
tentang Undian Dapat Dihukum
2.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
Huk.1-1-16/1456
tanggal 9 Agustus 1961 tentang Pedoman Pelaksanaan
Undang-Undang Pengumpulan Uang atau Barang
3.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
Huk.3-3-11/274
Tahun
tanggal
Desember
tentang
Pemberian Penghargaan/Bantuan Sosial Berupa Uang
Kepada Warakuri serta Yatim/Piatu dari Pahlawan
4.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
Huk.3-3-36/193
Tahun
tanggal
Desember
tentang
Pemberian Tanda Penghargaan Bagi Pegawai/Pekerja di
Lingkungan Departemen Sosial
5.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
Huk.
3-3-8/239
Tahun
tanggal
Nopember
tentang
Peraturan Panti Sosial
6.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
Huk.3-3-10/243
Tahun 1974 tentang Pemberian Bantuan Sosial dan
Subsidi Kepada Badan Sosial Swasta
2014, No. 1964
7.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
Huk.3-1-53/78
Tahun 1978 tentang Perubahan Besarnya Pemberian
Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakuri Serta
Yatim Piatu
8.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/XI/79
Tanggal 1 Nopember 1979 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi,
Susunan
dan
Tata
Kerja
Balai
Penerbitan
Braille Indonesia
9.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/XI/79
Tanggal 1 Nopember 1979 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Panti dan Sasana di
Lingkungan Departemen Sosial
10.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/KEP/XI/79
Tanggal 19 Nopember 1979 tentang Latihan Keahlian
Pekerjaan Sosial
11.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 47/HUK/KEP/XI/79
Tanggal
Nopember
tentang
Pelaksanaan
Pengelolaan
Perlengkapan
dan
Pemeliharaan
Perlengkapan di Lingkungan Departemen Sosial
12.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
40/HUK/KEP/X/1980 tanggal 1 Oktober 1980 tentang
Organisasi Sosial
13.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/KEP/I/1981
tanggal 23 Januari 1981 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Karang Taruna
14.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
14/HUK/KEP/II/1981
tanggal
Februari
tentang
Tugas
Pokok,
Fungsi,
dan
Tata
Kerja
Pembimbing Sosial Masyarakat
15.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
55/HUK/KEP/VIII/1981
tanggal
Agustus
tentang Panti Rehabilitasi Sosial Penderita Cacat
16.
Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Panti
Rehabilitasi
Penderita
Cacat
Yang
Diselenggarakan Oleh Badan Sosial
17.
Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Organisasi
Sosial
Yang
Dapat
Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar
2014, No. 1964
18.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
09/HUK/KEP/
III/1982 Tahun 1982 tentang Organisasi dan Tatakerja
Pusat
Rehabilitasi
Penderita
Cacat
Tubuh
"Prof.Dr.Soeharso" di Surakarta
19.
Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Tata
Cara
dan
Syarat-Syarat
Usaha
Pengumpulan Sumbangan Oleh Organisasi Sosial
20.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
18/HUK/KEP/V/1982 Tahun 1982 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor
Tahun
tentang
Hubungan
Sewa
Menyewa Perumahan
21.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
33/HUK/KEP/V/1982 Tahun 1982 tentang Organisasi
dan
Tata
Kerja
Panti
Rehabilitasi
Bekas
Penderita
Kusta
22.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
52/HUK/KEP/IX/1982
tentang
Badan
Musyawarah
Nasional Kesejahteraan Sosial
23.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
64/HUK/KEP/XII/1982 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Staf Ahli Di Lingkungan Departemen Sosial
24.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
13/HUK/KEP/III/1983 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Mental Di
Temanggung
25.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
77/HUK/KEP/IV/1983 tentang Tata Cara Penerimaan
dan Penggunaan Bantuan Sosial
26.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/KEP/I/1984
tentang Petugas Sosial Kecamatan (PSK)
27.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
08/HUK/KEP/II/1984
tentang
Sumbangan
Sosial
Melalui STNK
2014, No. 1964
28.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
09/HUK/KEP/II/1984
tentang
Pengelompokan
Unit
Kerja, Jalur Penjenjangan Jabatan dan Persyaratan
Jabatan di Lingkungan Departemen Sosial
29.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
10/HUK/KEP/II/1984 tentang Ketentuan Pemberian
kenaikan Pangkat Pilihan Di Lingkungan Departemen
Sosial
30.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
11/HUK/KEP/II/1984
tentang
Persyaratan
Pangkat
Untuk
Jabatan
Struktural
dan
Nota
Persetujuan
Mutasi Pejabat Eselon III, IV dan V Di Lingkungan
Departemen Sosial
31.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
12/HUK/KEP/II/1984
tentang
Kebijaksanaan
Pelaksanaan
Pendidikan
dan
Latihan
Tenaga
Kesejahteraan Sosial Di Lingkungan Departemen Sosial
32.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
18/HUK/KEP/III/1984 tentang Satuan Tugas Sosial
33.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
54/HUK/KEP/IX/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Tata Cara
Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Dari
Luar Negeri oleh Badan-Badan Sosial
34.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
66/HUK/KEP/XI/1984
tentang
Petunjuk
Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Anak
Kurang Mampu Usia 7-12 Tahun Dalam Rangka Wajib
Belajar Melalui Orang Tua Asuh
35.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
34/HUK/KM/VI/1984
tentang
Standarisasi
Perabot
Perkantoran di Lingkungan Departemen Sosial
36.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
60/HUK/1985
tentang Standarisasi Alat Perlengkapan Kearsipan di
Lingkungan Departemen Sosial
37.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
42/HUK/1986
tentang
Perubahan
Besarnya
Pemberian
Penghargaan/Bantuan Sosial Kepada Warakawuri serta
Yatim Piatu
2014, No. 1964
38.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
58/HUK/1986
tentang
Pelaksanaan
Rehabilitasi
Sosial
Korban
Narkotika
dan
Anak
Nakal
dengan
Menggunakan
Sarana Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang
Terlantar di Lembang ( Bandung ), Gemah ( Semarang )
dan Mataram ( Lombok )
39.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
80/HUK/1986
tentang
Program
Diploma
Pekerjaan
Sosial
pada
Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung
40.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
82/HUK/1986
tentang Penggunaan Rumah Jabatan Di Lingkungan
Departemen Sosial
41.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
28/HUK/1987
tentang
Perubahan
Atas
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
14/HUK/KEP/II/1981
tentang Tugas
Pokok,
Fungsi dan Tatakerja Pembimbing Sosial Masyarakat
42.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
41/HUK/1987
tentang Singkatan Nama Unit Organisasi, Jabatan dan
Kode Disposisi Di Lingkungan Departemen Sosial
43.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1988 tentang
Pembakuan Istilah Nama Unit Organisasi dan Jabatan
di
Lingkungan
Departemen
Sosial
Dalam
Bahasa
Inggris
44.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
11/HUK/1988
tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
45.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
20/HUK/1988
tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menjatuhkan
Hukuman Disiplin Di Lingkungan Departemen Sosial
46.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
21/HUK/1988
tentang Pembentukan Komisi Pusat Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan ( AMDAL ) Departemen Sosial
47.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
38/HUK/1988
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Departemen Sosial
48.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1989 tentang
Ralat
Surat
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
38/HUK/1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Departemen Sosial
2014, No. 1964
49.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 6/HUK/1989 tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Panti
di
Lingkungan
Departemen Sosial
50.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
10/HUK/1989
tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian
Angka Kredit Jabatan Pekerja Sosial
51.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
11/HUK/1989
tentang
Pendelegasian
Wewenang
Pengangkatan,
Pembebasan
Sementara,
Pemberhentian
dan
Pengangkatan
Kembali
Jabatan
Pekerja
Sosial
di
Lingkungan Departemen Sosial
52.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
15/HUK/
tentang Pemberian Tanda Penghargaan Bagi Anggota
Masyarakat
Yang
Berjasa
di
Bidang
Usaha
Kesejahteraan Sosial
53.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1990 tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Pengawasan
Di
Lingkungan
Departemen Sosial
54.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
35/HUK/1990
tentang Pelatihan Keahlian Pekerja Sosial
55.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
43/HUK/1990
tentang
Satuan
Pengamanan
di
Lingkungan
Departemen Sosial
56.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 2/HUK/1991 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan di Lingkungan
Departemen Sosial
57.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 8/HUK/1991 tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Hubungan
Masyarakat
di
Lingkungan Departemen Sosial
58.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
17/HUK/1991
tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pilihan Bagi
Pejabat di Lingkungan Departemen Sosial
59.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
25/HUK/1991
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan Ahli
Pekerja Sosial di Bandung
2014, No. 1964
60.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
37/HUK/1992
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kearsipan Dinamis
di Lingkungan Departemen Sosial
61.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
33/HUK/1992
tentang Ketentuan Ziarah di Taman Makam Pahlawan
Nasional
62.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
47/HUK/1993
tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan
Anak
63.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
44/HUK/1992
tentang Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Narkotika
64.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
27/HUK/1994
tentang
Penugasan
Calon
Pegawai
Negeri
Sipil
Departemen
Sosial
Republik
Indonesia
Di
Wilayah
Kecamatan
65.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
69/HUK/1994
tentang
Tata
Cara
dan
Syarat-Syarat
Pemberian
Rekomendasi
Terhadap
Badan
Sosial
untuk
Dapat
Memeperoleh Hak Milik Atas Tanah
66.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
22/HUK/1995
tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Di
Lingkungan Departemen Sosial
67.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
27/HUK/1995
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departeman Sosial
68.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
30/HUK/1995
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tukar Menukar Barang
Milik/Kekayaan
Negara
di
Lingkungan
Departemen
Sosial RI
69.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang
Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana
70.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
46/HUK/1995
tentang
Pedoman
Penyusunan
Prosedur
Kerja
Rehabilitasi Penyandang Masalah Sosial Dalam Panti di
Lingkungan Departemen Sosial
71.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1996 tentang
Petunjuk Sementara Pemakaman Jenazah Warga Sipil
di Taman Makam Pahlawan
2014, No. 1964
72.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
11/HUK/1996
tentang Penggunaan Rumah Negara Sebagai Mes di
Lingkungan Departemen Sosial
73.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
12/HUK/1996
tentang
Prosedur
Permohonan
Penetapan
Sebagai
Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
74.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
27/HUK/1996
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan
dan Pelatihan Pegawai dan Tenaga Sosial
75.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
28/HUK/1996
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan
dan Pelatihan Profesi Pekerja Sosial
76.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
30/HUK/1996
tentang
Rehabilitasi
Gelandangan
dan
Pengemis
di
Dalam Panti Sosial
77.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
38/HUK/1996
tentang Pekerja Sosial Kecamatan (PSK)
78.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
56/HUK/1996
tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh
Masyarakat
79.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
68/HUK/1996
tentang
Penyelenggaraan
Uiji
Coba
Asuransi
Kesejahteraan Sosial
80.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 9/HUK/1997 tentang
Tata Cara Penggunaan Logo Kesetiakawanan Sosial
Nasional
81.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
10/HUK/1997
tentang Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh
82.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
16/HUK/1997
tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak di Luar
Panti Sosial
83.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
17/HUK/1997
tentang
Pengangkatan
Pegawai
Negeri
Sipil
Dalam
Jabatan Struktural Di Lingkungan Departemen Sosial
84.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
21/HUK/1997
tentang
Pelaksanaan
Penyuluhan
dan
Bimbingan
Sosial
2014, No. 1964
85.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
26/HUK/1997
tentang Pembinaan Karang Taruna
86.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
30/HUK/1997
tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Lanjut
Usia
87.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
39/HUK/1997
tentang
Pedoman
Penyusunan
Prosedur
Kerja
Di
Lingkungan
Direktorat
Bina
Bantuan
Sosial
Departemen Sosial
88.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
44/HUK/1997
tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui
Pengangkatan Anak
89.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
67/HUK/1997
tentang
Penambahan
Lokasi
Uji
Coba
Asuransi
Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)
90.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
68/HUK/1997
tentang Tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan
Menteri
Sosial
RI
Nomor
68/HUK/1997
tentang
Penyelenggaraan
Uji
Coba
Asuransi
Kesejahteraan
Sosial (ASKESOS)
91.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
70/HUK/1997
tentang Penanggulangan HIV/AIDS Bidang Sosial
92.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
71/HUK/1997
tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan
Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Departemen Sosial
93.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
72/HUK/1997
tentang Uraian Tugas Pejabat Sruktural di Lingkungan
Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Departemen Sosial
94.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1998 tentang
Penyelenggaraan Asuhan Bagi Anak Terlantar
95.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 5/HUK/1998 tentang
Perubahan
Besarnya
Pemberian
Bantuan
Sosial
Kepada Wakawuri Atau Yatim Piatu Pahlawan
96.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
6A/HUK/1998
tentang Tata Cara Pemulangan Nelayan Terlantar
97.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
10/HUK/1998
tentang Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia
2014, No. 1964
98.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
15/HUK/1998
tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan
Panti Sosial Bina Netra (PSBN) Departemen Sosial
99.
Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
19/HUK/1998
tentang
Pelayanan
Kesejahteraan
Sosial
Bagi
Fakir
Miskin Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
100. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
24/HUK/1998
tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan
Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Departemen Sosial
101. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
26/HUK/1998
tentang
Uraian
Tugas
Pejabat
Struktural
Di
Lingkungan
Pusat
Rehabilitasi
Sosial
Bina
Daksa
Prof.Dr.Soeharso Surakarta
102. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
27/HUK/1998
tentang
Pedoman
Penyusunan
Prosedur
Kerja
Di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial
103. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
28/HUK/1998
tentang Pembinaan dan Pemberian Bantuan Kepada
Pahlawan dan Keluarga Pahlawan
104. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
29/HUK/1998
tentang
Uraian
Tugas
Pejabat
Struktural
Di
Lingkungan
Panti
Sosial
Bina
Karya
(PSBK)
Departemen Sosial
105. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
30/HUK/1998
tentang Uraian Tugas Pusat Rehabilitasi Sosial Bina
Grahita (PRSBG) Kartini Temanggung
106. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
31/HUK/1998
tentang Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter
107. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
33/HUK/1998
tentang
Pembinaan
Peran
Masyarakat
Dalam
Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial
108. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
37/HUK/1998
tentang Pancabutan Keputusan Menteri Sosial Nomor
31/HUK/1998 tentang Penanggulangan Dampak Sosial
Krisis Moneter
2014, No. 1964
109. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
43/HUK/1998
tentang
Uraian
Tugas
Pejabat
Struktural
Di
Lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
dan
Tenaga
Sosial
dan
Unit
Pelaksana
Teknis
Pendidikan dan Pelatihan Depsos
110. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
53/HUK/1998
tentang
Ketentuan-Ketentuan
Mengenai
Penetapan
Perintis
Pergerakan
Kebangsaan/Kemerdekaan
Indonesia
111. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
55/HUK/1998
tentang
Pemakaman
Jenazah
Perintis
Pergerakan
Kebangsaan/Kemerdekaan Dengan Upacara Resmi
112. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
60/HUK/1998
tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Terasing
113. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
63/HUK/1998
tentang
Pola
Penyuluhan
Sosial
dan
Strategi
Komunikasi Untuk Penyuluhan Sosial
114. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
66/HUK/1998
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Rehabilitasi
Vokasional Bina Daksa
115. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
81/HUK/1998
tentang
Uraian
Tugas
Pejabat
Struktural
Di
Lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Sosial
116. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
84/HUK/1998
tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural dan Pejabat
Fungsional
Di
Lingkungan
Sekolah
Tinggi
Kesejahteraan
Sosial
(STKS)
Bandung
Departemen
Sosial
117. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
85/HUK/1998
tentang
Uraian
Tugas
Pejabat
Struktural
Di
Lingkungan Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP)
118. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
92/HUK/1998
tentang
Uraian
Tugas
Pejabat
Struktural
Di
Lingkungan Panti Asuhan Anak ( PSAA)
119. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
96/HUK/1998
tentang
Pengembangan
Sistem
Jaringan
Informasi
Kesejahteraan Sosial
2014, No. 1964
120. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
97/HUK/1998
tentang
Pengadaan
dan
Pendistribusian
Bantuan
Bahan Pangan Beras Untuk Panti dan Pemukiman
Sosial
121. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
100/HUK/1998
tentang
Uraian
Tugas
Pejabat
Struktural
Di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Departeman Sosial
122. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
04/HUK/1999
tentang Pemberian Izin dan Tugas Belajar Bagi PNS di
Lingkungan Depsos
123. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
10/HUK/1999
tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Kekacauan
124. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
19/HUK/1999
tentang Pemberian Izin Untuk Menjadi Pengurus Dan
Atau Anggota Partai Politik Bagi Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Departemen Sosial
125. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
20/HUK/1999
tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah
Tuna Susila
126. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
22/HUK/1999
tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Dan Pejabat
Fungsional Di Lingkungan Pusat Data dan Informasi
Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN KESOS) Departemen
Sosial
127. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
36/HUK/1999
tentang Pola Pendataan Kesejahteraan Sosial
128. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
61/HUK/1999
tentang
Pendidikan
dan
Pelatihan
Tenaga
Kesejahteraan Sosial
129. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
67/HUK/1999
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Pemberian
Izin
Penyelenggaraan Undian Gratis
130. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
92/HUK/1999
tentang
Uraian
Tugas
Pejabat
Struktural
Di
Lingkungan Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa
(PRVBD) Cibinong
2014, No. 1964
131. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
93/HUK/1999
tentang Uraian Tugas Pejabat Fungsional Pekerja Sosial
di Lingkungan Panti Sosial
132. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
A/HUK/1999
tentang
Standarisasi
Ruangan
Kantor
,Alat
Perlengkapan Kantor ,Rumah Negara dan Kendaraan
Bermotor Dinas di Lingkungan Depsos
133. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
107/HUK/1999
tentang
Prioritas
Aksesibilitas
Yang
Di
Butuhkan
Penyandang Cacat
134. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
116/HUK/1999
tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Depsos
135. Keputusan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional Nomor
01/HUK/BKSN/2000
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja Badan Kesejahteraan Sosial Nasional
136. Keputusan Menteri Sosial Nomor 06/PEGHUK/2002
tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Pemberdayaan
Komunitas Adat Terpencil
137. Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/PEGHUK/2002
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Sekolah
Tinggi
Kesejahteraan Sosial
138. Keputusan Menteri Sosial Nomor 45/PEGHUK/2002
tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
Bandung
139. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
71/HUK/2002
tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
di Lingkungan Departemen Sosial
140. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
87/HUK/2002
tentang
Uraian
Tugas
Pejabat
Struktual
di
Di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Sosial
141. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
14/HUK/2003
tentang
Pendelegasian
Wewenang
Mengenai
Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Penceraian
Bagi
Pegawai
Negeri
Sipil
Dalam
Lingkungan
Departemen Sosial
2014, No. 1964
142. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
28/HUK/2003
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Penerimaan
Negara
Bukan Pajak (PNBP) Di Lingkungan Departemen Sosial
143. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
38/HUK/2003
tentang
Pedoman
Penyusunan
Prosedur
Kerja
di
Lingkungan Departemen Sosial
144. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
39/HUK/2003
tentang Kebijakan dan Program Diklat Sumber Daya
Manusia Kesejahteraan Sosial
145. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
44/HUK/2003
tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional
146. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
51/HUK/2003
tentang
Program
Jaminan
Sosial
Bagi
Masyarakat
Rentan
dan
Tidak
Mampu
Melalui
Pola
Asuransi
Kesejahteraan Sosial Permanen
147. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
53/HUK/2003
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Balai
Besar
Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial
148. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
54/HUK/2003
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Balai
Besar
Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa di Cibinong
149. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
55/HUK/2003
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Balai
Besar
Rehabilitasi Sosial Bina Daksa "PROF.DR.SOEHARSO"
Surakarta
150. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
56/HUK/2003
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Balai
Besar
Rehabilitasi
Sosial
Bina
Grahita
"Kartini"
di
Temanggung
151. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
57/HUK/2003
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Balai
Besar
Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan
Sosial di Yogyakarta
152. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
58/HUK/2003
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penerbitan
Braille Indonesia (BPBI) "Abiyoso"
2014, No. 1964
153. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
59/HUK/2003
tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Di
Lingkungan Departemen Sosial
154. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
63/HUK/2003
tentang
Pelaksanaan
Asuransi
Kesejahteraan
Sosial
Bagi Masyarakat Rentan
155. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
66/HUK/2003
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Departemen
Sosial
156. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
69/HUK/2003
tentang
Prosedur
Kerja
di
Lingkungan
Sekretariat
Jenderal
157. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
83/HUK/2003
tentang
Rencana
Strategis
Pembangunan
Kesejahteraan Sosial Tahun 2001-2004
158. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
87/HUK/2003
tentang Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial
159. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
08/HUK/2004
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional
Bidang Kesejahteraan Sosial
160. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
31/HUK/2004
tentang Tata Cara dan Syarat Pemberian Rekomendasi
Terhadap Badan Sosial Untuk Dapat Memperoleh Hak
Milik Atas Tanah
161. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
35/HUK/2004
tentang
Pungutan
Biaya
Dokumen
Pengadaan
Barang/Jasa di Lingkungan Departemen Sosial
162. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
44/HUK/2004
tentang
Pelaksanaan
Bantuan
Kesejahteraan
Sosial
Permanen (BKSP)
163. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 tentang
Izin Undian
164. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Lintas Sektor Dan
Dunia Usaha
2014, No. 1964
165. Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2005 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Sosial RI
166. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang
Pedoman Dasar Karang Taruna
167. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
113/HUK/2005
tentang Dana Kesejahteraan Sosial
168. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
14A/HUK/2006
tentang Izin Undian
169. Keputusan
Menteri
Sosial
Nomor
82/HUK/2006
tentang Taruna Siaga Bencana
170. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 / HUK / 2007
tentang Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen Bagi
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial
Non
Potensial
171. Peraturan Menteri Sosial Nomor 36 / HUK / 2007
tentang
Pelaporan
Harta
Kekayaan
Penyelenggara
Negara Di Lingkungan Departemen Sosial
172. Peraturan Menteri Sosial Nomor
51/ HUK / 2007
tentang Statuta Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
Bandung
173. Peraturan Menteri Sosial Nomor 58 / HUK / 2007
tentang Pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial
174. Peraturan Menteri Sosial Nomor 102 / HUK / 2007
tentang
Pendirian
dan
Penyelenggaraan
Pelayanan
Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center
175. Peraturan Menteri Sosial Nomor 02/HUK/2008 tentang
Syarat dan Tata Cara Pendirian Taman Penitipan Anak
dan Kelompok Bermain
176. Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/HUK/2008 tentang
Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial
177. Peraturan Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit
Nasional Korps Pegawai Departemen Sosial
2014, No. 1964
178. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
129/HUK/2008
tentang
Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM)
Bidang
Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
179. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
141/HUK/2008
tentang Rencana Program, Kegiatan, Dan Anggaran
Dekonsenterasi
Dan
Tugas
Pembantuan
Lingkup
Departemen Sosial Tahun 2009
180. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 / HUK / 2009
tentang Pedoman Manajemen Pengelolaan Gudang di
Lingkungan Departemen Sosial Tahun 2009
181. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 / HUK / 2009
tentang
Pedoman
Pengumpulan
dan
Penggunaan
Sumber Pendanaan Kesejahteraan Sosial
182. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 / HUK / 2009
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Fungsional
Bidang Kesejahteraan Sosial
183. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56 / HUK / 2009
tentang
Pelayanan
dan
Rehabilitas
Sosial
Korban
Penyalahgunaan
Narkotika,
Psikotropika,
dan
Zat
Adiktif Lainnya
184. Peraturan Menteri Sosial Nomor 61 / HUK / 2009
tentang
Pengelolaan
dan
Penatausahaan
Barang
Persediaan di Lingkungan Departemen Sosial
185. Peraturan Menteri Sosial Nomor 84 / HUK / 2009
tentang
Rencana
Program,
Kegiatan,
Anggaran,
Dekonsentrasi
dan
Tugas
Pembantuan
Lingkup
Departemen Sosial Tahun 2010
186. Peraturan Menteri Sosial Nomor 106 / HUK / 2009
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Panti
Sosial
di
Lingkungan Departemen Sosial
187. Peraturan Menteri Sosial Nomor 107 / HUK / 2009
tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan
Sosial
188. Peraturan Menteri Sosial Nomor 108 / HUK / 2009
tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan
Tenaga Kesejahteraan Sosial
2014, No. 1964
189. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 / HUK / 2009
tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
190. Peraturan Menteri Sosial Nomor 111 / HUK / 2009
tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan
Sosial
191. Peraturan Menteri Sosial Nomor 41 / HUK / 2010
tentang
Pedoman
Penyelesaian
Kerugian
Negara
di
Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia
192. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 / HUK / 2010
tentang Penetapan Peraturan Dasar Ikatan Penyuluh
Sosial Indonesia
193. Peraturan Menteri Sosial Nomor 57 / HUK / 2010
tentang Pendirian Taman Anak Sejahtera
194. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 / HUK / 2010
tentang Pedoman Dasar Karang Taruna
195. Peraturan Menteri Sosial Nomor 79 / HUK /2010
tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Barang
Milik Negara
196. Peraturan Menteri Sosial Nomor 84 / HUK / 2010
tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
197. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86 / HUK /2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
Republik Indonesia
198. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2011 tentang
Prosedur Penyusunan Naskah Hukum Di Lingkungan
Kementerian Sosial Republik Indonesia
199. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang
Standar Nasional pengasuhan Anak Untuk Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak
200. Peraturan Menteri Sosial Nomor 56/ HUK / 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Reaksi Cepat
Kementerian Sosial Republik Indonesia
201. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
/HUK
/2011
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian Sosial Republik Indonesia
2014, No. 1964
202. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
/HUK
/2011
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Evaluasi
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
Unit Eselon I Di Lingkungan Kemensos
203. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
91/
HUK
/2011
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
di
Lingkungan
Kemensos
Republik
Indonesia
204. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
100/HUK/2011
tentang
Pedoman
Analisis
Jabatan
di
Lingkungan
Kemensos Republik Indonesia
205. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
106/HUK/2011
tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Pengadaan
Calon
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kemensos Republik
Indonesia
206. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
128/HUK/2011
tentang Kampung Siaga Bencana
207. Peraturann
Menteri
Sosial
Nomor
176/HUK/2011
tentang Pengelolaan Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk
Uang
208. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
182/HUK/2011
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
di
Lingkungan Kemensos Republik Indonesia
209. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
184/HUK/2011
tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial
210. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
186/HUK/2011
tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun
2010 - 2014
211. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Pekerja Sosial Masyarakat
212. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Taman Anak Sejahtera
213. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban
Penyalahgunaan
Narkotika,
Psikotropika
dan
Zat
Adiktif Lainnya
2014, No. 1964
214. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Prosedur
Penyusunan
Naskah
Hukum
di
Lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia
215. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Pedoman
Penilaian
Prestasi
Kerja
Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial Republik
Indonesia
216. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana
217. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Pelaporan
Harta
Kekayaan
Penyelenggara
Negara Di Lingkungan Kementerian Sosial
218. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
219. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Kegiatan
yang
Dibiayai
dengan
BA.999.08
Di
Lingkungan
Kementerian Sosial
220. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Di Lingkungan Kementerian Sosial
221. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
Bandung
222. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi
Korban Bencana
223. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Sekolah
Tinggi
Kesejahteraan Sosial Bandung
224. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Kementerian Sosial
2014, No. 1964
225. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Jadwal
Retensi
Arsip
Di
Lingkungan
Kementerian Sosial
226. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar
227. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Pedoman
Penyusunan
Rencana
Kinerja
Tahunan,
Penetapan
Kinerja,
Rencana
Aksi
dan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Di
Lingkungan
Kementerian Sosial
228. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Unit Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan
Kementerian Sosial
229. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Penatausahaan
Persediaan
Di
Lingkungan
Kementerian Sosial
230. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
231. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Kinerja
Bagi
Pegawai
Di
Lingkungan
Kementerian
Sosial
232. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan Kementerian Sosial
233. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Asistensi
Sosial
Melalui
Lembaga
Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
234. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan
Penugasan
Tugas
Pembantuan
Ke
Instansi
Sosial
Provinsi dan Instansi Sosial Kabupaten/ Kota Tahun
Anggaran 2014
235. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Pengasuhan Anak
2014, No. 1964
236. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan
Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Ke Daerah Asal
237. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Pemberdayaan Karang Taruna
238. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
239. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai Di Lingkungan
Kementerian Sosial
240. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Pembentukan
Unit
Layanan
Pengadaan
Barang/Jasa Kementerian Sosial
241. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Penyusunan
Rancangan
Rencana
Kerja
Kementerian Sosial
242. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai
Negeri Sipil
243. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Penggunaan
Atribut
Pada
Bantuan
Sosial
Dalam Penanggulangan Bencana
244. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian
Negara
Terhadap
Bendahara
di
Lingkungan
Kementerian Sosial
245. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Standar
Operasional
Prosedur
Administrasi
Pemerintahan
di
Lingkungan Kementerian Sosial
246. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan
Tunjangan
Kinerja
Pegawai Dilingkungan Kementerian Sosial
2014, No. 1964
247. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika
dan
Korban
Penyalahgunaan
Narkotika
Yang
Berhadapan
Dengan
Hukum
Di
Dalam
Lembaga
Rehabilitasi Sosial
248. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Pengendalian
Gratifikasi
di
Lingkungan
Kementerian Sosial
249. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Penyuluhan Sosial
250. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Standar
Lembaga
Penyelenggaraan
Kesejahteraan
Sosial
Bagi
Anak
yang
Berhadapan
dengan Hukum
251. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Tata Cara Serah Simpan Karya Cetak dan/atau
Karya Rekam Bidang Kesejahteraan Sosial
252. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian
Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan
Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Sosial
253. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Penggunaan
Beras
Reguler
Dalam
Penanggulangan Bencana
254. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang
Standar
Lembaga
Penyelenggaraan
Kesejahteraan
Sosial
Bagi
Anak
yang
Berhadapan
dengan Hukum
255. Peraturan
Menteri
Sosial
Nomor
Tahun
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar
Negeri
Dengan
Lembaga
Kesejahteraan
Sosial
di
Lingkungan Kementerian Sosial
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA