Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Syiah Kuala, yang selanjutnya disebut UNSYIAH adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
2. Statuta UNSYIAH yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNSYIAH yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNSYIAH.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang mempersiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai magister terapan dan/atau program doktor terapan.
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan landasan persyaratan keahlian khusus.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/bagian, yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi

dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
7. Pascasarjana adalah himpunan sumber daya pendukung program studi magister dan doktor untuk bidang ilmu multi disiplin.
8. Jurusan/Bagian adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
10. Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
11. Senat adalah Senat UNSYIAH sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni secara institusional melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi di UNSYIAH untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, serta pranata teknik informasi.
15. Rektor adalah Rektor UNSYIAH.

16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

(1) UNSYIAH merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh dengan kampus utama terletak di Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam, Banda Aceh.
(2) UNSYIAH didirikan pada tanggal 2 September 1961 dengan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 11 Tahun 1961, tanggal 21 Juli 1961, yang dikukuhkan dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 161 Tahun 1962, tanggal 24 April 1962 di Kopelma Darussalam, Banda Aceh.
(3) Tanggal 2 September ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis/milad) UNSYIAH.

(1) UNSYIAH memiliki lambang berupa bungong seuleupok (bunga teratai) yang sedang mekar berwarna kuning emas terdiri dari 5 (lima) lembar mahkota bunga yang ujungnya membentuk segi lima sama sisi, dengan garis tepi berwarna hitam di antara lembar mahkota bunga terdapat sehelai kelopak bunga berwarna kuning emas, dan di dalam lambang terdapat Tugu Darussalam berwarna putih dengan garis tepi hitam dan tulisan UNIVERSITAS SYIAH KUALA berwarna hitam berbentuk kubah.
(2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
a. lima lembar mahkota bungong seuleupok melambangkan Pancasila sebagai falsafah dan asas

Negara Kesatuan

yang merupakan pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. bungong seuleupok yang sedang mekar melambangkan kemurnian, semangat, dan keinginan kuat untuk bersatu dan bekerjasama;
c. tugu Darussalam melambangkan kemerdekaan, perdamaian, persatuan, dan kesatuan bangsa; dan
d. tulisan UNIVERSITAS SYIAH KUALA berbentuk Kubah melambangkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(5) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memiliki kode:
Lambang Warna Kode Warna bungong seuleupok Kuning emas CMYK=0,40,255,0 Tugu Darussalam Putih CMYK=0,0,0,0 Garis tepi dan tulisan UNIVERSITAS SYIAH KUALA Hitam CMYK=0,0,0,255
(6) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(7) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki paten berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 067995 tanggal 24 Maret 2014.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang UNSYIAH, diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) UNSYIAH mempunyai pataka berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 4:3 (empat berbanding tiga) dengan ciri sebagai berikut:
a. pataka berbentuk empat persegi berwarna hijau lumut dengan kode warna RA 22: 2454 PANTONE (Fleece Green);
b. lambang UNSYIAH tergambar di tengah pataka;
c. pinggir pataka diberi rumbai berwarna kuning emas, dengan kode warna RA 122: 2242 PANTONE 116 (Goldenrod); dan
d. pataka dibuat dari bahan beludru dan logo UNSYIAH disulam benang emas.
(2) Pataka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam gambar berikut:
(3) Pataka UNSYIAH dipakai dalam ruang upacara rapat Senat terbuka UNSYIAH berdampingan dengan bendera Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

(1) UNSYIAH memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar hijau lumut (Fleece Green) dengan kode warna RA 22: 2454 PANTONE 349 dan memiliki lis dengan lebar 5 (lima) cm yang berwarna kuning emas (Goldenrod) dengan kode warna RA 122: 2242 PANTONE 116 dan di tengahnya terdapat lambang UNSYIAH.

(2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera UNSYIAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Fakultas dan Pascasarjana memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna dasar yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UNSYIAH, memiliki lis berwarna hijau lumut ukuran 5 (lima) cm, dengan kode warna RA 22: 2454 PANTONE 349, di bawah logo universitas tercantum nama Fakultas/Pascasarjana dengan huruf kapital berwarna hitam.
(2) Bendera Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai berikut:

a. bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis mempunyai warna dasar kuning (Yellow Canary Yellow), dengan kode warna RA 122:2235 PANTONE dengan gambar sebagai berikut:
b. bendera Fakultas Kedokteran Hewan mempunyai warna dasar ungu (Dark Purple), dengan kode warna RA 122: 2381 PANTONE 2627 dengan gambar sebagai berikut:
c. bendera Fakultas Hukum mempunyai warna dasar merah (Very Red), dengan kode warna RA 122: 2419 PANTONE 193 dengan gambar sebagai berikut:
d. bendera Fakultas Teknik mempunyai warna dasar jingga (Orange), dengan kode warna RA 122: 2218, PANTONE 1585 dengan gambar sebagai berikut:

e. bendera Fakultas Pertanian mempunyai warna dasar hijau daun (Emerald), dengan kode warna RA 122: 2214, PANTONE 362 dengan gambar sebagai berikut:
f. bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mempunyai warna dasar biru, dengan kode warna RA 122: 2625, PANTONE 2758 (Pro Navy) dengan gambar sebagai berikut:
g. bendera Fakultas Kedokteran mempunyai warna dasar hijau muda(Erin Green), dengan kode warna RA 122: 2320, PANTONE 375 dengan gambar sebagai berikut:
h. bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam mempunyai warna dasar coklat muda (Topaz), dengan kode warna RA 122: 2400, PANTONE 1245 dengan gambar sebagai berikut:

i. bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mempunyai warna dasar merah hati (Carolina Red) dengan kode warna RA 122: 2268, PANTONE 202 dengan gambar sebagai berikut:
j. bendera Fakultas Kelautan dan Perikanan mempunyai warna dasar biru laut (Pro Brilliance) dengan kode warna RA 122: 2619, PANTONE 2 dengan gambar sebagai berikut:
k. bendera Fakultas Kedokteran Gigi mempunyai warna dasar ungu dengan kode warna RA #122:
2254 PANTONE 2587 (purple) dengan gambar sebagai berikut:

l. bendera Fakultas Keperawatan mempunyai warna dasar biru laut muda (Blue Frost) dengan kode warna RA 122: 2305 PANTONE 636 dengan gambar sebagai berikut:
m. bendera Pascasarjana mempunyai warna dasar (tosca) dengan kode warna RA 122: PANTONE 3255 C (turqouise) dengan gambar sebagai berikut:
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) UNSYIAH memiliki Himne dan Mars.
(2) Himne UNSYIAH berjudul “Universitas Syiah Kuala, Guru Kami”, dengan lirik lagu digubah oleh Muchtar Embut dan syair disusun oleh W.S. Rendra pada tanggal 1 Juli 1970.
(3) Himne UNSYIAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

(4) Mars UNSYIAH berjudul Mars Angkatan Darussalam, lagu diciptakan oleh T. Djohan, dan digubah oleh Anzib Lamnjong pada tanggal 2 Februari 1959.
(5) Mars UNSYIAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) UNSYIAH memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
(3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna hijau lumut dengan kode warna dengan kode warna RA 22: 2454 PANTONE 349 dan di dada kiri terdapat lambang UNSYIAH.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) UNSYIAH menyelenggarakan program Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi.
(2) Penyelenggaraan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi program sarjana, program magister, dan program doktor.
(3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi program diploma, program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.
(4) Penyelenggaraan Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi Mahasiswa setelah program sarjana.
(5) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi program profesi dan program spesialis- subspesialis.

(1) Tahun akademik dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya.
(2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. semester gasal; dan
b. semester genap.
(3) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Januari.

(4) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Juli.
(5) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk 1 (satu) kali ujian tengah semester dan 1 (satu) kali ujian akhir semester.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(5) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Penyelenggaraan pendidikan di UNSYIAH dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester (SKS).
(2) Sistem kredit semester (SKS) merupakan satuan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang disusun untuk mencapai standar kelulusan Program Studi.
(2) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
(3) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan Program Studi.

(4) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap Program Studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni yang mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi dan visi UNSYIAH.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
(2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan melalui perkuliahan, praktikum, konferensi, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, kuliah umum, kuliah tamu, dan kegiatan ilmiah lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pembelajaran diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Penilaian hasil belajar bertujuan untuk menilai kemajuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan Mahasiswa setelah melalui program perkuliahan dalam suatu mata kuliah.
(2) Kegiatan dan kemajuan belajar Mahasiswa dinilai secara berkala melalui ujian, pelaksanaan tugas tertentu, penulisan laporan, penulisan karya ilmiah, dan pengamatan oleh Dosen.
(3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan dalam bentuk ujian semester dan ujian akhir secara tertulis atau lisan.

(4) Ujian semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(5) Ujian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. ujian laporan kerja praktek atau ujian tugas akhir untuk memperoleh gelar ahli madya;
b. ujian skripsi, ujian komprehensif, atau ujian karya tulis lainnya untuk memperoleh gelar sarjana;
c. ujian tesis untuk memperoleh gelar magister; dan
d. ujian disertasi untuk memperoleh gelar doktor.
(6) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan:
a. huruf A setara dengan angka 4,00 (empat koma nol nol);
b. huruf AB setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima nol);
c. huruf B setara dengan angka 3,00 (tiga koma nol nol);
d. huruf BC setara dengan angka 2,50 (dua koma lima nol);
e. huruf C setara dengan angka 2,00 (dua koma nol nol);
f. huruf D setara dengan angka 1,00 (satu koma nol nol); dan
g. huruf E setara dengan angka 0,00 (nol koma nol nol).
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan setelah lulus mata kuliah yang disyaratkan dan berhasil mempertahankan ujian akhir.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Wisuda merupakan suatu proses pelantikan kelulusan Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
(2) Upacara wisuda diadakan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun kalender akademik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upacara wisuda diatur dalam Peraturan Rektor.

(1) Bahasa INDONESIA merupakan bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNSYIAH.
(2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan tridharma sepanjang dibutuhkan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan.

Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;

d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar Mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

(1) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Kegiatan penelitian antara lain penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan atau inovasi dan/atau penelitian industri, penelitian pengembangan industri daerah.
(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk:
a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni; dan/atau

b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
(4) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan pada bidang yang ditekuni.
(5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
(6) Hasil penelitian yang merupakan hak kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Publikasi hasil penelitian dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah dan/atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan bentuk publikasi ilmiah lainnya.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni bagi kepentingan masyarakat.
(2) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil penelitian.
(3) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor.

(4) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.
(5) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.

(1) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan diseminasi hasil.
(2) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melibatkan Dosen dan Mahasiswa secara kelompok maupun individu, serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
(3) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) Kode Etik UNSYIAH merupakan norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga UNSYIAH.
(2) Etika akademik merupakan norma yang berlaku bagi Sivitas Akademika.
(3) Kode etik dan etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

(1) UNSYIAH menjunjung tinggi norma kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan berlandaskan norma dan kaidah keilmuan.
(2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam proses pendidikan tinggi untuk mendalami, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma.
(3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmunya.
(4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

(1) UNSYIAH menghormati kebebasan mimbar akademik yang memungkinkan Sivitas Akademika mengemukakan pikiran dan pendapatnya secara lisan dan/atau tertulis dalam bentuk ceramah, seminar, kuliah, diskusi, publikasi ilmiah, ujian sidang, simposium dan kegiatan ilmiah lainnya yang tidak bertentangan dengan norma, kaidah, dan etika keilmuan.
(2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, UNSYIAH

dapat menghadirkan tenaga ahli dari luar UNSYIAH untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan untuk:
a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa;
c. menambah atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara; atau
d. memperkuat daya saing masyarakat, bangsa, dan negara.

(1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan oleh Sivitas Akademika UNSYIAH untuk mengembangkan ilmunya sesuai dengan kemampuan, norma, dan kaidah keilmuan yang berlaku.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Lulusan UNSYIAH diberi hak untuk menggunakan gelar akademik, vokasi, dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Gelar lulusan Pendidikan Akademik adalah Sarjana, Magister, dan Doktor.

(3) Gelar untuk lulusan Pendidikan Vokasi adalah Ahli Madya, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.
(4) Gelar untuk lulusan Pendidikan Profesi sesuai dengan bidang profesinya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) UNSYIAH memberikan ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah lulus.
(2) Pemberian ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

UNSYIAH memberikan gelar akademik, vokasi, dan profesi setelah Mahasiswa:
a. menyelesaikan semua kewajiban akademik sebagaimana yang disyaratkan oleh masing-masing Program Studi;
b. menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan Program Studi yang diikutinya; dan
c. memenuhi syarat dan menjunjung tinggi kode etik akademik yang berlaku di UNSYIAH.

(1) Gelar doktor kehormatan Doktor Honoris Causa (HC) dapat diberikan oleh UNSYIAH kepada seseorang yang secara meyakinkan telah berjasa luar biasa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi,

humaniora, olahraga, dan seni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) UNSYIAH dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, sekelompok orang, organisasi, dan/atau lembaga yang berjasa, berprestasi, dan/atau berdedikasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan UNSYIAH.
(2) Penghargaan dapat berupa piagam, medali, trofi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) UNSYIAH memiliki visi dan misi sebagai acuan dan arah kebijakan dalam pengembangan untuk mewujudkan tujuan UNSYIAH.
(2) Visi UNSYIAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Misi UNSYIAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

a. menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
b. menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
d. meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
e. menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, pastisipatif, efisiensi, dan produktif;
f. memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
g. mewujudkan universitas yang mandiri.

(1) Tujuan UNSYIAH:
a. menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memecahkan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
c. memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
d. menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance;
e. menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional;
dan
f. menjadi universitas mandiri.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kebijakan penyelenggaraan kegiatan pendidikan di UNSYIAH didasarkan kepada tata nilai yang mengarah kepada:
a. kepemimpinan yang kuat (strong leadership), menunjukkan perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, dan bertanggung jawab;
b. kreativitas dan inovasi (creativity and innovation), selalu mencari ide-ide baru untuk dapat menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik;
c. etika dan integritas (ethics and integrity) dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama, serta kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan;
d. sinergi (synergy), bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki UNSYIAH;
e. ekselensi (excellence), berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna; dan
f. kebersamaan sosial dan tanggung jawab sosial (socio-cohesiveness and social responsibility), menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar.

(1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UNSYIAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, UNSYIAH menyusun rencana pembangunan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional.
(2) Rencana pembangunan jangka panjang UNSYIAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun.

(3) Rencana strategis UNSYIAH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun.
(4) Rencana operasional UNSYIAH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

Organ UNSYIAH terdiri atas:
a. Senat;
b. Rektor;
c. Satuan Pengawas Internal; dan
d. Dewan Penyantun.

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
a. MENETAPKAN kebijakan, norma/etika, dan kode etik Sivitas Akademik;

b. melakukan pengawasan terhadap:
1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
2. penerapan ketentuan akademik;
3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
5. pelaksanaan tata tertib akademik;
6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
dan
7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
d. memberikan pertimbangan kepada Rektor terhadap pembukaan dan penutupan Program Studi;
e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
f. memberikan pertimbangan dalam pengusulan jabatan Lektor Kepala dan Profesor; dan
g. memberikan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

(1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
(2) Anggota Senat terdiri atas:
a. wakil Dosen dari setiap Fakultas;
b. Rektor;

c. wakil Rektor;
d. dekan;
e. direktur Pascasarjana; dan
f. ketua lembaga.
(3) Anggota Senat wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. 8 (delapan) orang wakil Dosen yang profesor; dan
b. 2 (dua) orang wakil Dosen bukan profesor.
(4) Syarat untuk menjadi anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
a. Dosen pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional aktif;
b. telah dikukuhkan/menyampaikan orasi ilmiah dalam rapat Senat terbuka bagi wakil Dosen yang profesor;
c. paling rendah menduduki jabatan Lektor Kepala bagi wakil Dosen yang bukan profesor;
d. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan
e. tidak merangkap sebagai anggota Senat Fakultas bagi wakil Dosen yang bukan profesor.
(5) Anggota Senat dari wakil Dosen setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh Senat Fakultas dan diusulkan oleh dekan kepada Rektor.
(6) Senat terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(7) ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan oleh Rektor.

(8) Ketua dan sekretaris Senat dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal dari pemimpin organ pengelola UNSYIAH.
(9) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi/badan pekerja sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh ketua Senat.
(10) Masa jabatan Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen setiap Fakultas diatur dalam peraturan Senat.

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
(2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang diatur dengan Peraturan Senat.

(1) UNSYIAH memiliki Senat Fakultas.
(2) Senat Fakultas merupakan unsur Fakultas yang menjalankan fungsi pertimbangan terhadap dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b merupakan organ UNSYIAH yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan perguruan tinggi untuk dan atas nama Menteri.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ UNSYIAH;
b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit dibawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. membina dan mengembangkan pendidik dan Tenaga Kependidikan;
j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal untuk mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, personalia, kemahasiswaan, dan kealumnian;

m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma kepada Menteri;
n. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:
a. Rektor dan wakil Rektor;
b. biro;
c. Fakultas dan Pascasarjana;
d. lembaga; dan
e. unit pelaksana teknis.

(1) Susunan organisasi dan tata kerja UNSYIAH mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
(2) UNSYIAH dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
(3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
(2) Tugas, fungsi, dan kewenangan Satuan Pengawas Internal meliputi:
a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
b. pengawasan internal terhadap pengelolaan organisasi bidang non-akademik;
c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

(1) Keanggotaan Satuan Pengawas Internal paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian:
a. bidang keuangan/akuntansi;
b. bidang manajemen sumber daya manusia;
c. bidang manajemen aset;
d. bidang hukum; dan
e. bidang ketatalaksanaan.
(2) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:
a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945;
c. berpendidikan paling rendah sarjana;

d. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) bagi Tenaga Kependidikan dan 61 (enam puluh satu) tahun bagi Dosen;
e. pangkat dan golongan paling rendah penata/IIIc;
f. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
g. memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masa depan UNSYIAH.
(3) Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(4) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(5) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan oleh Rektor.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d merupakan organ UNSYIAH yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UNSYIAH.
(2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
b. memberikan masukan dan saran kepada Rektor dalam mengelola UNSYIAH;

c. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNSYIAH; dan
e. menggalang dana untuk membantu pembangunan UNSYIAH.
(3) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 15 (lima belas) orang, yang terdiri dari unsur:
a. Gubernur Aceh;
b. 2 (dua) orang dari wakil pengusaha;
c. 3 (tiga) orang dari wakil ulama;
d. 5 (lima) orang dari wakil tokoh pendidikan; dan
e. 4 (empat) orang dari wakil tokoh masyarakat.
(4) Dewan Penyantun terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.
(5) Ketua Dewan Penyantun ex-officio merupakan Gubernur Aceh.
(6) Ketua Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk salah satu anggota sebagai ketua harian.
(7) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.
(8) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali bagi anggota selain Gubernur Aceh.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Dosen UNSYIAH dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur Pascasarjana, wakil direktur Pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua Jurusan/Bagian, sekretaris Jurusan/Bagian, kepala laboratorium/ bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit pelaksana teknis.
(2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
(3) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
(4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan karena:
a. masa jabatan berakhir; dan/atau
b. perubahan organisasi UNSYIAH.
(5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
a. berhalangan tetap;
b. permohonan sendiri;
c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
f. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
g. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen; dan/atau

h. cuti di luar tanggungan negara.
(6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
dan/atau
c. berhenti sebagai pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
(7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf b meliputi:
a. penambahan unit kerja; dan/atau
b. perubahan bentuk UNSYIAH.

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur Pascasarjana, wakil direktur Pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua Jurusan/Bagian, sekretaris Jurusan/Bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit pelaksana teknis, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. persyaratan umum; dan
b. persyaratan khusus.
(3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a meliputi:
a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Dosen pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional aktif;

c. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;
d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
f. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
g. bersedia dicalonkan melalui pernyataan secara tertulis untuk menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
h. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan
i. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b meliputi:
a. berpendidikan doktor bagi calon wakil Rektor, dekan, direktur Pascasarjana, dan ketua lembaga;
b. berpendidikan paling rendah magister bagi calon wakil dekan, wakil direktur Pascasarjana, sekretaris lembaga, ketua Jurusan/Bagian, dan kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan;
c. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan UNSYIAH paling rendah sebagai ketua Jurusan/Bagian paling singkat 2 (dua) tahun bagi calon wakil Rektor, dekan, ketua lembaga, direktur Pascasarjana, wakil dekan dan wakil direktur Pascasarjana;
d. menduduki jabatan paling rendah Lektor Kepala bagi calon wakil Rektor, dekan, ketua lembaga dan direktur Pascasarjana;

e. menduduki jabatan paling rendah Lektor bagi calon wakil dekan, wakil direktur Pascasarjana, sekretaris lembaga, kepala unit pelaksana teknis dan ketua, dan sekretaris Jurusan/Bagian dan calon kepala laboratorium/bengkel/studio; dan
f. tidak sedang mengikuti pendidikan 6 (enam) bulan atau lebih yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi.

(1) Tenaga Kependidikan di lingkungan UNSYIAH dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas atau pimpinan unit pelaksana teknis.
(2) Pengangkatan pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terjadi lowongan.
(3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan karena:
a. masa jabatan berakhir; dan/atau
b. perubahan organisasi.
(4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a. berhalangan tetap;
b. permohonan sendiri;
c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
f. mengikuti pendidikan 6 (enam) bulan atau lebih;
dan/atau
g. cuti di luar tanggungan negara.
(5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
a. meninggal dunia;

b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
dan/atau
c. berhenti sebagai pegawai negeri sipil atas permintaan sendiri.
(6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b meliputi:
a. penambahan unit kerja; atau
b. perubahan bentuk UNSYIAH.
(7) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas atau pimpinan unsur pelaksana administrasi seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Ketua dan sekretaris Senat dipilih dari dan oleh anggota.
(2) Pemilihan ketua dan sekretaris Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
(3) Pemilihan ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang anggota senat tertua, dan didampingi oleh seorang anggota Senat termuda.
(4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota Senat.
(5) Pemilihan ketua dan sekretaris Senat dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
(6) Apabila musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dicapai, pemilihan ketua dan sekretaris Senat dilakukan melalui

pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
(7) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit masing-masing 2 (dua) nama calon ketua Senat dan 2 (dua) nama calon sekretaris Senat dari anggota Senat yang hadir.
(8) Ketua dan sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
(9) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua dan sekretaris Senat diatur dengan Peraturan Senat.

(1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(2) Masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahap:
a. penjaringan bakal calon;
b. penyaringan calon;
c. pemilihan calon; dan
d. pengangkatan.

(1) Tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.
(2) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan dengan cara:

a. Senat membentuk panitia pemilihan Rektor;
b. panitia pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon Rektor;
c. dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan;
d. panitia pemilihan menyampaikan nama-nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada Senat;
e. panitia pemilihan mengumumkan nama-nama bakal calon Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat;
f. apabila bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Rektor paling lama 5 (lima) hari kerja;
g. apabila setelah masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, maka ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat menunjuk Dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Rektor.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan dengan cara:
a. penyaringan calon Rektor dilakukan dalam rapat Senat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
b. rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
c. bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan UNSYIAH di hadapan Senat;

d. Senat melakukan penilaian dan pemilihan bakal calon Rektor dengan cara pemungutan suara untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon Rektor;
e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
f. dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon Rektor, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Rektor yang mendapatkan suara yang sama; dan
g. Senat MENETAPKAN 3 (tiga) orang calon Rektor untuk disampaikan kepada Menteri dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

Tahap pemilihan calon Rektor dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
(2) Masa jabatan wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Pimpinan Fakultas terdiri atas:
a. dekan; dan
b. wakil dekan.
(2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(3) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengangkatan dekan dilakukan melalui tahap:
a. penjaringan bakal calon;
b. penyaringan calon;
c. pemilihan; dan
d. pengangkatan.

(1) Tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat.
(2) Tahap penjaringan bakal calon dekan dengan cara:
a. penjaringan bakal calon dekan dilakukan oleh panitia pemilihan dekan yang dibentuk oleh Senat Fakultas;
b. panitia pemilihan dekan mengumumkan persyaratan bakal calon dekan;
c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan;
d. panitia pemilihan dekan menyampaikan nama-nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon kepada Senat Fakultas;
e. panitia pemilihan dekan mengumumkan nama bakal calon dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas; dan
f. apabila bakal calon dekan yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, panitia pemilihan dekan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon dekan paling lama 1 (satu) minggu.

Tahap penyaringan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. penyaringan calon dekan dilakukan dalam rapat Senat Fakultas yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
b. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
c. bakal calon dekan menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan Fakultas di hadapan Senat Fakultas;
d. Senat Fakultas melakukan penilaian dan pemilihan bakal calon dekan dengan cara pemungutan suara untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon dekan;
e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara;
f. dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon dekan, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon dekan yang mendapatkan suara yang sama; dan
g. Senat Fakultas MENETAPKAN 3 (tiga) orang calon dekan untuk disampaikan kepada Rektor dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat.

Tahap pemilihan calon dekan dan pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dan d dilakukan dengan cara:
a. Senat Fakultas dan Rektor melakukan pemilihan dekan dalam sidang Senat Fakultas;

b. Rektor dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
d. pemilihan dekan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat;
e. pemilihan dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
1. Rektor memiliki 35 % (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
2. Senat Fakultas memiliki 65 % (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat Fakultas memiliki hak suara yang sama.
f. apabila terdapat 2 (dua) orang calon dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak dari kedua calon dekan tersebut;
g. dekan terpilih merupakan calon dekan yang memperoleh suara terbanyak; dan
h. Rektor MENETAPKAN pengangkatan dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf g.

(1) Wakil dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
(2) Masa jabatan wakil dekan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian wakil dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Ketua dan sekretaris Jurusan/Bagian dan kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dekan.
(2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Jurusan/Bagian dan kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua dan sekretaris Jurusan/Bagian dan kepala laboratorium/bengkel/ studio/kebun percobaan diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
(2) Masa jabatan direktur Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian direktur Pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Wakil direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul direktur Pascasarjana.
(2) Masa jabatan wakil direktur Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian wakil direktur Pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Ketua dan sekretaris lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
(2) Masa jabatan ketua dan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua dan sekretaris lembaga diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian kepala unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Rektor.

Pimpinan unit pelaksana administrasi terdiri atas:
a. kepala biro/pejabat tinggi pratama;
b. kepala bagian/administrator pada biro, Fakultas, Pascasarjana, dan lembaga; dan
c. kepala subbagian/pengawas pada biro, Fakultas, Pascasarjana, lembaga, dan unit pelaksana teknis.

Kepala biro/pejabat tinggi pratama, kepala bagian/administrator, dan kepala subbagian/pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Ketua Dewan Penyantun dijabat oleh Gubernur Aceh.
(2) Ketua Dewan Penyantun menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai sekretaris Dewan Penyantun.
(3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
(4) Masa jabatan Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

(1) Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur dan wakil direktur Pascasarjana, ketua dan sekretaris lembaga, ketua dan sekretaris Jurusan/Bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
(2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur dan wakil direktur Pascasarjana, ketua dan sekretaris lembaga, ketua dan sekretaris Jurusan/Bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit pelaksana teknis dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

a. berhalangan tetap;
b. permohonan sendiri;
c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
d. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
f. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
dan/atau
i. cuti di luar tanggungan negara.
(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a. meninggal dunia;
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
atau
c. berhenti sebagai pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
(5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Pemberhentian wakil Rektor, dekan, wakil dekan, direktur dan wakil direktur Pascasarjana, ketua dan sekretaris lembaga, ketua dan sekretaris Jurusan/ Bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat
(3)

dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), Menteri MENETAPKAN Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat
(3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN wakil Rektor untuk meneruskan masa jabatan wakil Rektor yang sebelumnya.
(2) Pengangkatan dan penetapan wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
(3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN salah satu wakil dekan sebagai dekan untuk meneruskan masa jabatan dekan yang sebelumnya.
(2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat
(3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN wakil dekan atas usul dekan untuk

meneruskan masa jabatan wakil dekan yang sebelumnya.
(2) Pengangkatan dan penetapan wakil dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
(1) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN salah satu wakil direktur Pascasarjana sebagai direktur Pascasarjana untuk meneruskan masa jabatan direktur Pascasarjana yang sebelumnya.
(2) Pengangkatan direktur Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
(3) Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian wakil direktur Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN wakil direktur Pascasarjana atas usul direktur Pascasarjana untuk meneruskan masa jabatan Wakil Direktur Pascasarjana yang sebelumnya.
(2) Wakil Direktur Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian ketua lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat
(3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN sekretaris lembaga sebagai ketua lembaga untuk meneruskan masa jabatan ketua lembaga yang sebelumnya.
(2) Ketua lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN sekretaris lembaga atas usul ketua lembaga untuk meneruskan masa jabatan sekretaris lembaga yang sebelumnya.
(2) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

(1) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Jurusan/Bagian, kepala laboratorium/bengkel/ studio/kebun percobaan, dan kepala unit pelaksana teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), untuk mengisi kekosongan jabatan, Rektor mengangkat ketua dan sekretaris Jurusan/Bagian, kepala laboratorium/ bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit pelaksana teknis sebagai ketua Jurusan/Bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit pelaksana teknis untuk meneruskan masa jabatan ketua Jurusan/Bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan, dan kepala unit pelaksana teknis yang sebelumnya.

(2) Ketua dan sekretaris Jurusan/Bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Apabila terjadi pemberhentian Kepala biro/pejabat tinggi pratama, kepala bagian/administrator, dan kepala subbagian/pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Ketua dan sekretaris Senat, ketua, dan sekretaris Satuan Pengawas Internal, dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
(2) Ketua dan sekretaris Senat, ketua, dan sekretaris Satuan Pengawas Internal, diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
a. permohonan sendiri;
b. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
c. berhalangan tetap;
d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana kurungan;
e. mengikuti pendidikan 6 (enam) bulan atau lebih yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi bagi ketua dan sekretaris Senat;
f. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perudang undangan;
atau
g. cuti diluar tanggungan negara.
(3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
a. permohonan sendiri;
b. berhalangan tetap;

c. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi aparatur sipil negara;
atau
d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
(4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b meliputi:
a. meninggal dunia; atau
b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

(1) Apabila terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua dan sekretaris Senat baru.
(2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Apabila terjadi pemberhentian ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal baru.

Apabila terjadi pemberhentian sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3), Rektor mengangkat dan MENETAPKAN

sekretaris Dewan Penyantun baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70.

(1) Untuk meningkatan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan, dilakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNSYIAH merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal UNSYIAH:
a. menjamin kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan;
b. menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset;
c. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan
d. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
(4) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNSYIAH dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
a. taat asas;
b. berkelanjutan;
c. akuntabel;
d. transparan;
e. objektif; dan
f. jujur.

(5) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal UNSYIAH terdiri atas:
a. bidang ketatausahaan/organisasi;
b. bidang keuangan;
c. bidang barang milik negara/aset;
d. bidang kepegawaian;
e. bidang perencanaan; dan
f. bidang lain yang diperlukan.

(1) Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal.
(2) Satuan Pengawas Internal menyusun rencana kegiatan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan tugas masing-masing.
(3) Kegiatan pengendalian dan pengawasan mencakup kegiatan audit, kegiatan pengawasan dan evaluasi, kegiatan fasilitasi/bimbingan, dan fasilitasi/bimbingan atas permintaan pemimpin unit kerja.
(4) Kegiatan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup kegiatan audit komprehensif, audit tematik, audit dini, audit investigasi, dan pencarian fakta (fact finding) yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional.
(5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi capaian kerja dan daya serap anggaran unit kerja, perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang diterbitkan oleh unit kerja.
(6) Satuan Pengawas Internal melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor dan tembusannya disampaikan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

(7) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
(2) Dosen tetap merupakan dosen yang berstatus pegawai negeri sipil yang bekerja penuh waktu sebagai tenaga pendidik tetap pada UNSYIAH.
(3) Dosen tidak tetap merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada UNSYIAH.
(4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memiliki kualifikasi dan kompetensi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Jenjang jabatan akademik Dosen sebagai berikut:
a. asisten ahli;
b. lektor;
c. lektor kepala; dan
d. profesor.
(2) Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib menyampaikan orasi ilmiah pada acara pengukuhan dalam rapat Senat terbuka.
(3) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Jabatan akademik Dosen sebagai profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d digunakan selama yang bersangkutan aktif sebagai Dosen di perguruan tinggi.
(2) Profesor yang sudah pensiun dapat diangkat menjadi profesor di UNSYIAH sebagai penghargaan istimewa dengan sebutan profesor emeritus.
(3) Syarat pengangkatan dan tanggung jawab profesor emeritus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga administrasi, tenaga fungsional umum, pranata laboratorium pendidikan, pustakawan, teknisi, pengembang teknologi, dan Tenaga Kependidikan lainnya.
(2) Tenaga Kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik, pendidikan, keterampilan, dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Dosen dan Tenaga Kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi dan kinerja.
(2) Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Atasan langsung secara berjenjang melakukan pembinaan terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin, tata tertib dan kode etik akademik mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan pegawai negeri sipil dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dosen non pegawai negeri sipil dan Tenaga Kependidikan non pegawai negeri sipil diatur lebih lanjut diatur dengan peraturan Rektor.

(1) Penerimaan Mahasiswa baru diselenggarakan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru dan penelusuran minat, bakat dan/atau kemampuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNSYIAH apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaaan Mahasiswa UNSYIAH diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Mahasiswa UNSYIAH berkewajiban untuk:
a. menjunjung tinggi tata tertib dan kode etik akademik UNSYIAH;
b. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan;
c. ikut serta memelihara kebersihan, ketertiban, dan keamanan;
d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni;
e. menjaga kewibawaan dan nama baik UNSYIAH;

f. menjunjung tinggi norma agama, moral, kebudayaan nasional dan daerah, dan nilai-nilai lainnya yang berlaku dalam masyarakat; dan
g. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban Mahasiswa dan sanksi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Mahasiswa UNSYIAH berhak untuk:
a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk belajar dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan UNSYIAH;
b. memperoleh pendidikan, pembelajaran, dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
c. mendapatkan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana dan fasilitas lain yang tersedia pada UNSYIAH untuk mendukung proses akademik termasuk layanan khusus bagi Mahasiswa disabilitas;
d. mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. mendapatkan konsultasi dari penasehat akademik dan Dosen pembimbing dalam penyelesaian studi;
f. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi dan hasil belajar;
g. memperoleh beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;

h. memanfaatkan sumber daya UNSYIAH melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan mahasiwa dalam bermasyarakat;
i. pindah ke program studi lain dalam lingkungan UNSYIAH atau perguruan tinggi lain sesuai persyaratan dan tata cara yang ditentukan;
dan/atau
j. memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Peningkatkan penalaran, bakat, minat, kegemaran, dan kesejahteraan dalam kehidupan kemahasiswaan, dilakukan dengan membentuk organisasi kemahasiswaan.
(2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Alumni UNSYIAH merupakan seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan di UNSYIAH.
(2) Alumni UNSYIAH dapat membentuk organisasi alumni yang ditujukan untuk membina hubungan alumni dengan almamater, serta menunjang pencapaian tujuan UNSYIAH.
(3) Organisasi alumni UNSYIAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Ikatan Alumni UNSYIAH.

(4) Organisasi, keanggotaan, dan pendanaan Ikatan Alumni UNSYIAH diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ikatan alumni UNSYIAH.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alumni UNSYIAH diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Sarana dan prasarana UNSYIAH meliputi semua fasilitas dan penunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
(2) Sarana dan prasarana yang dikuasai UNSYIAH merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor.
(3) Sarana dan prasarana yang dimiliki UNSYIAH didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan bisnis institusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Sarana dan prasarana yang dimiliki UNSYIAH harus memperhatikan kebutuhan semua pihak secara inklusif.
(5) Pemanfaatan lahan milik UNSYIAH harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan akademik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan konservasi alam.
(6) Bangunan di lingkungan UNSYIAH harus memenuhi persyaratan ramah lingkungan, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana UNSYIAH diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Sistem perencanaan penganggaran UNSYIAH disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja UNSYIAH, diusulkan oleh Rektor kepada Menteri, untuk disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(3) Rektor menyusun usulan satuan biaya masukan (SBM) khusus dari dana yang bersumber dari masyarakat dan mengusulkan kepada Menteri untuk disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(4) Pengelolaan keuangan UNSYIAH dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, dan akuntabel.
(5) UNSYIAH menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran UNSYIAH diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan disampaikan kepada Menteri.

(1) UNSYIAH dapat menjalin kerja sama akademik dan non- akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk mewujudkan visi dan misi UNSYIAH.

(2) Kerja sama di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. penjaminan mutu internal;
c. program kembaran;
d. gelar bersama;
e. gelar ganda;
f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
g. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
h. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
j. pengembangan pusat kajian INDONESIA dan budaya lokal;
k. penerbitan berkala ilmiah;
l. pemagangan;
m. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
n. hal lain yang dianggap perlu.
(3) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendayagunaan aset;
b. penggalangan dana;
c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
d. bentuk lain yang dianggap perlu.
(4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan kegiatan yang dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan.
(5) Kerja sama dapat diprakarsai oleh Sivitas Akademika, lembaga, dan unit di lingkungan UNSYIAH serta dari pihak lain.
(6) Rencana kerja sama dapat diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan UNSYIAH harus mendapat izin Rektor.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama diatur dengan peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) UNSYIAH menerapkan sistem penjaminan mutu internal secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelengaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
(2) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.
(3) Sistem penjaminan mutu internal mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat beserta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi.
(4) Penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh lembaga pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
(2) Akreditasi dilakukan melalui kegiatan evaluasi data dan informasi perguruan tinggi dan/atau Program Studi, visitasi, dan penetapan status dan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan/atau Program Studi.

(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan secara periodik terhadap semua kegiatan penyelenggaraan program pendidikan meliputi Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi.
(4) Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh lembaga pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai memfasilitasi pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

(1) Bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan UNSYIAH sebagai berikut:
a. peraturan perundang-undangan;
b. Peraturan Senat; dan
c. Peraturan Rektor.
(2) Tata cara penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) UNSYIAH memperoleh dana untuk pembiayaan kegiatan dari sumber:
a. pemerintah;
b. masyarakat;
c. kerja sama;

d. hasil penjualan produk;
e. pihak luar negeri; dan
f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
a. biaya pendidikan;
b. biaya seleksi ujian masuk UNSYIAH;
c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi UNSYIAH;
d. hasil penjualan produk UNSYIAH;
e. hasil pemanfaatan sumber daya milik UNSYIAH;
f. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah, atau lembaga non-pemerintah yang tidak mengikat; atau
g. penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Peningkatan penerimaan dana dari masyarakat dilakukan dengan prinsip nirlaba.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Kekayaan yang dikelola UNSYIAH meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual merupakan milik negara.
(2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan UNSYIAH.
(3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
(4) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

(1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan/atau pengembangan UNSYIAH.
(2) Usul perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan dan diajukan oleh Rektor.
(3) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ UNSYIAH.
(4) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. 8 (delapan) orang wakil organ Senat yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan 1 (satu) orang wakil dari setiap komisi;
b. 24 (dua puluh empat) orang wakil organ Rektor yang terdiri atas Rektor, wakil Rektor, dekan, kepala biro, dan ketua lembaga;
c. 2 (dua) orang wakil organ Satuan Pengawas Internal yang terdiri atas ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal; dan
d. 1 (satu) orang wakil organ Dewan Penyantun.
(5) Pengambilan keputusan perubahan Statuta UNSYIAH didasarkan pada musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
(6) Keputusan perubahan Statuta yang telah disetujui dalam permusyawaratan atau pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

(1) Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non- akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Statuta Universitas Syiah Kuala yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2016 MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, ttd MOHAMAD NASIR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA