Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air termasuk air tanah, serta pengendalian daya rusak air termasuk air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b1. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem termasuk pencetakan sawah pada daerah irigasi kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 2. Di antara huruf f dan huruf g Pasal 82 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f1 sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara; b. pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; c. pengelolaan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal; d. pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan; e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal; f. pelaksanaan pembinaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi; f1. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyidik pegawai negeri sipil bidang sumber daya air; g. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal. 3. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Direktorat Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, pengembangan jaringan irigasi dan pengelolaan jaringan irigasi sebagai satu kesatuan sistem termasuk pencetakan sawah pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, serta persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa. 4. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Direktorat Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria irigasi dan rawa serta pencetakan sawah pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat; b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada irigasi dan rawa serta pencetakan sawah pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat; c. penyusunan perencanaan irigasi dan rawa serta pencetakan sawah pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat; d. pembinaan satu kesatuan pengelolaan sistem irigasi atau rawa serta pencetakan sawah pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi dan rawa serta pencetakan sawah pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat; f. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembinaan dan bantuan teknik dalam pengelolaan irigasi dan rawa pada wilayah administratif daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat. 5. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Perencanaan Teknis lrigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan rancangan studi kelayakan kegiatan pada irigasi dan rawa serta pencetakan sawah pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bantuan teknik pengelolaan irigasi dan rawa pada wilayah administratif daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penyusunan laporan kinerja Direktorat. 6. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi irigasi dan rawa, dan pencetakan sawah pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. 7. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi irigasi dan rawa, serta pencetakan sawah pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. 8. Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi irigasi dan rawa, serta pencetakan sawah pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua. 9. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Direktorat Bendungan dan Danau mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, dan situ, serta konservasi fisik sumber daya air. 10. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Direktorat Bendungan dan Danau menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bendungan, danau, dan situ, serta konservasi fisik sumber daya air; b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada bendungan, danau, dan situ, serta konservasi fisik sumber daya air; c. penyusunan perencanaan bendungan, danau, dan situ, serta konservasi fisik sumber daya air; d. pembinaan pengelolaan bendungan, danau, dan situ, serta konservasi fisik sumber daya air; e. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendungan, danau, dan situ, serta konservasi fisik sumber daya air; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat. 11. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Perencanaan Teknis Bendungan dan Danau mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan rancangan studi kelayakan kegiatan pada bendungan, danau, dan situ, konservasi fisik sumber daya air, serta penyusunan laporan kinerja Direktorat. 12. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan, danau, dan situ, serta konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. 13. Ketentuan Pasal 133 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan, danau, dan situ, serta konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. 14. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi bendungan, danau, dan situ, serta konservasi fisik sumber daya air di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua. 15. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Direktorat Air Tanah dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan air tanah, air baku, dan embung serta sarana dan prasarana konservasi air tanah, air baku, dan embung. 16. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal 139 diubah, sehingga Pasal 139 berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Direktorat Air Tanah dan Air Baku menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria air tanah, air baku, dan embung, serta sarana dan prasarana konservasi air tanah, air baku, dan embung; b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada air tanah, air baku, dan embung, serta pada sarana dan prasarana konservasi air tanah, air baku, dan embung; c. penyusunan perencanaan air tanah, air baku, dan embung, serta sarana dan prasarana konservasi air tanah, air baku, dan embung; d. pembinaan pengelolaan air tanah, air baku, dan embung, serta sarana dan prasarana konservasi air tanah, air baku, dan embung; e. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah, air baku, dan embung, serta pada sarana dan prasarana konservasi air tanah, air baku, dan embung; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat. 17. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Perencanaan Teknis Air Tanah dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, dan rancangan studi kelayakan kegiatan pada air tanah, air baku, dan embung, serta pada sarana dan prasarana konservasi air tanah, air baku, dan embung, serta penyusunan laporan kinerja Direktorat. 18. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah, air baku, dan embung, serta pada sarana dan prasarana konservasi air tanah, air baku, dan embung di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. 19. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah, air baku, dan embung, serta pada sarana dan prasarana konservasi air tanah, air baku, dan embung di wilayah Pulau Jawa, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. 20. Ketentuan Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan konstruksi, penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi, pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pelaksanaan pembinaan evaluasi teknik, pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelolaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan dan hasil audit pelaksanaan kegiatan konstruksi air tanah, air baku, dan embung, serta pada sarana dan prasarana konservasi air tanah, air baku, dan embung di wilayah Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua. 21. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelembagaan, operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan rawa, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku; b. pelaksanaan proses perizinan dan persetujuan pengalihan alur sungai, perizinan dan persetujuan penggunaan sumber daya air, penerapan perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, pendayagunaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang sumber daya air, serta validasi teknis hasil kajian penetapan garis sempadan di lingkungan sumber daya air; c. pelaksanaan kebijakan di bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan rawa, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan rawa, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku serta pembinaan unit pengelola bendungan, unit pengelola irigasi, dan unit pengelola prasarana pengendali banjir; e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan perencanaan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, serta pembinaan kelembagaan, perizinan dan persetujuan pengalihan alur sungai, perizinan dan persetujuan penggunaan sumber daya air, penerapan perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air, pendayagunaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang sumber daya air serta validasi teknis hasil kajian penetapan garis sempadan di lingkungan sumber daya air; f. pembinaan pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan air tahunan prediktif, penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan verifikasi alokasi air, pengelolaan peralatan, dan fasilitasi pendukung kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air serta penyiapan fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan sumber daya air; g. pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pelaksanaan operasi dan pemeliharaan; h. pembinaan teknis pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha; i. pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penanganan bencana dan penyusunan informasi penanggulangan bencana; dan j. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat. 22. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan terdiri atas: a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Operasi dan Pemeliharaan; b. Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai; c. Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau; d. Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah, Air Baku, Irigasi dan Rawa; e. Subdirektorat Kelembagaan dan Perizinan; dan f. Subbagian Tata Usaha. 23. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Subdirektorat Perencanaan Teknis Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran di bidang operasi dan pemeliharaan, penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria penyusunan rencana penyediaan air prediktif dan pelaksanaan verifikasi alokasi air, pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana, pengelolaan peralatan, penyiapan perumusan kebijakan manajemen aset operasi dan pemeliharaan, perencanaan pembiayaan penanggulangan bencana serta fasilitasi dan koordinasi pemantauan posko bencana, penyusunan laporan kinerja Direktorat dan pengelolaan data kinerja operasi dan pemeliharaan. 24. Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Susunan organisasi Subdirektorat Perencanaan Teknis Operasi dan Pemeliharaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 25. Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, pembinaan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana, penyusunan informasi penanggulangan bencana, pelaksanaan pembinaan unit pengelola prasarana pengendali banjir, fasilitasi pelaksanaan padat karya operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, serta melaksanakan verifikasi teknis hasil kajian penetapan garis sempadan sungai. 26. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Susunan organisasi Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 27. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan bendungan, danau dan situ, pembinaan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana, penyusunan informasi penanggulangan bencana, pelaksanaan pembinaan unit pengelola bendungan, fasilitasi pelaksanaan padat karya operasi dan pemeliharaan bendungan, danau dan situ, serta melaksanakan verifikasi teknis hasil kajian penetapan garis sempadan danau, garis sempadan situ, dan garis sempadan waduk. 28. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Susunan organisasi Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Bendungan dan Danau terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 29. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah, Air Baku, Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan air tanah, air baku, embung, irigasi dan rawa, pembinaan pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan bencana, audit kondisi sarana dan prasarana sumber daya air yang rusak akibat bencana, penyusunan informasi penanggulangan bencana, pelaksanaan pembinaan unit pengelola irigasi, fasilitasi percepatan peningkatan tata guna air irigasi, fasilitasi pelaksanaan padat karya operasi dan pemeliharaan air tanah, air baku, embung, irigasi dan rawa, serta melaksanakan verifikasi teknis hasil kajian penetapan garis sempadan jaringan irigasi, garis sempadan embung, garis sempadan mata air, dan garis sempadan rawa. 30. Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Susunan organisasi Subdirektorat Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah, Air Baku, Irigasi dan Rawa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 31. Di antara Pasal 160 dan Pasal 161 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 160A dan Pasal 160B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Kelembagaan dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pelaksanaan pembinaan, dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kinerja lembaga pengelola sumber daya air termasuk peran serta masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan institusi bidang pengembangan sumber daya air, pembinaan lembaga koordinasi bidang pengelolaan sumber daya air pada wilayah administratif daerah, pada wilayah sungai, kelembagaan irigasi dan badan usaha termasuk Badan Usaha Milik Negara bidang pengelolaan sumber daya air, penyiapan dan penyusunan perizinan dan persetujuan pengalihan alur sungai, perizinan dan persetujuan penggunaan sumber daya air, melaksanakan identifikasi kebutuhan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air, pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air, bimbingan teknis, pendayagunaan Penyidik Pengawai Negeri Sipil bidang sumber daya air, serta pembinaan teknis, pelaksanaan verifikasi, pemantauan dan evaluasi penerapan perhitungan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

Subdirektorat Kelembagaan dan Perizinan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 32. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan teknis pengembangan keahlian dan profesi dan jabatan fungsional bidang sumber daya air, keamanan bangunan air, layanan teknik, dan pelaksanaan analisa data dan pengembangan sistem informasi sumber daya air. 33. Di antara huruf b dan huruf c Pasal 163 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1 sehingga Pasal 163 berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan teknik sumber daya air; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan teknik sumber daya air; b1. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis yang menjalankan tugas di bidang advis teknis; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan teknik dan non teknik bidang sumber daya air; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknik sumber daya air; e. pelaksanaan pengkajian, perekayasaan, dan penerapan teknologi konstruksi bidang sumber daya air; f. pelaksanaan diseminasi dan kerja sama pembinaan teknik sumber daya air; g. pelaksanaan pengujian, sertifikasi, inspeksi, kalibrasi, dan advis teknis, serta saran teknis pengalihan alur sungai; h. pelaksanaan penjaminan keamanan bangunan air; i. pengelolaan data dan sistem informasi sumber daya air; j. pembinaan jabatan fungsional bidang sumber daya air; k. pelaksanaan fasilitasi pengembangan profesi bidang sumber daya air; dan l. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat. 34. Ketentuan Pasal 167 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Keamanan Bangunan Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknik dan supervisi di bidang pengembangan sistem manajemen dan teknologi keselamatan bangunan air, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan sumber daya air, pelaksanaan pengujian mutu bahan, penilaian kualitas konstruksi, inspeksi, dan advis teknis pada perencanaan teknis maupun pelaksanaan konstruksi, serta penyiapan rekomendasi teknis untuk mitigasi bencana alam dan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis yang menjalankan tugas di bidang advis teknis. 35. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam