Langsung ke konten

Peraturan Menteri Nomor 157-m-ind-per-11-2009 Tahun 2009 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 45/M-IND/PER/5/2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) KAKAO BUBUK SECARA WAJIB

PERMENPERIN No. 157-m-ind-per-11-2009 Tahun 2009 berlaku

Pasal 3

(1) Perusahaan yang memproduksi atau mengimpor Kakao Bubuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib: a. menerapkan SNI dan memiliki SPPT-SNI Kakao Bubuk sesuai dengan ketentuan SNI Kakao Bubuk; dan b. membubuhkan tanda SNI Kakao Bubuk pada setiap kemasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap Kakao Bubuk dalam bentuk curah dilakukan dengan melampirkan dokumen SPPT-SNI. (3) Setiap importasi Kakao Bubuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri. 2. Menambahkan ketentuan baru antara Pasal 3 dan Pasal 4 menjadi Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 3 A (1) Perusahaan yang melakukan pemesanan dan pengemasan ulang Kakao Bubuk wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : a. Kakao Bubuk wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. Produsen dan pemesan Kakao Bubuk bertanggung jawab atas kualitas produk yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian; dan c. Produsen dan pemesan Kakao Bubuk wajib mencantumkan nama dan alamat perusahaannya. (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan: a. tanggung jawab Produsen Kakao Bubuk selama dalam masa produksi; b. tanggung jawab Pemesan Kakao Bubuk untuk pemasaran atau peredarannya. 3. Mengubah ketentuan Pasal 12 menjadi sebagai berikut :

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 2010. #### Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2009 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMAD S. HIDAYAT Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR