Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2010 tentang POLA KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

PERMENPERA No. 6 Tahun 2010 berlaku

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan
1. Kode klasifikasi adalah kode yang dipergunakan untuk menentukan
pengelompokan arsip dalam penyimpanannya, sehingga akan memudahkan
penempatan serta penemuan kembali.
2. Pola klasifikasi adalah sistem pengelompokkan arsip berdasarkan
permasalahan/subjek dari seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh unit
kerja dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
3. Fungsi fasilitatif adalah fungsi kegiatan yang menghasilkan produk
administrasi atau penunjang.
4. Fungsi substantif adalah fungsi kegiatan pelaksanaan tugas pokok
Kementerian.
5. Kode identifikasi otoritas adalah kode singkatan nama jabatan yang
memiliki wewenang untuk penandatanganan naskah dinas.
KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 2

(1) Klasifikasi arsip Kementerian Perumahan Rakyat ditetapkan berdasarkan
fungsi dan kegiatan unit kerja pada Kementerian Perumahan Rakyat yang
terdiri atas subjek/masalah pokok; sub subjek/sub masalah dan sub-sub
subjek/sub-sub masalah.
(2) Klasifikasi arsip Kementerian Perumahan Rakyat terdiri dari klasifikasi
fasilitatif dan klasifikasi substantif.

Pasal 3

(1) Klasifikasi arsip fasilitatif meliputi masalah/subjek yang berkaitan dengan
kegiatan penunjang tugas pokok Kementerian Perumahan Rakyat
ditetapkan sebagai berikut
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
HK
KU
OR
KP
UM
PL
HM
KS
PR
PW
Hukum
Keuangan
Organisasi dan Tata Laksana
Kepegawaian
Umum
Perlengkapan
Hubungan Masyarakat
Kerjasama
Perencanaan
Pengawasan
(2) Klasifikasi arsip substantif meliputi masalah/subjek yang berkaitan dengan
kegiatan tugas pokok Kementerian Perumahan Rakyat ditetapkan sebagai
berikut
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
1.
2.
3.
4.
PB
PK
RS
RF
Pembiayaan
Pengembangan Kawasan
Perumahan Swadaya
Perumahan Formal
(3) Pola klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3
terlampir dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan
dengan Peraturan Menteri ini.
KODE IDENTIFIKASI OTORITAS

Pasal 4

(1) Kode Identifikasi Otoritas Kementerian Perumahan Rakyat merupakan
Kode Jabatan/Unit Kerja sebagai pemrakarsa atau pengolah naskah
dipergunakan untuk penomoran naskah dinas disamping Kode Klasifikasi
Arsip.
(2) Kode Identifikasi Otoritas Kementerian Perumahan Rakyat, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terlampir dalam Lampiran 2 yang merupakan
bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Mei 2010
MENTERI
NEGARA
PERUMAHAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juli 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATIALIS AKBAR
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
LAMPIRAN 1
PERATURAN MENTERI NEGARA
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 06 TAHUN 2010

POLA KLASIFIKASI ARSIP
A. UMUM
1. Pengertian
Pola Klasifikasi adalah pengelompokan dokumen (arsip) menurut
permasalahan dari seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh instansi
(unit kerja) dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Pengelompokan dimaksud dilakukan secara sistematis dan logis serta
berjenjang dengan diberi tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai
kode.
2. Pengelompokan Fungsi
Secara garis besar tugas pokok dan fungsi Kementerian Perumahan
Rakyat dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu
a. Fungsi yang bersifat “Fasilitatif” yaitu merupakan kegiatan yang
menghasilkan produk administrasi atau penunjang. Fungsi tersebut
dilakukan oleh Sekretariat Kementerian, Inspektorat, Ketatausahaan
Deputi, Ketatausahaan Asisten Deputi, Ketatausahaan Pusat dan
Inspektorat dan Satuan/Unit Kerja sebagai unsur pembantu pimpinan
pada semua unit kerja. Sebagai contoh : ketatausahaan, perencanaan,
kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.
b. Fungsi yang bersifat “Subtantif” yaitu merupakan kegiatan
pelaksanaan tugas pokok Kementerian Perumahan Rakyat. Fungsi
tersebut dilaksanakan oleh para Deputi, dan unit kerja sebagai unsur
pelaksana khusus dari semua tingkat eselon unit kerja. Sebagai
contoh: Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Pengembangan
Kawasan, Deputi Bidang Perumahan Swadaya, Deputi Bidang
Perumahan Formal, Pusat Pengembangan Perumahan dan Pusat
Pembiayaan Perumahan.
3. Pengelompokan Masalah
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari suatu unit kerja, akan
terdapat sejumlah proses kegiatan. Dalam proses ini akan dijumpai
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
berbagai macam masalah/subjek yang dapat dikelompokkan ke dalam
Masalah Pokok (masalah utama).
Masing-masing masalah pokok baik fasilitatif maupun substantif
mempunyai sejumlah sub masalah/subjek setingkat yang lebih kecil.
Masing-masing sub masalah dapat dibagi lagi ke dalam sub-sub
masalah/subjek.
Contoh 1 sebagai berikut
Fungsi
Fasilitatif
Pokok Masalah
Umum
Sub Masalah
Keprotokolan
Sub-sub Masalah
Upacara
4. Kode Klasifikasi
Setelah diadakan pengelompokan permasalahan dalam Pola Klasifikas
Arsip, maka untuk mengenali kelompok masalah dari tingkat masalah
pokok sampai dengan sub-sub masalah, perlu diberi kode berupa simbol
atau kode.
Sistem simbol yang dipakai disini berupa kode yang terdiri dari huruf
dan angka (alfa numeric) dan terdiri dari paling banyak 6 (enam) digit.
Dua digit pertama berupa huruf besar (kapital) dari pokok masalah, dua
digit berikutnya berupa angka yang merupakan sub masalah dan dua
digit berikutnya merupakan sub-sub masalah.
Contoh 2 sebagai berikut
Pokok masalah
HUKUM
Kode : HK
Sub masalah
Produk hukum internal
Kode : 01
Sub-sub masalah
Peraturan menteri
Kode : 0106
B. PETUNJUK PENGGUNAAN
1. Kode Klasifikasi
Sebagai konsekuensi dari Pola Klasifikasi, penyimpanan dokumen
disesuaikan dengan permasalahan atau bidang masalah. Untuk itulah
pencantuman kode klasifikasi digunakan, maka dalam sistem ini nomor
urut pada dasarnya bukan acuan utama, karena nomor tersebut sulit
untuk diingat kembali pada setiap permasalahannya.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
Dalam pemberkasan surat-surat masuk dan keluar tidak dipisahkan dan
apabila saling berkaitan permasalahannya perlu disatukan, maka
dengan demikian urutan permasalahan menjadi lengkap dan surat-surat
yang berkaitan dapat disatukan menjadi satu berkas.
2. Pemberian Kode
Perlu diingat bahwa pola Klasifikasi ini disusun berdasarkan fungsi
dan proses kegiatan. Pola tersebut meliputi unsur penunjang dan unsur
tugas pokok dari organisasi/instansi dalam lingkungan Kementerian
Perumahan Rakyat.
Memberi kode, berarti menentukan tempat dalam berkas, seperti pada
contoh 2 naskah dengan kode HK.0106. Subjeknya ialah Hukum dan
Sub Subjeknya Produk Hukum Internal ( HK.01), dan Sub-Sub
Subjeknya adalah Peraturan Menteri (HK 0106) ini berarti bahwa arsip
tersebut dimasukkan dalam folder HK 0106.
3. Kecermatan dan Keterampilan Bekerja.
Untuk memberikan Kode Klasifikasi pada suatu naskah, kita harus
benar-benar mengetahui isi naskah, yaitu makna dari naskah itu,
maksud yang terkandung dalam naskah itu tidak hanya cukup dibaca
perihalnya saja yang kadang-kadang tidak jelas, sebagai contoh perihal
"Mohon Bantuan" pada sebuah surat masuk. Dan perihal ini pada surat
jawaban kita, sebaiknya tidak dirubah menurut penafsiran sendiri.
Setelah ditemukan Pokok Masalah, Sub Masalah, dan Sub-Sub
Masalah, sub masalah kita cari kodenya dalam Pola Klasifikasi, sesuai
dengan kelompoknya, Fasilitatif atau Substantif. Sedang pencarian
kode angka dalam bidang yang bersangkutan sesuai dengan Pokok
Masalah yang logis mencakup Subyek yang dimaksud dalam hubungan
sistematikanya.
Paling sedikit kita mengenal masalahnya untuk dapat rnenentukan sub
masalahnya yang paling sesuai guna menampung isi naskah dimaksud.
Bagi yang belum menguasai penggunaan, dapat mencari Kode
Klasifikasi pada Daftar Pola Klasifikasi.
Penentuan Kode Klasifikasi hendaknya tepat, tetap dan sesuai dengan
permasalahan yang utama, seperti contoh
a. Bagi arsip sumpah/janji apapun diberi kode KP.0103 dan bukan
pada suatu ketika diberi kode KP.0303 ( perpindahan/promosi)
karena dianggap ada hubungannya dengan jabatan.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
b. Pada undangan menghadiri upacara serah terima jabatan, yang
menjadi masalah utama ialah upacara, maka kodenya adalah
UM.0203 bukan KP.0104 (serah terima jabatan).
Keberhasilan pemberian Kode Klasifikasi, diperlukan kecermatan
dan keterampilan kerja dalam menafsirkan masalah-masalah yang
utama dalam klasifikasi tersebut.
Dengan demikian akan terhindar dari kesimpangsiuran pemberkasan
dokumen. Karena kesalahan pada pemberian kode, berarti salah pula
pada penempatan arsip untuk penemuan kembali arsip.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
C. KLASIFIKASI ARSIP FASILITATIF
HK HUKUM
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan Peraturan, Perundangan
Pidana, Perdata, Perizinan, Bantuan Hukum, Hak, Kewajiban, Wewenang
dan Tanggung jawab, Peradilan Tata Usaha Negara dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat.
06 Produk Hukum Internal
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan produk
hukum mulai konsep sampai selesai antara lain Peraturan
Perundangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan,
Instruksi, Surat Perintah dalam rangka mendukung kelancaran tugas
dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat.
01 01
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan di bidang Perumahan
Rakyat, termasuk rancangannya.
01 02
Peraturan Pemerintah
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan
di bidang Perumahan Rakyat.
01 03
Peraturan Presiden

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan,
termasuk rancangannya di bidang Perumahan Rakyat.
01 04
Keputusan Presiden

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan di
bidang Perumahan Rakyat.
01 05
Instruksi Presiden

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan di
bidang Perumahan Rakyat.
01 06
Peraturan Menteri

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan
Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Perumahan
Rakyat, termasuk rancangannya.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
01 07
Keputusan Menteri
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan
Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat, termasuk
rancangannya.
01 08
Instruksi Menteri
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan
Instruksi Menteri Negara Perumahan Rakyat.
01 09
Prosedur Tetap Menteri
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan
Prosedur Tetap Menteri Negara Perumahan Rakyat.
01 10
Surat Edaran Menteri
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan
Surat Edaran Menteri Negara Perumahan Rakyat.
01 11
Prosedur Tetap Pejabat Eselon I
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan
Prosedur Tetap Sekretaris Kementerian dan Deputi.
01 12
Surat Edaran Pejabat Eselon I
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan
Surat Edaran Pejabat Eselon I.
01 13
Keputusan Pejabat Eselon I

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan keputusan
Sekretaris Kementerian dan para Deputi.
01 14
Keputusan Pejabat Eselon II

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan
Keputusan pejabat Eselon II tertentu yang diberi kewenangan
oleh Menteri.
01 15
Surat Edaran Pejabat Eselon II

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pemrosesan
Surat Edaran Pejabat Eselon II.
06 Produk Hukum Eksternal
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan Perjanjian Antar
Lembaga, Keputusan Bersama, Perjanjian/MoU dan lain-lain.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
02 01
Peraturan

Meliputi naskah-naskah, konsep, rancangan produk hukum
Peraturan Menteri di luar Kementerian Perumahan Rakyat.
02 02
Keputusan Bersama

Meliputi naskah-naskah konsep, rancangan dan Keputusan
Menteri
Negara
Perumahan
Rakyat
bersama
Menteri/Pimpinan LPND/Lembaga /Instansi lainnya di
bidang Perumahan Rakyat.
02 03
Keputusan
Meliputi naskah-naskah konsep, rancangan dan Keputusan
Menteri/Pimpinan LPND/Lembaga/Instansi lainnya di luar
Kementerian Perumahan Rakyat.
02 04
Perjanjian/MoU

Meliputi
naskah-naskah
konsep,
rancangan
dan
Perjanjian/MoU yang ditandatangani oleh Pejabat di
lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat dengan
Menteri/ Pimpinan LPND/Instansi/Organisasi lain di bidang
Perumahan Rakyat.
06 Perdata
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan kepentingan
individu di masyarakat.
03 01
Tempat Tinggal/Domisili
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan permohonan,
perizinan, pembangunan, kepemilikan yang dihuni oleh
masyarakat umum.
03 02
Perjanjian/Kontrak
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan perjanjian
kerja sama, sewa menyewa, jual beli, ruislag, force majeure,
hapusnya perikatan dan lain-lain.
03 03
Kebendaan/Harta Kekayaan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan hak milik, hak
jasa usaha, hak pakai, hak mendiami, waris dan wasiat.

www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
03 04
Perkawinan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pernikahan,
talak, rujuk, status pemeliharaan anak.
03 05
Telepon, Listrik dan Air

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan telepon, listrik
dan air, sehingga terjadi pemutusan telepon, pemadaman
listrik dan pemutusan sambungan air.
03 06
Hipotik

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan sengketa,
pinjam meminjam di bidang keuangan yang menyangkut
barang-barang tidak bergerak.
03 07
Pembuktian/Kadaluwarsa

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan administrasi
pembuktian, sudah lewat batas waktunya.
04 Pidana
Meliputi
naskah-naskah
yang
berkaitan
dengan
kejahatan,
pelanggaran, pidana khusus.
04 01
Kejahatan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyalahgunaan
wewenang yang merugikan kedinasan.
04 02
Pelanggaran

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan menyalahi
peraturan, ketentuan yang ada.
04 03
Pidana Khusus

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan korupsi,
penggelapan uang negara, menyalahgunakan kewenangan
karena jabatannya untuk keuntungan diri sendiri.
05 Bantuan Hukum
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan bantuan hukum
mengenai masalah tanah, masalah ganti rugi, masalah pidana/perdata.
05 01
Masalah Tanah

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan sengketa;
pembebasan, sewa tanah, dan lain-lain.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
05 02
Masalah Ganti Rugi

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
tuntutan ganti rugi karena kehilangan, kerusakan, ingkar janji
dan lain-lain.
05 03
Masalah Pidana

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
kejahatan umum, kejahatan jabatan (pemalsuan, penggelapan,
pelanggaran, indisipliner dan lain-lain).
05 04
Masalah Perdata

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
kebendaan (harta kekayaan, perwalian, hak milik, hak guna
usaha, surat wasiat, dan lain-lain).
06 Peradilan Tata Usaha Negara
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan sengketa yang timbul
dalam bidang Tata Usaha Negara antara individu atau badan hukum
perdata, dengan badan hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara.
06 01
Sengketa Tata Usaha Negara

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penerbitan
Surat
Kuasa
Khusus,
sanggahan,
somasi,
gugatan,
pemanggilan oleh instansi penegak hukum di lingkungan
Kementerian Perumahan Rakyat.
06 02
Sengketa Kepegawaian

Meliputi
naskah-naskah
yang
berkaitan
dengan
pemberhentian PNS tidak dengan hormat, pencopotan
jabatan, penundaan kenaikan pangkat, ahli waris keluarga.
06 03
Sengketa Tanah

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pembatalan
sertifikat tanah, girik, termasuk akta jual beli tanah untuk
kepentingan umum seperti Perumahan.
06 04
Sengketa Perumahan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan sengketa
Perumahan.

www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
KU KEUANGAN
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengusutan, Penyusunan
Rencana
Kerja
Anggaran,
Pelaksanaan
Anggaran
Pembangunan,
Pendapatan/Penerimaan, Pembukuan dan Verifikasi, Perbendaharaan
dalam rangka mendukung pelaksanaan Sekretariat Kementerian Perumahan
Rakyat.
01 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-KL)
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan anggaran
kegiatan, Rencana Anggaran Belanja (RAB), pengalokasian dana dan
sebagainya.
01 01
Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan petunjuk
pengusulan, penyusunan/penetapan rencana kerja anggaran,
penyampaian RAPBN, plafon anggaran, pedoman pengisian,
pedoman pengolahan, konsep RKA, persiapan pembahasan
surat pengesahan RKA.
01 02
Daftar Isian Proyek Anggaran (DIPA)

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pengusulan,
penyusunan, penetapan,dan pengesahan DIPA dan penerbitan
DIPA dan revisi DIPA.
01 03
Perubahan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan revisi
kegiatan pencairan dana
yang
dicadangkan
dan/atau
dibintang, Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), Rencana
Operasional Kegiatan (ROK) dan perubahan anggaran tetap.
02 Pelaksanaan Anggaran
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan belanja pegawai,
barang dan jasa, pemeliharaan, permintaan pembayaran, perintah
membayar, pertanggungjawaban.
02 01
Belanja Pegawai

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan gaji,
tunjangan beras, honorarium/vakasi, uang lembur dan lain-
lain.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
02 02
Belanja Barang dan Jasa

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan keperluan
sehari-hari perkantoran, inventarisasi kantor, pembayaran
listrik, telepon, gas/air, pengadaan bahan/barang dan lain-lain.
02 03 Belanja Pemeliharaan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan
gedung
kantor,
rumah
dinas,
kendaraan
bermotor,
inventarisasi kantor, peralatan dan lain-lain.
02 04 SPP/SPMU

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan permintaan
pembayaran dan perintah membayar anggaran rutin dan
pembangunan, SPP beban tetap/sementara, SPMU gaji, bukti
setor, dan rekening Bank.
02 05 SPJ

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
pertanggungjawaban anggaran rutin dan pembangunan
termasuk PPN dan PMO (berikut revisinya).
02 06 Subsidi Perumahan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
realisasi bantuan pembiayaan Perumahan melalui KPR/KPRS
Bank Konvensional maupun Bank Syariah.
03 Pendapatan/Penerimaan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan Pajak, Restribusi
Jasa/sewa dan Penjualan.
03 01
Pajak

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pajak
penghasilan, pajak kekayaan, pajak penjualan dan lain-lain.
03 02
Restribusi

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pungutan,
sumbangan pihak ketiga.
03 03
Jasa/Sewa

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan sewa rumah,
sewa bangunan jasa sarana dan prasarana dan lain-lain.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
03 04
Penjualan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah hasil
penjualan/lelang kendaraan/rumah dan lain-lain.
04 Pembukuan dan Verifikasi
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan/
Penerimaan, Anggaran Pembangunan.
04 01
Anggaran Pendapatan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pembukuan
anggaran,
anggaran
pendapatan/penerimaan
termasuk
verifikasi/pemeriksanaan,
bukti
setor
(PPN/PPH),
pemeriksaan anggaran rutin oleh Inspektorat, atau unit
pengawasan fungsional lainnya.
04 02
Anggaran Pembangunan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pembukuan
anggaran pembangunan, verifikasi/pemeriksaan penggunaan
anggaran oleh Inspektorat, atau unit pengawasan fungsional
lainnya.
05 Perbendaharaan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan Kebendaharawanan;
Tuntutan Ganti Rugi, Keputusan Pembebanan Ganti Rugi dan
Pedoman Penyusunan Laporan Perbendaharaan.
05 01
Kebendaharawanan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan
pertimbangan dan pengangkatan bendaharawan sesuai dengan
persyaratan
untuk
menjadi
bendaharawan
anggaran
pembangunan,
gaji
dan
khusus
serta
pembinaan
bendaharawan sesuai dengan wawasan dan tanggung
jawabnya termasuk up-gradingnya.
05 02
Ganti Rugi

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan tuntutan ganti
rugi, penghapusan dan perhitungan bendaharawan atas
kerugian negara yang terjadi diluar kesalahan bendaharawan
anggaran pembangunan /gaji dan khusus, Keputusan
Pembebanan dan atau pembebasan ganti rugi.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
05 03
Pedoman Penyusunan Laporan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pedoman
penyusunan laporan sistem akuntansi instansi, LAKIP dan
lainnya.
06 Pengadaan Barang dan Jasa
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pelelangan umum dan
pelelangan khusus.
06 01
Pelelangan Umum
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan, penyusunan
data tender, pelaksanaan tender, evaluasi, pengumuman,
pengiklanan dan penunjukan.
06 02
Pelelangan Terbatas

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan,
penyusunan data tender, evaluasi, pengumuman, pengiklanan,
penunjukan.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
OR ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan data kelembagaan, sistem
dan prosedur, pembakuan kerja, organisasi non struktural.
01 Kelembagaan
01 01 Struktur Organisasi
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan
struktur organisasi/kelembagaan, bahan persiapan penyusunan
organisasi, dan unit kerja di bawahnya.
01 02 Tata Kerja dan uraian Tugas Pokok
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
penyusunan uraian tugas pokok setiap satuan kerja.
01 03 Klasifikasi Pekerjaan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
klasifikasi kepegawaian/pekerjaan, penelitian jabatan dan
analisa jabatan.
01 04 Pengembangan Organisasi
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian dan
penyempurnaan organisasi.
02 Sistem dan Prosedur
02 01 Metode dan Prosedur
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
penetapan tata cara, metode dan prosedur kerja.
02 02 Pedoman Pelaksanaan Kerja

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan
manual, pedoman dan atau petunjuk pelaksanaan kerja.
03 Organisasi Non Struktural

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi non
struktural.
03 01 KORPRI
03 02 Dharma Wanita
03 03 Koperasi
03 04 Partai Politik
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
KP KEPEGAWAIAN
Meliputi naskah-naskah yang dikelompokan pada masalah: Tata Usaha
Kepegawaian, Pengadaan Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai,
Pengembangan, Mutasi, Jabatan Fungsional, Kesejahteraan, Penilaian,
Pemberhentian dan Pensiun.
01 Tata Usaha Kepegawaian
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan NIP/KARPEG, Data
Perorangan, Sumpah/Janji, Serah Terima Jabatan, Keorganisasian,
Perizinan, Data Kuantitatif, Data Kualitatif, Laporan.
01 01
NIP/KARPEG
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan
NIP/Karpeg/Karis/Karsu.
01 02
Data Perorangan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar riwayat
hidup, ijazah/sertifikat karena mendapat pendidikan dari unit
kerjanya.
01 03
Sumpah/Janji
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan
sumpah, pengangkatan jabatan (struktural/fungsional).
01 04
Serah Terima Jabatan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan serah terima
jabatan, memori serah terima jabatan.
01 05
Perizinan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan izin mengajar
(membantu suatu kegiatan diklat), izin yang sifatnya tidak
mengganggu kedinasan sehari-hari, atau mengambil sebagian
waktu jam kerja (izin di luar kedinasan).
01 06
Data Kualitatif
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil survei,
karya tulis, rapat, lokakarya, pedoman/petunjuk masalah
kepegawaian.
01 07
Data Kuantitatif
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan statistik,
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
inventaris kepegawaian (daftar urut kepangkatan, dan lain-
lain).
01 09
Laporan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan
kepegawaian (berkala maupun insidentil).
02 Pengadaan Pegawai
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan, lamaran,
pengujian, calon, bantuan pegawai.
02 01 Perencanaan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan rencana
pengadaan pegawai, rencana mutasi dan rencana pembinaan,
formasi pegawai.
02 02 Lamaran
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pelamaran
pegawai, penolakan pegawai.
02 03 Pengujian/Tes penerimaan
(Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pengujian
pegawai baru, penerimaan pegawai dan perekrutan calon
pegawai.
02 04 Calon Pegawai
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan
calon pegawai, penentuan NIP, pengangkatan menjadi
Pegawai Negeri Sipil termasuk penundaan, pengujian
kesehatan dan penempatan calon pegawai.
02 05 Bantuan Pegawai
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pegawai yang
diperbantukan di dalam/di luar instansi.
03 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Meliputi
naskah-naskah
yang
berkaitan
dengan
perencanaan
pendidikan, perencanaan pelatihan, pembinaan pendidikan dan biaya
pendidikan.
03 01
Perencanaan Pendidikan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pendidikan
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
formal,
non
formal,
kursus,
penataran,
pencalonan,
pemanggilan peserta dan lain-lain.
03 02
Perencanaan Pelatihan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan
kebijaksanaan diklat, tenaga pengajar (edukasi), jenis
pendidikan, kurikulum dan silabus.
03 03
Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan
pendidikan, prajabatan, penjenjangan, pendidikan DN dan
LN, psychotes, ujian dinas, kerja praktek, diskusi pendidikan
dan lain-lain.
03 04
Biaya Pendidikan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan biaya
pendidikan di dalam negeri dan luar negeri.
04 Pengembangan
Meliputi naskah-naskah yang berhubungan dengan peningkatan
kemampuan pegawai, ujian dinas dan penghargaan.
04 01
Peningkatan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan persyaratan
jabatan, tugas belajar dalam/keluar negeri, penataran/kursus,
penjenjangan karier pegawai, mengikuti diklat dan lain-lain.
04 02
Ujian Dinas
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penataran
dalam rangka ujian dinas, pencalonan peserta ujian dinas dan
penyelenggaraan ujian dinas tingkat I, II, III termasuk
pemberian sertifikat.
04 03
Penghargaan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian
penghargaan atas masa kerja/pengabdian/pensiun, tewas
dalam tugas atau sebagai pegawai teladan.
05 Mutasi
Meliputi naskah-naskah yang berhubungan dengan kenaikan gaji,
kepangkatan, perpindahan/promosi, perbantuan/penugasan.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
05 01
Kenaikan Gaji
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan gaji
berkala, impasing, karena adanya perubahan gaji.
05 02
Kepangkatan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan kenaikan
pangkat sesuai dengan ruang gaji, kenaikan pangkat regular,
kenaikan
pangkat
karena
penyesuaian
ijazah/pilihan/pengabdian/istimewa.
05 03
Perpindahan/Promosi
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pemindahan
satu/berlainan lokasi unit kerja, atau promosi pengangkatan
dalam jabatan, pendayagunaan tenaga, pelimpahan atau
pengangkatan
sebagai
pimpinan
proyek/bendaharawan,
satuan tugas.
05 04
Perbantuan/Penugasan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan mempekerjakan
pegawai atau memperbantukan pegawai dari pusat ke
daerah/luar negeri/ perusahaan negara.
06 Jabatan Fungsional
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan semua jabatan
fungsional sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
06 01
Jabatan fungsional bidang Pengawasan (Auditor).
06 02
Jabatan fungsional bidang Perpustakaan (Pustakawan).
06 03
Jabatan fungsional bidang Kearsipan (Arsiparis).
06 04
Jabatan fungsional bidang Kepegawaian (Analis Kepegawaian).
06 05
Jabatan fungsional bidang lainnya.
07 Kesejahteraan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan cuti, kesehatan,
material/spiritual, taspen, Koperasi.
07 01
C u t i
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan cuti tahunan,
cuti hamil, cuti karena sakit, cuti karena alasan penting (naik
haji), cuti di luar tanggungan negara, cuti besar.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
07 02
Kesehatan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan ASKES,
Chek-up pejabat/pegawai, surat keterangan sakit, pembebasan
tugas karena alasan kesehatan (cacat karena tugas).
07 03
Material/Spiritual
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan kesejahteraan
pegawai, pakaian dinas, bantuan sosial (kelahiran, khitanan,
perkawinan, perawatan kesehatan, kematian), rekreasi,
keolahragaan, hiburan, perumahan pegawai.
07 04
Taspen
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pengurusan
taspen, Taperum, dan lain-lain.
08 Penilaian
Meliputi naskah-naskah yang berhubungan dengan absensi, konduite,
pengaduan/hukuman jabatan, screening.
08 01
Absensi
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar hadir
pegawai, teguran/peringatan.
08 02
Konduite
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penilaian
terhadap pegawai (DP3).
08 03
Pengaduan/Hukum Jabatan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan keluhan,
pengaduan, usulan/saran terhadap atasan, penundaan kenaikan
pangkat/jabatan/gaji,
pencabutan
fasilitas,
pemberhentian
sementara/skorsing, penurunan pangkat/jabatan.
09 Pemberhentian dan Pensiun
09 01
Pemberhentian
Meliputi
naskah-naskah
yang
berkaitan
dengan
pemberhentian pegawai negeri dengan hormat/tidak dengan
hormat/atas permintaan sendiri (uang tunggu), pemberhentian
karena perampingan organisasi pemerintah.

www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
09 02
Pensiun
Meliputi naskah-nakah yang berkaitan dengan pemutusan
hubungan kerja dengan hak pensiun karena mencapai usia
pensiun atas permintaan sendiri, janda/duda/anak yatim, tidak
cakap jasmani /rohani, karena meninggal dunia.
UM UMUM
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan kesekretariatan dan
ketatausahaan, keprotokolan, dan kerumahtanggaan.
01 Kesekretariatan & Ketatausahaan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan keorganisasian,
perizinan, data kualitatif/kuantitatif, laporan, tata persuratan, kearsipan
dan komunikasi.
01 01 Keorganisasian
Meliputi
naskah-naskah
yang
berkaitan
dengan
keorganisasian dibidang ketatausahaan, panitia rapat kerja,
panitia penyelenggara upacara, panitia hari-hari besar
Kemenpera, panitia peresmian/ peletakan batu pertama
Rusunawa/Rusunami dll.
01 02 Data Kualitatif/Kuantitatif
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
sambutan Menteri/Sekretaris Menteri/Deputi/Pejabat lain,
notulen rapat, hasil rapat, temu wicara dan lain-lain.
01 03 Laporan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan proses
penyiapan laporan (mencakup laporan berkala, laporan
insidentil
dan
laporan
lainnya)
tentang
pelaksanaan
tugas/pelaksanaan kegiatan.
01 04 Tata Persuratan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan Tata Naskah
Dinas (mencakup jenis surat, format naskah, kop, amplop,
map, stempel, alamat, kantor/pejabat, telepon, faks dan lain-
lain), dan pengelolaan dan pengendalian naskah dinas serta
Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Identifikasi Otoritas.

www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
01 05 Kearsipan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pedoman
kearsipan, (mencakup pengelolaan arsip aktif, arsip vital,
arsip inaktif dan penyusutan); pelaksanaan pengelolaan arsip;
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kearsipan, serta
penyusutan dan penyerahan arsip ke Lembaga Kearsipan.
01 06 Komunikasi
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan proses
komunikasi, yang dilakukan melalui telepon, teleks, internet,
radio dan lain-lain.
02 Keprotokolan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan kunjungan, upacara,
rapat, resepsi, bela sungkawa, ucapan terima kasih/ucapan selamat.
02 01 Kunjungan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan kunjungan
kenegaraan dari dalam maupun luar negeri, dari pemerintah
pusat,
mengenai
jemputan,
pengawalan,
penerimaan
kunjungan tamu rombongan/tour.
02 02 Upacara/Acara
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan upacara
kenegaraan, acara peresmian, pembukaan, penutupan suatu
kegiatan.
02 03 Rapat
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan undangan
(mencakup undangan rapat; serah terima jabatan; seminar;
lokakarya, raker, sidang dan lain-lain).
02 04 Resepsi
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan acara
keluarga Pejabat Negara dan Pejabat Instansi (pernikahan,
open house dan lain-lain).
02 05 Bela Sungkawa
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
tentang
kematian
pegawai/keluarga
pegawai
(misalnya
pemakaman, sumbangan dan lain-lain).
02 06
Ucapan terima kasih/ucapan selamat
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pengabdian
selama menjadi PNS yang akhirnya masuk masa pensiun,
pengangkatan menjadi pejabat atau promosi jabatan.
03 Rumah Tangga
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan Perjalanan Dinas,
Pemeliharaan, Angkutan, Klinik, Mess, Ketertiban dan Keamanan.
03 01
Perjalanan Dinas
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan perjalanan
dinas dalam dan luar negeri, termasuk perencanaan
perjalanan, pengurusan paspor, visa, fiskal dan lain-lain.
03 02
Pemeliharaan
Meliputi
naskah-naskah
yang
berkaitan
pemeliharaan
bangunan/ perumahan/perkantoran dan pertamanan serta
peralatan kantor termasuk instalasi listrik, telepon, jaringan
PAM, jaringan intranet.
03 03
Angkutan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan
kendaraan yang mencakup perbaikan, bensin, minyak
pelumas, alat-alat, pengurusan BPKB, STNK, Kir pemegang
kendaraan angkutan (antar jemput) pegawai, peminjaman
kendaraan dinas dan lain-lain.
03 04 Ketertiban dan Keamanan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan ketertiban dan
keamanan dalam lingkungan perkantoran, perumahan (rumah
Menteri, Pejabat), SATPAM, dan lain-lain.

www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
PL
PERLENGKAPAN
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan Analisa Kebutuhan;
Pemilikan/Perizinan, Pengadaan, Penghapusan, Inventarisasi.
01 Analisa Kebutuhan
01 01 Perencanaan Kebutuhan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan
kebutuhan, pengadaan barang, alat kantor, rumah tangga,
komunikasi dan lain-lain.
01 02 Penganggaran
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan
keperluan biaya akibat adanya rencana dan penetapan
kebutuhan akan barang, alat kantor, rumah tangga,
komunikasi dan lain-lain.
02 Pemilikan/Perizinan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pemilikan/perizinan
tanah, bangunan, peralatan.
02 01 Tanah
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
tentang surat-surat kepemilikan tanah, izin penggunaan,
pinjaman, izin pemetaan, pengukuran, pemindahan hak tanah
dan pembebasan tanah, hak guna usaha, hak pakai.
02 02 Bangunan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
tentang surat-surat kepemilikan bangunan, izin bangunan, izin
pemakaian,
pemutihan/status
golongan
rumah,
izin
menempati rumah dinas.
02 03 Peralatan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
tentang surat-surat pemilikan, dan izin pemakaian, alat
transportasi, alat/mesin kantor, pesawat telepon, generator,
pompa air, AC dan lain-lain.
03 Hibah dan Peminjaman

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan proses hibah dan
pinjam meminjam barang milik negara.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
03 01 Hibah
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penerimaan
bantuan (sumbangan dan penghibahan) dalam rangka
pengadaan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, alat
dan bahan, termasuk berita acara serah terima barang dari unit
kerja, barang bantuan dalam dan luar negeri.
03 02 Peminjaman
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan proses
permohonan, persetujuan dan penyerahan pinjam, berita acara
peminjaman dan berita acara penyerahan kembali baik untuk
barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
04 Inventarisasi
Meliputi naskah-naskah yang berkenaan dengan proses inventarisasi
barang milik negara.
04 01 Inventarisasi BMN (Barang Bergerak).

Meliputi naskah-naskah yang berkenaan dengan proses
inventarisasi barang bergerak milik negara.
04 02 Inventarisasi BMN (Barang Tidak Bergerak).

Meliputi naskah-naskah yang berkenaan dengan proses
inventarisasi barang tidak bergerak milik negara.
05 Penghapusan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penghapusan
barang inventaris melalui proses pengajuan daftar barang yang akan
dihapus, pembentukan panitia penghapusan barang, tim penelitian
barang, berita acara hasil penelitian segi teknis ekonomis,
pengeluaran, surat keputusan penghapusan yang terdiri atas :
05 01 Barang Tidak Bergerak
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
mengenai
penghapusan
tanah
(karena
bencana
alam,
penggusuran, penghibahan, pemindahan hak), penghapusan
dengan dihapus dari daftar inventaris, dibongkar, dijual/dilelang.
05 02 Barang Bergerak
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
penghapusan alat angkut (kendaraan) atau dijual/dilelang.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
05 03 Barang Hilang
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
penghapusan barang yang hilang dicuri, terbakar, digelapkan,
bencana alam dan lain-lain, penghapusan ini dikeluarkan dari
daftar inventaris.
HM HUBUNGAN MASYARAKAT
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan data kehumasan,
penerangan internal/eksternal, hubungan kelembagaan, publikasi, dan
pengaduan masyarakat.
01 Data Kehumasan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi, data
kualitatif, data kuantitatif, laporan.
01 01 Keorganisasian
Meliputi
naskah-naskah
yang
berkaitan
dengan
keorganisasian kehumasan, panitia pameran dan lain-lain.
01 02 Data Kualitatif
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil rapat
kehumasan dan pedoman/juklak kehumasan dan karya tulis
kehumasan.
01 03 Data Kuantitatif
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan data statistik
kehumasan dan hasil survei kehumasan dan lain-lain.
01 04 Laporan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan
berkala, dan insidentil kehumasan.
02 Penerangan Internal/Eksternal
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi, media
massa, pameran.
02 01 Sosialisasi
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan sosialisasi
kelembagaan, sosialisasi program, sosialisasi tata persuratan
/kearsipan,
pengumuman,
briefing,
alat
peraga
yang
digunakan dan lain-lain.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
02 02 Pers/Media Massa
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penerangan
(kliping berita, pers realease, pers tour, penataran wartawan,
tanggapan berita, wawancara/jumpa pers dan lain-lain).
02 03 Pameran
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pameran
pembangunan,
pameran
perumahan,
pameran
dalam
negeri/luar negeri, bazaar dan lain-lain.
03 Hubungan Kelembagaan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan kelembagaan
(MPR/DPR), antar lembaga, organisasi profesi.
03 01 MPR/DPR
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan informasi
antar
lembaga
MPR/DPR/BPK
dengan
Kementerian
Perumahan Rakyat, (rapat kerja, dengar pendapat, peninjauan
ke daerah).
03 02 Antar Lembaga/Non Lembaga
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
kehumasan antar lembaga/departemen dan non departemen
dengan Kementerian Perumahan Rakyat.
03 03 Organisasi dan Profesi
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
kerjasama dengan organisasi swasta/yayasan, LSM dan
organisasi profesi, badan usaha dengan Kementerian
Perumahan Rakyat.
04 Publikasi
Meliputi
naskah-naskah
yang
berkaitan
dengan
penerbitan,
dokumentasi.
04 01 Penerbitan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
kehumasan melalui penerbitan dalam lingkup Kementerian
Perumahan Rakyat.
04 02 Dokumsentasi
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
kehumasan, kepustakaan dan perpustakaan di lingkungan
Kementerian Perumahan Rakyat.
05 Bina Lingkungan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan proses usulan dan
permohonan tempat, lokasi Praktek Kerja Lapangan/Magang
siswa/mahasiswa dan usulan dan permohonan bantuan dari
masyarakat kepada Kementerian Perumahan Rakyat.
05 01 PKL/Magang Siswa/Mahasiswa
Meliputi naskah-naskah yang berkenaan dengan proses
usulan dan permohonan dari Sekolah/Perguruan Tinggi untuk
PKL/Magang/KKN.
05 02 Bantuan Masyarakat
Meliputi naskah-naskah yang berkenaan dengan proses
usulan dan permohonan bantuan sosial dari masyarakat
kepada Kementerian Perumahan Rakyat baik karena Bencana
Alam, Kejadian Luar Biasa, atau kebutuhan bantuan sosial
masyarakat lainnya.
06 Pengaduan Masyarakat
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan perizinan, tempat,
bangunan, dan sarana lainnya.
06 01 Perizinan, tempat, bangunan dan sarana lainnya.
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pengaduan
masyarakat tentang perizinan, tempat, bangunan, dan sarana
lainnya.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
KS KERJASAMA
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan data kerjasama, bantuan
teknik, bantuan proyek dan kerjasama internasional.
01 Data Kerjasama
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan data kerjasama
baik di dalam negeri/luar negeri, berikut laporannya.
01 01 Dalam Negeri
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
kerjasama di bidang kerjasama dalam negeri termasuk
pedoman, petunjuk hasil konferensi/symposium/seminar
publikasi dan bantuan program/proyek.
01 02 Luar Negeri
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah data
statistik dan inventarisasi di bidang kerjasama luar negeri.
01 03 Laporan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
laporan berkala, insidentil di bidang kerjasama dalam
negeri/luar negeri.
02 Bantuan Teknik
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan bantuan teknik, beasiswa dan
sejenisnya.
02 01 Tenaga Ahli
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
tenaga ahli untuk membantu persiapan, pelaksanaan dan
manajemen proyek, perjanjian kerjasama tenaga asing,
persetujuan/perpanjangan izin tinggal, surat-surat persetujuan
Departemen Luar Negeri.
02 02 Beasiswa
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan bantuan
berupa pengiriman pejabat keluar negeri dan tenaga ahli
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, termasuk
surat-surat tawaran training dan laporan trainingnya.

www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
03 Bantuan Proyek
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan bantuan proyek dari
negara donor, badan perkreditan nasional maupun internasional.
03 01 Kelompok Negara Donor
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
bantuan kredit/bantuan luar negeri dengan bunga rendah,
berasal dari sumber bilateral dan multirateral, dalam rangka
bantuan proyek negara lain.
03 02 Badan Kredit Internasional (Bank)
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
bantuan proyek dari Badan Kredit Internasional baik Bilateral
maupun Multilateral.
04 Kerjasama Internasional
Meliputi
naskah-naskah
yang
berkaitan
dengan
kerjasama
multilateral, bilateral maupun regional.
04 01 Kerjasama Multilateral
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
kerjasama/ konferensi internasional (banyak negara) dalam
rangka mempererat hubungan persahabatan antar negara.
04 02 Kerjasama Bilateral
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
kerjasama dengan satu negara lain (bilateral), dalam rangka
mempererat hubungan persahabatan antar negara.
04 03 Kerjasama Regional
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan masalah
kerjasama
dengan
beberapa
negara
(ASEAN,
MEE,
Kelompok, G7 dan lain-lain).

www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
PR
PERENCANAAN
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana,
rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, sinkronisasi
program, program lintas sektoral, pelaporan, pengendalian, evaluasi, data
dan analisa, statistik dan rencana pemberdayaan masyarakat.
01 Penyusunan Rencana
Meliputi rencana umum dalam bidang pembiayaan, rencana jangka
panjang, jangka menengah, sinkronisasi program, program lintas
sektoral.
01 01 Bidang Pembiayaan.
01 02 Bidang Pengembangan Kawasan.
01 03 Bidang Perumahan Swadaya.
01 04 Bidang Perumahan Formal.
01 05 Bidang Pengembangan Perumahan.
02 Pelaporan
Meliputi penyusunan laporan hasil pelaksanaan yang berkaitan
dengan segi teknik, personil, dan material kecuali yang bersifat
ilmiah.
02 01 Bidang Pembiayaan.
02 02 Bidang Pengembangan Kawasan.
02 03 Bidang Perumahan Swadaya.
02 04 Bidang Perumahan Formal.
02 05 Bidang Pengembangan Perumahan.
03 Pengendalian
Meliputi petunjuk turun tangan dalam bidang-bidang yang meliputi
perubahan rencana, program dan perbaikan dan kedisiplinan
penyesuaian pekerjaan.
03 01 Bidang Pembiayaan.
03 02 Bidang Pengembangan Kawasan.
03 03 Bidang Perumahan Swadaya.
03 04 Bidang Perumahan Formal.
03 05 Bidang Pengembangan Perumahan.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
04 Evaluasi
Meliputi penelaahan, penelitian, pengkajian serta perbandingan data
yang meliputi pelaksanaan teknis, keuangan, personalia, peralatan,
bahan dan metode.
04 01 Bidang Pembiayaan.
04 02 Bidang Pengembangan Kawasan.
04 03 Bidang Perumahan Swadaya.
04 04 Bidang Perumahan Formal.
04 05 Bidang Pengembangan Perumahan.
05 Data
Meliputi bahan-bahan (berupa tekstual, foto-foto, peta-peta, gambar
yang terekam dalam media elektronik atau maupun dalam bentuk
lainnya) yang dapat digunakan untuk penyusunan sistem, tatalaksana,
metode, rencana, program dan sebagainya untuk mendukung
pelaksanaan tugas, Kementerian Perumahan Rakyat.
05 01 Bidang Pembiayaan.
05 02 Bidang Pengembangan Kawasan.
05 03 Bidang Perumahan Swadaya.
05 04 Bidang Perumahan Formal.
05 05 Bidang Pengembangan Perumahan.
06 Analisa
Meliputi analisa kegiatan pelaksanaan tugas yang meliputi
administrasi umum, litbang, pengawasan komunikasi dan informasi
serta aset yang menyangkut pelaksanaan teknis keuangan, personalia,
peralatan dan metode.
06 01 Bidang Pembiayaan.
06 02 Bidang Pengembangan Kawasan.
06 03 Bidang Perumahan Swadaya.
06 04 Bidang Perumahan Formal.
06 05 Bidang Pengembangan Perumahan.

www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
07 Statistik
Meliputi pengumpulan data untuk penyajian statistik yang meliputi
administrasi umum, litbang, pengawasan komunikasi dan informasi
serta aset yang menyangkut pelaksanaan teknis keuangan, personalia
peralatan dan metode.
07 01 Bidang Pembiayaan.
07 02 Bidang Pengembangan Kawasan.
07 03 Bidang Perumahan Swadaya.
07 04 Bidang Perumahan Formal.
07 05 Bidang Pengembangan Perumahan.
08 Pemberdayaan Masyarakat
Meliputi
naskah-naskah
yang
berkaitan
dengan
bimbingan
masyarakat, pengerahan tenaga, penghuni rumah susun sederhana
dan permukiman lainnya.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
PW PENGAWASAN
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan anggaran rutin, anggaran
pembangunan, perlengkapan, kepegawaian, dan anggaran non budgeter.
01 Anggaran Rutin
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan
anggaran rutin, mulai dari pemeriksaan sampai dengan LHP dan
tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat dan unit pengawasan
fungsional lainnya.
01 01 Jadwal Pemeriksaan.
01 02 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
01 03 Tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan.
02 Anggaran Pembangunan
Meliputi
naskah-naskah
yang
berkaitan
dengan
anggaran
pembangunan, mulai dari pemeriksaan sampai dengan LHP dan
tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat dan unit pengawasan
fungsional lainnya.
02 01 Jadwal Pemeriksaan.
02 02 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
02 03 Tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan.
03 Administrasi Umum
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan,
program, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, yang dilakukan oleh
Inspektorat dan unit pengawasan fungsional lainnya.
03 01 Keuangan.
03 02 Perlengkapan.
03 03 Kepegawaian.
03 04 Diklat.
03 05 Ketatausahaan.
04 Pengawasan Melekat
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan,
program, pelaksanaan pengawasan melekat dan realisasi waskat dan
lainnya.
04 01 Tindak Lanjut.
04 02 Realisasi.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
D.
KLASIFIKASI ARSIP SUBSTANTIF
PB
PEMBIAYAAN
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga
terkait, pelaksanaan tugas lain dalam rangka pembiayaan perumahan
rakyat.
01 Pengembangan Sistem Pembiayaan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan kebijakan, strategi, koordinasi pelaksanaan kebijakan,
perumusan sistem pendukung kebijakan, pemantauan, analisis,
evaluasi dan penyusunan laporan dalam rangka pengembangan
sistem pembiayaan.

01 01 Kebijakan dan Strategi Sistem Pembiayaan

01 02 Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan Formal &
Swadaya

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta
pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan
dibidang pembiayaan konvensional dan syariah.

01 03 Kajian Sistem Pendukung Kebijakan Pembiayaan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan
kajian sistem pendukung sebagai bahan penyiapan perumusan
kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan,
analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kajian
sistem pendukung kebijakan pembiayaan.
02 Pola Pembiayaan
Meliputi
naskah-naskah
yang
berkaitan
dengan
penyiapan
perumusan, kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta
pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
pola bantuan pembiayaan (pengembangan kawasan, perumahan
formal, dan perumahan swadaya).

02 01 Pola Bantuan Pembiayaan Pengembangan Kawasan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi
serta penyusunan laporan di bidang pembiayaan Lisiba-BS,
Kawasan Khusus, Kasiba dan Lisiba.
02 02 Pola Bantuan Pembiayaan Perumahan Formal

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi serta
penyusunan
laporan
di
bidang
pembiayaan
formal
konvensional, dan pembiayaan formal syariah.

02 03 Pola Bantuan Pembiayaan Perumahan Swadaya

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi
serta penyusunan laporan di bidang pembiayaan swadaya
konvensional, pembiayaan swadaya syariah.
03 Kerjasama Pembiayaan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta
pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan dibidang
kerjasama pembiayaan (perumahan pekerja, perumahan swadaya dan
koperasi dan perumahan pegawai pemerintah).
03 01 Kerjasama Pembiayaan Perumahan Pekerja

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan,
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan
penyusunan laporan di bidang perumahan pekerja di kota
metro, kota besar, sedang dan kecil.
03 02 Kerjasama Pembiayaan Perumahan Swadaya dan Koperasi

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta
pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan
dibidang kerjasama pembiayaan perumahan swadaya dan
koperasi di kota metro, kota besar, sedang dan kecil.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
03 03 Kerjasama Pembiayaan Perumahan Peg.Pemerintah, TNI dan
POLRI

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta
pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan
dibidang
kerjasama
pembiayaan
perumahan
pegawai
pemerintah pusat dan daerah, TNI dan POLRI.
04 Mobilisasi Dana
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan
kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi serta penyusunan
laporan di bidang sumber pembiayaan (pasar primer perumahan,
jangka panjang perumahan dan pasar modal).
04 01 Sumber Pembiayaan Pasar Primer Perumahan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi
serta penyusunan laporan di bidang Lembaga Bank dan
Lembaga Bukan Bank.
04 02 Sumber Pembiayaan Jangka Panjang Perumahan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan kebijakan, dan pemantauan, analisis, evaluasi
serta penyusunan laporan di bidang pembiayaan dana asuransi
dan jaminan sosial serta dana pensiun.
04 03 Sumber Pembiayaan Pasar Modal

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan kebijakan dan pemantauan, analisis, evaluasi dan
penyusunan laporan di bidang pasar modal konvensional dan
pasar modal syariah.
05 Investasi
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan,
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan,
analisis, evaluasi dan penyusunan laporan dibidang investasi
pengembangan kawasan, investasi rumah sehat sederhana dan rumah
susun, dan investasi perumahan swadaya.
05 01 Investasi Pengembangan Kawasan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan
dibidang investasi (kasiba/lisiba) berdiri sendiri dan kawasan
khusus.
05 02 Investasi Rumah Sehat Sederhana dan Rumah Susun

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta
pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan
di bidang investasi pembangunan rumah sederhana sehat,
rumah susun di kota metro, kota besar, sedang dan kecil.
05 03 Investasi Perumahan Swadaya

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta
pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan
di bidang investasi pembangunan perumahan swadaya di kota
metro, kota besar, sedang dan kecil.
06 Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitas
bantuan pembiayaan perumahan formal (pelaksanaan, pengendalian
dan penyaluran bantuan pembiayaan) Rumah Sangat Sederhana,
Rumah Susun, dan perumahan Swadaya berbasis kawasan.
06 01 Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Formal
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan
fasilitasi layanan bantuan pembiayaan perumahan formal
(pelaksanaan,
pengendalian
dan
penyaluran
bantuan
pembiayaan) RSH dan Rusun berbasis kawasan.
06 02 Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Swadaya
Pembangunan Baru
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan
fasilitasi layanan bantuan pembiayaan perumahan swadaya
(pelaksanaan,
pengendalian
dan
penyaluran
bantuan
pembiayaan)
pembangunan
baru
perumahan
swadaya
berbasis kawasan.
06 03 Fasilitasi
Bantuan
Pembiayaan
Perumahan
Swadaya
Peningkatan Kualitas

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
fasilitasi layanan bantuan pembiayaan perumahan swadaya
(pelaksanaan,
pengendalian
dan
penyaluran
bantuan
pembiayaan) peningkatan kualitas perumahan swadaya
berbasis kawasan.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
PK PENGEMBANGAN KAWASAN
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan tentang masalah/kegiatan bidang pengembangan
kawasan serta pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis dengan
lembaga terkait.
01 Sistem Pengembangan Kawasan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan,
analisis, evaluasi dan penyusunan laporan dibidang kebijakan
stratejik, perencanaan kebijakan stratejik, perencanaan kawasan dan
kerjasama pengembangan kawasan.
01 01 Kebijakan Stratejik
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta
pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan
dibidang kebijakan nasional dan kebijakan kawasan.
01 02 Perencanaan Stratejik
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan,
analisis, evaluasi dan penyusunan laporan program dibidang
program jangka menengah dan program tahunan.
01 03 Perencanaan Kawasan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan-
pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi
dan penyusunan laporan di wilayah propinsi dan wilayah
kabupaten/kota.
01 04 Kerjasama Pengembangan Kawasan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
bahan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan,
serta
pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di
bidang kawasan skala besar dan kawasan khusus.
02 Pengembangan Kawasan Skala Besar
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan dan
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan
penyusunan laporan di bidang penataan kawasan, prasarana,
penyiapan lahan, dan pengelolaan.
02 01 Penataan Kawasan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan,
analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penataan
kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun berdiri
sendiri.
02 02 Prasarana

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan,
analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang prasarana
kawasan siap bangun skala besar dan lingkungan siap bangun
berdiri sendiri.
02 03 Penyiapan Lahan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan,
analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang
penyiapan lahan kawasan siap bangun dan lingkungan siap
bangun berdiri sendiri.
02 04 Pengelolaan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan,
analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang
pengelolaan kawasan siap bangun skala besar, lingkungan
siap bangun dan lingkungan siap bangun berdiri sendiri.
03 Pengembangan Kawasan Khusus
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan
penyusunan laporan di bidang pengembangan penataan kawasan,
prasarana, penyiapan lahan dan pengelolaan lahan.
03 01 Penataan Kawasan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan,
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
analisis, evaluasi dan penyusunan laporan dibidang penataan
kawasan ekonomi dan kawasan non ekonomi.
03 02 Prasarana dan Penyiapan Lahan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan,
analisis, evaluasi dan penyusunan laporan dibidang prasarana
dan penyiapan lahan.
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan,
analisis,
evaluasi
dan
penyusunan
laporan
dibidang
pengelolaan kawasan ekonomi dan non ekonomi.
04 Keterpaduan Prasarana Kawasan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis,
evaluasi dan penyusunan laporan dibidang keterpaduan prasarana
antar kawasan, kawasan skala besar dan kawasan khusus.
04 01 Keterpaduan Prasarana Antar Kawasan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan
serta
pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan dibidang
keterpaduan prasarana antar kawasan di kawasan perkotaan dan
kawasan perdesaan.
04 02 Kawasan Skala Besar
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan,
analisis, evaluasi dan penyusunan laporan dibidang kawasan
siap bangun dan lingkungan siap bangun berdiri sendiri.
04 03 Kawasan Khusus
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta
pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan
dibidang kawasan ekonomi dan non ekonomi.
02 Keserasian Kawasan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
penyusunan laporan di bidang kawasan dan hunian berimbang
kawasan skala besar, kawasan khusus dan pengendalian fungsi
kawasan.
05 01 Keserasian Kawasan dan Hunian Berimbang

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta
pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan di
bidang antar wilayah dan antar kawasan.
05 02 Kawasan Skala Besar

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta
pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan
dibidang kawasan siap bangun dan lisiba berdiri sendiri.
05 03 Kawasan Khusus

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta
pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan
dibidang kawasan ekonomi dan non ekonomi.
05 04 Pengendalian Fungsi Kawasan

03 Fasilitasi Pengembangan Kawasan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi
pembangunan dan pengelolaan kawasan (skala besar dan kawasan
khusus).
06 01 Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Skala Besar
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan
fasilitasi pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar.
06 02 Fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Khusus
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan
fasilitasi pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus.

www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
RS
PERUMAHAN SWADAYA
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, pelaporan pelaksanaan
hubungan kerja dengan lembaga terkait dibidang perumahan swadaya.
01 Pengembangan Sistem
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan
dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan di bidang (kebijakan perencanaan strategi perumahan
swadaya, pengaturan pelaksanaan kebijakan perumahan swadaya dan
evaluasi dan informasi penyelenggaraan perumahan swadaya).
01 01 Kebijakan Perencanaan dan Strategi
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang
pendataan perumahan swadaya dan strategi penyelenggaraan
perumahan swadaya.
01 02 Pengaturan Pelaksanaan Kebijakan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang
penganggaran
perumahan
dan
pengaturan
perumahan
swadaya.
01 03 Evaluasi, dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang
pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan swadaya dan
informasi penyelenggaraan perumahan swadaya.
02 Peningkatan Kualitas
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan
dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas (perumahan perkotaan,
perumahan perdesaan dan perumahan perbatasan, kawasan khusus,
pesisir dan pulau-pulau kecil).

www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
02 01 Perumahan Perkotaan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang
pembiayaan peningkatan kualitas perumahan perkotaan,
prasarana, sarana utilitas dan lahan perumahan perkotaan.
02 02 Perumahan Perdesaan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang
pembiayaan peningkatan kualitas perumahan perdesaan,
prasarana, sarana utilitas dan lahan perumahan perdesaan.
02 03 Perumahan Perbatasan, Kawasan Khusus, Pesisir & Pulau-
Pulau Kecil
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang
pembiayaan peningkatan kualitas perumahan perbatasan,
kawasan khusus pesisir dan pulau-pulau kecil dan, prasarana,
sarana utilitas dan lahan perumahan perbatasan, kawasan
khusus pesisir dan pulau-pulau kecil.
03 Pembangunan Baru Perumahan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan
dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan dibidang pembangunan baru (perumahan perkotaan,
perumahan perdesaan dan perumahan perbatasan, kawasan khusus,
pesisir dan pulau-pulau kecil).
03 01 Perumahan Perkotaan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang
pembiayaan pembangunan baru perumahan perkotaan,
prasarana, sarana utilitas dan lahan perumahan perkotaan.
03 02 Perumahan Perdesaan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang
pembiayaan pembangunan baru perumahan perdesaan,
prasarana, sarana utilitas dan lahan perumahan perkotaan.
03 03 Perumahan Perbatasan, Kawasan Khusus, Pesisir & Pulau-
Pulau Kecil
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang
pembiayaan pembangunan baru perumahan perbatasan,
kawasan khusus, pesisir dan pulau-pulau kecil dan, prasarana,
sarana utilitas dan lahan perumahan perbatasan, kawasan
khusus, pesisir dan pulau-pulau kecil.
04 Prasarana, Sarana, Utilitas Umum
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan
dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan dibidang prasarana lingkungan, sarana lingkungan dan
utilitas umum serta lahan.
04 01 Prasarana Lingkungan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang
sanitasi, jalan dan drainase.
04 02 Sarana Lingkungan dan Utilitas Umum
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang
fasilitas sosial dan fasilitas umum.
04 03 Lahan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang
fasilitas perijinan dan penataan lahan serta penggunaan lahan.
05 Penguatan Kerjasama Kelembagaan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
dan penyusun laporan dibidang kerjasama pemerintah, dunia usaha
dan assosiasi; pemberdayaan masyarakat; pendayagunaan dan
pemanfaatan hasil litbang.
05 01 Kerjasama dengan Pemerintah, Dunia Usaha dan Assosiasi
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang
kerjasama dengan Pemerintah, Dunia Usaha dan Assosiasi.
05 02 Pemberdayaan Masyarakat
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang
pemberdayaan kerjasama kelompok swadaya masyarakat dan
pemberdayaan kerjasama lembaga adat dan keagamaan.
05 03 Pendayagunaan dan Pemanfaatan Hasil Litbang
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang
teknologi dan bahan bangunan serta sosial ekonomi dan
budaya.
06 Fasilitasi Pembangunan Perumahan Swadaya
06 01 Fasilitasi Pembangunan Perumahan Baru
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan
rencana teknis, koordinasi pelaksanaan, pengawasan dan
pengendalian, pemantauan evaluasi dan pelaporan dan fasilitasi
pembangunan baru dan peningkatan kualitas perumahan
swadaya.
06 02 Fasilitasi
Peningkatan
Kualitas
Lingkungan
Perumahan
Swadaya
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan
rencana teknis, koordinasi pelaksanaan, pengawasan dan
pengendalian, pemantauan evaluasi dan pelaporan, fasilitasi
peningkatan kualitas lingkungan perumahan swadaya, beserta
prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum.

www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
RF
PERUMAHAN FORMAL
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan, dan
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan,
analisis,
evaluasi,
pelaporan,
pelaksanaan hubungan kerja dengan lembaga terkait, yang berkaitan dengan
perumahan formal.
01 Pengembangan Sistem Perumahan
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan, dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan dibidang pengembangan (sistem rumah susun, sistem
rumah tidak bersusun, rumah khusus dan sistem prasarana, sarana
dan utilitas).
01 01 Pengembangan Sistem Rumah Susun

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan dibidang penyiapan perencanaan serta penyiapan
pemanfaatan dan pengendalian sistem rumah susun.
01 02 Pengembangan Sistem Rumah Tidak Bersusun dan Rumah
Khusus

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan di bidang perencanaan serta penyiapan
pemanfaatan dan pengendalian sistem rumah susun tidak
bersusun dan rumah khusus.
01 03 Pengembangan Sistem Prasarana, Sarana dan Utilitas

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan perumusan dan
koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan di bidang perencanaan serta penyiapan
pemanfaatan dan pengendalian sistem prasarana, sarana dan
utilitas.
02 Penyediaan Rumah Susun
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan
dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan di bidang tata rumah dan lingkungan perumahan,
rumah susun sederhana, rumah susun menengah dan rumah susun
mewah.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
02 01 Tata Rumah dan Lingkungan Perumahan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang tata
rumah dan tata lingkungan perumahan.
02 02 Rumah Susun Sederhana

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang
rusunawa dan rusunami.
02 03 Rumah Susun Menengah dan Mewah

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rusun
menengah dan rusun mewah.
03 Penyediaan Rumah Tidak Bersusun
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan
dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan di bidang (tata rumah dan tata lingkungan perumahan,
rumah sederhana dan rumah menengah dan rumah mewah).
03 01 Tata Rumah dan Lingkungan Perumahan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rumah
sederhana sewa dan rumah sederhana milik.
03 03 Rumah Menengah dan Mewah

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rumah
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
menengah dan mewah sewa serta rumah menengah dan
rumah mewah milik.
04 Penyediaan Rumah Khusus
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan
dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan di bidang (rumah transmigrasi dan rumah di daerah
tertinggal, rumah cagar budaya dan rumah khusus lainnya serta
penanganan rumah dampak bencana dan rumah sosial).
04 01 Rumah Transmigrasi dan Rumah Daerah Tertinggal

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang rumah
transmigrasi dan rumah di daerah tertinggal.
04 02 Rumah Cagar Budaya dan Rumah Khusus Lainnya

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang rumah
cagar budaya dan rumah khusus lainnya.
04 03 Penanganan Rumah Dampak Bencana dan Rumah Sosial

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang
penanganan rumah dampak bencana dan rumah sosial.
05 Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan perumusan
dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi
dan pelaporan dibidang prasarana, sarana dan utilitas lingkungan
perumahan.
05 01 Prasarana Lingkungan Perumahan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang
penyehatan lingkungan perumahan, dan air bersih.

www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
05 02 Sarana Lingkungan Perumahan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang sarana
sosial serta ekonomi dan sarana umum.
05 03 Utilitas Umum Lingkungan Perumahan

Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan
perumusan
dan
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan,
pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan dibidang
energi dan telekomunikasi.
06 Fasilitasi Pembangunan Perumahan Formal
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan fasilitasi
pembangunan dan pengelolaan perumahan formal.
06 01 Fasilitasi Pembangunan Rusuna
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan
rencana teknis, koordinasi pelaksanaan, pengawasan dan
pengendalian, pemantauan evaluasi dan pelaporan dan fasilitasi
penyediaan rusuna serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
06 02 Fasilitasi Pembangunan RSH dan Rumah Khusus
Meliputi naskah-naskah yang berkaitan dengan penyiapan bahan
rencana teknis, koordinasi pelaksanaan, pengawasan dan
pengendalian, pemantauan evaluasi, pelaporan dan fasilitasi
penyediaan RSH dan rumah khusus serta prasarana, sarana dan
utilitas umum.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
LAMPIRAN 2
PERATURAN MENTERI NEGARA
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 06 TAHUN 2010.

KODE IDENTIFIKASI OTORITAS KEMENTERIAN
PERUMAHAN RAKYAT

No.

Satminkal / Unit Kerja
Kode
Identitas
Otoritas
Cara
Urutan Penomoran
I
PIMPINAN KEMENTERIAN

1.
Menteri
M
No.Urut/M/KKA/Bln/Thn
2.
Sekretaris Kementerian
SM
No.Urut/SM/KKA/Bln/Thn
3.
Deputi Bidang Pembiayaan
DP
No.Urut/DP/KKA/Bln/Thn
4.
Deputi Bidang Pengembangan
Kawasan
DK
No.Urut/DK/KKA/Bln/Thn
5.
Deputi Bidang Perumahan
Swadaya
DS
No.Urut/DS/KKA/Bln/Thn
6.
Deputi Bidang Perumahan
Formal
DF
No.Urut/DF/KKA/Bln/Thn
II
STAF AHLI MENTERI
SA

1.
Staf
Ahli
Menteri
Bidang
Ekonomi Dan Keuangan
SA.1
No.Urut/SA.1/KKA/Bln/Thn
2.
Staf
Ahli
Menteri
Bidang
Kemitraan Dan Hubungan Antar
Lembaga
SA.2
No.Urut/SA.2/KKA/Bln/Thn
3.
Staf Ahli Menteri Bidang Peran
Serta
Masyarakat
Dan
Pemberdayaan
SA.3
No.Urut/SA.3/KKA/Bln/Thn
4.
Staf Ahli Menteri Bidang Ilmu
Pengetahuan Dan Teknologi Dan
Industri
SA.4
No.Urut/SA.4/KKA/Bln/Thn
5.
Staf Ahli Menteri Bidang Tata
Ruang,
Pertanahan
Dan
Permukiman
SA.5
No.Urut/SA.5/KKA/Bln/Thn
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
III
UNIT KERJA ESELON II

A.
SEKRETARIAT
KEMENPERA
SM

1.
Kepala Biro Perencanaan Dan
Anggaran
SM.1
No.Urut/SM.1/KKA/Bln/Thn
2.
Kepala Biro Hukum, Kepeg &
Humas
SM.2
No.Urut/ SM.2/KKABln/Thn
3.
Kepala Biro Umum
SM.3
No.Urut/ SM.3/KKA/Bln/Thn
4.
Inspektur
SM.4
No.Urut/ SM.4/KKA/Bln/Thn
5.
Kepala Pusat Pengembangan
Perumahan
SM.5
No.Urut/ SM.5/KKA/Bln/Thn
6.
Kepala Pusat Pembiayaan
Perumahan
SM.6
No.Urut/ SM.6/KKA/Bln/Thn
B.
Deputi Bidang Pembiayaan
DP

1.
Asdep Pengembangan Sistem
Pembiayaan
DP.1
No.Urut/DP.1/KKA/Bln/Thn
2.
Asdep Pola Pembiayaan
DP.2
No.Urut/ DP.2/KKA/Bln/Thn
3.
Asdep Kerjasama Pembiayaan
DP.3
No.Urut/ DP.3/KKA/Bln/Thn
4.
Asdep Mobilisasi Dana
DP.4
No.Urut/ DP.4/KKA/Bln/Thn
5.
Asdep Investasi
DP.5
No.Urut/ DP.5/KKA/Bln/Thn
C.
DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN
KAWASAN
DK

1.
Asdep Sistem Pengembangan
Kawasan
DK.1
No.Urut/DK.1/Kka/Bln/Thn
2.
Asdep Pengemb. Kawasan Skala
Besar
DK.2
No.Urut/DK.2/Kka/Bln/Thn
3.
Asdep Pengemb. Kawasan
Khusus
DK.3
No.Urut/DK.3/Kka/Bln/Thn
4.
Asdep Keterpaduan Prasarana
Kawasan
DK.4
No.Urut/DK.4/Kka/Bln/Thn
5.
Asdep Keserasian Kawasan
DK.5
No.Urut/DK.5/KKA/Bln/Thn
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
D.
DEPUTI BIDANG
PERUMAHAN SWADAYA
DS

1.
Asdep Pengemb Sistem Perum
Swadaya
DS.1
No.Urut/DS.1/ KKA Bln/Thn
2.
Asdep Peningkt. Kualitas Perum
Swadaaya
DS.2
No.Urut/ DS.2/ KKA
/Bln/Thn
3.
Asdep Pemb Baru Perum.
Swadaya
DS.3
No.Urut/ DS.3/ KKA
/Bln/Thn
4.
Asdep Prasarana, Sarana, Utilitas
Umum
DS.4
No.Urut/ DS.4/ KKA
/Bln/Thn
5.
Asdep Penguatan Kerjasama
Kelembagaan
DS.5
No.Urut/ DS.5/ KKA
/Bln/Thn
E.
DEPUTI BIDANG
PERUMAHAN FORMAL
DF

1.
Asdep Urusan Pengemb Sistem
Perumahan
DF.1
No.Urut/DF.1/KKA/Bln/Thn
2.
Asdep Urusan Penyediaan
Rumah Tidak Bersusun
DF.2
No.Urut/ DF.2/ KKA
/Bln/Thn
3.
Asdep Urusan Penyediaan
Rumah Susun
DF.3
No.Urut/ DF 3/ KKA
/Bln/Thn
4.
Asdep Urusan Penyediaan
Rumah Khusus
DF.4
No.Urut/ DF.4/ KKA
/Bln/Thn
5.
Asdep Urusan Penyediaan Psu
DF.5
No.Urut/ DF.5/ KKA
/Bln/Thn
F.
SATUAN KERJA
SK

1.
Kepala Satker Sekretariat
Kemenpera
SK.1
No.Urut/SK.1/ KKA
/Bln/Thn
2.
Kepala Satker Pengelolaan
Kawasan
SK.2
No.Urut/Sk.2/ KKA /Bln/Thn
3.
Kepala Satker Pemberdayaan
Perumahan Swadaya
SK.3
No.Urut/Sk.3/ KKA /Bln/Thn
4.
Kepala Satker Pengembangan
Perumahan Formal
SK.4
No.Urut/Sk.4/ KKA /Bln/Thn
5.
Kepala Satker Pembiayaan
Perumahan
SK.5
No.Urut/Sk.5/ KKA /Bln/Thn
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
6.
Kepala Satker Pusat Pembiayaan
Perumahan
SK.6
No.Urut/Sk.6/ KKA Bln/Thn
7.
Kepala Satker Kementerian
Perumahan Rakyat
SK.7
No.Urut/SK.7/ KKA
/Bln/Thn
8.
Kepala Satker Penyediaan
Perumahan
SK.8
No.Urut/SK.8/ KKA
/Bln/Thn
Kode identifikasi otoritas penandatangan naskah dinas ditetapkan untuk seluruh
pejabat di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat dari eselon II sampai
dengan Eselon I dan Menteri. Penggunaan kode identifikasi otoritas untuk
eselon III dan IV atau yang selevel dengan jabatan tersebut agar menggunakan
kode tambahan angka arab sesuai urutan dalam struktur organisasi.
Contoh :
Kepala Biro Umum
=
SM.3
Berdasarkan struktur organisasi Biro Umum terdiri dari 3 Bagian yaitu
1. Bagian Keuangan;
2. Bagian Perlengkapan;
3. Bagian Administrasi.
Kode identifikasi otoritas Kepala Bagian Administrasi adalah = SM.3.3
Berdasarkan struktur organisasi Bagian Administrasi – Biro Umum terdiri atas
9 Sub Bagian sehingga untuk Kode Identifikasi Otoritasnya adalah sebagai
berikut

No.

Unit Kerja
Kode
Identifikasi
Otoritas
1.
Subbagian Tata Persuratan Dan Kearsipan;
SM.3.3.1
2.
Subbagian Perpustakaan;
SM.3.3.2
3.
Subbagian Tata Usaha Menteri;
SM.3.3.3
4.
Subbagian Tata Usaha Sekretariat Kementerian
Negara Perumahan Rakyat;
SM.3.3.4
5.
Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pembiayaan
(Subbagian Tata Usaha Deputi I);
SM.3.3.5
6.
Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengemb.
SM.3.3.6
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
Kawasan (Subbagian Tata Usaha Deputi Ii );
7.
Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Perumahan
Swadaya (Subbagian Tata Usaha Deputi Iii);
SM.3.3.7
8.
Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Perumahan
Formal (Subbagian Tata Usaha Deputi Iv);
SM.3.3.8
9.
Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri.
SM.3.3.9
Demikian seterusnya dapat digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan
kode identifikasi otoritas masing-masing pejabat eselon III dan IV dan yang
selevel dengan jabatan tersebut.
www.djpp.depkumham.go.id
2010, No.350
PENUTUP
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Tentang Pola Klasifikasi Arsip
Kementerian Perumahan Rakyat adalah suatu pedoman yang digunakan untuk
pemberian nomor registrasi dan kode klasifikasi pada setiap pembuatan Naskah
Dinas.
Dengan pemberian nomor registrasi dan kode klasifikasi maka akan lebih
mudah dalam penyimpanan dan penemuan kembali naskah/arsip bila sewaktu-
waktu diperlukan kembali, sehingga akan dapat mendukung penyelenggaraan
Tata Naskah Dinas dan Kearsipan yang efektif dan efisien yang pada akhirnya
akan sangat menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
Kementerian Perumahan Rakyat.
Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat ini agar disosialisasikan kepada
seluruh pejabat/pegawai/pelaksana untuk dapat dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

MENTERI NEGARA PERUMAHAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

SUHARSO MONOARFA