Peraturan Menteri Nomor p-83-menlhk-setjen-kum-1-10-2016 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
2. Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
3. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan HKm adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
4. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
5. Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan kepada lembaga desa.
6. Izin Usaha Pemanfaatan HKm yang selanjutnya disingkat IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan kepada kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat

untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan atau kawasan hutan produksi.
7. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK- HTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat atau perorangan dengan menerapkan teknik budidaya tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.
8. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan dalam bentuk hasil hutan kayu dan bukan kayu melalui pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran berdasarkan asas kelestarian hutan, sosial dan lingkungan dan/atau dalam bentuk pemanfaatan jasa lingkungan melalui antara lain jasa ekowisata, jasa tata air, jasa keanekaragaman hayati, jasa penyerapan/ penyimpanan karbon.
9. Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.
10. Mitra Konservasi adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi dan menjadi peserta kemitraan kehutanan konservasi sebagai bentuk kerja sama pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi.
11. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
12. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
13. Lembaga Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa.
14. Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik INDONESIA yang tinggal di

sekitar kawasan hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau yang bermukim di dalam kawasan hutan Negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan bergantung pada hutan serta aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
15. Kelompok Masyarakat Setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu baik perempuan dan laki-laki yang berasal dari masyarakat setempat.
16. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan negara yang dicadangkan untuk perhutanan sosial.
17. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
18. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
19. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
20. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
22. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan.
23. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang membidangi Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau UPT yang ditugasi oleh Direktur Jenderal untuk menangani perhutanan sosial.
24. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di bidang Perhutanan Sosial.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

Pengelolaaan Perhutanan Sosial dengan memperhatikan prinsip:
a. keadilan;
b. keberlanjutan;
c. kepastian hukum;
d. partisipatif; dan
e. bertanggung gugat.

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:
a. hutan desa;
b. hutan kemasyarakatan;
c. hutan tanaman rakyat;
d. kemitraan kehutanan; dan
e. hutan adat.

(1) Pemberian

HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR berdasarkan PIAPS.
(2) PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui:
a. harmonisasi peta yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan peta yang dimiliki oleh lembaga swadaya masyarakat dan sumber-sumber lain; dan
b. konsultasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan para pihak terkait.
(3) PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, dan direvisi setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Direktur Jenderal yang membidangi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri.
(4) Revisi PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memasukkan:
a. areal izin pemanfaatan atau izin penggunaan kawasan hutan yang berakhir masa berlakunya, atau izinnya dicabut atau yang arealnya diserahkan oleh pemegang izin kepada Pemerintah; dan/atau
b. areal permohonan HPHD, IUPHKm atau IUPHHK- HTR yang berada diluar PIAPS.
(5) PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diprioritaskan untuk penyelesaian konflik, kegiatan restorasi gambut dan/atau restorasi ekosistem.

(1) HPHD diberikan pada:
a. hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin;
b. hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani;
dan/atau
c. wilayah tertentu dalam KPH.
(2) Pemberian HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada PIAPS.

(1) HPHD diberikan oleh Menteri.
(2) Pemberian HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada gubernur.
(3) Pendelegasian HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa provinsi yang bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenai Perhutanan Sosial dan memiliki anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

(1) Permohonan HPHD diajukan oleh satu atau beberapa lembaga desa dan diketahui oleh satu atau beberapa kepala desa yang bersangkutan.
(2) Lembaga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk:
a. koperasi desa; atau
b. badan usaha milik desa setempat.
(3) Permohonan lokasi HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam wilayah administrasi desa.
(4) Lokasi permohonan HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) sebagai upaya pelestarian ekosistem, dan diutamakan berada dalam PIAPS.
(5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di luar PIAPS, tetap dapat diajukan kepada Menteri difasilitasi oleh Pokja PPS dan sebagai bahan revisi PIAPS.
(6) Dalam hal satu KPH telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan sudah operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada rencana pengelolaan hutan jangka panjang.
(7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
a. peraturan desa tentang pembentukan lembaga desa atau peraturan adat atau peraturan masyarakat adat tentang pembentukan lembaga adat yang diketahui oleh kepala desa/lurah;
b. keputusan kepala desa tentang struktur organisasi lembaga desa, koperasi desa atau badan usaha milik desa;

c. gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
d. peta usulan lokasi minimal skala 1: 50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk shape file.
(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk penyelesaian konflik, kegiatan restorasi gambut dan/atau restorasi ekosistem.

(1) Permohonan HPHD diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada :
a. gubernur;
b. bupati/walikota;
c. kepala UPT; dan
d. kepala KPH.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pokja PPS.

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja.
(2) Dalam hal kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon.
(3) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.
(4) Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan diajukan kembali kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Menteri.

(5) Direktur Jenderal menyatakan persyaratan administrasi lengkap dan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja memerintahkan kepala UPT untuk melakukan verifikasi teknis.
(6) Dalam hal UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berkedudukan di provinsi pemohon, Direktur Jenderal dapat menugaskan kepala UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal/Kepala Badan yang membidangi UPT terkait.

(1) Kepala UPT dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya perintah dari Direktur Jenderal membentuk Tim Verifikasi yang anggotanya dapat terdiri dari unsur:
a. dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi kehutanan;
b. UPT terkait;
c. KPH; dan
d. anggota Pokja PPS.
(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuknya.
(3) Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala UPT yang selanjutnya menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal.
(4) Pedoman verifikasi permohonan HPHD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang pemberian HPHD.

(1) HPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dapat diberikan oleh gubernur dan mengacu kepada PIAPS.
(2) Permohonan HPHD kepada gubernur diajukan oleh lembaga desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) dan mengacu kepada PIAPS dengan tembusan kepada:
a. Menteri;
b. bupati/walikota;
c. kepala UPT; dan
d. kepala KPH.
(3) Tembusan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disampaikan secara elektronik (online/daring).

(1) Terhadap permohonan HPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepala dinas melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja.
(2) Dalam hal kelengkapan syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dalam waktu 2 (dua) hari kerja, kepala dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon.
(3) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.
(4) Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan diajukan kembali kepada kepala dinas dengan tembusan gubernur.

(5) Kepala dinas menyatakan persyaratan administrasi lengkap, dan melakukan verifikasi teknis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
(6) Kepala dinas dalam melakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dibantu oleh Pokja PPS, kepala UPT atau kepala UPT terkait di provinsi dan kepala KPH.

(1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan, kepala dinas menyiapkan konsep keputusan gubernur tentang pemberian HPHD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima.
(2) Gubernur menerbitkan HPHD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima.
(3) Dalam hal tenggat waktu 5 (lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima gubernur tidak menerbitkan pemberian HPHD, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 3 (tiga) hari kerja meminta keterangan kepada gubernur.
(4) Dalam hal gubernur tidak memberikan keterangan dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dalam waktu 2 (dua) hari kerja meminta kepada kepala dinas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Kepala dinas dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menyerahkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal.
(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan keputusan tentang pemberian HPHD.

(1) IUPHKm diberikan pada:
a. hutan produksi dan/atau hutan lindung yang belum dibebani izin;
b. hutan lindung yang dikelola oleh Perum Perhutani;
dan
c. wilayah tertentu dalam KPH.
(2) Pemberian IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada PIAPS.

(1) IUPHKm dapat diberikan di luar areal yang telah ditetapkan dalam PIAPS.
(2) Pemberian IUPHKm di luar PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) berdasarkan permohonan masyarakat yang dibantu oleh Pokja PPS.

(1) IUPHKm diberikan oleh Menteri.
(2) Pemberian IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada gubernur.
(3) Pendelegasian IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa provinsi yang bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenai Perhutanan Sosial dan memiliki anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(4) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

(1) Permohonan IUPHKm diajukan oleh:
a. ketua kelompok masyarakat;
b. ketua gabungan kelompok tani hutan; atau
c. ketua koperasi.
(2) Lokasi permohonan IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) sebagai upaya pelestarian ekosistem dan diutamakan yang berada dalam PIAPS.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di luar PIAPS, tetap dapat diajukan kepada Menteri difasilitasi oleh Pokja PPS dan sebagai bahan revisi PIAPS.
(4) Dalam hal satu KPH telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan sudah operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada rencana pengelolaan hutan jangka panjang.
(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
a. daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HKm yang diketahui oleh kepala desa/lurah;
b. gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
c. peta usulan lokasi minimal skala 1:50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk shape file.
(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan untuk penyelesaian konflik, kegiatan restorasi gambut dan/atau restorasi ekosistem.

(1) Permohonan IUPHKm diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada:
a. gubernur;
b. bupati/walikota;
c. kepala UPT; dan
d. kepala KPH.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pokja PPS.

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja.
(2) Dalam hal kelengkapan syarat administrasi tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon.
(3) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.
(4) Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan diajukan kembali kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Menteri.
(5) Direktur Jenderal menyatakan persyaratan administrasi lengkap dan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja memerintahkan kepala UPT untuk melakukan verifikasi teknis.
(6) Dalam hal UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berkedudukan di provinsi pemohon, Direktur Jenderal dapat menugaskan kepala UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal/Kepala Badan yang membidangi UPT terkait.

(1) Kepala UPT dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya perintah dari Direktur Jenderal membentuk Tim Verifikasi yang anggotanya dapat terdiri dari unsur:
a. dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi kehutanan;
b. UPT terkait;
c. KPH; dan
d. anggota Pokja PPS.
(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuknya.
(3) Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada kepala UPT yang selanjutnya menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal.
(4) Pedoman verifikasi permohonan IUPHKm diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang pemberian IUPHKm.

(1) Pemberian IUPHKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dapat diberikan oleh gubernur dan mengacu kepada PIAPS.
(2) Permohonan IUPHKm kepada gubernur diajukan oleh kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan mengacu kepada PIAPS dengan tembusan kepada:
a. Menteri;
b. bupati/walikota;

c. kepala UPT; dan
d. kepala KPH.
(3) Tembusan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disampaikan secara elektronik (online/daring).

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, kepala dinas melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja.
(2) Dalam hal kelengkapan syarat administrasi tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon.
(3) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.
(4) Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan diajukan kembali kepada kepala dinas dengan tembusan gubernur.
(5) Kepala dinas menyatakan persyaratan administrasi lengkap, dan melakukan verifikasi teknis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
(6) Kepala Dinas dalam melakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dibantu oleh Pokja PPS, kepala UPT atau kepala UPT terkait di provinsi dan kepala KPH.

(1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan, kepala dinas menyiapkan konsep keputusan gubernur tentang pemberian IUPHKm paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima.
(2) Gubernur menerbitkan IUPHKm, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima.

(3) Dalam hal tenggat waktu 5 (lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima, gubernur tidak menerbitkan pemberian IUPHKm, sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 3 (tiga) hari kerja meminta keterangan kepada gubernur.
(4) Dalam hal gubernur tidak memberikan keterangan dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dalam waktu 2 (dua) hari kerja meminta kepada kepala dinas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Kepala dinas dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menyerahkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal.
(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan keputusan tentang pemberian IUPHKm.
(7) Dalam hal pemberian IUPHKm berada di dalam Hutan Produksi, keputusan pemberian IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) sekaligus merupakan pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

(1) IUPHHK-HTR diberikan pada:
a. hutan produksi yang belum dibebani izin; dan/atau
b. wilayah tertentu dalam KPH.
(2) Pemberian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada PIAPS.

(1) IUPHHK-HTR dapat diberikan di luar areal yang telah ditetapkan dalam PIAPS.
(2) Pemberian IUPHHK-HTR di luar PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan masyarakat yang dibantu oleh Pokja PPS.

(1) IUPHHK-HTR diberikan oleh Menteri.
(2) Pemberian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada gubernur.
(3) Pendelegasian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa provinsi yang bersangkutan telah memasukkan perhutanan sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenai perhutanan sosial dan memiliki anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(4) Pendelegasian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

(1) Permohonan IUPHHK-HTR diajukan oleh:
a. perorangan yang merupakan petani hutan;
b. kelompok tani hutan;
c. gabungan kelompok tani hutan;
d. koperasi tani hutan; atau
e. perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai pendamping atau penyuluh yang pernah bekerja di bidang kehutanan dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama masyarakat setempat.

(2) Permohonan lokasi IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) sebagai upaya pelestarian ekosistem dan diutamakan yang berada dalam PIAPS.
(3) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berada di luar PIAPS tetap dapat diajukan kepada Menteri difasilitasi oleh Pokja PPS dan sebagai bahan revisi PIAPS.
(4) Dalam hal satu KPH telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan sudah operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada rencana pengelolaan hutan jangka panjang.
(5) Permohonan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
a. daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HTR yang diketahui oleh kepala desa/lurah atau akte pendirian koperasi, daftar nama anggota, kartu tanda penduduk, atau keterangan domisili untuk koperasi;
b. gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
c. peta usulan lokasi minimal skala 1:50.000 berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk shape file.
(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan untuk penyelesaian konflik, kegiatan restorasi gambut dan/atau restorasi ekosistem.

(1) Permohonan IUPHHK-HTR diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada:
a. gubernur;
b. bupati/walikota;
c. kepala UPT; dan
d. kepala KPH.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pokja PPS.

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Direktur Jenderal melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja.
(2) Dalam hal kelengkapan syarat administrasi tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon.
(3) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.
(4) Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan diajukan kembali kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Menteri.
(5) Direktur Jenderal menyatakan persyaratan administrasi lengkap dan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja memerintahkan kepala UPT untuk melakukan verifikasi teknis.
(6) Dalam hal UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berkedudukan di provinsi pemohon, Direktur Jenderal dapat menugaskan kepala UPT lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal/Kepala Badan yang membidangi UPT terkait.

(1) Kepala UPT dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya perintah dari Direktur Jenderal membentuk Tim Verifikasi yang anggotanya dapat terdiri dari unsur :
a. dinas provinsi atau dinas kabupaten/kota yang membidangi kehutanan;
b. UPT terkait;

c. KPH; dan
d. anggota Pokja PPS.
(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuknya.
(3) Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada kepala UPT yang selanjutnya menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal.
(4) Pedoman verifikasi permohonan IUPHHK-HTR diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang pemberian IUPHHK-HTR.

(1) Pemberian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dapat diberikan oleh gubernur dan mengacu kepada PIAPS.
(2) Permohonan IUPHHK-HTR diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kepada gubernur dan mengacu kepada PIAPS dengan tembusan kepada:
a. Menteri;
b. bupati/walikota;
c. kepala UPT; dan
d. kepala KPH.
(3) Tembusan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disampaikan secara elektronik (online/daring).

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, kepala dinas melakukan verifikasi kelengkapan syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja.
(2) Dalam hal kelengkapan syarat administrasi tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon.
(3) Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.
(4) Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan diajukan kembali kepada kepala dinas dengan tembusan gubernur.
(5) Kepala dinas menyatakan persyaratan administrasi lengkap dan melakukan verifikasi teknis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.
(6) Kepala dinas dalam melakukan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dibantu oleh pokja PPS, kepala UPT atau kepala UPT terkait di provinsi dan kepala KPH.

(1) Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan, kepala dinas menyiapkan konsep keputusan gubernur tentang pemberian IUPHHK-HTR paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima.
(2) Gubernur menerbitkan IUPHHK-HTR, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima.
(3) Dalam hal tenggat waktu 5 (lima) hari kerja sejak konsep keputusan diterima, gubernur tidak menerbitkan pemberian IUPHHK-HTR, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 3 (tiga) hari kerja meminta keterangan kepada gubernur.

(4) Dalam hal gubernur tidak memberikan keterangan dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dalam waktu 2 (dua) hari kerja meminta kepada kepala dinas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Kepala dinas dalam waktu 3 (tiga) hari kerja menyerahkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal.
(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan keputusan tentang pemberian IUPHHK-HTR.

(1) Pelaksanaan kegiatan HTR dilakukan secara mandiri yang terintegrasi dengan industri kayu rakyat.
(2) Dalam hal pelaksanaan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan kemitraan dengan industri di bidang perkayuan.
(3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan setelah ada perusahaan industri kayu primer atau lanjutan sebagai penjamin keberlanjutan usaha HTR.
(4) Pedoman pelaksanaan kegiatan HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Permohonan HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau secara elektronik (online/daring).
(2) Tata cara permohonan secara elektronik (online/daring) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan.
(2) Pengelola hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kesatuan pengelolaan hutan;
b. balai besar/balai taman nasional;
c. balai besar/balai konservasi sumber daya alam;
d. pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus;
e. unit pelaksana teknis daerah taman hutan raya;
dan/atau
f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah pengelola hutan negara.
(3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. izin usaha pemanfaatan kawasan;
b. izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
c. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
d. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman;
e. izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;
f. izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
g. izin usaha pemanfaatan air;
h. izin usaha pemanfaatan energi air;
i. izin usaha pemanfaatan jasa wisata alam;
j. izin usaha pemanfaatan sarana wisata alam;

k. izin usaha pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung;
l. izin usaha pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan produksi dan hutan lindung;
m. izin penggunaan kawasan hutan; dan/atau
n. izin usaha industri primer hasil hutan;

(1) Luasan areal untuk kemitraan kehutanan dilakukan dengan ketentuan:
a. luasan areal kemitraan kehutanan di areal kerja pengelola hutan paling luas 2 (dua) hektar untuk setiap kepala keluarga; dan/atau
b. luasan areal kemitraan kehutanan di areal kerja pemegang izin paling luas 5 (lima) hektar untuk setiap keluarga.
(2) Luasan areal untuk kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada areal yang sedang berkonflik antara pengelola atau pemegang izin dengan masyarakat setempat diatur sesuai dengan kondisi lapangan dan secara bertahap luasan areal untuk kemitraan dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal masyarakat setempat bermitra untuk memungut hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan luasan areal untuk kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku

(1) Persyaratan masyarakat setempat calon mitra pengelola hutan atau pemegang izin harus memiliki :
a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa setempat yang membuktikan bahwa calon mitra bertempat tinggal

di dalam dan/atau di sekitar areal pengelola hutan dan pemegang izin;
b. dalam hal masyarakat berada di dalam kawasan konservasi sebagai penggarap dibuktikan dengan areal garapan sebelum ditunjuk/ditetapkan kawasan konservasi berupa tanaman kehidupan berumur paling sedikit 20 (dua puluh) tahun atau keberadaan situs budaya;
c. dalam hal masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari lintas desa, diberikan surat keterangan oleh camat setempat atau lembaga adat setempat;
d. mempunyai mata pencaharian pokok bergantung pada lahan garapan/pungutan hasil hutan bukan kayu di areal kerja pengelola hutan atau pemegang izin; dan
e. mempunyai potensi untuk pengembangan usaha padat karya secara berkelanjutan.
(2) Dalam hal masyarakat setempat atau perorangan bermitra dengan pemegang izin industri primer hasil hutan kayu atau bukan kayu masyarakat memiliki bukti sebagai pemasok bahan baku ke pemegang izin industri mitranya.

(1) Areal kemitraan kehutanan antara pengelola hutan atau pemegang izin dengan masyarakat setempat ditetapkan dengan ketentuan:
a. areal konflik dan yang berpotensi konflik di areal pengelola hutan atau pemegang izin;
b. areal yang memiliki potensi dan menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat;
c. di areal tanaman kehidupan di wilayah kerja IUPHHK-HTI;

d. di zona pemanfaatan, zona tradisional dan zona rehabilitasi pada taman nasional atau blok pemanfaatan pada taman wisata alam dan taman hutan raya; dan/atau
e. areal yang terdegradasi di kawasan konservasi.
(2) Dalam hal areal yang terdegradasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di zona inti atau zona rimba pada taman nasional atau blok perlindungan pada taman hutan raya dan taman wisata alam, sebelum diberikan kegiatan kemitraan pada kawasan konservasi dilakukan revisi zonasi dan blok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengelola atau Pemegang Izin memohon kepada Menteri untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan gubernur.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Menteri melalui Direktur Jenderal memberikan persetujuan kemitraan kehutanan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.

(1) Pemeriksaan lapangan kelengkapan persyaratan masyarakat setempat yang akan bermitra dengan pengelola hutan atau pemegang izin dilakukan oleh instansi calon mitranya.
(2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dibantu oleh Pokja PPS.

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), pengelola hutan atau

pemegang izin bersama masyarakat calon mitra menyusun naskah kesepakatan kerja sama.
(2) Penyusunan naskah kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pokja PPS, dengan melibatkan lembaga desa dan pihak lain yang dipilih dan disepakati oleh masyarakat setempat.
(3) Naskah kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan:
a. latar belakang;
b. identitas para pihak yang bermitra;
c. lokasi kegiatan dan petanya;
d. rencana kegiatan kemitraan;
e. obyek kegiatan;
f. biaya kegiatan;
g. hak dan kewajiban para pihak;
h. jangka waktu kemitraan;
i. pembagian hasil sesuai kesepakatan;
j. penyelesaian perselisihan; dan
k. sanksi pelanggaran.
(4) Naskah kesepakatan kerja sama ditandatangani oleh pengelola hutan/pemegang izin dengan pihak yang bermitra diketahui oleh kepala desa atau camat atau lembaga adat setempat.
(5) Naskah kesepakatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh pengelola hutan/pemegang izin kepada Direktur Jenderal dengan tembusan:
a. Direktur Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
b. gubernur atau bupati/walikota;
c. kepala dinas provinsi; dan
d. kepala UPT atau kepala UPT terkait.

(1) Pengelola hutan atau pemegang izin yang telah melaksanakan kemitraan kehutanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dapat diberikan insentif berupa kemudahan pelayanan di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
(2) Pengelola Hutan atau Pemegang Izin yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan kemitraan antara pengelola hutan atau pemegang izin dalam kawasan hutan, dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimasukan dalam naskah kesepakatan kerja sama.

(1) Pengelola atau Pemegang Izin di kawasan konservasi wajib melaksanakan kerja sama kemitraan dengan Mitra Konservasi dalam rangka Perhutanan Sosial di kawasan konservasi.
(2) Ketentuan teknis kemitraan kehutanan dalam kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

(1) Masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan hutan hak untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan hak kepada Menteri.

(2) Pengajuan hutan adat sebagaimana pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak.
(3) Tata cara verifikasi dan validasi tentang hutan hak diatur oleh peraturan Direktur Jenderal.

(1) Pemanfaatan hutan dalam HPHD:
a. pada hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan serta pemungutan hasil hutan bukan kayu;
dan/atau
b. pada hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
(2) Pemanfaatan hutan dalam IUPHKm:
a. pada hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan serta pemungutan hasil hutan bukan kayu;
dan/atau
b. pada hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
(3) Pemanfaatan hutan dalam IUPHHK-HTR pada hutan produksi berupa pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman dan belukar tua.
(4) Pemanfaatan hutan dalam rangka kemitraan kehutanan berupa hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan hutan di hutan lindung atau hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu dan jasa lingkungan hutan di hutan produksi.

(5) Pemanfaatan hutan pada hutan adat tidak boleh mengubah fungsi hutan dengan cara memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam hutan hak, dan/atau berupa hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan hutan di hutan dengan fungsi konservasi dan lindung, atau berupa hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu dan jasa lingkungan di fungsi produksi.
(6) Tata usaha hasil hutan bukan kayu diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

(1) Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam HPHD di hutan produksi dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan hutan desa yang telah disahkan.
(2) Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam IUPHKm di hutan produksi atau IUPHHK-HTR dilaksanakan berdasarkan rencana kerja usaha yang telah disahkan.
(3) Pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan di areal kemitraan kehutanan berdasarkan naskah kesepakatan kerja sama.
(4) Pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan di hutan adat berdasarkan kearifan lokal/pengetahuan tradisional yang diakui dan disetujui oleh lembaga adat.
(5) Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa atau Rencana Kerja Usaha pemegang IUPHKm dan IUPHHK- HTR atau penyusun naskah kesepakatan kerja sama atau penyusun pemanfaatan pengetahuan tradisional dapat dibantu oleh Pokja PPS atau penyuluh kehutanan setempat.
(6) Rencana pengelolaan hutan desa dan rencana kerja usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disahkan oleh:
a. penyuluh dalam hal areal kerja HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR berada dalam satu desa; atau

b. kepala KPH yang sudah operasional, atau berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang KPH setempat, bagi areal kerja HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR yang berada dalam wilayah KPH dan berada pada lintas desa; atau
c. kepala dinas provinsi dalam hal HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR berada di lintas desa dan belum ada KPH yang operasional.
(7) Pedoman penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.

(1) HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR berlaku untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun, dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dapat diwariskan.
(2) Hasil evaluasi berkala 5 (lima) tahunan sebagai dasar perpanjangan HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR.
(3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Terhadap kegiatan HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat dilakukan monitoring oleh Pedamping/Pokja PPS atau oleh kepala KPH.
(2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara manual atau secara elektronik (online/daring).

(1) Pedoman evaluasi HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR dan Kemitraan Kehutanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(2) Pedoman bimbingan teknis kearifan lokal/pengetahuan tradisional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

(1) HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR dan areal Kemitraan Kehutanan bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.
(2) HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipindahtangankan, diubah status dan fungsi kawasan hutan, serta digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan atau di luar rencana usaha pemanfaatan.
(3) Pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) selain dimasukkan dalam keputusan penerbitan hak pengelolaan atau izin pemanfaatan atau dalam naskah kesepakatan kerja sama juga dibuatkan pernyataan tertulis diatas materai dari pemegang hak atau pemegang izin atau peserta kemitraan.
(4) HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR tidak dapat diagunkan, kecuali tanamannya.
(5) Pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Hutan Adat dilarang menanam kelapa sawit di areal hak atau izinnya.

(1) HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR hapus, karena:
a. jangka waktu hak atau izin telah berakhir;
b. hak atau izin dicabut oleh pemberi hak atau pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang hak atau pemegang izin; atau
c. hak atau izin dikembalikan oleh pemegang hak atau pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada

pemberi izin sebelum jangka waktu hak atau izin berakhir.
(2) Sebelum hak atau izin hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dievaluasi oleh pemberi hak atau izin.
(3) Hapusnya hak atau izin atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan pemegang hak atau pemegang izin untuk memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

(1) Pemegang HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR berhak:
a. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
b. mengelola dan memanfaatkan HPHD, IUPHKm, atau IUPHHK-HTR sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem usaha tani terpadu;
c. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam HPHD, IUPHKm, atau IUPHHK-HTR;
d. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
e. mendapat pendampingan dalam pengelolaan HD, HKm, dan HTR serta penyelesaian konflik;
f. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
g. mendapat pendampingan penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan; dan
h. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.
(2) Hak pengelola atau pemegang izin dalam kemitraan kehutanan:

a. melaksanakan kegiatan pengelola hutan atau kegiatan usaha pengelolaan hutan atau kegiatan pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. mendapat perlindungan dari perusakan lingkungan hidup dan hutan.
(3) Hak mitra dalam kegiatan kemitraan kehutanan:
a. mendapat keuntungan yang setimpal dari hasil kegiatan kemitraan kehutanan sesuai dengan naskah kesepakatan kerja sama; dan
b. mendapat bimbingan teknis dari pengelola hutan atau pemegang izin.
(4) Hak dan Kewajiban pengelola hutan adat diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak.

(1) Pemegang HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR wajib:
a. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
b. memberi tanda batas areal kerjanya;
c. menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi hak atau izin;
d. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
e. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
f. membayar provisi sumber daya hutan;
g. mempertahankan fungsi hutan; dan
h. melaksanakan perlindungan hutan.
(2) Pelaksanaan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pokja PPS atau pihak lain yang tidak mengikat.
(3) Dalam hal areal HD, HKm, dan HTR berada pada batas luar atau batas fungsi kawasan pemberian tanda batas

dilaksanakan oleh UPT yang membidangi pemantapan kawasan hutan.

(1) Pengelola atau Pemegang Izin dalam Kemitraan Kehutanan wajib:
a. melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan;
b. membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan kemitraan kehutanan; dan
c. melindungi mitranya dari gangguan perusakan lingkungan hidup dan kehutanan.
(2) Mitra dalam kegiatan kemitraan kehutanan wajib:
a. mentaati naskah kesepakatan kerja sama;
b. menjaga dan melindungi areal kemitraan bersama mitranya; dan
c. membayar penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan kemitraan kehutanan kecuali pengelola atau pemegang izin rela membayar penerimaan negara bukan pajak.

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi Pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan Kehutanan dan Pemangku Hutan Adat.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitasi pada tahap usulan permohonan, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas termasuk manajemen usaha, pembentukan koperasi, tata batas areal kerja, penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, bentuk-bentuk kegiatan kemitraan kehutanan, pembiayaan, pasca panen, pengembangan usaha dan akses pasar.

(3) Pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dapat dibantu oleh Pokja PPS dan penyuluh kehutanan, instansi lain yang terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi.
(4) Pemerintah memfasilitasi program/kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, konservasi keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi, sertifikasi pengelolaan hutan lestari dan/atau sertifikasi legalitas kayu.

Pedoman fasilitasi, pembentukan dan tata cara kerja Pokja PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pembiayaan untuk penyelenggaraan Perhutanan Sosial dapat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. pinjaman pembiayaan pembangunan hutan;
d. dana desa;
e. dana rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Direktur Jenderal, Kepala Badan, dan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan

dan pengendalian terhadap pelaksanaan Perhutanan Sosial.
(2) Pedoman pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:
a. usulan penetapan areal kerja HD dan HKm yang telah diajukan bupati/walikota sebelum ditetapkannya Peraturan ini diproses lebih lanjut penerbitan hak atau izin sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
b. permohonan HD, HKm, dan HTR yang diajukan oleh lembaga desa, kelompok masyarakat, sebelum ditetapkannya Peraturan ini diproses lebih lanjut penerbitan hak atau izin sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
c. usulan penetapan areal kerja HD dan HKm yang telah diajukan bupati/walikota yang sudah diverifikasi atau telah terbit Penetapan Areal Kerjanya, sebelum ditetapkannya Peraturan ini, Menteri menerbitkan HPHD dan IUPHKm.
d. permohonan IUPHHK-HTR yang telah diajukan oleh masyarakat dan telah diverifikasi sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Menteri menerbitkan IUPHHK- HTR.
e. dalam hal masa berlakunya Keputusan Menteri tentang Penetapan Areal Kerja HD dan HKm telah berakhir, Menteri menerbitkan HPHD dan IUPHKm berdasarkan hasil evaluasi.
f. usulan IUPHHK-HD dan IUPHHK-HKm, yang sudah diajukan oleh pemegang HPHD dan IUPHKm sebelum ditetapkannya Peraturan ini diproses lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

g. HPHD atau IUPHKm di hutan produksi yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini dapat digunakan untuk pemanfaatan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52.
h. dalam hal di areal Perhutanan Sosial atau dalam usulan Perhutanan Sosial telah ada tanaman sawit sejak Peraturan ini diberlakukan, diperbolehkan selama 12 (dua belas) tahun sejak masa tanam dan diantara tanaman sawit ditanam pohon berkayu paling sedikit 100 (seratus) pohon per hektar.
i. terhadap Kemitraan di hutan rakyat yang telah dilaksanakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan Peraturan Menteri ini.
j. terhadap Kemitraan yang telah dilaksanakan oleh KPH tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan Peraturan Menteri ini.
k. kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat, yang dilaksanakan di areal Perum Perhutani dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
l. kegiatan bina desa hutan yang dilaksanakan oleh pemegang izin usaha hasil hutan kayu pada hutan alam atau hutan tanaman dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
m. Kerja sama yang selama ini dilaksanakan antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat setempat disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut- II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 407) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 826);
b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut- II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1495);
c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89/Menhut- II/2014 tentang Hutan Desa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1496);
d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut- II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 958), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA