Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Lindi adalah cairan yang timbul akibat masuknya air
eksternal ke dalam timbunan sampah, melarutkan dan
membilas materi-materi terlarut, termasuk materi
organik hasil proses dekomposisi secara biologi.
2. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya
disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara
aman bagi manusia dan lingkungan.
3. Baku Mutu Lindi adalah ukuran batas atau kadar unsur
pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya dalam lindi yang akan
dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari kegiatan
TPA.

www.peraturan.go.id
 2016, No.1050

4. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap
orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang
wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat
memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang
selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai
dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya
disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan
terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak
berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Dokumen Lingkungan adalah dokumen AMDAL atau
UKL-UPL.
8. Daya tampung beban pencemaran air adalah
kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima
masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air
tersebut menjadi cemar.
9. Alokasi Beban Pencemaran Air adalah besaran beban
pencemar yang masih diperbolehkan untuk dibuang atau
besaran beban pencemar yang harus diturunkan di
wilayah administrasi dan/atau Daerah Aliran Sungai dari
masing-masing sumber pencemar.
10. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan
di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian
ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk,
dan muara.
11. Kadar Paling Tinggi adalah ukuran batas tertinggi suatu
unsur pencemar dalam air limbah yang diperbolehkan
dibuang ke sumber air.

www.peraturan.go.id
2016, No.1050 -4-

12. Kejadian Tidak Normal adalah kondisi di mana proses
akhir sampah dan/atau instalasi pengolahan lindi tidak
beroperasi sebagaimana mestinya.
13. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan TPA adalah
orang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan TPA.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan
mengenai baku mutu lindi kepada:
a. gubernur dalam menetapkan baku mutu lindi;
b. pejabat pemberi izin lingkungan dalam penerbitan izin
lingkungan; dan
c. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan TPA dalam
merencanakan pengolahan lindi dan penyusunan
dokumen lingkungan.

(1) Baku Mutu Lindi setiap saat tidak boleh terlampaui.
(2) Baku Mutu Lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Gubernur dapat menetapkan Baku Mutu Lindi daerah
yang lebih ketat.
(2) Dalam menetapkan Baku Mutu Lindi yang lebih ketat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur wajib
melakukan kajian ilmiah yang memuat paling sedikit:
a. ketersediaan teknologi paling baik;
b. karakteristik lingkungan;
c. karakteristik sampah; dan
d. rekomendasi baku mutu lindi baru.
(3) Karakteristik lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi antara lain:

www.peraturan.go.id
 2016, No.1050

a. klimatologi;
b. tanah dan geohidrologi; dan
c. hidrologi.

(1) Baku Mutu Lindi yang ditetapkan oleh gubernur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib digunakan
oleh pejabat pemberi izin lingkungan dalam menerbitkan
izin lingkungan, kecuali diperoleh baku mutu lindi lain
yang lebih ketat melalui hasil kajian dokumen
lingkungan.
(2) Dalam hal gubernur belum menetapkan Baku Mutu Lindi
yang lebih ketat, pejabat pemberi izin lingkungan
menggunakan baku mutu yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri ini.

(1) Pejabat pemberi izin lingkungan dalam menetapkan baku
mutu dalam izin lingkungan wajib mempertimbangkan:
a. dokumen lingkungan yang mengkaji dampak
pembuangan lindi;
b. daya tampung beban pencemaran air dan alokasi
beban pencemaran air yang ditetapkan oleh Menteri;
c. karakteristik air limbah yang dibuang;
d. karakteristik sampah dan proses pengelolaan
sampah; dan
e. Baku Mutu Lindi daerah.
(2) Dokumen lingkungan yang mengkaji dampak
pembuangan lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a memuat antara lain:
a. sumber dan perkiraan jumlah lindi;
b. karakteristik lindi;
c. teknologi pengolahan lindi;
d. perhitungan daya tampung beban pencemaran air
pada media penerima;
e. rona awal lingkungan;
f. dampak lingkungan akibat lindi; dan

www.peraturan.go.id
2016, No.1050 -6-

g. upaya pengendalian dampak dan rencana
pemantauan.
(3) Dalam hal daya tampung beban pencemaran air dan
alokasi beban pencemaran air sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b belum ditetapkan, pejabat pemberi
izin lingkungan wajib memperhatikan perhitungan daya
tampung beban pencemaran air pada media penerima
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
(4) Pejabat pemberi izin lingkungan wajib mencantumkan
Baku Mutu Lindi dan persyaratan teknis pengelolaan
lindi dalam izin lingkungan.

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan TPA wajib memiliki izin
lingkungan.
(2) Dalam hal izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum memuat ketentuan pengelolaan lindi,
wajib dilakukan perubahan izin lingkungan.
(3) Pengelolaan lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib dilakukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau
Kegiatan TPA dengan ketentuan antara lain:
a. menjamin seluruh lindi yang dihasilkan di TPA
masuk ke instalasi pengolahan lindi;
b. menggunakan instalasi pengolahan lindi dan
saluran lindi kedap air sehingga tidak terjadi
perembesan lindi ke lingkungan;
c. memisahkan saluran pengumpulan lindi dengan
saluran air hujan;
d. melakukan pengolahan lindi, sehingga mutu lindi
yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku
mutu lindi;
e. tidak melakukan pengenceran lindi ke dalam aliran
buangan lindi;
f. menetapkan titik penaatan untuk pengambilan
contoh uji lindi dan koordinat titik penaatan;
g. memasang alat ukur debit atau laju alir lindi di titik
penaatan;

www.peraturan.go.id
 2016, No.1050

h. membuat sumur pantau di hulu dan hilir lokasi TPA
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
i. melakukan pencatatan sampah yang ditimbun
harian;
j. melakukan pemantauan debit dan pH harian;
k. memeriksakan kadar parameter lindi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini secara
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi
dan/atau teregristrasi;
l. melakukan pemantauan kualitas air tanah setiap 3
(tiga) bulan sekali melalui pengambilan contoh uji
pada sumur pantau/sumur uji dengan parameter
sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
m. memiliki Prosedur Operasional Standar pengolahan
lindi dan sistem tanggap darurat;
n. menyampaikan laporan:
1. debit dan pH harian lindi;
2. pencatatan harian sampah yang diproses;
3. data klimatologi antara lain curah hujan, dan
temperatur;
4. hasil analisa laboratorium terhadap air tanah
sebagaimana dimaksud pada huruf l; dan
5. hasil analisa laboratorium terhadap lindi
(termasuk koordinat titik sampling)
sebagaimana dimaksud pada huruf k,
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
kepada bupati/walikota dengan tembusan gubernur,
Menteri dan instansi terkait sesuai dengan
kewenangannya; dan
o. melaporkan dan menyampaikan kegiatan
penanggulangan pencemaran akibat kondisi tidak
normal kepada bupati/walikota, dengan tembusan

www.peraturan.go.id
2016, No.1050 -8-

kepada Gubernur dan Menteri paling lama 1 x 24
(satu kali duapuluh empat) jam.

(1) Bupati/walikota wajib melakukan:
a. inventarisasi jumlah timbulan sampah di wilayah
administrasi sesuai dengan kewenangannya;
b. inventarisasi jenis dan jumlah sampah yang
diproses di TPA;
c. inventarisasi teknologi pemrosesan sampah dan
pengolahan lindi; dan
d. pengawasan terhadap pemrosesan sampah,
pengolahan lindi dan pemenuhan Baku Mutu Lindi.
(2) Hasil inventarisasi TPA dan pengawasan terhadap
penaatan Baku Mutu Lindi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada gubernur dengan tembusan
kepada Menteri.

Menteri dan/atau gubernur melakukan pembinaan dan
pengawasan kepada bupati/walikota terhadap pelaksanaan
perizinan dan penerapan Baku Mutu Lindi.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

www.peraturan.go.id
 2016, No.1050

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id