Peraturan Menteri Nomor p-73-menlhk-setjen-2015 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMANFAATAN KAYU DAN PENGENAAN IURAN KEHUTANAN PADA AREAL IZIN USAHA PERKEBUNAN YANG MEMPEROLEH KEPUTUSAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :
1. Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan, yang diproses berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
2. Izin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk menebang kayu dan/atau memungut hasil hutan bukan kayu sebagai akibat dari adanya kegiatan izin non kehutanan antara lain dari kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan telah dilepas, kawasan hutan produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan dengan izin pinjam pakai, dan dari Areal Penggunaan Lain yang telah diberikan izin peruntukan.
3. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disebut PSDH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
4. Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DR adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin pemanfaatan hasil hutan yang berupa kayu.
5. Penggantian Nilai Tegakan yang selanjutnya disebut PNT adalah salah satu kewajiban selain PSDH dan DR yang harus dibayar kepada Negara akibat dari izin pemanfaatan kayu, penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai, dan dari areal kawasan hutan yang telah dilepas dan dibebani HGU yang masih terdapat hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami termasuk pada lahan milik/dikuasai sebelum terbitnya

alas titel, dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ganti Rugi Tegakan yang selanjutnya disebut GRT adalah pungutan sebagai pengganti nilai tegakan yang rusak dan atau hilang akibat dari perbuatan melanggar hukum pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7. Timber cruising adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon (yang direncanakan akan ditebang), pohon inti, pohon yang dilindungi, permudaan, data lapangan lainnya, untuk mengetahui jenis, jumlah, diameter, tinggi pohon, serta informasi tentang keadaan lapangan/lingkungan, yang dilaksanakan dengan intensitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
9. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari.
10. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.
11. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi.
12. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/Kota.
13. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi sesuai dengan wilayah kerjanya dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
14. Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut BPKH adalah unit pelaksana teknis di bidang

pemantapan kawasan hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
15. Pemegang izin usaha perkebunan adalah pemegang izin perkebunan yang telah memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan sesuai PERATURAN PEMERINTAH Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

(1) Maksud Peraturan Menteri ini adalah mengatur tata cara pemanfaatan kayu dan pengenaan iuran kehutanan pada areal izin usaha perkebunan yang telah memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
(2) Tujuan Peraturan Menteri ini adalah untuk menjamin tertib pemanfaatan kayu dan diperolehnya hak-hak negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas hasil hutan kayu dari pembukaan lahan pada areal keputusan pelepasan kawasan hutan dengan skema PERATURAN PEMERINTAH Nomor 60 Tahun tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

(1) Dalam rangka pemanfaatan kayu dan pengenaan iuran kehutanan pada izin usaha perkebunan yang memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Kepala Dinas Provinsi melakukan identifikasi dan telaahan.
(2) Untuk melaksanakan identifikasi dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Provinsi membentuk Tim yang terdiri dari unsur-unsur Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Balai, dan BPKH.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat tugas dari Kepala Dinas Provinsi, melaksanakan identifikasi dan telaahan pada instansi terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta melaporkannya kepada Kepala Dinas Provinsi.
(4) Hasil identifikasi dan telaahan meliputi :
a. Keputusan pelepasan kawasan hutan;
b. Izin usaha perkebunan;
c. Luas areal kebun yang telah memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan oleh Menteri;
d. Luas areal kebun yang telah dilakukan pembukaan lahan;
e. Luas areal kebun yang direncanakan akan dilakukan pembukaan lahan;
f. Pemenuhan kewajiban iuran kehutanan atas areal kebun yang telah dilakukan pembukaan lahan; dan
g. Penghimpunan data dan informasi yang terkait.

(5) Biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan identifikasi dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dibebankan kepada Pemerintah.

(1) Berdasarkan hasil identifikasi dan telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang, pemegang izin usaha perkebunan wajib membayar lunas iuran kehutanan berupa PSDH, DR, dan PNT.
(2) Pengenaan iuran kehutanan berupa PSDH,
(3) DR, dan PNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme IPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), terhadap pohon yang telah ditebang tidak melalui IPK, pemegang izin usaha perkebunan wajib membayar lunas iuran kehutanan berupa PSDH, DR, PNT dan denda sebesar 15 (lima belas) kali PSDH.

(1) Dalam rangka pengenaan iuran kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas Provinsi menugaskan Tim yang unsur-unsurnya terdiri dari Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Wasganis PHPL Balai, dan BPKH untuk menentukan komposisi kelompok jenis dan taksiran volume kayu yang telah ditebang.

(2) Komposisi kelompok jenis dan taksiran volume kayu yang telah ditebang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan hasil perkalian antara taksiran luas dengan taksiran potensi tegakan dengan memperhatikan faktor eskploitasi dan faktor pengaman (0,56).
(3) Taksiran luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan hasil penafsiran citra satelit resolusi tinggi oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atau BPKH.
(4) Taksiran potensi tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui pendekatan hasil checking timber cruising tertinggi oleh Wasganis PHPL pada areal pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/usaha perkebunan/pinjam pakai kawasan hutan.
(5) Hasil checking timber cruising tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperhitungkan sebagai kayu bulat kelompok jenis meranti/kelompok komersil satu.
(6) Perhitungan taksiran potensi tegakan berdasarkan hasil checking timber cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperhitungkan sebagai kayu bulat kelompok jenis meranti/kelompok komersil satu.
(7) Hasil penentuan taksiran volume kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandangani oleh Tim serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi.
(8) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dapat melakukan supervisi atas pelaksanaan identifikasi dan telaahan serta perhitungan pembayaran PNBP.
(9) Biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan penentuan komposisi kelompok jenis dan taksiran volume kayu yang telah ditebang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dibebankan kepada Pemerintah.

(1) Berdasarkan BAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7), Kepala Dinas Provinsi menerbitkan Keputusan tentang pengenaan iuran kehutanan dan atau sanksi

denda, dan salinannya disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Balai, dan pemegang izin usaha perkebunan.
(2) Keputusan Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar oleh Pejabat Penagih untuk menerbitkan SPP PSDH, DR, PNT dan Denda.
(3) Pemegang izin usaha perkebunan wajib melunasi SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tata cara pelunasannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemegang izin usaha perkebunan yang telah memperoleh keputusan pelepasan kawasan hutan sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang akan melakukan pembukaan lahan dan penebangan pohon wajib melalui mekanisme IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2) IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diproses setelah pemegang izin usaha perkebunan memenuhi kewajiban terhadap negara atau melunasi SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2015 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA