Peraturan Menteri Nomor p-24-menlhk-setjen-otl-0-1-2016 Tahun 2016 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN BUKAN KAYU

(1) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang penelitian dan pengembangan teknologi hasil hutan bukan kayu serta peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi. (2) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu berkedudukan di Mataram, Nusa Tenggara Barat dan dipimpin oleh seorang Kepala.

Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu, dan peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang menjadi kebutuhan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu, serta peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan; b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu serta peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan; c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan dan kerja sama di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu serta peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan; d. pelayanan data dan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu, serta peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan; e. pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan lingkup Balai; f. pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Hutan Penelitian yang menjadi tanggung jawab Balai; dan g. urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

(1) Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Program, Evaluasi dan Kerja Sama; c. Seksi Data, Informasi dan Sarana Penelitian; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan surat menyurat.

Seksi Program, Evaluasi dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyiapan pemantauan dan evaluasi, penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran serta penyiapan dan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu dan peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan.

Seksi Data, Informasi dan Sarana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan, penyebarluasan data dan informasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan, pengelolaan sarana dan prasarana penelitian dan pengembangan termasuk KHDTK dan Hutan Penelitian dan laboratorium, pengelolaan perpustakaan, dan dukungan administrasi pengajuan dan pelaksanaan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) hasil penelitian dan pengembangan, serta saran-saran penyiapan bahan saran kebijakan di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu dan peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan serta pengembangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum. (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai, Jabatan Fungsional Tertentu Peneliti dikelompokkan ke dalam kelompok jabatan fungsional Peneliti berdasarkan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti dikoordinasikan oleh seorang Ketua Kelompok Peneliti yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian: a. wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai sesuai dengan bidang tugasnya; b. wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan arahan bagi pelaksanaan tugas bawahan; d. wajib mengikuti dan mematuhi arahan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dengan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; e. wajib menyampaikan laporan kepada atasan masing- masing.

Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Kelompok Peneliti : a. wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai sesuai dengan bidang tugasnya; b. wajib mengikuti dan mematuhi arahan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dengan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing- masing, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(1) Kepala Balai adalah Jabatan struktural Eselon III.a. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

Wilayah Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu di seluruh wilayah INDONESIA.

Perubahan atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut- II/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.335/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penetapan Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2016 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA