Peraturan Menteri Nomor 11-per-m-kukm-xii-2013 Tahun 2014 tentang NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN INKUBATOR WIRAUSAHA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Inkubator Wirausaha, adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta Inkubasi (Tenant);
2. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi (Tenant);
3. Peserta Inkubasi (Tenant) adalah wirausahawan atau calon wirausahawan yang menjalani proses inkubasi;
4. Penyelenggara Inkubator wirausaha adalah pihak yang mendirikan inkubator;
5. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di INDONESIA dan berdomisili di INDONESIA;
www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Pemerintahan Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara republik INDONESIA Tahun 1945;
7. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
8. Norma penyelenggaraan inkubator wirausaha adalah aturan atau kaidah yang digunakan untuk mendukung dan menata penyelenggaraan inkubator wirausaha;
9. Standar penyelenggaraan inkubator wirausaha adalah ukuran tertentu yang harus dipenuhi dan digunakan sebagai patokan dalam menilai pencapaian penyelenggaraan inkubator wirausaha;
10. Prosedur penyelenggaraan inkubator wirausaha adalah tahapan yang digunakan untuk mendukung dan menata penyelenggaraan inkubator wirausaha;
11. Kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha adalah ketentuan yang menjadi dasar penilaian penyelenggaraan inkubator wirausaha;
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
13. Deputi Menteri adalah Unit Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri untuk memfasilitasi penyelenggaraan inkubator wirausaha.

Sasaran penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha adalah untuk meningkatkan:
a. kapasitas penyelenggaraan inkubator wirausaha; dan
b. iklim kondusif dalam penyelenggaraan inkubator wirausaha.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Penyelenggaraan inkubator wirausaha mengikuti norma sebagai berikut:
a. profesionalitas, terbuka, jujur, adil dan tidak diskriminatif;
b. mandiri dan independen;
c. penumbuhkembangan wirausaha baru;
d. penguatan kapasitas wirausaha pemula; dan
e. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inkubator wirausaha dalam penyelenggaraan program inkubasi dapat bekerjasama dengan pihak lain mengikuti norma sebagai berikut:
a. saling membutuhkan;
b. mempercayai;
c. memperkuat; dan
d. saling menguntungkan.

Inkubator wirausaha dalam penyelenggaraan program inkubasi dapat memperoleh pendanaan dengan mengikuti norma sebagai berikut:
a. akuntabilitas;
b. sesuai dengan tujuan inkubator wirausaha;
c. teraudit, dan membuat laporan keuangan; dan
d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan inkubator wirausaha harus memiliki standar kualifikasi sumberdaya manusia sekurang kurangnya:
a. profesional; dan
b. tidak cacat hukum.

Penyelenggaraan inkubator wirausaha harus memiliki standar prasarana dan sarana sekurang-kurangnya:
a. ruang kerja tenant;
b. ruang konsultasi;
c. ruang kantor; dan
d. memiliki sistem informasi yang didukung oleh jaringan internet yang memadai.

Penyelenggaraan inkubator wirausaha harus memiliki standar kerjasama dengan tenant dan pihak ketiga lainnya dalam bentuk perjanjian tertulis yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang usaha tenant yang akan diinkubasi oleh inkubator wirausaha, sekurang-kurangnya usaha:
a. produktif;
b. prospektif;
c. berbasis teknologi; dan
d. berwawasan lingkungan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Penyelenggaraan inkubator wirausaha yang memperoleh pendanaan dari tenant dan pihak ketiga lainnya harus memiliki standar sebagai berikut:
a didasarkan pada perjanjian tertulis yang memuat sekurang kurangnya:
1) hak dan kewajiban para pihak;
2) keuntungan;
3) risiko;
4) jangka waktu;
5) penyelesaian perselisihan.
b. besar pendanaan dari pemerintah dan pemerintah daerah paling banyak 90% dari jumlah pendanaan yang dibutuhkan oleh inkubator wirausaha.

Penyelenggaraan inkubator wirausaha harus memenuhi prosedur sebagai berikut :
a. mengikuti tahapan penyelenggaraan inkubator wirausaha; dan
b. mengadministrasikan proses penyelenggaraan secara jelas.

Tahapan penyelenggaraan inkubator wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sekurang kurangnya terdiri dari :
a. pra-inkubasi;
b. inkubasi; dan
c. paska inkubasi.

Tahapan pra-inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sekurang–kurangnya terdiri dari:
a. rekruitmen calon tenant;
b. pelatihan dasar untuk menjaring calon tenant; dan
c. mematangkan gagasan teknologi dan ide yang akan dikomersialisasikan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Tahapan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sekurang – kurangnya terdiri dari :
a. pembuatan kontrak tertulis dengan tenant;
b. pelatihan dan pengembangan ketrampilan;
c. bimbingan;
d. konsultasi dan konsultansi;
e. pendampingan;
f. proses produksi;
g. uji produksi;
h. pemasaran;
i. pameran;
j. temu bisnis; dan
k. pengadministrasian bisnis.

Tahapan paska inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c sekurang-kurangnya mencakup:
a. penyelesaian kontrak inkubasi;
b. membangun jejaring dengan tenant alumni;
c. memonitor dan mengevaluasi perkembangan usaha tenant sekurang- kurangnya selama 2 (dua) tahun; dan
d. pemberian konsultansi.

Prosedur administrasi penyelenggaraan inkubator wirausaha meliputi :
a. pendaftaran penyelenggaraan inkubator wirausaha oleh pemerintah;
b. pendaftaran penyelenggaraan inkubator wirausaha oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat kepada Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) yang membidangi Koperasi dan UKM setempat;
c. pendaftaran sebagaimana huruf a dan b dilaporkan kepada Menteri;
d. tunduk dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Inkubator Wirausaha dapat diselenggarakan oleh :
a. Pemerintah;
b. Pemerintah daerah;
c. dunia usaha; dan/atau
d. masyarakat.
(2) Penyelenggara inkubator wirausaha oleh pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan Perguruan Tinggi milik Pemerintah;
(3) Penyelenggara inkubator wirausaha oleh Pemerintah Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Perguruan Tinggi milik Pemerintah Daerah;
(4) Penyelenggara inkubator wirausaha oleh dunia usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Koperasi, Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
(5) Penyelenggara inkubator wirausaha oleh masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah perguruan tinggi milik swasta, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, asosiasi, kelompok masyarakat, dan usaha perorangan; dan
(6) Penyelenggara inkubator wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat merupakan kerjasama/kemitraan antar penyelenggara inkubator wirausaha.

Kriteria Sumberdaya Inkubator Wirausaha
(1) Sumberdaya manusia pengelola Inkubator wirausaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. profesional dan kompeten;
b. sanggup melaksanakan rencana strategis; dan
c. sanggup bekerja penuh.
(2) Penilaian atas kriteria pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri dan untuk penilaiannya dibentuk tim oleh Menteri.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Pedoman untuk penilaian kompetensi disusun oleh Deputi Menteri yang ditunjuk.
(4) Sumberdaya pendanaan Inkubator wirausaha untuk dana operasional dan penguatan tenant dapat berupa :
a. sumber yang berasal dari lembaga inkubator wirausaha sendiri;
b. sumber yang berasal dari luar atau pihak ke tiga; dan
c. sumber lain yang syah dan tidak mengikat berdasarkan UNDANG-UNDANG.
(5) Sumberdaya sarana dan prasarana inkubator wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

a. Dalam rangka penyelenggaraan program inkubasi, inkubator wirausaha dapat bekerjasama dengan para pihak dari dalam negeri dan atau luar negeri; dan
b. Kerjasama sebagaimana dimaksud huruf a adalah antar inkubator wirausaha dan atau inkubator wirausaha dengan non-inkubator wirausaha.

Pendanaan penyelenggaraan inkubator wirausaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. berasal dari peserta inkubasi (tenant) berupa kewajiban sebagai peserta;
b. berasal dari inkubator wirausaha yang bersangkutan berupa modal disetor dan akumulasi modal; dan
c. berasal dari masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dalam rangka penyelenggaraan inkubator wirausaha, pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi:
a. pendanaan operasional yang bersumber dari anggaran pemerintah dan pemerintah daerah; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

b. peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan, penyuluhan, konsultasi, pendampingan, magang, studi banding, pameran, promosi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan inkubator, wirausaha pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib melakukan:
a. pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentuan peraturan menteri ini;
b. pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh tim teknis pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
c. tim teknis pemerintah sebagaimana dimaksud huruf b dibentuk oleh menteri;
d. tim teknis pemerintah daerah sebagaimana dimaksud huruf b dibentuk oleh gubernur, bupati/walikota;
e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri serta merekomendasikan kepada tim untuk ditindaklanjuti.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan sanksi kepada penyelenggara inkubator wirausaha yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dengan tahapan sebagai berikut:
a. peringatan secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) kali berturut- turut; dan
b. pencabutan izin operasional penyelenggaraan inkubator wirausaha.

(1) Penyelenggara inkubator wirausaha yang telah ada tetap dapat menyelenggarakan program inkubasi dan menyesuaikan dengan peraturan ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak peraturan ini diundangkan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Segala kegiatan inkubasi yang sedang berjalan tetap dilanjutkan sampai dengan selesainya program dan/atau waktu yang diperjanjikan.

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tangggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 24 Desember 2013 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, SJARIFUDDIN HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal, 7 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id