PENGGUNAAN SUMBER DAYA DALAM NEGERI UNTUK PRODUK IKLAN YANG DISIARKAN

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Jasa periklanan adalah jasa pembuatan, produksi dan pasca produksi hingga produk iklan
siap siar;
1. Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat
tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak
dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan yang disiarkan
melalui Lembaga Penyiaran sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32
Tahun 2002 tentang Penyiaran;
1. Sumber daya dalam negeri adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 (c), (h),
dan (j) serta Pasal 46 Ayat (11) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
1. Materi iklan adalah semua komponen atau unsur yang digunakan atau dipakai dalam proses
pembuatan produksi iklan meliputi dan tidak terbatas pada sumber daya manusia pemeran,
namun juga komponen yang digunakan hingga siap siar;
1. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang
ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2002, setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-1/2003,
tanggal 22 Juli 2004, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran;
1. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang penyiaran.

www.hukumonline.com

---

www.hukumonline.com

1. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong tumbuhnya kualitas sumber daya manusia bangsa
Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 (c), (h) dan (j), serta Pasal 46 Ayat (11)
batang tubuh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
1. Mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri, mendorong peningkatan kemampuan
perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam
era globalisasi.
1. Memperkenalkan kekayaan dan kebudayaan nasional ke dunia global.

Lembaga Penyiaran:
- Bertanggung jawab atas siaran iklan yang disiarkan melalui lembaganya.
- Tanggung jawab lembaga penyiaran dalam hal mematuhi peraturan ini terbatas pada
meminta surat pernyataan dari pemasang iklan atau perusahaan iklan/rumah produksi atau
pengiklan yang menyatakan bahwa materi iklan yang akan disiarkan telah menggunakan
sumber daya dalam negeri, model surat pernyataan mana terdapat di Lampiran peraturan
ini.
- Wajib untuk mengutamakan penyiaran produk iklan yang menggunakan sumber daya lokal
yang maksimal dengan memperhatikan masa transisi tersebut di Pasal 11 peraturan ini.
- Menyampaikan laporan ringkas yang disusun berdasarkan pernyataan para pemasang iklan,
tentang perkembangan produk iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiarannya setiap 6
(enam) bulan, kepada Menteri.

(1) Sumber daya iklan untuk produk iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib

menggunakan pemeran dan latar belakang iklan yang berasal dari dalam negeri, dengan
masa transisi sebagaimana tersebut di Pasal 11 peraturan ini.

(2) Pihak yang berperan melakukan atau terlibat dalam proses pembuatan iklan meliputi dan

tidak terbatas pada model, pemain, penampil, sutradara, pengarah kreatif, pengarah
fotografi, pengarah lampu, pengurus produksi, juru kamera, juru audio, pembantu produksi
(crew), suara latar, operator telecinema, penyunting online, penyunting, penyunting offline,
penyunting efek, tenaga grafis, pelukis animasi, pemain musik, pengubah lagu, juru rekam
suara, penasihat teknis dan pemeran pengganti (stuntman), editor offline, editor online,
editor special effect 3-D animasi baik audio maupun visual.

(3) Latar belakang yang digunakan dalam pembuatan iklan terdiri dari latar panggung

(backdrop, setting), bangunan, panorama alam, flora, fauna, musik, kesenian, bahasa, dan
manusia atau latar belakang masyarakat Indonesia.

Iklan asing atau iklan yang menggunakan sumber daya asing untuk disiarkan pada lembaga
penyiaran terbatas pada:

www.hukumonline.com

---

www.hukumonline.com

- Iklan pariwisata, yaitu iklan yang memuat unsur pariwisata dari suatu negara asing dengan
barang atau jasa yang keberadaannya di negara tersebut.
- Iklan properti, yaitu iklan mengenai bangunan, rumah, apartemen, gedung yang berlokasi di
luar Indonesia.
- Iklan mengenai pertandingan internasional, perlombaan, festival, pendidikan tinggi,
sekolah/studi dan kegiatan lain yang berlokasi di luar Indonesia.
- Iklan brand global dan atau yang membawa brand image dengan tokoh pemeran tertentu,
dimana penayangan produk iklan termaksud di seluruh dunia akan menggunakan tokoh
tersebut.
- Iklan dengan karakter atau yang merupakan aktivitas unggulan (flag ship) suatu negara.
- Perbedaan pendapat mengenai penafsiran huruf d dan e di atas dapat dikonsultasikan
kepada Menteri.

(1) Pembuatan iklan untuk siaran produk iklan yang disiarkan lembaga penyiaran di Indonesia

harus diproduksi dan diproses di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

(2) Perekaman, pengeditan dan penambahan efek suara, harus dilakukan di wilayah hukum

Republik Indonesia.

(3) Perkecualian dari Ayat (1) hingga Ayat (2) di atas hanya dapat dilakukan dengan alasan kuat

dan bukti-bukti faktual yang mendukung, bahwa jasa atau proses termaksud benar-benar
tidak dapat atau belum dapat dilakukan di Indonesia, yang disampaikan kepada Lembaga
Penyiaran, dimana produk iklan tersebut akan disiarkan.

(4) Alasan tersebut di Ayat (3) agar disampaikan ke Menteri.

Isi/muatan produk iklan yang disiarkan melalui Lembaga Penyiaran harus sesuai dengan standar
maupun kode etik periklanan Indonesia yang dikeluarkan oleh asosiasi yang bersangkutan, serta
memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(1) Sumber tenaga dalam produksi iklan maupun proses pasca produksi sebuah produk iklan

yang menggunakan tenaga asing atau penasehat teknis (technical advisor) untuk tujuan alih
teknologi, harus didampingi oleh tenaga lokal dengan perbandingan 1 : 3.

(2) Guna pencapaian mutu yang tinggi dari produk iklan lokal maupun berkembangnya sumber

daya manusia dalam negeri, maka selambat-lambatnya 2 (dua) tahun dari ditetapkannya
peraturan ini, fungsi dan peran tenaga asing tersebut harus dapat ditangani oleh tenaga
kerja lokal.

(3) Tenaga asing yang bekerja di sektor periklanan di Indonesia, wajib memberikan jasa

pendidikan atau pelatihan untuk para pekerja atau sumber daya manusia lokal secara cuma-
cuma, melalui media dan sarana yang tersedia, baik melalui lembaga pendidikan formal
maupun informal, sedikitnya 2 (dua) kali setahun, termasuk melalui sistem magang.

www.hukumonline.com

---

www.hukumonline.com

(4) Lembaga pendidikan formal maupun informal di sektor periklanan harus dapat

memanfaatkan peluang pembelajaran tersebut di Ayat (3) dengan sebaik-baiknya, dan
menyampaikan laporan tentang upaya tersebut kepada Menteri.

(5) Usaha periklanan yang mempekerjakan tenaga kerja asing atau orang asing yang

beroperasi di sektor produksi iklan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan
Ayat (2), wajib menaati peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, tidak terbatas
pada peraturan tentang imigrasi, perpajakan, tenaga kerja, ijin usaha maupun perijinan lain
yang ditetapkan.

(6) Sumber tenaga asing sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini selama berada di wilayah

Indonesia, wajib mendaftar di asosiasi terkait dengan pekerjaan mereka, mentaati syarat-
syarat, standar kinerja, kewajiban yang ditentukan oleh asosiasi terkait dengan
pekerjaannya, dan asosiasi wajib memperlakukan mereka secara setara dengan tenaga
lokal dalam klasifikasi yang sama.

(1) Karya cipta, kreasi atau ide seorang yang digunakan untuk sebuah produk iklan, jika ada,

berhak untuk mendapat apresiasi dan perlindungan.

(2) Si pencipta berhak mengajukan permintaan atau perlindungan sebagai pemilik hak, melalui

perusahaan di mana i bekerja, untuk menegaskan hak yang diberikan oleh Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 8 dan Pasal 9.

(3) Penegasan tentang pihak yang akan memiliki hak atas kekayaan intelektual seperti hak cipta

tersebut dituangkan dan disepakati dalam perjanjian antar para pihak yang bersangkutan,
yakni antara pihak pencipta dengan perusahaan.

(4) Perusahaan periklanan wajib menghormati perjanjian tentang pemberian perlindungan hak

tersebut di Ayat (3), dengan mendaftarkan perjanjian tersebut di Direktorat Jenderal Hak
Kekayaan Intelektual.

(1) Pengawasan berkala bagi produk iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran

dilaksanakan oleh Menteri, berdasarkan laporan berkala yang disampaikan sebagaimana
tersebut di Pasal 3 Butir (d) peraturan ini.

(2) Menteri dapat mengambil tindakan terhadap lembaga penyiaran yang tidak mematuhi

peraturan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Lembaga penyiaran yang dikenai sanksi dapat menyampaikan keberatan tertulis apabila

sanksi tersebut tidak cukup dasar untuk dijatuhkan, berikut alasan dan bukti-bukti yang
menunjang, dan sanksi akan dapat dicabut.

(4) Perusahaan pemasangan iklan yang menyampaikan pernyataan yang tidak benar dapat

dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(5) Dalam proses penjatuhan maupun pencabutan sanksi, semua pertimbangan akan dilakukan

secara transparan, dan tertulis.

(6) Dalam rangka pengawasan yang efektif, Menteri dapat melakukan koordinasi dengan badan

atau lembaga pemerintah lain, tidak terbatas pada instansi imigrasi, tenaga kerja, instansi
pemberi ijin, instansi pajak dan aparat penegak hukum apabila dirasa perlu.

---

www.hukumonline.com

(1) Penggunaan sumber daya dalam negeri untuk produk Iklan yang disiarkan Lembaga

penyiaran dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2008

(2) Lembaga penyiaran harus melaporkan persiapan pelaksanaan peraturan ini dalam waktu 3

(tiga) bulan sejak ditetapkannya peraturan ini.

(3) Peraturan ini dapat ditinjau ulang atau diubah sewaktu-waktu, dalam rangka menyikapi

perkembangan dari pelaksanaan peraturan ini.

PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Mei 2007

Ttd.

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Presiden RI;
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
1. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia;
1. Para Eselon I di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika;
1. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah seluruh Indonesia;
1. Organisasi Penyelenggara Penyiaran Radio dan Televisi.

www.hukumonline.com