Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 4 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN RENCANA DASAR TEKNIS NASIONAL 2000 (FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN NATIONAL 2000) PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
yang
selanjutnya
disingkat MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat
DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3.Dewan . . .

3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat
DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota
yang selanjutnya disingkat KPU, KPU provinsi, dan KPU
kabupaten/kota adalah KPU, KPU provinsi, dan KPU
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-
undang mengenai penyelenggara pemilihan umum.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat
BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Negara
yang
selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan
undang-undang.
8. Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Daerah
yang
selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.
9. Hari adalah hari kerja.

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih
melalui pemilihan umum.

Pasal 3 . . .

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang
berkedudukan sebagai lembaga negara.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tugas
Paragraf 1
Wewenang

MPR berwenang:
a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. melantik
Presiden
dan/atau
Wakil
Presiden
hasil
pemilihan umum;
c. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah
Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden
dan/atau
Wakil
Presiden
terbukti
melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila
Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
e. memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan
oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil
Presiden dalam masa jabatannya; dan
f.
memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara
bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan
wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik yang pasangan calon presiden
dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama
dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai
berakhir masa jabatannya.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Tugas

MPR bertugas:
a. memasyarakatkan ketetapan MPR;
b. memasyarakatkan
Pancasila,
Undang-Undang
Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945,
serta
pelaksanaannya; dan
d. menyerap
aspirasi
masyarakat
berkaitan
dengan
pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

(1) Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 MPR memiliki
kemandirian
dalam
menyusun
anggaran
yang
dituangkan ke dalam program dan kegiatan disampaikan
kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam
menyusun
program
dan
kegiatan
MPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi
kebutuhannya, MPR dapat menyusun standar biaya
khusus dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk
dibahas bersama.
(3) Anggaran MPR dikelola oleh Sekretariat Jenderal MPR
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(4) MPR
menetapkan
pertanggungjawaban
pengelolaan
anggaran MPR dalam peraturan MPR sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Keanggotaan

(1) Keanggotaan
MPR
diresmikan
dengan
keputusan
Presiden.
(2) Masa jabatan anggota MPR adalah 5 (lima) tahun dan
berakhir
pada
saat
anggota
MPR
yang
baru
mengucapkan sumpah/janji.

(1) Anggota
MPR
sebelum
memangku
jabatannya
mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang
dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang
paripurna MPR.
(2) Anggota
MPR
yang
berhalangan
mengucapkan
sumpah/janji
secara
bersama-sama
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji
yang dipandu oleh pimpinan MPR.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan
sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib.

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai
berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai
anggota/ketua/wakil
ketua
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan,
dengan
berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa . . .

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja
dengan
sungguh-sungguh,
demi
tegaknya
kehidupan
demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan
negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan
golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan
daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional
demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.”
memperjuangkan aspirasi rakyat drah yangya wakili untuk
Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Anggota
Paragraf 1
Hak Anggota

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “menentukan sikap dan pilihan dalam
pengambilan keputusan” adalah dalam rangka pelaksanaan
wewenang dan tugas MPR.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak anggota
MPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan
jabatannya, baik dalam acara kenegaraan, dalam acara resmi
maupun dalam melaksanakan tugasnya.
Huruf g
Cukup jelas.

Anggota MPR berkewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia
Tahun
dan
menaati
peraturan
perundang-undangan;

c. memasyarakatkan . . .

c.
memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945,
Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal
Ika;
d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional
dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
e.
mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan
pribadi, kelompok, dan golongan; dan
f.
melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil
daerah.

Bagian Kelima
Fraksi dan Kelompok Anggota MPR
Paragraf 1
Fraksi

(1) Fraksi merupakan pengelompokan anggota MPR yang
mencerminkan konfigurasi partai politik.
(2) Fraksi
dapat
dibentuk
oleh
partai
politik
yang
memenuhi ambang batas perolehan suara dalam
penentuan perolehan kursi DPR.
(3) Setiap anggota MPR yang berasal dari anggota DPR
harus menjadi anggota salah satu fraksi.
(4) Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR
dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai
wakil rakyat.
(5) Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan
fraksi masing-masing.
(6) MPR menyediakan sarana bagi kelancaran tugas fraksi.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Kelompok Anggota

(1) Kelompok anggota merupakan pengelompokan anggota
MPR yang berasal dari seluruh anggota DPD.
(2) Kelompok
anggota
dibentuk
untuk
meningkatkan
optimalisasi dan efektivitas kinerja MPR dan anggota
dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil daerah.
(3) Pengaturan internal kelompok anggota sepenuhnya
menjadi urusan kelompok anggota.
(4) MPR menyediakan sarana bagi kelancaran tugas
kelompok anggota.

Bagian Keenam
Alat Kelengkapan

Alat kelengkapan MPR terdiri atas:
a.
pimpinan; dan
b.
panitia ad hoc MPR.

Paragraf 1
Pimpinan

(1) Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan
4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh
anggota MPR.
(2) Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket
yang bersifat tetap.

(3) Bakal . . .

(3) Bakal calon pimpinan MPR berasal dari fraksi dan/atau
kelompok
anggota
disampaikan
di
dalam
sidang
paripurna.
(4) Tiap
fraksi
dan
kelompok
anggota
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu)
orang bakal calon pimpinan MPR.
(5) Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipilih
secara
musyawarah
untuk
mufakat
dan
ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.
(6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan MPR
dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh
suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan MPR
dalam rapat paripurna MPR.
(7) Selama pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum terbentuk, sidang MPR pertama kali
untuk menetapkan pimpinan MPR dipimpin oleh
pimpinan sementara MPR.
(8) Pimpinan sementara MPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) berasal dari anggota MPR yang tertua dan
termuda dari fraksi dan/atau kelompok anggota yang
berbeda.
(9) Pimpinan MPR ditetapkan dengan keputusan MPR.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan
pimpinan MPR diatur dalam peraturan MPR tentang
tata tertib.

(1) Pimpinan MPR bertugas:
a. memimpin sidang MPR dan menyimpulkan hasil
sidang untuk diambil keputusan;
b. menyusun
rencana
kerja
dan
mengadakan
pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
c. menjadi juru bicara MPR;
d. melaksanakan putusan MPR;

e. mengoordinasikan . . .

e. mengoordinasikan
anggota
MPR
untuk
memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia,
dan
Bhinneka
Tunggal Ika;
f.
mewakili MPR di pengadilan;
g. menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran
MPR; dan
h. menyampaikan laporan kinerja pimpinan dalam
sidang paripurna MPR pada akhir masa jabatan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas
pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib.

(1) Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.
(2) Pimpinan MPR diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c apabila:
a. diberhentikan sebagai anggota DPR atau anggota
DPD; atau
b. tidak
dapat
melaksanakan
tugas
secara
berkelanjutan
atau
berhalangan
tetap
sebagai
pimpinan MPR.
(3) Dalam hal pimpinan MPR berhenti dari jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota dari fraksi
atau kelompok anggota asal pimpinan MPR yang
bersangkutan menggantikannya paling lambat 30 (tiga
puluh) Hari sejak pimpinan berhenti dari jabatannya.
(4) Penggantian pimpinan MPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan
MPR dan dilaporkan dalam sidang paripurna MPR
berikutnya atau diberitahukan secara tertulis kepada
anggota.
PPPPPasal 1
A
Pasal 18 . . .

(1) Dalam hal salah seorang pimpinan MPR atau lebih
berhenti dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya
mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana
tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
(2) Dalam hal pimpinan MPR dinyatakan sebagai terdakwa
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, pimpinan MPR
yang bersangkutan tidak boleh melaksanakan tugasnya.
(3) Dalam hal pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak
pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan MPR yang
bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagai
pimpinan MPR.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian
dan penggantian pimpinan MPR diatur dalam peraturan
MPR tentang tata tertib.

Paragraf 2
Panitia Ad Hoc MPR

(1) Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling
sedikit 5% (lima persen) dari jumlah anggota dan paling
banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang
susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD
secara proporsional dari setiap fraksi dan kelompok
anggota MPR.
(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan
oleh unsur DPR dan unsur DPD dari setiap fraksi dan
kelompok anggota MPR.

Pasal 21 . . .

(1) Panitia ad hoc MPR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) melaksanakan tugas yang diberikan
oleh MPR.
(2) Setelah
terbentuk,
panitia
ad
hoc
MPR
segera
menyelenggarakan
rapat
untuk
membahas
dan
memusyawarahkan tugas yang diberikan oleh MPR.

(1) Panitia ad hoc MPR bertugas:
a.
mempersiapkan bahan sidang MPR; dan
b. menyusun rancangan putusan MPR.
(2) Panitia ad hoc MPR melaporkan pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sidang
paripurna MPR.
(3) Panitia ad hoc MPR dibubarkan setelah tugasnya selesai.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan,
susunan, dan tugas panitia ad hoc MPR diatur dalam
peraturan MPR tentang tata tertib.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Wewenang dan Tugas
Paragraf 1
Perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Dalam
mengubah
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), anggota MPR tidak dapat mengusulkan
pengubahan
terhadap
Pembukaan
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 25 . . .

(1) Usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh paling
sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota MPR.
(2) Setiap usul pengubahan diajukan secara tertulis dengan
menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan diubah
beserta alasannya.

(1) Usul
pengubahan
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan kepada
pimpinan MPR.
(2) Setelah
menerima
usul
pengubahan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pimpinan MPR memeriksa
kelengkapan persyaratannya yang meliputi:
a. jumlah pengusul sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1); dan
b. pasal yang diusulkan diubah dan alasan pengubahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak usul
pengubahan diterima.

Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (3), pimpinan MPR mengadakan rapat dengan pimpinan
fraksi
dan
pimpinan
kelompok
anggota
MPR
untuk
membahas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 28 . . .

(1) Dalam
hal
usul
pengubahan
tidak
memenuhi
kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2), pimpinan MPR memberitahukan
penolakan usul pengubahan secara tertulis kepada
pihak pengusul beserta alasannya.
(2) Dalam hal usul pengubahan dinyatakan oleh pimpinan
MPR memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), pimpinan MPR wajib
menyelenggarakan sidang paripurna MPR paling lama
60 (enam puluh) Hari.
(3) Anggota MPR menerima salinan usul pengubahan yang
telah memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat
14 (empat belas) Hari sebelum dilaksanakan sidang
paripurna MPR.

Dalam sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) dilakukan kegiatan sebagai berikut:
a.
pengusul menjelaskan usulan yang diajukan beserta
alasannya;
b.
fraksi
dan
kelompok
anggota
MPR
memberikan
pemandangan umum terhadap usul pengubahan; dan
c.
membentuk panitia ad hoc untuk mengkaji usul
pengubahan dari pihak pengusul.

(1) Dalam sidang paripurna MPR berikutnya panitia ad hoc
melaporkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 huruf c.
(2) Fraksi dan kelompok anggota MPR menyampaikan
pemandangan umum terhadap hasil kajian panitia
ad hoc.

Pasal 31 . . .

(1) Sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (2) dihadiri oleh paling sedikit 2/3
(dua per tiga) dari jumlah anggota MPR.
(2) Sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dengan persetujuan paling sedikit 50% (lima puluh
persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan
keputusan terhadap usul pengubahan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam
peraturan MPR tentang tata tertib.

Paragraf 2
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Hasil Pemilihan Umum

MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan
umum dalam sidang paripurna MPR.

(1) Pimpinan MPR mengundang anggota MPR untuk
menghadiri sidang paripurna MPR dalam rangka
pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan
umum.
(2) Pimpinan MPR mengundang pasangan calon presiden
dan wakil presiden terpilih untuk dilantik sebagai
Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang paripurna
MPR.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
33,
pimpinan
MPR
membacakan
keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan
umum Presiden dan Wakil Presiden.
(4) Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan
dengan bersumpah menurut agama atau berjanji
dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna
MPR.
(5) Dalam hal MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden dan
Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau
berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat
paripurna DPR.
(6) Dalam hal DPR tidak dapat menyelenggarakan rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Presiden dan
Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau
berjanji
dengan
sungguh-sungguh
di
hadapan
pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan
Mahkamah Agung.
(7) Berita acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
ditandatangani oleh Presiden dan Wakil Presiden serta
pimpinan MPR.
(8) Setelah mengucapkan sumpah/janji Presiden dan
Wakil Presiden, Presiden menyampaikan pidato awal
masa jabatan.

Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 sebagai berikut:
Sumpah Presiden (Wakil Presiden):
“Demi
Allah,
saya
bersumpah
akan
memenuhi
kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden
Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan
menjalankan segala undang-undang dan peraturannya
dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan
bangsa.”

Janji . . .

Janji Presiden (Wakil Presiden):
“Saya
berjanji
dengan
sungguh-sungguh
akan
memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil
Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan
seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan
menjalankan segala undang-undang dan peraturannya
dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan
bangsa.”

Paragraf 3
Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
dalam Masa Jabatannya

(1) MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau
Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
(2) Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh
DPR.

(1) MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR
untuk
memutuskan
usul
DPR
mengenai
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada
masa jabatannya paling lambat 30 (tiga puluh) Hari
sejak MPR menerima usul sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (2).
(2) Usul
DPR
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 36 ayat (2) harus dilengkapi putusan Mahkamah
Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
terbukti melakukan pelanggaran hukum, baik berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela;
dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 38 . . .

(1) Pimpinan MPR mengundang Presiden dan/atau Wakil
Presiden
untuk
menyampaikan
penjelasan
yang
berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam
sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (1).
(2) Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir
untuk
menyampaikan
penjelasan,
MPR
tetap
mengambil keputusan terhadap usul pemberhentian
Presiden
dan/atau
Wakil
Presiden
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
(3) Keputusan
MPR
terhadap
usul
pemberhentian
Presiden
dan/atau
Wakil
Presiden
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
diambil
dalam
sidang
paripurna MPR yang dihadiri paling sedikit 3/4
(tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota
yang hadir.

(1)
Dalam
hal
MPR
memutuskan
memberhentikan
Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR,
Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti dari
jabatannya.
(2)
Dalam hal MPR memutuskan tidak memberhentikan
Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR,
Presiden dan/atau Wakil Presiden melaksanakan
tugas dan kewajibannya
sampai berakhir masa
jabatannya.
(3)
Keputusan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan dengan ketetapan MPR.

Dalam
hal
Presiden
dan/atau
Wakil
Presiden
mengundurkan diri sebelum diambil keputusan MPR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), sidang
paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
tidak dilanjutkan.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4
Pelantikan Wakil Presiden Menjadi Presiden

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia
digantikan oleh Wakil Presiden sampai berakhir masa
jabatannya.

(1) Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera
menyelenggarakan
sidang
paripurna
MPR
untuk
melantik Wakil Presiden menjadi Presiden.
(2) Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
Presiden
bersumpah menurut agama atau berjanji dengan
sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DPR.
(3) Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2),
Presiden
bersumpah menurut agama atau berjanji dengan
sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR dengan
disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Sumpah/janji Presiden sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 sebagai berikut:
Sumpah Presiden:
“Demi
Allah,
saya
bersumpah
akan
memenuhi
kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-
baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-
Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang
dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti
kepada nusa dan bangsa.”
Janji Presiden:
“Saya
berjanji
dengan
sungguh-sungguh
akan
memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan
sebaik-baiknya
dan
seadil-adilnya,
memegang
teguh
Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-
undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta
berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Pasal 44 . . .

Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)
ditetapkan dengan ketetapan MPR.

Setelah
mengucapkan
sumpah/janji,
Presiden
menyampaikan pidato pelantikan.

Paragraf 5
Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden

(1) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR
menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu
paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil
Presiden.
(2) Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden
beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan
MPR paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum
penyelenggaraan sidang paripurna MPR.
(3) Dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), MPR memilih satu di antara 2 (dua) calon
wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden.
(4) Dua calon wakil presiden yang diusulkan sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
wajib
menyampaikan
pernyataan
kesiapan
pencalonan
dalam
sidang
paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan.
(5) Calon
wakil
presiden
yang
memperoleh
suara
terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR
ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
(6) Dalam hal suara yang diperoleh tiap-tiap calon sama
banyak, pemilihan diulang 1 (satu) kali lagi.
(7) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu di
antara calon wakil presiden.

Pasal 47 . . .

(1) MPR melantik Wakil Presiden sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (5) atau ayat (7) dalam sidang
paripurna MPR dengan bersumpah menurut agama
atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan
sidang paripurna MPR.
(2) Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang
paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil
Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji
dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna
DPR.
(3) Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat
paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil
Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji
dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan MPR
dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Sumpah/janji Wakil Presiden sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 sebagai berikut:
Sumpah Wakil Presiden:
“Demi
Allah,
saya
bersumpah
akan
memenuhi
kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan
sebaik-baiknya
dan
seadil-adilnya,
memegang
teguh
Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-
undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta
berbakti kepada nusa dan bangsa.”
Janji Wakil Presiden:
“Saya
berjanji
dengan
sungguh-sungguh
akan
memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang
teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala
undang-undang
dan
peraturannya
dengan
selurus-
lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Pasal 49 . . .

Wakil Presiden terpilih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ditetapkan dengan ketetapan MPR.

Paragraf 6
Pemilihan dan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya
dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana
tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri
Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-
sama.

(1) Apabila
Presiden
dan
Wakil
Presiden
mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara ber-
samaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, MPR
menyelenggarakan sidang paripurna paling lama
30 (tiga puluh) Hari sejak Presiden dan Wakil Presiden
mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya
secara bersamaan.
(2) Paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam
sejak Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan,
atau
tidak
dapat
melakukan
kewajibannya
dalam
masa
jabatannya
secara
bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pimpinan MPR memberitahukan kepada partai politik
atau gabungan partai politik yang pasangan calon
presiden
dan
wakil
presidennya
meraih
suara
terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum
sebelumnya
untuk
mengajukan
pasangan
calon
presiden dan wakil presiden.

(3) Paling . . .

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya surat
pemberitahuan dari pimpinan MPR, partai politik atau
gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menyampaikan calon presiden dan wakil
presidennya kepada pimpinan MPR.
(4) Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik yang meraih suara terbanyak pertama dan
kedua
dalam
pemilihan
umum
sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan
kesediaannya secara tertulis yang tidak dapat ditarik
kembali.
(5) Calon presiden dan wakil presiden yang diajukan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
harus
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam
undang-undang mengenai pemilihan umum presiden
dan wakil presiden.
(6) Ketentuan mengenai tata cara verifikasi terhadap
kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi
pasangan calon presiden dan wakil presiden yang
diajukan diatur dalam peraturan MPR tentang tata
tertib.

(1)
Pemilihan 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil
presiden dalam sidang paripurna MPR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan
pemungutan suara.
(2)
Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang
memperoleh
suara
terbanyak
dalam
sidang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
(3)
Dalam hal suara yang diperoleh setiap pasangan
calon presiden dan wakil presiden sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sama banyak, pemungutan
suara diulang 1 (satu) kali lagi.

(4) Dalam . . .

(4)
Dalam
hal
hasil
pemungutan
suara
ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap sama,
MPR memutuskan untuk mengembalikan kedua
pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada
partai politik atau gabungan partai politik pengusul
untuk dilakukan pemilihan ulang oleh MPR.

(5)
Dalam hal MPR memutuskan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), berlaku ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3), ayat (4), ayat (5)
dan ayat (6).

(1) MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dalam
sidang paripurna MPR dengan bersumpah menurut
agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di
hadapan sidang paripurna MPR.
(2) Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan
Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau
berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat
paripurna DPR.
(3) Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dan
Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau
berjanji
dengan
sungguh-sungguh
di
hadapan
pimpinan MPR dengan disaksikan oleh pimpinan
Mahkamah Agung.

Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 sebagai berikut:
Sumpah Presiden (Wakil Presiden):
“Demi
Allah,
saya
bersumpah
akan
memenuhi
kewajiban Presiden (Wakil Presiden) Republik Indonesia
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang
teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala
undang-undang
dan
peraturannya
dengan
selurus-
lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji . . .

Janji Presiden (Wakil Presiden):
“Saya
berjanji
dengan
sungguh-sungguh
akan
memenuhi kewajiban Presiden (Wakil Presiden) Republik
Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan
segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-
lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Presiden
dan
Wakil
Presiden
terpilih
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ditetapkan dengan ketetapan
MPR.
[

Pidato pelantikan disampaikan oleh Presiden:
a. dalam sidang paripurna MPR apabila pengucapan sumpah/janji di
hadapan sidang paripurna MPR;
b. dalam rapat paripurna DPR apabila pengucapan sumpah/janji di
hadapan rapat paripurna DPR; atau
c. di hadapan pimpinan MPR dan pimpinan Mahkamah Agung
apabila pengucapan sumpah/janji dilakukan di hadapan pimpinan
MPR dan pimpinan Mahkamah Agung.

(1) Anggota MPR mempunyai hak imunitas.
(2) Anggota
MPR
tidak
dapat
dituntut
di
depan
pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau
pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan
maupun tertulis di dalam sidang atau rapat MPR
ataupun di luar sidang atau rapat MPR yang
berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR.
(3) Anggota MPR tidak dapat diganti antarwaktu karena
pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang
dikemukakannya baik di dalam sidang atau rapat
MPR maupun di luar sidang atau rapat MPR yang
berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan
mengumumkan materi yang telah disepakati dalam
rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang
dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 2
Hak Protokoler

(1) Pimpinan dan anggota MPR mempunyai hak
protokoler.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak
protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Hak Keuangan dan Administratif

(1)
Pimpinan
dan
anggota
MPR
mempunyai
hak
keuangan dan administratif.
(2)
Hak keuangan dan administratif pimpinan dan
anggota MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh pimpinan MPR dan diatur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
hak anggota MPR diatur dalam peraturan MPR tentang
tata tertib.

Bagian Kesembilan . . .

Bagian Kesembilan
Persidangan dan Pengambilan Keputusan
Paragraf 1
Persidangan

(1) MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun
di ibu kota negara.
(2) Persidangan
MPR
diselenggarakan
untuk
melaksanakan
wewenang
dan
tugas
MPR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan
diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib.

Paragraf 2
Pengambilan Keputusan

Sidang MPR dapat mengambil keputusan apabila:
a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
anggota MPR dan disetujui oleh paling sedikit 50%
(lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota dari
seluruh
anggota
MPR
untuk
mengubah
dan
menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah
anggota MPR dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua
per tiga) dari jumlah anggota MPR yang hadir untuk
memutuskan
usul
DPR
tentang
pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden;
c. dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari
jumlah anggota MPR ditambah 1 (satu) anggota MPR
dan disetujui oleh paling sedikit 50% (lima puluh
persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota
MPR yang hadir untuk sidang selain sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Pasal 64 . . .

(1) Pengambilan keputusan dalam sidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 terlebih dahulu diupayakan
dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan
diambil melalui pemungutan suara.
(3) Dalam hal keputusan berdasarkan pemungutan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai,
dilakukan pemungutan suara ulang.
(4) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hasilnya masih belum
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), berlaku ketentuan:
a. pengambilan
keputusan
ditangguhkan
sampai
sidang berikutnya; atau
b. usul yang bersangkutan ditolak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan
keputusan sidang MPR diatur dalam peraturan MPR
tentang tata tertib.

Bagian Kesepuluh
Penggantian Antarwaktu

(1) Penggantian antarwaktu anggota MPR dilakukan
apabila terjadi penggantian antarwaktu anggota DPR
atau anggota DPD.
(2) Pemberhentian dan pengangkatan sebagai akibat
penggantian antarwaktu anggota MPR diresmikan
dengan keputusan Presiden.

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan
umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

DPR
merupakan
lembaga
perwakilan
rakyat
yang
berkedudukan sebagai lembaga negara.

Bagian Kedua
Fungsi

(1) DPR mempunyai fungsi:
a. legislasi;
b. anggaran; dan
c. pengawasan.
(2)
Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan
dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk
mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan
politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(1)
Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan
DPR
selaku
pemegang
kekuasaan
membentuk
undang-undang.

(2) Fungsi . . .

(2)
Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk
membahas dan memberikan persetujuan atau tidak
memberikan
persetujuan
terhadap
rancangan
undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh
Presiden.
(3)
Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui
pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan
APBN.

Bagian Ketiga
Wewenang dan Tugas
Paragraf 1
Wewenang

DPR berwenang:
a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
b. memberikan persetujuan atau tidak memberikan
persetujuan
terhadap
peraturan
pemerintah
pengganti
undang-undang
yang
diajukan
oleh
Presiden untuk menjadi undang-undang;
c.
membahas rancangan undang-undang yang diajukan
oleh Presiden atau DPR yang berkaitan dengan
otonomi
daerah,
hubungan
pusat
dan
daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah, dengan mengikutsertakan DPD
sebelum diambil persetujuan bersama antara DPR
dan Presiden;
d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan
undang-undang
tentang
APBN
dan
rancangan
undang-undang
yang
berkaitan
dengan
pajak,
pendidikan, dan agama;

e. membahas . . .

e.
membahas bersama Presiden dengan memperhatikan
pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas
rancangan
undang-undang
tentang
APBN
yang
diajukan oleh Presiden;
f.
membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan
yang
disampaikan
oleh
DPD
atas
pelaksanaan
undang-undang
mengenai
otonomi
daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
g.
memberikan persetujuan kepada Presiden untuk
menyatakan
perang
dan
membuat
perdamaian
dengan negara lain;
h. memberikan persetujuan atas perjanjian internasional
tertentu yang menimbulkan akibat yang luas dan
mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan
beban keuangan negara dan/atau mengharuskan
perubahan atau pembentukan undang-undang;
i.
memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam
pemberian amnesti dan abolisi;
j.
memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal
mengangkat duta besar dan menerima penempatan
duta besar negara lain;
k. memilih
anggota
BPK
dengan
memperhatikan
pertimbangan DPD;
l.
memberikan
persetujuan
kepada
Presiden
atas
pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi
Yudisial;
m. memberikan persetujuan calon hakim agung yang
diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai
hakim agung oleh Presiden; dan
n. memilih
(tiga)
orang
hakim
konstitusi
dan
mengajukannya kepada Presiden untuk diresmikan
dengan keputusan Presiden.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2
Wewenang
Tugas

DPR bertugas:
a.
menyusun,
membahas,
menetapkan,
dan
menyebarluaskan program legislasi nasional;
b.
menyusun,
membahas,
dan
menyebarluaskan
rancangan undang-undang;
c.
menerima rancangan undang-undang yang diajukan
oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah;
d.
melakukan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
e.
membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan
atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
yang disampaikan oleh BPK;
f.
memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan
aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
dan
terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar
bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban
keuangan negara;
g.
menyerap,
menghimpun,
menampung,
dan
menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
h.
melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-
undang.

Pasal 73 . . .

(1)
DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya,
berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah,
badan hukum, atau warga masyarakat secara tertulis
untuk hadir dalam rapat DPR.
(2)
Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan
hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi
panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Dalam
hal
pejabat
negara
dan/atau
pejabat
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga)
kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat
menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak
menyatakan
pendapat
atau
anggota
DPR
dapat
menggunakan hak mengajukan pertanyaan.
(4)
Dalam hal badan hukum dan/atau warga masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir
setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa
alasan yang sah, DPR berhak melakukan panggilan
paksa
dengan
menggunakan
Kepolisian
Negara
Republik Indonesia.
(5)
Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah,
yang bersangkutan dapat disandera paling lama
(tiga
puluh)
Hari
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1)
DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya,
berhak
memberikan
rekomendasi
kepada
pejabat
negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga
negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja,
rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum,
rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim
pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR
demi kepentingan bangsa dan negara.

(2) Setiap . . .

(2)
Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan
hukum,
warga
negara,
atau
penduduk
wajib
menindaklanjuti
rekomendasi
DPR
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
(3)
Setiap pejabat negara atau pejabat pemerintah yang
mengabaikan
rekomendasi
DPR,
DPR
dapat
menggunakan
hak
interpelasi,
hak
angket,
hak
menyatakan
pendapat,
atau
hak
anggota
DPR
mengajukan pertanyaan.
(4)
Dalam hal pejabat negara atau pejabat pemerintah
mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi
DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR dapat
menggunakan
hak
interpelasi,
hak
angket,
hak
menyatakan
pendapat
atau
hak
anggota
DPR
mengajukan pertanyaan.
(5)
DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan
sanksi administratif kepada pejabat negara atau
pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan atau
mengabaikan rekomendasi DPR.
(6)
Dalam
hal
badan
hukum
atau
warga
negara
mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi
DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPR dapat
meminta kepada instansi yang berwenang untuk
dikenai sanksi.

(1)
Dalam
melaksanakan
wewenang
dan
tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72,
DPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran
yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan
disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama
DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2)
Dalam
menyusun
program
dan
kegiatan
DPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi
kebutuhannya, DPR dapat menyusun standar biaya
khusus dan mengajukannya kepada Presiden untuk
dibahas bersama.

(3) Anggaran . . .

(3)
Anggaran DPR dikelola oleh Sekretariat Jenderal DPR
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(4)
DPR
menetapkan
pertanggungjawaban
pengelolaan
anggaran DPR dalam peraturan DPR sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Keanggotaan

(1) Anggota DPR berjumlah 560 (lima ratus enam puluh)
orang.

(2) Keanggotaan
DPR
diresmikan
dengan
keputusan
Presiden.

(3) Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara Republik
Indonesia.

(4) Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan
berakhir
pada
saat
anggota
DPR
yang
baru
mengucapkan sumpah/janji.

(5) Setiap anggota, kecuali pimpinan MPR dan pimpinan
DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.

(6) Setiap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat merangkap sebagai anggota salah satu alat
kelengkapan lainnya yang bersifat tetap, kecuali sebagai
anggota Badan Musyawarah.

(1)
Anggota
DPR
sebelum
memangku
jabatannya
mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang
dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat
paripurna DPR.
(2)
Anggota
DPR
yang
berhalangan
mengucapkan
sumpah/janji
secara
bersama-sama
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji
yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

(3) Ketentuan . . .

(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan
sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai
anggota/ketua/wakil
ketua
Dewan
Perwakilan
Rakyat
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja
dengan
sungguh-sungguh,
demi
tegaknya
kehidupan
demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan
negara
daripada
kepentingan
pribadi,
seseorang,
dan
golongan;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya
wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan
bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Bagian Kelima
Hak DPR

(1)
DPR mempunyai hak:
a. interpelasi;
b. angket; dan
c. menyatakan pendapat.
(2)
Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a adalah hak DPR untuk meminta keterangan
kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah
yang penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(3) Hak . . .

(3)
Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan
terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau
kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal
penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(4)
Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c adalah hak DPR untuk
menyatakan pendapat atas:
a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar
biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia
internasional;
b. tindak
lanjut
pelaksanaan
hak
interpelasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak
angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
melakukan
pelanggaran
hukum
baik
berupa
pengkhianatan
terhadap
negara,
korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun
perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau
Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Anggota
Paragraf 1
Hak Anggota

Huruf a
Hak
ini
dimaksudkan
untuk
mendorong
anggota
DPR
menyikapi dan menyalurkan serta menindaklanjuti aspirasi
rakyat yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul
rancangan undang-undang.
Huruf b
Hak anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan, baik secara
lisan maupun tertulis, kepada Pemerintah sesuai dengan fungsi
serta wewenang dan tugas DPR.
Huruf c
Hak anggota DPR untuk menyampaikan usul dan pendapat
secara leluasa baik kepada Pemerintah maupun kepada DPR
sendiri sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan
panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu,
setiap anggota DPR tidak dapat diarahkan oleh siapa pun di
dalam proses pengambilan keputusan. Namun, tata cara
penyampaian
usul
dan
pendapat
dimaksud
tetap
memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan
kepatutan sebagai wakil rakyat.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak anggota
DPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan
jabatannya, baik dalam acara kenegaraan, dalam acara resmi
maupun dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf h . . .

Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup Jelas.

Anggota DPR berkewajiban:
a.
memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b.
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia
Tahun
dan
menaati
ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c.
mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional
dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d.
mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan
pribadi, kelompok, dan golongan;
e.
memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
f.
menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara;
g.
menaati tata tertib dan kode etik;
h.
menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja
dengan lembaga lain;
i.
menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui
kunjungan kerja secara berkala;
j.
menampung
dan
menindaklanjuti
aspirasi
dan
pengaduan masyarakat; dan
k.
memberikan pertanggungjawaban secara moral dan
politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Ketujuh . . .

Bagian Ketujuh
Fraksi

(1) Fraksi
merupakan
pengelompokkan
anggota
berdasarkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil
pemilihan umum.
(2) Setiap anggota DPR harus menjadi anggota fraksi.
(3) Fraksi dibentuk oleh partai politik yang memenuhi
ambang batas perolehan suara dalam penentuan
perolehan kursi DPR.
(4) Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan
fungsi, wewenang, tugas DPR, serta hak dan kewajiban
anggota DPR.
(5) Fraksi didukung oleh sekretariat dan tenaga ahli.
(6) Sekretariat
Jenderal
DPR
menyediakan
sarana,
anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan
tugas fraksi.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan tenaga ahli
fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam
peraturan DPR.

Bagian Kedelapan
Alat Kelengkapan

(1) Alat kelengkapan DPR terdiri atas:
a.
pimpinan;
b.
Badan Musyawarah;
c.
komisi;
d.
Badan Legislasi;
e.
Badan Anggaran;
f.
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen;
g.
Mahkamah Kehormatan Dewan;
h. Badan Urusan Rumah Tangga;

i. Panitia . . .

i.
panitia khusus; dan
j.
alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk
oleh rapat paripurna.
(2) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPR
dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur
dalam peraturan DPR tentang tata tertib.
(3) Unit pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:
a. tenaga administrasi; dan
b. tenaga ahli.
(4) Ketentuan mengenai rekrutmen tenaga administrasi dan
tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
lebih lanjut dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 1
Pimpinan

(1) Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan
4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh
anggota DPR.
(2) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang
bersifat tetap.
(3) Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan
disampaikan dalam rapat paripurna DPR.
(4) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.
(5) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipilih
secara
musyawarah
untuk
mufakat
dan
ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
(6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR
dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh
suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR
dalam rapat paripurna DPR.

(7) Selama . . .

(7) Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum terbentuk, sidang DPR pertama kali untuk
menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan
sementara DPR.
(8) Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) berasal dari anggota DPR yang tertua dan
termuda dari fraksi yang berbeda.
(9) Pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan
pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata
tertib.

Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji
yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78
dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

(1) Pimpinan DPR bertugas:
a. memimpin sidang DPR dan menyimpulkan hasil
sidang untuk diambil keputusan;
b. menyusun rencana kerja pimpinan;
c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan
pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat
kelengkapan DPR;
d. menjadi juru bicara DPR;
e. melaksanakan
dan
memasyarakatkan
keputusan
DPR;
f. mewakili DPR dalam berhubungan dengan lembaga
negara lainnya;
g. mengadakan
konsultasi
dengan
Presiden
dan
pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan
keputusan DPR;

h. mewakili . . .

h. mewakili DPR di pengadilan;
i. melaksanakan keputusan DPR berkenaan dengan
penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. menyusun rencana anggaran DPR bersama Badan
Urusan
Rumah
Tangga
yang
pengesahannya
dilakukan dalam rapat paripurna; dan
k. menyampaikan
laporan
kinerja
dalam
rapat
paripurna DPR yang khusus diadakan untuk itu.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas
pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

(1) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
ayat (1) berhenti dari jabatannya karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.
(2) Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c apabila:
a. tidak
dapat
melaksanakan
tugas
secara
berkelanjutan
atau
berhalangan
tetap
sebagai
anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
tanpa keterangan apa pun;
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR
berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah
dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan
DPR;

c. dinyatakan . . .

c. dinyatakan
bersalah
berdasarkan
putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;
e. ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPR oleh
partai politiknya;
f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini; atau
g. diberhentikan
sebagai
anggota
partai
politik
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti dari
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di
antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan
yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan
yang definitif.
(4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPR berhenti dari
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penggantinya berasal dari partai politik yang sama.
(5) Pimpinan DPR diberhentikan sementara dari jabatannya
apabila dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5
(lima) tahun atau lebih.
(6) Dalam hal pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak
pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan DPR yang
bersangkutan melaksanakan kembali tugasnya sebagai
pimpinan DPR.

Pasal 88 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian
dan penggantian pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR
tentang tata tertib.

Paragraf 2
Badan Musyawarah

Badan Musyawarah dibentuk oleh DPR dan merupakan alat
kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan
Musyawarah pada permulaan masa keanggotaan DPR
dan permulaan tahun sidang.
(2) Anggota Badan Musyawarah berjumlah paling banyak
1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah anggota DPR
berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap
fraksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna.

Pimpinan DPR karena jabatannya juga sebagai pimpinan
Badan Musyawarah.

(1) Badan Musyawarah bertugas:
a. menetapkan agenda DPR untuk 1 (satu) tahun
sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian
dari
suatu
masa
sidang,
perkiraan
waktu
penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu
penyelesaian rancangan undang-undang, dengan
tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna
untuk mengubahnya;

b. memberikan . . .

b. memberikan
pendapat
kepada
pimpinan
DPR
dalam
menentukan
garis
kebijakan
yang
menyangkut pelaksanaan wewenang dan tugas
DPR;
c. meminta
dan/atau
memberikan
kesempatan
kepada alat kelengkapan DPR yang lain untuk
memberikan
keterangan/penjelasan
mengenai
pelaksanaan tugas masing-masing;
d. mengatur lebih lanjut penanganan suatu masalah
dalam
hal
undang-undang
mengharuskan
Pemerintah
atau
pihak
lainnya
melakukan
konsultasi dan koordinasi dengan DPR;
e. menentukan
penanganan
suatu
rancangan
undang-undang atau pelaksanaan tugas DPR lain
yang diatur dalam undang-undang oleh alat
kelengkapan DPR;
f. mengusulkan kepada rapat paripurna mengenai
jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan
mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam
konsultasi pada awal masa keanggotaan DPR; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh
rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
(2) Badan Musyawarah menyusun rencana kerja dan
anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan
kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada
Badan Urusan Rumah Tangga.

Badan Musyawarah tidak dapat mengubah keputusan atas
suatu rancangan undang-undang atau pelaksanaan tugas
DPR lainnya oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan,
susunan, tugas, wewenang dan mekanisme kerja Badan
Musyawarah diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
Komisi

Komisi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan
DPR yang bersifat tetap.

(1) DPR menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa
keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
(2) Jumlah
anggota
komisi
ditetapkan
dalam
rapat
paripurna
menurut
perimbangan
dan
pemerataan
jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa
keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada
setiap masa sidang.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah komisi dan
jumlah anggota komisi diatur dalam peraturan DPR
tentang Tata Tertib.

(1) Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan
yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan
paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih
dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang
bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan
prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan
komisi.
(4) Dalam hal pemilihan pimpinan komisi berdasarkan
musyawarah
untuk
mufakat
tidak
tercapai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak.

(5) Pemilihan . . .

(5) Pemilihan pimpinan komisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi yang
dipimpin
oleh
pimpinan
DPR
setelah
penetapan
susunan dan keanggotaan komisi.
(6) Pimpinan
komisi
ditetapkan
dengan
keputusan
pimpinan DPR.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan
pimpinan komisi diatur dalam peraturan DPR tentang
tata tertib.

(1) Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang
adalah
mengadakan
persiapan,
penyusunan,
pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-
undang.
(2) Tugas komisi di bidang anggaran adalah:
a.
mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai
penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan
belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup
tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul
penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan
dan belanja negara yang termasuk dalam ruang
lingkup
tugasnya
bersama-sama
dengan
Pemerintah;
c.
membahas dan menetapkan alokasi anggaran
untuk fungsi, dan program kementerian/lembaga
yang menjadi mitra kerja komisi;
d. mengadakan
pembahasan
laporan
keuangan
negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil
pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang
lingkup tugasnya;
e.
menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil
pembahasan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Badan
Anggaran untuk sinkronisasi;

f. membahas . . .

f.
membahas dan menetapkan alokasi anggaran
untuk fungsi, dan program, kementerian/lembaga
yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan
hasil
sinkronisasi
alokasi
anggaran
kementerian/lembaga oleh Badan Anggaran;
g.
menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran
hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud
dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBN;
dan
h. membahas dan menetapkan alokasi anggaran per
program yang bersifat tahunan dan tahun jamak
yang menjadi mitra komisi bersangkutan.
(3) Tugas komisi di bidang pengawasan meliputi:
a. melakukan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan
pelaksanaannya
yang
termasuk
dalam
ruang
lingkup tugasnya;
b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan
BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
c. memberikan masukan kepada BPK dalam hal
rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan
pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan
berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
d. melakukan
pengawasan
terhadap
kebijakan
Pemerintah; dan
e. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.
(4) Komisi
dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dapat
mengadakan:
a. rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh
menteri/pimpinan lembaga;
b. konsultasi dengan DPD;
c. rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah
yang mewakili instansinya;

d. rapat . . .

d. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan
komisi maupun atas permintaan pihak lain;
e. rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar
pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili
instansinya yang tidak termasuk dalam ruang
lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau
f. kunjungan kerja.
(5) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan
tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sampai dengan ayat (4).
(6) Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi
atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat
antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan
oleh Pemerintah.
(7) Dalam hal pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), komisi dapat mengusulkan penggunaan hak
interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat atau
hak anggota mengajukan pertanyaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi
administratif kepada
pejabat negara dan pejabat
pemerintah
yang
tidak
melaksanakan
kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(9) Dalam hal badan hukum atau warga negara tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) DPR dapat meminta kepada instansi yang
berwenang untuk dikenai sanksi.
(10) Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa
keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang
belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai
bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
(11) Komisi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk
pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang
selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah
Tangga.

Pasal 99 . . .

Pembahasan
rancangan
undang-undang
oleh
komisi,
gabungan komisi, panitia khusus atau Badan Legislasi
diselesaikan dalam 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat
diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR.

Jumlah komisi disesuaikan dengan jumlah institusi pemerintah yang
meliputi kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian,
dan/atau sekretariat lembaga negara. Ruang lingkup tugas komisi
disesuaikan dengan ruang lingkup kementerian negara, lembaga
pemerintah nonkementerian, dan/atau sekretariat lembaga negara,
dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR.
Yang
dimaksud
dengan
“mitra
kerja
komisi”
adalah
kementerian/lembaga termasuk sekretariat lembaga negara seperti
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Sekretariat Jenderal
DPR.

Pasal 101 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan,
susunan, tugas dan mekanisme kerja komisi diatur dalam
peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 4
Badan Legislasi

Badan Legislasi dibentuk oleh DPR dan merupakan alat
kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan
Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPR,
permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang.
(2) Jumlah anggota Badan Legislasi paling banyak 2 (dua)
kali jumlah anggota komisi, yang mencerminkan fraksi
dan komisi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota Badan
legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Pasal 104 . . .

(1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan
pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang
ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang
dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam
satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan
fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk
mufakat.
(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan
Legislasi.
(4) Dalam
hal
pemilihan
pimpinan
Badan
Legislasi
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak.
(5) Pemilihan
pimpinan
Badan
Legislasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan
Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah
penetapan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi.
(6) Pimpinan Badan Legislasi ditetapkan dengan keputusan
pimpinan DPR.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan
pimpinan Badan Legislasi diatur dalam peraturan DPR
tentang tata tertib.

(1) Badan Legislasi bertugas:
a.
menyusun rancangan program legislasi nasional yang
memuat daftar urutan rancangan undang-undang
beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas
tahunan di lingkungan DPR;
b. mengoordinasikan penyusunan program legislasi
nasional yang memuat daftar urutan rancangan
undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima)
tahun
dan
prioritas
tahunan
antara
DPR,
Pemerintah, dan DPD;

c. melakukan . . .

c.
melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsep rancangan undang-undang yang
diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi
sebelum
rancangan
undang-undang
tersebut
disampaikan kepada Pimpinan DPR;
d. memberikan
pertimbangan
terhadap
rancangan
undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR,
komisi, atau gabungan komisi di luar prioritas
rancangan undang-undang atau di luar rancangan
undang-undang
yang
terdaftar
dalam
program
legislasi nasional;
e.
melakukan pembahasan, pengubahan, dan/atau
penyempurnaan rancangan undang-undang yang
secara khusus ditugasi oleh Badan Musyawarah;
f.
melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap
undang-undang;
g.
menyusun, melakukan evaluasi, dan penyempurnaan
peraturan DPR;
h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi
terhadap pembahasan materi muatan rancangan
undang-undang melalui koordinasi dengan komisi
dan/atau panitia khusus;
i.
melakukan sosialisasi program legislasi nasional; dan
j.
membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah
di bidang perundang-undangan pada akhir masa
keanggotaan DPR untuk dapat digunakan oleh
Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya.
(2) Badan Legislasi menyusun rencana kerja dan anggaran
untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan,
yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan
Rumah Tangga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan,
susunan, tugas, dan mekanisme Badan Legislasi diatur
dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 5 . . .

Paragraf 5
Badan Anggaran

Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat
kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan
Anggaran berdasarkan representasi anggota dari setiap
provinsi berdasarkan perimbangan dan pemerataan
jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa
keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
(2) Keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan penggantian oleh fraksi
yang bersangkutan pada setiap masa sidang.
(3) Susunan
dan
keanggotaan
Badan
Anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota
dari setiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan
memperhatikan
perimbangan
jumlah
anggota
dan
usulan fraksi.

(1) Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan
pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2) Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang
ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang
dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran dalam
satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi
sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan
Anggaran.

(4) Dalam . . .

(4) Dalam
hal
pemilihan
pimpinan
Badan
Anggaran
berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak.
(5) Pemilihan pimpinan Badan Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan
Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah
penetapan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran.
(6) Pimpinan Badan Anggaran ditetapkan dengan keputusan
pimpinan DPR.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan
pimpinan Badan Anggaran diatur dalam peraturan DPR
tentang tata tertib.

(1) Badan Anggaran bertugas:
a.
membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh
menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan
fiskal secara umum dan prioritas anggaran untuk
dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga
dalam menyusun usulan anggaran;
b.
menetapkan
pendapatan
negara
bersama
Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi
yang berkaitan;
c.
membahas
rancangan
undang-undang
tentang
APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh
menteri mengenai alokasi anggaran untuk fungsi
dan program Pemerintah dan dana alokasi transfer
daerah dengan mengacu pada keputusan rapat
kerja komisi dan Pemerintah;
d.
melakukan sinkronisasi hasil pembahasan di komisi
dan
alat
kelengkapan
DPR
lainnya
mengenai
rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;
e.
melakukan sinkronisasi terhadap usulan program
pembangunan daerah pemilihan yang diusulkan
komisi;
f.
membahas laporan realisasi dan perkiraan realisasi
yang berkaitan dengan APBN; dan
g.
membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan
undang-undang
tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN.
(2) Badan . . .

(2) Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran
yang sudah diputuskan oleh komisi.
(3) Anggota komisi dalam Badan Anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) harus mengupayakan
alokasi
anggaran
yang
diputuskan
komisi
dan
menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada komisi melalui rapat
komisi.

Badan Anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran
untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang
selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah
Tangga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan,
susunan, tugas, dan mekanisme kerja Badan Anggaran
diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 6
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen

Badan
Kerja
Sama
Antar-Parlemen,
yang
selanjutnya
disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat
kelengkapan DPR yang bersifat tetap.

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada
permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun
sidang.

(2) Keanggotaan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan penggantian oleh fraksi yang
bersangkutan pada setiap masa sidang.

(3) Jumlah . . .

(3) Jumlah
anggota
BKSAP
ditetapkan
dalam
rapat
paripurna DPR menurut perimbangan dan pemerataan
jumlah anggota setiap fraksi.

(1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan
yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2) Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan
paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari
dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat
tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip
musyawarah untuk mufakat.
(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BKSAP.
(4) Dalam hal pemilihan pimpinan BKSAP berdasarkan
musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(2)
tidak
tercapai,
keputusan
diambil
berdasarkan suara terbanyak.
(5) Pemilihan pimpinan BKSAP sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dalam rapat BKSAP yang dipimpin
oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan
keanggotaan BKSAP.
(6) Pimpinan
BKSAP
ditetapkan
dengan
keputusan
pimpinan DPR.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan
pimpinan BKSAP diatur dalam peraturan DPR tentang
tata tertib.

(1) BKSAP bertugas:
a. membina,
mengembangkan,
dan
meningkatkan
hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR
dan parlemen negara lain, baik secara bilateral
maupun
multilateral,
termasuk
organisasi
internasional yang menghimpun parlemen dan/atau
anggota parlemen negara lain;

b. menerima . . .

b. menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain
yang menjadi tamu DPR;
c. mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan
DPR ke luar negeri; dan
d. memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR
tentang masalah kerja sama antarparlemen.
(2) BKSAP membuat laporan kinerja pada akhir masa
keanggotaan baik yang sudah maupun yang belum
terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh
BKSAP pada masa keanggotaan berikutnya.

BKSAP menyusun rencana kerja dan anggaran untuk
pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan, yang
selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah
Tangga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan,
susunan, tugas, dan mekanisme kerja BKSAP diatur dalam
peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 7
Mahkamah Kehormatan Dewan

(1) Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan
merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.
(2) Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan menjaga serta menegakkan
kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai
lembaga perwakilan rakyat.

Pasal 120 . . .

(1)
DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah
Kehormatan Dewan yang terdiri atas semua fraksi
dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan
jumlah anggota setiap fraksi pada permulaan masa
keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.
(2)
Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berjumlah
17 (tujuh belas) orang dan ditetapkan dalam rapat
paripurna.

(1)
Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan
satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan
kolegial.
(2)
Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1
(satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang
wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota
Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang
bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan
prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3)
Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan
Mahkamah Kehormatan Dewan.
(4)
Dalam hal pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan
Dewan
berdasarkan
musyawarah
untuk
mufakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai,
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(5)
Pemilihan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam
rapat Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin
oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan
keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan.
(6)
Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan
dengan keputusan pimpinan DPR.

(7) Ketentuan . . .

(7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan
pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dalam
peraturan DPR tentang tata tertib.

(1) Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas melakukan
penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap
anggota karena:
a.
tidak
melaksanakan
kewajiban
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81;
b.
tidak
dapat
melaksanakan
tugas
secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai
anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
tanpa keterangan yang sah;
c.
tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR
sebagaimana ketentuan mengenai syarat calon
anggota DPR yang diatur dalam undang–undang
mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan
DPRD; dan/atau
d.
melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan evaluasi dan
penyempurnaan peraturan DPR tentang kode etik DPR.
(3) Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang memanggil
pihak yang berkaitan dan melakukan kerja sama
dengan lembaga lain.

Mahkamah Kehormatan Dewan menyusun rencana kerja
dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan, yang
selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah
Tangga.

Pasal 124 . . .

(1) Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah
pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR berupa:
a. ketidakhadiran dalam rapat DPR yang menjadi
kewajibannya;
b. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau
c. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan
telah
memperoleh
putusan
yang
berkekuatan
hukum tetap.
(2) Penanganan
pelanggaran
yang
tidak
memerlukan
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan:
a. hasil verifikasi; dan
b. usulan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan.
(3) Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan
tindak
lanjut
terhadap
penanganan
pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Mahkamah
Kehormatan
Dewan
menyampaikan
pemberitahuan kepada pimpinan DPR atas keputusan
tindak lanjut penanganan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(1)
Aduan yang diajukan kepada Mahkamah Kehormatan
Dewan paling sedikit memuat:
a. identitas pengadu;
b. identitas teradu; dan
c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran.
(2)
Identitas pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilengkapi identitas diri yang sah paling sedikit
meliputi:
a. nama lengkap;
b. tempat tanggal lahir/umur;

c. jenis . . .

c. jenis kelamin;
d. pekerjaan;
e. kewarganegaraan; dan
f.
alamat lengkap/domisili.
(3)
Dalam hal pengadu adalah kelompok atau organisasi,
identitas pengadu dilengkapi akta notaris, struktur
organisasi, atau anggaran dasar/anggaran rumah
tangga organisasi beserta domisili hukum yang dapat
dihubungi.
(4)
Identitas teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b paling sedikit meliputi:
a. nama lengkap;
b. nomor anggota;
c. daerah pemilihan; dan
d. fraksi/partai politik.
(5)
Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat
fakta perbuatan yang dilakukan oleh teradu dengan
kejelasan tempat dan waktu terjadinya disertai bukti
awal.
(6)
Aduan
pelanggaran
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) dibacakan kepada pengadu dan ditandatangani
atau diberi cap jempol pengadu.

(1)
Pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan
dapat disampaikan oleh:
a. pimpinan DPR atas aduan anggota DPR terhadap
anggota DPR;
b. anggota
DPR
terhadap
pimpinan
DPR
atau
pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya; dan
c. masyarakat secara perseorangan atau kelompok
terhadap anggota DPR, pimpinan DPR, atau
pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya.

(2) Pengaduan . . .

(2)
Pengaduan disampaikan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dan ditandatangani atau diberi cap jempol
oleh pengadu.

Pengaduan pelanggaran terhadap anggota DPR tidak dapat
diproses apabila teradu:
a. meninggal dunia;
b. telah mengundurkan diri; atau
c. telah ditarik keanggotaannya oleh partai politik.

(1) Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengumpulkan
alat bukti, baik sebelum maupun pada saat sidang
Mahkamah Kehormatan Dewan.
(2) Pengumpulan alat bukti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dengan mencari fakta guna
mencari kebenaran suatu aduan atau kebenaran alat
bukti
yang
didapatkan
dalam
sidang
Mahkamah
Kehormatan Dewan.
(3) Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan alat
bukti, Mahkamah Kehormatan Dewan dapat meminta
bantuan kepada ahli atau pakar yang memahami materi
pelanggaran yang diadukan.

Mahkamah Kehormatan Dewan wajib merahasiakan materi
aduan dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus.

(1) Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan untuk
menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan
berdasarkan kelengkapan alat bukti.

(2) Selain . . .

(2) Selain memutuskan untuk menindaklanjuti pengaduan
berdasarkan
kelengkapan
alat
bukti,
Mahkamah
Kehormatan
Dewan
dapat
menindaklanjuti
atau
tidak
menindaklanjuti
pelanggaran
yang
tidak
memerlukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 124 ayat (1).
(3) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan
untuk
menindaklanjuti
pengaduan,
materi
aduan
disampaikan kepada teradu dan pimpinan fraksi teradu
secara resmi paling lama 14 (empat belas) Hari setelah
Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan untuk
menindaklanjuti pengaduan.

(1) Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan meliputi:
a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan
oleh pengadu;
b. mendengarkan keterangan teradu;
c. memeriksa alat bukti; dan
d. mendengarkan pembelaan teradu.
(2) Dalam
hal
pelanggaran
yang
tidak
memerlukan
pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124
ayat (1) sidang Mahkamah Kehormatan Dewan dilakukan
tanpa mendengarkan keterangan dari pengadu.

(1) Sidang Mahkamah Kehormatan Dewan bersifat tertutup.
(2) Mahkamah
Kehormatan
Dewan
wajib
menjaga
kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam sidang
Mahkamah Kehormatan Dewan.

Pasal 133 . . .

(1) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan menetapkan
Hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok
permasalahan yang diadukan oleh pengadu paling lama
14 (empat belas) Hari terhitung sejak pengaduan
diputuskan
untuk
ditindaklanjuti
dalam
sidang
Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 130 ayat (3).
(2) Mahkamah Kehormatan Dewan
tidak menanggung
segala biaya yang muncul berkaitan dengan pengaduan.

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan menetapkan Hari
sidang kedua untuk mendengarkan keterangan teradu paling
lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak pengadu
didengarkan dalam sidang pertama Mahkamah Kehormatan
Dewan.

(1)
Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan surat
panggilan sidang kepada teradu dengan tembusan
kepada pimpinan fraksi teradu paling lambat 7 (tujuh)
Hari sebelum sidang Mahkamah Kehormatan Dewan.
(2)
Teradu
dapat
tidak
memenuhi
panggilan
sidang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan
sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau
rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan
dokter.
(3)
Teradu
dapat
tidak
memenuhi
panggilan
sidang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan
melaksanakan tugas negara yang dibuktikan dengan
surat keputusan pimpinan DPR dan surat keterangan
pimpinan komisi atau pimpinan fraksi.

Pasal 136 . . .

(1)
Teradu
wajib
hadir
sendiri
dan
tidak
dapat
menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat
didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap
sidang Mahkamah Kehormatan Dewan.
(2)
Dalam hal teradu tidak menghadiri panggilan sidang
dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) dan ayat (3), sidang
ditunda.
(3)
Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak
panggilan pertama.
(4)
Surat panggilan disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali
dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak panggilan
sebelumnya.
(5)
Jika teradu tidak memenuhi panggilan Mahkamah
Kehormatan Dewan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan
yang sah, Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan
sidang untuk mengambil putusan dengan tanpa dihadiri
teradu.

(1)
Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan
kebenaran pengaduannya.
(2)
Teradu
berhak
mengajukan
pembelaan
terhadap
pengaduan yang diajukan oleh pengadu.
(3)
Mahkamah Kehormatan Dewan dapat meminta alat
bukti lain kepada pihak ketiga.

Alat
bukti
yang
dipakai
dalam
sidang
Mahkamah
Kehormatan Dewan meliputi:
a.
keterangan saksi;
b. keterangan ahli;

c. surat . . .

c.
surat;
d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau
didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa
bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas
kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang
terekam secara elektronik atau optik yang berupa
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf,
tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna,
keterangan pengadu dan teradu; dan
e.
petunjuk lain.

(1) Keterangan
saksi
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 138 huruf a, dapat disampaikan oleh saksi yang
diajukan:
a. pengadu;
b. teradu; dan/atau
c.
Mahkamah Kehormatan Dewan.
(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil
oleh Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memberikan
keterangan di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan.
(3) Panggilan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima
oleh saksi paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang
Mahkamah Kehormatan Dewan.

(1)
Pemeriksaan saksi meliputi:
a. identitas saksi; dan
b. pengetahuan saksi tentang materi aduan yang
sedang diverifikasi.

(2) Identitas . . .

(2)
Identitas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. nama lengkap;
b. tempat tanggal lahir/umur;
c.
jenis kelamin;
d. pekerjaan; dan
e.
alamat/domisili yang dibuktikan dengan kartu
tanda penduduk atau identitas resmi lainnya.
(3)
Pengetahuan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan
dialami sendiri.
(4)
Saksi
wajib
disumpah
sebelum
didengarkan
keterangannya.

(1)
Keterangan
ahli
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 138 huruf b, dapat disampaikan oleh ahli yang
diajukan:
a. pengadu;
b. teradu; dan/atau
c. Mahkamah Kehormatan Dewan.
(2)
Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh
Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memberikan
keterangan dalam sidang
Mahkamah Kehormatan
Dewan.
(3)
Panggilan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima
oleh ahli paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum sidang
Mahkamah Kehormatan Dewan.
(4)
Ahli
wajib
disumpah
sebelum
didengarkan
keterangannya.

Pasal 142 . . .

(1) Pemeriksaan ahli meliputi:
a. identitas ahli; dan
b. pengetahuan ahli berkenaan dengan materi aduan
yang sedang diperiksa atau alat bukti surat dan
data
informasi
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 138 huruf c dan huruf d.
(2) Identitas ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. nama lengkap;
b. tempat, tanggal lahir/umur;
c. jenis kelamin;
d. pekerjaan;
e. alamat/domisili; dan
f.
keahlian.
(3) Pengetahuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, didasarkan pada pendidikan, keahlian, dan
pengalamannya.

(1) Mahkamah Kehormatan Dewan menilai alat bukti yang
diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan
persesuaian antara alat bukti yang satu dan alat bukti
yang lain.
(2) Mahkamah Kehormatan Dewan menentukan sah-
tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 138.

(1)
Dalam hal teradu adalah pimpinan dan/atau anggota
Mahkamah
Kehormatan
Dewan
dan
pengaduan
dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam
sidang Mahkamah Kehormatan Dewan, Mahkamah
Kehormatan Dewan memberitahukan kepada pimpinan
DPR dan pimpinan fraksi bahwa teradu akan diproses
lebih lanjut.

(2) Setelah . . .

(2)
Setelah
menerima
pemberitahuan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPR menonaktifkan
sementara
waktu
pimpinan
dan/atau
anggota
Mahkamah Kehormatan Dewan yang diadukan.
(3)
Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutus
teradu
tidak
terbukti
melakukan
pelanggaran
sebagaimana yang diadukan, kedudukannya sebagai
pimpinan dan/atau anggota Mahkamah Kehormatan
Dewan diaktifkan kembali oleh pimpinan DPR.

(1)
Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan didasarkan
atas:
a. asas kepatutan, moral, dan etika;
b. fakta dalam hasil sidang Mahkamah Kehormatan
Dewan;
c. fakta dalam pembuktian;
d. fakta dalam pembelaan; dan
e. Tata Tertib dan Kode Etik.
(2)
Anggota, pimpinan fraksi, dan/atau pimpinan DPR
dilarang
melakukan
upaya
intervensi
terhadap
putusan Mahkamah Kehormatan Dewan.
(3)
Upaya
intervensi
terhadap
putusan
Mahkamah
Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) merupakan pelanggaran Kode Etik dan akan
diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

(1)
Putusan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan
diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2)
Dalam
hal
pengambilan
putusan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, putusan
diambil berdasarkan suara terbanyak.

(3) Setiap . . .

(3)
Setiap putusan Mahkamah Kehormatan Dewan harus
memuat:
a. kepala
putusan
berbunyi
“DENGAN
RAHMAT
TUHAN
YANG
MAHA
ESA
DAN
DEMI
KEHORMATAN DPR”;
b. identitas teradu;
c. ringkasan aduan;
d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari
keterangan pengadu dan teradu;
e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam
pembuktian;
f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam
pembelaan;
g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar
putusan;
h. amar putusan;
i. hari dan tanggal putusan; dan
j. nama dan tanda tangan paling sedikit 1 (satu)
orang pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.

(1) Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan bersifat final
dan mengikat, kecuali mengenai putusan pemberhentian
tetap anggota.
(2) Putusan
Mahkamah
Kehormatan
Dewan
mengenai
pemberhentian tetap anggota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan rapat
paripurna.
(3) Dalam hal putusan Mahkamah Kehormatan Dewan
mengenai pemberhentian tetap anggota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), putusan berlaku sejak tanggal
mendapatkan persetujuan rapat paripurna.

(4) Amar . . .

(4) Amar putusan berbunyi:
a.
menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau
b. menyatakan teradu terbukti melanggar.
(5) Dalam hal teradu tidak terbukti melanggar sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a, putusan disertai
rehabilitasi kepada teradu.
(6) Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan putusan
rehabilitasi kepada pimpinan DPR dengan tembusan
kepada pimpinan fraksi dari anggota yang bersangkutan
paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal putusan berlaku.
(7) Putusan
rehabilitasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (6) diumumkan dalam rapat paripurna DPR yang
pertama
sejak
diterimanya
putusan
Mahkamah
Kehormatan Dewan oleh pimpinan DPR dan dibagikan
kepada semua anggota DPR.
(8) Dalam hal teradu terbukti melanggar sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b, putusan disertai dengan
sanksi kepada teradu berupa:
a. sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran
tertulis;
b. sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada
alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari
jabatan
pimpinan
DPR
atau
pimpinan
alat
kelengkapan DPR; atau
c. sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling
singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian tetap
sebagai anggota DPR.

(1) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan menangani
kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan
berdampak pada sanksi pemberhentian, Mahkamah
Kehormatan Dewan harus membentuk panel sidang
pelanggaran kode etik anggota DPR.

(2) Panel . . .

(2) Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
3 (tiga) orang anggota Mahkamah Kehormatan Dewan
dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat.
(3) Putusan panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada rapat paripurna untuk mendapat
persetujuan terhadap pemberhentian tetap anggota DPR.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan
Mahkamah Kehormatan Dewan, tata cara pengenaan sanksi,
tata cara pembentukan panel, dan tata cara sidang
pelanggaran kode etik DPR diatur dalam peraturan DPR.

Paragraf 8
Badan Urusan Rumah Tangga

Badan Urusan Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat
BURT, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan
DPR yang bersifat tetap.

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BURT pada
permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun
sidang.
(2) Jumlah anggota BURT paling banyak 25 (dua puluh lima)
orang
atas
usul
komisi
dan
fraksi
berdasarkan
perimbangan dan pemerataan jumlah anggota setiap
fraksi di komisi yang ditetapkan dalam rapat paripurna
DPR.

Pasal 152 . . .

(1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan
yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2) Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan
paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari
dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat
tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip
musyawarah untuk mufakat.
(3) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BURT.
(4) Dalam hal pemilihan pimpinan BURT berdasarkan
musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak.
(5) Penetapan pimpinan BURT sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh
pimpinan
DPR
setelah
penetapan
susunan
dan
keanggotaan BURT.
(6) Pimpinan BURT ditetapkan dengan keputusan pimpinan
DPR.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan
pimpinan BURT diatur dalam peraturan DPR tentang
tata tertib.

BURT bertugas:
a.
menetapkan
arah
kebijakan
umum
pengelolaan
anggaran DPR untuk setiap tahun anggaran dan
diserahkan kepada Sekretaris Jenderal DPR untuk
dilaksanakan;
b.
menyusun rencana kerja dan anggaran DPR secara
mandiri yang dituangkan dalam program dan kegiatan
setiap tahun berdasarkan usulan dari alat kelengkapan
DPR dan fraksi;

c. dalam . . .

c.
dalam
menyusun
program
dan
kegiatan
DPR
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, BURT dapat
menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya
kepada pemerintah untuk dibahas bersama;
d.
melakukan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal
DPR dalam pelaksanaan kebijakan kerumahtanggaan
DPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, termasuk
pelaksanaan dan pengelolaan anggaran DPR;
e.
melakukan koordinasi dengan alat kelengkapan DPD
dan alat kelengkapan MPR yang berhubungan dengan
kerumahtanggaan DPR, DPD, dan MPR yang ditugasi
oleh pimpinan DPR berdasarkan hasil rapat Badan
Musyawarah;
f.
menyampaikan hasil keputusan dan arah kebijakan
umum anggaran tahunan DPR sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dalam rapat paripurna DPR untuk
mendapatkan persetujuan;
g.
menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna
DPR yang khusus diadakan untuk itu.

BURT menyusun rencana kerja dan anggaran untuk
pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan,
susunan, tugas dan mekanisme kerja BURT diatur dalam
peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 9
Panitia Khusus

Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat
kelengkapan DPR yang bersifat sementara.

Pasal 157 . . .

(1) DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia
khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan
jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
(2) Jumlah anggota panitia khusus paling banyak 30 (tiga
puluh) orang yang ditetapkan dalam rapat paripurna
DPR.

(1) Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan
pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
(2) Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang
ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang
dipilih
dari
dan
oleh
anggota
panitia
khusus
berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3) Pemilihan
pimpinan
panitia
khusus
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat panitia
khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah
penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus.

(1) Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu
dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam
rapat paripurna DPR.
(2) Panitia khusus bertanggung jawab kepada DPR.
(3) Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka
waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya
selesai.
(4) Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja
panitia khusus.

Pasal 160 . . .

Panitia khusus menggunakan anggaran untuk pelaksanaan
tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang diajukan kepada
pimpinan DPR.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan,
susunan, tugas, dan mekanisme kerja panitia khusus diatur
dengan peraturan DPR tentang tata tertib.

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Wewenang dan Tugas
Paragraf 1
Pembentukan Undang-Undang

(1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
(2) Pembentukan
undang-undang
dilaksanakan
sesuai
dengan
undang-undang
mengenai
pembentukan
peraturan perundang-undangan, kecuali yang ditentukan
lain oleh Undang-Undang ini.

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pada prinsipnya semua naskah rancangan undang-undang
harus disertai naskah akademik, tetapi beberapa rancangan
undang-undang, seperti rancangan undang-undang tentang
APBN,
rancangan
undang-undang
tentang
penetapan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi
undang-undang,
rancangan
undang-undang
tentang
pengesahan perjanjian internasional, atau rancangan undang-
undang yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang
sudah memiliki naskah akademik sebelumnya dapat disertai
atau tidak disertai naskah akademik.

(1) Usul rancangan undang-undang dapat diajukan oleh
anggota DPR, komisi, dan gabungan komisi.
(2) Usul rancangan undang-undang disampaikan secara
tertulis oleh anggota DPR, pimpinan komisi, atau
pimpinan Badan Legislasi kepada pimpinan DPR disertai
daftar nama dan tanda tangan pengusul.
(3) DPR memutuskan usul rancangan undang-undang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat
paripurna, berupa:
a. persetujuan;
b. persetujuan dengan pengubahan; atau
c. penolakan.
(4) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPR
menugasi komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus
untuk menyempurnakan rancangan undang-undang
tersebut.
(5) Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh
DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada
Presiden.

(1) Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden
diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.
(2) Rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah,
pembentukan
dan
pemekaran
serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah diajukan kepada DPR dan
pimpinan DPR menyampaikannya kepada pimpinan
DPD.

Pasal 166 . . .

(1) Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh DPD
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah,
pembentukan
dan
pemekaran
serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
(2) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) beserta naskah akademik disampaikan
secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan
DPR.
(3) Pimpinan DPR paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak
menerima
rancangan
undang-undang
dari
DPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengirim surat
kepada
Presiden
untuk
menunjuk
menteri
yang
ditugasi
mewakili
Presiden
dalam
pembahasan
rancangan
undang-undang
bersama
DPR
dengan
mengikutsertakan DPD.
(4) Pimpinan DPR setelah menerima rancangan undang-
undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengirim surat kepada pimpinan DPD untuk menunjuk
alat kelengkapan DPD yang ditugasi mewakili DPD ikut
serta dalam pembahasan rancangan undang-undang
oleh DPR bersama Presiden.
(5) DPR dan Presiden mulai membahas rancangan undang-
undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak surat
pimpinan DPR diterima Presiden.

Penyebarluasan rancangan undang-undang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 166 ayat (2) dilaksanakan oleh DPD.

Pasal 168 . . .

Tindak lanjut pembahasan rancangan undang-undang yang
berasal dari DPR, Presiden, atau DPD dilakukan melalui 2
(dua) tingkat pembicaraan.

Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 168 terdiri atas:
a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat
gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan
Anggaran, atau rapat panitia khusus; dan
b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna DPR.

(1) Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan
sebagai berikut:
a.
pengantar musyawarah;
b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
c.
penyampaian pendapat mini.
(2) Dalam pengantar musyawarah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a:
a. DPR
memberikan
penjelasan
dan
Presiden
menyampaikan pandangan jika rancangan undang-
undang berasal dari DPR;
b. DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD
menyampaikan pandangan jika rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c
berasal dari DPR;

c. DPD . . .

c. DPD memberikan penjelasan serta DPR dan Presiden
menyampaikan
pandangan
apabila
rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan
DPD berasal dari DPD;
d. Presiden
memberikan
penjelasan
dan
fraksi
memberikan pandangan jika rancangan undang-
undang berasal dari Presiden; atau
e. Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan
DPD menyampaikan pandangan jika rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan
DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c
berasal dari Presiden.
(3) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diajukan oleh:
a.
Presiden jika rancangan undang-undang berasal
dari DPR;
b.
DPR jika rancangan undang-undang berasal dari
Presiden;
c.
DPR dan DPD jika rancangan undang-undang
berasal dari Presiden sepanjang berkaitan dengan
kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 huruf c;
d.
DPR dan Presiden jika rancangan undang-undang
berasal
dari
DPD
sepanjang
terkait
dengan
kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 huruf c; atau
e.
DPD dan Presiden jika rancangan undang-undang
berasal
dari
DPR
sepanjang
terkait
dengan
kewenangan DPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 huruf c.
(4) Penyampaian pendapat mini sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf
c
disampaikan
pada
akhir
pembicaraan tingkat I oleh:
a.
fraksi;

b. DPD . . .

b.
DPD, jika rancangan undang-undang berkaitan
dengan kewenangan DPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71 huruf c; dan
c.
Presiden.
(5) Dalam
hal
DPD
tidak
menyampaikan
pandangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan
huruf e dan/atau tidak menyampaikan pendapat mini
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
huruf
b,
pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.
(6) Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan
lembaga negara atau lembaga lain jika materi rancangan
undang-undang berkaitan dengan lembaga negara atau
lembaga lain.

(1) Pembicaraan
tingkat
II
merupakan
pengambilan
keputusan oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat
paripurna DPR dengan kegiatan:
a. penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat
mini
fraksi,
pendapat
mini
DPD,
dan
hasil
pembicaraan tingkat I;
b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-
tiap fraksi dan anggota DPR secara lisan yang
diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
c. pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh
menteri yang ditugasi.
(2) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b secara musyawarah untuk mufakat tidak
dapat
dicapai,
pengambilan
keputusan
dilakukan
berdasarkan suara terbanyak.
(3) Dalam
hal
rancangan
undang-undang
tidak
mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan
Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh
diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Pasal 172 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat pembicaraan diatur
dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

(1) Dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-
undang, termasuk pembahasan rancangan undang-
undang tentang APBN, masyarakat berhak memberikan
masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR
melalui pimpinan DPR dan/atau alat kelengkapan DPR
lainnya.
(2) Anggota atau alat kelengkapan DPR yang menyiapkan
atau
membahas
rancangan
undang-undang
dapat
melakukan kegiatan untuk mendapat masukan dari
masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan
masukan dan penyerapan aspirasi dari masyarakat
dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-
undang diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 2
Penerimaan Pertimbangan DPD
terhadap Rancangan Undang-Undang

(1) DPR menerima dan menindaklanjuti pertimbangan
tertulis mengenai rancangan undang-undang tentang
APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan pajak, pendidikan, dan agama yang disampaikan
oleh DPD sebelum memasuki tahap pembahasan antara
DPR dan Presiden.
(2) Apabila
rancangan
undang-undang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berasal dari Presiden, pimpinan
DPR setelah menerima surat Presiden menyampaikan
surat kepada pimpinan DPD agar DPD memberikan
pertimbangannya.

(3) Apabila . . .

(3) Apabila
rancangan
undang-undang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berasal dari DPR, pimpinan DPR
menyampaikan surat kepada pimpinan DPD agar DPD
memberikan pertimbangannya.
(4) Pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) disampaikan secara tertulis melalui
pimpinan DPR paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak
diterimanya surat pimpinan DPR, kecuali rancangan
undang-undang tentang APBN disampaikan paling
lambat
(empat
belas)
Hari
sebelum
diambil
persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.
(5) Pada rapat paripurna DPR berikutnya, pimpinan DPR
memberitahukan
kepada
anggota
DPR
perihal
diterimanya pertimbangan DPD atas rancangan undang-
undang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
meneruskannya kepada Badan Musyawarah untuk
diteruskan kepada alat kelengkapan DPR yang akan
membahasnya.

Paragraf 3
Kuasa DPR di Persidangan Mahkamah Konstitusi

(1) Dalam hal suatu undang-undang diuji di Mahkamah
Konstitusi, yang menjadi kuasa DPR untuk memberikan
keterangan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi
adalah
alat
kelengkapan
DPR
yang
membahas
rancangan undang-undang dengan melibatkan komisi
yang membidangi hukum dan perundang-undangan.
(2) Dalam hal alat kelengkapan DPR yang membahas
rancangan undang-undang sudah tidak ada pada saat
undang-undang
diuji
di
Mahkamah
Konstitusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi yang
membidangi hukum dan perundang-undangan menjadi
kuasa DPR.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal tertentu DPR dapat memanggil setiap orang
yang terlibat dalam penyusunan atau pembahasan
rancangan
undang-undang
yang
diuji
untuk
memberikan keterangan sebagai saksi dan/atau ahli.

Paragraf 4
Penetapan APBN

(1) Penyusunan
rancangan
APBN
berpedoman
pada
rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan
tercapainya tujuan bernegara.
(2) Rancangan rencana kerja Pemerintah disusun oleh
Pemerintah untuk dibahas dan disepakati bersama
dengan DPR.
(3) Rencana kerja Pemerintah yang telah dibahas dan
disepakati bersama dengan DPR sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menjadi pedoman bagi penyusunan
rancangan APBN untuk selanjutnya ditetapkan menjadi
satu kesatuan dengan APBN, dan menjadi acuan kerja
Pemerintah
yang
ditetapkan
dengan
keputusan
Presiden.

Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 huruf e, DPR menyelenggarakan
kegiatan sebagai berikut:
a. pembicaraan pendahuluan dengan Pemerintah dan Bank
Indonesia dalam rangka menyusun rancangan APBN;
b. pembahasan dan penetapan APBN yang didahului
dengan
penyampaian
rancangan
undang-undang
tentang APBN beserta nota keuangannya oleh Presiden;
c.
pembahasan:
1. laporan realisasi semester pertama dan 6 (enam)
bulan berikutnya;

2. penyesuaian . . .

2. penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau
perubahan dalam rangka penyusunan perkiraan
perubahan
atas
APBN
tahun
anggaran
yang
bersangkutan, apabila terjadi:
a) perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai
dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
b) perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
c) keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya
pergeseran
anggaran
antar-unit
organisasi;
dan/atau
d) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran
lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan anggaran tahun berjalan;
d. pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang
tentang perubahan atas undang-undang tentang APBN;
dan
e.
pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(1) Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan
rancangan APBN dilakukan segera setelah Pemerintah
menyampaikan bahan kerangka ekonomi makro dan
pokok-pokok kebijakan fiskal pada pertengahan bulan
Mei, yang meliputi:
a. kerangka
ekonomi
makro
dan
pokok-pokok
kebijakan fiskal tahun anggaran berikutnya;
b. kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk
dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga
dalam penyusunan usulan anggaran; dan
c. rincian unit organisasi, fungsi, dan program.

(2) Pemerintah . . .

(2) Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro
dan pokok-pokok kebijakan fiskal kepada DPR pada
tanggal
Mei
tahun
sebelumnya
atau
sehari
sebelumnya apabila tanggal tersebut jatuh pada hari
libur.
(3) Komisi dengan kementerian/lembaga melakukan rapat
kerja dan/atau rapat dengar pendapat untuk membahas
rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga
tersebut.
(4) Hasil
pembahasan
rencana
kerja
dan
anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan
kepada Badan Anggaran.

Kegiatan
dalam
tahap
pembicaraan
pendahuluan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 meliputi:
a. rapat
kerja
yang
diadakan
oleh
komisi
dengan
Pemerintah untuk membahas alokasi anggaran menurut
fungsi dan program kementerian/lembaga; dan
b. rapat kerja yang diadakan oleh Badan Anggaran dengan
Pemerintah dan Bank Indonesia untuk penyelesaian
akhir
kerangka
ekonomi
makro
dan
pokok-pokok
kebijakan fiskal, dengan memperhatikan pemandangan
umum fraksi, jawaban Pemerintah, saran dan pendapat
Badan Musyawarah, keputusan rapat kerja komisi
dengan Pemerintah mengenai alokasi anggaran menurut
fungsi dan program kementerian/lembaga.

(1) Presiden
mengajukan
rancangan
undang-undang
tentang APBN, disertai nota keuangan dan dokumen
pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun
sebelumnya.

(2) Rancangan . . .

(2) Rancangan undang-undang tentang APBN disertai nota
keuangan dan dokumen pendukungnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rapat
paripurna DPR.
(3) Pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN
dilakukan
sesuai
dengan
tingkat
pembicaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Pasal 169,
Pasal 170, dan Pasal 171.
(4) DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan
perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam
rancangan undang-undang tentang APBN.
(5) Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai rancangan
undang-undang
tentang
APBN
dilakukan
paling
lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan dilaksanakan.
(6) APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan
unit organisasi, fungsi, dan program.
(7) Dalam hal DPR tidak menyetujui rancangan undang-
undang
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
Pemerintah dapat melakukan pengeluaran paling tinggi
sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya.

Badan
Anggaran
mengadakan
pembahasan
dengan
Pemerintah dan Bank Indonesia pada triwulan ketiga setiap
tahun anggaran tentang laporan realisasi semester pertama
APBN dan perkiraan realisasi untuk 6 (enam) bulan
berikutnya yang disampaikan Pemerintah kepada DPR paling
lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(1) Dalam hal terjadi perubahan asumsi ekonomi makro
dan/atau
perubahan
postur
APBN
yang
sangat
signifikan, Pemerintah mengajukan rancangan undang-
undang tentang perubahan APBN tahun anggaran
berjalan.

(2) Perubahan . . .

(2) Perubahan
asumsi
ekonomi
makro
yang
sangat
signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. penurunan pertumbuhan ekonomi paling sedikit 1%
(satu
persen)
di
bawah
asumsi
yang
telah
ditetapkan; dan/atau
b. deviasi asumsi ekonomi makro lainnya paling sedikit
10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah
ditetapkan.
(3) Perubahan
postur
APBN
yang
sangat
signifikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. penurunan penerimaan perpajakan paling sedikit
10%
(sepuluh
persen)
dari
pagu
yang
telah
ditetapkan;
b. kenaikan atau penurunan belanja kementerian atau
lembaga paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari
pagu yang telah ditetapkan;
c. kebutuhan belanja yang bersifat mendesak dan
belum tersedia pagu anggarannya; dan/atau
d. kenaikan defisit paling sedikit 10% (sepuluh persen)
dari rasio defisit APBN terhadap produk domestik
bruto yang telah ditetapkan.
(4) Pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang
tentang perubahan APBN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan
Badan Anggaran dan komisi terkait dalam waktu paling
lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang setelah
rancangan undang-undang tentang perubahan APBN
diajukan oleh Pemerintah kepada DPR.
(5) Dalam hal tidak terjadi perubahan asumsi ekonomi
makro dan/atau perubahan postur APBN yang sangat
signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3), pembahasan perubahan APBN dilakukan dalam
rapat
Badan
Anggaran
dan
pelaksanaannya
disampaikan dalam laporan keuangan Pemerintah.

Pasal 183 . . .

Pembahasan dan penetapan rancangan undang-undang
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dilakukan
dalam
waktu
paling
lama
(tiga)
bulan
setelah
disampaikannya bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan
Pemerintah oleh BPK ke DPR.

(1) Presiden menyampaikan rancangan undang-undang
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada
DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling
sedikit
meliputi
realisasi
APBN,
neraca,
laporan
arus
kas,
dan
catatan
atas
laporan
keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan
kementerian/lembaga.

Paragraf 5
Pengajuan dan Pemberian Persetujuan atau
Pertimbangan atas Calon untuk Pengisian Jabatan

(1) DPR mengajukan calon untuk mengisi suatu jabatan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
melalui rapat paripurna DPR.
(2) DPR memberikan persetujuan atau pertimbangan atas
calon
untuk
mengisi
suatu
jabatan
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
melalui
rapat paripurna DPR.

(3) Rapat . . .

(3) Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) menugasi Badan Musyawarah
untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya
kepada alat kelengkapan DPR terkait.
(4) Pembahasan oleh alat kelengkapan DPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPR memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal
mengangkat duta besar untuk negara lain dan menerima
penempatan duta besar dari negara lain.

(1)
Dalam hal pimpinan DPR menerima pemberitahuan dari
Presiden mengenai penempatan calon duta besar
untuk negara lain, pimpinan DPR menyampaikan
pemberitahuan tersebut dalam rapat paripurna DPR.
(2)
Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menugasi alat kelengkapan DPR terkait untuk
membahasnya secara rahasia.

(1) Dalam hal pimpinan DPR menerima pemberitahuan dari
Presiden mengenai penempatan calon duta besar negara
lain
untuk
Republik
Indonesia,
pimpinan
DPR
menyampaikan pemberitahuan tersebut dalam rapat
paripurna DPR tanpa menyebut nama calon duta besar.
(2) Dalam hal permintaan pertimbangan terhadap calon
duta besar negara lain untuk Republik Indonesia
disampaikan pada masa reses, permintaan tersebut
dibahas dalam pertemuan konsultasi antara pimpinan
DPR, pimpinan komisi terkait, dan pimpinan fraksi.

Pasal 189 . . .

Pertimbangan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186
disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden secara
rahasia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan
pemberian persetujuan atau pertimbangan atas calon untuk
pengisian jabatan diatur dalam peraturan DPR tentang tata
tertib.

Paragraf 6
Pemilihan Anggota BPK

DPR
memilih
anggota
BPK
dengan
memperhatikan
pertimbangan DPD.

(1)
Pimpinan DPR memberitahukan kepada pimpinan DPD
mengenai rencana pemilihan anggota BPK disertai
dokumen kelengkapan persyaratan calon anggota BPK
sebagai bahan DPD untuk memberikan pertimbangan
atas calon anggota BPK, paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum alat kelengkapan DPR memproses pelaksanaan
pemilihan anggota BPK.
(2)
Pertimbangan
DPD
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan
DPR paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan
pemilihan,
yang
selanjutnya
segera
disampaikan
kepada alat kelengkapan DPR sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
untuk
digunakan
sebagai
bahan
pertimbangan.

(3) Dalam . . .

(3)
Dalam hal pertimbangan DPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak disampaikan, pemilihan anggota
BPK tetap dilaksanakan.
(4)
Nama calon terpilih anggota BPK disampaikan oleh DPR
kepada Presiden paling lambat 30 (tiga puluh) Hari
sebelum masa jabatan anggota BPK berakhir.
(5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan
anggota BPK dan penerimaan pertimbangan dari DPD
diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang dan
tugas DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan
Pasal 72 diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Bagian Kesepuluh
Pelaksanaan Hak DPR
Paragraf 1
Hak Interpelasi

(1)
Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua
puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu)
fraksi.
(2)
Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dokumen yang memuat paling
sedikit:
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan
Pemerintah yang akan dimintakan keterangan; dan
b. alasan permintaan keterangan.
(3)
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak
interpelasi DPR apabila mendapat persetujuan dari
rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu
per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil
dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua)
jumlah anggota DPR yang hadir.

Pasal 195 . . .

(1)
Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 194 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan
DPR.
(2)
Usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat
paripurna DPR dan dibagikan kepada semua anggota.
(3)
Badan Musyawarah menjadwalkan rapat paripurna
DPR atas usul interpelasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada
pengusul untuk memberikan penjelasaan atas usul
interpelasinya secara ringkas.
(4)
Selama usul hak interpelasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna
DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan
menarik usulnya kembali.
(5)
Perubahan atau penarikan kembali usul sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh
semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan
DPR secara tertulis dan pimpinan DPR membagikan
kepada semua anggota.
(6)
Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak interpelasi
kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 194 ayat (1), harus diadakan penambahan
penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.
(7)
Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan
usul hak interpelasi sebelum dan pada saat rapat
paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan
Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penanda
tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 194 ayat (1), ketua rapat paripurna DPR
mengumumkan
pengunduran
diri
tersebut
dan
acara rapat paripurna DPR untuk itu dapat ditunda
dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan
mencukupi.

(8) Apabila . . .

(8)
Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna
DPR terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai
pengusul hak interpelasi dengan membubuhkan tanda
tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna
DPR mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna
DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat
dilanjutkan.
(9)
Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah
penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul
tersebut menjadi gugur.

(1)
Dalam
hal
rapat
paripurna
DPR
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 195 ayat (3) menyetujui usul
interpelasi sebagai hak interpelasi DPR, Presiden atau
pimpinan lembaga dapat hadir untuk memberikan
penjelasan tertulis terhadap materi interpelasi dalam
rapat paripurna DPR berikutnya.
(2)
Apabila Presiden tidak dapat hadir untuk memberikan
penjelasan
tertulis
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1), Presiden menugasi menteri/pejabat terkait
untuk mewakilinya.

(1)
DPR memutuskan menerima atau menolak penjelasan
Presiden
atau
pimpinan
lembaga
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 196.
(2)
Dalam hal DPR menerima penjelasan Presiden atau
pimpinan
lembaga
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1), usul hak interpelasi dinyatakan selesai dan
materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan
kembali.
(3)
Dalam hal DPR menolak penjelasan Presiden atau
pimpinan
lembaga
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1), DPR dapat menggunakan hak DPR lainnya.

(4) Keputusan . . .

(4)
Keputusan untuk menerima atau menolak penjelasan
Presiden
atau
pimpinan
lembaga
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan
dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2
(satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan
diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per
dua) jumlah anggota DPR yang hadir.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak
interpelasi diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 2
Hak Angket

(1)
Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua
puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu)
fraksi.
(2)
Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling
sedikit:
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan undang-
undang yang akan diselidiki; dan
b. alasan penyelidikan.
(3)
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak
angket DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat
paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per
dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil
dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua)
jumlah anggota DPR yang hadir.

Pasal 200 . . .

(1)
Usul
hak
angket
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
disampaikan
oleh
pengusul
kepada
pimpinan DPR.
(2)
Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan
oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan
dibagikan kepada semua anggota.
(3)
Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan
rapat
paripurna
DPR
atas
usul
hak
angket
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat
memberikan kesempatan kepada pengusul untuk
memberikan penjelasan atas usul hak angket secara
ringkas.
(4)
Selama usul hak angket sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna DPR,
pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik
usulnya kembali.
(5)
Perubahan
atau
penarikan
kembali
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh
semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan
DPR
secara
tertulis
dan
pimpinan
DPR
membagikannya kepada semua anggota.
(6)
Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak angket
yang belum memasuki pembicaraan tingkat I menjadi
kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 199 ayat (1), harus diadakan penambahan
penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.
(7)
Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan
usul hak angket sebelum dan pada saat rapat
paripurna
yang
telah
dijadwalkan
oleh
Badan
Musyawarah, yang berakibat terhadap jumlah penanda
tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
ayat
(1),
ketua
rapat
paripurna
mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara
rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau
dilanjutkan
setelah
jumlah
penanda
tangan
mencukupi.

(8) Apabila . . .

(8)
Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna
DPR terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai
pengusul angket dengan membubuhkan tanda tangan
pada
lembar
pengusul,
ketua
rapat
paripurna
mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat
dilanjutkan.
(9)
Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah
penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul
tersebut menjadi gugur.

(1)
DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak
angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199
ayat (1).
(2)
Dalam
hal
DPR
menerima
usul
hak
angket
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk
panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang
keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.
(3)
Dalam hal DPR menolak usul hak angket sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat
diajukan kembali.

(1)
Panitia angket ditetapkan dengan keputusan DPR dan
diumumkan dalam Berita Negara.
(2)
Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup juga penentuan biaya panitia angket.
(3)
Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Presiden.
(4)
Ketentuan mengenai panitia khusus berlaku bagi
panitia
angket
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 201 ayat (2).

Pasal 203 . . .

Panitia angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201
ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
ayat (3), selain meminta
keterangan dari Pemerintah, dapat meminta keterangan dari
saksi, pakar, organisasi profesi, dan/atau pihak terkait
lainnya.

(1)
Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket dapat
memanggil warga negara Indonesia dan/atau orang
asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk
dimintai keterangan.
(2)
Warga
negara
Indonesia
dan/atau
orang
asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi
panggilan panitia angket.
(3)
Dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang
asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali
berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket
dapat
memanggil
secara
paksa
dengan
bantuan
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4)
Bantuan
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas
permintaan pimpinan DPR kepada kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
(5)
Pendanaan untuk pelaksanaan bantuan Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dibebankan pada anggaran DPR.

(1)
Dalam melaksanakan hak angket, panitia khusus
berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah,
badan
hukum,
atau
warga
masyarakat
untuk
memberikan keterangan.

(2) Panitia . . .

(2)
Panitia khusus meminta kehadiran pejabat negara,
pejabat
pemerintah,
badan
hukum,
atau
warga
masyarakat meminta secara tertulis dalam jangka
waktu yang cukup dengan menyebutkan maksud
permintaan tersebut dan jadwal pelaksanaannya.
(3)
Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir
untuk
memberikan
keterangan,
termasuk
menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen
yang diperlukan kepada panitia khusus.
(4)
Panitia khusus dapat menunda pelaksanaan rapat
akibat ketidakhadiran pihak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) karena suatu alasan yang sah.
(5)
Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau menolak hadir,
panitia khusus dapat meminta satu kali lagi kehadiran
yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.
(6)
Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua
tanpa alasan yang sah atau menolak hadir, yang
bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia atas permintaan panitia
khusus.
(7)
Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah,
yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15
(lima belas) Hari oleh aparat yang berwajib, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)
Panitia
angket
melaporkan
pelaksanaan
tugasnya
kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam
puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.
(2)
Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap
laporan panita angket.

Pasal 207 . . .

(1)
Setelah
menyelesaikan
tugasnya,
panitia
angket
menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPR dan
selanjutnya laporan tersebut dibagikan kepada semua
anggota.
(2)
Pengambilan keputusan tentang laporan panitia angket
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan
laporan hasil panitia angket dan pendapat akhir fraksi.

(1) Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
ayat
(2)
memutuskan
bahwa
pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan
Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis,
dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat,
berbangsa,
dan
bernegara
bertentangan
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, DPR dapat
menggunakan hak menyatakan pendapat.
(2) Apabila rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
ayat
(2)
memutuskan
bahwa
pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan
Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis,
dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, usul hak
angket dinyatakan selesai dan materi angket tersebut
tidak dapat diajukan kembali.
(3) Keputusan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari rapat
paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per
dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan
persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota
DPR yang hadir.

(4) Keputusan . . .

(4) Keputusan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden paling
lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan diambil dalam rapat
paripurna DPR.
(5) DPR dapat menindaklanjuti keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kewenangan DPR
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak
angket diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 3
Hak Menyatakan Pendapat

(1) Hak
menyatakan
pendapat
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling
sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR.
(2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang
memuat paling sedikit:
a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
ayat (4) huruf a dan alasan pengajuan usul
pernyataan pendapat;
b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak
angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
ayat (4) huruf b; atau
c. materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya
tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
ayat (4) huruf c atau materi dan bukti yang sah atas
dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c.

(3) Usul . . .

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak
menyatakan
pendapat
DPR
apabila
mendapatkan
persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota
DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling
sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR yang
hadir.

(1) Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 210 disampaikan oleh pengusul kepada
pimpinan DPR.
(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan
oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan
dibagikan kepada semua anggota DPR.
(3) Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat
paripurna
DPR
atas
usul
menyatakan
pendapat
sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan dapat
memberikan
kesempatan
kepada
pengusul
untuk
memberikan
penjelasaan
atas
usul
menyatakan
pendapatnya secara ringkas.
(4) Selama usul hak menyatakan pendapat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat
paripurna DPR, pengusul dapat mengadakan perubahan
dan menarik usulnya kembali.
(5) Perubahan atau penarikan kembali usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua
pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara
tertulis dan dibagikan kepada semua anggota DPR.
(6) Dalam hal jumlah penanda tangan usul menyatakan
pendapat yang belum memasuki pembicaraan tingkat I
menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 210 ayat (1), harus diadakan penambahan
penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.

(7) Dalam . . .

(7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul
hak menyatakan pendapat sebelum dan pada saat rapat
paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan
Musyawarah, yang berakibat jumlah penanda tangan
tidak
mencukupi
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
210 ayat (1), ketua rapat
paripurna DPR
mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara
rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau
dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.
(8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna
DPR terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai
pengusul
hak
menyatakan
pendapat
dengan
membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul,
ketua rapat paripurna DPR mengumumkan hal tersebut
dan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.
(9) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah
penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul
tersebut menjadi gugur.

(1) DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak
menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 211 ayat (1).
(2) Dalam hal DPR menerima usul hak menyatakan
pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR
membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua
unsur fraksi DPR dengan keputusan DPR.
(3) Dalam hal DPR menolak usul hak menyatakan pendapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut
tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 213 . . .

(1) Panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212
ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat
paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak
dibentuknya panitia khusus.
(2) Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap
laporan panitia khusus.

(1) Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 213 ayat (2) memutuskan menerima laporan
panitia khusus terhadap materi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 79 ayat (4) huruf a dan huruf b, DPR
menyatakan pendapatnya kepada Pemerintah.
(2) Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 213 ayat (2) memutuskan menerima laporan
panitia khusus yang menyatakan bahwa Presiden
dan/atau
Wakil
Presiden
melakukan
pelanggaran
hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan
tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyampaikan
keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada
Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan putusan.
(3) Dalam hal rapat paripurna DPR menolak laporan panitia
khusus terhadap materi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 79 ayat (4), hak menyatakan pendapat tersebut
dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali.
(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang
dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota
DPR yang hadir.
(5) Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan
kepada Presiden.

Pasal 215 . . .

(1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa
pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214
ayat
(2)
terbukti,
DPR
menyelenggarakan
rapat
paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian
Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.
(2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa
pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214
ayat (2) tidak terbukti, usul pemberhentian Presiden
dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilanjutkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak
menyatakan pendapat diatur dalam peraturan DPR tentang
tata tertib.
Bagian Kesebelas
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragraf 1
Hak Mengajukan Usul Rancangan Undang-Undang

(1) Anggota
DPR
mempunyai
hak
mengajukan
usul
rancangan undang-undang.
(2) Ketentuan
mengenai
tata
cara
pengajuan
usul
rancangan
undang-undang
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata
tertib.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

(1) Anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan.
(2) Dalam hal pertanyaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan kepada Presiden, pertanyaan tersebut
disusun secara tertulis, singkat, dan jelas serta
disampaikan kepada pimpinan DPR.

(3) Apabila . . .

(3) Apabila diperlukan, pimpinan DPR dapat meminta
penjelasan kepada anggota DPR yang mengajukan
pertanyaan.
(4) Pimpinan DPR meneruskan pertanyaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Presiden, pimpinan
lembaga negara, atau badan hukum dan meminta agar
Presiden, pimpinan lembaga negara, atau badan hukum
memberikan jawaban.
(5) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
bersifat tertutup atau terbuka.
(6) Pimpinan DPR tidak dapat mengumumkan pertanyaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat
tertutup.
(7) Pimpinan
DPR
dapat
mengumumkan
pertanyaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat
terbuka.

(1) Jawaban atas pertanyaan anggota DPR sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 218 ayat (2) disampaikan secara
tertulis oleh Presiden, pimpinan lembaga negara, atau
badan hukum dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) Hari sejak pertanyaan diterima oleh Presiden,
pimpinan lembaga negara, atau badan hukum.
(2) Penyampaian jawaban oleh Presiden sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diwakilkan kepada
menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

(1) Anggota
DPR
berhak
menyampaikan
usul
dan
pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang
dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam
rapat.

(2) Tata . . .

(2) Tata
cara
penyampaian
usul
dan
pendapat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai hak
mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 218.
(3) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
tata
cara
penyampaian
usul
dan
pendapat
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam
peraturan DPR tentang tata tertib.

(1)
Dalam menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat,
anggota mendaftar pada ketua rapat.
(2)
Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat
diberikan terlebih dahulu kepada anggota yang datang
lebih awal.
(3)
Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat diajukan secara lisan dan/ atau tertulis,
singkat, dan jelas kepada ketua rapat.
(4)
Apabila diperlukan, ketua rapat dapat meminta anggota
yang
menyampaikan
usul
dan
pendapat
untuk
memperjelas usul dan pendapatnya.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

(1)
Anggota DPR mempunyai hak memilih dan dipilih
untuk
menduduki
jabatan
tertentu
pada
alat
kelengkapan DPR.
(2)
Ketentuan
mengenai
tata
cara
pelaksanaan
hak
memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 5 . . .

Paragraf 5
Hak Membela Diri

(1) Anggota DPR yang diduga melakukan pelanggaran
sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan
kewajiban sebagai anggota diberi kesempatan untuk
membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada
Mahkamah Kehormatan Dewan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara membela diri dan/atau
memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 6
Hak Imunitas

(1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan
karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat
yang dikemukakannya baik secara lisan maupun
tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR
yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas
DPR.
(2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan
karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR
ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena
hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau
anggota DPR.
(3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena
pernyataan,
pertanyaan,
dan/atau
pendapat
yang
dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di
luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta
wewenang dan tugas DPR.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku
dalam
hal
anggota
yang
bersangkutan
mengumumkan materi yang telah disepakati dalam
rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang
dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Pemanggilan . . .

(5) Pemanggilan
dan
permintaan
keterangan
kepada
anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana
sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
harus
mendapatkan
persetujuan
tertulis
dari
Mahkamah Kehormatan Dewan.
(6) Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan
memberikan putusan atas surat pemohonan tersebut
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari
setelah
diterimanya
permohonan
persetujuan
pemanggilan keterangan tersebut.
(7) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan
tidak
memberikan
persetujuan
atas
pemanggilan
angggota
DPR,
surat
pemanggilan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) tidak memiliki kekuatan
hukum/batal demi hukum.

Paragraf 7
Hak Protokoler

(1) Pimpinan DPR dan anggota DPR mempunyai hak
protokoler.
(2) Ketentuan
mengenai
tata
cara
pelaksanaan
hak
protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Hak Keuangan dan Administratif

(1) Pimpinan DPR dan anggota DPR mempunyai hak
keuangan dan administratif.
(2) Hak keuangan dan administratif pimpinan DPR dan
anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh pimpinan DPR dan diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9 . . .

Paragraf 9
Hak Pengawasan

(1) Setiap anggota berhak mengawasi pelaksanaan APBN
dan
memperjuangkan
kepentingan
masyarakat,
termasuk di daerah pemilihan.
(2) Untuk melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), anggota DPR berhak mendapatkan dukungan
administrasi
keuangan
dan
pendampingan
sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan,
kementerian/lembaga wajib menyerahkan kepada komisi
terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan
kegiatan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah
undang-undang tentang APBN atau undang-undang
tentang APBNP ditetapkan di paripurna DPR.
(4) Jenis belanja dan kegiatan yang diserahkan ke komisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh
publik.
(5) Anggota DPR dapat meminta pihak terkait untuk
menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh
anggota DPR tersebut.
(6) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib
menindaklanjutinya dan menyampaikan hasil tindak
lanjut tersebut kepada anggota DPR.

Bagian Kedua Belas
Persidangan dan Pengambilan Keputusan
Paragraf 1
Persidangan

(1) Tahun sidang DPR dimulai pada tanggal 16 Agustus dan
diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya dan
apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur,
pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja
sebelumnya.

(2) Khusus . . .

(2) Khusus pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun
sidang DPR dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji
anggota.
(3) Tahun sidang dibagi dalam masa persidangan.
(4) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses,
kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode
keanggotaan DPR, masa reses ditiadakan.
(5) Sebelum
pembukaan
tahun
sidang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), anggota DPR dan anggota DPD
mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang
bersama yang diselenggarakan oleh DPR atau DPD
secara bergantian.

Semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali
rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan
rapat diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Paragraf 2
Pengambilan Keputusan

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPR pada dasarnya
dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila
cara
pengambilan
keputusan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak.
(3) Setiap
keputusan
rapat
DPR,
baik
berdasarkan
musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara
terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang
terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 232 . . .

(1) Setiap
rapat
atau
sidang
DPR
dapat
mengambil
keputusan apabila memenuhi kuorum.
(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi
apabila rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
jumlah anggota rapat dan terdiri atas lebih dari 1/2
(satu per dua) jumlah fraksi, kecuali dalam rapat
pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan hak
menyatakan pendapat.
(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali
dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari
24 (dua puluh empat) jam.
(4) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, cara
penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPR.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan
keputusan diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Bagian Ketiga Belas
Tata Tertib dan Kode Etik
Paragraf 1
Tata Tertib

(1) Tata
tertib
DPR
ditetapkan
oleh
DPR
dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
di lingkungan internal DPR.
(3) Tata tertib DPR paling sedikit memuat ketentuan
tentang:
a. pengucapan sumpah/janji;
b. penetapan pimpinan;

c. pemberhentian . . .

c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
d. jenis dan penyelenggaraan persidangan atau rapat;
e. pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas lembaga,
serta hak dan kewajiban anggota;
f.
pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas
alat kelengkapan;
g. penggantian antarwaktu anggota;
h. pengambilan keputusan;
i.
pelaksanaan
konsultasi
antara
legislatif
dan
eksekutif;
j.
penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi
masyarakat;
k. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli; dan
l.
mekanisme keterlibatan dan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan.

Paragraf 2
Kode Etik

DPR menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib
dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya
untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas
DPR.

Bagian Keempat Belas
Larangan dan Sanksi
Paragraf 1
Larangan

(1)
Anggota DPR dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. pejabat negara lainnya;

b. hakim . . .

b. hakim pada badan peradilan; atau
c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia,
pegawai pada badan usaha milik negara, badan
usaha
milik
daerah,
atau
badan
lain
yang
anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
(2)
Anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai
pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta,
akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara,
notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya
dengan wewenang dan tugas DPR serta hak sebagai
anggota DPR.
(3)
Anggota DPR dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan
nepotisme.

Paragraf 2
Sanksi

(1)
Anggota DPR yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dikenai sanksi
berdasarkan
keputusan
Mahkamah
Kehormatan
Dewan.
(2) Anggota DPR yang terbukti melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1)
dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai
anggota DPR.
(3) Anggota DPR yang terbukti melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3)
berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi
pemberhentian sebagai anggota DPR.

Pasal 238 . . .

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237
ayat (1) berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Bagian Kelima Belas
Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu,
dan Pemberhentian Sementara
Paragraf 1
Pemberhentian Antarwaktu

Ayat (1)
Huruf a
Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat
keterangan dokter dan/atau pejabat yang berwenang.
Huruf b
Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di
atas kertas yang bermeterai sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan
tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap”
adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik
maupun mental tidak berfungsi secara normal yang
dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang
berwenang, tidak diketahui keberadaannya, dan/atau
tidak hadir dalam rapat tanpa keterangan apa pun
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh
partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan
keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah
setelah
adanya
putusan
pengadilan
yang
telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Huruf h
Ketentuan ini dikecualikan terhadap anggota partai
politik lokal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 240 . . .

(1) Pemberhentian anggota DPR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 239 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada
ayat (2) huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf h diusulkan
oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR
dengan tembusan kepada Presiden.
(2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pimpinan DPR wajib menyampaikan usul pemberhentian
anggota DPR kepada Presiden untuk memperoleh
peresmian pemberhentian.
(3) Presiden
meresmikan
pemberhentian
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas)
Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR
dari pimpinan DPR.

(1) Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh
partai politiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
ayat
(2)
huruf
d
dan
yang
bersangkutan
mengajukan
keberatan
melalui
pengadilan,
pemberhentiannya
sah
setelah
adanya
putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal pemberhentian didasarkan atas aduan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (2),
Mahkamah Kehormatan Dewan menyampaikan laporan
dalam rapat paripurna DPR untuk mendapatkan
persetujuan.
(3) Presiden
meresmikan
pemberhentian
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas)
Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR
dari pimpinan DPR.

Paragraf 2
Penggantian Antarwaktu

(1) Anggota DPR yang berhenti antarwaktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) dan Pasal 240 ayat (1)
digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh
suara
terbanyak
urutan
berikutnya
dalam
daftar
peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama
pada daerah pemilihan yang sama.
(2) Dalam hal calon anggota DPR yang memperoleh suara
terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau
tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR,
anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh
suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik
yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
(3) Masa
jabatan
anggota
DPR
pengganti
antarwaktu
melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang
digantikannya.

(1) Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang
diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon
pengganti antarwaktu kepada KPU.

(2) KPU . . .

(2) KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu
berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPR
paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat
pimpinan DPR.
(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon
pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), pimpinan DPR menyampaikan nama
anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon
pengganti antarwaktu kepada Presiden.
(4) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama
anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon
pengganti antarwaktu dari pimpinan DPR sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3),
Presiden
meresmikan
pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan
Presiden.
(5) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR pengganti
antarwaktu
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan
DPR dengan teks sumpah/janji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78.
(6) Penggantian antarwaktu anggota DPR tidak dilaksanakan
apabila sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan
kurang dari 6 (enam) bulan.

Paragraf 3
Pemberhentian Sementara

(1) Anggota DPR diberhentikan sementara karena:
a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana
umum yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun; atau
b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana
khusus.

(2) Dalam . . .

(2) Dalam hal anggota DPR dinyatakan terbukti bersalah
karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, anggota DPR yang bersangkutan diberhentikan
sebagai anggota DPR.
(3) Dalam hal anggota DPR dinyatakan tidak terbukti
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, anggota DPR yang bersangkutan diaktifkan.
(4) Anggota DPR yang diberhentikan sementara, tetap
mendapatkan hak keuangan tertentu.
(5) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
tata
cara
pemberhentian sementara diatur dalam peraturan DPR
tentang tata tertib.

Bagian Keenam Belas
Penyidikan

(1) Pemanggilan
dan
permintaan
keterangan
untuk
penyidikan
terhadap
anggota
DPR
yang
diduga
melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan
tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.
(2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
tidak
diberikan
oleh
Mahkamah
Kehormatan Dewan paling lama 30 (tiga puluh) Hari
terhitung sejak diterimanya permohonan, pemanggilan,
dan
permintaan
keterangan
untuk
penyidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku apabila anggota DPR:
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

b. disangka . . .

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang
diancam dengan pidana mati atau pidana penjara
seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap
kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan
bukti permulaan yang cukup; atau
c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui
pemilihan umum.

DPD
merupakan
lembaga
perwakilan
daerah
yang
berkedudukan sebagai lembaga negara.

Bagian Kedua
Fungsi

(1) DPD mempunyai fungsi:
a. pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada
DPR;

b. ikut . . .

b. ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah;
c. pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan
undang-undang tentang anggaran pendapatan dan
belanja negara dan rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
serta
d. pengawasan
atas
pelaksanaan
undang-undang
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran
dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama.
(2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan
dalam kerangka perwakilan daerah.

Bagian Ketiga
Wewenang dan Tugas

(1) DPD mempunyai wewenang dan tugas:
a. mengajukan
rancangan
undang-undang
yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah kepada DPR;
b. ikut membahas rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam
huruf a;

c. menyusun . . .

c. menyusun dan menyampaikan daftar inventaris
masalah rancangan undang-undang yang berasal dari
DPR atau Presiden yang berkaitan dengan hal
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
d. memberikan
pertimbangan
kepada
DPR
atas
rancangan
undang-undang
tentang
APBN
dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama;
e. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan
undang-undang
mengenai
otonomi
daerah,
pembentukan,
pemekaran,
dan
penggabungan
daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi
lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan
agama;
f. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan
undang-undang
mengenai
otonomi
daerah,
pembentukan,
pemekaran,
dan
penggabungan
daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan
undang-undang
APBN,
pajak,
pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan
pertimbangan untuk ditindaklanjuti;
g. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara
dari BPK sebagai bahan membuat pertimbangan
kepada DPR tentang rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan APBN;
h. memberikan
pertimbangan
kepada
DPR
dalam
pemilihan anggota BPK; dan
i. menyusun program legislasi nasional yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
(2) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, anggota DPD dapat
melakukan rapat dengan pemerintah daerah, DPRD, dan
unsur masyarakat di daerah pemilihannya.

Pasal 250 . . .

(1) Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 249, DPD menyusun anggaran
yang dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam
menyusun
program
dan
kegiatan
DPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi
kebutuhannya, DPD dapat menyusun standar biaya
khusus dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk
dibahas bersama.
(3) Pengelolaan anggaran DPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPD di
bawah pengawasan Panitia Urusan Rumah Tangga
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan.
(4) DPD
menetapkan
pertanggungjawaban
pengelolaan
anggaran DPD dalam peraturan DPD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) DPD melaporkan pengelolaan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) kepada publik dalam laporan
kinerja tahunan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang dan
tugas DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 diatur
dalam peraturan DPD tentang tata tertib.

Bagian Keempat
Keanggotaan

(1) Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4
(empat) orang.
(2) Jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu per tiga)
jumlah anggota DPR.

(3) Keanggotaan . . .

(3) Keanggotaan
DPD
diresmikan
dengan
keputusan
Presiden.
(4) Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili
di daerah pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu
kota provinsi daerah pemilihannya.
(5) Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan
berakhir
pada
saat
anggota
DPD
yang
baru
mengucapkan sumpah/janji.

(1) Anggota
DPD
sebelum
memangku
jabatannya
mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang
dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang
paripurna DPD.
(2) Anggota
DPD
yang
berhalangan
mengucapkan
sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu
oleh pimpinan DPD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan
sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib.

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253
sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai
anggota/ketua/wakil
ketua
Dewan
Perwakilan
Daerah
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja
dengan
sungguh-sungguh,
demi
tegaknya
kehidupan
demokrasi,
serta
mengutamakan
kepentingan
bangsa,
negara, dan daerah daripada kepentingan pribadi, seseorang,
dan golongan;

bahwa . . .

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang
saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi
kepentingan
bangsa
dan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia.

(1) Di
provinsi
yang
dibentuk
setelah
pelaksanaan
pemilihan umum tidak diadakan pemilihan anggota
DPD sampai dengan pemilihan umum berikutnya.
(2) Anggota DPD di provinsi induk juga mewakili provinsi
yang dibentuk setelah pemilihan umum.

Bagian Kelima
Hak DPD

DPD berhak:
a.
mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah;
b.
ikut
membahas
rancangan
undang-undang
yang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah;
c.
memberikan
pertimbangan
kepada
DPR
dalam
pembahasan
rancangan
undang-undang
tentang
anggaran
pendapatan
dan
belanja
negara
dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama;

d. melakukan . . .

d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-
undang
mengenai
otonomi
daerah,
pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan
pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN,
pajak, pendidikan, dan agama.

Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban Anggota
Paragraf 1
Hak Anggota

Huruf a
Hak bertanya anggota DPD tidak bermakna sama dengan hak
mengajukan pertanyaan anggota DPR.
Huruf b
Hak
anggota
DPD
untuk
mendapatkan
keleluasaan
menyampaikan usul dan pendapat baik kepada pemerintah
maupun kepada DPD sehingga ada jaminan kemandirian
sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh
karena itu, setiap anggota DPD tidak dapat diarahkan oleh
siapa pun di dalam proses pengambilan keputusan. Tata cara
penyampaian usul dan pendapat dimaksud dilakukan dengan
tetap memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun,
dan kepatutan sebagai wakil daerah.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “hak protokoler” adalah hak anggota
DPD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan
jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam acara
resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
Huruf g
Cukup jelas.

Anggota DPD berkewajiban:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia
Tahun
dan
menaati
peraturan
perundang-undangan;
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional
dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. mendahulukan . . .

d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan
pribadi, kelompok, golongan, dan daerah;
e. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara;
f.
menaati tata tertib dan kode etik;
g. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan
lembaga lain;
h. menampung
dan
menindaklanjuti
aspirasi
dan
pengaduan masyarakat; dan
i.
memberikan pertanggungjawaban secara moral dan
politis kepada masyarakat di daerah yang diwakilinya.

Bagian Ketujuh
Alat Kelengkapan

(1) Alat kelengkapan DPD terdiri atas:
a.
pimpinan;
b. Panitia Musyawarah;
c.
panitia kerja;
d. Panitia Perancang Undang-Undang;
e.
Panitia Urusan Rumah Tangga;
f.
Badan Kehormatan; dan
g.
alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk
oleh rapat paripurna.
(2) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
tata
cara
pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat
kelengkapan DPD diatur dalam peraturan DPD tentang
tata tertib.

Paragraf 1 . . .

Paragraf 1
Pimpinan

(1) Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan
2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh
anggota DPD dalam sidang paripurna DPD.
(2) Dalam hal pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum terbentuk, DPD dipimpin oleh pimpinan
sementara DPD.
(3) Pimpinan sementara DPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua sementara dan
1 (satu) orang wakil ketua sementara yang merupakan
anggota tertua dan anggota termuda usianya.
(4) Dalam hal anggota tertua dan/atau anggota termuda
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan,
sebagai penggantinya adalah anggota tertua dan/atau
anggota termuda berikutnya.
(5) Ketua dan wakil ketua DPD diresmikan dengan
keputusan DPD.
(6) Pimpinan
DPD
sebelum
memangku
jabatannya
mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 258 yang dipandu oleh Ketua
Mahkamah Agung.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan
pimpinan DPD diatur dalam peraturan DPD tentang tata
tertib.

(1) Pimpinan DPD bertugas:
a. memimpin sidang DPD dan menyimpulkan hasil
sidang untuk diambil keputusan;
b. menyusun rencana kerja pimpinan;
c.
menjadi juru bicara DPD;
d. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan
DPD;

e. mengadakan . . .

e.
mengadakan
konsultasi
dengan
Presiden
dan
pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan
keputusan DPD;
f.
mewakili DPD di pengadilan;
g. melaksanakan keputusan DPD berkenaan dengan
penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran
DPD; dan
i.
menyampaikan
laporan
kinerja
dalam
sidang
paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
tugas pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib.

Paragraf 2
Panitia Musyawarah

Panitia Musyawarah dibentuk oleh DPD dan merupakan alat
kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

(1) Panitia Musyawarah bertugas menetapkan jadwal dan
acara persidangan.
(2) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan
rapat untuk menetapkan jadwal dan acara sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
pimpinan
DPD
dapat
menetapkan jadwal dan acara tersebut.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan
dan mekanisme kerja Panitia Musyawarah diatur dalam
peraturan DPD tentang tata tertib.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
Panitia Kerja

(1) Panitia kerja dibentuk oleh DPD dan merupakan alat
kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
(2) Keanggotaan panitia kerja ditetapkan oleh sidang
paripurna DPD pada permulaan masa kegiatan DPD
dan pada setiap permulaan tahun sidang, kecuali pada
permulaan
tahun
sidang
terakhir
dari
masa
keanggotaan DPD.
(3) Panitia kerja dipimpin oleh pimpinan panitia kerja.

(1) Tugas panitia kerja dalam pengajuan rancangan undang-
undang adalah mengadakan persiapan dan pembahasan
rancangan undang-undang tertentu.
(2) Tugas panitia kerja dalam pembahasan rancangan
undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden
adalah
melakukan
pembahasan
serta
menyusun
pandangan dan pendapat DPD.
(3) Tugas panitia kerja dalam pemberian pertimbangan
adalah:
a. melakukan
pembahasan
dan
penyusunan
pertimbangan DPD mengenai rancangan undang-
undang tentang APBN dan rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan
agama; dan
b. menyusun pertimbangan DPD terhadap calon anggota
BPK yang diajukan DPR.
(4) Tugas panitia kerja di bidang pengawasan adalah:
a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-
undang bidang tertentu; dan
b. membahas hasil pemeriksaan BPK.

Pasal 266 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan
mekanisme kerja panitia kerja diatur dalam peraturan DPD
tentang tata tertib.

Paragraf 4
Panitia Perancang Undang-Undang

(1) Panitia Perancang Undang-Undang dibentuk oleh DPD
dan merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat
tetap.
(2) Keanggotaan
Panitia
Perancang
Undang-Undang
ditetapkan oleh sidang paripurna DPD pada permulaan
masa keanggotaan DPD dan pada setiap permulaan
tahun sidang, kecuali pada permulaan tahun sidang
terakhir masa keanggotaan DPD.
(3) Panitia
Perancang
Undang-Undang
dipimpin
oleh
pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang.

(1) Panitia Perancang Undang-Undang bertugas:
a. merencanakan dan menyusun program serta urutan
prioritas
pembahasan
usul
rancangan
undang-
undang untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan di
lingkungan DPD;
b. membahas
usul
rancangan
undang-undang
berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
c. melakukan
kegiatan
pembahasan,
harmonisasi,
pembulatan,
dan
pemantapan
konsepsi
usul
rancangan undang-undang yang disiapkan oleh DPD;
d. melakukan
pembahasan,
pengubahan,
dan/atau
penyempurnaan rancangan undang-undang yang
secara khusus ditugaskan oleh Panitia Musyawarah
dan/atau sidang paripurna;

e. melakukan . . .

e. melakukan koordinasi,
konsultasi, dan evaluasi
dalam rangka mengikuti perkembangan materi usul
rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh
panitia kerja;
f. melakukan evaluasi terhadap program penyusunan
usul rancangan undang-undang; dan
g. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah,
baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan
untuk dapat dipergunakan sebagai bahan oleh Panitia
Perancang Undang-Undang pada masa keanggotaan
berikutnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan
mekanisme kerja Panitia Perancang Undang-Undang diatur
dalam peraturan DPD tentang tata tertib.

Paragraf 5
Badan Kehormatan

(1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPD dan merupakan
alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan
Badan Kehormatan diatur dalam peraturan DPD tentang
tata tertib.

(1) Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan
dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:
a. tidak
melaksanakan
kewajiban
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 258;

b. tidak . . .

b. tidak
dapat
melaksanakan
tugas
secara
berkelanjutan
atau
berhalangan
tetap
sebagai
anggota DPD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
tanpa keterangan apa pun;
c. tidak menghadiri sidang paripurna dan/atau rapat
alat kelengkapan DPD yang menjadi tugas dan
kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut
tanpa alasan yang sah;
d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota
DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan
DPRD; dan/atau
e. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang ini.
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Badan
Kehormatan
melakukan
evaluasi
dan
penyempurnaan peraturan DPD tentang tata tertib dan
kode etik DPD.
(3) Badan Kehormatan berwenang memanggil pihak terkait
dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain.
(4) Badan Kehormatan membuat laporan kinerja pada akhir
masa keanggotaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan
wewenang dan tugas Badan Kehormatan diatur dalam
peraturan DPD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Panitia Urusan Rumah Tangga

(1) Panitia Urusan Rumah Tangga dibentuk oleh DPD dan
merupakan alat kelengkapan DPD yang bersifat tetap.

(2) Keanggotaan . . .

(2) Keanggotaan Panitia Urusan Rumah Tangga ditetapkan
oleh sidang paripurna DPD pada permulaan masa
kegiatan DPD dan pada setiap permulaan tahun sidang,
kecuali pada permulaan tahun sidang terakhir dari masa
keanggotaan DPD.
(3) Panitia Urusan Rumah Tangga dipimpin oleh pimpinan
Panitia Urusan Rumah Tangga.

(1) Panitia Urusan Rumah Tangga bertugas:
a. membantu
pimpinan
DPD
dalam
menentukan
kebijakan
kerumahtanggaan
DPD,
termasuk
kesejahteraan
anggota
dan
pegawai
Sekretariat
Jenderal DPD;
b. membantu
pimpinan
DPD
dalam
melakukan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
tugas
dan
kewajiban yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal
DPD;
c. membantu pimpinan DPD dalam merencanakan dan
menyusun kebijakan anggaran DPD;
d. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan
masalah kerumahtanggaan DPD yang ditugaskan
oleh pimpinan DPD berdasarkan hasil rapat Panitia
Musyawarah; dan
e. menyampaikan
laporan
kinerja
dalam
sidang
paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu.
(2) Panitia
Urusan
Rumah
Tangga
dapat
meminta
penjelasan dan data yang diperlukan kepada Sekretariat
Jenderal DPD.
(3) Panitia Urusan Rumah Tangga membuat inventarisasi
masalah, baik yang sudah maupun yang belum
terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan
oleh
Panitia
Urusan
Rumah
Tangga
pada
masa
keanggotaan berikutnya.

Pasal 275 . . .

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan
mekanisme kerja Panitia Urusan Rumah Tangga diatur
dalam peraturan DPD tentang tata tertib.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Wewenang dan Tugas DPD
Paragraf 1
Pengajuan dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang

(1) DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang
berdasarkan program legislasi nasional.
(2) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang disertai dengan naskah akademik
dapat diusulkan oleh Panitia Perancang Undang-
Undang dan/atau panitia kerja.
(3) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diputuskan menjadi rancangan undang-
undang yang berasal dari DPD dalam sidang paripurna
DPD.

(1) Rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 276 ayat (3) beserta naskah akademik
disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPD
kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada
Presiden.
(2) Surat pengantar pimpinan DPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyebut juga Panitia Perancang Undang-
Undang dan/atau panitia kerja yang mewakili DPD
dalam melakukan pembahasan rancangan undang-
undang tersebut.

Pasal 278 . . .

(1) DPD
menyampaikan
daftar
inventarisasi
masalah
rancangan undang-undang yang berasal dari DPR atau
Presiden yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan
dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah kepada DPR paling lama 60 (enam
puluh) Hari sejak diterimanya usulan rancangan
undang-undang dari DPR atau Presiden.
(2) Daftar inventarisasi masalah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada DPR dan Presiden
dengan surat pengantar pimpinan DPD.

Dalam pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) huruf b dan huruf c, DPD
menyampaikan
pandangan
dan
pendapat
dalam
pembicaraan
tingkat
I
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 170 ayat (1), Pasal 170 ayat (2) huruf b dan huruf e,
serta Pasal 170 ayat (4) huruf b.

Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan DPD dalam
pembahasan
rancangan
undang-undang
diatur
dalam
peraturan DPD tentang tata tertib.

Paragraf 2
Pemberian Pertimbangan
terhadap Rancangan Undang-Undang

DPD
memberikan
pertimbangan
terhadap
rancangan
undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248
ayat (1) huruf c kepada pimpinan DPR.

Pasal 282 . . .

(1) Terhadap rancangan undang-undang tentang APBN, DPD
memberikan pertimbangan kepada DPR paling lambat 14
(empat belas) Hari sebelum diambil persetujuan bersama
antara DPR dan Presiden.
(2) Terhadap rancangan undang-undang berkaitan dengan
pajak,
pendidikan,
dan
agama,
DPD
memberikan
pertimbangan kepada DPR paling lama 30 (tiga puluh)
Hari sejak diterimanya surat dari pimpinan DPR.
(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD
kepada DPR setelah diputuskan dalam sidang paripurna
DPD.
(4) Dalam pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku ketentuan
Pasal 176.
(5) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pemberian
pertimbangan diatur dalam peraturan DPD tentang tata
tertib.

Paragraf 3
Pemberian Pertimbangan terhadap Calon Anggota BPK

(1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai
calon anggota BPK.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diputuskan dalam sidang paripurna DPD.
(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada
pimpinan DPR paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum
pelaksanaan pemilihan anggota BPK.
(4) Dalam pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku ketentuan
Pasal 192.
(5) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
pemberian
pertimbangan diatur dalam peraturan DPD tentang tata
tertib.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4
Penyampaian Hasil Pengawasan

(1) DPD menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan
undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248
ayat
(1)
huruf
d
kepada
DPR
sebagai
bahan
pertimbangan.
(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diputuskan dalam sidang paripurna DPD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian hasil
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan DPD tentang tata tertib.

Paragraf 5
Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK

(1) DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang
disampaikan oleh pimpinan BPK kepada pimpinan DPD
dalam acara yang khusus diadakan untuk itu.
(2) DPD menugasi panitia kerja untuk membahas hasil
pemeriksaan keuangan negara oleh BPK setelah BPK
menyampaikan penjelasan.
(3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diputuskan dalam sidang paripurna DPD.
(4) Keputusan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
disampaikan kepada DPR dengan surat pengantar dari
pimpinan DPD untuk dijadikan bahan pertimbangan
bagi DPR.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan hasil
pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diatur dengan
peraturan DPD tentang tata tertib.

Bagian Kesembilan . . .

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Hak Anggota
Paragraf 1
Hak Bertanya

(1) Anggota DPD mempunyai hak bertanya.
(2) Hak bertanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam sidang dan/atau rapat sesuai dengan
wewenang dan tugas DPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 249 ayat (1) huruf e.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak bertanya diatur
dalam peraturan DPD tentang tata tertib.

Paragraf 2
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

(1) Anggota DPD berhak menyampaikan usul dan pendapat
mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan
maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat.
(2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian usul dan
pendapat diatur dalam peraturan DPD tentang tata
tertib.

Paragraf 3
Hak Memilih dan Dipilih

(1) Anggota DPD mempunyai hak memilih dan dipilih untuk
menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan DPD.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak memilih
dan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam peraturan DPD tentang tata tertib.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4
Hak Membela Diri

(1) Anggota DPD yang diduga melakukan pelanggaran
sumpah/janji, kode etik, dan/atau tidak melaksanakan
kewajiban sebagai anggota diberi kesempatan untuk
membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada
Badan Kehormatan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara membela diri dan/atau
memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam peraturan DPD tentang tata
beracara Badan Kehormatan.

Paragraf 5
Hak Imunitas

(1) Anggota DPD mempunyai hak imunitas.
(2) Anggota DPD tidak dapat dituntut di depan pengadilan
karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang
dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di
dalam rapat DPD ataupun di luar rapat DPD yang
berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPD.
(3) Anggota DPD tidak dapat diganti antarwaktu karena
pernyataan,
pertanyaan,
dan/atau
pendapat
yang
dikemukakannya baik di dalam rapat DPD maupun di
luar rapat DPD yang berkaitan dengan fungsi serta
wewenang dan tugas DPD.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku
dalam
hal
anggota
yang
bersangkutan
mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat
tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud
dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 . . .

Paragraf 6
Hak Protokoler

(1) Pimpinan dan anggota DPD mempunyai hak protokoler.
(2) Ketentuan
mengenai
tata
cara
pelaksanaan
hak
protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Keuangan dan Administratif

(1) Pimpinan dan anggota DPD mempunyai hak keuangan
dan administratif.
(2) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota
DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
pimpinan DPD dan diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Persidangan dan Pengambilan Keputusan
Paragraf 1
Persidangan

(1) Tahun sidang DPD dimulai pada tanggal 16 Agustus dan
diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya, dan
apabila tanggal 16 Agustus jatuh pada hari libur,
pembukaan tahun sidang dilakukan pada hari kerja
sebelumnya.
(2) Khusus pada awal masa jabatan keanggotaan, tahun
sidang DPD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji
anggota.

(3) Kegiatan . . .

(3) Kegiatan DPD meliputi sidang DPD di ibu kota negara
serta rapat di daerah dan tempat lain sesuai dengan
penugasan DPD.
(4) Sidang DPD di ibu kota negara dalam hal pengajuan dan
pembahasan rancangan undang-undang mengikuti masa
sidang DPR.
(5) Sebelum
pembukaan
tahun
sidang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), anggota DPD dan anggota DPR
mendengarkan pidato kenegaraan Presiden dalam sidang
bersama yang diselenggarakan oleh DPD atau DPR secara
bergantian.

Semua rapat di DPD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali
rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan
rapat DPD diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib.

Paragraf 2
Pengambilan Keputusan

(1) Pengambilan keputusan dalam rapat atau sidang DPD
pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah
untuk mufakat.
(2) Apabila
cara
pengambilan
keputusan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan
diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 297 . . .

(1) Setiap
rapat
atau
sidang
DPD
dapat
mengambil
keputusan apabila memenuhi kuorum.
(2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi
apabila rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)
jumlah anggota rapat atau sidang.
(3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak terpenuhi, rapat atau sidang ditunda paling banyak
2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak
lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
(4) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, cara
penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPD.

Setiap keputusan rapat DPD, baik berdasarkan musyawarah
untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak,
menjadi perhatian semua pihak yang terkait.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan
keputusan diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib.

Bagian Kesebelas
Tata Tertib dan Kode Etik
Paragraf 1
Tata Tertib

(1) Tata
tertib
DPD
ditetapkan
oleh
DPD
dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
di lingkungan internal DPD.

(3) Tata . . .

(3) Tata tertib DPD paling sedikit memuat ketentuan
tentang:
a. pengucapan sumpah/janji;
b. pemilihan dan penetapan pimpinan;
c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
d. jenis dan penyelenggaraan persidangan atau rapat;
e. pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas lembaga,
serta hak dan kewajiban anggota;
f.
penggantian antarwaktu anggota;
g. pembentukan, susunan, wewenang dan tugas alat
kelengkapan;
h. pengambilan keputusan;
i. pelaksanaan
konsultasi
antara
legislatif
dan
eksekutif;
j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi
masyarakat;
k. pengaturan protokoler;
l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli; dan
m. mekanisme keterlibatan dan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan.

Paragraf 2
Kode Etik

DPD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib
dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya
untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas
DPD.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua Belas
Larangan dan Sanksi
Paragraf 1
Larangan

(1) Anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. pejabat negara lainnya;
b. hakim pada badan peradilan; atau
c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia,
pegawai pada badan usaha milik negara, badan
usaha
milik
daerah,
atau
badan
lain
yang
anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
(2) Anggota DPD dilarang melakukan pekerjaan sebagai
pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta,
akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara,
notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya
dengan wewenang dan tugas DPD serta hak sebagai
anggota DPD.
(3) Anggota DPD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan
nepotisme.