Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

(1) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipimpin oleh Menteri Koordinator.

(1) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. (2) Tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan PRESIDEN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian; c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian; d. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh PRESIDEN dalam Sidang Kabinet; e. penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/ Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud; f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; g. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; h. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh PRESIDEN.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan: a. Kementerian Keuangan; b. Kementerian Ketenagakerjaan; c. Kementerian Perindustrian; d. Kementerian Perdagangan; e. Kementerian Pertanian; f. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; g. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; h. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; i. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan j. Instansi lain yang dianggap perlu.

Susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri atas: a. Sekretariat Kementerian Koordinator; b. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan; c. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis; d. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi; e. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; f. Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri; g. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; h. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional; i. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi; j. Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam; k. Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia; l. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; m. Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi; dan n. Inspektorat.

(1) Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; g. pengelolaan data dan informasi; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas: a. Biro Perencanaan; b. Biro Hukum dan Organisasi; c. Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan; dan d. Biro Umum.

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, rencana kerja, analisis dan harmonisasi kebijakan di bidang perekonomian, pengelolaan data dan informasi, serta melaksanakan fasilitasi penguatan kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, dan rencana kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. pelaksanaan analisis dan harmonisasi kebijakan bidang perekonomian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; c. pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan d. pelaksanaan fasilitasi penguatan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Biro Perencanaan terdiri atas: a. Bagian Program dan Anggaran; b. Bagian Analisis Kebijakan; c. Bagian Data dan Sistem Informasi; d. Bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas memberikan dukungan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran, rencana strategis jangka menengah, dan rencana kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana program, rencana strategis jangka menengah, dan rencana kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. penyiapan penyusunan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; c. penyelarasan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan d. pemantauan dan evaluasi program dan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I; b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II; dan c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, rencana strategis jangka menengah, dan rencana kerja, penyelarasan program dan anggaran, penyusunan anggaran di Sekretariat Kementerian Koordinator, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi, Staf Ahli, dan Inspektorat. (2) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, rencana strategis jangka menengah, dan rencana kerja, penyelarasan program dan anggaran, penyusunan anggaran di Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional. (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan pemantauan dan evaluasi program dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bagian Analisis Kebijakan mempunyai tugas memberikan dukungan pelaksanaan analisis dan harmonisasi kebijakan serta pengembangan kajian bidang perekonomian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Analisis Kebijakan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan analisis dan harmonisasi kebijakan bidang perekonomian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. penyiapan pelaksanaan pengembangan kajian kebijakan di bidang perekonomian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan c. pelaksanaan tata kelola jabatan fungsional analis kebijakan.

Bagian Analisis Kebijakan Perekonomian terdiri atas: a. Subbagian Analisis Kebijakan dan Harmonisasi Kebijakan; b. Subbagian Pengembangan Kajian Kebijakan; dan c. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

(1) Subbagian Analisis Kebijakan dan Harmonisasi Kebijakan mempunyai tugas penyiapan analisis dan harmonisasi kebijakan di bidang perekonomian serta penyiapan bahan masukan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator. (2) Subbagian Pengembangan Kajian Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan monitoring dan pengkajian efektivitas kebijakan di bidang perekonomian. (3) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.

Bagian Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan data di bidang perekonomian; b. pengolahan dan penyajian data di bidang perekonomian; dan c. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bagian Data dan Sistem Informasi terdiri atas: a. Subbagian Pengumpulan Data; b. Subbagian Pengolahan dan Penyajian Data; dan c. Subbagian Sistem Informasi.

(1) Subbagian Pengumpulan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan data di bidang perekonomian. (2) Subbagian Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyajian data di bidang perekonomian. (3) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penguatan kinerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengembangan sistem manajemen kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. pelaksanaan analisis kualitas capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kualitas capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan d. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Manajemen Kinerja; b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja; dan c. Subbagian Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.

(1) Subbagian Pengembangan Manajemen Kinerja mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan pengembangan sistem manajemen kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas menyiapkan analisis, monitoring, dan evaluasi kualitas capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (3) Subbagian Pelaporan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain, analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, reformasi birokrasi, dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain di bidang perekonomian; b. pelaksanaan analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian; c. pelaksanaan dokumentasi peraturan perundang- undangan di bidang perekonomian; d. pelaksanaan advokasi hukum; e. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan f. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas: a. Bagian Hukum I; b. Bagian Hukum II; c. Bagian Reformasi Birokrasi; d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Hukum I mempunyai tugas menyiapkan koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain, analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum di bidang ekonomi makro dan keuangan, pangan, agribisnis, perniagaan dan industri, Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Hukum I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain di bidang ekonomi makro dan keuangan, pangan, agribisnis, perniagaan dan industri, Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi; b. penyiapan analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro dan keuangan, pangan, agribisnis, perniagaan dan industri, Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi; c. pelaksanaan dokumentasi peraturan perundang- undangan di bidang ekonomi makro dan keuangan, pangan, agribisnis, perniagaan dan industri, Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi; d. penyiapan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi makro dan keuangan, pangan, agribisnis, perniagaan dan industri, Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi; dan e. pelaksanaan advokasi hukum di bidang ekonomi makro dan keuangan, pangan, agribisnis, perniagaan dan industri, Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi.

Bagian Hukum I terdiri atas: a. Subbagian Hukum Ekonomi Makro dan Keuangan; b. Subbagian Hukum Pangan, Agribisnis, Perniagaan, dan Industri; dan c. Subbagian Hukum Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi.

(1) Subbagian Hukum Ekonomi Makro dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain, analisis dan harmonisasi peraturan perundang- undangan, dokumentasi peraturan perundang- undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum di bidang ekonomi makro dan keuangan. (2) Subbagian Hukum Pangan, Agribisnis, Perniagaan dan Industri mempunyai tugas penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain, analisis dan harmonisasi peraturan perundang- undangan, dokumentasi peraturan perundang- undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum di bidang pangan, agribisnis, perniagaan dan industri. (3) Subbagian Hukum Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi, mempunyai tugas penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain, analisis dan harmonisasi peraturan perundang- undangan, dokumentasi peraturan perundang- undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum di bidang Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi.

Bagian Hukum II mempunyai tugas menyiapkan koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain, analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, usaha mikro, kecil, dan menengah, wilayah dan tata ruang, kerja sama ekonomi internasional, dan perpajakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Hukum II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, usaha mikro, kecil, dan menengah, wilayah dan tata ruang, kerja sama ekonomi internasional, dan perpajakan; b. penyiapan analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, usaha mikro, kecil, dan menengah, wilayah dan tata ruang, kerja sama ekonomi internasional, dan perpajakan; c. pelaksanaan dokumentasi peraturan perundang- undangan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, usaha mikro, kecil, dan menengah, wilayah dan tata ruang, kerja sama ekonomi internasional dan perpajakan; d. penyiapan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, usaha mikro, kecil, dan menengah, wilayah dan tata ruang, kerja sama ekonomi internasional, dan perpajakan; e. pelaksanaan advokasi hukum di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, usaha mikro, kecil, dan menengah, wilayah dan tata ruang, kerja sama ekonomi internasional, dan perpajakan.

Bagian Hukum II terdiri atas: a. Subbagian Hukum Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; b. Subbagian Hukum Wilayah dan Tata Ruang; dan c. Subbagian Hukum Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Perpajakan.

(1) Subbagian Hukum Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain, analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. (2) Subbagian Hukum Wilayah dan Tata Ruang mempunyai tugas penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain, analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum di bidang wilayah dan tata ruang. (3) Subbagian Hukum Kerja Sama Ekonomi Internasional dan Perpajakan mempunyai tugas penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan lain, analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum di bidang kerja sama ekonomi internasional dan perpajakan.

Bagian Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. penyiapan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bagian Reformasi Birokrasi terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi I; b. Subbagian Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi II; dan c. Subbagian Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi III.

(1) Subbagian Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi pada area perubahan manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan serta peningkatan dan kualitas pelayanan publik. (2) Subbagian Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi pada area perubahan penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penataan dan penguatan organisasi, dan penataan tata laksana. (3) Subbagian Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi pada area perubahan penguatan akuntabilitas, dan penguatan pengawasan.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas penyiapan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kebutuhan penataan organisasi dan tata laksana; b. penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja; c. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan pegawai; d. penyusunan sistem dan proses kerja; dan e. penyusunan peta proses bisnis.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Organisasi; b. Subbagian Tata Laksana; dan c. Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia.

(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan penataan organisasi, menyusun analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan analisis beban kerja serta monitoring dan evaluasi serta pengembangan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan penataan tata laksana, menyusun sistem dan prosedur kerja dan peta bisnis proses serta monitoring dan evaluasi tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (3) Subbagian Perencanaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi kebutuhan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan mempunyai tugas penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan manajemen di bidang strategi, publikasi, dan pelaksanaan komunikasi layanan publik, serta penyiapan dan pelaksanaan persidangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan manajemen strategi komunikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. pengumpulan dan pengolahan dokumen terkait penyusunan naskah Menteri; c. pengelolaan konten informasi dalam website dan media sosial serta pemutakhiran informasi maupun kebijakan di bidang perekonomian serta hasil pelaksanaannya; d. pengelolaan publikasi informasi dan kebijakan di bidang perekonomian dan hasil pelaksanaannya dalam bentuk multimedia dan publikasi elektronik lainnya; e. penyiapan dan pengelolaan liputan dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; f. pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, lembaga masyarakat, dan stakeholder lainnya terkait isu koordinasi di bidang perekonomian; g. penerbitan siaran pers, keterangan pers, tanggapan/bantahan, artikel, advertorial, dan surat pembaca; h. pemantauan, penelaahan, dan pengendalian berita terkait isu di bidang perekonomian; dan i. pengelolaan komunikasi dan pelayanan informasi publik.

Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan; a. Bagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri; b. Bagian Persidangan; c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik; d. Bagian Manajemen Strategi dan Publikasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyiapan naskah Menteri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan dan pengolahan dokumen terkait penyusunan naskah Menteri; b. penyiapan dan penyajian informasi perkembangan kebijakan di bidang perekonomian terkait penyusunan naskah Menteri; dan c. penatausahaan dan digitalisasi naskah kegiatan Menteri.

Bagian Fasilitasi Penyiapan Naskah Menteri terdiri atas: a. Subbagian Pengumpulan Bahan Naskah Menteri; b. Subbagian Pengolahan dan Harmonisasi Bahan Naskah Menteri; dan c. Subbagian Dokumentasi Naskah Menteri.

(1) Subbagian Pengumpulan Bahan Naskah Menteri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan naskah kegiatan Menteri serta penyampaian informasi perkembangan kebijakan di bidang perekonomian. (2) Subbagian Pengolahan dan Harmonisasi Bahan Naskah Menteri mempunyai tugas melakukan pengolahan dan harmonisasi bahan naskah Menteri serta penyajian dokumen naskah kegiatan Menteri. (3) Subbagian Dokumentasi Naskah Menteri mempunyai tugas penatausahaan dan digitalisasi naskah kegiatan Menteri.

Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan persidangan untuk penyelenggaraan rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja, dan forum koordinasi serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta menyusun pelaporan persidangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi pengumpulan bahan persidangan untuk penyelenggaraan rapat koordinasi koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja, dan forum koordinasi serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. pengoordinasian pengolahan bahan persidangan untuk penyelenggaraan rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja, dan forum koordinasi serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; c. penyusunan rumusan laporan hasil persidangan untuk penyelenggaraan rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja, dan forum koordinasi serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; d. pelaksanaan dokumentasi hasil persidangan untuk penyelenggaraan rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja, dan forum koordinasi serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan e. penatausahaan laporan hasil rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja, dan forum koordinasi serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bagian Persidangan terdiri atas: a. Subbagian Penyiapan Persidangan; b. Subbagian Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan; dan c. Subbagian Dokumentasi Persidangan.

(1) Subbagian Penyiapan Persidangan mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana dan konfirmasi bahan, peserta, sarana dan prasarana rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja, dan forum koordinasi serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2) Subbagian Fasilitasi Pelaksanaan Persidangan mempunyai tugas melakukan penyiapan distribusi bahan, kehadiran peserta, pencatatan transkripsi, dan notulensi rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja dan forum koordinasi serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (3) Subbagian Dokumentasi Persidangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan risalah dan digitalisasi dokumen hasil rapat koordinasi Menteri, rapat kelompok kerja dan forum koordinasi serta rapat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, lembaga masyarakat, dan stakeholder lainnya terkait isu koordinasi di bidang perekonomian; b. pengelolaan konten informasi dalam website dan media sosial serta pemutakhiran informasi maupun kebijakan di bidang perekonomian serta hasil pelaksanaannya; c. pemantauan, penelaahan, dan pengendalian berita terkait isu di bidang perekonomian; d. pengelolaan liputan dan dokumentasi kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan e. penyediaan dan layanan pengaduan masyarakat.

Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik terdiri atas: a. Subbagian Hubungan Kelembagaan dan Media; b. Subbagian Layanan Pengaduan dan Informasi Publik; dan c. Subbagian Edukasi Publik.

(1) Subbagian Hubungan Kelembagaan dan Media mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan hubungan masyarakat antar lembaga terkait isu koordinasi di bidang perekonomian. (2) Subbagian Layanan Pengaduan dan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat dan informasi publik. (3) Subbagian Edukasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan edukasi publik mengenai kebijakan terkait isu di bidang perekonomian.

Bagian Manajemen Strategi dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan manajemen di bidang strategi publikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bagian Manajemen Strategi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan manajemen strategi komunikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; b. penerbitan siaran pers, keterangan pers, tanggapan/bantahan, artikel, advertorial, dan surat pembaca; c. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan strategi publikasi; dan d. pelaksanaan publikasi dan pengelolaan dokumentasi.

Bagian Manajemen Strategi dan Publikasi terdiri atas: a. Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi; b. Subbagian Publikasi; dan c. Subbagian Monitoring dan Analisis Berita.

(1) Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan manajemen strategi komunikasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2) Subbagian Publikasi mempunyai tugas menyiapkan pengelolaan publikasi informasi dan kebijakan di bidang perekonomian serta hasil pelaksanaannya dalam bentuk multimedia dan publikasi elektronik lainnya publikasi dan pengelolaan dokumentasi. (3) Subbagian Monitoring dan Analisis Berita mempunyai tugas melakukan pemantauan, penelaahan, dan pengendalian berita.

Biro Umum mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara, serta pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pengelolaan Barang Milik Negara; d. pengelolaan pengadaan barang/jasa; e. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; f. pembinaan SDM dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; g. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan kearsipan; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keprotokolan

Biro Umum terdiri atas: a. Bagian Keuangan; b. Bagian Sumber Daya Manusia; c. Bagian Rumah Tangga; d. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan urusan perbendaharaan; b. pelaksanaan verifikasi dokumen pengelolaan anggaran; c. penyusunan pedoman teknis dan pembinaan pelaksanaan anggaran; d. pelaksanaan akuntansi pengelolaan anggaran; dan e. penyusunan laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Verifikasi I; b. Subbagian Verifikasi II; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

(1) Subbagian Verifikasi I mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan verifikasi dokumen pengelolaan anggaran pada Sekretariat dan kegiatan yang bersifat penugasan khusus atau ad hoc pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2) Subbagian Verifikasi II mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan verifikasi dokumen pengelolaan anggaran pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, dan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman teknis dan pembinaan pelaksanaan anggaran, akuntansi pelaksanaan anggaran, dan menyusun laporan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengadaan pegawai; b. pengelolaan administrasi mutasi pegawai.; c. pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai; d. pelaksanaan pengembangan pegawai; dan e. penatausahaan kepegawaian.

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; b. Subbagian Mutasi dan Penilaian Prestasi Kerja; dan c. Subbagian Penatausahaan dan Administrasi Sumber Daya Manusia.

(1) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan kebijakan dan pengelolaan pola karir, disiplin pegawai, penyelesaian kasus pegawai, analisis kompetensi pegawai serta pelayanan sistem informasi manajemen sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2) Subbagian Mutasi dan Penilaian Prestasi Kerja mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi mutasi pegawai, penyusunan kebijakan dan pengelolaan pola mutasi, pelaksanaan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi dan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (3) Subbagian Penatausahaan dan Administrasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk melaksanakan rekrutmen pegawai dan penatausahaan kepegawaian di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara dan pelaksanaan layanan pengadaan, serta kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, pemeliharaan dan pengelolaan barang milik negara; b. penyediaan layanan rapat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; c. pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan serta kerumahtanggaan; d. pengelolaan pengadaan barang/jasa; e. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; f. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

Bagian Rumah Tangga terdiri atas: a. Subbagian Urusan Dalam; b. Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan; dan c. Subbagian Barang Milik Negara dan Pengadaan.

(1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan dan pengelolaan barang milik negara, serta penyediaan layanan rapat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2) Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan persuratan dan kearsipan, pembinaan kearsipan, monitoring dan evaluasi kearsipan, pengendalian surat masuk dan surat keluar, pencatatan dan penomoran surat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (3) Subbagian Barang Milik Negara dan Pengadaan mempunyai tugas untuk melakukan pencatatan dan pembinaan urusan pengelolaan barang milik negara dan pembinaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan dan ketatausahaan pimpinan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan keprotokolan pimpinan; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri Koordinator; c. pelaksanaan urusan ketatausahaan Sekretaris Kementerian Koordinator; dan d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Staf Ahli.

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas: a. Subbagian Protokol; b. Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator; c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator; dan d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.

(1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2) Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengarsipan, dan kerumahtanggaan Menteri Koordinator. (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengarsipan, dan kerumahtanggan Sekretaris Kementerian Koordinator. (4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pengarsipan, dan kerumahtanggan Staf Ahli.

(1) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan keuangan; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi makro dan keuangan; c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang fiskal; d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang moneter dan sektor eksternal; e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian daerah dan sektor riil; f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pasar modal dan lembaga keuangan; g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah; h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi makro dan keuangan; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan terdiri atas: a. Asisten Deputi Fiskal/Sekretaris Deputi; b. Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal; c. Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil; d. Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan e. Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah.

Asisten Deputi Fiskal/Sekretaris Deputi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang fiskal serta pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Asisten Deputi Fiskal/Sekretaris Deputi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, insentif, dan analisis kebijakan fiskal; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, insentif, dan analisis kebijakan fiskal; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak, insentif, dan analisis kebijakan fiskal; dan d. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.

Asisten Deputi Fiskal/Sekretaris Deputi terdiri atas: a. Bidang Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak; b. Bidang Insentif dan Analisis Kebijakan Fiskal; c. Bidang Program dan Tata Kelola; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Bidang Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, penerimaan negara bukan pajak, dan pajak lainnya; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, penerimaan negara bukan pajak, dan pajak lainnya; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, penerimaan negara bukan pajak, dan pajak lainnya.

Bidang Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas: a. Subbidang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai; dan b. Subbidang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pajak Lainnya.

(1) Subbidang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. (2) Subbidang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pajak Lainya mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penerimaan negara bukan pajak dan pajak lainnya serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penerimaan negara bukan pajak dan pajak lainnya.

Bidang Insentif dan Analisis Kebijakan Fiskal mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang insentif dan analisis kebijakan fiskal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Bidang Insentif dan Analisis Kebijakan Fiskal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang insentif dan analisis kebijakan fiskal; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang insentif dan analisis kebijakan fiskal; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang insentif dan analisis kebijakan fiskal.

Bidang Insentif dan Analisis Kebijakan Fiskal terdiri atas: a. Subbidang Insentif Fiskal; dan b. Subbidang Analisis Kebijakan Fiskal.

(1) Subbidang Insentif Fiskal mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang insentif fiskal dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang insentif fiskal. (2) Subbidang Analisis Kebijakan Fiskal mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan fiskal dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan fiskal.

Bidang Program dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Bidang Program dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan; b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan; c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan; d. pengelolaan ketatausahaan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan; e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan; f. pengelolaan sistem informasi pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan; g. penyiapan bahan hubungan masyarakat pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan; h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan i. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.

Bidang Program dan Tata Kelola terdiri atas: a. Subbidang Program; dan b. Subbidang Tata Kelola.

(1) Subbidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, penyelarasan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan. (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan sistem informasi, penyiapan bahan kepegawaian, dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan.

Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang moneter dan sektor eksternal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang stabilitas moneter dan sektor eksternal; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang stabilitas moneter dan sektor eksternal; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang stabilitas moneter dan sektor eksternal.

Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal terdiri atas: a. Bidang Stabilitas Moneter; b. Bidang Sektor Eksternal; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Stabilitas Moneter mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang stabilitas moneter.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Bidang Stabilitas Moneter menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu bidang pengendalian inflasi, stabilitas harga, dan stabilitas sistem keuangan; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengendalian inflasi, stabilitas harga, dan stabilitas sistem keuangan; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengendalian inflasi, stabilitas harga, dan stabilitas sistem keuangan.

Bidang Stabilitas Moneter terdiri atas: a. Subbidang Stabilitas Harga; dan b. Subbidang Stabilitas Sistem Keuangan.

(1) Subbidang Stabilitas Harga mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengendalian inflasi dan stabilitas harga serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengendalian inflasi dan stabilitas harga. (2) Subbidang Stabilitas Sistem Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang stabilitas sistem keuangan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang stabilitas sistem keuangan.

Bidang Sektor Eksternal mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang sektor eksternal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Bidang Sektor Eksternal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang transaksi berjalan, transaksi finansial, dan modal; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang transaksi berjalan, transaksi finansial dan modal; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang transaksi berjalan, transaksi finansial, dan modal;

Bidang Sektor Eksternal terdiri atas: a. Subbidang Transaksi Berjalan; dan b. Subbidang Transaksi Finansial dan Modal.

(1) Subbidang Transaksi Berjalan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang transaksi berjalan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang transaksi berjalan. (2) Subbidang Transaksi Finansial dan Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang transaksi finansial dan modal serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang transaksi finansial dan modal.

Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian daerah dan sektor riil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan dan pengembangan perekonomian daerah, sektor riil, dan sektor jasa; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan dan pengembangan perekonomian daerah, sektor riil, dan sektor jasa; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan dan pengembangan perekonomian daerah, sektor riil, dan sektor jasa.

Asisten Deputi Perekonomian Daerah dan Sektor Riil terdiri atas: a. Bidang Perekonomian Daerah; b. Bidang Kebijakan dan Pengembangan Sektor Riil dan Sektor Jasa; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perekonomian Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bidang Perekonomian Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan dan pengembangan perekonomian daerah; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan dan pengembangan perekonomian daerah; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan dan pengembangan perekonomian daerah.

Bidang Perekonomian Daerah terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Ekonomi Daerah; dan b. Subbidang Pengembangan Ekonomi Daerah.

(1) Subbidang Kebijakan Ekonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan perekonomian daerah serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan perekonomian daerah. (2) Subbidang Pengembangan Ekonomi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan isu di bidang pengembangan perekonomian daerah serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan perekonomian daerah.

Bidang Kebijakan dan Pengembangan Sektor Riil dan Sektor Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan dan pengembangan sektor riil dan sektor jasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Bidang Kebijakan dan Pengembangan Sektor Riil dan Sektor Jasa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan dan pengembangan sektor riil dan sektor jasa; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan dan pengembangan sektor riil dan sektor jasa; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan dan pengembangan sektor riil dan sektor jasa.

Bidang Kebijakan dan Pengembangan Sektor Riil dan Jasa terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan dan Pengembangan Sektor Riil; dan b. Subbidang Kebijakan dan Pengembangan Sektor Jasa.

(1) Subbidang Kebijakan dan Pengembangan Sektor Riil mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan dan pengembangan sektor riil serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan dan pengembangan sektor riil. (2) Subbidang Kebijakan dan Pengembangan Sektor Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan dan pengembangan sektor jasa serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan dan pengembangan sektor jasa.

Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pasar modal dan lembaga keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank;dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.

Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terdiri atas: a. Bidang Perbankan; b. Bidang Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perbankan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perbankan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bidang Perbankan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dan sektor lainnya serta analisis kebijakan dan pengembangan perbankan; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dan sektor lainnya serta analisis kebijakan dan pengembangan perbankan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dan sektor lainnya serta analisis kebijakan dan pengembangan perbankan.

Bidang Perbankan terdiri atas: a. Subbidang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan b. Subbidang Analisis Kebijakan dan Pengembangan Perbankan.

(1) Subbidang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dan sektor lainnya serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan sektor lainnya. (2) Subbidang Analisis Kebijakan dan Pengembangan Perbankan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis kebijakan dan pengembangan perbankan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis kebijakan dan pengembangan perbankan.

Bidang Lembaga Keuangan Bukan Bank mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bidang Lembaga Keuangan Bukan Bank menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pasar modal, perasuransian, dan lembaga keuangan lainnya; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pasar modal, perasuransian, dan lembaga keuangan lainnya; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pasar modal, perasuransian, dan lembaga keuangan lainnya.

Bidang Lembaga Keuangan Bukan Bank terdiri atas: a. Subbidang Pasar Modal; dan b. Subbidang Asuransi dan Lembaga Keuangan Lainnya.

(1) Subbidang Pasar Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang pasar modal serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pasar modal. (2) Subbidang Asuransi dan Lembaga Keuangan Lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perasuransian dan lembaga keuangan lainnya serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perasuransian dan lembaga keuangan lainnya.

Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang keuangan inklusif dan keuangan syariah.

Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah terdiri atas: a. Bidang Keuangan Inklusif; b. Bidang Keuangan Syariah; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Keuangan Inklusif mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keuangan inklusif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bidang Keuangan Inklusif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan dan pengembangan keuangan inklusif; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan dan pengembangan keuangan inklusif; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan dan pengembangan keuangan inklusif.

Bidang Keuangan Inklusif terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Keuangan Inklusif; dan b. Subbidang Pengembangan Keuangan Inklusif.

(1) Subbidang Kebijakan Keuangan Inklusif mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan keuangan inklusif serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan keuangan inklusif. (2) Subbidang Pengembangan Keuangan Inklusif mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan keuangan inklusif serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan keuangan inklusif.

Bidang Keuangan Syariah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang keuangan syariah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Bidang Keuangan Syariah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan dan pengembangan keuangan syariah; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan dan pengembangan keuangan syariah; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan dan pengembangan keuangan syariah.

Bidang Keuangan Syariah terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Keuangan Syariah; dan b. Subbidang Pengembangan Keuangan Syariah.

(1) Subbidang Kebijakan Keuangan Syariah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait isu di bidang kebijakan keuangan syariah serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan keuangan syariah. (2) Subbidang Pengembangan Keuangan Syariah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait isu di bidang pengembangan keuangan syariah serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan keuangan syariah.

(1) Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan agribisnis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan agribisnis; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan dan agribisnis; c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan; d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan agribisnis hortikultura; e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan agribisnis perkebunan; f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan; g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis; h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pangan dan agribisnis; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis terdiri atas: a. Asisten Deputi Pangan/Sekretaris Deputi; b. Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Hortikultura; c. Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan; d. Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan; dan e. Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis.

Asisten Deputi Pangan/Sekretaris Deputi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pangan serta pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Asisten Deputi Pangan/Sekretaris Deputi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produksi, cadangan, distribusi, dan konsumsi pangan; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produksi, cadangan, distribusi, dan konsumsi pangan; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang produksi, cadangan, distribusi, dan konsumsi pangan; dan d. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis.

Asisten Deputi Pangan/Sekretaris Deputi terdiri atas: a. Bidang Produksi dan Cadangan Pangan; b. Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan; c. Bidang Program dan Tata Kelola; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Produksi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produksi, ketersediaan, dan cadangan pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Bidang Produksi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan produksi, ketersediaan, dan cadangan pangan; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan produksi, ketersediaan, dan cadangan pangan; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan produksi, ketersediaan, dan cadangan pangan.

Bidang Produksi dan Cadangan Pangan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Produksi Pangan; dan b. Subbidang Kebijakan Cadangan Pangan.

(1) Subbidang Kebijakan Produksi Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang produksi dan ketersediaan pangan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan produksi dan ketersediaan pangan. (2) Subbidang Kebijakan Cadangan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang cadangan pangan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan cadangan pangan.

Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang distribusi, stabilitas harga pangan, konsumsi, dan diversifikasi pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan distribusi, stabilitas harga pangan, konsumsi, dan diversifikasi pangan; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan distribusi, stabilitas harga pangan, konsumsi, dan diversifikasi pangan; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan distribusi, stabilitas harga pangan, konsumsi, dan diversifikasi pangan.

Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Distribusi Pangan; dan b. Subbidang Kebijakan Konsumsi Pangan.

(1) Subbidang Kebijakan Distribusi Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan distribusi dan stabilitas harga pangan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan distribusi dan stabilitas harga pangan. (2) Subbidang Kebijakan Konsumsi Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan konsumsi dan diversifikasi pangan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan konsumsi dan diversifikasi pangan.

Bidang Program dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Bidang Program dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis; b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis; c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis; d. pengelolaan ketatausahaan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis; e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis; f. pengelolaan sistem informasi pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis; g. penyiapan bahan hubungan masyarakat pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis; h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan i. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis.

Bidang Program dan Tata Kelola terdiri atas: a. Subbidang Program; dan b. Subbidang Tata Kelola.

(1) Subbidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, penyelarasan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis. (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan sistem informasi, penyiapan bahan kepegawaian, dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis.

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Holtikultura mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan agribisnis hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Holtikultura menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan sayuran, tanaman obat, buah, dan florikultura; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan sayuran, tanaman obat, buah, dan florikultura; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan sayuran, tanaman obat, buah, dan florikultura.

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Holtikultura terdiri atas: a. Bidang Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat; b. Bidang Pengembangan Buah dan Florikultura; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan sayuran dan tanaman obat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Bidang Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan produksi dan distribusi sayuran dan tanaman obat; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan produksi dan distribusi sayuran dan tanaman obat; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan produksi dan distribusi sayuran dan tanaman obat.

Bidang Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat; dan b. Subbidang Kebijakan Distribusi Sayuran dan Tanaman Obat.

(1) Subbidang Kebijakan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan produksi sayuran dan tanaman obat serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan produksi sayuran dan tanaman obat. (2) Subbidang Kebijakan Distribusi Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan distribusi sayuran dan tanaman obat serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan distribusi sayuran dan tanaman obat.

Bidang Pengembangan Buah dan Florikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan buah dan florikultura.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Bidang Pengembangan Buah dan Florikultura menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan produksi dan distribusi buah dan florikultura; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan produksi dan distribusi buah dan florikultura; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan produksi dan distribusi buah dan florikultura.

Bidang Pengembangan Buah dan Florikultura terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Produksi Buah dan Florikultura; dan b. Subbidang Kebijakan Distribusi Buah dan Florikultura.

(1) Subbidang Kebijakan Produksi Buah dan Florikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan produksi buah dan florikultura serta pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan produksi buah dan florikultura. (2) Subbidang Kebijakan Distribusi Buah dan Florikultura mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan distribusi buah dan florikultura serta pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan distribusi buah dan florikultura.

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di pengembangan agribisnis perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kelapa sawit dan tanaman pekebunan lainnya; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kelapa sawit dan tanaman perkebunan lainnya; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan kelapa sawit dan tanaman perkebunan lainnya.

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan terdiri atas: a. Bidang Pengembangan Kelapa Sawit; b. Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan Lainnya; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengembangan Kelapa Sawit mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kelapa sawit.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Bidang Pengembangan Kelapa Sawit menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan produksi dan kerja sama kelapa sawit; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan produksi dan kerja sama kelapa sawit; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan produksi dan kerja sama kelapa sawit.

Bidang Pengembangan Kelapa Sawit terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Produksi Kelapa Sawit; dan b. Subbidang Kerja Sama Kelapa Sawit.

(1) Subbidang Kebijakan Produksi Kelapa Sawit mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan produksi kelapa sawit serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan produksi kelapa sawit. (2) Subbidang Kerja Sama Kelapa Sawit mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama kelapa sawit serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama kelapa sawit.

Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan Lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan tanaman perkebunan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan Lainnya menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan produksi dan distribusi tanaman perkebunan lainnya; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan produksi dan distribusi tanaman perkebunan lainnya; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan produksi dan distribusi tanaman perkebunan lainnya.

Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan Lainnya terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Produksi Tanaman Perkebunan Lainnya; dan b. Subbidang Kebijakan Distribusi Tanaman Perkebunan Lainnya.

(1) Subbidang Kebijakan Produksi Tanaman Perkebunan Lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan produksi tanaman perkebunan lainnya serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan produksi tanaman perkebunan lainnya. (2) Subbidang Kebijakan Distribusi Tanaman Perkebunan Lainnya mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan distribusi tanaman perkebunan lainnya serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan distribusi tanaman perkebunan lainnya.

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan agribisnis peternakan dan perikanan.

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan terdiri atas: a. Bidang Pengembangan Agribisnis Peternakan; b. Bidang Pengembangan Agribisnis Perikanan; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengembangan Agribisnis Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan agribisnis peternakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Bidang Pengembangan Agribisnis Peternakan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan produksi dan distribusi peternakan; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan produksi dan distribusi peternakan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan produksi dan distribusi peternakan.

Bidang Pengembangan Agribisnis Peternakan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Produksi Peternakan; dan b. Subbidang Kebijakan Distribusi Peternakan.

(1) Subbidang Kebijakan Produksi Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan produksi peternakan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan produksi peternakan. (2) Subbidang Kebijakan Distribusi Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan distribusi peternakan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan distribusi peternakan.

Bidang Pengembangan Agribisnis Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan agribisnis perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Bidang Pengembangan Agribisnis Perikanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan produksi dan distribusi perikanan; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan produksi dan distribusi perikanan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan produksi dan distribusi perikanan.

Bidang Pengembangan Agribisnis Perikanan terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Produksi Perikanan; dan b. Subbidang Kebijakan Distribusi Perikanan.

(1) Subbidang Kebijakan Produksi Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan produksi perikanan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan produksi perikanan. (2) Subbidang Kebijakan Distribusi Perikanan mempunyai tugas Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan distribusi perikanan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan distribusi perikanan.

Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang prasarana dan sarana pangan dan agribisnis.

Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis terdiri atas: a. Bidang Prasarana Pangan dan Agribisnis; b. Bidang Sarana Pangan dan Agribisnis; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Prasarana Pangan dan Agribisnis mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang prasarana pangan dan agribisnis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Bidang Prasarana Pangan dan Agribisnis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan lahan, irigasi, kelembagaan, dan pembiayaan; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan lahan, irigasi, kelembagaan, dan pembiayaan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan lahan, irigasi, kelembagaan, dan pembiayaan.

Bidang Prasarana Pangan dan Agribisnis terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Lahan dan Irigasi; dan b. Subbidang Kebijakan Kelembagaan dan Pembiayaan.

(1) Subbidang Kebijakan Lahan dan Irigasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan lahan dan irigasi serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan lahan dan irigasi. (2) Subbidang Kebijakan Kelembagaan dan Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan kelembagaan dan pembiayaan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan kelembagaan dan pembiayaan.

Bidang Sarana Pangan dan Agribisnis mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang sarana pangan dan agribisnis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Bidang Sarana Pangan dan Agribisnis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan pupuk, pestisida, benih, dan alat mesin pertanian; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan pupuk, pestisida, benih, dan alat mesin pertanian; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan pupuk, pestisida, benih, dan alat mesin pertanian.

Bidang Sarana Pangan dan Agribisnis terdiri atas: a. Subbidang Kebijakan Pupuk dan Pestisida; dan b. Subbidang Kebijakan Benih dan Alat Mesin Pertanian.

(1) Subbidang Kebijakan Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebijakan pupuk dan pestisida serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di kebijakan bidang pupuk dan pestisida. (2) Subbidang Kebijakan Benih dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di kebijakan bidang benih dan alat mesin pertanian serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kebijakan benih dan alat mesin pertanian.

(1) Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi; c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia; d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan dengan isu di bidang agro, farmasi dan pariwisata; e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan dengan isu di bidang jasa keuangan dan industri informasi; f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang utilitas dan industri manufaktur; g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang niaga dan transportasi; h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan usaha Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi terdiri atas: a. Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia/Sekretaris Deputi; b. Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata; c. Asisten Deputi Jasa Keuangan dan Industri Informasi; d. Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur; dan e. Asisten Deputi Niaga dan Transportasi.

Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan dan Petrokimia/Sekretaris Deputi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia serta pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia/Sekretaris Deputi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia; dan d. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi.

Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan dan Petrokimia/Sekretaris Deputi terdiri atas: a. Bidang Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia; b. Bidang Riset dan Inovasi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia; c. Bidang Program dan Tata Kelola; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Bidang Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia. b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia. c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Badan Usaha Milik Negara minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia.

Bidang Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia terdiri atas: a. Subbidang Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas dan Petrokimia; dan b. Subbidang Badan Usaha Milik Negara Pertambangan.

(1) Subbidang Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas dan Petrokimia mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara minyak dan gas dan petrokimia serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Badan Usaha Milik Negara minyak dan gas dan petrokimia. (2) Subbidang Badan Usaha Milik Negara Pertambangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara pertambangan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Badan Usaha Milik Negara pertambangan.

Bidang Riset dan Inovasi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait isu di bidang riset dan inovasi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Bidang Riset dan Inovasi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia. b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi minyak dan gas, pertambangan, dan petrokimia.

Bidang Riset dan Inovasi Minyak dan Gas, Pertambangan dan Petrokimia terdiri atas: a. Subbidang Riset dan Inovasi Minyak dan Gas dan Petrokimia; dan b. Subbidang Riset dan Inovasi Pertambangan.

(1) Subbidang Riset dan Inovasi Minyak dan Gas dan Petrokimia mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi minyak dan gas dan petrokimia serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi minyak dan gas dan petrokimia. (2) Subbidang Riset dan Inovasi Pertambangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi pertambangan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi pertambangan.

Bidang Program dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Bidang Program dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi; b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi; c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi; d. pengelolaan ketatausahaan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi; e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi; f. pengelolaan sistem informasi pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi; g. penyiapan bahan hubungan masyarakat pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi; h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan i. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi.

Bidang Program dan Tata Kelola terdiri atas: a. Subbidang Program; dan b. Subbidang Tata Kelola.

(1) Subbidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, penyelarasan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi. (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan sistem informasi, penyiapan bahan kepegawaian, dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi.

Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang agro, farmasi, dan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi agro, farmasi, dan pariwisata; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi agro, farmasi, dan pariwisata; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi agro, farmasi, dan pariwisata.

Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata terdiri atas: a. Bidang Badan Usaha Milik Negara Agro, Farmasi, dan Pariwisata; b. Bidang Riset dan Inovasi Agro, Farmasi, dan Pariwisata; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Badan Usaha Milik Negara Agro, Farmasi, dan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara agro, farmasi, dan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Bidang Badan Usaha Milik Negara Agro, Farmasi, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara agro, farmasi, dan pariwisata; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara agro, farmasi, dan pariwisata; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Badan Usaha Milik Negara agro, farmasi, dan pariwisata.

Bidang Badan Usaha Milik Negara Agro, Farmasi, dan Pariwisata terdiri atas: a. Subbidang Badan Usaha Milik Negara Agro; dan b. Subbidang Badan Usaha Milik Negara Farmasi dan Pariwisata.

(1) Subbidang Subbidang Badan Usaha Milik Negara Agro mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara agro serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Badan Usaha Milik Negara agro. (2) Subbidang Badan Usaha Milik Negara Farmasi dan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara farmasi dan pariwisata serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Badan Usaha Milik Negara farmasi dan pariwisata.

Bidang Riset dan Inovasi Agro, Farmasi, dan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang riset dan inovasi agro, farmasi, dan pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Bidang Riset dan Inovasi Agro, Farmasi, dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi agro, farmasi, dan pariwisata; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi agro, farmasi, dan pariwisata; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi agro, farmasi, dan pariwisata.

Bidang Riset dan Inovasi Agro, Farmasi, dan Pariwisata terdiri atas: a. Subbidang Riset dan Inovasi Agro; dan b. Subbidang Riset dan Inovasi Farmasi dan Pariwisata.

(1) Subbidang Subbidang Riset dan Inovasi Agro mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi sektor agro serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi agro. (2) Subbidang Riset dan Inovasi Farmasi dan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi farmasi dan pariwisata serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi farmasi dan pariwisata.

Asisten Deputi Jasa Keuangan dan Industri Informasi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang jasa keuangan dan industri informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, Asisten Deputi Jasa Keuangan dan Industri Informasi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi jasa keuangan dan industri informasi; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi jasa keuangan dan industri informasi; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi jasa keuangan dan industri informasi.

Susunan organisasi Asisten Deputi Jasa Keuangan dan Industri Informasi terdiri atas: a. Bidang Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan dan Industri Informasi; b. Bidang Riset dan Inovasi Jasa Keuangan dan Industri Informasi; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan dan Industri Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara jasa keuangan dan industri informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Bidang Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan dan Industri Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara jasa keuangan dan industri informasi; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara jasa keuangan dan industri informasi; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara jasa keuangan dan industri informasi.

Bidang Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan dan Industri Informasi terdiri atas: a. Subbidang Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan; dan b. Subbidang Badan Usaha Milik Negara Industri Informasi.

(1) Subbidang Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara jasa keuangan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Badan Usaha Milik Negara jasa keuangan. (2) Subbidang Badan Usaha Milik Negara Industri Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara industri informasi serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Badan Usaha Milik Negara industri informasi.

Bidang Riset dan Inovasi Jasa Keuangan dan Industri Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait isu di bidang riset dan inovasi jasa keuangan dan industri informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Bidang Riset dan Inovasi Jasa Keuangan dan Industri Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi jasa keuangan dan industri informasi; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi jasa keuangan dan industri informasi; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi jasa keuangan dan industri informasi.

Bidang Riset dan Inovasi Jasa Keuangan dan Industri Informasi terdiri atas: a. Subbidang Riset dan Inovasi Jasa Keuangan; dan b. Subbidang Riset dan Inovasi Industri Informasi.

(1) Subbidang Subbidang Riset dan Inovasi Jasa Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi jasa keuangan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi jasa keuangan. (2) Subbidang Riset dan Inovasi Industri Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi industri informasi serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi industri informasi.

Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang utilitas dan industri manufaktur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi utilitas dan industri manufaktur; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi utilitas dan industri manufaktur; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi utilitas dan industri manufaktur.

Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur terdiri atas: a. Bidang Badan Usaha Milik Negara Utilitas dan Industri Manufaktur; b. Bidang Riset dan Inovasi Utilitas dan Industri Manufaktur; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Badan Usaha Milik Negara Utilitas dan Industri Manufaktur mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara utilitas dan industri manufaktur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Bidang Badan Usaha Milik Negara Utilitas dan Industri Manufaktur menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara utilitas dan industri manufaktur; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara utilitas dan industri manufaktur; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Badan Usaha Milik Negara utilitas dan industri manufaktur.

Bidang Badan Usaha Milik Negara Utilitas dan Industri Manufaktur terdiri atas: a. Subbidang Badan Usaha Milik Negara Utilitas; dan b. Subbidang Badan Usaha Milik Manufaktur.

(1) Subbidang Badan Usaha Milik Negara Utilitas mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara utilitas serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Badan Usaha Milik Negara utilitas. (2) Subbidang Badan Usaha Milik Manufaktur mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara industri manufaktur serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Badan Usaha Milik Negara industri manufaktur.

Bidang Riset dan Inovasi Utilitas dan Industri Manufaktur mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang riset dan inovasi utilitas dan industri manufaktur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Bidang Riset dan Inovasi Utilitas dan Industri Manufaktur menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi utilitas dan industri manufaktur; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi utilitas dan industri manufaktur; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi utilitas dan industri manufaktur.

Bidang Riset dan Inovasi Utilitas dan Industri Manufaktur terdiri atas: a. Subbidang Riset dan Inovasi Utilitas; dan b. Subbidang Riset dan Inovasi Industri Manufaktur.

(1) Subbidang Riset dan Inovasi Utilitas mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi utilitas serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi utilitas. (2) Subbidang Riset dan Inovasi Industri Manufaktur mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi industri manufaktur serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi industri manufaktur.

Asisten Deputi Niaga dan Transportasi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang niaga dan transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Asisten Deputi Niaga dan Transportasi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi niaga dan transportasi; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi niaga dan transportasi; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara, riset, dan inovasi niaga dan transportasi.

Asisten Deputi Niaga dan Transportasi terdiri atas: a. Bidang Badan Usaha Milik Negara Niaga dan Transportasi; b. Bidang Riset dan Inovasi Niaga dan Transportasi; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Badan Usaha Milik Negara Niaga dan Transportasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara niaga dan transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Bidang Badan Usaha Milik Negara Niaga dan Transportasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara niaga dan transportasi; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara niaga dan transportasi; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara niaga dan transportasi.

Bidang Badan Usaha Milik Negara Niaga dan Transportasi terdiri atas: a. Subbidang Badan Usaha Milik Negara Niaga; dan b. Subbidang Badan Usaha Milik Negara Transportasi.

(1) Subbidang Badan Usaha Milik Negara Niaga mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara niaga serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Badan Usaha Milik Negara niaga. (2) Subbidang Badan Usaha Milik Negara Transportasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Badan Usaha Milik Negara transportasi serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang Badan Usaha Milik Negara transportasi.

Bidang Riset dan Inovasi Niaga dan Transportasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang riset dan inovasi niaga dan transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Bidang Riset dan Inovasi Niaga dan Transportasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi niaga dan transportasi; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi niaga dan transportasi; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi niaga dan transportasi.

Bidang Bidang Riset dan Inovasi Niaga dan Transportasi terdiri atas: a. Subbidang Riset dan Inovasi Niaga; dan b. Subbidang Riset dan Inovasi Transportasi.

(1) Subbidang Riset dan Inovasi Niaga mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi niaga serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi niaga. (2) Subbidang Riset dan Inovasi Transportasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang riset dan inovasi transportasi serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang riset dan inovasi transportasi.

(1) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah; c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital; d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan; e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja; g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan; h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi digital, ketenagakerjaan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri atas: a. Asisten Deputi Ekonomi Digital/Sekretaris Deputi; b. Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan; c. Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; d. Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja; dan e. Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan.

Asisten Deputi Ekonomi Digital/Sekretaris Deputi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekonomi digital serta pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Asisten Deputi Ekonomi Digital/Sekretaris Deputi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekosistem dan transformasi ekonomi digital; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekosistem dan transformasi ekonomi digital; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang ekosistem dan trasnsformasi ekonomi digital; dan d. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Asisten Deputi Ekonomi Digital/Sekretaris Deputi terdiri atas: a. Bidang Ekosistem Ekonomi Digital; b. Bidang Transformasi Ekonomi Digital; c. Bidang Program dan Tata Kelola; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Ekosistem Ekonomi Digital mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekosistem ekonomi digital.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Bidang Ekosistem Ekonomi Digital menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekosistem, literasi, dan inovasi; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekosistem, literasi, dan inovasi; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan ekosistem, literasi, dan inovasi.

Bidang Ekosistem Ekonomi Digital terdiri atas: a. Subbidang Pengembangan Ekosistem; dan b. Subbidang Literasi dan Inovasi.

(1) Subbidang Pengembangan Ekosistem mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan ekosistem serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan ekosistem. (2) Subbidang Literasi dan Inovasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang literasi dan inovasi serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang literasi dan inovasi.

Bidang Transformasi Ekonomi Digital mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang transformasi ekonomi digital.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Bidang Transformasi Ekonomi Digital menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang transformasi sektor publik dan privat; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang transformasi sektor publik dan privat; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang transformasi sektor publik dan privat.

Bidang Transformasi Ekonomi Digital terdiri atas: a. Subbidang Transformasi Sektor Publik; dan b. Subbidang Transformasi Sektor Privat.

(1) Subbidang Transformasi Sektor Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang transformasi sektor publik serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang transformasi sektor publik. (2) Subbidang Transformasi Sektor Privat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang transformasi sektor privat serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang transformasi sektor privat.

Bidang Program dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Bidang Program dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; d. pengelolaan ketatausahaan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; f. pengelolaan sistem informasi pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; g. penyiapan bahan hubungan masyarakat pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan i. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bidang Program dan Tata Kelola terdiri atas: a. Subbidang Program; dan b. Subbidang Tata Kelola.

(1) Subbidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, penyelarasan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan sistem informasi, penyiapan bahan kepegawaian, dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kewirausahaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan kewirausahaan; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan kewirausahaan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan kewirausahaan.

Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Kewirausahaan terdiri atas: a. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; b. Bidang Pengembangan Kewirausahaan; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdiri atas: a. Subbidang Ekosistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan b. Subbidang Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Masyarakat.

(1) Subbidang Ekosistem Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat. (2) Subbidang Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Bidang Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan kewirausahaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Bidang Pengembangan Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penciptaan peluang usaha dan ekosistem kewirausahaan; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penciptaan peluang usaha dan ekosistem kewirausahaan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penciptaan peluang usaha dan ekosistem kewirausahaan.

Bidang Pengembangan Kewirausahaan terdiri atas: a. Subbidang Penciptaan Peluang Usaha; dan b. Subbidang Ekosistem Kewirausahaan.

(1) Subbidang Penciptaan Peluang Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penciptaan peluang usaha serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penciptaan peluang usaha. (2) Subbidang Ekosistem Kewirausahaan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ekosistem kewirausahaan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan Pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang ekosistem kewirausahaan.

Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan, produksi, dan akses pasar serta pembiayaan dan restrukturisasi usaha; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan, produksi, dan akses pasar serta pembiayaan dan restrukturisasi usaha; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kelembagaan, produksi, dan akses pasar serta pembiayaan dan restrukturisasi usaha.

Asisten Deputi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri atas: a. Bidang Kelembagaan, Produksi dan Akses Pasar; b. Bidang Pembiayaan dan Restrukturisasi Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Kelembagaan, Produksi, dan Akses Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan, produksi, dan akses pasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Bidang Kelembagaan, Produksi, dan Akses Pasar menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan produk, dan perluasan akses pasar; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan produk, dan perluasan akses pasar; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan produk, dan perluasan akses pasar.

Bidang Kelembagaan, Produksi, dan Akses Pasar terdiri atas: a. Subbidang Penguatan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan b. Subbidang Pengembangan Produk dan Perluasan Akses Pasar.

(1) Subbidang Penguatan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. (2) Subbidang Pengembangan Produk dan Perluasan Akses Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan produk dan perluasan akses pasar serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan produk dan perluasan akses pasar.

Bidang Pembiayaan dan Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan dan restrukturisasi usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Bidang Pembiayaan dan Restrukturisasi Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi serta restrukturisasi usaha; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi serta restrukturisasi usaha; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi serta restrukturisasi usaha.

Bidang Pembiayaan dan Restrukturisasi Usaha terdiri atas: a. Subbidang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi; dan b. Subbidang Restrukturisasi Usaha.

(1) Subbidang Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi. (2) Subbidang Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang restrukturisasi usaha serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang restrukturisasi usaha.

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kelembagaan, kerja sama industri, dan pengembangan sistem pelatihan tenaga kerja; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kelembagaan, kerja sama industri, dan pengembangan sistem pelatihan tenaga kerja; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan, kerja sama industri, dan pengembangan sistem pelatihan tenaga kerja.

Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja terdiri atas: a. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Kerja Sama Industri; b. Bidang Pengembangan Sistem Pelatihan Tenaga Kerja; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Penguatan Kelembagaan dan Kerja Sama Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kelembagaan dan kerja sama industri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Bidang Penguatan Kelembagaan dan Kerja Sama Industri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kelembagaan pelatihan tenaga kerja dan kerja sama pealtihan dan industri; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan kelembagaan pelatihan tenaga kerja dan kerja sama pealtihan dan industri; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan pelatihan tenaga kerja dan kerja sama pealtihan dan industri.

Bidang Penguatan Kelembagaan dan Kerja Sama Industri terdiri atas: a. Subbidang Penguatan Kelembagaan Pelatihan Tenaga Kerja; dan b. Subbidang Penguatan Kerja Sama Pelatihan dan Industri.

(1) Subbidang Penguatan Kelembagaan Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang penguatan kelembagaan pelatihan tenaga kerja serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penguatan kelembagaan pelatihan tenaga kerja. (2) Subbidang Penguatan Kerja Sama Pelatihan dan Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait isu di bidang penguatan kerja sama pelatihan dan industri serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penguatan kerja sama pelatihan dan industri.

Bidang Pengembangan Sistem Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan sistem pelatihan tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Bidang Pengembangan Sistem Pelatihan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang standar kompetensi, pelatihan kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang standar kompetensi, pelatihan kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan program standar kompetensi, pelatihan kerja, instruktur, dan tenaga pelatihan.

Bidang Pegembangan Sistem Pelatihan Tenaga Kerja terdiri atas : a. Subbidang Standar Kompetensi dan Pelatihan Kerja; dan b. Subbidang Instruktur dan Tenaga Pelatihan.

(1) Subbidang Standar Kompetensi dan Pelatihan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait isu di bidang standar kompetensi dan pelatihan kerja serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang standar kompetensi dan pelatihan kerja. (2) Subbidang Instruktur dan Tenaga Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait isu di bidang instruktur dan tenaga pelatihan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang instruktur dan tenaga pelatihan.

Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang harmonisasi ekosistem ketenagakerjaan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan cipta kerja, hubungan industrial, dan jaminan sosial; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan cipta kerja, hubungan industrial, dan jaminan sosial; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan cipta kerja, hubungan industrial, dan jaminan sosial.

Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan terdiri atas: a. Bidang Pengembangan Cipta Kerja; b. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengembangan Cipta Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan cipta kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, Bidang Pengembangan Cipta Kerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perluasan dan pengembangan kesempatan kerja serta penempatan tenaga kerja; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perluasan dan pengembangan kesempatan kerja serta penempatan tenaga kerja; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perluasan dan pengembangan kesempatan kerja serta penempatan tenaga kerja.

Bidang Pengembangan Cipta Kerja terdiri atas: a. Subbidang Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja; dan b. Subbidang Penempatan Tenaga Kerja.

(1) Subbidang Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang perluasan dan pengembangan kesempatan kerja serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perluasan dan pengembangan kesempatan kerja. (2) Subbidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait isu di bidang penempatan tenaga kerja serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penempatan tenaga kerja.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang harmonisasi hubungan industrial dan pengawasan serta jaminan sosial dan kesehatan dan keselamatan kerja; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang harmonisasi hubungan industrial dan pengawasan serta jaminan sosial dan kesehatan dan keselamatan kerja; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang harmonisasi hubungan industrial dan pengawasan serta jaminan sosial dan kesehatan dan keselamatan kerja.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial terdiri atas: a. Subbidang Harmonisasi Hubungan Industrial dan Pengawasan; dan b. Subbidang Jaminan Sosial dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

(1) Subbidang Harmonisasi Hubungan Industrial dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang harmonisasi hubungan industrial dan pengawasan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang harmonisasi hubungan industrial dan pengawasan. (2) Subbidang Jaminan Sosial dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang jaminan sosial dan kesehatan dan keselamatan kerja serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang jaminan sosial dan kesehatan dan keselamatan kerja.

(1) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perniagaan dan industri; c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing ekonomi; d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang fasilitasi perdagangan; e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan logistik nasional; f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan pasar dalam negeri; g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan industri; h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perniagaan dan industri; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri terdiri atas: a. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi/ Sekretaris Deputi; b. Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan; c. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional; d. Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri; dan e. Asisten Deputi Pengembangan Industri.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi/Sekretaris Deputi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing ekonomi serta pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi/Sekretaris Deputi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing daerah dan sektoral; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing daerah dan sektoral; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan daya saing daerah dan sektoral; dan d. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi/Sekretaris Deputi terdiri atas: a. Bidang Peningkatan Daya Saing Daerah; b. Bidang Peningkatan Daya Saing Sektoral; c. Bidang Program dan Tata Kelola; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Peningkatan Daya Saing Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Bidang Peningkatan Daya Saing Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan iklim usaha dan perluasan fasilitas. b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan iklim usaha dan perluasan fasilitas; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan iklim usaha dan perluasan fasilitas.

Bidang Peningkatan Daya Saing Daerah terdiri atas: a. Subbidang Peningkatan Iklim Usaha; dan b. Subbidang Perluasan Fasilitas.

(1) Subbidang Peningkatan Iklim Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan iklim usaha serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan iklim usaha. (2) Subbidang Perluasan Fasilitas mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perluasan fasilitas serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perluasan fasilitas.

Bidang Peningkatan Daya Saing Sektoral mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing sektoral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Bidang Peningkatan Daya Saing Sektoral menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing sektor unggulan dan penunjang; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing sektor ungulan dan penunjang; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan daya saing sektor unggulan dan penunjang.

Bidang Peningkatan Daya Saing Sektoral terdiri atas: a. Subbidang Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan; dan b. Subbidang Peningkatan Daya Saing Sektor Penunjang.

(1) Subbidang Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing sektor unggulan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan daya saing sektor unggulan. (2) Subbidang Peningkatan Daya Saing Sektor Penunjang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing sektor penunjang serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan daya saing sektor penunjang.

Bidang Program dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Bidang Program dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri; b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri; c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri; d. pengelolaan ketatausahaan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri; e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri; f. pengelolaan sistem informasi pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri; g. penyiapan bahan hubungan masyarakat pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri; h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan i. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri.

Bidang Program dan Tata Kelola terdiri atas: a. Subbidang Program; dan b. Subbidang Tata Kelola.

(1) Subbidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, penyelarasan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri. (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan sistem informasi, penyiapan bahan kepegawaian, dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri.

Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang fasilitasi perdagangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan ekspor dan fasilitasi perdagangan internasional.

Asisten Deputi Peningkatan Fasilitasi Perdagangan terdiri atas: a. Bidang Peningkatan Ekspor; b. Bidang Fasilitasi Perdagangan Internasional; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Peningkatan Ekspor mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan ekspor.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Bidang Peningkatan Ekspor menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan produk dan pasar ekspor; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan produk dan pasar ekspor; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan produk dan pasar ekspor.

Bidang Peningkatan Ekspor terdiri atas: a. Subbidang Pengembangan Produk Ekspor; dan b. Subbidang Pengembangan Pasar Ekspor.

(1) Subbidang Pengembangan Produk Ekspor mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan produk ekspor serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan produk ekspor. (2) Subbidang Pengembangan Pasar Ekspor mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan pasar ekspor serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan pasar ekspor.

Bidang Fasilitasi Perdagangan Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang fasilitasi perdagangan internasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Bidang Fasilitasi Perdagangan Internasional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan fasilitasi perdagangan internasional, peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional serta fasilitasi dan pengendalian impor; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan fasilitasi perdagangan internasional, peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional serta fasilitasi dan pengendalian impor; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan fasilitasi perdagangan internasional, peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional serta fasilitasi dan pengendalian impor.

Bidang Fasilitasi Perdagangan Internasional terdiri atas: a. Subbidang Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Internasional; dan b. Subbidang Fasilitasi dan Pengendalian Impor.

(1) Subbidang Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan fasilitasi perdagangan internasional dan peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan fasilitasi perdagangan internasional dan peningkatan daya saing perniagaan dan industri di pasar internasional. (2) Subbidang Fasilitasi dan Pengendalian Impor mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang fasilitasi dan pengendalian impor serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang fasilitasi dan pengendalian impor.

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait isu di bidang pengembangan logistik nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan logistik nasional dan peningkatan daya saing pelaku logistik; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan logistik nasional dan peningkatan daya saing pelaku logistik; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kelembagaan logistik nasional dan peningkatan daya saing pelaku logistik.

Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional terdiri atas: a. Bidang Kelembagaan Logistik Nasional; b. Bidang Peningkatan Daya Saing Pelaku Logistik; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Kelembagaan Logistik Nasional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan logistik nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Bidang Kelembagaan Logistik Nasional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perizinan dan informasi logistik, kelembagaan rantai pasok, dan peningkatan konektivitas nasional; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang perizinan dan informasi logistik, kelembagaan rantai pasok, dan peningkatan konektivitas nasional; dan c. pemantauan dan penyiapan bahan analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perizinan dan informasi logistik, kelembagaan rantai pasok, dan peningkatan konektivitas nasional.

Bidang Kelembagaan Logistik Nasional terdiri atas: a. Subbidang Perizinan dan Informasi Logistik; dan b. Subbidang Kelembagaan Rantai Pasok.

(1) Subbidang Perizinan dan Informasi Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perizinan dan informasi logistik serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perizinan dan informasi logistik. (2) Subbidang Kelembagaan Rantai Pasok mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kelembagaan rantai pasok dan peningkatan konektivitas nasional serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kelembagaan rantai pasok dan peningkatan konektivitas nasional.

Bidang Peningkatan Daya Saing Pelaku Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing pelaku logistik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Bidang Peningkatan Daya Saing Pelaku Logistik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia logistik dan pengembangan penyedia jasa logistik; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait isu di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia logistik dan pengembangan penyedia jasa logistik; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia logistik dan pengembangan penyedia jasa logistik.

Bidang Peningkatan Daya Saing Pelaku Logistik terdiri atas: a. Subbidang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Logistik; dan b. Subbidang Pengembangan Penyedia Jasa Logistik.

(1) Subbidang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia logistik serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia logistik. (2) Subbidang Pengembangan Penyedia Jasa Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan penyedia jasa logistik serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan penyedia jasa logistik.

Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan pasar dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan pasar dalam negeri, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan pasar dalam negeri, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan pasar dalam negeri, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen.

Asisten Deputi Penguatan Pasar Dalam Negeri terdiri atas: a. Bidang Pengembangan Pasar Dalam Negeri; b. Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengembangan Pasar Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan pasar dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Bidang Pengembangan Pasar Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan pasar, pengembangan pasar tradisional, dan penggunaan produk dalam negeri; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan pasar, pengembangan pasar tradisional, dan penggunaan produk dalam negeri; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penataan pasar, pengembangan pasar tradisional, dan penggunaan produk dalam negeri.

Bidang Pengembangan Pasar Dalam Negeri terdiri atas: a. Subbidang Penataan Pasar; dan b. Subbidang Penggunaan Produk Dalam Negeri.

(1) Subbidang Penataan Pasar mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan pasar dalam negeri dan pengembangan pasar tradisional serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penataan pasar dalam negeri dan pengembangan pasar tradisional. (2) Subbidang Penggunaan Produk Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penggunaan produk dalam negeri serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penggunaan produk dalam negeri.

Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386, Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumen; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumen; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang persaingan usaha dan perlindungan konsumen.

Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen terdiri atas: a. Subbidang Persaingan Usaha; dan b. Subbidang Perlindungan Konsumen.

(1) Subbidang Persaingan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang persaingan usaha serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang persaingan usaha. (2) Subbidang Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perlindungan konsumen serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perlindungan konsumen.

Asisten Deputi Pengembangan Industri mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan industri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390, Asisten Deputi Pengembangan Industri menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan industri padat karya dan pengembangan industri padat teknologi dan modal; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu bidang pengembangan industri padat karya dan pengembangan industri padat teknologi dan modal; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan industri padat karya dan pengembangan industri padat teknologi dan modal.

Asisten Deputi Pengembangan Industri terdiri atas: a. Bidang Pengembangan Industri Padat Karya; b. Bidang Pengembangan Teknologi Industri Padat Teknologi dan Modal; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengembangan Industri Padat Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan industri padat karya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Bidang Pengembangan Industri Padat Karya menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri padat karya, industri kecil menengah, dan kawasan industri; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri padat karya, industri kecil menengah, dan kawasan industri; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang industri padat karya, industri kecil menengah, dan kawasan industri.

Bidang Pengembangan Industri Padat Karya terdiri atas: a. Subbidang Industri Padat Karya; dan b. Subbidang Industri Kecil Menengah dan Kawasan Industri.

(1) Subbidang Industri Padat Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri padat karya serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang industri padat karya. (2) Subbidang Industri Kecil Menengah dan kawasan industri mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri kecil menengah dan kawasan industri serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang industri kecil menengah dan kawasan industri.

Bidang Pengembangan Industri Padat Teknologi dan Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri padat teknologi dan modal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Bidang Pengembangan Industri Padat Teknologi dan Modal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri berorientasi ekspor dan industri substitusi impor; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri berorientasi ekspor dan industri substitusi impor; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang industri berorientasi ekspor dan industri substitusi impor.

Bidang Pengembangan Industri Padat Teknologi dan Modal terdiri atas: a. Subbidang Industri Berorientasi Ekspor; dan b. Subbidang Industri Substitusi Impor.

(1) Subbidang Industri Berorientasi Ekspor mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri berorientasi ekspor serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang industri Berorientasi Ekspor. (2) Subbidang Industri Substitusi Impor mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang industri substitusi impor serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di industri substitusi impor.

(1) Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 402, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang; c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi; d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan pertanahan; e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan daya saing kawasan; f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi; g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan; h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah dan tata ruang; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang terdiri atas: a. Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi/Sekretaris Deputi; b. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan; c. Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan; d. Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi; dan e. Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan.

Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi/Sekretaris Deputi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi serta pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi/Sekretaris Deputi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah barat dan timur INDONESIA; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah barat dan timur INDONESIA; c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang permasalahan dan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah barat dan timur INDONESIA; dan d. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

Asisten Deputi Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi/Sekretaris Deputi terdiri atas: a. Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Barat INDONESIA; b. Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Timur INDONESIA; c. Bidang Program dan Tata Kelola; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Barat INDONESIA mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah barat INDONESIA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Barat INDONESIA menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa – Bali; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa – Bali; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa – Bali.

Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Barat INDONESIA terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Pulau Sumatera; dan b. Subbidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Pulau Jawa – Bali.

(1) Subbidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Pulau Sumatera mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Sumatera serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Sumatera. (2) Subbidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Pulau Jawa – Bali mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Jawa – Bali serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Jawa – Bali.

Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Timur INDONESIA mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah timur INDONESIA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Timur INDONESIA menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Kalimantan – Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara – Maluku – Papua; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Kalimantan – Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara – Maluku – Papua; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Kalimantan – Sulawesi dan Pulau Nusa Tenggara – Maluku – Papua.

Bidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Timur INDONESIA terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan – Sulawesi; dan b. Subbidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Pulau Nusa Tenggara – Maluku – Papua.

(1) Subbidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Pulau Kalimantan – Sulawesi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Kalimantan – Sulawesi serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Kalimantan – Sulawesi. (2) Subbidang Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi Wilayah Pulau Nusa Tenggara – Maluku – Papua mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Nusa Tenggara – Maluku – Papua serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perencanaan pengembangan kawasan strategis ekonomi wilayah Pulau Nusa Tenggara – Maluku – Papua.

Bidang Program dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Bidang Program dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; d. pengelolaan ketatausahaan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; e. pelaksanaan dukungan administrasi dan peningkatan kapasitas kepegawaian pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; f. pengelolaan sistem informasi pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; g. penyiapan bahan hubungan masyarakat pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan i. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

Bidang Program dan Tata Kelola terdiri atas: a. Subbidang Program; dan b. Subbidang Tata Kelola.

(1) Subbidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, penyelarasan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang. (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan sistem informasi, penyiapan bahan kepegawaian, dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan pertanahan; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan pertanahan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penataan ruang dan pertanahan.

Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri atas: a. Bidang Penataan Ruang; b. Bidang Pertanahan; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang.

Bidang Penataan Ruang terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan Tata Ruang; dan b. Subbidang Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.

(1) Subbidang Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan tata ruang serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan yang terkait dengan isu di bidang perencanaan tata ruang. (2) Subbidang Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinaasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengadaan dan pemanfaatan tanah.

Bidang Pertanahan terdiri atas: a. Subbidang Pengadaan Tanah; dan b. Subbidang Pemanfaatan Tanah.

(1) Subbidang Pengadaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengadaan tanah serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengadaan tanah. (2) Subbidang Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemanfaatan tanah serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemanfaatan tanah.

Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penguatan daya saing kawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan kawasan strategis ekonomi dan peningkatan daya saing kawasan; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan kawasan strategis ekonomi dan peningkatan daya saing kawasan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pembangunan kawasan strategis ekonomi dan peningkatan daya saing kawasan.

Asisten Deputi Penguatan Daya Saing Kawasan terdiri atas: a. Bidang Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi; b. Bidang Peningkatan Daya Saing Kawasan; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan kawasan strategis ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 Bidang Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis dan evaluasi kebijakan pembangunan kawasan strategis ekonomi; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis dan evaluasi kebijakan pembangunan kawasan strategis ekonomi; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis dan evaluasi kebijakan pembangunan kawasan strategis ekonomi.

Bidang Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi terdiri atas: a. Subbidang Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi; dan b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi.

(1) Subbidang Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis kebijakan pembangunan kawasan strategis ekonomi serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis kebijakan pembangunan kawasan strategis ekonomi. (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Pembangunan Kawasan Strategis Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang evaluasi kebijakan pembangunan kawasan strategis ekonomi serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang evaluasi kebijakan pembangunan kawasan strategis ekonomi.

Bidang Peningkatan Daya Saing Kawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang peningkatan daya saing kawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Bidang Peningkatan Daya Saing Kawasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis dan evaluasi kebijakan peningkatan daya saing kawasan; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis dan evaluasi kebijakan peningkatan daya saing kawasan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang permasalahan dan kegiatan di bidang analisis dan evaluasi kebijakan peningkatan daya saing kawasan.

Bidang Daya Saing Kawasan Ekonomi terdiri atas: a. Subbidang Analisis Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kawasan; dan b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kawasan.

(1) Subbidang Analisis Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis kebijakan peningkatan daya saing kawasan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis kebijakan peningkatan daya saing kawasan. (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Kawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang evaluasi kebijakan peningkatan daya saing kawasan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang evaluasi kebijakan peningkatan daya saing kawasan.

Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang ketahanan kebencanaan dan pemanfaatan teknologi.

Asisten Deputi Ketahanan Kebencanaan dan Pemanfaatan Teknologi terdiri atas: a. Bidang Ketahanan Kebencanaan; b. Bidang Pemanfaatan Teknologi; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Ketahanan Kebencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang ketahanan kebencanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 445, Bidang Ketahanan Kebencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis dan evaluasi kebijakan ketahanan kebencanaan untuk pengembangan wilayah; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis dan evaluasi kebijakan ketahanan kebencanaan untuk pengembangan wilayah; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis dan evaluasi kebijakan ketahanan kebencanaan untuk pengembangan wilayah.

Bidang Ketahanan Kebencanaan terdiri atas: a. Subbidang Analisis Kebijakan Ketahanan Kebencanaan; dan b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Ketahanan Kebencanaan.

(1) Subbidang Analisis Kebijakan Ketahanan Kebencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis kebijakan ketahanan kebencanaan untuk pengembangan wilayah serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis kebijakan ketahanan kebencanaan untuk pengembangan wilayah. (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Ketahanan Kebencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang evaluasi kebijakan ketahanan kebencanaan untuk pengembangan wilayah serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang evaluasi kebijakan ketahanan kebencanaan untuk pengembangan wilayah.

Bidang Pemanfaatan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemanfaatan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449, Bidang Pemanfaatan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis dan evaluasi kebijakan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wilayah; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis dan evaluasi kebijakan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wilayah; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis dan evaluasi kebijakan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wilayah.

Bidang Pemanfaatan Teknologi terdiri atas: a. Subbidang Analisis Kebijakan Pemanfaatan Teknologi; dan b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Teknologi.

(1) Subbidang Analisis Kebijakan Pemanfaatan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis kebijakan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wilayah serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis kebijakan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wilayah. (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang evaluasi kebijakan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wilayah serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang evaluasi kebijakan pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wilayah.

Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan mempunyai tugas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang percepatan dan pemanfaatan pembangunan.

Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan terdiri atas: a. Bidang Percepatan Pembangunan; b. Bidang Pemanfaatan Pembangunan; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Percepatan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang percepatan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456, Bidang Percepatan Pembangunan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis dan evaluasi kebijakan percepatan pembangunan; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis dan evaluasi kebijakan percepatan pembangunan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis dan evaluasi kebijakan percepatan pembangunan.

Bidang Percepatan Pembangunan terdiri atas: a. Subbidang Analisis Kebijakan Percepatan Pembangunan; dan b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Percepatan Pembangunan.

(1) Subbidang Analisis Kebijakan Percepatan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis kebijakan percepatan pembangunan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis kebijakan percepatan pembangunan. (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Percepatan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang evaluasi kebijakan percepatan pembangunan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang evaluasi kebijakan percepatan pembangunan.

Bidang Pemanfaatan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pemanfaatan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, Bidang Pemanfaatan Pembangunan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis dan evaluasi kebijakan pemanfaatan pembangunan; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis dan evaluasi kebijakan pemanfaatan pembangunan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis dan evaluasi kebijakan pemanfaatan pembangunan.

Bidang Pemanfaatan Pembangunan terdiri atas: a. Subbidang Analisis Kebijakan Pemanfaatan Pembangunan; dan b. Subbidang Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Pembangunan.

(1) Subbidang Analisis Kebijakan Pemanfaatan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang analisis kebijakan pemanfaatan pembangunan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang analisis kebijakan pemanfaatan pembangunan. (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang evaluasi kebijakan pemanfaatan pembangunan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang evaluasi kebijakan pemanfaatan pembangunan.

(1) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. (2) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional dipimpin oleh Deputi.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 465, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internasional; c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi Asia; d. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah; e. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik; f. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi regional dan sub regional; g. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi multilateral; h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama ekonomi internasional; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional terdiri atas: a. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia/Sekretaris Deputi; b. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah; c. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik; d. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional; dan e. Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia/Sekretaris Deputi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara- negara di Asia serta pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia/ Sekretaris Deputi menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Selatan; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara dan Asia Selatan; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tengah, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Selatan; dan d. pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia/Sekretaris Deputi terdiri atas: a. Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah dan Asia Timur; b. Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tenggara dan Asia Selatan; c. Bidang Program dan Tata Kelola; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah dan Asia Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tengah dan Asia Timur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471, Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah dan Asia Timur menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tengah dan Asia Timur; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tengah dan Asia Timur; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tengah dan Asia Timur.

Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah dan Asia Timur terdiri atas: a. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah; dan b. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Timur.

(1) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tengah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tengah serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tengah. (2) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Timur serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Timur.

Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tenggara dan Asia Selatan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475, Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tenggara dan Asia Selatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan.

Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tenggara dan Asia Selatan terdiri atas: a. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tenggara; dan b. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Selatan.

(1) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Tenggara mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tenggara serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Tenggara. (2) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Asia Selatan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Selatan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Asia Selatan.

Bidang Program dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi program dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479, Bidang Program dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional; b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional; c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan pada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional; d. pengelolaan ketatausahaan Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional; e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian pada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional; f. pengelolaan sistem informasi pada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional; g. penyiapan bahan hubungan masyarakat pada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional; h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan i. penyiapan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Bidang Program dan Tata Kelola terdiri atas: a. Subbidang Program; dan b. Subbidang Tata Kelola.

(1) Subbidang Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program, penyelarasan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta evaluasi dan penyusunan laporan pada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional. (2) Subbidang Tata Kelola mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan dan sistem informasi, penyiapan bahan kepegawaian, dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pada Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah.

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah terdiri atas: a. Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa; b. Bidang Kerja Sama Ekonomi Afrika dan Timur Tengah; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa Barat, Eropa Tengah, dan Eropa Timur; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa Barat, Eropa Tengah, dan Eropa Timur; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa Barat, Eropa Tengah, dan Eropa Timur.

Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa terdiri atas: a. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Eropa Barat; dan b. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Eropa Tengah dan Eropa Timur.

(1) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Eropa Barat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa Barat serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa Barat. (2) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Eropa Tengah dan Eropa Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur.

Bidang Kerja Sama Ekonomi Afrika dan Timur Tengah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Afrika dan Timur Tengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, Bidang Kerja Sama Ekonomi Afrika dan Timur Tengah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Afrika dan Timur Tengah; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Afrika dan Timur Tengah; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Afrika dan Timur Tengah.

Bidang Kerja Sama Ekonomi Afrika dan Timur Tengah terdiri atas: a. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Afrika; dan b. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Timur Tengah.

(1) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Afrika mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Afrika serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Afrika. (2) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Timur Tengah mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Timur Tengah serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Timur Tengah.

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara- negara di Amerika dan Pasifik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika dan Pasifik; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika dan Pasifik; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika dan Pasifik.

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik terdiri atas: a. Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika; b. Bidang Kerja Sama Ekonomi Pasifik; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497, Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan.

Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika terdiri atas: a. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Amerika Utara; dan b. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

(1) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Amerika Utara mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika Utara serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika Utara. (2) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Amerika Tengah dan Amerika Selatan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika Tengah dan Amerika Selatan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara-negara di Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

Bidang Kerja Sama Ekonomi Pasifik mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja ekonomi dengan negara-negara di Pasifik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, Bidang Kerja Sama Ekonomi Pasifik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara Australia, New Zealand dan Oceania; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara Australia, New Zealand dan Oceania; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara Australia, New Zealand dan Oceania.

Bidang Kerja Sama Ekonomi Pasifik terdiri atas: a. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Australia; dan b. Subbidang Kerja Sama Ekonomi New Zealand dan Oceania.

(1) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Australia mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara Australia serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara Australia. (2) Subbidang Kerja Sama Ekonomi New Zealand dan Oceania mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dengan negara New Zealand dan Oceania serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dengan negara New Zealand dan Oceania.

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi regional dan sub regional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan sub regional; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi ASEAN, APEC, dan sub regional; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi ASEAN, APEC, dan sub regional.

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional terdiri atas: a. Bidang Kerja Sama Ekonomi ASEAN; b. Bidang Kerja Sama Ekonomi APEC dan Sub Regional; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Kerja Sama Ekonomi ASEAN mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi ASEAN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508, Bidang Kerja Sama Ekonomi ASEAN menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internal dan mitra wicara ASEAN; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internal dan mitra wicara ASEAN; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi internal dan mitra wicara ASEAN.

Bidang Kerja Sama Ekonomi ASEAN terdiri atas: a. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Internal ASEAN; dan b. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Mitra Wicara ASEAN.

(1) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Internal ASEAN mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi internal ASEAN serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi internal ASEAN. (2) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Mitra Wicara ASEAN mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi mitra wicara ASEAN serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi mitra wicara ASEAN.

Bidang Kerja Sama Ekonomi APEC dan Sub Regional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi APEC dan sub regional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, Bidang Kerja Sama Ekonomi APEC dan Sub Regional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi APEC dan sub regional; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi APEC dan sub regional; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi APEC dan sub regional.

Bidang Kerja Sama Ekonomi Sub Regional terdiri atas: a. Subbidang Kerja Sama Ekonomi APEC; dan b. Subbidang Kerja Sama Ekonomi Sub Regional.

(1) Subbidang Kerja Sama Ekonomi APEC mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi APEC serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi APEC. (2) Subbidang Kerja Sama Ekonomi Sub Regional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi sub regional serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi sub regional.

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi multilateral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi, keuangan, perdagangan, dan industri multilateral, lembaga pembiayaan internasional, dan pembangunan berkelanjutan; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi, keuangan, perdagangan, dan industri multilateral, lembaga pembiayaan internasional, dan pembangunan berkelanjutan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi, keuangan, perdagangan, dan industri multilateral, lembaga pembiayaan internasional, dan pembangunan berkelanjutan.

Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral terdiri atas: a. Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Multilateral dan Lembaga Pembiayaan Internasional; b. Bidang Kerja Sama Perdagangan dan Industri Multilateral dan Pembangunan Berkelanjutan; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Multilateral dan Lembaga Pembiayaan Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral dan lembaga pembiayaan internasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519, Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Multilateral dan Lembaga Pembiayaan Internasional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral serta lembaga pembiayaan internasional; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral serta lembaga pembiayaan internasional; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral serta lembaga pembiayaan internasional.

Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Multilateral dan Lembaga Pembiayaan Internasional terdiri atas: a. Subbidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Multilateral; dan b. Subbidang Kerja Sama Lembaga Pembiayaan Internasional.

(1) Subbidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Multilateral mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama ekonomi dan keuangan multilateral. (2) Subbidang Kerja Sama Lembaga Pembiayaan Internasional mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama lembaga pembiayaan internasional serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama lembaga pembiayaan internasional.

Bidang Kerja Sama Perdagangan dan Industri Multilateral dan Pembangunan Berkelanjutan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga pada lingkup bidang kerja sama perdagangan dan industri multilateral dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523, Bidang Kerja Sama Perdagangan dan Industri Multilateral dan Pembangunan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama perdagangan dan industri multilateral serta pembangunan berkelanjutan; b. penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama perdagangan dan industri multilateral serta pembangunan berkelanjutan; dan c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama perdagangan dan industri multilateral serta pembangunan berkelanjutan.

Bidang Kerja Sama Perdagangan dan Industri Multilateral dan Pembangunan Berkelanjutan terdiri atas: a. Subbidang Kerja Sama Perdagangan dan Industri Multilateral; dan b. Subbidang Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan.

(1) Subbidang Kerja Sama Perdagangan dan Industri Multilateral mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama perdagangan dan industri multilateral serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama perdagangan dan industri multilateral. (2) Subbidang Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama pembangunan berkelanjutan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kerja sama pembangunan berkelanjutan.

Staf Ahli merupakan unsur pembantu Menteri Koordinator di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

(1) Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang regulasi, penegakan hukum, dan ketahanan ekonomi. (2) Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang konektivitas, pengembangan jasa, dan sumber daya alam. (3) Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang transformasi digital, kreativitas, dan sumber daya manusia. (4) Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang pembangunan daerah. (5) Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang pengembangan produktivitas dan daya saing ekonomi.

(1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretaris Kementerian Koordinator. (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Inspektorat terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

(1) Subbagian Tata Usaha Inspektorat mempunyai tugas melakukan tata usaha dan administrasi inspektorat. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Subbagian Tata Usaha Inspektorat secara administratif di bawah pembinaan Inspektur.

Di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat dibentuk jabatan fungsional tertentu yang bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional tertentu sesuai dengan bidang keahliannya dan secara administratif dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi Sekretaris Kementerian Koordinator atau Deputi. (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (3) Jumlah tenaga fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533 huruf b, mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas sejumlah tenaga fungsional auditor dalam jenjang jabatan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur. (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional Auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Jenjang jabatan tenaga fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Kementerian Koordinator, Deputi, dan Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib bekerja sama di bawah pimpinan Menteri Koordinator.

Sekretaris Kementerian Koordinator, Deputi, dan Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

(1) Kementerian Koordinator menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Koordinator. (3) Proses bisnis penanganan isu antar Kementerian/ Lembaga diatur oleh Menteri Koordinator.

(1) Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian oleh Menteri Koordinator dilakukan melalui penerapan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik antar Kementerian yang dikoordinasikannya maupun dengan Kementerian/ Lembaga lain yang terkait. (2) Selain melalui penerapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dilakukan melalui: a. rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat koordinasi gabungan antar Menteri Koordinator; b. rapat-rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai dengan kebutuhan; c. forum-forum koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. konsultasi langsung dengan para Menteri dan pimpinan lembaga lain yang terkait. (3) Dalam rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Koordinator melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan, penyusunan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam lingkup urusan Kementerian yang dikoordinasikan. (4) Menteri Koordinator dapat melibatkan Menteri dan/atau pimpinan lembaga di luar bidang koordinasinya. (5) Pelaksanaan koordinasi oleh Menteri Koordinator dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan. (6) Pelaksanaan koordinasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Koordinator. (7) Dalam hal hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perlu ditindaklanjuti, Menteri dan/atau pimpinan lembaga lainnya melaksanakan hasil rapat koordinasi dan sinkronisasi sesuai bidang tugasnya. (8) Menteri Koordinator melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Menteri dan/atau pimpinan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Menteri Koordinator menyampaikan laporan kepada PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sendiri, maupun dalam hubungan antar Kementerian dengan lembaga lain yang terkait.

Semua unsur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala Biro yang menangani fungsi pengelolaan dan layanan informasi publik, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur oleh Menteri Koordinator setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2020 MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AIRLANGGA HARTARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA