Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, yang selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAPA adalah unit akuntansi pada Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disebut UAPPA-E1 adalah unit akuntansi pada unit Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada dibawahnya
4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satuan Kerja.
5. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang yang selanjutnya disebut UAPB adalah unit akuntansi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Barang Milik Negara seluruh UAPPB-E1 yang berada dibawahnya.
6. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disebut UAPPB-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang melakukan kegiatan penggabungan laporan Barang Milik Negara seluruh UAPPB-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPB yang langsung berada di bawahnya.
7. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAKPB adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara.
8. Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebuat UAPKPB adalah unit akuntansi pada Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang untuk membantu mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara.
9. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang

merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian negara/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

(1) Pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman diselenggarakan SAI Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
(2) SAI Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
b. Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara.
(3) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproses data transaksi keuangan, barang dan transaksi lainnya.
(4) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

(1) Untuk melaksanakan SAI Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dibentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
(2) UAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
b. Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara.
(3) UAI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat fungsional guna melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan Keuangan.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

a. UAPA;
b. UAPPA-E1; dan
c. UAKPA.

(1) UAPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibentuk pada tingkat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
(2) UAPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam 1 (satu) UAPPA-E1.

UAPPA-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibentuk pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai UAPPA-E1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

UAPPA-E1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimuat dalam UAKPA.

UAKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibentuk pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai UAKPA Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

(1) Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
a. UAPB;
b. UAPPB-E1; dan
c. UAKPB.

(2) Dalam rangka membantu kelancaran tugas UAKPB dibentuk UAPKPB.

(1) UAPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dibentuk pada tingkat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
(2) UAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) UAPPB-E1.

UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibentuk pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai UAPPB-E1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

UAPPB-E1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimuat dalam UAKPB.

UAKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai UAKPB Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

(1) Struktur organisasi Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang meliputi UAPA, UAPPA-E1 dan UAKPA tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.
(2) Struktur organisasi Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara yang meliputi UAPB, UAPPB-E1,

UAKPB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

(1) Pejabat dan pelaksana UAPA dan UAPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
(2) Pejabat dan pelaksana UAPPA-E1 dan UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 9 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator.
(3) Pejabat dan pelaksana UAKPA dan UAKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 9 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
(4) Pejabat UAPKPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Unit Akuntansi Instansi dibebankan pada DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2017

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA