Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa.
Peraturan Menteri Nomor 94-pmk-05-2015 Tahun 2015 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Pasal 1
Pasal 2
Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
a. Tarif Layanan Akademik; dan
b. Tarif Layanan Penunjang Akademik.
Pasal 3
Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
b. Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Diploma dan Sarjana;
c. Tarif Program Pascasarjana; dan
d. Tarif Akademik Lainnya.
Pasal 4
Tarif Layanan Penunjang Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
a. Tarif Kursus/Pelatihan/Semiloka;
b. Tarif Tes;
c. Tarif Penggunaan Perangkat Karawitan;
d. Tarif Penggunaan Kendaraan Bus;
e. Tarif Pemasangan Umbul-umbul dan Spanduk;
f. Tarif Laboratorium;
g. Tarif Poliklinik;
h. Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Sarana Olah Raga; dan
i. Tarif Penggunaan Asrama, Rusunawa, dan Guest House.
Pasal 5
Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Program Pascasarjana, Tarif Akademik Lainnya, Tarif Kursus/Pelatihan/Semiloka, Tarif Tes, Tarif Penggunaan Perangkat Karawitan, Tarif Penggunaan Kendaraan Bus, Tarif Pemasangan Umbul-umbul dan Spanduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, dan huruf d dan Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6
Tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Pasal 7
(1) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2014/2015.
(2) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2014/2015 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
(3) Tarif Layanan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.
Pasal 8
Tarif Laboratorium Tarif Poliklinik Tarif Penggunaan Lahan Gedung dan Sarana Olah Raga dan Tarif Penggunaan Asrama Rusunawa dan Guest House sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sampai dengan huruf i ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Pasal 9
Tarif Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan/sample pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.
Pasal 10
Tarif Poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan unit cost yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan.
Pasal 11
Tarif Penggunaan Lahan, Gedung, dan Sarana Olah Raga, dan Tarif Penggunaan Asrama, Rusunawa, dan Guest House sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dan huruf i merupakan penggunaan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
Pasal 12
(1) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerjasama.
(2) Tarif atas jasa layanan di bidang pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa.
Pasal 13
(1) Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Tarif layanan KSO dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerjasama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan pihak lain.
Pasal 14
(1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif UKT Program Diploma dan Sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.
(2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas :
a. Mahasiswa teladan;
b. Mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
c. Mahasiswa dari keluarga miskin; dan/atau
d. Mahasiswa korban bencana.
(3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
(4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Negeri Malang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2015 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) A.
Layanan Akademik
1. Seleksi Ujian Masuk
a. Seleksi Program Diploma dan Sarjana Per Orang
300.000,-
b. Seleksi Program Alih Jenjang Per Orang
300.000,-
c. Seleksi Program Pascasarjana Per Orang
500.000,-
2. Program Pascasarjana
a. Penerimaan Mahasiswa Baru Per Mahasiswa
815.000,-
b. Matrikulasi Mahasiswa baru Per Mahasiswa
1.250.000,-
c. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) 1) SPP S-2 a) SPP Semester I s.d IV Per Mahasiswa/Semester
8.000.000,- b) SPP Semester V s.d X Per Mahasiswa/Semester
4.000.000,- 2) SPP S-3 a) SPP Semester I s.d VI Per Mahasiswa/Semester
10.000.000,- b) SPP Semester VII s.d X Per Mahasiswa/Semester
5.000.000,-
3. Akademik Lainnya
a. Pendaftaran Semester Pendek Per Mahasiswa
25.000,-
b. Mata Kuliah Semester Pendek Per SKS
25.000,-
c.Legalisir Ijazah/ Akta/ Sertifikat/ Transkrip Per Lembar
3.000,-
d. Penggantian Ijazah / Akta / Sertifikat/Transkrip yang hilang Per Mahasiswa
100.000,- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94/PMK.05/2015 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI MALANG PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
No Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp)
e.Legalisir Akreditasi Prodi/Lembaga Per Lembar
3.000,-
f. Penggantian KTM hilang Per Mahasiswa
30.000,-
g.Denda keterlambatan pengembalian buku perpustakaan (buku biasa) Per Buku/Hari 500,-
h. Denda keterlambatan pengembalian buku perpustakaan (buku teks koleksi tandon) Per Buku/Hari
1.000,- B.
Layanan Penunjang Akademik
1. Kursus/Pelatihan/ Semiloka
a. Satu Bulan (42 pertemuan) Per Orang/Bulan
1.500.000,-
b. Dua Bulan (60 pertemuan) Per Orang/2 Bulan
3.000.000,-
2. Tes
a. English Proficiency Test Per Orang
150.000,-
b. Ikhtibarul Lughah Al Arabiyah Per Orang
150.000,-
c.ITP TOEFL Per Orang
80.000,-
3. Penggunaan Perangkat Karawitan Per Kegiatan
5.000.000,-
4. Penggunaan Kendaraan Bus
a. Kapasitas 29 tempat duduk Per 12 Jam
600.000,-
b. Kapasitas 54 tempat duduk Per 12 Jam
1.500.000,-
5. Pemasangan Umbul-Umbul dan Spanduk
a. Umbul-Umbul Per Buah/Kegiatan
10.000,-
b. Spanduk Per Buah/Kegiatan
100.000,- MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
