Peraturan Menteri Nomor 68-pmk-02-2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Subsidi Pupuk adalah subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok tani untuk memperoleh pupuk dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang besarannya dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan dengan harga eceran tertinggi.
2. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan sebagai pelaksana penugasan/Public Service Obligation (PSO) untuk Subsidi Pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut DIPA BUN adalah

dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh kuasa pengguna anggaran.
4. Rekening Dana Cadangan adalah rekening milik Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menyimpan Dana Cadangan.

(1) Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, disediakan dana Subsidi Pupuk.
(2) Tata cara penyediaan dana Subsidi Pupuk mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.

(1) Dana Subsidi Pupuk dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
(2) Berdasarkan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan DIPA BUN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara.
(3) DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran dana Subsidi Pupuk.

(1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menunjuk Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian selaku Kuasa

Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk, yang selanjutnya disebut dengan KPA.
(2) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan keputusan untuk MENETAPKAN:
a. pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; dan
b. pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
(3) Salinan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerja selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.

Subsidi Pupuk disalurkan kepada kelompok tani melalui Pelaksana Subsidi Pupuk.

(1) Direksi Pelaksana Subsidi Pupuk mengajukan tagihan pembayaran kepada KPA.
(2) Berdasarkan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), KPA melakukan pengujian terhadap dokumen tagihan.
(3) Hasil pengujian terhadap dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) digunakan sebagai dasar pembayaran Subsidi Pupuk.
Pasal7 Tata cara pencairan dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan Subsidi Pupuk mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara bagian atas beban anggaran bendahara umum negara pada kantor pelayanan perbendaharaan negara.

(1) Subsidi Pupuk yang belum dibayarkan sampai dengan akhir Desember tahun berjalan sebagai akibat dari belum dipenuhinya persyaratan administrasi pencairan Subsidi Pupuk, disimpan pada Rekening Dana Cadangan.
(2) Penyimpanan dana pada Rekening Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sebesar nilai tagihan dan paling tinggi sebesar sisa pagu DIPABUN untuk belanja Subsidi Pupuk.
(3) Penyimpanan dan pencairan dana pada Rekening Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyimpanan dan pencairan dana cadangan.

KPA bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan Subsidi Pupuk.

KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi.

(1) Terhadap pelaksanaan kegiatan Subsidi Pupuk dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPA, Direktur Jenderal Anggaran-Kementerian Keuangan, dan Direktur Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan bahwa jumlah dana pelaksanaan kegiatan Subsidi Pupuk lebih besar dari jumlah dana yang telah dibayarkan Pemerintah kepada Pelaksana Subsidi Pupuk, kekurangan pembayaran

tersebut dapat diusulkan untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan bahwa jumlah dana pelaksanaan kegiatan Subidi Pupuk lebih kecil dari jumlah dana yang telah dibayarkan oleh Pemerintah kepada Pelaksana Subsidi Pupuk, kelebihan pembayaran tersebut harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Subsidi Pupuk, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian dapat membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan mengenai penghitungan dan penyaluran Subsidi Pupuk diatur oleh Menteri Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang dana Subsidi Pupuk masih dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan,Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1613), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA