Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

(1) Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada PRESIDEN. (2) Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Menteri.

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan; b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan; c. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan; d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan; e. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan serta pengelolaan tenaga kesehatan; f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah; g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan h. pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Kementerian Kesehatan terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; c. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; d. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; e. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; f. Inspektorat Jenderal; g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; i. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan; j. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi; k. Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan; l. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan; m. Pusat Data dan Informasi; n. Pusat Analisis Determinan Kesehatan; o. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; p. Pusat Krisis Kesehatan; dan q. Pusat Kesehatan Haji.

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Kesehatan; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kesehatan; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Kesehatan; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Perencanaan dan Anggaran; b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Biro Hukum dan Organisasi; d. Biro Kepegawaian; e. Biro Kerja Sama Luar Negeri; f. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat; dan g. Biro Umum.

Biro Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan program transfer daerah; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran pendapatan dan belanja negara; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Perencanaan dan Anggaran terdiri atas: a. Bagian Perencanaan Strategis dan Program; b. Bagian APBN I; c. Bagian APBN II; d. Bagian APBN III; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan Strategis dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana strategis dan program transfer daerah, pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan Strategis dan Program menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis dan program transfer daerah; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan nota keuangan dan lampiran pidato PRESIDEN; c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan standar pelayanan minimal bidang kesehatan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Perencanaan Strategis dan Program terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Strategis; b. Subbagian Perencanaan Program Transfer Daerah; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Perencanaan Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, nota keuangan dan lampiran pidato PRESIDEN, dan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (2) Subbagian Perencanaan Program Transfer Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program transfer daerah dan standar pelayanan minimal bidang kesehatan. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Biro.

Bagian APBN I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan evaluasi rencana, program, dan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian APBN I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran; dan c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian APBN I terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Anggaran; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Bagian APBN II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan, evaluasi rencana, program, dan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian APBN II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran; dan c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian APBN II terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Anggaran; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Bagian APBN III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan, evaluasi rencana, program, dan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian APBN III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran; dan c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian APBN III terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Anggaran; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan dan urusan perbendaharaan; b. koordinasi dan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan; c. koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa; d. koordinasi dan pengelolaan barang milik negara; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan; b. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; c. Bagian Pengadaan Barang/Jasa; d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja Non Badan Layanan Umum (Non BLU) dan hibah uang/barang/jasa; b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU); dan c. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi.

Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan terdiri atas: a. Subbagian Tata Laksana Keuangan I; b. Subbagian Tata Laksana Keuangan II; dan c. Subbagian Perbendaharaan.

(1) Subbagian Tata Laksana Keuangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja Non BLU dan hibah uang/barang/jasa. (2) Subbagian Tata Laksana Keuangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana keuangan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU. (3) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan tata laksana perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan akuntansi pada satuan kerja Non BLU; b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan akuntansi pada satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU; dan c. analisis akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Akuntansi I; b. Subbagian Akuntansi II; dan c. Subbagian Analisis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

(1) Subbagian Akuntansi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis, dan pengelolaan akuntansi atas uang dan barang pada satuan kerja Non BLU. (2) Subbagian Akuntansi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis, dan pengelolaan akuntansi atas uang dan barang pada satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU. (3) Subbagian Analisis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan penyusunan pelaporan keuangan.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa lingkup Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal; b. pemantauan dan evaluasi pengadaan barang/jasa;dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: a. Subbagian Layanan Pengadaan; b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa lingkup Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan analisis, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Biro.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan barang milik negara; b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penghapusan barang milik negara; dan c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penatausahaan barang milik negara.

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Pemanfaatan Barang Milik Negara; b. Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara; dan c. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Pemanfaatan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penggunaan/pemanfaatan barang milik negara. (2) Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penghibahan dan penghapusan barang milik negara. (3) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penatausahaan barang milik negara.

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, dan penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan advokasi hukum; c. penataan organisasi dan tata laksana; d. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas: a. Bagian Peraturan Perundang-Undangan I; b. Bagian Peraturan Perundang-Undangan II; c. Bagian Advokasi Hukum; d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Peraturan Perundang-Undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan, inspektorat, sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Peraturan Perundang-Undangan I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan, inspektorat, sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian penyakit; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rumusan perjanjian bidang kefarmasian dan alat kesehatan, inspektorat, sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan c. pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan bidang kefarmasian dan alat kesehatan, inspektorat, sumber daya manusia kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, kesehatan masyarakat, dan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Bagian Peraturan Perundang-Undangan I terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Inspektorat; b. Subbagian Peraturan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; dan c. Subbagian Peraturan Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

(1) Subbagian Peraturan Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Inspektorat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang kefarmasian dan alat kesehatan dan inspektorat serta pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan I. (2) Subbagian Peraturan Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan dan rumusan perjanjian bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dan penelitian dan pengembangan kesehatan. (3) Subbagian Peraturan Bidang Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan rumusan perjanjian bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit.

Bagian Peraturan Perundang-Undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan manajemen kesehatan, dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Peraturan Perundang-Undangan II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan manajemen kesehatan; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rumusan perjanjian bidang pelayanan kesehatan dan manajemen kesehatan; c. pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan bidang pelayanan kesehatan dan manajemen kesehatan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Peraturan Perundang-Undangan II terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan; b. Subbagian Peraturan Bidang Manajemen Kesehatan; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Peraturan Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan dan rumusan perjanjian bidang pelayanan kesehatan. (2) Subbagian Peraturan Bidang Manajemen Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan dan rumusan perjanjian bidang kesekretariatan jenderal dan peraturan perundang- undangan bidang umum lainnya serta pelaksanaan urusan dokumentasi, kodifikasi, dan publikasi peraturan perundang-undangan II. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan serta kerumahtanggaan Biro.

Bagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan advokasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Advokasi Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan, dan pembelaan kasus hukum; dan b. penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Bagian Advokasi Hukum terdiri atas: a. Subbagian Advokasi Hukum I; b. Subbagian Advokasi Hukum II; dan c. Subbagian Advokasi Hukum III.

(1) Subbagian Advokasi Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan dan pembelaan kasus hukum, serta fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan kesehatan, penelitian dan pengembangan, dan kesehatan masyarakat. (2) Subbagian Advokasi Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan dan pembelaan kasus hukum, serta fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan. (3) Subbagian Advokasi Hukum III mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan telaahan, pendampingan dan pembelaan kasus hukum, serta fasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, inspektorat jenderal, dan kesekretariatan jenderal.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. evaluasi dan penataan organisasi; b. fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta bisnis proses, standar operasional prosedur, dan tata hubungan kerja; c. fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan; dan d. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Penataan Organisasi; b. Subbagian Tata Laksana; dan c. Subbagian Analisis Jabatan.

(1) Subbagian Penataan Organisasi mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penataan organisasi serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi. (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan peta bisnis proses, standar operasional prosedur, dan tata hubungan kerja. (3) Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melakukan fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan.

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan urusan pengadaan pegawai; b. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai; c. pengelolaan urusan pengembangan pegawai; d. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Kepegawaian terdiri atas: a. Bagian Pengadaan Pegawai; b. Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai; c. Bagian Pengembangan Pegawai; d. Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan pengadaan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Pengadaan Pegawai menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan formasi dan evaluasi penempatan pegawai negeri sipil dan pegawai dengan penugasan khusus; b. pelaksanaan urusan seleksi dan pengangkatan pegawai negeri sipil; dan c. pelaksanaan urusan pengangkatan dan pemberhentian pegawai dengan penugasan khusus.

Bagian Pengadaan Pegawai terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Formasi Pegawai; b. Subbagian Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; dan c. Subbagian Pengangkatan Pegawai dengan Penugasan Khusus.

(1) Subbagian Penyusunan Formasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyusunan formasi dan evaluasi penempatan pegawai negeri sipil dan pegawai dengan penugasan khusus. (2) Subbagian Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan seleksi dan pengangkatan pegawai negeri sipil. (3) Subbagian Pengangkatan Pegawai dengan Penugasan Khusus mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan pengangkatan dan pemberhentian pegawai dengan penugasan khusus.

Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyelesaian kenaikan pangkat; b. pelaksanaan pemindahan, pemberhentian, dan pensiun pegawai; dan c. pengelolaan penilaian kinerja pegawai dan dukungan informasi kepegawaian.

Bagian Mutasi dan Penilaian Kinerja Pegawai terdiri atas: a. Subbagian Kenaikan Pangkat; b. Subbagian Pemindahan dan Pemberhentian; dan c. Subbagian Penilaian Kinerja dan Dukungan Informasi Kepegawaian.

(1) Subbagian Kenaikan Pangkat mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian kenaikan pangkat. (2) Subbagian Pemindahan dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan urusan pemindahan, pemberhentian, dan pensiun pegawai. (3) Subbagian Penilaian Kinerja dan Dukungan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan penilaian kinerja pegawai dan dukungan informasi kepegawaian.

Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan pengembangan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi : a. pelaksanaan perencanaan pengembangan dan administrasi pengangkatan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, ujian dinas dan penyesuaian ijazah, dan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan; b. pelaksanaan administrasi pengembangan jabatan fungsional tertentu dan jabatan administrasi pelaksana; dan c. pelaksanaan administrasi pengembangan karir pegawai, tugas belajar, dan ijin belajar di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Bagian Pengembangan Pegawai terdiri atas: a. Subbagian Perancangan Pengembangan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi; b. Subbagian Administrasi Pengembangan Jabatan Fungsional; dan c. Subbagian Pengembangan Karir.

(1) Subbagian Perancangan Pengembangan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi mempunyai tugas melakukan perencanaan pengembangan dan administrasi pengangkatan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, ujian dinas dan penyesuaian ijazah, serta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. (2) Subbagian Administrasi Pengembangan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pengembangan jabatan fungsional tertentu dan jabatan administrasi pelaksana. (3) Subbagian Pengembangan Karir mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pengembangan karir pegawai, tugas belajar, dan ijin belajar di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan peraturan kepegawaian, pertimbangan teknis penyelesaian masalah kepegawaian, dan penegakkan disiplin pegawai; b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan urusan pemberian penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai, dan pemeriksaan kesehatan pejabat dan calon pegawai negeri sipil; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Kepegawaian dan Penegakan Disiplin Pegawai; b. Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Peraturan Kepegawaian dan Penegakan Disiplin Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan kepegawaian, pertimbangan teknis penyelesaian masalah kepegawaian, dan penegakkan disiplin pegawai. (2) Subbagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan urusan pemberian penghargaan, administrasi kesejahteraan pegawai, dan pemeriksaan kesehatan pejabat. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Biro.

Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama kesehatan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama luar negeri bilateral, regional, dan multilateral di bidang kesehatan; b. penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan luar negeri bilateral, regional, dan multilateral di bidang kesehatan; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas: a. Bagian Kerja Sama Kesehatan Bilateral; b. Bagian Kerja Sama Kesehatan Regional; c. Bagian Kerja Sama Kesehatan Multilateral; dan d. Kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kerja Sama Kesehatan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri bilateral serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Kerja Sama Kesehatan Bilateral menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama kesehatan bilateral di Kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, Amerika, Eropa, dan Afrika; b. koordinasi dan fasilitasi hubungan luar negeri bilateral di Kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, Amerika, Eropa, dan Afrika; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Kerja Sama Kesehatan Bilateral terdiri atas: a. Subbagian Kerja Sama Bilateral I; b. Subbagian Kerja Sama Bilateral II; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Kerja Sama Bilateral I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri bilateral di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah. (2) Subbagian Kerja Sama Bilateral II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri bilateral di kawasan Amerika, Eropa, dan Afrika. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Biro.

Bagian Kerja Sama Kesehatan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri regional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Kerja Sama Kesehatan Regional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama kesehatan regional dengan negara ASEAN dan Non- ASEAN; dan b. koordinasi dan fasilitasi hubungan luar negeri regional dengan negara ASEAN dan Non-ASEAN.

Bagian Kerja Sama Kesehatan Regional terdiri atas: a. Subbagian Kerja Sama Regional I; dan b. Subbagian Kerja Sama Regional II.

(1) Subbagian Kerja Sama Regional I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri regional dengan negara ASEAN. (2) Subbagian Kerja Sama Regional II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri regional dengan negara Non-ASEAN.

Bagian Kerja Sama Kesehatan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri multilateral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Kerja Sama Kesehatan Multilateral menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama kesehatan multilateral dengan badan PBB dan Non-PBB; dan b. koordinasi dan fasilitasi hubungan luar negeri multilateral dengan badan PBB dan Non-PBB.

Bagian Kerja Sama Kesehatan Multilateral terdiri atas: a. Subbagian Kerja Sama Multilateral I; dan b. Subbagian Kerja Sama Multilateral II.

(1) Subbagian Kerja Sama Multilateral I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri multilateral dengan badan PBB. (2) Subbagian Kerja Sama Multilateral II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar negeri multilateral dengan badan Non-PBB.

Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan komunikasi dan pelayanan masyarakat serta dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan opini publik, produksi komunikasi, dan peliputan; b. pelaksanaan hubungan media dan lembaga; c. pelaksanaan urusan pelayanan masyarakat; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat terdiri atas: a. Bagian Opini Publik, Produksi Komunikasi, dan Peliputan; b. Bagian Hubungan Media dan Lembaga; c. Bagian Pelayanan Masyarakat; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Opini Publik, Produksi Komunikasi, dan Peliputan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan opini publik, produksi komunikasi, dan peliputan serta pendokumentasian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bagian Opini Publik, Produksi Komunikasi, dan Peliputan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan opini publik, manajemen isu, strategi komunikasi, dan penanganan krisis komunikasi; b. pengelolaan produksi komunikasi publik dan program kehumasan; dan c. pelaksanaan peliputan, pendokumentasian, dan pengolahan bahan publikasi.

Bagian Opini Publik, Produksi Komunikasi, dan Peliputan terdiri atas: a. Subbagian Opini Publik; b. Subbagian Produksi Komunikasi; dan c. Subbagian Peliputan dan Dokumentasi.

(1) Subbagian Opini Publik mempunyai tugas melakukan pengelolaan opini publik, manajemen isu, strategi dan taktik komunikasi, penanganan krisis komunikasi, pemantauan dan analisis berita media, dan evaluasi opini publik. (2) Subbagian Produksi Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan produksi komunikasi publik, program kehumasan, dan evaluasi produksi komunikasi. (3) Subbagian Peliputan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan peliputan, pendokumentasian, dan pengolahan bahan publikasi.

Bagian Hubungan Media dan Lembaga mempunyai tugas melaksanakan hubungan media dan lembaga, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Bagian Hubungan Media dan Lembaga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan hubungan media massa dan pengelolaan media sosial; b. pelaksanaan komunikasi lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Hubungan Media dan Lembaga terdiri atas: a. Subbagian Hubungan Media Massa dan Media Sosial; b. Subbagian Komunikasi Antar Lembaga; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Hubungan Media Massa dan Media Sosial mempunyai tugas melakukan hubungan media massa dan pengelolaan media sosial. (2) Subbagian Komunikasi Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan hubungan komunikasi dan jejaring informasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Biro.

Bagian Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Pelayanan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pelayanan informasi; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; dan c. pelaksanaan penerbitan dan pengelolaan perpustakaan.

Bagian Pelayanan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Pelayanan Informasi; b. Subbagian Pengaduan Masyarakat; dan c. Subbagian Penerbitan dan Perpustakaan.

(1) Subbagian Pelayanan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi dan pelayanan publik terpadu. (2) Subbagian Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat. (3) Subbagian Penerbitan dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penerbitan buku dan majalah serta pengelolaan perpustakaan.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol; b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; c. pelaksanaan urusan arsip dan dokumentasi; d. pengelolaan urusan gaji; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Umum terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol; b. Bagian Kearsipan dan Administrasi; c. Bagian Rumah Tangga; d. Bagian Gaji dan Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Menteri, Staf Ahli Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Protokol.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri, Staf Ahli Menteri, dan Sekretaris Jenderal; dan b. pelaksanaan keprotokolan pimpinan Kementerian.

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Menteri dan Staf Ahli; b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; dan c. Subbagian Protokol.

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri dan Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Menteri dan Staf Ahli. (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal. (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan pimpinan Kementerian.

Bagian Kearsipan dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan kearsipan dan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bagian Kearsipan dan Administrasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi Kementerian; b. pelaksanaan urusan tata persuratan Kementerian; dan c. pelaksanaan urusan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Bagian Kearsipan dan Administrasi terdiri atas: a. Subbagian Kearsipan; b. Subbagian Persuratan; dan c. Subbagian Administrasi Perjalanan Dinas.

(1) Subbagian Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan kearsipan dan dokumentasi Kementerian. (2) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan Kementerian. (3) Subbagian Administrasi Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan Kantor Pusat; b. pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelaksanaan kesehatan kerja di lingkungan Kantor Pusat; dan c. pengamanan sarana dan prasarana dan pencegahan bencana di lingkungan Kantor Pusat.

Bagian Rumah Tangga terdiri atas: a. Subbagian Pemanfaatan Sarana dan Prasarana; b. Subbagian Pemeliharaan; dan c. Subbagian Pengamanan.

(1) Subbagian Pemanfaatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana di lingkungan Kantor Pusat. (2) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana dan pelaksanaan kesehatan kerja di lingkungan Kantor Pusat. (3) Subbagian Pengamanan mempunyai tugas melakukan pengamanan sarana dan prasarana dan pencegahan bencana di lingkungan Kantor Pusat.

Bagian Gaji dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan gaji dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian Gaji dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan verifikasi dan evaluasi gaji pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal dan calon pegawai negeri sipil Kementerian, serta gaji dan insentif pegawai dengan penugasan khusus; b. perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan gaji pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal, calon pegawai negeri sipil Kementerian, dan pegawai dengan penugasan khusus; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Gaji dan Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Verifikasi Gaji; b. Subbagian Penatausahaan Gaji; dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Verifikasi Gaji mempunyai tugas melakukan pelaksanaan verifikasi dan evaluasi gaji pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal dan calon pegawai negeri sipil Kementerian, serta gaji dan insentif pegawai dengan penugasan khusus. (2) Subbagian Penatausahaan Gaji mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan gaji pegawai negeri sipil Sekretariat Jenderal, calon pegawai negeri sipil Kementerian, dan pegawai dengan penugasan khusus. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Biro.

(1) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Kesehatan Keluarga; c. Direktorat Kesehatan Lingkungan; d. Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga; e. Direktorat Gizi Masyarakat; dan f. Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi; b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat; d. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan layanan pengadaan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Informasi; b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; c. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; d. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; dan c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Program dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Program; b. Subbagian Anggaran; dan c. Subbagian Informasi dan Evaluasi.

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program; (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran; dan (3) Subbagian Informasi dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi; dan c. pelaksanaan urusan advokasi hukum dan hubungan masyarakat.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan c. Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama. (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan tata laksana, serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi. (3) Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, dan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perbendaharaan; b. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan c. pengelolaan barang milik negara.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Perbendaharaan; b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi; dan c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi. (2) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan. (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pemanfaatan, dan penghapusan, serta pelaporan barang milik negara.

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian; b. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa; c. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi, dan gaji; dan d. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Layanan Pengadaan; dan c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, pengisian jabatan, dan pengelolaan jabatan fungsional. (2) Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penatausahaan layanan pengadaan barang/jasa. (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi, gaji, rumah tangga dan perlengkapan.

Direktorat Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Direktorat Kesehatan Keluarga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Kesehatan Keluarga terdiri atas: a. Subdirektorat Kesehatan Maternal dan Neonatal; b. Subdirektorat Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah; c. Subdirektorat Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja; d. Subdirektorat Kesehatan Usia Reproduksi; e. Subdirektorat Kesehatan Lanjut Usia; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Kesehatan Maternal dan Neonatal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan maternal dan neonatal.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Subdirektorat Kesehatan Maternal dan Neonatal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan maternal dan neonatal; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan maternal dan neonatal; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan maternal dan neonatal; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan maternal dan neonatal.

Subdirektorat Kesehatan Maternal dan Neonatal terdiri atas: a. Seksi Kesehatan Maternal; dan b. Seksi Kesehatan Neonatal.

(1) Seksi Kesehatan Maternal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan maternal. (2) Seksi Kesehatan Neonatal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan neonatal.

Subdirektorat Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan balita dan anak prasekolah.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Subdirektorat Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelangsungan dan kualitas hidup balita dan anak prasekolah; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelangsungan dan kualitas hidup balita dan anak prasekolah; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelangsungan dan kualitas hidup balita dan anak prasekolah; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelangsungan dan kualitas hidup balita dan anak prasekolah; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelangsungan dan kualitas hidup balita dan anak prasekolah.

Subdirektorat Kesehatan Balita dan Anak Prasekolah terdiri atas: a. Seksi Kelangsungan Hidup Balita dan Anak Prasekolah; dan b. Seksi Kualitas Hidup Balita dan Anak Prasekolah.

(1) Seksi Kelangsungan Hidup Balita dan Anak Prasekolah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelangsungan hidup balita dan anak prasekolah. (2) Seksi Kualitas Hidup Balita dan Anak Prasekolah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kualitas hidup balita dan anak prasekolah.

Subdirektorat Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan usia sekolah dan remaja.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Subdirektorat Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam dan di luar sekolah; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam dan di luar sekolah; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam dan di luar sekolah; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam dan di luar sekolah; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam dan di luar sekolah.

Subdirektorat Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja terdiri atas: a. Seksi Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah; dan b. Seksi Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah.

(1) Seksi Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah. (2) Seksi Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.

Subdirektorat Kesehatan Usia Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan usia reproduksi.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Subdirektorat Kesehatan Usia Reproduksi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang akses dan kualitas kesehatan reproduksi, serta keluarga berencana; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang akses dan kualitas kesehatan reproduksi, serta keluarga berencana; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akses dan kualitas kesehatan reproduksi, serta keluarga berencana; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang akses dan kualitas kesehatan reproduksi, serta keluarga berencana; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akses dan kualitas kesehatan reproduksi, serta keluarga berencana.

Subdirektorat Kesehatan Usia Reproduksi terdiri atas: a. Seksi Akses Kesehatan Reproduksi; dan b. Seksi Kualitas Kesehatan Reproduksi.

(1) Seksi Akses Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akses kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. (2) Seksi Kualitas Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kualitas kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

Subdirektorat Kesehatan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan lanjut usia.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Subdirektorat Kesehatan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang akses dan kualitas kesehatan lanjut usia; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang akses dan kualitas kesehatan lanjut usia; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang akses dan kualitas kesehatan lanjut usia; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang akses dan kualitas kesehatan lanjut usia; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akses dan kualitas kesehatan lanjut usia.

Subdirektorat Kesehatan Lanjut Usia terdiri atas: a. Seksi Akses Kesehatan Lanjut Usia; dan b. Seksi Kualitas Kesehatan Lanjut Usia.

(1) Seksi Akses Kesehatan Lanjut Usia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akses kesehatan lanjut usia. (2) Seksi Kualitas Kesehatan Lanjut Usia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kualitas kesehatan lanjut usia.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Direktorat Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Direktorat Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Kesehatan Lingkungan terdiri atas: a. Subdirektorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar; b. Subdirektorat Penyehatan Pangan; c. Subdirektorat Penyehatan Udara, Tanah, dan Kawasan; d. Subdirektorat Pengamanan Limbah dan Radiasi; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Subdirektorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar.

Subdirektorat Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar terdiri atas: a. Seksi Penyehatan Air; dan b. Seksi Penyehatan Sanitasi Dasar.

(1) Seksi Penyehatan Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan air. (2) Seksi Penyehatan Sanitasi Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan sanitasi dasar.

Subdirektorat Penyehatan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Subdirektorat Penyehatan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan, pengawasan, dan perlindungan higiene dan sanitasi pangan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan, pengawasan, dan perlindungan higiene dan sanitasi pangan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan, pengawasan, dan perlindungan higiene dan sanitasi pangan; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan, pengawasan, dan perlindungan higiene dan sanitasi pangan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan, pengawasan, dan perlindungan higiene dan sanitasi pangan.

Subdirektorat Penyehatan Pangan terdiri atas: a. Seksi Peningkatan Higiene dan Sanitasi Pangan; dan b. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Higiene dan Sanitasi Pangan.

(1) Seksi Peningkatan Higiene dan Sanitasi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan higiene dan sanitasi pangan. (2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan Higiene dan Sanitasi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan perlindungan higiene dan sanitasi pangan.

Subdirektorat Penyehatan Udara, Tanah, dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan udara, tanah, dan kawasan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Subdirektorat Penyehatan Udara, Tanah, dan Kawasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyehatan udara, tanah, dan kawasan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan udara, tanah, dan kawasan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyehatan udara, tanah, dan kawasan; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyehatan udara, tanah, dan kawasan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan udara, tanah, dan kawasan.

Subdirektorat Penyehatan Udara, Tanah, dan Kawasan terdiri atas: a. Seksi Penyehatan Udara dan Tanah; dan b. Seksi Penyehatan Kawasan.

(1) Seksi Penyehatan Udara dan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan udara dan tanah. (2) Seksi Penyehatan Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyehatan kawasan.

Subdirektorat Pengamanan Limbah dan Radiasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan limbah dan radiasi.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Subdirektorat Pengamanan Limbah dan Radiasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengamanan limbah dan radiasi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan limbah dan radiasi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamanan limbah dan radiasi; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamanan limbah dan radiasi; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan limbah dan radiasi.

Subdirektorat Pengamanan Limbah dan Radiasi terdiri atas: a. Seksi Pengamanan Limbah; dan b. Seksi Pengamanan Radiasi.

(1) Seksi Pengamanan Limbah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan limbah. (2) Seksi Pengamanan Radiasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan radiasi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan kerja dan olahraga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga terdiri atas: a. Subdirektorat Kesehatan Okupasi dan Surveilans; b. Subdirektorat Kapasitas Kerja; c. Subdirektorat Lingkungan Kerja; d. Subdirektorat Kesehatan Olahraga; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Kesehatan Okupasi dan Surveilans mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Subdirektorat Kesehatan Okupasi dan Surveilans menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan okupasi dan surveilans kesehatan pekerja.

Subdirektorat Kesehatan Okupasi dan Surveilans terdiri atas: a. Seksi Kesehatan Okupasi; dan b. Seksi Surveilans Kesehatan Pekerja.

(1) Seksi Kesehatan Okupasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan okupasi. (2) Seksi Surveilans Kesehatan Pekerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans kesehatan pekerja.

Subdirektorat Kapasitas Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kapasitas kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Subdirektorat Kapasitas Kerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kapasitas kerja pekerja dan institusi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kapasitas kerja pekerja dan institusi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kapasitas kerja pekerja dan institusi; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kapasitas kerja pekerja dan institusi; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kapasitas kerja pekerja dan institusi.

Subdirektorat Kapasitas Kerja terdiri atas: a. Seksi Kapasitas Kerja Pekerja; dan b. Seksi Kapasitas Kerja Institusi.

(1) Seksi Kapasitas Kerja Pekerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kapasitas kerja pekerja. (2) Seksi Kapasitas Kerja Institusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kapasitas kerja Institusi.

Subdirektorat Lingkungan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang lingkungan kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 Subdirektorat Lingkungan Kerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian lingkungan kerja dan perlindungan ergonomi.

Subdirektorat Lingkungan Kerja terdiri atas: a. Seksi Pengendalian Lingkungan Kerja; dan b. Seksi Perlindungan Ergonomi.

(1) Seksi Pengendalian Lingkungan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian lingkungan kerja. (2) Seksi Perlindungan Ergonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan ergonomi.

Subdirektorat Kesehatan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan olahraga.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 Subdirektorat Kesehatan Olahraga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kesehatan olahraga masyarakat dan prestasi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan olahraga masyarakat dan prestasi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesehatan olahraga masyarakat dan prestasi; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan olahraga masyarakat dan prestasi; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan olahraga masyarakat dan prestasi.

Subdirektorat Kesehatan Olahraga terdiri atas: a. Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat; dan b. Seksi Kesehatan Olahraga Prestasi.

(1) Seksi Kesehatan Olahraga Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan olahraga masyarakat. (2) Seksi Kesehatan Olahraga Prestasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan olahraga prestasi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Direktorat Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang gizi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Direktorat Gizi Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Gizi Masyarakat terdiri atas: a. Subdirektorat Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi; b. Subdirektorat Kewaspadaan Gizi; c. Subdirektorat Penanggulangan Masalah Gizi; d. Subdirektorat Pengelolaan Konsumsi Gizi; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Subdirektorat Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu dan kecukupan gizi.

Subdirektorat Peningkatan Mutu dan Kecukupan Gizi terdiri atas: a. Seksi Mutu Gizi; dan b. Seksi Kecukupan Gizi.

(1) Seksi Mutu Gizi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutu gizi. (2) Seksi Kecukupan Gizi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kecukupan gizi.

Subdirektorat Kewaspadaan Gizi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan gizi.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Subdirektorat Kewaspadaan Gizi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang surveilans dan ketahanan gizi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans dan ketahanan gizi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans dan ketahanan gizi; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan ketahanan gizi; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan ketahanan gizi.

Subdirektorat Kewaspadaan Gizi terdiri atas: a. Seksi Surveilans Gizi; dan b. Seksi Ketahanan Gizi.

(1) Seksi Surveilans Gizi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans gizi. (2) Seksi Ketahanan Gizi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan gizi.

Subdirektorat Penanggulangan Masalah Gizi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan masalah gizi.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Subdirektorat Penanggulangan Masalah Gizi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanggulangan masalah gizi makro dan mikro; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan masalah gizi makro dan mikro; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanggulangan masalah gizi makro dan mikro; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanggulangan masalah gizi makro dan mikro; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan masalah gizi makro dan mikro.

Subdirektorat Penanggulangan Masalah Gizi terdiri atas: a. Seksi Masalah Gizi Makro; dan b. Seksi Masalah Gizi Mikro.

(1) Seksi Masalah Gizi Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang masalah gizi makro. (2) Seksi Masalah Gizi Mikro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang masalah gizi mikro.

Subdirektorat Pengelolaan Konsumsi Gizi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan konsumsi gizi.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Subdirektorat Pengelolaan Konsumsi Gizi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan konsumsi gizi umum dan khusus; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konsumsi gizi umum dan khusus; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan konsumsi gizi umum dan khusus; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan konsumsi gizi umum dan khusus; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan konsumsi gizi umum dan khusus.

Subdirektorat Pengelolaan Konsumsi Gizi terdiri atas: a. Seksi Konsumsi Gizi Umum; dan b. Seksi Konsumsi Gizi Khusus.

(1) Seksi Konsumsi Gizi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang konsumsi gizi umum. (2) Seksi Konsumsi Gizi Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang konsumsi gizi khusus.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas: a. Subdirektorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan; b. Subdirektorat Advokasi dan Kemitraan; c. Subdirektorat Potensi Sumber Daya Promosi Kesehatan; d. Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Subdirektorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan dan penyebarluasan informasi kesehatan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan dan penyebarluasan informasi kesehatan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan dan penyebarluasan informasi kesehatan; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan dan penyebarluasan informasi kesehatan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan dan penyebarluasan informasi kesehatan.

Subdirektorat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan; dan b. Seksi Penyebarluasan Informasi Kesehatan.

(1) Seksi Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan. (2) Seksi Penyebarluasan Informasi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyebarluasan informasi kesehatan.

Subdirektorat Advokasi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi dan kemitraan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Subdirektorat Advokasi dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang advokasi dan kemitraan kesehatan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang advokasi dan kemitraan kesehatan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi dan kemitraan kesehatan; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang advokasi dan kemitraan kesehatan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi dan kemitraan kesehatan.

Subdirektorat Advokasi dan Kemitraan terdiri atas: a. Seksi Advokasi Kesehatan; dan b. Seksi Kemitraan Kesehatan.

(1) Seksi Advokasi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang advokasi kesehatan. (2) Seksi Kemitraan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan kesehatan.

Subdirektorat Potensi Sumber Daya Promosi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang potensi sumber daya promosi kesehatan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdirektorat Potensi Sumber Daya Promosi Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penggerak, sarana, dan prasarana promosi kesehatan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penggerak, sarana, dan prasarana promosi kesehatan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penggerak, sarana, dan prasarana promosi kesehatan; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penggerak, sarana, dan prasarana promosi kesehatan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penggerak, sarana, dan prasarana promosi kesehatan.

Subdirektorat Potensi Sumber Daya Promosi Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Penggerak Promosi Kesehatan; dan b. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan.

(1) Seksi Penggerak Promosi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penggerak promosi kesehatan. (2) Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana promosi kesehatan.

Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengorganisasian dan peningkatan peran serta masyarakat.

Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas: a. Seksi Pengorganisasian Masyarakat; dan b. Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat.

(1) Seksi Pengorganisasian Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengorganisasian masyarakat. (2) Seksi Peningkatan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan peran serta masyarakat.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

(1) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA); b. pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA); c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA); d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA); e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA); f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan; c. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung; d. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik; e. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; dan f. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dan pengelolaan data dan informasi; c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat; e. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan layanan pengadaan; dan f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Informasi; b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; c. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; d. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dan pengelolaan data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; dan c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Program dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Program; b. Subbagian Anggaran; dan c. Subbagian Informasi dan Evaluasi.

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program; (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran; dan (3) Subbagian Informasi dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi; dan c. pelaksanaan urusan advokasi hukum dan hubungan masyarakat.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan c. Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama. (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan tata laksana, serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi. (3) Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, dan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perbendaharaan; b. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan c. pengelolaan barang milik negara.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Perbendaharaan; b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi; dan c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, dan urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi. (2) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan. (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pemanfaatan, dan penghapusan, serta pelaporan barang milik negara.

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian; b. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa; c. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi, dan gaji; dan d. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Layanan Pengadaan; dan c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, pengisian jabatan, dan pengelolaan jabatan fungsional. (2) Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penatausahaan layanan pengadaan barang/jasa. (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi, gaji, rumah tangga dan perlengkapan.

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans dan karantina kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, dan imunisasi; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, dan imunisasi; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, dan imunisasi; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, dan imunisasi; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans, penyakit infeksi emerging, kekarantinaan kesehatan, dan imunisasi; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan terdiri atas: a. Subdirektorat Surveilans; b. Subdirektorat Penyakit Infeksi Emerging; c. Subdirektorat Kekarantinaan Kesehatan; d. Subdirektorat Imunisasi; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Surveilans mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Subdirektorat Surveilans menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa dan wabah.

Subdirektorat Surveilans terdiri atas: a. Seksi Kewaspadaan Dini; dan b. Seksi Respon Kejadian Luar Biasa dan Wabah.

(1) Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini. (2) Seksi Respon Kejadian Luar Biasa dan Wabah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang respon kejadian luar biasa dan wabah.

Subdirektorat Penyakit Infeksi Emerging mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyakit infeksi emerging.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Subdirektorat Penyakit Infeksi Emerging menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging.

Subdirektorat Penyakit Infeksi Emerging terdiri atas: a. Seksi Deteksi Penyakit Infeksi Emerging; dan b. Seksi Intervensi Penyakit Infeksi Emerging.

(1) Seksi Deteksi Penyakit Infeksi Emerging mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang deteksi penyakit infeksi emerging. (2) Seksi Intervensi Penyakit Infeksi Emerging mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intervensi penyakit infeksi emerging.

Subdirektorat Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Subdirektorat Kekarantinaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang karantina kesehatan pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan pos lintas batas darat negara; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang karantina kesehatan pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan pos lintas batas darat negara; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang karantina kesehatan pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan pos lintas batas darat negara; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang karantina kesehatan pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan pos lintas batas darat negara; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang karantina kesehatan pelabuhan dan bandar udara dan karantina kesehatan wilayah dan pos lintas batas darat negara.

Subdirektorat Kekarantinaan Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Karantina Kesehatan Pelabuhan dan Bandar Udara; dan b. Seksi Karantina Kesehatan Wilayah dan Pos Lintas Batas Darat Negara.

(1) Seksi Karantina Kesehatan Pelabuhan dan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang karantina kesehatan pelabuhan dan bandar udara. (2) Seksi Karantina Kesehatan Wilayah dan Pos Lintas Batas Darat Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang karantina kesehatan wilayah dan pos lintas batas darat negara.

Subdirektorat Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang imunisasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Subdirektorat Imunisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dan khusus; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dan khusus; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dan khusus; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dan khusus; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan dan khusus.

Subdirektorat Imunisasi terdiri atas: a. Seksi Imunisasi Dasar; dan b. Seksi Imunisasi Lanjutan dan Khusus.

(1) Seksi Imunisasi Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang imunisasi dasar. (2) Seksi Imunisasi Lanjutan dan Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang imunisasi lanjutan dan khusus.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung terdiri atas: a. Subdirektorat Tuberkulosis; b. Subdirektorat Infeksi Saluran Pernapasan Akut; c. Subdirektorat HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual; d. Subdirektorat Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan; e. Subdirektorat Penyakit Tropis Menular Langsung; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Tuberkulosis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Subdirektorat Tuberkulosis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif obat dan resistensi obat; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif obat dan resistensi obat; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif obat dan resistensi obat; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif obat dan resistensi obat; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif obat dan resistensi obat.

Subdirektorat Tuberkulosis terdiri atas: a. Seksi Tuberkulosis Sensitif Obat; dan b. Seksi Tuberkulosis Resistensi Obat.

(1) Seksi Tuberkulosis Sensitif Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis sensitif obat. (2) Seksi Tuberkulosis Resistensi Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis resistensi obat.

Subdirektorat Infeksi Saluran Pernapasan Akut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian infeksi saluran pernapasan akut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, Subdirektorat Infeksi Saluran Pernapasan Akut menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian infeksi saluran pernapasan atas dan pneumonia.

Subdirektorat Infeksi Saluran Pernapasan Akut terdiri atas: a. Seksi Infeksi Saluran Pernapasan Atas; dan b. Seksi Pneumonia.

(1) Seksi Infeksi Saluran Pernapasan Atas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian infeksi saluran pernapasan atas. (2) Seksi Pneumonia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian pneumonia.

Subdirektorat HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Subdirektorat HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual.

Subdirektorat HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual terdiri atas: a. Seksi HIV AIDS; dan b. Seksi Penyakit Infeksi Menular Seksual.

(1) Seksi HIV AIDS mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian HIV AIDS. (2) Seksi Penyakit Infeksi Menular Seksual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi menular seksual.

Subdirektorat Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Subdirektorat Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan.

Subdirektorat Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan terdiri atas: a. Seksi Hepatitis; dan b. Seksi Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan.

(1) Seksi Hepatitis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian hepatitis. (2) Seksi Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit infeksi saluran pencernaan.

Subdirektorat Penyakit Tropis Menular Langsung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tropis menular langsung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Subdirektorat Penyakit Tropis Menular Langsung menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian kusta dan frambusia; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian kusta dan frambusia; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian kusta dan frambusia; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian kusta dan frambusia; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian kusta dan frambusia.

Subdirektorat Penyakit Tropis Menular Langsung terdiri atas: a. Seksi Kusta; dan b. Seksi Frambusia.

(1) Seksi Kusta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian kusta. (2) Seksi Frambusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian frambusia.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328 Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirosis, serta vektor dan binatang pembawa penyakit; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirosis, serta vektor dan binatang pembawa penyakit; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirosis, serta vektor dan binatang pembawa penyakit; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirosis, serta vektor dan binatang pembawa penyakit; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian malaria, zoonosis, filariasis dan kecacingan, dan arbovirosis, serta vektor dan binatang pembawa penyakit; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik terdiri atas: a. Subdirektorat Malaria; b. Subdirektorat Zoonosis; c. Subdirektorat Filariasis dan Kecacingan; d. Subdirektorat Arbovirosis; e. Subdirektorat Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Malaria mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian malaria.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Subdirektorat Malaria menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian malaria; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian malaria; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian malaria; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian malaria; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian malaria.

Subdirektorat Malaria terdiri atas: a. Seksi Pencegahan; dan b. Seksi Pengendalian.

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemutusan mata rantai penularan penyakit dan perlindungan spesifik malaria. (2) Seksi Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengurangan atau penghilangan faktor risiko penyakit dan peniadaan sumber atau agen penularan malaria.

Subdirektorat Zoonosis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian zoonosis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Subdirektorat Zoonosis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian zoonosis; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian zoonosis; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian zoonosis; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian zoonosis; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian zoonosis.

Subdirektorat Zoonosis terdiri atas: a. Seksi Pencegahan; dan b. Seksi Pengendalian.

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemutusan mata rantai penularan penyakit dan perlindungan spesifik zoonosis. (2) Seksi Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengurangan atau penghilangan faktor risiko penyakit dan peniadaan sumber atau agen penularan zoonosis.

Subdirektorat Filariasis dan Kecacingan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian filariasis dan kecacingan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Subdirektorat Filariasis dan Kecacingan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian filariasis dan kecacingan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian filariasis dan kecacingan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian bidang filariasis dan kecacingan; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian filariasis dan kecacingan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian bidang filariasis dan kecacingan.

Subdirektorat Filariasis dan Kecacingan terdiri atas: a. Seksi Filariasis; dan b. Seksi Kecacingan.

(1) Seksi Filariasis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian filariasis. (2) Seksi Kecacingan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian kecacingan.

Subdirektorat Arbovirosis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian arbovirosis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Subdirektorat Arbovirosis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian arbovirosis; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian arbovirosis; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian arbovirosis; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian arbovirosis; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian arbovirosis.

Subdirektorat Arbovirosis terdiri atas: a. Seksi Pencegahan; dan b. Seksi Pengendalian.

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemutusan mata rantai penularan penyakit dan perlindungan spesifik arbovirosis. (2) Seksi Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengurangan atau penghilangan faktor risiko penyakit dan peniadaan sumber atau agen penularan arbovirosis.

Subdirektorat Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347, Subdirektorat Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian di bidang vektor dan binatang pembawa penyakit; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.

Subdirektorat Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit terdiri atas: a. Seksi Vektor; dan b. Seksi Binatang Pembawa Penyakit.

(1) Seksi Vektor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian vektor. (2) Seksi Binatang Pembawa Penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian binatang pembawa penyakit.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular terdiri atas: a. Subdirektorat Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi; b. Subdirektorat Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah; c. Subdirektorat Penyakit Kanker dan Kelainan Darah; d. Subdirektorat Penyakit Diabetes Mellitus dan Gangguan Metabolik; e. Subdirektorat Gangguan Indera dan Fungsional; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Subdirektorat Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik dan gangguan imunologi.

Subdirektorat Penyakit Paru Kronik dan Gangguan Imunologi terdiri atas: a. Seksi Penyakit Paru Kronik; dan b. Seksi Penyakit Gangguan Imunologi.

(1) Seksi Penyakit Paru Kronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit paru kronik. (2) Seksi Penyakit Gangguan Imunologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian gangguan imunologi.

Subdirektorat Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Subdirektorat Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah.

Subdirektorat Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah terdiri atas: a. Seksi Penyakit Jantung; dan b. Seksi Penyakit Pembuluh Darah.

(1) Seksi Penyakit Jantung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit jantung. (2) Seksi Penyakit Pembuluh Darah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit pembuluh darah.

Subdirektorat Penyakit Kanker dan Kelainan Darah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit kanker dan kelainan darah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, Subdirektorat Penyakit Kanker dan Kelainan Darah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit kanker dan kelainan darah; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit kanker dan kelainan darah; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit kanker dan kelainan darah; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit kanker dan kelainan darah; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit kanker dan kelainan darah.

Subdirektorat Penyakit Kanker dan Kelainan Darah terdiri atas: a. Seksi Penyakit Kanker; dan b. Seksi Penyakit Kelainan Darah.

(1) Seksi Penyakit Kanker mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit kanker. (2) Seksi Penyakit Kelainan Darah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit kelainan darah.

Subdirektorat Penyakit Diabetes Mellitus dan Gangguan Metabolik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Subdirektorat Penyakit Diabetes Mellitus dan Gangguan Metabolik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes mellitus dan gangguan metabolik.

Subdirektorat Penyakit Diabetes Mellitus dan Gangguan Metabolik terdiri atas: a. Seksi Penyakit Diabetes Mellitus; dan b. Seksi Penyakit Gangguan Metabolik.

(1) Seksi Penyakit Diabetes Mellitus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes mellitus. (2) Seksi Penyakit Gangguan Metabolik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit gangguan metabolik.

Subdirektorat Gangguan Indera dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian gangguan indera dan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Subdirektorat Gangguan Indera dan Fungsional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian gangguan indera dan fungsional; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian gangguan indera dan fungsional; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian gangguan indera dan fungsional; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian gangguan indera dan fungsional; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian gangguan indera dan fungsional.

Subdirektorat Gangguan Indera dan Fungsional terdiri atas: a. Seksi Gangguan Indera; dan b. Seksi Gangguan Fungsional.

(1) Seksi Gangguan Indera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian gangguan indera. (2) Seksi Gangguan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian gangguan fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja, kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia, dan penyalahgunaan NAPZA; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA terdiri atas: a. Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja; b. Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia; c. Subdirektorat Masalah Penyalahgunaan NAPZA; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak dan remaja.

Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja terdiri atas: a. Seksi Kesehatan Jiwa Anak; dan b. Seksi Kesehatan Jiwa Remaja.

(1) Seksi Kesehatan Jiwa Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa anak. (2) Seksi Kesehatan Jiwa Remaja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa remaja.

Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia; dan d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dewasa dan lanjut usia.

Subdirektorat Masalah Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia terdiri atas: a. Seksi Kesehatan Jiwa Dewasa; dan b. Seksi Kesehatan Jiwa Lanjut Usia.

(1) Seksi Kesehatan Jiwa Dewasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dewasa. (2) Seksi Kesehatan Jiwa Lanjut Usia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa lanjut usia.

Subdirektorat Masalah Penyalahgunaan NAPZA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang masalah penyalahgunaan NAPZA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Subdirektorat Masalah Penyalahgunaan NAPZA menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang masalah penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan institusi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang masalah penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan institusi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang masalah penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan institusi; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang masalah penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan institusi; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang masalah penyalahgunaan NAPZA di masyarakat dan institusi.

Subdirektorat Masalah Penyalahgunaan NAPZA terdiri atas : a. Seksi Masalah Penyalahgunaan NAPZA di Masyarakat; dan b. Seksi Masalah Penyalahgunaan NAPZA di Institusi.

(1) Seksi Masalah Penyalahgunaan NAPZA di Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang masalah penyalahgunaan NAPZA di masyarakat. (2) Seksi Masalah Penyalahgunaan NAPZA di Institusi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang masalah penyalahgunaan NAPZA di institusi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

(1) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer; b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer rujukan, tradisional, dan komplementer; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer; e. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer; c. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan; d. Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional; e. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan f. Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi; b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat; d. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan layanan pengadaan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Informasi; b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; c. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; d. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dan pengelolaan data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; dan c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Program dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Program; b. Subbagian Anggaran; dan c. Subbagian Informasi dan Evaluasi.

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program. (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran. (3) Subbagian Informasi dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi; dan c. pelaksanaan urusan advokasi hukum dan hubungan masyarakat.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan c. Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama. (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan tata laksana, serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi. (3) Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, dan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perbendaharaan; b. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan c. pengelolaan barang milik negara.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Perbendaharaan; b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi; dan c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi. (2) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan. (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pemanfaatan, dan penghapusan, serta pelaporan barang milik negara.

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian; b. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa; c. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi, dan gaji; dan d. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Layanan Pengadaan; dan c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, pengisian jabatan, dan pengelolaan jabatan fungsional. (2) Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penatausahaan layanan pengadaan barang/jasa. (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi, gaji, rumah tangga dan perlengkapan.

Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer terdiri atas: a. Subdirektorat Pusat Kesehatan Masyarakat; b. Subdirektorat Klinik; c. Subdirektorat Praktik Perorangan; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Subdirektorat Pusat Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Subdirektorat Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat; dan b. Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat.

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. (2) Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penunjang pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Subdirektorat Klinik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan pada klinik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Subdirektorat Klinik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan pada klinik; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan pada klinik; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan pada klinik; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan pada klinik; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan pada klinik.

Subdirektorat Klinik terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Kesehatan Klinik; dan b. Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan Klinik.

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Klinik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan klinik. (2) Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan Klinik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penunjang pelayanan kesehatan klinik.

Subdirektorat Praktik Perorangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan pada praktik perorangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426, Subdirektorat Praktik Perorangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan medis dan non medis pada praktik perorangan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan medis dan non medis pada praktik perorangan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan medis dan non medis pada praktik perorangan; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medis dan non medis pada praktik perorangan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan medis dan non medis pada praktik perorangan.

Subdirektorat Praktik Perorangan terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Medis; dan b. Seksi Pelayanan Non Medis.

(1) Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan medis. (2) Seksi Pelayanan Non Medis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan non medis.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan terdiri atas: a. Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan; b. Subdirektorat Pelayanan Penunjang; c. Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu; d. Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit; e. Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik dan keperawatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rawat jalan dan gawat darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rawat jalan dan gawat darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rawat jalan dan gawat darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah; dan d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rawat jalan dan gawat darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah.

Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri atas: a. Seksi Rawat Jalan dan Gawat Darurat; dan b. Seksi Rawat Inap, Intensif, dan Bedah.

(1) Seksi Rawat Jalan dan Gawat Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rawat jalan dan gawat darurat. (2) Seksi Rawat Inap, Intensif, dan Bedah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rawat inap, intensif, dan bedah.

Subdirektorat Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Subdirektorat Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik; dan d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik.

Subdirektorat Pelayanan Penunjang terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.

(1) Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang medik. (2) Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang non medik.

Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antar rumah sakit; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antar rumah sakit; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antar rumah sakit; dan d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu.

Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu terdiri atas: a. Seksi Pra Rumah Sakit; dan b. Seksi Antar Rumah Sakit.

(1) Seksi Pra Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit. (2) Seksi Antar Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu antar rumah sakit.

Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit.

Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit terdiri atas: a. Seksi Pengelolaan Pelayanan Rujukan; dan b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit.

(1) Seksi Pengelolaan Pelayanan Rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pelayanan rujukan. (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan dan evaluasi rumah sakit.

Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rumah sakit pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan.

Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas: a. Seksi Jejaring Rumah Sakit Pendidikan; dan b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit Pendidikan.

(1) Seksi Jejaring Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang jejaring rumah sakit pendidikan. (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455, Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi; e. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional empiris, komplementer, dan integrasi; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional terdiri atas: a. Subdirektorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; b. Subdirektorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer; c. Subdirektorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional empiris.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Subdirektorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional dan asuhan mandiri.

Subdirektorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Kesehatan Penyehat Tradisional; dan b. Seksi Pelayanan Kesehatan Asuhan Mandiri.

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Penyehat Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan penyehat tradisional. (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Asuhan Mandiri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan asuhan mandiri.

Subdirektorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional komplementer.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Subdirektorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan tradisional komplementer mandiri dan berkelompok; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan tradisional komplementer mandiri dan berkelompok; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan komplementer mandiri dan berkelompok; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan tradisional komplementer mandiri dan berkelompok; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan komplementer mandiri dan berkelompok.

Subdirektorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Mandiri; dan b. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berkelompok.

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Mandiri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional komplementer mandiri. (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Berkelompok mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional komplementer berkelompok.

Subdirektorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional integrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Subdirektorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan tradisional integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan tradisional integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan tradisional integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan tradisional integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional integrasi pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan.

Subdirektorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; dan b. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan.

(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional integrasi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional integrasi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 471, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan terdiri atas: a. Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer; b. Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan; c. Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer.

Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer terdiri atas: a. Seksi Sarana dan Prasarana; dan b. Seksi Peralatan.

(1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan primer. (2) Seksi Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer.

Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.

Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan terdiri atas: a. Seksi Sarana dan Prasarana; dan b. Seksi Peralatan.

(1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan. (2) Seksi Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.

Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana, prasarana, dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya terdiri atas: a. Seksi Sarana dan Prasarana; dan b. Seksi Peralatan.

(1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. (2) Seksi Peralatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan, dan pelayanan kesehatan lainnya; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan terdiri atas : a. Subdirektorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer; b. Subdirektorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan; c. Subdirektorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Lainnya; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, Subdirektorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer.

Subdirektorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer terdiri atas: a. Seksi Mutu Pelayanan; dan b. Seksi Akreditasi Pelayanan.

(1) Seksi Mutu Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutu pelayanan kesehatan primer. (2) Seksi Akreditasi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi pelayanan kesehatan primer.

Subdirektorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan rujukan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494, Subdirektorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan rujukan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan rujukan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan rujukan; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan rujukan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan rujukan.

Subdirektorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Rujukan terdiri atas: a. Seksi Mutu Pelayanan; dan b. Seksi Akreditasi Pelayanan.

(1) Seksi Mutu Pelayanan mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutu pelayanan kesehatan rujukan. (2) Seksi Akreditasi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi pelayanan kesehatan rujukan.

Subdirektorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Subdirektorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Lainnya menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan lainnya; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan lainnya; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan lainnya; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan lainnya; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan lainnya.

Subdirektorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Lainnya terdiri atas: a. Seksi Mutu Pelayanan; dan b. Seksi Akreditasi Pelayanan.

(1) Seksi Mutu Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mutu pelayanan kesehatan lainnya. (2) Seksi Akreditasi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akreditasi pelayanan kesehatan lainnya.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

(1) Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian; b. pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan, dan pelayanan kefarmasian; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; c. Direktorat Pelayanan Kefarmasian; d. Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian; e. Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan f. Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi; b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat; d. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan layanan pengadaan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Informasi; b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; c. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; d. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dan pengelolaan data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; dan c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Program dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Program; b. Subbagian Anggaran; dan c. Subbagian Informasi dan Evaluasi.

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program. (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran. (3) Subbagian Informasi dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi; dan c. pelaksanaan urusan advokasi hukum dan hubungan masyarakat.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan c. Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama. (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan tata laksana, serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi. (3) Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, dan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perbendaharaan; b. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan c. pengelolaan barang milik negara.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Perbendaharaan; b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi; dan c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi. (2) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan. (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pemanfaatan, dan penghapusan, serta pelaporan barang milik negara.

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian; b. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa; c. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi, dan gaji; dan d. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Layanan Pengadaan; dan c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi pegawai, pengisian jabatan, dan pengelolaan jabatan fungsional. (2) Subbagian Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penatausahaan layanan pengadaan barang/jasa. (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi, gaji, rumah tangga dan perlengkapan.

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, serta pengendalian dan pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, serta pengendalian dan pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, serta pengendalian dan pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, serta pengendalian dan pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, serta pengendalian dan pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terdiri atas: a. Subdirektorat Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan; b. Subdirektorat Pengendalian Harga dan Pengaturan Pengadaan; c. Subdirektorat Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; d. Subdirektorat Pemantauan Pasar Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Subdirektorat Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan; dan d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Subdirektorat Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan terdiri atas: a. Seksi Perencanaan; dan b. Seksi Penilaian Ketersediaan.

(1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan obat publik dan perbekalan kesehatan. (2) Seksi Penilaian Ketersediaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Subdirektorat Pengendalian Harga dan Pengaturan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian harga dan pengaturan pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, Subdirektorat Pengendalian Harga dan Pengaturan Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian harga dan pengaturan pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian harga dan pengaturan pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian harga dan pengaturan pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan; dan d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian harga dan pengaturan pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Subdirektorat Pengendalian Harga dan Pengaturan Pengadaan terdiri atas: a. Seksi Pengendalian Harga; dan b. Seksi Pengaturan Pengadaan.

(1) Seksi Pengendalian Harga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian harga obat publik dan perbekalan kesehatan. (2) Seksi Pengaturan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaturan pengadaan obat publik dan perbekalan kesehatan.

Subdirektorat Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537, Subdirektorat Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan; dan d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian obat publik dan perbekalan kesehatan.

Subdirektorat Pengendalian Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Pengendalian Obat Publik; dan b. Seksi Pengendalian Perbekalan Kesehatan.

(1) Seksi Pengendalian Obat Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian obat publik. (2) Seksi Pengendalian Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian perbekalan kesehatan.

Subdirektorat Pemantauan Pasar Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Subdirektorat Pemantauan Pasar Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan.

Subdirektorat Pemantauan Pasar Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Pemantauan Pasar Obat Publik; dan b. Seksi Pemantauan Pasar Perbekalan Kesehatan.

(1) Seksi Pemantauan Pasar Obat Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan pasar obat publik. (2) Seksi Pemantauan Pasar Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan pasar perbekalan kesehatan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Direktorat Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546, Direktorat Pelayanan Kefarmasian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang manajemen dan klinikal farmasi, analisis farmakoekonomi, seleksi obat dan alat kesehatan, dan penggunaan obat rasional; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pelayanan Kefarmasian terdiri atas: a. Subdirektorat Manajemen dan Klinikal Farmasi; b. Subdirektorat Analisis Farmakoekonomi; c. Subdirektorat Seleksi Obat dan Alat Kesehatan; d. Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Manajemen dan Klinikal Farmasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen dan klinikal farmasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549, Subdirektorat Manajemen dan Klinikal Farmasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan klinikal farmasi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan klinikal farmasi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen dan klinikal farmasi; dan d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen dan klinikal farmasi.

Subdirektorat Manajemen dan Klinikal Farmasi terdiri atas: a. Seksi Manajemen Farmasi; dan b. Seksi Klinikal Farmasi.

(1) Seksi Manajemen Farmasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen farmasi. (2) Seksi Klinikal Farmasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang klinikal farmasi.

Subdirektorat Analisis Farmakoekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis farmakoekonomi obat dan alat kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553, Subdirektorat Analisis Farmakoekonomi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis farmakoekonomi obat dan alat kesehatan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang analisis farmakoekonomi obat dan alat kesehatan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang analisis farmakoekonomi obat dan alat kesehatan; dan d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis farmakoekonomi obat dan alat kesehatan.

Subdirektorat Analisis Farmakoekonomi terdiri atas: a. Seksi Analisis Farmakoekonomi Obat; dan b. Seksi Analisis Farmakoekonomi Alat Kesehatan.

(1) Seksi Analisis Farmakoekonomi Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis farmakoekonomi obat. (2) Seksi Analisis Farmakoekonomi Alat Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis farmakoekonomi alat kesehatan.

Subdirektorat Seleksi Obat dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang seleksi obat dan alat kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557, Subdirektorat Seleksi Obat dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang seleksi penggunaan dan farmakovigilans obat dan alat kesehatan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang seleksi penggunaan dan farmakovigilans obat dan alat kesehatan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang seleksi penggunaan dan farmakovigilans obat dan alat kesehatan; dan d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang seleksi penggunaan dan farmakovigilans obat dan alat kesehatan.

Subdirektorat Seleksi Obat dan Alat Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Seleksi Obat; dan b. Seksi Seleksi Alat Kesehatan.

(1) Seksi Seleksi Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang seleksi penggunaan dan farmakovigilans obat. (2) Seksi Seleksi Alat Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang seleksi penggunaan dan farmakovigilans alat kesehatan.

Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penggunaan obat rasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561, Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan dan pemantauan penggunaan obat rasional.

Subdirektorat Penggunaan Obat Rasional terdiri atas: a. Seksi Peningkatan Penggunaan Obat Rasional; dan b. Seksi Pemantauan Penggunaan Obat Rasional.

(1) Seksi Peningkatan Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penggunaan obat rasional. (2) Seksi Pemantauan Penggunaan Obat Rasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan penggunaan obat rasional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetika, narkotika, psikotropika, prekursor farmasi, kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi, dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian terdiri atas: a. Subdirektorat Obat dan Pangan; b. Subdirektorat Obat Tradisional dan Kosmetika; c. Subdirektorat Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; d. Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Sediaan Farmasi; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Obat dan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, Subdirektorat Obat dan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi obat dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi obat dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi obat dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi obat dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat dan pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan.

Subdirektorat Obat dan Pangan terdiri atas: a. Seksi Obat; dan b. Seksi Pangan.

(1) Seksi Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat. (2) Seksi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan pangan dalam rangka upaya kesehatan.

Subdirektorat Obat Tradisional dan Kosmetika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat tradisional dan kosmetika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573, Subdirektorat Obat Tradisional dan Kosmetika menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi obat tradisional dan kosmetika; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi obat tradisional dan kosmetika; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi obat tradisional dan kosmetika; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi obat tradisional dan kosmetika; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat tradisional dan kosmetika.

Subdirektorat Obat Tradisional dan Kosmetika terdiri atas: a. Seksi Obat Tradisional; dan b. Seksi Kosmetika.

(1) Seksi Obat Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi obat tradisional. (2) Seksi Kosmetika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi kosmetika.

Subdirektorat Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577, Subdirektorat Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi, rencana kebutuhan tahunan, serta izin ekspor dan impor narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi, rencana kebutuhan tahunan, serta izin ekspor dan impor narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi, rencana kebutuhan tahunan, serta izin ekspor dan impor narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi, rencana kebutuhan tahunan, serta izin ekspor dan impor narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi, rencana kebutuhan tahunan, serta izin ekspor dan impor narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi.

Subdirektorat Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terdiri atas: a. Seksi Narkotika dan Psikotropika; dan b. Seksi Prekursor Farmasi.

(1) Seksi Narkotika dan Psikotropika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi, rencana kebutuhan tahunan, serta izin ekspor dan impor narkotika dan psikotropika. (2) Seksi Prekursor Farmasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi, rencana kebutuhan tahunan, serta izin ekspor dan impor prekursor farmasi.

Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Sediaan Farmasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581, Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Sediaan Farmasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemandirian obat dan bahan baku sediaan farmasi.

Subdirektorat Kemandirian Obat dan Bahan Baku Sediaan Farmasi terdiri atas: a. Seksi Kemandirian Obat; dan b. Seksi Kemandirian Bahan Baku Sediaan Farmasi.

(1) Seksi Kemandirian Obat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemandirian obat. (2) Seksi Kemandirian Bahan Baku Sediaan Farmasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemandirian bahan baku sediaan farmasi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586, Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan produk mandiri; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan produk mandiri; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan produk mandiri; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan produk mandiri; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, produk radiologi, produk diagnostik, alat kesehatan khusus, produk perbekalan kesehatan rumah tangga, dan produk mandiri; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga terdiri atas: a. Subdirektorat Alat Kesehatan Kelas A dan B; b. Subdirektorat Alat Kesehatan Kelas C dan D; c. Subdirektorat Produk Diagnostik dan Alat Kesehatan Khusus; d. Subdirektorat Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Produk Mandiri; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Alat Kesehatan Kelas A dan B mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan kelas A dan B.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589, Subdirektorat Alat Kesehatan Kelas A dan B menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian alat kesehatan kelas A dan B; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian alat kesehatan kelas A dan B; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian alat kesehatan kelas A dan B; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian alat kesehatan kelas A dan B; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan kelas A dan B.

Subdirektorat Alat Kesehatan Kelas A dan B terdiri atas: a. Seksi Alat Kesehatan Kelas A; dan b. Seksi Alat Kesehatan Kelas B.

(1) Seksi Alat Kesehatan Kelas A mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan kelas A. (2) Seksi Alat Kesehatan Kelas B mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan kelas B.

Subdirektorat Alat Kesehatan Kelas C dan D mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan kelas C, kelas D, dan produk radiologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593, Subdirektorat Alat Kesehatan Kelas C dan D menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian alat kesehatan kelas C, kelas D, dan produk radiologi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian alat kesehatan kelas C, kelas D, dan produk radiologi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian alat kesehatan kelas C, kelas D, dan produk radiologi; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian alat kesehatan kelas C, kelas D, dan produk radiologi; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan kelas C, kelas D, dan produk radiologi.

Subdirektorat Alat Kesehatan Kelas C dan D terdiri atas: a. Seksi Alat Kesehatan Kelas C; dan b. Seksi Alat Kesehatan Kelas D dan Produk Radiologi.

(1) Seksi Alat Kesehatan Kelas C mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan kelas C. (2) Seksi Alat Kesehatan Kelas D dan Produk Radiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan kelas D dan produk radiologi.

Subdirektorat Produk Diagnostik dan Alat Kesehatan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian produk diagnostik dan alat kesehatan khusus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 597, Subdirektorat Produk Diagnostik dan Alat Kesehatan Khusus menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian produk diagnostik dan alat kesehatan khusus; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian produk diagnostik dan alat kesehatan khusus; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian produk diagnostik dan alat kesehatan khusus; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian produk diagnostik dan alat kesehatan khusus; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian produk diagnostik dan alat kesehatan khusus.

Subdirektorat Produk Diagnostik dan Alat Kesehatan Khusus terdiri atas: a. Seksi Produk Diagnostik; dan b. Seksi Alat Kesehatan Khusus.

(1) Seksi Produk Diagnostik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian produk diagnostik. (2) Seksi Alat Kesehatan Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian alat kesehatan khusus.

Subdirektorat Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Produk Mandiri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian produk perbekalan kesehatan rumah tangga dan produk mandiri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601, Subdirektorat Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Produk Mandiri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian produk perbekalan kesehatan rumah tangga dan produk mandiri; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian produk perbekalan kesehatan rumah tangga dan produk mandiri; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian produk perbekalan kesehatan rumah tangga dan produk mandiri; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian produk perbekalan kesehatan rumah tangga dan produk mandiri; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian produk perbekalan kesehatan rumah tangga dan produk mandiri.

Subdirektorat Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Produk Mandiri terdiri atas: a. Seksi Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan b. Seksi Produk Mandiri.

(1) Seksi Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian produk dan iklan perbekalan kesehatan rumah tangga. (2) Seksi Produk Mandiri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian produk mandiri.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, dan produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, dan produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, dan produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, dan produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, dan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, dan produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga terdiri atas: a. Subdirektorat Pembakuan dan Sertifikasi Produksi dan Distribusi; b. Subdirektorat Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi; c. Subdirektorat Pengawasan Produk; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pembakuan dan Sertifikasi Produksi dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609, Subdirektorat Pembakuan dan Sertifikasi Produksi dan Distribusi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembakuan dan sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Subdirektorat Pembakuan dan Sertifikasi Produksi dan Distribusi terdiri atas: a. Seksi Pembakuan; dan b. Seksi Sertifikasi.

(1) Seksi Pembakuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembakuan produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. (2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sertifikasi produksi dan distribusi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, dan ekspor impor alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, Subdirektorat Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, dan ekspor impor alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, dan ekspor impor alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, dan ekspor impor alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, dan ekspor impor alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, dan ekspor impor alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Subdirektorat Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi terdiri atas: a. Seksi Pengawasan Sarana Produksi; dan b. Seksi Pengawasan Sarana Distribusi dan Ekspor Impor.

(1) Seksi Pengawasan Sarana Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan sarana produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. (2) Seksi Pengawasan Sarana Distribusi dan Ekspor Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan penyidikan sarana distribusi dan ekspor impor alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Subdirektorat Pengawasan Produk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617, Subdirektorat Pengawasan Produk menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produk alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Subdirektorat Pengawasan Produk terdiri atas: a. Seksi Pengawasan Produk Alat Kesehatan; dan b. Seksi Pengawasan Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

(1) Seksi Pengawasan Produk Alat Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produk alat kesehatan. (2) Seksi Pengawasan Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan produk perbekalan kesehatan rumah tangga.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Direktorat.

(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan; b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Inspektorat Jenderal terdiri atas: a. Sekretariat Inspektorat Jenderal; b. Inspektorat I; c. Inspektorat II; d. Inspektorat III; e. Inspektorat IV; f. Inspektorat Investigasi; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 626, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi; b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat; d. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Informasi; b. Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; c. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; d. Bagian Tata Usaha, Hukum, dan Kepegawaian; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, urusan hubungan masyarakat, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 629, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, serta dokumentasi; c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; dan d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Program dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran; dan b. Subbagian Evaluasi, Informasi, dan Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Subbagian Evaluasi, Informasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, dokumentasi urusan hubungan masyarakat, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan analisis pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data laporan hasil pengawasan; b. analisis pelaporan hasil pengawasan; dan c. penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terdiri atas: a. Subbagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan I; dan b. Subbagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan II.

(1) Subbagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan I mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan analisis laporan hasil pengawasan, serta penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. (2) Subbagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan II mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data, dan analisis laporan hasil pengawasan, serta penyiapan bahan pemantauan dan pelaporan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional di luar Inspektorat Jenderal.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perbendaharaan; b. pelaksanaan urusan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan; c. pengelolaan barang milik negara; dan d. pengelolaan urusan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, tata usaha keuangan, belanja pegawai, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi, serta verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan. (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pelaporan barang milik negara, serta rumah tangga.

Bagian Tata Usaha, Hukum, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan kepegawaian serta penyiapan urusan hukum, organisasi, dan tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 641, Bagian Tata Usaha, Hukum, dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan advokasi hukum; d. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan e. penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi.

Bagian Tata Usaha, Hukum, dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha dan Hukum; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi.

(1) Subbagian Tata Usaha dan Hukum mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan dan kearsipan, penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan hukum dan advokasi hukum, dan penyusunan rancangan perjanjian kerja sama. (2) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan, mutasi, penilaian kinerja dan pengembangan pegawai, pengelolaan jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan tata laksana, serta implementasi reformasi birokrasi.

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; b. penyusunan rencana program pengawasan intern di lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; d. pelaporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

Inspektorat I terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha Inspektorat I mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan, tata laksana, kearsipan, dokumentasi, dan tata persuratan di lingkup Inspektorat I.

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; b. penyusunan rencana program pengawasan intern di lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; d. pelaporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

Inspektorat II terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha Inspektorat II mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan, tata laksana, kearsipan, dokumentasi, dan tata persuratan di lingkup Inspektorat II.

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; b. penyusunan rencana program pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; d. pelaporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

Inspektorat III terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha Inspektorat III mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan, tata laksana, kearsipan, dokumentasi, dan tata persuratan di lingkup Inspektorat III.

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; b. penyusunan rencana program pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; d. pelaporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

Inspektorat IV terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan, tata laksana, kearsipan, dokumentasi, dan tata persuratan di lingkup Inspektorat IV.

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat dan penugasan lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan investigasi; b. penyusunan rencana program kerja pengawasan investigasi; c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d. pengawasan investigasi dan pengawasan lainnya; e. penyusunan laporan hasil pengawasan investigasi; f. koordinasi penanganan dan pemantauan pelaporan pelanggaran dan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Investigasi.

Inspektorat Investigasi terdiri atas : a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subbagian Tata Usaha Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan, tata laksana, kearsipan, dokumentasi, dan tata persuratan di lingkup Inspektorat Investigasi.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor terdiri atas sejumlah tenaga fungsional auditor dalam jenjang jabatan yang diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh pejabat fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. (4) Jumlah tenaga fungsional auditor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (5) Jenjang jabatan tenaga fungsional auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan di bidang biomedik dan epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan humaniora kesehatan; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang biomedik dan epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan humaniora kesehatan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang biomedik dan epidemiologi klinik, upaya kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, sumber daya manusia, dan humaniora kesehatan; d. pelaksanaan administrasi Badan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan terdiri atas: a. Sekretariat Badan; b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan; c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan; d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat; dan e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan.

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 670, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi; b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat; d. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan layanan pengadaan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Sekretariat Badan terdiri atas: a. Bagian Program dan Informasi; b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian; c. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; d. Bagian Umum, Dokumentasi, dan Jejaring; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; dan c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Program dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Data dan Informasi; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan tata laksana, serta kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677, Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum; b. penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi; dan c. pelaksaaan urusan kepegawaian.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Hukum; b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan c. Subbagian Kepegawaian.

(1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pemberian pertimbangan hukum dan advokasi hukum, pelayanan etik, pengelolaan hak kekayaan intelektual, dan pengelolaan perjanjian alih material. (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan tata laksana, serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi. (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai, mutasi dan penilaian kinerja pegawai, pengembangan pegawai, pengelolaan jabatan fungsional, disiplin, dan kesejahteraan pegawai.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perbendaharaan; b. pelaksanaan urusan verifikasi dan akutansi; dan c. pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Perbendaharaan; b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi; dan c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan.

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi. (2) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan, serta penatausahaan hibah. (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pelaporan barang milik negara, serta penatausahaan layanan pengadaan barang/jasa.

Bagian Umum, Dokumentasi, dan Jejaring mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, layanan dokumentasi, dan pengelolaan jejaring.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 685, Bagian Umum, Dokumentasi, dan Jejaring menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan umum; b. pengelolaan dokumentasi, perpustakaan, dan publikasi; dan c. pengelolaan jejaring dan hubungan masyarakat.

Bagian Umum, Dokumentasi, dan Jejaring terdiri atas: a. Subbagian Umum; b. Subbagian Dokumentasi, Perpustakaan, dan Publikasi; dan c. Subbagian Jejaring dan Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, protokol, layanan pimpinan, rumah tangga, dan perlengkapan. (2) Subbagian Dokumentasi, Perpustakaan, dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi hasil penelitian dan pengembangan, pengelolaan dokumentasi, perpustakaan, museum penelitian, dan pengembangan kesehatan. (3) Subbagian Jejaring dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengelolaan jaringan penelitian dan pengembangan, penyajian informasi, diseminasi, advokasi, utilisasi hasil penelitian dan pengembangan, serta hubungan masyarakat.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689, Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang biomedis dan teknologi dasar kesehatan; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Biomedis; c. Bidang Teknologi Dasar Kesehatan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 692, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerja sama; dan b. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Program dan Kerja Sama; dan b. Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum.

(1) Subbagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kerja sama, penyiapan bahan diseminasi, dan advokasi hasil penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan jaringan informasi ilmiah dan perpustakaan. (2) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pengelolaan laboratorium penunjang.

Bidang Biomedis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang biomedis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696, Bidang Biomedis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang biomedis penyakit menular dan tidak menular; dan b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang biomedis penyakit menular dan tidak menular.

Bidang Biomedis terdiri atas: a. Subbidang Biomedis Penyakit Menular; dan b. Subbidang Biomedis Penyakit Tidak Menular.

(1) Subbidang Biomedis Penyakit Menular mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang inovasi vaksin dan diagnostik dengan metode yang memanfaatkan biologis manusia, agen penyakit, etiologi, dan prognostik sampai dengan uji klinik penyakit menular. (2) Subbidang Biomedis Penyakit Tidak Menular mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang inovasi vaksin dan diagnostik dengan metode yang memanfaatkan biologis manusia, agen penyakit, etiologi, dan prognostik sampai dengan uji klinik penyakit tidak menular.

Bidang Teknologi Dasar Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang teknologi dasar kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700, Bidang Teknologi Dasar Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang produk biologi dan instrumen dan produk diagnostik; dan b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang produk biologi dan instrumen dan produk diagnostik.

Bidang Teknologi Dasar Kesehatan terdiri atas: a. Subbidang Produk Biologi; dan b. Subbidang Instrumen dan Produk Diagnostik.

(1) Subbidang Produk Biologi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang produk biologi meliputi obat, obat tradisional, biosimilar dan formula makanan sampai dengan uji klinik. (2) Subbidang Instrumen dan Produk Diagnostik mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang instrumen dan produk diagnostik sampai dengan uji klinik.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 704, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang sumber daya dan pelayanan kesehatan; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Sumber Daya Kesehatan; c. Bidang Pelayanan Kesehatan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerja sama; dan b. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Program dan Kerja Sama; dan b. Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum.

(1) Subbagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kerja sama, penyiapan bahan diseminasi, dan advokasi hasil penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan jaringan informasi ilmiah dan perpustakaan. (2) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pengelolaan laboratorium penunjang.

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan; dan b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas: a. Subbidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan b. Subbidang Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(1) Subbidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang tata kelola obat publik dan perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian, produksi dan distribusi kefarmasian, penilaian dan pengawasan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga. (2) Subbidang Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang perencanaan dan pendayagunaan, pendidikan, pelatihan, dan peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 715, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan, kesehatan tradisional, fasilitas pelayanan kesehatan, dan mutu dan akreditasi; dan b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan, kesehatan tradisional, fasilitas pelayanan kesehatan, dan mutu dan akreditasi.

Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas: a. Subbidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan; dan b. Subbidang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Penunjang.

(1) Subbidang Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan primer dan rujukan. (2) Subbidang Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer, fasilitas pelayanan kesehatan, dan mutu dan akreditasi.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang upaya kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 719, Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat dan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Kesehatan Masyarakat; c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerja sama; dan b. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Program dan Kerja Sama; dan b. Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum;

(1) Subbagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan, kerja sama, penyiapan bahan diseminasi, dan advokasi hasil penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan jaringan informasi ilmiah dan perpustakaan. (2) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pengelolaan laboratorium penunjang.

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang gizi masyarakat, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang gizi masyarakat, kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas: a. Subbidang Gizi dan Kesehatan Keluarga; dan b. Subbidang Kesehatan Komunitas.

(1) Subbidang Gizi dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang gizi masyarakat dan kesehatan keluarga. (2) Subbidang Kesehatan Komunitas mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, dan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang surveilans dan karantina kesehatan, penyakit menular langsung, penyakit tular vektor dan zoonotik, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa dan NAPZA; dan b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang surveilans dan karantina kesehatan, penyakit menular langsung, penyakit tular vektor dan zoonotik, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa dan NAPZA.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas: a. Subbidang Penyakit Menular; dan b. Subbidang Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

(1) Subbidang Penyakit Menular mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang surveilans dan karantina kesehatan, penyakit menular langsung, dan penyakit tular vektor dan zoonotik. (2) Subbidang Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan NAPZA.

Pusat Humaniora dan Manajemen Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang humaniora dan manajemen kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 734, Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang humaniora dan manajemen kesehatan; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang humaniora dan manajemen kesehatan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang humaniora dan manajemen kesehatan; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Humaniora Kesehatan; c. Bidang Manajemen Kesehatan; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 737, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta kerja sama; dan b. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, dan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Program dan Kerja Sama; dan b. Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum.

(1) Subbagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pelaporan, kerja sama, penyiapan bahan diseminasi, dan advokasi hasil penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan jaringan informasi ilmiah dan perpustakaan. (2) Subbagian Keuangan, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan barang milik negara, kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pengelolaan museum kesehatan dan laboratorium penunjang.

Bidang Humaniora Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang humaniora kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741, Bidang Humaniora Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang hukum, etika, sosial, dan budaya; dan b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang hukum, etika, sosial, dan budaya.

Bidang Humaniora Kesehatan terdiri atas: a. Subbidang Hukum dan Etika; dan b. Subidang Sosial dan Budaya.

(1) Subbidang Hukum dan Etika mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang hukum, etika, politik kesehatan, dan bidang terkait lainnya. (2) Subbidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang sosial, demografi, psikologi, perilaku, budaya, dan bidang terkait lainnya.

Bidang Manajemen Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang manajemen kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 745, Bidang Manajemen Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang pembiayaan dan analisis kebijakan; dan b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang pembiayaan dan analisis kebijakan.

Bidang Manajemen Kesehatan terdiri atas: a. Subbidang Pembiayaan; dan b. Subidang Analisis Kebijakan.

(1) Subbidang Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang pembiayaan dan penganggaran kesehatan, jaminan kesehatan, dan ekonomi kesehatan. (2) Subbidang Analisis Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan di bidang analisis kebijakan kesehatan dan pengkajian desentralisasi.

(1) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. (2) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan; b. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, dan peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi, dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan; d. pelaksanaan administrasi Badan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas: a. Sekretariat Badan; b. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; c. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan; d. Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan e. Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi; b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, tata laksana, dan hubungan masyarakat; d. pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan layanan pengadaan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Sekretariat Badan terdiri atas: a. Bagian Program dan Informasi; b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; c. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; d. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; dan c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Program dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Data dan Informasi; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan tata laksana, serta hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi; dan c. pelaksanaan urusan advokasi hukum, hubungan masyarakat, dan perpustakaan.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan; b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan c. Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama. (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan tata laksana, serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi. (3) Subbagian Advokasi Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pemberian pertimbangan hukum dan advokasi hukum, urusan hubungan masyarakat, dan perpustakaan.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 764, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perbendaharaan; b. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan c. pengelolaan barang milik negara.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Perbendaharaan; b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi; dan c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perbendaharaan, urusan tata usaha keuangan, tuntutan perbendaharaan, dan tuntutan ganti rugi. (2) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan verifikasi, pembukuan, akuntansi, dan pelaporan keuangan. (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pemanfaatan, dan penghapusan, serta pelaporan barang milik negara.

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengembangan pegawai; b. pelaksanaan pengadaan dan mutasi kepegawaian; c. pengelolaan ketatausahaan dan rumah tangga; dan d. pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Pegawai; b. Subbagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai; dan c. Subbagian Umum dan Layanan Pengadaan.

(1) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional. (2) Subbagian Pengadaan dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan, perencanaan, dan mutasi pegawai, pengisian jabatan, dan penataan jabatan fungsional. (3) Subbagian Umum dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan, serta layanan pengadaan.

Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri dan luar negeri; b. pelaksanaan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri dan luar negeri; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri dan luar negeri; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas: a. Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan; b. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri; c. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan sumber daya manusia kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 775, Bidang Perencanaan Sumber Daya manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan; dan b. penyiapan pelaksanaan dan fasilitasi di bidang perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan b. Subbidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

(1) Subbidang Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan dan fasilitasi di bidang perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan. (2) Subbidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 779, Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan nasional dan daerah khusus; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan nasional dan daerah khusus.

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dalam Negeri terdiri atas: a. Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nasional; dan b. Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Daerah Khusus.

(1) Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan nasional. (2) Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Daerah Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan daerah khusus.

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783, Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan ke luar negeri dan warga negara asing; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan ke luar negeri dan warga negara asing.

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Luar Negeri terdiri atas: a. Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan INDONESIA ke Luar Negeri; dan b. Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing.

(1) Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan INDONESIA ke Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan INDONESIA ke luar negeri. (2) Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan warga negara asing.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Pusat.

Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 788, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan, penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan, dan fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan; b. pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan, penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan, dan fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan, penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan, dan fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas: a. Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan; b. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan; c. Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791, Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan sumber daya manusia kesehatan dan kemitraan; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan sumber daya manusia kesehatan dan kemitraan.

Bidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan dan Kemitraan terdiri atas: a. Subbidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan; dan b. Subbidang Kemitraan.

(1) Subbidang Fasilitasi Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan sumber daya manusia kesehatan. (2) Subbidang Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang kemitraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan mempunyai melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi teknis pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang fasilitasi teknis pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan terdiri atas: a. Subbidang Fasilitasi Teknis Pendidikan; dan b. Subbidang Fasilitasi Penunjang Pendidikan.

(1) Subbidang Fasilitasi Teknis Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi teknis pendidikan sumber daya manusia kesehatan. (2) Subbidang Fasilitasi Penunjang Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 799, Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Fasilitasi Akreditasi dan Pengendalian Mutu Pendidikan terdiri atas: a. Subbidang Fasilitasi Akreditasi; dan b. Subbidang Pengendalian Mutu Pendidikan.

(1) Subbidang Fasilitasi Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi akreditasi pendidikan sumber daya manusia kesehatan. (2) Subbidang Pengendalian Mutu Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengendalian mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Pusat.

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 804, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan; b. pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas: a. Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan; b. Bidang Pengembangan Pelatihan; c. Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan pemetaan kebutuhan pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 807, Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi dan pemetaan kebutuhan pelatihan sumber daya manusia kesehatan; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan pemetaan kebutuhan pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan terdiri atas: a. Subbidang Analisis Kompetensi; dan b. Subbidang Pemetaan Kebutuhan Pelatihan.

(1) Subbidang Analisis Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis kompetensi sumber daya manusia kesehatan. (2) Subbidang Pemetaan Kebutuhan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pemetaan kebutuhan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan lainnya termasuk diklat kepemimpinan dan prajabatan.

Bidang Pengembangan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 811, Bidang Pengembangan Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pelatihan teknis dan fungsional sumber daya manusia kesehatan; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan teknis dan fungsional sumber daya manusia kesehatan.

Bidang Pengembangan Pelatihan terdiri atas: a. Subbidang Pengembangan Pelatihan Teknis; dan b. Subbidang Pengembangan Pelatihan Fungsional.

(1) Subbidang Pengembangan Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan teknis sumber daya manusia kesehatan termasuk manajemen, upaya, teknis penunjang fungsional dan profesi. (2) Subbidang Pengembangan Pelatihan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan pelatihan jabatan fungsional tertentu dan umum.

Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengendalian mutu pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 815, Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang akreditasi pelatihan dan institusi pelatihan; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang akreditasi pelatihan dan institusi pelatihan.

Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan terdiri atas: a. Subbidang Akreditasi Pelatihan; dan b. Subbidang Akreditasi Institusi Pelatihan.

(1) Subbidang Akreditasi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang akreditasi pelatihan sumber daya manusia kesehatan. (2) Subbidang Akreditasi Institusi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang akreditasi institusi pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Pusat.

Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820, Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional; b. pelaksanaan di bidang fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan, pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan jabatan fungsional; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas: a. Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan; b. Bidang Pendidikan Berkelanjutan; c. Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi standardisasi dan profesi tenaga kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 823, Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi standardisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dan fasilitasi profesi tenaga kesehatan; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang fasilitasi standardisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dan fasilitasi profesi tenaga kesehatan.

Bidang Fasilitasi Standardisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan terdiri atas: a. Subbidang Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan; dan b. Subbidang Fasilitasi Profesi Tenaga Kesehatan.

(1) Subbidang Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi standardisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan termasuk perlindungan tenaga kesehatan. (2) Subbidang Fasilitasi Profesi Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi profesi tenaga kesehatan.

Bidang Pendidikan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendidikan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 827, Bidang Pendidikan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan dan profesi kesehatan; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan dan profesi kesehatan.

Bidang Pendidikan Berkelanjutan terdiri atas: a. Subbidang Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan b. Subbidang Pendidikan Berkelanjutan Profesi Kesehatan.

(1) Subbidang Pendidikan Berkelanjutan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendidikan berkelanjutan sumber daya manusia kesehatan. (2) Subbidang Pendidikan Berkelanjutan Profesi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendidikan berkelanjutan profesi kesehatan.

Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 831, Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis dan pemetaan dan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang analisis dan pemetaan dan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional.

Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional terdiri atas: a. Subbidang Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional; dan b. Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional.

(1) Subbidang Analisis dan Pemetaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis dan pemetaan jabatan fungsional. (2) Subbidang Pemantauan dan Evaluasi jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan, serta kerumahtanggaan Pusat.

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Staf Ahli terdiri atas: a. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan; b. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi; c. Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan; dan d. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan.

(1) Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri, terkait bidang ekonomi kesehatan. (2) Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri, terkait bidang teknologi kesehatan dan globalisasi. (3) Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri, terkait bidang desentralisasi kesehatan. (4) Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri, terkait bidang hukum kesehatan.

(1) Pusat Data dan Informasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 840, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi, dan pengelolaan data dan informasi; b. pelaksanaan di bidang pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi, dan pengelolaan data dan informasi; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sistem informasi, pengelolaan teknologi informasi, dan pengelolaan data dan informasi; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Data dan Informasi terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pengembangan Sistem Informasi; c. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi; d. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 843, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; c. penataan organisasi dan tata laksana; d. pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Program dan Evaluasi; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penataan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847, Bidang Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang arsitektur dan implementasi serta standardisasi sistem informasi kesehatan dan e-kesehatan; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang arsitektur dan implementasi serta standardisasi sistem informasi kesehatan dan e-kesehatan.

Bidang Pengembangan Sistem Informasi terdiri atas: a. Subbidang Arsitektur Sistem Informasi; dan b. Subbidang Standardisasi Sistem Informasi.

(1) Subbidang Arsitektur Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan arsitektur dan implementasi sistem informasi dan e-kesehatan. (2) Subbidang Standardisasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengembangan dan implementasi standar sistem informasi kesehatan dan e- kesehatan.

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengelolaan teknologi informasi kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 851, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan aplikasi, database, dan infrastruktur teknologi informasi kesehatan; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang pengelolaan aplikasi, database, dan infrastruktur teknologi informasi kesehatan.

Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi terdiri atas: a. Subbidang Pengelolaan Aplikasi dan Database; dan b. Subbidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi.

(1) Subbidang Pengelolaan Aplikasi dan Database mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengelolaan aplikasi sistem elektronik kesehatan dan database kesehatan. (2) Subbidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengelolaan infrastruktur teknologi informasi kesehatan.

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengelolaan data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 855, Bidang Pengelolaan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis data kesehatan, penyajian, diseminasi, dan pelayanan informasi kesehatan; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang pengumpulan, pengolahan, analisis data kesehatan, penyajian, diseminasi, dan pelayanan informasi kesehatan.

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi terdiri atas: a. Subbidang Analisis Data; dan b. Subbidang Diseminasi Informasi.

(1) Subbidang Analisis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kesehatan. (2) Subbidang Diseminasi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penyajian, diseminasi, dan pelayanan informasi kesehatan.

(1) Pusat Analisis Determinan Kesehatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Analisis Determinan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pusat Analisis Determinan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis determinan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860, Pusat Analisis Determinan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis lingkungan strategis, analisis perilaku, dan kesehatan inteligensia; b. pelaksanaan di bidang analisis lingkungan strategis, analisis perilaku, dan kesehatan inteligensia; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis lingkungan strategis, analisis perilaku, dan kesehatan inteligensia; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Analisis Determinan Kesehatan terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Analisis Lingkungan Strategis; c. Bidang Analisis Perilaku dan Kesehatan Inteligensia; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 863, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; c. penataan organisasi dan tata laksana; d. pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Program dan Evaluasi; dan b. Subbagian Kepegawaian, Keuangan, dan Umum.

(1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. (2) Subbagian Kepegawaian, Keuangan, dan Umum mempunyai tugas melakukan penataan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Bidang Analisis Lingkungan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis lingkungan strategis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867, Bidang Analisis Lingkungan Strategis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis politik kesehatan dan sosial ekonomi; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang analisis politik kesehatan dan sosial ekonomi.

Bidang Analisis Lingkungan Strategis terdiri atas: a. Subbidang Analisis Politik Kesehatan; dan b. Subbidang Analisis Sosial Ekonomi.

(1) Subbidang Analisis Politik Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis politik kesehatan. (2) Subbidang Analisis Sosial Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis sosial ekonomi.

Bidang Analisis Perilaku dan Kesehatan Inteligensia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis perilaku dan kesehatan inteligensia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 871, Bidang Analisis Perilaku dan Kesehatan Inteligensia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis perilaku dan kesehatan inteligensia; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang analisis perilaku dan kesehatan inteligensia.

Bidang Analisis Perilaku dan Kesehatan Inteligensia terdiri atas: a. Subbidang Analisis Perilaku; dan b. Subbidang Analisis Kesehatan Inteligensia.

(1) Subbidang Analisis Perilaku mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis perilaku. (2) Subbidang Analisis Kesehatan Inteligensia mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis kesehatan inteligensia.

(1) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis pembiayaan dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 876, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan; b. pelaksanaan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan dan jaminan kesehatan serta evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pembiayaan Kesehatan; c. Bidang Jaminan Kesehatan; d. Bidang Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan data dan informasi pembiayaan dan jaminan kesehatan; c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; d. penataan organisasi dan tata laksana; e. pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan; dan f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan; b. Subbagian Informasi dan Pelaporan; dan c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Subbagian Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penataan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Bidang Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pembiayaan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 883, Bidang Pembiayaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang perhitungan biaya kesehatan dan analisis belanja kesehatan; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang perhitungan biaya kesehatan dan analisis belanja kesehatan.

Bidang Pembiayaan Kesehatan terdiri atas: a. Subbidang Perhitungan Biaya Kesehatan; dan b. Subbidang Analisis Belanja Kesehatan.

(1) Subbidang Perhitungan Biaya Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang perhitungan biaya kesehatan. (2) Subbidang Analisis Belanja Kesehatan melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis belanja kesehatan.

Bidang Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang jaminan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 887, Bidang Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang standar pelayanan dan manfaat dan analisis pembiayaan dan kepesertaan; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang standar pelayanan dan manfaat dan analisis pembiayaan dan kepesertaan.

Bidang Jaminan Kesehatan terdiri atas: a. Subbidang Standar Pelayanan dan Manfaat; dan b. Subbidang Analisis Pembiayaan dan Kepesertaan.

(1) Subbidang Standar Pelayanan dan Manfaat mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang standar pelayanan dan manfaat termasuk fasilitasi pelaksanaan clinical advisory. (2) Subbidang Analisis Pembiayaan dan Kepesertaan mempunyai tugas penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis pembiayaan dan kepesertaan.

Bidang Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang evaluasi ekonomi pembiayaan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 891, Bidang Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan dan penilaian teknologi kesehatan; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang analisis efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan dan penilaian teknologi kesehatan.

Bidang Evaluasi Ekonomi Pembiayaan Kesehatan terdiri atas: a. Subbidang Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Kesehatan; dan b. Subbidang Penilaian Teknologi Kesehatan.

(1) Subbidang Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang analisis efektifitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan. (2) Subbidang Penilaian Teknologi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penilaian teknologi kesehatan.

(1) Pusat Krisis Kesehatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Krisis Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pusat Krisis Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan krisis kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 896, Pusat Krisis Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan, serta evaluasi dan informasi krisis kesehatan; b. pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan, serta evaluasi dan informasi krisis kesehatan; c. pemantauan, pengelolaan informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, serta fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Krisis Kesehatan terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan; c. Bidang Fasilitasi Penanggulangan Krisis Kesehatan; d. Bidang Evaluasi dan Informasi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 899, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; c. penataan organisasi dan tata laksana; d. pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Program; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan organisasi dan tata laksana, urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 903, Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan.

Bidang Pencegahan, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan terdiri atas: a. Subbidang Pencegahan dan Mitigasi; dan b. Subbidang Kesiapsiagaan.

(1) Subbidang Pencegahan dan Mitigasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan mitigasi. (2) Subbidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang kesiapsiagaan.

Bidang Fasilitasi Penanggulangan Krisis Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi penanggulangan krisis kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 907, Bidang Fasilitasi Penanggulangan Krisis Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi tanggap darurat dan pemulihan awal; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang fasilitasi tanggap darurat dan pemulihan awal.

Bidang Fasilitasi Penanggulangan Krisis Kesehatan terdiri atas: a. Subbidang Fasilitasi Tanggap Darurat; dan b. Subbidang Fasilitasi Pemulihan Awal.

(1) Subbidang Fasilitasi Tanggap Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi tanggap darurat. (2) Subbidang Fasilitasi Pemulihan Awal mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi pemulihan awal.

Bidang Evaluasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang evaluasi dan informasi krisis kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 911, Bidang Evaluasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang evaluasi, pemantauan, dan informasi krisis kesehatan; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang evaluasi, pemantauan, dan informasi krisis kesehatan.

Bidang Evaluasi dan Informasi terdiri atas: a. Subbidang Evaluasi; dan b. Subbidang Pemantauan dan Informasi.

(1) Subbidang Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang evaluasi krisis kesehatan. (2) Subbidang Pemantauan dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pemantauan dan informasi krisis kesehatan.

(1) Pusat Kesehatan Haji berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Pusat Kesehatan Haji dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.

Pusat Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 916, Pusat Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembimbingan dan pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji; b. pelaksanaan di bidang pembimbingan dan pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembimbingan dan pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat.

Pusat Kesehatan Haji terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pembimbingan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji; c. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Pusat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 919, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pengelolaan informasi kesehatan haji; c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; d. penataan organisasi dan tata laksana; e. pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan; dan f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Program dan Informasi Kesehatan Haji; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

(1) Subbagian Program dan Informasi Kesehatan Haji mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pengelolaan informasi kesehatan haji. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Bidang Pembimbingan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pembimbingan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 923, Bidang Pembimbingan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pembimbingan, dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang penyuluhan dan pembimbingan, dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji.

Bidang Pembimbingan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji terdiri atas: a. Subbidang Penyuluhan dan Pembimbingan Kesehatan; dan b. Subbidang Pengendalian Faktor Risiko.

(1) Subbidang Penyuluhan dan Pembimbingan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penyuluhan dan pembimbingan kesehatan haji. (2) Subbidang Pengendalian Faktor Risiko mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pengendalian faktor risiko kesehatan haji dan pemantauan faktor risiko kesehatan umrah.

Bidang Pendayagunaan Sumber daya dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 927, Bidang Pendayagunaan Sumber Daya dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji; dan b. penyiapan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji.

Bidang Pendayagunaan Sumber Daya dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji terdiri atas: a. Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji; dan b. Subbidang Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji.

(1) Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya kesehatan haji. (2) Subbidang Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang fasilitasi pelayanan kesehatan haji.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Organisasi. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Dalam rangka pembinaan jabatan fungsional pada Unit Kerja sesuai dengan bidang tugasnya, masing-masing unit kerja pada Kementerian Kesehatan melaksanakan penataan jabatan fungsional. (2) Penataan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(1) Di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu Kementerian Kesehatan. (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Kesehatan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Menteri menyampaikan laporan kepada PRESIDEN mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Kementerian Kesehatan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan Kementerian serta dengan instansi lain di luar Kementerian baik pusat maupun daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Kementerian bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Kesehatan. (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Kesehatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengembangan sistem informasi, pemeliharaan jaringan, dan penyajian informasi karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan Kementerian Kesehatan. (2) Kepala Bidang yang menangani fungsi pengembangan sistem informasi, pengelolaan jaringan sistem informasi, dan penyajian informasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Kementerian Kesehatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala Biro yang menangani fungsi komunikasi, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan Kementerian Kesehatan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagan organisasi Kementerian Kesehatan dan satuan organisasi di bawah Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka : 1. Seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik INDONESIA Nomor 35 Tahun 2013, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Kementerian Kesehatan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. 2. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik INDONESIA Nomor 35 Tahun 2013, tetap berlaku dan pejabatnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini. 3. Program dan kegiatan sebelum tanggal 1 Januari 2016 tetap dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik INDONESIA Nomor 35 Tahun 2013.

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Tata laksana dari Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 741) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2015 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA