Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2019 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 3. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Direktorat Jenderal adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang selanjutnya disingkat RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal. (2) RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya.

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran; b. pengelolaan pelayanan medis; c. pengelolaan pelayanan penunjang medis; d. pengelolaan pelayanan penunjang nonmedis; e. pengelolaan pelayanan keperawatan; f. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan; g. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan; h. pengelolaan keuangan dan barang milik negara; i. pengelolaan sumber daya manusia; j. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat; k. pelaksanaan kerja sama; l. pengelolaan sistem informasi; m. pelaksanaan urusan umum; dan n. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dipimpin oleh direktur utama.

Susunan organisasi RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten terdiri atas: a. Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang; b. Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara; dan c. Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum.

(1) Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis. (2) Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang dipimpin oleh seorang direktur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis; dan b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis, dan penunjang nonmedis.

Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang terdiri atas: a. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan; dan b. Bidang Pelayanan Penunjang.

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat; dan b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis dan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Medik; dan b. Seksi Pelayanan Keperawatan.

(1) Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. (2) Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Bidang Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan penunjang medis dan penunjang nonmedis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan pelayanan penunjang medis dan penunjang nonmedis; dan b. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis dan penunjang nonmedis.

Bidang Pelayanan Penunjang terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik; dan b. Seksi Pelayanan Penunjang Nonmedik.

(1) Seksi Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis. (2) Seksi Pelayanan Penunjang Nonmedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelayanan dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang nonmedis.

(1) Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan sistem informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. (2) Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara dipimpin oleh seorang direktur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana program dan anggaran; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; c. pelaksanaan anggaran; d. pelaksanaan urusan akuntansi; e. pengelolaan barang milik negara; f. pengelolaan sistem informasi; dan g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Direktorat Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi; b. Bagian Anggaran; dan c. Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara.

Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, pengelolaan sistem informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana program; b. pengelolaan sistem informasi; dan c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit.

Bagian Perencanaan dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan Program; dan b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program. (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah sakit.

Bagian Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran, urusan perbendaharaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana anggaran; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan; c. pelaksanaan anggaran; dan d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran.

Bagian Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran; dan b. Subbagian Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran.

(1) Subbagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan anggaran. (2) Subbagian Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran.

Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan akuntansi dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan akuntansi; dan b. pengelolaan barang milik negara.

Bagian Akuntansi dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Akuntansi; dan b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi. (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang milik negara.

(1) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan, dan urusan hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kerja sama, dan umum. (2) Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum dipimpin oleh seorang direktur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan sumber daya manusia; b. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan; c. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan; d. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan hubungan masyarakat; e. pelaksanaan urusan kerja sama; dan f. pelaksanaan urusan umum.

Direktorat Sumber Daya Manusia, Pendidikan, dan Umum terdiri atas: a. Bagian Sumber Daya Manusia; b. Bagian Pendidikan dan Penelitian; dan c. Bagian Organisasi dan Umum.

Bagian Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia; b. pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia; c. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia; dan d. pelaksanaan kesejahteraan sumber daya manusia.

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia; dan b. Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(1) Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan perencanaan sumber daya manusia. (2) Subbagian Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b mempunyai tugas melakukan pengembangan, pembinaan, dan kesejahteraan sumber daya manusia.

Bagian Pendidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian Pendidikan dan Penelitian, menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan; dan b. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan.

Bagian Pendidikan dan Penelitian terdiri atas: a. Subbagian Pendidikan dan Pelatihan; dan b. Subbagian Penelitian dan Pengembangan.

(1) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan. (2) Subbagian Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan.

Bagian Organisasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kerja sama, dan umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bagian Organisasi dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan hukum; b. penataan organisasi dan tata laksana; c. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; d. pelaksanaan urusan kerja sama; e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan; dan f. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Organisasi dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat; dan b. Subbagian Umum.

(1) Subbagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan hukum, penataan organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kerja sama, dan kemitraan. (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Kelompok Staf Medis mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan medis dan fasilitasi kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang kedokteran.

(1) Kelompok Staf Medis merupakan wadah nonstruktural yang terdiri dari sejumlah pejabat fungsional dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur pelayanan medik, keperawatan, dan penunjang. (3) Jumlah dan jenjang pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan organisasi. (4) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala. (5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama.

Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Kelompok Staf Medis ditetapkan oleh direktur utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit, direktur utama dapat membentuk Instalasi setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal. (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman pembentukan Instalasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Instalasi merupakan unit pelayanan nonstruktural. (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala. (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional. (5) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama.

Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di rumah sakit.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan wadah nonstruktural yang terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi dalam jenis dan jenjang jabatan. (2) Masing-masing pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya. (3) Jenis, jenjang, dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dibentuk Dewan Pengawas. (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja, dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan serta meningkatkan kinerja RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dibentuk: a. Komite; dan b. Satuan Pemeriksaan Internal. (2) Pembentukan Komite dan Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh direktur utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal. (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah nonstruktural yang terdiri atas tenaga ahli atau profesi. (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur utama. (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua. (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama.

Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan strategis kepada direktur utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.

(1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b merupakan wadah nonstruktural. (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur utama. (3) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala. (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama.

Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi baik dalam lingkungan rumah sakit maupun dengan instansi lain di luar rumah sakit.

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten harus menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan lingkungan rumah sakit.

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit kerja harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar rumah sakit sesuai dengan tugas masing- masing.

Setiap pimpinan unit kerja harus menerapkan pengendalian internal di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(1) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan, pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing- masing tepat waktu. (2) Selain disampaikan kepada atasan masing-masing, laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja lain yang mempunyai hubungan kerja.

(1) Direktur utama adalah jabatan struktural eselon II.a. atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. (2) Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b. atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. (3) Kepala bidang dan kepala bagian adalah jabatan struktural eselon III.a. atau Jabatan Administrator. (4) Kepala seksi dan kepala subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a. atau Jabatan Pengawas.

(1) Untuk melaksanakan pengembangan kemampuan pelayanan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dapat dibentuk unit pengelola usaha atau nomenklatur lain berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Unit pengelola usaha atau nomenklatur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Struktur organisasi RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Perubahan atas organisasi dan tata kerja RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan yang diangkat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 046/Menkes/Per/I/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 257/Menkes/Per/III/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 046/Menkes/Per/I/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 046/Menkes/Per/I/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 257/Menkes/Per/III/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 046/Menkes/Per/I/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 046/Menkes/Per/I/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 257/Menkes/Per/III/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 046/Menkes/Per/I/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA