Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2019 tentang ANGKA KECUKUPAN GIZI YANG DIANJURKAN UNTUK MASYARAKAT INDONESIA

Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat INDONESIA yang selanjutnya disingkat AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat.

AKG digunakan pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral.

(1) Untuk melakukan evaluasi, perencanaan konsumsi dan ketersediaan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penduduk rata-rata secara makro nasional dan berbagai kebutuhan lainnya, dalam AKG ditetapkan estimasi rata-rata angka kecukupan energi dan rata-rata angka kecukupan protein bagi masyarakat INDONESIA. (2) Rata-rata angka kecukupan energi bagi masyarakat INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2100 (dua ribu seratus) kilo kalori per orang per hari pada tingkat konsumsi. (3) Rata-rata angka kecukupan protein bagi masyarakat INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 57 (lima puluh tujuh) gram per orang per hari pada tingkat konsumsi.

Tabel AKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

AKG digunakan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk: a. menghitung kecukupan gizi penduduk di daerah; b. menyusun pedoman konsumsi pangan; c. menilai konsumsi pangan pada penduduk dengan karakteristik tertentu; d. menghitung kebutuhan pangan bergizi pada penyelenggaraan makanan institusi; e. menghitung kebutuhan pangan bergizi pada situasi darurat; f. MENETAPKAN Acuan Label Gizi (ALG); g. mengembangkan indeks mutu konsumsi pangan; h. mengembangkan produk pangan olahan; i. menentukan garis kemiskinan; j. menentukan besaran biaya minimal untuk pangan bergizi dalam program jaminan sosial pangan; k. menentukan upah minimum; dan l. kebutuhan lainnya.

(1) Penggunaan AKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan prinsip dan tata cara penggunaan AKG. (2) penggunaan AKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penggunaan AKG sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1438), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2019 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA