Pembinaan Kelembagaan dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah
daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak
sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang
berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di
darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah
perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
2. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal
balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala
aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta
meningkatnya
kemanfaatan
sumberdaya
alam
bagi
manusia
secara
berkelanjutan.
3. Forum Koordinasi Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut Forum adalah
wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS.
4. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur
pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan dan patut
diperhitungkan dalam pengelolaan DAS.
5. Tokoh kunci (key man) adalah orang yang mempunyai minat membicarakan,
mengevaluasi,
dapat
dan
mau
memberikan
masukan/saran
dalam
pengelolaan DAS
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kehutanan.

Bagian Kedua .....

3

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Menteri Kehutanan ini meliputi:
a. Maksud dan tujuan.
b. Pembentukan Forum.
c. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan.
d. Tata Kerja dan Kesekretariatan.
e. Pelaporan.
f.
Pendanaan.
Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

(1) Penyusunan peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan arahan
umum dalam pembentukan Forum baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun
Kabupaten/Kota.
(2) Forum bertujuan memberikan arahan yang efektif sebagai bagian dari
pengembangan kelembagaan dalam pengelolaan DAS dari hulu ke hilir secara
utuh.

BAB II
PEMBENTUKAN FORUM

Bagian Kesatu
Proses Pembentukan Forum

(1) Pembentukan Forum dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kebutuhan para
pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan DAS.
(2) Tahapan pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :
a. Identifikasi isu penting dalam pengelolaan DAS;
b. Identifikasi para pemangku kepentingan termasuk tokoh kunci (key man)
yang terlibat dalam pengelolaan DAS.
c. Sosialisasi Pengelolaan DAS yang ditujukan kepada para pemangku
kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan DAS.
d. Musyawarah para pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS, untuk
mewujudkan
pemanfaatan
dan
konservasi
sumberdaya
alam
dan
lingkungan melalui prinsip pengelolaan DAS.
e. Membentuk Forum atas dasar kebutuhan dan kesepakatan bersama para
pemangku kepentingan.

Pasal 5 .....

4

(1) Dalam pembentukan Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai peran :
a. Inisiasi dan fasilitasi; dan
b. Penetapan Forum sesuai kewenangannya.
(2) Inisiasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
dilakukan melalui kerjasama dengan pihak terkait antara lain, lembaga
swadaya masyarakat (LSM).

Bagian Kedua
Struktur Organisasi, Keanggotaan dan Periode Kepengurusan

(1) Struktur Organisasi Forum paling sedikit terdiri dari Ketua, Wakil Ketua,
Sekretaris dan Anggota.
(2) Ketua Forum dipilih atas dasar kesepakatan bersama para pemangku
kepentingan;

Keanggotaan Forum terdiri dari perwakilan empat kelompok dalam pengelolaan
sumberdaya alam yaitu:
a. Kelompok Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
b. Kelompok Akademisi;
c. Kelompok Dunia Usaha;
d. Kelompok Masyarakat.

Periode Kepengurusan Forum selama 5 tahun dan dapat diperpanjang sesuai
jangka waktu kesepakatan anggota Forum.
Bagian Ketiga
Kedudukan Forum Koordinasi

(1) Forum mempunyai kedudukan sebagai lembaga independen dan mitra dari
lembaga atau instansi teknis di bidang pengelolaan DAS.
(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tingkatan antara
lain:
a. Nasional (Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Tingkat Nasional)
b. Provinsi (Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Tingkat Provinsi).
c. Kabupaten/Kota
(Forum
Koordinasi
Pengelolaan
DAS
Tingkat
Kabupaten/Kota).

BAB III.....

5

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Tugas Forum

Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
a. Melakukan pengkajian tentang kebijakan, rencana, pelaksanaaan kegiatan
dan dampak kegiatan pengelolaan DAS sebagai masukan kepada pengambil
keputusan baik kepada eksekutif maupun legislatif di tingkat Pusat dan
Daerah;
b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan
antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam
Pengelolaan
DAS
Terpadu
baik
Tingkat
Provinsi
maupun
Tingkat
Kabupaten/Kota;
c. Membantu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan
pengelolaan DAS bagi instansi terkait yang berwenang;
d. Melakukan pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar
wilayah dan antar pemilik kepentingan yang terkait dengan Pengelolaan DAS;
e. Menyusun Rencana kerja Forum Koordinasi Pengelolaan DAS secara tahunan
atau lima tahunan dan dilaporkan kepada pengambil keputusan baik tingkat
provinsi maupun tingkat kabupaten/kota;
f. Mengkaji,
menelaah
dan
memberi
masukan
kepada
Gubernur
atau
Bupati/Walikota
tentang
kebijakan
yang
perlu
dilaksanakan
dalam
pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
g. Mengkoordinasikan
para
pihak
pengelola
DAS
di
Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota/Lintas Kabupaten/Lintas Provinsi/Lintas DAS dan
membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam menyusun RPDAS, pembinaan
dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian Pengelolaan DAS.

Bagian Kedua
Fungsi Forum

Fungsi Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan
Daerah Aliran Sungai;
b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS;
c. Menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam
pengelolaan DAS.
d. Membantu penyelesaian masalah/konflik yang terjadi dalam pengelolaan DAS.

Bagian Ketiga .....

6

Bagian Ketiga
Kewenangan Forum

(1) Kewenangan Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
a. Mengundang dan menyelenggarakan rapat rutin dan insidentil dalam
rangka menyelesaikan konflik antar kepentingan instansional, golongan
masyarakat dan antar daerah;
b. Memberikan saran untuk prioritas penggunaan dan pemanfaatan wilayah
DAS untuk keamanan in-situ dan ex-situ serta kesejahteraan masyarakat;
c. Memberikan
saran
dan
masukan
dalam
pembangunan
bangunan
konservasi tanah dan air di wilayah DAS dan pembangunan bangunan
pengamanan aliran air untuk perlindungan DAS dan investasi vital yang
ada dan untuk upaya antisipasi bahaya banjir, erosi, sedimentasi dan
kekeringan;
d. Memberikan saran dan masukan kepada Menteri/Gubernur/Bupati/
Walikota
tentang
potensi
masalah
yang
mungkin
timbul
akibat
penggunaan dan pemanfaatan wilayah DAS serta konflik yang terjadi antar
instansi/unit pelaksana teknis/golongan/daerah;
e. Memberikan
saran
atau
pertimbangan
kepada
Menteri/Gubernur/
Bupati/Walikota dalam penentuan kebijakan pengelolaan DAS;
f. Menyampaikan
laporan
perkembangan
penyelenggaraan
kebijakan
pengelolaan DAS kepada Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota.
(2) Kewenangan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tumpang
tindih atau tidak mengganti kewenangan instansi teknis/pelaksana.

BAB IV
TATA KERJA DAN KESEKRETARIATAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja

(1) Hubungan Forum dengan instansi atau lembaga lain pada dasarnya bersifat
konsultatif, koordinatif dan komunikatif.
(2) Forum mengadakan rapat/sidang/musyawarah baik bersifat pleno, terbatas
maupun gabungan, paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun.
(3) Forum mengadakan rapat koordinasi untuk membicarakan masalah/konflik
tersebut sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan yang dapat
diterima pihak yang berkonflik. Dalam rapat koordinasi tersebut, Forum dapat
mengundang organisasi/personil lain di luar forum untuk mendapatkan data
dan keterangan yang lebih lengkap dan akurat.
(4) Hasil atau kesepakatan dalam rapat koordinasi disampaikan kepada
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota
sebagai
bahan
pertimbangan
pengambilan keputusan lebih lanjut.

Bagian Kedua .....

7

Bagian Kedua
Kesekretariatan

(1) Forum dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk sebuah Sekretariat.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di instansi
yang paling terkait dalam pengelolaan DAS di wilayah masing-masing.
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu
Sekretaris dalam mempersiapkan bahan-bahan pertemuan, menyusun
laporan, melakukan administrasi dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris.
BAB V
PELAPORAN

Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sesuai tingkatannya menyampaikan
laporan kegiatan secara berkala (semester/tahunan) kepada Menteri/Gubernur/
Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis
Kementerian yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan
DAS.

BAB VI
PENDANAAN

(1) Sumber dana untuk kegiatan Forum dapat berasal dari APBN, APBD, hibah
dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
(2) Penggunaan sumber dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII .....

8

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 November 2013

MENTERI KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1345

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

ttd.

KRISNA RYA