Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2014 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERTAHANAN

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksudkan dengan: 1. Kementerian adalah Kementerian Pertahanan sebagai pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan. 2. Pertahanan Militer adalah pertahanan yang bertumpu pada Tentara Nasional INDONESIA sebagai komponen utama pertahanan negara. 3. Pertahanan Nir Militer adalah peran serta rakyat dan segenap sumber daya nasional dalam pertahanan negara, baik sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer maupun sebagai fungsi pertahanan sipil dalam menghadapi ancaman Nir Militer. 4. Doktrin Pertahanan adalah suatu ajaran tentang prinsip-prinsip fundamental pertahanan negara yang diyakini keberadaannya, digali dari nilai-nilai perjuangan bangsa dan pengalaman masa lalu untuk dijadikan pelajaran dalam mengembangkan konsep pertahanan sesuai tuntutan tugas pertahanan dalam dinamika perubahan serta dikemas dalam bingkai kepentingan nasional. 5. Pegawai Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan. 6. PNS Kementerian Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang pengangkatannya, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian. 7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam susunan organisasi. 8. Jabatan Struktural adalah jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Kemhan, adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kemhan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemhan; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemhan; dan d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Kemhan terdiri atas: 1. Sekretariat Jenderal; 2. Inspektorat Jenderal 3. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan; 4. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan; 5. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan; 6. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan; 7. Badan Penelitian dan Pengembangan; 8. Badan Pendidikan dan Pelatihan; 9. Badan Sarana Pertahanan; 10. Badan Instalasi Strategis Nasional; 11. Staf Ahli; 12. Pusat Keuangan; 13. Pusat Data dan Informasi; 14. Pusat Komunikasi Publik; 15. Pusat Rehabilitasi; dan 16. Pelaksana Tugas Pertahanan di daerah.

(1) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Setjen Kemhan adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri; (2) Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal selanjutnya disebut Sekjen.

Setjen Kemhan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Setjen Kemhan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kemhan; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kemhan; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kemhan; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menhan.

Setjen terdiri atas: a. Biro Perencanaan; b. Biro Kepegawaian; c. Biro Hukum; d. Biro Tata Usaha; dan e. Biro Umum.

Biro Perencanaan selanjutnya disebut Ro Ren adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan disebut Karoren mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan anggaran, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Kemhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Ro Ren menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan program dan anggaran, kelembagaan dan ketatalaksanaan Kemhan; b. penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran Kemhan; c. pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta laporan program dan anggaran Kemhan; d. perumusan penataan kelembagaan, analisis jabatan dan kompetensi jabatan Kemhan; e. penyiapan penataan ketatalaksanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Kemhan; f. perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, kepegawaian, ketatausahaan serta kerumahtanggaan Biro; dan g. penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan Biro.

Ro Ren terdiri atas: a. Bagian Perencanaan Anggaran; b. Bagian Pelaksanaan Anggaran; c. Bagian Kelembagaan; d. Bagian Ketatalaksanaan; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan Anggaran selanjutnya disebut Bag Rengar dipimpin oleh Kepala Bagian Perencanaan Anggaran disebut Kabag Rengar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan perencanaan program dan anggaran Kemhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bag Rengar menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pembinaan sistem dan metode, perumusan kebijakan strategis serta petunjuk perencanaan program dan anggaran Kemhan; b. penyiapan bahan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek Kemhan; dan c. penyiapan bahan pembahasan perencanaan program dan anggaran Kemhan.

Bag Rengar terdiri atas: a. Subbagian Sistem dan Metode; b. Subbagian Perencanaan Kerja; dan c. Subbagian Program dan Anggaran.

Subbagian Sistem dan Metode selanjutnya disebut Subbag Sismet dipimpin oleh Kepala Subbagian Sistem dan Metode disebut Kasubbag Sismet mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan sistem dan metode, peraturan dan petunjuk perencanaan program dan anggaran serta kebijakan teknis perencanaan Kemhan.

Subbagian Perencanaan Kerja selanjutnya disebut Subbag Renja dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan Kerja disebut Kasubbag Renja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan jangka menengah serta perencanaan jangka pendek Kemhan.

Subbagian Program dan Anggaran selanjutnya disebut Subbag Progar dipimpin oleh Kepala Subbagian Program dan Anggaran disebut Kasubbag Progar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran (PPPA) serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemhan.

Bagian Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut Bag Lakgar dipimpin oleh Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran disebut Kabag Lakgar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan anggaran Kemhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bag Lakgar menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengurusan administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan; b. penyiapan bahan pengendalian program kerja dan anggaran Kemhan; dan c. penyiapan bahan penyusunan evaluasi serta laporan program kerja dan anggaran Kemhan.

Bag Lakgar terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Penganggaran; b. Subbagian Pengendalian Program dan Anggaran; dan c. Subbagian Evaluasi Program dan Anggaran.

Subbagian Administrasi Penganggaran selanjutnya disebut Subbag Mingar dipimpin oleh Kepala Subbagian Administrasi Penganggaran disebut Kasubbag Mingar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pengurusan otorisasi.

Subbagian Pengendalian Program dan Anggaran selanjutnya disebut Subbag Dalprogar dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengendalian Program dan Anggaran disebut Kasubbag Dalprogar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan serta pengendalian pelaksanaan program dan anggaran Kemhan.

Subbagian Evaluasi Program dan Anggaran selanjutnya disebut Subbag Evprogar dipimpin oleh Kepala Subbagian Evaluasi Program dan Anggaran disebut Kasubbag Evprogar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan evaluasi serta laporan program kerja dan anggaran Kemhan.

Bagian Kelembagaan selanjutnya disebut Bag Lem dipimpin oleh Kepala Bagian Kelembagaan disebut Kabag Lem mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penataan kelembagaan, analisis jabatan dan standar kompetensi jabatan di lingkungan Kemhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bag Lem menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penataan kelembagaan Kemhan; b. penyiapan bahan analisa, standardisasi dan kualifikasi jabatan dalam struktur Kemhan; dan c. penyiapan bahan penataan standardisasi kompetensi jabatan dalam kelembagaan Kemhan.

Bag Lem terdiri atas: a. Subbagian Penataan Kelembagaan; b. Subbagian Analisa Jabatan; dan c. Subbagian Standardisasi Kompetensi Jabatan.

Subbagian Penataan Kelembagaan selanjutnya disebut Subbag Talem dipimpin oleh Kepala Subbagian Penataan Kelembagaan disebut Kasubbag Talem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan penyusunan kelembagaan serta pengawakannya.

Subbagian Analisa Jabatan selanjutnya disebut Subbag Anjab dipimpin oleh Kepala Subbagian Analisa Jabatan disebut Kasubbag Anjab mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan analisa dan evaluasi, standardisasi dan kualifikasi jabatan Kemhan.

Subbagian Standardisasi Kompetensi Jabatan selanjutnya disebut Subbag Stankomjab dipimpin oleh Kepala Subbagian Standardisasi Kompetensi Jabatan disebut Kasubbag Stankomjab mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan standardisasi kompetensi jabatan di lingkungan Kemhan.

Bagian Ketatalaksanaan selanjutnya disebut Bag Tala dipimpin oleh Kepala Bagian Ketatalaksanaan disebut Kabag Tala mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan penataan ketatalaksanaan, evaluasi akuntabilitas kinerja Kemhan serta perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, kepegawaian, ketatausahaan serta kerumahtanggaan Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bag Tala menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penataan ketatalaksanaan Kemhan; b. penyiapan bahan penyusunan evaluasi akuntabilitas kinerja Kemhan; c. perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, kepegawaian, ketatausahaan serta kerumahtanggaan Biro; dan d. penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan Biro.

Bag Tala terdiri atas: a. Subbagian Sistem Ketatalaksanaan; b. Subbagian Akuntabilitas Kinerja; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Sistem Ketatalaksanaan selanjutnya disebut Subbag Sistala dipimpin oleh Kepala Subbagian Sistem Ketatalaksanaan disebut Kasubbag Sistala mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan penataan ketatalaksanaan meliputi hubungan internal dan eksternal, prosedur dan tata kerja serta pembakuan sarana dan prasarana kerja Kemhan.

Subbagian Akuntabilitas Kinerja selanjutnya disebut Subbag Akin dipimpin oleh Kepala Subbagian Akuntabilitas Kinerja disebut Kasubbag Akin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan akuntabilitas kinerja Kemhan.

Subbagian Tata Usaha Biro selanjutnya disebut Subbag TU Biro dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Biro disebut Kasubbag TU Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi program kerja dan anggaran, laporan kinerja serta organisasi dan ketatalaksanaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, sarana prasarana, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro serta melaksanakan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

Biro Kepegawaian selanjutnya disebut Ro Peg adalah unsur pelaksana sebagian tugas Setjen dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian disebut Karopeg mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem pembinaan kepegawaian Kemhan serta pembinaan PNS Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Ro Peg menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan PNS Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan; b. pengadaan PNS Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan serta pengembangan Pegawai Kemhan; c. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan jabatan, kepangkatan dan mutasi Pegawai Kemhan, serta pelaksanaan pembinaan karier Pegawai Kemhan berdasarkan penilaian kompetensi; d. perawatan, pemisahan dan penyaluran Pegawai Kemhan; e. pemeliharaan data Pegawai Kemhan; dan f. perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Ro Peg terdiri atas: a. Bagian Induk PNS; b. Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai; c. Bagian Karier Pegawai; d. Bagian Perawatan Pegawai; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Induk PNS selanjutnya disebut Bag In PNS dipimpin oleh Kepala Bagian Induk PNS disebut Kabag In PNS mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan PNS Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bag In PNS menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan PNS Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan; b. penyiapan bahan pengelolaan data PNS dan perawatan dosir serta administrasi pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pegawai Kemhan; c. penyiapan bahan perencanaan formasi PNS Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan; d. penyiapan bahan administrasi pemindahan antar instansi PNS Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan; e. penyiapan bahan administrasi pelanggaran disiplin PNS Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan; f. penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional tertentu PNS Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan; g. penyiapan bahan administrasi pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Isteri dan Kartu Suami PNS Kemhan; dan h. penyiapan bahan administrasi disiplin dan perpanjangan usia pensiun PNS Kemhan yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II.

Bag In PNS terdiri atas: a. Subbagian Administrasi dan Penegakan Disiplin PNS; b. Subbagian Mutasi dan Jabatan Fungsional; dan c. Subbagian Pengolahan Data dan Formasi.

Subbagian Administrasi dan Penegakan Disiplin PNS selanjutnya disebut Subbag Mingakplin PNS dipimpin oleh Kepala Subbagian Administrasi dan Penegakan Disiplin PNS disebut Kasubbag Mingakplin PNS mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan administrasi dan penegakan disiplin PNS Kemhan.

Subbagian Mutasi dan Jabatan Fungsional selanjutnya disebut Subbag Mutjabfung dipimpin oleh Kepala Subbagian Mutasi dan Jabatan Fungsional disebut Kasubbag Mutjabfung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang mutasi PNS Kemhan.

Subbagian Pengolahan Data dan Formasi selanjutnya disebut Subbag Lahdafor dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengolahan Data dan Formasi disebut Kasubbag Lahdafor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data Pegawai Kemhan, perawatan dosir Pegawai Kemhan, perencanaan kebutuhan formasi PNS Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan serta administrasi pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pegawai Kemhan.

Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai selanjutnya disebut Bag Adabangpeg dipimpin oleh Kepala Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai disebut Kabag Adabangpeg mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan administrasi pengadaan PNS dan pengembangan Pegawai Kemhan, administrasi perjalanan dinas ke luar negeri serta perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bag Adabangpeg menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan administrasi pengadaan PNS Kemhan; b. penyiapan bahan administrasi ujian dinas dan ujian penyesuaian pangkat dan golongan PNS Kemhan; c. penyiapan bahan administrasi pendidikan pengembangan umum dan spesifikasi pegawai Pegawai Kemhan di dalam dan di luar negeri; d. penyiapan bahan administrasi pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional tertentu serta pendidikan dan pelatihan prajabatan PNS Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan; e. penyiapan bahan administrasi perjalanan dinas dan perizinan ke luar negeri; dan f. penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, ketatalaksanaan dan kelembagaan serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Bag Adabangpeg terdiri atas: a. Subbagian Pengadaan PNS; b. Subbagian Pengembangan; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Pengadaan PNS selanjutnya disebut Subbag Ada PNS dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengadaan PNS disebut Kasubbag Ada PNS mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan PNS serta administrasi perjalanan dinas dan perizinan ke luar negeri termasuk pengurusan exit permit, pasport dan visa Pegawai Kemhan.

Subbagian Pengembangan selanjutnya disebut Subbag Bang dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengembangan disebut Kasubbag Bang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengusulan dan pengurusan administrasi pengembangan, seleksi dan administrasi pendidikan pegawai, pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional tertentu, pendidikan dan pelatihan prajabatan, pendidikan dan pelatihan dalam satuan serta ujian kenaikan pangkat dan golongan PNS Kemhan.

Subbagian Tata Usaha Biro selanjutnya disebut Subbag TU Biro dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Biro disebut Kasubbag TU Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi program kerja dan anggaran, laporan kinerja serta organisasi dan ketatalaksanaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, sarana prasarana, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro serta melaksanakan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

Bagian Karier Pegawai selanjutnya disebut Bag Karpeg dipimpin oleh Kepala Bagian Karier Pegawai disebut Kabag Karpeg mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pembinaan karier, penilaian kompetensi jabatan dan mutasi Pegawai Kemhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Bag Karpeg menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan administrasi pembinaan karier Pegawai Kemhan berdasarkan penilaian kompetensi melalui Assessment Center; serta pengembangan dan pemutakhiran sistem penilaian kompetensi; b. penyiapan bahan administrasi penempatan jabatan Pegawai Kemhan; c. penyiapan bahan administrasi pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan Pegawai Kemhan; d. penyiapan bahan administrasi kepangkatan Pegawai Kemhan; e. penyiapan bahan administrasi pertemuan rutin pejabat kepegawaian Kemhan; dan f. penyiapan bahan administrasi peninjauan masa kerja PNS di lingkungan Kemhan.

Bag Karpeg terdiri atas: a. Subbagian Sistem Karier; b. Subbagian Jabatan; dan c. Subbagian Kepangkatan.

Subbagian Sistem Karier selanjutnya disebut Subbag Siskar dipimpin oleh Kepala Subbagian Sistem Karier disebut Kasubbag Siskar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi sistem pembinaan karier Pegawai Kemhan berdasarkan penilaian kompetensi melalui Assessment Center, serta pengembangan dan pemutakhiran sistem penilaian kompetensi yang digunakan beserta perangkatnya.

Subbagian Jabatan selanjutnya disebut Subbag Jab dipimpin oleh Kepala Subbagian Jabatan disebut Kasubbag Jab mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi penempatan pegawai dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional serta jabatan fungsional TNI yang setara di lingkungan Kemhan.

Subbagian Kepangkatan selanjutnya disebut Subbag Kat dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepangkatan disebut Kasubbag Kat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi kepangkatan, pertemuan rutin pejabat kepegawaian serta peninjauan masa kerja PNS di lingkungan Kemhan.

Bagian Perawatan Pegawai selanjutnya disebut Bag Watpeg dipimpin oleh Kepala Bagian Perawatan Pegawai disebut Kabag Watpeg mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan perawatan pegawai Kemhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bag Watpeg menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pembinaan mental dan peningkatan disiplin pegawai; b. penyiapan bahan pembinaan jasmani pegawai; c. penyiapan bahan pembinaan kesejahteraan Pegawai Kemhan; d. penyiapan dan pelaksanaan latihan keterampilan dan penyaluran kerja Pegawai Kemhan; e. penyiapan bahan pemisahan Pegawai Kemhan; f. penyiapan bahan administrasi Kartu Tanda Prajurit (KTP) dan Kartu Penunjukan Isteri (KPI); dan g. penyiapan bahan administrasi nikah, talak dan rujuk Pegawai Kemhan.

Bag Watpeg terdiri atas: a. Subbagian Pemisahan dan Penyaluran Kerja; b. Subbagian Mental dan Kesejahteraan; dan c. Subbagian Jasmani.

Subbagian Pemisahan dan Penyaluran Kerja selanjutnya disebut Subbag Sahlurja dipimpin oleh Kepala Subbagian Pemisahan dan Penyaluran Kerja disebut Kasubbag Sahlurja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi pemisahan pegawai, penyaluran kerja dan pelatihan keterampilan Pegawai Kemhan.

Subbagian Mental dan Kesejahteraan selanjutnya disebut Subbag Mentaljah dipimpin oleh Kepala Subbagian Mental dan Kesejahteraan disebut Kasubbag Mentaljah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan mental dan kesejahteraan Pegawai Kemhan.

Subbagian Jasmani selanjutnya disebut Subbag Jas dipimpin oleh Kepala Subbagian Jasmani disebut Kasubbag Jas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan jasmani Pegawai Kemhan.

Biro Hukum selanjutnya disebut Ro Kum adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Setjen dipimpin oleh Kepala Biro Hukum disebut Karokum mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum, nasihat hukum dan penyuluhan hukum serta pelayanan hukum di lingkungan Kemhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Ro Kum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum; b. penanganan pemberian bantuan hukum; c. pengolahan bahan dan pemberian nasihat hukum; d. pengolahan bahan dan pelaksanaan penyuluhan hukum; e. pelayanan hukum terkait dalam penyusunan perjanjian dan administrasi Badan Hukum Kemhan; dan f. penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, ketatalaksanaan dan kelembagaan serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Ro Kum terdiri atas: a. Bagian Bantuan Hukum; b. Bagian Nasihat Hukum; c. Bagian Pelayanan Hukum; d. Bagian Penyuluhan Hukum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Bantuan Hukum selanjutnya disebut Bag Bankum dipimpin oleh Kepala Bagian Bantuan Hukum disebut Kabag Bankum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan penanganan bantuan hukum dalam proses pengadilan Tingkat I, Tingkat II dan Tingkat III kepada satuan kerja dan pegawai di lingkungan Kemhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bag Bankum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dan kelengkapan administrasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Tingkat I; dan b. penyiapan bahan dan pengajuan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat II dan III serta koordinasi dalam melaksanakan putusan pengadilan.

Bag Bankum terdiri atas: a. Subbagian Pengadilan Tingkat I; dan b. Subbagian Pengadilan Tingkat II dan III.

Subbagian Pengadilan Tingkat I selanjutnya disebut Subbag Dil Tk. I, dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengadilan Tingkat I disebut Kasubbag Dil Tk. I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan kelengkapan administrasi dalam penanganan perkara di Pengadilan Tingkat I.

Subbagian Pengadilan Tingkat II dan III selanjutnya disebut Subbag Dil Tk. II dan III dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengadilan Tingkat II dan III disebut Kasubbag Dil Tk. II dan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan kelengkapan administrasi dalam penanganan perkara Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Bagian Nasihat Hukum selanjutnya disebut Bag Hatkum dipimpin oleh Kepala Bagian Nasihat Hukum disebut Kabag Hatkum mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyiapan perumusan bahan kajian dan dukungan hukum untuk pemberian nasihat hukum kepada pegawai dan satuan kerja di lingkungan Kemhan serta melaksanakan administrasi dan kerumahtanggaan Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bag Hatkum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan pengolahan bahan serta koordinasi dalam pelaksanaan kajian hukum; b. penyiapan dan pengolahan bahan serta koordinasi dalam pelaksanaan dukungan hukum; dan c. melaksanakan ketatausahaan Biro.

Bag Hatkum terdiri atas: a. Subbagian Kajian Hukum; b. Subbagian Dukungan Hukum; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Kajian Hukum selanjutnya disebut Subbag Jiankum dipimpin oleh Kepala Subbagian Kajian Hukum disebut Kasubbag Jiankum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengolahan serta koordinasi dalam pelaksanaan kajian hukum.

Subbagian Dukungan Hukum selanjutnya disebut Subbag Dukkum dipimpin oleh Kepala Subbagian Dukungan Hukum disebut Kasubbag Dukkum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pengolahan serta koordinasi dalam pelaksanaan konsultasi, mediasi maupun penyampaian saran dan pendapat hukum dalam memberikan dukungan hukum.

Subbagian Tata Usaha Biro selanjutnya disebut Subbag TU Biro dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Biro disebut Kasubbag TU Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi program kerja dan anggaran, laporan kinerja serta organisasi dan ketatalaksanaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, sarana prasarana, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro serta melaksanakan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

Bagian Pelayanan Hukum selanjutnya disebut Bag Yankum, dipimpin oleh Kepala Bagian Pelayanan Hukum disebut Kabag Yankum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pelayanan hukum dalam bidang asistensi penyusunan perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa, nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan administrasi Badan Hukum Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bag Yankum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan asistensi hukum penyusunan perjanjian dan kontrak pengadaan barang dan jasa, nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama; dan b. penyiapan bahan asistensi administrasi Badan Hukum.

Bag Yankum terdiri atas: a. Subbagian Perjanjian; dan b. Subbagian Badan Hukum.

Subbagian Perjanjian selanjutnya disebut Subbag Perjanjian dipimpin oleh Kepala Subbagian Perjanjian disebut Kasubbag Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dalam asistensi hukum penyusunan perjanjian di bidang kontrak pengadaan barang dan jasa, nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.

Subbagian Badan Hukum selanjutnya disebut Subbag Bakum dipimpin oleh Kepala Subbagian Badan Hukum disebut Kasubbag Bakum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan di bidang asistensi administrasi Badan Hukum.

Bagian Penyuluhan Hukum selanjutnya disebut Bag Luhkum dipimpin oleh Kepala Bagian Penyuluhan Hukum disebut Kabag Luhkum mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyiapan bahan perumusan, pengolahan dan pemberian penyuluhan hukum kepada pegawai pada satuan kerja di lingkungan Kemhan dan PNS Kemhan pada satuan kerja di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan serta penyusunan evaluasi dan laporan penyuluhan hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bag Luhkum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan pengolahan bahan serta koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan hukum; dan b. penyiapan dan pengolahan bahan evaluasi dan laporan penyuluhan hukum.

Bag Luhkum terdiri atas: a. Subbag Perencanaan dan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum; dan b. Subbag Evaluasi dan Laporan Penyuluhan Hukum.

Subbagian Perencanaan dan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum selanjutnya disebut Subbag Renlakluhkum dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaksanaan Penyuluhan Hukum disebut Kasubbag Renlakluhkum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengolahan bahan serta koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan hukum.

Subbagian Evaluasi dan Laporan Penyuluhan Hukum selanjutnya disebut Subbag Evlapluhkum dipimpin oleh Kepala Subbagian Evaluasi dan Laporan Penyuluhan Hukum disebut Kasubbag Evlapluhkum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan penyuluhan hukum dan penyusunan laporan penyuluhan hukum.

Biro Tata Usaha selanjutnya disebut Ro TU adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen dipimpin oleh Kepala Biro Tata Usaha disebut Karo TU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kearsipan Kemhan serta pelayanan administrasi pimpinan Kemhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Ro TU menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi umum dan kearsipan Kemhan; b. pembinaan administrasi umum dan kearsipan Kemhan; c. perencanaan dan pelaksanaan produksi dan penggandaan naskah Kemhan; d. pengendalian administrasi ketatausahaan dan kearsipan Kemhan; e. penyiapan administrasi dan ketatausahaan pimpinan; f. penyiapan dan koordinasi bahan pertimbangan dan saran pimpinan; g. pelayanan administrasi pimpinan; dan h. penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, ketatalaksanaan dan kelembagaan serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Ro TU terdiri atas: a. Bagian Administrasi Umum; b. Bagian Dukungan Administrasi Menteri; c. Bagian Dukungan Administrasi Wakil Menteri; d. Bagian Dukungan Administrasi Sekjen; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Administrasi Umum selanjutnya disebut Bag Minu dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi Umum disebut Kabag Minu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan administrasi umum dan ketatausahaan, pengelolaan arsip, tata naskah, produksi dan penggandaan naskah Kemhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bag Minu menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan administrasi umum dan kearsipan Kemhan; b. penyiapan bahan ketatausahaan dan tata naskah dinas Kemhan; c. penyiapan bahan produksi, penggandaan dan pengelolaan surat Kemhan; d. penyiapan bahan sistem kearsipan Kemhan; dan e. penyiapan bahan administrasi penilaian dan angka kredit jabatan fungsional arsiparis.

Bag Minu terdiri atas: a. Subbagian Tata Naskah Dinas; b. Subbagian Produksi dan Penggandaan; dan c. Subbagian Arsip.

Subbagian Tata Naskah Dinas selanjutnya disebut Subbag Takahdis dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Naskah Dinas disebut Kasubbag Takahdis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan bimbingan teknis administrasi umum, ketatausahaan serta tulisan dinas dan pendistribusian surat Kemhan.

Subbagian Produksi dan Penggandaan selanjutnya disebut Subbag Prodganda dipimpin oleh Kepala Subbagian Produksi dan Penggandaan disebut Kasubbag Prodganda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan produksi dan penggandaan surat, naskah dan dokumen Kemhan.

Subbagian Arsip selanjutnya disebut Subbagian Arsip dipimpin oleh Kepala Subbagian Arsip disebut Kasubbag Arsip mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan bimbingan teknis kearsipan serta administrasi dan penilaian angka kredit jabatan arsiparis Kemhan.

Bagian Dukungan Administrasi Menteri selanjutnya disebut Bag Dukminmen dipimpin oleh Kepala Bagian Dukungan Administrasi Menteri disebut Kabag Dukminmen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan administrasi dan ketatausahaan serta pelayanan administrasi dan dukungan operasional Menteri dan Staf Ahli serta Staf Khusus Menteri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Bag Dukminmen menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan administrasi dan ketatausahaan Menhan; b. penyiapan bahan administrasi dan ketatausahaan Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri; c. penyiapan dan koordinasi bahan pertimbangan dan saran Menhan; d. pelayanan administrasi dukungan operasional Menhan; dan e. penyiapan bahan dan koordinasi kegiatan Menhan.

Bag Dukminmen terdiri atas: a. Subbagian Dukungan Menteri; b. Subbagian Administrasi Menteri; dan c. Subbagian Administrasi Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri.

Subbagian Dukungan Menteri selanjutnya disebut Subbag Dukmen dipimpin oleh Kepala Subbagian Dukungan Menteri disebut Kasubbag Dukmen mempunyai tugas melakukan pelayanan dan dukungan operasional Menhan serta penyiapan bahan dan koordinasi kegiatan Menhan.

Subbagian Administrasi Menteri selanjutnya disebut Subbag Min Menteri dipimpin oleh Kepala Subbagian Administrasi Menteri disebut Kasubbag Min Menteri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi koordinasi, naskah dan dokumen serta pelayanan administrasi Menhan.

Subbagian Administrasi Staf Ahli dan Staf Khusus selanjutnya disebut Subbag Min Sahli Sus dipimpin oleh Kepala Subbagian Administrasi Staf Ahli dan Staf Khusus disebut Kasubbag Min Sahli Sus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi, koordinasi, naskah dan dokumen serta pelayanan ketatausahaan Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri.

Bagian Dukungan Administrasi Wakil Menteri selanjutnya disebut Bag Dukminwamen dipimpin oleh Kepala Bagian Dukungan Administrasi Wakil Menteri disebut Kabag Dukminwamen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan administrasi dan ketatausahaan serta pelayanan dan administrasi dukungan operasional Wakil Menteri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bag Dukwamen menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan administrasi dan ketatausahaan Wakil Menteri; b. penyiapan dan koordinasi bahan pertimbangan dan saran Wakil Menteri; c. pelayanan administrasi dukungan operasional Wakil Menteri; dan d. penyiapan bahan dan koordinasi kegiatan Wakil Menteri.

Bag Dukminwamen terdiri atas: a. Subbagian Dukungan Wakil Menteri; dan b. Subbagian Administrasi Wakil Menteri.

Subbagian Dukungan Wakil Menteri selanjutnya disebut Subbag Dukwamen dipimpin oleh Kepala Subbagian Dukungan Wakil Menteri disebut Kasubbag Dukwamen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi dukungan operasional serta penyiapan bahan dan koordinasi kegiatan Wakil Menteri.

Subbagian Administrasi Wakil Menteri selanjutnya disebut Subbag Min Wamen dipimpin oleh Kepala Subbagian Administrasi Wakil Menteri disebut Kasubbag Min Wamen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi koordinasi, naskah dan dokumen serta pelayanan administrasi Wakil Menteri.

Bagian Dukungan Administrasi Sekretaris Jenderal selanjutnya disebut Bag Dukmin Sekjen dipimpin oleh Kepala Bagian Dukungan Administrasi Sekretaris Jenderal disebut Kabag Dukmin Sekjen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan administrasi dan ketatausahaan serta pelayanan administrasi dan dukungan operasional Sekjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Bag Dukmin Sekjen menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan administrasi dan ketatausahaan Sekjen; b. penyiapan dan koordinasi bahan pertimbangan dan saran Sekjen; c. pelayanan administrasi dukungan operasional Sekjen; d. penyiapan bahan dan koordinasi kegiatan Sekjen; dan e. penyiapan bahan administrasi dan ketatausahaan Biro.

Bag Dukmin Sekjen terdiri atas: a. Subbagian Dukungan Sekjen; b. Subbagian Administrasi Sekjen; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Dukungan Sekjen selanjutnya disebut Subbag Duk Sekjen dipimpin oleh Kepala Subbagian Dukungan Sekjen disebut Kasubbag Duk Sekjen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi dukungan operasional Sekjen serta penyiapan bahan dan koordinasi kegiatan Sekjen.

Subbagian Administrasi Sekjen selanjutnya disebut Subbag Min Sekjen dipimpin oleh Kepala Subbagian Administrasi Sekjen disebut Kasubbag Min Sekjen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi, koordinasi, naskah dan dokumen serta pelayanan administrasi Sekjen.

Subbagian Tata Usaha Biro selanjutnya disebut Subbag TU Biro dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Biro disebut Kasubbag TU Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi program kerja dan anggaran, laporan kinerja serta organisasi dan ketatalaksanaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, sarana prasarana, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro serta melaksanakan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

Biro Umum selanjutnya disebut Ro Um adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen dipimpin oleh Kepala Biro Umum disebut Karoum mempunyai tugas melaksanakan pengamanan, pembekalan dan pemeliharaan materiil, pelayanan kerumahtanggaan, serta pengelolaan fasilitas bangunan dan penyiapan, dan pelaporan barang milik negara di lingkungan Kemhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Ro Um menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; b. perumusan, perencanaan dan pelaksanaan di bidang pengamanan, protokoler dan pengawalan di Kemhan; c. perumusan, perencanaan dan pelaksanaan di bidang kerumahtanggaan dan pelayanan umum di Kemhan; d. perumusan, perencanaan dan pelaksanaan inventory, penyimpanan dan pendistribusian, pengelolaan bekal serta pemeliharaan materiil Kemhan; e. perumusan, perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan bidang fasilitas bangunan; f. penyiapan bahan pelaporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara Kemhan; g. perumusan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan serta kerumahtanggaan Biro; dan h. penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan Biro.

Ro Um terdiri atas: a. Bagian Pengamanan; b. Bagian Pembekalan dan Pemeliharaan; c. Bagian Rumah Tangga; d. Bagian Fasilitas Bangunan dan Barang Milik Negara; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pengamanan selanjutnya disebut Bag Pam dipimpin oleh Kepala Bagian Pengamanan disebut Kabag Pam mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, merencanakan dan melaksanakan pembinaan pengamanan personel, materiil, kegiatan, informasi, dan dokumen serta fungsi pengawalan dan protokoler, penegakan hukum, tata tertib dan disiplin Kemhan, dan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan serta kerumahtanggaan Biro, dan administrasi umum serta penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Bag Pam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan pelaksanaan pengamanan VIP meliputi pengamanan Menteri, Wakil Menteri, Sekjen dan Inspektur Jenderal serta tamu negara yang menjadi tamu resmi Kementerian; b. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengamanan dengan Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Instansi terkait lainnya; c. penyiapan kegiatan protokoler terhadap tamu negara yang menjadi tamu resmi Kemhan meliputi penyambutan (courtessy call) dan kawal kehormatan (escorte); d. penyiapan pengamanan personel Kementerian, meliputi clearance test untuk penerimaan calon pegawai, keperluan pendidikan, tugas-tugas luar negeri, pernikahan dan interogasi internal serta kegiatan penegakan hukum, disiplin dan tata tertib Kemhan; e. penyiapan pengamanan materiil, meliputi kegiatan preventif patroli pengamanan, dan penjagaan; f. pembinaan kemampuan personel pengamanan meliputi pelatihan dan peningkatan kemampuan provost, satuan pengamanan dan personel pemadam kebakaran; g. penyiapan pengamanan kegiatan dan informasi Kemhan; h. perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan serta kerumahtanggaan Biro; i. penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan Biro; j. penyiapan bahan pelaporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Biro; dan k. penyiapan bahan administrasi pengadaan.

Bag Pam terdiri atas: a. Subbagian Pengamanan VIP dan Protokoler; b. Subbagian Pengamanan Personel dan Materiil; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Subbagian Pengamanan VIP dan Protokoler selanjutnya disebut Subbag Pam VIP Prot dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengamanan VIP dan Protokoler disebut Kasubbag Pam VIP Prot mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengamanan VIP dan protokoler Kemhan.

Subbagian Pengamanan Personel dan Materiil selanjutnya disebut Subbag Pampersmat dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengamanan Personel dan Materiil disebut Kasubbag Pampersmat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengamanan di bidang personel, materiil, kegiatan, informasi dan dokumen Kemhan.

Subbagian Tata Usaha Biro selanjutnya disebut Subbag TU Biro dipimpin oleh Kepala Subbag Tata Usaha Biro disebut Kasubbag TU Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi program kerja dan anggaran, laporan kinerja serta organisasi dan ketatalaksanaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, sarana prasarana, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro, melaksanakan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran serta penyiapan bahan pelaporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Biro.

Bagian Pembekalan dan Pemeliharaan selanjutnya disebut Bag Bekhar dipimpin oleh Kepala Bagian Pembekalan dan Pemeliharaan disebut Kabag Bekhar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyimpanan dan pendistribusian, pengelolaan pembekalan dan pemeliharaan materiil, penghapusan barang milik negara Kemhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Bag Bekhar menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan administrasi pengadaan; b. penyiapan bahan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bekal; c. pengelolaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas di lingkungan Kemhan; d. penyiapan bahan pemeliharaan dan perbaikan materiil; dan e. penyiapan bahan administrasi penghapusan barang milik negara Kemhan.

Bag Bekhar terdiri atas: a. Subbagian Pengadaan; b. Subbagian Penyimpanan dan Pendistribusian; dan c. Subbagian Pemeliharaan dan Penghapusan.

Subbagian Pengadaan selanjutnya disebut Subbag Ada dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengadaan disebut Kasubbag Ada mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan administrasi pengadaan barang dan jasa non alat utama.

Subbagian Penyimpanan Pendistribusian dan Penghapusan selanjutnya disebut Subbag Pandisi dan Penghapusan dipimpin oleh Kepala Subbagian Pandisi disebut Kasubbag Pandisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bekal Kemhan serta koordinasi dengan Mabes TNI dalam hal dukungan perlengkapan perorangan dan lapangan serta bahan bakar minyak dan pelumas.

Subbagian Pemeliharaan dan Penghapusan selanjutnya disebut Subbag Harhapus dipimpin oleh Kepala Subbagian Pemeliharaan dan Penghapusan disebut Kasubbag Harhapus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemeliharaan serta perbaikan materiil dan administrasi penghapusan barang milik negara Kemhan.

Bagian Rumah Tangga selanjutnya disebut Bag Rumga dipimpin oleh Kepala Bagian Rumah Tangga disebut Kabag Rumga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pelayanan umum dan angkutan, pelayanan pimpinan, pelayanan kesehatan, pelayanan komunikasi dan elektronika, pelayanan urusan dalam dan dukungan keprotokolan Kemhan serta pelaporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Setjen (UAKPB).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Bag Rumga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan administrasi pengadaan; b. penyiapan bahan dan pelayanan kesehatan; c. penyiapan bahan dan pelayanan umum, pelayanan pimpinan, urusan dalam dan protokol; d. penyiapan bahan pelayanan dan pemeliharaan komunikasi dan elektronika; dan e. penyiapan bahan laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Setjen.

Bag Rumga terdiri atas: a. Subbagian Pelayanan Kesehatan; b. Subbagian Pelayanan Umum; dan c. Subbagian Pelayanan Komunikasi dan Elektronika.

Subbagian Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut Subbag Yankes dipimpin oleh Kepala Subbagian Pelayanan Kesehatan disebut Kasubbag Yankes mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan administrasi, pelayanan kesehatan umum serta spesialis terbatas, pelayanan dukungan penunjang medis, serta pemeliharaan kesehatan Kemhan.

Subbagian Pelayanan Umum selanjutnya disebut Subbag Yanum dipimpin oleh Kepala Subbagian Pelayanan Umum disebut Kasubbag Yanum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan dukungan pelayanan umum, pelayanan pimpinan, urusan dalam, angkutan, administrasi, akomodasi dan dukungan keprotokolan, dan pembinaan Satuan Musik Kementerian serta pelaporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Sekjen (UAKPB).

Subbagian Pelayanan Komunikasi dan Elektronika selanjutnya disebut Subbag Yankomlek dipimpin oleh Kepala Subbagian Pelayanan Komunikasi dan Elektronika disebut Kasubbag Yankomlek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan jaringan komunikasi, sound system, multimedia, administrasi, registrasi dan herregistrasi sambungan telepon Kemhan.

Bagian Fasilitas Bangunan dan Barang Milik Negara selanjutnya disebut Bag Fasbang dan BMN dipimpin oleh Kepala Bagian Fasilitas Bangunan dan Barang Milik Negara disebut Kabag Fasbang dan BMN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perencanaan, pengadaan barang dan jasa kontruksi, pengawasan dan pemeliharaan fasilitas, sertifikasi, penghapusan tanah dan bangunan serta pengendalian penggunaan listrik, telepon, gas, air dan sanitasi Kemhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Bag Fasbang dan BMN menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dan perencanaan administrasi pengadaan konstruksi serta pemeliharaan fasilitas bangunan Kemhan; b. penyiapan bahan dan pengadaan serta pemeliharaan fasilitas bangunan, sertifikasi tanah dan bangunan Kemhan; c. penyiapan bahan dan pengawasan pengadaan, pemeliharaan fasilitas bangunan dan listrik, telepon, gas, air serta sanitasi Kemhan; d. penyiapan bahan laporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (selain tanah dan bangunan) Kemhan; dan e. pelaporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (tanah dan bangunan) Kemhan.

Bag Fasbang dan BMN terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi; b. Subbagian Barang Milik Negara; dan c. Subbagian Pengawasan.

Subbagian Perencanaan dan Administrasi selanjutnya disebut Subbag Renmin dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Admnistrasi disebut Kasubbag Renmin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perencanaan dan administrasi pengadaan bidang konstruksi serta pemeliharaan fasilitas bangunan Kemhan.

Subbagian Barang Milik Negara selanjutnya disebut Subbag BMN dipimpin oleh Kepala Subbagian Barang Milik Negara disebut Kasubbag BMN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (tanah dan bangunan) Kemhan serta pelaporan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (selain tanah dan bangunan) Kemhan.

Subbagian Pengawasan selanjutnya disebut Subbag Was dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengawasan disebut Kasubbag Was mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penghapusan, pemeliharaan fasilitas tanah dan bangunan serta pengawasan terhadap fasilitas, tanah, bangunan dan penggunaan listrik, telepon, gas, air dan sanitasi Kemhan.

(1) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Itjen adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Itjen dipimpin oleh Inspektur Jenderal yang selanjutnya disebut Irjen.

Itjen mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di lingkungan Kemhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Itjen menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan di lingkungan Kemhan di bidang penganggaran pertahanan; b. pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kemhan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertahanan; d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kemhan; dan e. pelaksanaan administrasi Itjen.

Itjen terdiri atas: a. Sekretariat; b. Inspektorat Umum; c. Inspektorat Pengadaan; d. Inspektorat Keuangan; dan e. Inspektorat Logistik.

Sekretariat Inspektorat Jenderal selanjutnya disebut Setitjen adalah unsur pembantu Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal disebut Sesitjen mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, memberikan pelayanan teknis dan administratif Itjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Setitjen menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan, pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Itjen; b. pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, materiil, ketatausahaan, kerumahtanggaan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Itjen; c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tindaklanjut hasil pengawasan; d. pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan kepustakaan Itjen; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Irjen Kemhan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik ke dalam maupun ke luar lingkungan Kemhan serta supervisi staf.

Setitjen Itjen terdiri atas: a. Bagian Program dan Laporan; b. Bagian Data dan Informasi; c. Bagian Analisa, Evaluasi dan Tindak lanjut; d. Bagian Umum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Laporan selanjutnya disebut Bag Proglap dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Laporan disebut Kabag Proglap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan dan pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Itjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Bag Proglap menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan program kerja dan anggaran Itjen; b. penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian program kerja dan anggaran Itjen; c. penyiapan bahan pembukuan keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan Itjen; d. melaksanakan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran; e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran Itjen; dan f. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Itjen.

Bag Proglap terdiri atas: a. Subbagian Program Kerja dan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Subbagian Program Kerja dan Anggaran selanjutnya disebut Subbag Progjagar dipimpin oleh Kepala Subbagian Program Kerja dan Anggaran disebut Kasubbag Progjagar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program kerja dan anggaran serta pengujian atas permintaan pembayaran.

Subbagian Perbendaharaan selanjutnya disebut Subbag Bendahara dipimpin oleh Kepala Subbagian Perbendaharaan disebut Kasubbag Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, mencatat dan menyiapkan bahan laporan keuangan.

Subbagian Evaluasi Laporan selanjutnya disebut Subbag Evlap dipimpin oleh Kepala Subbagian Evaluasi Laporan disebut Kasubbag Evlap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran, laporan kinerja Itjen.

Bagian Data dan Informasi selanjutnya disebut Bag Datin, dipimpin oleh Kepala Bagian Data dan Informasi disebut Kabag Datin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengolahan data dan penyajian informasi, pemberian dukungan teknis di bidang pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data serta dokumentasi dan kepustakaan Itjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Bag Datin menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi; b. penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan; dan c. pemberian dukungan teknis di bidang pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data.

Bag Datin terdiri atas: a. Subbagian Pengolahan Data; b. Subbagian Dokumentasi Kepustakaan dan Arsip; dan c. Subbagian Pemeliharaan Jaringan.

Subbagian Pengolahan Data selanjutnya disebut Subbag Lahta dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengolahan Data disebut Kasubbag Lahta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengolahan data dan penyajian informasi serta publikasi kegiatan Itjen.

Subbagian Dokumentasi Kepustakaan dan Arsip selanjutnya disebut Subbag Doktaka dan Arsip dipimpin oleh Kepala Subbagian Dokumentasi Kepustakaan dan Arsip disebut Kasubbag Doktaka dan Arsip mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dokumentasi dan pengelolaan kepustakaan serta penyimpanan bahan data dan informasi kegiatan Itjen.

Subbagian Pemeliharaan Jaringan selanjutnya disebut Subbag Harjaring dipimpin oleh Kepala Subbagian Pemeliharaan Jaringan disebut Kasubbag Harjaring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan komputer dan pemeliharaan jaringan komunikasi data serta pemberian bimbingan teknis teknologi informasi Itjen.

Bagian Analisa, Evaluasi dan Tindak lanjut selanjutnya disebut Bag Anevdaklan dipimpin oleh Kepala Bagian Analisa Evaluasi dan Tindak lanjut disebut Kabag Anevdaklan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan bahan analisis, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dan tindaklanjut hasil pengawasan serta pemeriksaan Itjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Bag Anevdaklan menyelenggarakan fungsi: a penyiapan bahan analisis pengawasan dan pemeriksaan serta tindak lanjut; dan b. penyiapan bahan evaluasi dan laporan pengawasan serta pemeriksaan dan tindak lanjut.

Bag Anevdaklan terdiri atas: a. Subbagian Analisa Sistem; b. Subbagian Evaluasi dan Laporan; dan c. Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Subbagian Analisa Sistem selanjutnya disebut Subbag Ansis dipimpin oleh Kepala Subbagian Analisis disebut Kasubbag Ansis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis pengawasan dan pemeriksaan.

Subbagian Evaluasi dan Laporan selanjutnya disebut Subbag Evlap dipimpin oleh Kepala Subbagian Evaluasi dan Laporan disebut Kasubbag Evlap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan pengawasan dan pemeriksaan.

Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan selanjutnya disebut Subbag TLP dipimpin oleh Kepala Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan disebut Kasubbag TLP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan tindak lanjut dan pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan untuk dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA.

Bagian Umum selanjutnya disebut Bag Um dipimpin oleh Kepala Bag Um disebut Kabag Um mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan Barang Milik Negara dan administrasi perbekalan, kerumahtanggaan dan urusan ketatausahaan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta administrasi keuangan Itjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Bag Um menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan; b. penyiapan bahan serta melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara dan kerumahtanggaan; dan c. penyiapan bahan dan pelaksanaan ketatausahaan serta administrasi keuangan.

Bag Um terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Kepegawaian selanjutnya disebut Subbag Peg dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepegawaian disebut Kasubbag Peg mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan Itjen.

Subbagian Rumah Tangga selanjutnya disebut Subbag Rumga dipimpin oleh Kepala Subbagian Rumah Tangga disebut Kasubbag Rumga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara serta kerumahtanggaan Itjen.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengurusan ketatausahaan dan administrasi pertanggungjawaban keuangan Itjen.

Inspektorat Umum selanjutnya disebut It Um adalah unsur pelaksana Itjen dipimpin oleh Inspektur Umum disebut Ir Um mempunyai tugas melaksanakan audit yang meliputi pengawasan dan pemeriksaan di bidang umum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, It Um menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan bidang umum; b. pelaksanaan audit dan pengawasan di bidang kelembagaan, manajerial, pendidikan, sumber daya manusia serta hukum dan disiplin; c. pelaksanaan pengkajian dan analisis serta bimbingan teknis di bidang tugas It Um; d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaran pengawasan bidang umum; e. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan hasil pengawasan bidang Umum; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat.

It Um terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Auditor.

Subbagian Tata Usaha Inspektorat Umum selanjutnya disebut Subbag TU It Um dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Umum disebut Kasubbag TU It Um mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi dan pengurusan ketatausahaan Itum serta bertanggung jawab kepada Ir Um.

Kelompok Auditor selanjutnya disebut Pokauditor, adalah unsur pelaksana tugas di bidang pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan, manajerial, pendidikan, sumber daya manusia serta hukum dan disiplin.

Inspektorat Pengadaan selanjutnya disebut It Ada adalah unsur pelaksana Itjen dipimpin oleh Inspektur Pengadaan disebut Ir Ada mempunyai tugas melaksanakan audit yang meliputi pengawasan dan pemeriksaan di bidang pengadaan barang dan jasa pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, It Ada menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan pengadaan barang dan jasa pertahanan; b. pelaksanaan audit dan pengawasan pengadaan barang dan jasa dalam maupun luar negeri; c. pelaksanaan pengkajian dan analisis serta bimbingan teknis di bidang tugas It Ada; d. pelaksanaan koordinasi di bidang penyelenggaran pengawasan pengadaan; e. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan hasil pengawasan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat.

It Ada terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Auditor.

Subbagian Tata Usaha Inspektorat Pengadaan selanjutnya disebut Subbag TU It Ada dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Pengadaan disebut Kasubbag TU It Ada mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi dan pengurusan ketatausahaan Itada serta bertanggung jawab kepada Ir Ada.

Kelompok Auditor selanjutnya disebut Pokauditor, adalah unsur pelaksana tugas di bidang pengawasan dan pemeriksaan pengadaan barang dan jasa dalam maupun luar negeri.

Inspektorat Keuangan selanjutnya disebut It Ku adalah unsur pelaksana Itjen dipimpin oleh Inspektur Keuangan disebut Ir Ku mempunyai tugas melaksanakan audit yang meliputi pengawasan dan pemeriksaan di bidang keuangan pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, It Ku menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan di bidang pengelolaan keuangan pertahanan; b. pelaksanaan audit dan pengawasan di bidang penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, laporan keuangan, pertanggung jawaban keuangan, sistem prosedur keuangan dan pendapatan negara (Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) serta tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; c. pelaksanaan pengkajian dan analisis serta bimbingan teknis di bidang tugas It Ku; d. pelaksanaan koordinasi di bidang penyelenggaran pengawasan pengelolaan keuangan pertahanan; e. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan hasil pengawasan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat.

It Ku terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Auditor.

Subbag Tata Usaha Inspektorat Keuangan selanjutnya disebut Subbag TU It Ku dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Keuangan disebut Kasubbag TU It Ku mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi dan pengurusan ketatausahaan Itku serta bertanggung jawab kepada Ir Ku.

Kelompok Auditor selanjutnya disebut Pok Auditor, adalah unsur pelaksana tugas di bidang pengawasan dan pemeriksaan penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, laporan keuangan, pertanggung jawaban keuangan, sistem prosedur keuangan dan pendapatan negara (Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) serta tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Inspektur Logistik selanjutnya disebut It Log adalah unsur pelaksana Itjen dipimpin oleh Inspektur Logistik disebut Ir Log mempunyai tugas melaksanakan audit yang meliputi pengawasan dan pemeriksaan di bidang logistik pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, It Log menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan kebijakan, rencana, dan program pengawasan di bidang pengelolaan logistik pertahanan; b. pelaksanaan audit dan pengawasan di bidang logistik meliputi pergudangan, pendistribusian, pembekalan, pemeliharaan, penggunaan, penghapusan, administrasi dan inventori terhadap tanah dan bangunan dan selain tanah dan bangunan, bekal, fasilitas dan jasa serta sarana dan prasarana pertahanan; c. pelaksanaan pengkajian dan analisis serta bimbingan teknis di bidang tugas It Log; d. pelaksanaan koordinasi di bidang penyelenggaran pengawasan pengelolaan logistik pertahanan; e. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan hasil pengawasan; dan f. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat.

Itlog terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Auditor.

Subbag Tata Usaha Inspektorat Logistik selanjutnya disebut Subbag TU It Log dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Logistik disebut Kasubbag TU It Log mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi dan pengurusan ketatausahaan Itlog serta bertanggung jawab kepada Ir Log.

Kelompok Auditor selanjutnya disebut Pokauditor, adalah unsur pelaksana tugas di bidang pengawasan dan pemeriksaan logistik meliputi pergudangan, pendistribusian, pembekalan, pemeliharaan, penggunaan, penghapusan, administrasi dan inventori terhadap barang bergerak dan tidak bergerak, bekal, fasilitas dan jasa serta sarana dan prasarana pertahanan.

(1)Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Strahan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pertahanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2)Ditjen Strahan dipimpin oleh Direktur Jenderal Strategi Pertahanan disebut Dirjen Strahan.

Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Ditjen Strahan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara meliputi perumusan kebijakan strategis, pengerahan komponen pertahanan, analisa lingkungan strategis, kerja sama internasional, wilayah pertahanan dan hukum strategi pertahanan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara; dan e. pelaksanaan administrasi Ditjen Strahan.

Ditjen Strahan terdiri atas: a. Sekretariat; b. Direktorat Kebijakan Strategi; c. Direktorat Pengerahan; d. Direktorat Analisa Strategi; e. Direktorat Kerja Sama Internasional; f. Direktorat Wilayah Pertahanan; dan g. Direktorat Peraturan Perundang-Undangan.

Sekretariat Direktorat Jenderal selanjutnya disebut Set Ditjen adalah unsur pembantu Direktorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal disebut Ses Ditjen mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Ditjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Set Ditjen menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan, pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Ditjen; b. pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, materiil, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen; c. pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan perpustakaan Ditjen; dan d. koordinasi dan supervisi staf.

Set Ditjen terdiri atas: a. Bagian Program dan Laporan; b. Bagian Data dan Informasi; c. Bagian Umum; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Laporan selanjutnya disebut Bag Proglap dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Laporan disebut Kabag Proglap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan dan pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Ditjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Bag Proglap menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan program kerja dan anggaran Ditjen; b. penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian program kerja dan anggaran Ditjen; c. penyiapan bahan pembukuan keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan Ditjen; d. melaksanakan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran; e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran Ditjen; dan f. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Ditjen.

Bag Proglap terdiri atas: a. Subbagian Program Kerja dan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Subbagian Program Kerja dan Anggaran selanjutnya disebut Subbag Progjagar dipimpin oleh Kepala Subbagian Program Kerja dan Anggaran disebut Kasubbag Progjagar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program kerja dan anggaran serta pengujian atas permintaan pembayaran.

Subbagian Perbendaharaan selanjutnya disebut Subbag Ben dipimpin oleh Kepala Subbagian Perbendaharaan disebut Kasubbag Ben mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, mencatat dan menyiapkan bahan laporan keuangan Ditjen.

Subbagian Evaluasi dan Laporan selanjutnya disebut Subbag Evlap dipimpin oleh Kepala Subbagian Evaluasi dan Laporan disebut Kasubbag Evlap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran, laporan kinerja di lingkungan Ditjen.

Bagian Data dan Informasi selanjutnya disebut Bag Datin dipimpin oleh Kepala Bagian Data dan Informasi disebut Kabag Datin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengolahan data dan penyajian informasi, pemberian dukungan teknis di bidang pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data serta dokumentasi dan kepustakaan di lingkungan Ditjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Bag Datin menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi; b. penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan; dan c. pemberian dukungan teknis di bidang pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data.

Bag Datin terdiri atas: a. Subbagian Pengolahan Data; b. Subbagian Dokumentasi Kepustakaan dan Arsip; dan c. Subbagian Pemeliharaan Jaringan.

Subbagian Pengolahan Data selanjutnya disebut Subbag Lahta dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengolahan Data disebut Kasubbag Lahta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengolahan data dan penyajian informasi serta publikasi kegiatan Ditjen.

Subbagian Dokumentasi Kepustakaan dan Arsip selanjutnya disebut Subbag Doktaka dan Arsip dipimpin oleh Kepala Subbagian Dokumentasi Kepustakaan dan Arsip disebut Kasubbag Doktaka dan Arsip mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan dokumentasi dan pengelolaan kepustakaan serta penyimpanan bahan data dan informasi Ditjen.

Subbagian Pemeliharaan Jaringan selanjutnya disebut Subbag Harjaring dipimpin oleh Kepala Subbagian Pemeliharaan Jaringan disebut Kasubbag Harjaring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan komputer, pemeliharaan jaringan komunikasi data dan pemberian bimbingan teknis teknologi informasi Ditjen.

Bagian Umum selanjutnya disebut Bag Um dipimpin oleh Kepala Bagian Umum disebut Kabag Um mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan barang milik negara dan administrasi perbekalan, kerumahtanggaan dan urusan ketatausahaan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen serta administrasi keuangan Setditjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Bag Um menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan; b. penyiapan bahan serta melaksanakan pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan; dan c. penyiapan bahan dan pelaksanaan ketatausahaan serta administrasi keuangan.

Bag Um terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Kepegawaian selanjutnya disebut Subbag Peg dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepegawaian disebut Kasubbag Peg mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan Ditjen.

Subbagian Rumah Tangga selanjutnya disebut Subbag Rumga dipimpin oleh Kepala Subbagian Rumah Tangga disebut Kasubbag Rumga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara, administrasi perbekalan serta kerumahtanggaan Ditjen.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengurusan ketatausahaan dan administrasi pertanggungjawaban keuangan Setditjen.

Direktorat Kebijakan Strategi selanjutnya disebut Direktorat Jakstra adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, dipimpin oleh Direktur Kebijakan Strategi disebut Dir Jakstra mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kebijakan strategis pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Dit Jakstra menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang strategi pertahanan; b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kebijakan umum pertahanan negara, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, pembinaan doktrin dan kebijakan pelaksanaan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan strategi pertahanan di bidang kebijakan umum pertahanan negara, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, pembinaan doktrin dan kebijakan pelaksanaan; d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang kebijakan umum pertahanan negara, kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara, pembinaan doktrin serta kebijakan pelaksanaan; e. pelaksanaan bimbingan dan evaluasi di bidang pertahanan negara di daerah; dan f. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Jakstra.

Dit Jakstra terdiri atas: a. Subdirektorat Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pertahanan Negara; b. Subdirektorat Penyusunan Kebijakan Pembinaan Pertahanan Negara; c. Subdirektorat Kebijakan Pelaksanaan; d. Subdirektorat Doktrin; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pertahanan Negara selanjutnya disebut Subdit Sunjakbang Hanneg dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pertahanan Negara disebut Kasubdit Sunjakbang Hanneg mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyusunan kebijakan pengembangan pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Subdit Sunjakbang Hanneg menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan di bidang kebijakan pengembangan pertahanan militer dan nir militer; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kebijakan pengembangan pertahanan militer dan nir militer; c. pelaksanaan dan evaluasi di bidang kebijakan pengembangan pertahanan militer dan nir militer; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang kebijakan pengembangan pertahanan militer dan nir militer.

Subdirektorat Jakbang Hanneg terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Kebijakan Pengembangan Pertahanan Militer; dan b. Seksi Penyiapan Kebijakan Pengembangan Pertahanan Nir Militer.

Seksi Penyiapan Kebijakan Pengembangan Pertahanan Militer selanjutnya disebut Seksi Siapjakbanghanmil dipimpin oleh Kepala Seksi Penyiapan Kebijakan Pengembangan Pertahanan Militer disebut Kasi Siapjakbanghanmil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan serta evaluasi dan standardisasi teknis di bidang kebijakan pengembangan pertahanan militer.

Seksi Penyiapan Kebijakan Pengembangan Pertahanan Nir Militer selanjutnya disebut Seksi Siapjakbanghan Nirmil dipimpin oleh Kepala Seksi Penyiapan Kebijakan Pengembangan Pertahanan Nir Militer disebut Kasi Siapjakbanghan Nirmil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi dan standardisasi teknis di bidang kebijakan pengembangan pertahanan nir militer.

Subdirektorat Penyusunan Kebijakan Pembinaan Pertahanan Negara selanjutnya disebut Subdit Sunjakbin Hanneg dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Penyusunan Kebijakan Pembinaan Pertahanan Negara disebut Kasubdit Sunjakbin Hanneg mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pertahanan negara.Pasal 226 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Subdit Sunjakbin Hanneg menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pembinaan pertahanan militer dan nir militer; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan pertahanan militer dan nir militer; c. pelaksanaan dan evaluasi penyusunan kebijakan di bidang pembinaan pertahanan militer dan nir militer; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pembinaan pertahanan militer dan nir militer.

Subdit Sunjakbin Hanneg terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Kebijakan Pembinaan Pertahanan Militer; b. Seksi Penyiapan Kebijakan Pembinaan Pertahanan Nir Militer; dan

Seksi Penyiapan Kebijakan Pembinaan Pertahanan Militer selanjutnya disebut Seksi Siapjakbinhanmil dipimpin oleh Kepala Seksi Penyiapan Kebijakan Pembinaan Pertahanan Militer disebut Kasi Siapjakbinhanmil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi dan standardisasi teknis di bidang penyiapan kebijakan pembinaan pertahanan militer.

Seksi Penyiapan Kebijakan Pembinaan Pertahanan Nir Militer selanjutnya disebut Seksi Siapjakbinhan Nirmil dipimpin oleh Kepala Seksi Penyiapan Kebijakan Pembinaan Pertahanan Nir Militer disebut Kasi Siapjakbinhan Nirmil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi dan standardisasi teknis di bidang penyiapan kebijakan pembinaan pertahanan.

Subdirektorat Kebijakan Pelaksanaan Pertahanan Negara selanjutnya disebut Subdit Jaklakhanneg dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Kebijakan Pelaksanaan Pertahanan Negara disebut Kasubdit Jaklakhanneg mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan analisa kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kebijakan umum, penyelenggaraan pertahanan serta kaji ulang strategis sistem pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Subdit Jaklakhanneg menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum pertahanan negara; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pertahanan; c. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penyelenggaraan pertahanan; d. pelaksanaan kaji ulang strategis sistem pertahanan negara kebijakan di bidang penyelenggaraan pertahanan; dan e. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang penyelenggaraan pertahanan.

Subdit Jaklakhanneg terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Kebijakan Umum; b. Seksi Penyiapan Kebijakan Penyelenggaraan; dan c. Seksi Kaji Ulang Strategis Sistem Pertahanan Negara.

Seksi Penyiapan Kebijakan Umum selanjutnya disebut Seksi Siapjakum dipimpin oleh Kepala Seksi Penyiapan Kebijakan Umum disebut Kasi Siapjakum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kebijakan umum pertahanan.

Seksi Penyiapan Kebijakan Penyelenggaraan selanjutnya disebut Seksi Siapjakgar dipimpin oleh Kepala Seksi Penyiapan Kebijakan Penyelenggaraan disebut Kasi Siapjagar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara.

Seksi Kaji Ulang Strategis Sistem Pertahanan Negara selanjutnya disebut Seksi Kaji Ulang Sishanneg dipimpin oleh Kepala Seksi Kaji Ulang Strategis Sistem Pertahanan Negara disebut Kasi Kaji Ulang Sishanneg mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kaji ulang strategis sistem pertahanan negara.

Subdirektorat Doktrin Pertahanan Negara selanjutnya disebut Subdit Doktrin Hanneg dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Doktrin Pertahanan Negara disebut Kasubdit Doktrin Hanneg mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang doktrin pertahanan negara.Pasal 237 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Subdit Doktrin Hanneg menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang doktrin pertahanan negara; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang doktrin, kebijakan dan strategi; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang doktrin, kebijakan dan strategi; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang doktrin, kebijakan dan strategi.

Subdit Doktrin Hanneg terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Evaluasi Doktrin; b. Seksi Penyiapan Evaluasi Kebijakan; dan c. Seksi Penyiapan Evaluasi Strategi.

Seksi Penyiapan Evaluasi Doktrin selanjutnya disebut Seksi Sievdok dipimpin oleh Kepala Seksi Penyiapan Evaluasi Doktrin disebut Kasi Sievdok mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang doktrin.

Seksi Penyiapan Evaluasi Kebijakan selanjutnya disebut Seksi Sievjak dipimpin oleh Kepala Seksi Penyiapan Evaluasi Kebijakan disebut Kasi Sievjak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kebijakan.

Seksi Penyiapan Evaluasi Strategi selanjutnya disebut Seksi Sievstra dipimpin oleh Kepala Seksi Penyiapan Evaluasi Strategi disebut Kasi Sievstra mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang strategi pertahanan negara.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Dit Jakstra.

Direktorat Pengerahan selanjutnya disebut Dit Rah adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Pengerahan disebut Dir Rah mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengerahan, melaksanakan standardisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengerahan komponen pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Dit Rah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan organisasi komponen pertahanan negara, pengerahan komponen utama, komponen cadangan dan pendukung; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kebijakan organisasi komponen pertahanan negara, komponen utama, komponen cadangan dan pendukung; c. perencanaan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan di bidang organisasi komponen pertahanan negara, komponen utama, komponen cadangan dan pendukung; d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perijinan di bidang kebijakan organisasi komponen pertahanan negara, komponen utama, komponen cadangan dan pendukung; dan e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Rah.

Dit Rah terdiri atas: a. Subdirektorat Organisasi Komponen Pertahanan Negara; b. Subdirektorat Pengerahan Komponen Utama; c. Subdirektorat Pengerahan Komponen Cadangan dan Pendukung; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Organisasi Komponen Pertahanan Negara selanjutnya disebut Subdit Orkomhanneg dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Organisasi Komponen Pertahanan Negara disebut Kasubdit Orkomhanneg mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang organisasi komponen utama, organisasi komponen cadangan dan pendukung serta alat utama sistem senjata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Subdit Orkomhanneg menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang organisasi komponen utama, organisasi komponen cadangan dan pendukung serta alat utama sistem senjata; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang organisasi komponen utama, organisasi komponen cadangan dan pendukung, serta alat utama sistem senjata; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang organisasi komponen utama, organisasi komponen cadangan dan pendukung, serta alat utama sistem senjata; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang organisasi komponen utama, organisasi komponen cadangan dan pendukung, serta alat utama sistem senjata.

Subdit Orkomhanneg terdiri atas: a. Seksi Organisasi Komponen Utama; b. Seksi Organisasi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung; dan c. Seksi Alat Utama Sistem Senjata.

Seksi Organisasi Komponen Utama selanjutnya disebut Seksi Orkomput dipimpin oleh Kepala Seksi Organisasi Komponen Utama disebut Kasi Orkomput mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang organisasi komponen utama.

Seksi Organisasi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung selanjutnya disebut Seksi Orkomcadduk dipimpin oleh Kepala Seksi Organisasi Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung disebut Kasi Orkomcadduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang organisasi komponen cadangan dan komponen pendukung.

Seksi Alat Utama Sistem Senjata selanjutnya disebut Seksi Alutsista dipimpin oleh Kepala Seksi Alat Utama Sistem Senjata disebut Kasi Alutsista mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang alat utama sistem senjata.

Subdirektorat Pengerahan Komponen Utama selanjutnya disebut Subdit Rahkomput dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Pengerahan Komponen Utama disebut Kasubdit Rahkomput mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang operasi militer untuk perang, misi pemeliharaan perdamaian, serta operasi bantuan dan keamanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 Subdit Rahkomput menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang operasi militer untuk perang, misi pemeliharaan perdamaian, serta operasi bantuan dan keamanan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang operasi militer untuk perang, misi pemeliharaan perdamaian, serta operasi bantuan dan keamanan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang operasi militer untuk perang, misi pemeliharaan perdamaian, serta operasi bantuan dan keamanan; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang operasi militer untuk perang, misi pemeliharaan perdamaian, serta operasi bantuan dan keamanan.

Subdit Rahkomput terdiri atas: a. Seksi Operasi Militer Perang dan Misi Pemeliharaan Perdamaian; dan b. Seksi Operasi Bantuan dan Keamanan.

Seksi Operasi Militer Perang dan Misi Pemeliharaan Perdamaian selanjutnya disebut Seksi OMP dan MPP dipimpin oleh Kepala Seksi Operasi Militer Perang dan Misi Pemeliharaan Perdamaian disebut Kasi OMP dan MPP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kebijakan pengerahan komponen utama untuk operasi militer perang dan misi pemeliharaan perdamaian.

Seksi Operasi Bantuan dan Keamanan selanjutnya disebut Seksi Ops Bankam dipimpin oleh Kepala Seksi Operasi Bantuan dan Keamanan disebut Kasi Ops Bankam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kebijakan pengerahan komponen utama untuk operasi bantuan dan operasi keamanan.

Subdirektorat Pengerahan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung selanjutnya disebut Subdit Rahkomcadduk dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Pengerahan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung disebut Kasubdit Rahkomcadduk mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mobilisasi dan demobilisasi komponen cadangan dan komponen pendukung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 Subdit Rahkomcadduk menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang mobilisasi dan demobilisasi komponen cadangan dan komponen pendukung; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang mobilisasi dan demobilisasi komponen cadangan dan komponen pendukung; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang mobilisasi dan demobilisasi komponen cadangan dan komponen pendukung; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang mobilisasi dan demobilisasi komponen cadangan dan komponen pendukung;

Subdit Rahkomcadduk terdiri atas: a. Seksi Komponen Cadangan; dan b. Seksi Komponen Pendukung.

Seksi Komponen Cadangan selanjutnya disebut Seksi Komcad dipimpin oleh Kepala Seksi Komponen Cadangan disebut Kasi Komcad mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mobilisasi dan demobilisasi komponen cadangan.

Seksi Komponen Pendukung selanjutnya disebut Seksi Komduk dipimpin oleh Kepala Seksi Komponen Pendukung disebut Kasi Komduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mobilisasi dan demobilisasi komponen pendukung.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Dit Rah.

Direktorat Analisa Strategis selanjutnya disebut Dit Anstra adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Analisa Strategis disebut Dir Anstra mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis strategis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 263, Dit Anstra menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang analisis strategis; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang analisis strategis dalam negeri, Asia Pasifik, Amerika, Eropa, Afrika, Organisasi Internasional dan isu global; c. perencanaan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan analisis strategis dalam negeri, Asia Pasifik, Amerika, Eropa, Afrika, Organisasi Internasional dan isu global; d. pelaksanaan bimbingan, supervisi kebijakan analisis strategis; dan e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Anstra.

Dit Anstra terdiri atas: a. Subdirektorat Dalam Negeri; b. Subdirektorat Asia dan Pasifik; c. Subdirektorat Amerika, Eropa dan Afrika; d. Subdirektorat Organisasi Internasional; e. Subdirektorat Isu Global; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Dalam Negeri selanjutnya disebut Subdit Dagri dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Dalam Negeri disebut Kasubdit Dagri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis lingkungan strategis dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Subdit Dagri melaksanakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis lingkungan strategis dalam negeri; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang analisis lingkungan strategis dalam negeri meliputi ideologi dan politik, ekonomi, sosial budaya serta militer dan keamanan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang analisis lingkungan strategis dalam negeri meliputi ideologi dan politik, ekonomi, sosial budaya serta militer dan keamanan; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis dan perizinan di bidang analisis lingkungan strategis dalam negeri meliputi ideologi dan politik, ekonomi, sosial budaya serta militer.

Subdit Dagri terdiri atas: a. Seksi Ideologi dan Politik; b. Seksi Ekonomi; c. Seksi Sosial Budaya; dan d. Seksi Militer dan Keamanan.

Seksi Ideologi dan Politik selanjutnya disebut Seksi Idpol dipimpin oleh Kepala Seksi Ideologi dan Politik disebut Kasi Idpol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis kondisi ideologi dan politik lingkungan strategis dalam negeri.

Seksi Ekonomi selanjutnya disebut Seksi Ekonomi dipimpin oleh Kepala Seksi Ekonomi disebut Kasi Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis kondisi ekonomi lingkungan strategis dalam negeri.

Seksi Sosial Budaya selanjutnya disebut Seksi Sosbud dipimpin oleh Kepala Seksi Sosial Budaya disebut Kasi Sosbud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis kondisi sosial budaya lingkungan strategis dalam negeri.

Seksi Militer dan Keamanan selanjutnya disebut Seksi Milkam dipimpin oleh Kasi Militer dan Keamanan disebut Kasi Milkam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis kondisi militer dan keamanan lingkungan strategis dalam negeri.

Subdirektorat Asia dan Pasifik selanjutnya disebut Subdit Aspas dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Asia dan Pasifik disebut Kasubdit Aspas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis lingkungan strategis di Asia dan Pasifik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Subdit Aspas menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis lingkungan strategis di Asia Pasifik; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang analisis lingkungan strategis Australia, Oceania dan Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Tengah dan Asia Selatan serta Asia Barat; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang analisis lingkungan strategis Australia, Oceania dan Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Tengah dan Asia Selatan serta Asia Barat; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis dan perizinan di bidang analisis lingkungan strategis Australia, Oceania dan Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Tengah dan Asia Selatan serta Asia Barat.

Subdit Aspas terdiri atas: a. Seksi Australia, Oceania dan Asia Timur; b. Seksi Asia Tenggara; c. Seksi Asia Tengah dan Selatan; dan d. Seksi Asia Barat.

Seksi Australia, Oceania dan Asia Timur selanjutnya disebut Seksi Ausceantim dipimpin oleh Kepala Seksi Australia, Oceania dan Asia Timur disebut Kasi Ausceantim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis potensi ancaman dan gangguan di negara Australia, Oceania dan Asia Timur serta pengaruhnya terhadap pertahanan dan keamanan INDONESIA.

Seksi Asia Tenggara selanjutnya disebut Seksi Asteng dipimpin oleh Kepala Seksi Asia Tenggara disebut Kasi Asteng mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis potensi ancaman dan gangguan di negara Asia Tenggara serta pengaruhnya terhadap pertahanan dan keamanan INDONESIA.

Seksi Asia Tengah dan Selatan selanjutnya disebut Seksi Astengsel dipimpin oleh Kepala Seksi Asia Tengah dan Selatan, disebut Kasi Astengsel mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis potensi ancaman dan gangguan di negara Asia Tengah, Selatan dan Timur Tengah serta pengaruhnya terhadap pertahanan dan keamanan INDONESIA.

Seksi Asia Barat selanjutnya disebut Seksi Asbar dipimpin oleh Kepala Seksi Asia Barat disebut Kasi Asbar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis potensi ancaman dan gangguan di negara Asia Barat serta pengaruhnya terhadap pertahanan dan keamanan INDONESIA.

Subdirektorat Amerika, Eropa dan Afrika selanjutnya disebut Subdit Ameroaf dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Amerika, Eropa dan Afrika disebut Kasubdit Ameroaf mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis lingkungan strategis di Amerika, Eropa, Afrika dan Timur Tengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Subdit Ameroaf menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis lingkungan strategis di Amerika, Eropa, Afrika dan Timur Tengah; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang analisis lingkungan strategis Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Eropa, Afrika dan Timur Tengah; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang analisis lingkungan strategis Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Eropa, Afrika dan Timur Tengah; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis dan perizinan di bidang analisis lingkungan strategis Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, Eropa, Afrika dan Timur Tengah.

Subdit Ameroaf terdiri atas: a. Seksi Amerika Utara dan Tengah; b. Seksi Amerika Selatan; c. Seksi Eropa; dan d. Seksi Afrika.

Seksi Amerika Utara dan Tengah selanjutnya disebut Seksi Amuteng dipimpin oleh Kepala Seksi Amerika Utara dan Tengah disebut Kasi Amuteng mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis potensi ancaman dan gangguan di negara Amerika Utara dan Tengah serta pengaruhnya terhadap pertahanan dan keamanan INDONESIA.

Seksi Amerika Selatan selanjutnya disebut Seksi Amsel dipimpin oleh Kepala Seksi Amerika Selatan disebut Kasi Amsel mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis potensi ancaman dan gangguan di negara Amerika Selatan serta pengaruhnya terhadap pertahanan dan keamanan INDONESIA.

Seksi Eropa selanjutnya disebut Seksi Eropa dipimpin oleh Kepala Seksi Eropa disebut Kasi Eropa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis potensi ancaman dan gangguan di negara Eropa serta pengaruhnya terhadap pertahanan dan keamanan INDONESIA.

Seksi Afrika selanjutnya disebut Seksi Afrika dipimpin oleh Kepala Seksi Afrika disebut Kasi Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis potensi ancaman dan gangguan di negara Afrika serta pengaruhnya terhadap pertahanan dan keamanan INDONESIA.

Subdirektorat Organisasi Internasional selanjutnya disebut Subdit OI dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Organisasi Internasional disebut Kasubdit OI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis lingkungan strategis Organisasi Internasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Subdit OI menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis lingkungan strategis Organisasi Internasional; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang analisis lingkungan strategis ASEAN, PBB, Non PBB Organisasi Non Pemerintah; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang analisis lingkungan strategis ASEAN, PBB, Non PBB, Organisasi Non Pemerintah; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis dan perizinan di bidang analisis lingkungan strategis ASEAN, PBB, Non PBB, Organisasi Non Pemerintah.

Subdit OI terdiri atas: a. Seksi ASEAN; b. Seksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB); c. Seksi Organisasi Pemerintah; dan d. Seksi Organisasi Non Pemerintah.

Seksi ASEAN selanjutnya disebut Seksi ASEAN dipimpin oleh Kepala Seksi ASEAN disebut Kasi ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis yang menyangkut perkembangan organisasi, kecenderungan kebijakan, keputusan politik, isu-isu yang ditangani di organisasi ASEAN serta pengaruhnya terhadap kepentingan nasional, pertahanan dan keamanan INDONESIA.

Seksi Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya disebut Seksi PBB dipimpin oleh Kepala Seksi Perserikatan Bangsa-Bangsa disebut Kasi PBB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis yang menyangkut perkembangan organisasi, kecenderungan kebijakan, keputusan politik, isu-isu yang ditangani di organisasi PBB serta pengaruhnya terhadap kepentingan nasional, pertahanan dan keamanan INDONESIA. Pasal 292 Seksi Organisasi Pemerintah selanjutnya disebut Seksi OP dipimpin oleh Kepala Seksi Organisasi Pemerintah disebut Kasi OP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis yang menyangkut perkembangan organisasi, kecenderungan kebijakan, keputusan politik, isu-isu yang ditangani di organisasi seperti Uni Eropa, Liga Arab, Africa Union, AFTA, OPEC, G-20, OKI, SCO, Gerakan Non Blok dan lain-lain serta pengaruhnya terhadap kepentingan nasional, pertahanan dan keamanan INDONESIA. Pasal 293 Seksi Organisasi Non Pemerintah selanjutnya disebut Seksi ONP dipimpin oleh Kepala Seksi Organisasi Non Pemerintah disebut Kasi ONP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis yang menyangkut perkembangan organisasi, kecenderungan kebijakan, keputusan politik, isu-isu yang ditangani di organisasi seperti Greenpeace, International Committee of the red Cross (ICRC), Academy for Educational Development (AED, Agency for Technical Cooperation and Development (ACETD), Action Aid Australia, Borneo Tropical Rainforest Foundation (BTRF) dan lain-lain serta pengaruhnya terhadap kepentingan nasional, pertahanan dan keamanan INDONESIA.

Subdirektorat Isu Global selanjutnya disebut Subdit IG dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Isu Global disebut Kasubdit IG mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis strategis isu-isu global.

Dalam Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, Subdit IG melaksanakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis strategis perkembangan global; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang senjata strategis, teknologi informasi dan komunikasi, keamanan non tradisional dan keamanan tradisional; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang senjata strategis, teknologi informasi dan komunikasi, keamanan non tradisional dan keamanan tradisional; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis dan perizinan di bidang senjata strategis, teknologi informasi dan komunikasi, keamanan non tradisional dan keamanan tradisional.

Subdit IG terdiri atas: a. Seksi Senjata Strategis; b. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi; c. Seksi Keamanan Non Tradisional; dan d. Seksi Keamanan Tradisional.

Seksi Senjata Strategis selanjutnya disebut Seksi Senstra dipimpin oleh Kepala Seksi Senjata Strategis disebut Kasi Senstra mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis yang menyangkut perkembangan senjata nuklir, biologi dan kimia, pemusnah massal, peluru kendali dan alat utama sistem senjata strategis serta pengaruhnya terhadap kepentingan nasional, pertahanan dan keamanan INDONESIA.

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut Seksi TIK dipimpin oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunkasi disebut Kasi TIK mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis yang menyangkut perkembangan teknologi informasi dan komunkasi serta pengaruhnya terhadap kepentingan nasional, pertahanan dan keamanan INDONESIA.

Seksi Keamanan Non Tradisional selanjutnya disebut Seksi KNT dipimpin oleh Kepala Seksi Keamanan Non Tradisional disebut Kasi KNT mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis yang menyangkut perkembangan keamanan non tradisional.

Seksi Keamanan Tradisional selanjutnya disebut Seksi Kam Trad dipimpin oleh Kepala Seksi Keamanan Tradisional disebut Kasi Kam Trad mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis yang menyangkut perkembangan keamanan tradisional.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Dit Anstra.

Direktorat Kerja Sama Internasional selanjutnya disebut Dit Kersin adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Kerja Sama Internasional disebut Dir Kersin mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kebijakan kerja sama internasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 302, Dit Kersin menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral; b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang hubungan bilateral, hubungan multilateral, pendidikan dan materiil, pembinaan Atase Pertahanan dan Foreign Military Sales (FMS) serta protokoler; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang hubungan bilateral, hubungan multilateral, pendidikan dan materiil, pembinaan Atase Pertahanan dan Foreign Military Sales (FMS) serta protokoler; d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang hubungan bilateral, hubungan multilateral, pendidikan dan materiil, pembinaan atase pertahanan dan Foreign Military Sales (FMS) serta protokoler; e. pemegang kebijakan satu pintu bagi kerja sama internasional di lingkungan Kementerian dan TNI; f. penyiapan dan proses penempatan Perwira Foreign Military Sales Washington DC; dan g. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Kersin.

Dit Kersin terdiri atas: a. Subdirektorat Bilateral; b. Subdirektorat Multilateral; c. Subdirektorat Kerja Sama Pendidikan dan Materiil; d. Subdirektorat Atase Pertahanan; e. Subdirektorat Protokol dan Perizinan; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Bilateral selanjutnya disebut Subdit Bilateral dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Bilateral disebut Kasubdit Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perjanjian kerja sama bilateral.Pasal 306 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Subdit Bilateral melaksanakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama bilateral; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang kerja sama bilateral kawasan Asia, Eropa dan Afrika serta Amerika dan Pasifik; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang kerja sama bilateral kawasan Asia, Eropa dan Afrika serta Amerika dan Pasifik, dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang kerja sama bilateral kawasan Asia, Eropa dan Afrika serta Amerika dan Pasifik.

Subdit Bilateral terdiri atas: a. Seksi Asia; b. Seksi Eropa dan Afrika; dan c. Seksi Amerika dan Pasifik.

Seksi Asia selanjutnya disebut Seksi Asia dipimpin oleh Kepala Seksi Asia disebut Kasi Asia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama bilateral kawasan Asia untuk kepentingan nasional, pertahanan dan keamanan INDONESIA.

Seksi Eropa dan Afrika selanjutnya disebut Seksi Eroaf dipimpin oleh Kepala Seksi Eropa dan Afrika disebut Kasi Eroaf mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama bilateral kawasan Eropa dan Afrika untuk kepentingan nasional, pertahanan dan keamanan INDONESIA.

Seksi Amerika dan Pasifik selanjutnya disebut Seksi Amepas dipimpin oleh Kepala Seksi Amerika dan Pasifik disebut Kasi Amepas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama bilateral kawasan Amerika dan Pasifik untuk kepentingan nasional, pertahanan dan keamanan INDONESIA.

Subdirektorat Multilateral selanjutnya disebut Subdit Multilateral dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Multilateral disebut Kasubdit Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama multilateral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311, Subdit Multilateral melaksanakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama multilateral; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang diplomasi dan kerja sama multilateral di bidang misi perdamaian, intra kawasan, keamanan internasional dan perlucutan senjata dan organisasi internasional dan bantuan kemanusiaan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang diplomasi dan kerja sama multilateral meliputi misi perdamaian, intra kawasan, keamanan internasional dan perlucutan senjata dan organisasi internasional dan bantuan kemanusiaan; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang diplomasi dan kerja sama multilateral meliputi misi perdamaian, intra kawasan, keamanan internasional dan perlucutan senjata dan organisasi internasional dan bantuan kemanusiaan.

Subdit Multilateral terdiri atas: a. Seksi Misi Perdamaian; b. Seksi Intra Kawasan; c. Seksi Keamanan Internasional; dan d. Seksi Bantuan Kemanusiaan.

Seksi Misi Perdamaian selanjutnya disebut Seksi Misi Damai dipimpin oleh Kepala Seksi Misi Perdamaian disebut Kasi Misi Damai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang misi perdamaian.

Seksi Intra Kawasan selanjutnya disebut Seksi Intra Kawasan dipimpin oleh Kepala Seksi Intra Kawasan disebut Kasi Intra Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang intra kawasan.

Seksi Keamanan Internasional selanjutnya disebut Seksi Kamin dipimpin oleh Kepala Seksi Keamanan Internasional disebut Kasi Kamin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan internasional.

Seksi Bantuan Kemanusiaan selanjutnya disebut Seksi Bansia dipimpin oleh Kepala Seksi Bantuan Kemanusiaan disebut Kasi Bansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bantuan kemanusiaan dan manajemen krisis yang terkait dengan kerjasama militer negara-negara baik di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) maupun dikawasan Asia Pasifik (Asian Regional Forum/ARF).

Subdirektorat Kerja Sama Pendidikan dan Materiil selanjutnya disebut Subdit Kermadikmat dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Kerja Sama Pendidikan dan Materiil disebut Kasubdit Kermadikmat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerjasama pendidikan dan materiil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Subdit Kermadikmat melaksanakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama pendidikan dan latihan serta materiil (FMS); b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur kerja sama internasional di bidang pendidikan luar negeri, pendidikan dalam negeri dan materiil (FMS); c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan kerja sama internasional di bidang pendidikan luar negeri, pendidikan dalam negeri dan materiil (FMS); dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pendidikan luar negeri, pendidikan dalam negeri dan materiil (FMS).

Subdit Kermadikmat terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Luar Negeri; b. Seksi Pendidikan Dalam Negeri; dan c. Seksi Materiil.

Seksi Pendidikan Luar Negeri selanjutnya disebut Seksi Dik Lugri dipimpin oleh Kepala Seksi Pendidikan Luar Negeri disebut Kasi Dik Lugri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan di luar negeri.

Seksi Pendidikan Dalam Negeri selanjutnya disebut Seksi Dik Dagri dipimpin oleh Kepala Seksi Pendidikan Dalam Negeri disebut Kasi Dik Dagri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan di bidang kerja sama pendidikan di dalam negeri.

Seksi Materiil selanjutnya disebut Seksi Mat dipimpin oleh Kepala Seksi Materiil disebut Kasi Mat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi standardisasi teknis di bidang kebijakan kerjasama materiil/Foreign Military Sales, materiil bantuan luar negeri, materiil pengadaan Goverment to Goverment, materiil hibah.

Subdirektorat Atase Pertahanan selanjutnya disebut Subdirektorat Athan dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Atase Pertahanan disebut Kasubdit Athan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan Atase Pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Subdit Athan melaksanakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan Atase Pertahanan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan Atase Pertahanan dan Atase Pertahanan Luar Negeri; c. pelaksanaan, analisa dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan Atase Pertahanan dan Atase Pertahanan Luar Negeri; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pembinaan Atase Pertahanan dan Atase Pertahanan Luar Negeri.

Subdit Athan terdiri atas: a. Seksi Atase Pertahanan Republik INDONESIA; dan b. Seksi Atase Pertahanan Luar Negeri.

Seksi Atase Pertahanan Republik INDONESIA selanjutnya disebut Seksi Athan RI dipimpin oleh Kepala Seksi Atase Pertahannan RI disebut Kasi Athan RI mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan Atase Pertahanan di luar negeri.

Seksi Atase Pertahanan Luar Negeri selanjutnya disebut Seksi Athan Lugri dipimpin oleh Kepala Seksi Atase Pertahanan Luar Negeri disebut Kasi Athan Lugri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan Atase Pertahanan negara sahabat.

Subdirektorat Protokol dan Perizinan selanjutnya disebut Subdit Prot dan Izin dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Protokol dan Perizinan disebut Kasubdit Prot dan Izin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keprotokolan dan perizinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Subdit Prot dan Izin melaksanakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keprotokolan dan perizinan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang keprotokolan, perizinan dan konsuler; c. pelaksanaan, analisa dan evaluasi kebijakan di bidang keprotokolan, perizinan dan konsuler; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang keprotokolan, perizinan dan konsuler.

Subdit Prot dan Izin terdiri dari: a. Seksi Protokol; dan b. Seksi Perizinan dan Konsuler.

Seksi Protokol selanjutnya disebut Seksi Prot dipimpin oleh Kepala Seksi Protokol disebut Kasi Prot mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keprotokolan terkait dengan penerimaan pejabat setingkat Menteri dan Sekjen negara lain serta kunjungan kerja Menteri, Wakil Menteri dan Sekjen ke luar negeri.

Seksi Perizinan dan Konsuler selanjutnya disebut Seksi Ikon dipimpin oleh Kepala Seksi Perizinan dan Konsuler disebut Kasi Ikon mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perizinan dan konsuler.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Dir Kersin.

Direktorat Wilayah Pertahanan selanjutnya disebut Dit Wilhan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Wilayah Pertahanan disebut Dir Wilhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan penataan wilayah pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Dit Wilhan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penataan wilayah pertahanan; b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang survei dan pemetaan, penegasan dan delimitasi batas, tata ruang dan geoinformasi; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang tata ruang survei dan pemetaan, penegasan dan delimitasi batas dan geoinformasi; d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang survei dan pemetaan, dan kerjasama survei dan pemetaan, penegasan dan delimitasi batas, tata ruang dan geoinformasi; dan e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Wilhan.

Dit Wilhan terdiri atas: a. Subdirektorat Tata Ruang Wilayah Pertahanan; b. Subdirektorat Wilayah Perbatasan Darat; c. Subdirektorat Wilayah Perbatasan Laut dan Udara; d. Subdirektorat Kebijakan Survei dan Pemetaan; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Tata Ruang Wilayah Pertahanan selanjutnya disebut Subdit TR Wilhan dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Tata Ruang Wilayah Pertahanan disebut Kasubdit TR Wilhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang wilayah pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338, Subdit TR Wilhan melaksanakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata ruang wilayah pertahanan dan tata ruang pertahanan nir-militer; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang tata ruang pertahanan militer dan tata ruang pertahanan nir-militer; c. pelaksanaan kajian, inventarisasi, analisa dan evaluasi kebijakan serta pengelolaan data di bidang tata ruang wilayah pertahanan militer dan tata ruang wilayah; dan d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang tata ruang wilayah pertahanan dan tata ruang kawasan strategis.

Subdit TR Wilhan terdiri atas: a. Seksi Tata Ruang Pertahanan; b. Seksi Tata Ruang Wilayah; dan c. Seksi Pengelolaan Data Tata Ruang.

Seksi Tata Ruang Pertahanan, selanjutnya disebut Seksi TR Han dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Ruang Pertahanan disebut Kasi TR Han mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan dokumentasi di bidang tata ruang pertahanan.

Seksi Tata Ruang Wilayah, selanjutnya disebut Kasi TR Wil dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Ruang Wilayah disebut Kasi TR Wil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan dokumentasi di bidang tata ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kawasan strategis nasional.

Seksi Pengelolaan Data Tata Ruang, selanjutnya disebut Seksi Kelola Data TR dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data Tata Ruang disebut Kasi Kelola Data TR mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data tata ruang wilayah pertahanan.

Subdirektorat Wilayah Perbatasan Darat selanjutnya disebut Subdit Wiltasrat dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Wilayah Perbatasan Darat disebut Kasubdit Wiltasrat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penetapan batas dan pengelolaan wilayah perbatasan darat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344, Subdit Wiltasrat melaksanakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penetapan batas dan pengelolaan wilayah perbatasan darat; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penetapan dan pengelolaan batas wilayah darat; c. pelaksanaan, analisa dan evaluasi di bidang penetapan dan pengelolaan batas wilayah darat; dan d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang penetapan dan pengelolaan batas wilayah darat serta pengelolaan data dan dokumen wilayah pertahanan darat.

Subdit Wiltasrat terdiri atas: a. Seksi Penetapan Batas Darat; b. Seksi Pengelolaan Wilayah Batas Darat; dan c. Seksi Pengelolaan Data Wilayah Perbatasan Darat.

Seksi Penetapan Batas Darat, selanjutnya disebut Seksi Taptasrat dipimpin oleh Kepala Seksi Penetapan Batas Darat disebut Kasi Taptasrat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan batas darat.

Seksi Pengelolaan Wilayah Batas Darat, selanjutnya disebut Seksi Kelola Wiltasrat dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Wilayah Batas Darat disebut Kasi Kelola Wiltasrat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan wilayah batas darat.

Seksi Pengelolaan Data Wilayah Perbatasan Darat, selanjutnya disebut Seksi Keloladata Wiltasrat dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data Wilayah Perbatasan Darat disebut Kasi Keloladata Wiltasrat mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan pengelolaan data perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data wilayah perbatasan darat.

Subdirektorat Wilayah Perbatasan Laut dan Udara selanjutnya disebut Subdirektorat Wiltaslaud dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Wilayah Perbatasan Laut dan Udara disebut Kasubdit Wiltaslaud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penataan wilayah perbatasan laut dan udara, pulau - pulau kecil terluar dan penentuan batas wilayah laut dan udara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350, Subdit Wiltaslaud melaksanakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan wilayah perbatasan laut dan udara; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan delimitasi perbatasan laut dan udara; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan aspek pertahanan di perbatasan laut, udara dan pulau – pulau kecil terluar serta data geoinformasi wilayah perbatasan laut dan udara; d. pelaksanaan kerjasama pengelolaan perbatasan laut, udara dan pulau – pulau kecil terluar serta data geoinformasi wilayah perbatasan laut dan udara; e. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pengelolaan perbatasan laut, udara dan pulau – pulau kecil terluar serta data geoinformasi wilayah perbatasan laut dan udara; f. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur delimitasi perbatasan laut dan udara; dan g. pelaksanaan analisa dan evaluasi kebijakan di bidang wilayah perbatasan laut, udara dan pulau – pulau kecil terluar.

Subdit Wilhan Laud terdiri atas: a. Seksi Wilayah Perbatasan Laut; b. Seksi Wilayah Perbatasan Udara; dan c. Seksi Pengelolaan Data Wilayah Perbatasan Laut dan Udara;

Seksi Wilayah Perbatasan Laut, selanjutnya disebut Seksi Wiltaslaut dipimpin oleh Kepala Seksi Wilayah Perbataaan Laut disebut Kasi Wiltaslaut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang wilayah perbatasan laut, penetapan perbatasan laut, pengelolaan pulau – pulau kecil terluar dan pengelolaan data wilayah perbatasan laut serta analisa, evaluasi dan dokumentasi.

Seksi Wilayah Perbatasan Udara, selanjutnya disebut Seksi Wiltasud dipimpin oleh Kepala Seksi Wilayah Perbatasan Udara disebut Kasi Wiltasud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang wilayah perbatasan udara, penetapan perbatasan udara dan pengelolaan data wilayah perbatasan udara, serta analisa, evaluasi dan dokumentasi.

Seksi Pengelolaan Data Wilayah Perbatasan Laut dan Udara, selanjutnya disebut Seksi Loladata Wiltas Laut dan Udara dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Data Wilayah Perbatasan Laut dan Udara disebut Kasi Loladata Wiltas Laut dan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data geoinformasi wilayah perbatasan laut, udara dan pulau-pulau kecil terluar.

Subdirektorat Survei dan Pemetaan selanjutnya disebut Subdit Surta dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Survei dan Pemetaan disebut Kasubdit Surta mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi kebijakan dan pembinaan, standardisasi teknis dan kerja sama di bidang survei dan pemetaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Subdit Surta melaksanakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan di bidang survei dan pemetaan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang administrasi pembinaan survei dan pemetaan, bimbingan teknis, kerjasama serta pengumpulan dan pengolahan sistem informasi geografi; c. pelaksanaan, analisa, evaluasi dan dokumentasi kebijakan di bidang administrasi pembinaan survei dan pemetaan, bimbingan teknis dan kerja sama; dan d. pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi teknis dan perizinan di bidang kerjasama, survei dan pemetaan.

Subdit Surta terdiri atas: a. Seksi Survei; b. Seksi Pemetaan; c. Seksi Sistem Informasi Geografis; dan d. Seksi Bimbingan Teknis.

Seksi Survei, selanjutnya disebut Seksi Survei dipimpin oleh Kepala Seksi Survei disebut Kasi Survei mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei dan pemetaan meliputi pendataan, perizinan, pengawasan dan pengendalian serta pengumpulan data survei, serta evaluasi dan dokumentasi survei.

Seksi Pemetaan selanjutnya disebut Seksi Peta dipimpin oleh Kepala Seksi Pemetaan disebut Kasi Peta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan, pendayagunaan potensi survei dan pemetaan angkatan dan survei dan pemetaan nasional, pemanfaatan teknologi survei dan pemetaan dalam mendukung kebijakan strategi pertahanan serta melaksanakan analisa, evaluasi dan dokumentasi pemetaan.

Seksi Sistem Informasi Geografis selanjutnya disebut Seksi SIG dipimpin oleh Kepala Seksi Sistem Informasi Geografis disebut Kasi SIG mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem informasi geografi.

Seksi Bimbingan Teknis selanjutnya disebut Seksi Bimtek dipimpin oleh Kepala Seksi Kebijakan Bimbingan Teknis disebut Kasi Bimtek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan teknis survei dan pemetaan TNI, Angkatan dan survei dan pemetaan nasional untuk kepentingan pertahanan negara.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Dit Wilhan.

Direktorat Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut Dit Tur Peruu adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Perundang-undangan disebut Dir Perundang-undangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perundang-undangan pertahanan negara, hukum internasional, harmonisasi serta penelahaan dan informasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Dit Tur Peruu menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang perundang-undangan pertahanan negara, hukum internasional, harmonisasi, serta penelahaan dan informasi hukum; b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perundang-undangan pertahanan negara, hukum internasional, harmonisasi, serta penelahaan dan informasi hukum; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan strategi pertahanan di bidang perundang-undangan pertahanan negara, hukum internasional, harmonisasi, serta penelahaan dan informasi hukum; d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang perundang- undangan pertahanan negara, hukum internasional, harmonisasi, serta penelahaan dan informasi hukum; dan e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dir Tur Peruu.

Dit Tur Peruu terdiri atas: a. Subdirektorat Regulasi; b. Subdirektorat Hukum Internasional; c. Subdirektorat Harmonisasi Perundang-Undangan; d. Subdirektorat Penelaahan dan Informasi Hukum Pertahanan; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Regulasi selanjutnya disebut Subdit Regulasi dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Regulasi disebut Kasubdit Regulasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang UNDANG-UNDANG dan peraturan pelaksanaan UNDANG-UNDANG.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Subdit Regulasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang UNDANG-UNDANG dan peraturan pelaksanaan UNDANG-UNDANG; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang UNDANG-UNDANG dan peraturan pelaksanaan UNDANG-UNDANG, harmonisasi dan pembahasan di tingkat panitia antar kementerian dan DPR RI, serta program legislasi pertahanan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang penyusunan UNDANG-UNDANG dan peraturan pelaksanaan UNDANG-UNDANG, perencanaan peraturan pelaksanaan serta program legislasi pertahanan; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang penyusunan UNDANG-UNDANG dan peraturan pelaksanaan UNDANG-UNDANG, dan program legislasi pertahanan.

Subdit Regulasi terdiri atas: a. Seksi Perencanaan UNDANG-UNDANG; b. Seksi Peraturan Pelaksanaan; dan c. Seksi Program Legislasi Pertahanan.

Seksi Perencanaan UNDANG-UNDANG selanjutnya disebut Seksi Renundang dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan UNDANG-UNDANG disebut Kasi Renundang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan UNDANG-UNDANG dan PERATURAN PEMERINTAH pengganti UNDANG-UNDANG.

Seksi Peraturan Pelaksanaan selanjutnya disebut Seksi Turlak dipimpin oleh Kepala Seksi Peraturan Pelaksana disebut Kasi Turlak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perancangan PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN dan Peraturan Menteri.

Seksi Program Legislasi pertahanan selanjutnya disebut Seksi Proleghan dipimpin oleh Kepala Seksi Progam Legislasi Pertahanan disebut Kasi Proleghan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan program legislasi pertahanan.

Subdirektorat Hukum Internasional selanjutnya disebut Subdit Kumint dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Hukum Internasional disebut Kasubdit Kumint mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hukum internasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Subdit Kumint menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang hukum humaniter internasional, hak asasi manusia, hukum laut dan hukum dirgantara, serta perjanjian internasional; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang hukum humaniter internasional, hak asasi manusia, hukum laut dan hukum dirgantara serta perjanjian internasional; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang hukum humaniter internasional, hak asasi manusia, hukum laut dan hukum dirgantara serta perjanjian internasional; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang hukum humaniter internasional, hak asasi manusia, hukum laut dan hukum dirgantara serta perjanjian internasional.

Subdit Kumint terdiri atas: a. Seksi Hukum Humaniter; b. Seksi Hukum Laut dan Hukum Dirgantara; dan c. Seksi Perjanjian Internasional.

Seksi Hukum Humaniter selanjutnya disebut Seksi Humaniter dipimpin oleh Kepala Seksi Hukum Humaniter disebut Kasi Humaniter mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi dan standardisasi teknis di bidang kebijakan hukum humaniter.

Seksi Hukum Laut dan Hukum Dirgantara selanjutnya disebut Seksi Kumladirga dipimpin oleh Kepala Seksi Hukum Laut dan Hukum Dirgantara disebut Kasi Kumladirga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi dan standardisasi teknis di bidang kebijakan hukum laut dan hukum dirgantara.

Seksi Perjanjian Internasional selanjutnya disebut Seksi Janint dipimpin oleh Kepala Seksi Perjanjian Internasional disebut Kasi Janint mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi dan standardisasi teknis di bidang kebijakan perjanjian internasional.

Subdirektorat Harmonisasi Perundang-Undangan selanjutnya disebut Subdit Harmonisasi dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Harmonisasi Perundang-Undangan disebut Kasubdit Harmonisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan/atau prakarsa serta pengharmonisasian rancangan peraturan Menteri Pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Subdit Harmonisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan rancangan kebijakan di bidang harmonisasi Peraturan Menteri Pertahanan prakarsa satuan kerja Kemhan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang harmonisasi Peraturan Menteri Pertahanan prakarsa satuan kerja Kemhan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang harmonisasi Peraturan Menteri Pertahanan prakarsa satuan kerja Kemhan; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis Peraturan Menteri Pertahanan prakarsa satuan kerja Kemhan.

Subdit Harmonisasi terdiri atas: a. Seksi Harmonisasi “A”; b. Seksi Harmonisasi “B”; dan c. Seksi Harmonisasi “C”.

Seksi Harmonisasi “A” selanjutnya disebut Seksi Harmonisasi “A” dipimpin oleh Kepala Seksi Harmonisasi “A” disebut Kasi Harmonisasi “A” mempunyai tugas melakukan penyiapan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan/atau prakarsa dan pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri Pertahanan yang disusun oleh satuan kerja Ditjen Renhan Kemhan dan Ditjen Kuathan Kemhan.

Seksi Harmonisasi “B” selanjutnya disebut Seksi Harmonisasi “B” dipimpin oleh Kepala Seksi Harmonisasi “B” disebut Kasi Harmonisasi “B” mempunyai tugas melakukan penyiapan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan/atau prakarsa dan pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri Pertahanan yang disusun oleh satuan kerja Ditjen Pothan Kemhan dan Ditjen Strahan Kemhan.

Seksi Harmonisasi “C” selanjutnya disebut Seksi Harmonisasi “C” dipimpin oleh Kepala Seksi Harmonisasi “C” disebut Kasi Harmonisasi “C” mempunyai tugas melakukan penyiapan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dan/atau prakarsa dan pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri Pertahanan yang disusun oleh satuan kerja Setjen, Itjen, Badan, dan Pusat Kemhan serta Universitas Pertahanan.

Subdirektorat Penelaahan dan Informasi Hukum Pertahanan selanjutnya disebut Subdit Lahinfokumhan dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Penelaahan dan Informasi Hukum Pertahanan disebut Kasubdit Lahinfokumhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis kebijakan penelaahan hukum di bidang politik hukum dan keamanan, kesejahteraan rakyat dan ekonomi serta jaringan informasi dan dokumentasi hukum pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385, Subdit Lahinfokumhan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan penelaahan kebijakan hukum di bidang politik hukum dan keamanan, kesejahteraan rakyat, dan ekonomi serta jaringan informasi dan dokumentasi hukum pertahanan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur penelaahan kebijakan hukum di bidang politik hukum dan keamanan, kesejahteraan rakyat dan ekonomi serta jaringan informasi dan dokumentasi hukum pertahanan; c. pelaksanaan dan evaluasi penelaahan kebijakan hukum di bidang politik hukum dan keamanan, kesejahteraan rakyat dan ekonomi serta jaringan informasi dan dokumentasi hukum pertahanan; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis penelaahan kebijakan hukum di bidang politik hukum dan keamanan, kesejahteraan rakyat, dan ekonomi serta jaringan informasi dan dokumentasi hukum pertahanan.

Subdit Lahinfokumhan terdiri atas: a. Seksi Penelahaan Hukum; dan b. Seksi Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum serta Perpustakaan.

Seksi Penelahaan Hukum selanjutnya disebut Seksi Lahkum dipimpin oleh Kepala Seksi Seksi Penelahaan Hukum disebut Kasi Lahkum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi dan standarisasi teknis penelahaan kebijakan hukum di bidang politik hukum dan keamanan.

Seksi Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum serta Perpustakaan selanjutnya disebut Seksi Jarinfodokkum Taka dipimpin oleh Kepala Seksi Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum serta Perpustakaan disebut Kasi Jarinfodokkum Taka mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan jaringan informasi hukum pertahanan, dokumentasi hukum dan perpustakaan.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Dit Tur Peruu.

(1) Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Renhan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pertahanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Ditjen Renhan dipimpin oleh Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan disebut Dirjen Renhan.

Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392, Ditjen Renhan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara meliputi perencanaan pembangunan pertahanan, perencanaan program dan anggaran, administrasi pelaksanaan anggaran, pengendalian program dan anggaran; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara; dan e. pelaksanaan administrasi Ditjen Renhan.

Ditjen Renhan terdiri atas: a. Sekretariat; b. Direktorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan; c. Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran; d. Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran; dan e. Direktorat Pengendalian Program dan Anggaran.

Sekretariat Direktorat Jenderal selanjutnya disebut Set Ditjen adalah unsur pembantu Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal disebut Ses Ditjen mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Ditjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Set Ditjen menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan, pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Ditjen; b. pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, materiil, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen; c. pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan perpustakaan Ditjen; dan d. koordinasi dan supervisi staf.

Set Ditjen terdiri atas: a. Bagian Program dan Laporan; b. Bagian Data dan Informasi; c. Bagian Umum; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Laporan selanjutnya disebut Bag Proglap dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Laporan disebut Kabag Proglap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan dan pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Ditjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Bag Proglap menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan program kerja dan anggaran Ditjen; b. penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian program kerja dan anggaran Ditjen; c. penyiapan bahan pembukuan keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan Ditjen; d. melaksanakan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran; e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran Ditjen; dan f. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Ditjen.

Bag Proglap terdiri atas: a. Subbagian Program Kerja dan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Subbagian Program Kerja dan Anggaran selanjutnya disebut Subbag Progjagar dipimpin oleh Kepala Subbagian Program Kerja dan Anggaran disebut Kasubbag Progjagar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program kerja dan anggaran serta pengujian atas permintaan pembayaran.

Subbagian Perbendaharaan selanjutnya disebut Subbag Ben dipimpin oleh Kepala Subbagian Perbendaharaan disebut Kasubbag Ben mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, mencatat dan menyiapkan bahan laporan keuangan Ditjen.

Subbagian Evaluasi dan Laporan selanjutnya disebut Subbag Evlap dipimpin oleh Kepala Subbagian Evaluasi dan Laporan disebut Kasubbag Evlap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran, laporan kinerja di lingkungan Ditjen.

Bagian Data dan Informasi selanjutnya disebut Bag Datin dipimpin oleh Kepala Bagian Data dan Informasi disebut Kabag Datin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengolahan data dan penyajian informasi, pemberian dukungan teknis di bidang pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data serta dokumentasi dan kepustakaan di lingkungan Ditjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404, Bag Datin menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi; b. penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan; dan c. pemberian dukungan teknis di bidang pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data.

Bag Datin terdiri atas: a. Subbagian Pengolahan Data; b. Subbagian Dokumentasi Kepustakaan dan Arsip; dan c. Subbagian Pemeliharaan Jaringan.

Subbagian Pengolahan Data selanjutnya disebut Subbag Lahta dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengolahan Data disebut Kasubbag Lahta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengolahan data dan penyajian informasi serta publikasi kegiatan Ditjen.

Subbagian Dokumentasi Kepustakaan dan Arsip selanjutnya disebut Subbag Doktaka dan Arsip dipimpin oleh Kepala Subbagian Dokumentasi Kepustakaan dan Arsip disebut Kasubbag Doktaka dan Arsip mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan dokumentasi dan pengelolaan kepustakaan serta penyimpanan bahan data dan informasi Ditjen.

Subbagian Pemeliharaan Jaringan selanjutnya disebut Subbag Harjaring dipimpin oleh Kepala Subbagian Pemeliharaan Jaringan disebut Kasubbag Harjaring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data serta pemberian bimbingan teknis teknologi informasi Ditjen.

Bagian Umum selanjutnya disebut Bag Um dipimpin oleh Kepala Bagian Umum disebut Kabag Um mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan barang milik negara dan administrasi perbekalan, kerumahtanggaan dan urusan ketatausahaan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen serta administrasi keuangan Setditjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410, Bag Um menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan; b. penyiapan bahan serta melaksanakan pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan; dan c. penyiapan bahan dan pelaksanaan ketatausahaan serta administrasi keuangan.

Bag Um terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Kepegawaian selanjutnya disebut Subbag Peg dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepegawaian disebut Kasubbag Peg mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan Ditjen.

Subbagian Rumah Tangga selanjutnya disebut Subbag Rumga dipimpin oleh Kepala Subbagian Rumah Tangga disebut Kasubbag Rumga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara, administrasi perbekalan serta kerumahtanggaan Ditjen.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengurusan ketatausahaan Ditjen dan administrasi pertanggungjawaban keuangan Setditjen.

Direktorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan selanjutnya disebut Dit Renbanghan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Perencanaan Pembangunan Pertahanan disebut Dir Renbanghan mempunyai tugas menyiapkan perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang perencanaan pembangunan pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Dit Renbanghan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan pertahanan; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang sistem dan metode, penyusunan perencanaan pembangunan pertahanan serta analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan pertahanan dan penyerasian penelitian dan pengembangan pertahanan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang sistem dan metode, perencanaan pembangunan pertahanan serta analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan pertahanan penyerasian penelitian dan pengembangan pertahanan; d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang sistem dan metode, perencanaan pembangunan pertahanan serta analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan pertahanan penyerasian penelitian dan pengembangan pertahanan; dan e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Renbanghan.

Dit Renbanghan terdiri atas: a. Subdirektorat Penyusunan Perencanaan Pembangunan; b. Subdirektorat Sistem dan Metode; c. Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan; d. Subdirektorat Penyerasian Penelitian dan Pengembangan Pertahanan; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertahanan selanjutnya disebut Subdit Sunrenbanghan dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertahanan disebut Kasubdit Sunrenbanghan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan pembangunan pertahanan.Pasal 420 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Subdit Sunrenbanghan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah serta perencanaan pembangunan jangka pendek; c. pelaksanaan, analisa dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan; dan d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang perencanaan pembangunan pertahanan.

Subdit Sunrenbanghan terdiri atas: a. Seksi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah; dan b. Seksi penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek.

Seksi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah selanjutnya disebut Seksi Sunrenbang Kajangah dipimpin oleh Kepala Seksi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan menengah disebut Kasi Sunrenbang Kajangah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan pembangunan pertahanan jangka panjang dan menengah.

Seksi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek selanjutnya disebut Seksi Sunrenbang Kadek dipimpin oleh Kepala Seksi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek disebut Kasi Sunrenbang Kadek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan pembangunan pertahanan jangka pendek.

Subdirektorat Sistem dan Metode selanjutnya disebut Subdit Sismet dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Sistem dan Metode disebut Kasubdit Sismet mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem dan metode perencanaan pembangunan pertahanan.Pasal 425 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Subdit Sismet menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem dan metode perencanaan pembangunan pertahanan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang sistem dan metode perencanaan pembangunan serta program dan anggaran; c. pelaksanaan, analisa dan evaluasi kebijakan di bidang sistem dan metode perencanaan pembangunan serta program dan anggaran; dan d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang sistem dan metode perencanaan pembangunan serta program dan anggaran.

Subdit Sismet terdiri dari: a. Seksi Sistem dan Metode Perencanaan Pembangunan Pertahanan; dan b. Seksi Sistem dan Metode Perencanaan Program dan Anggaran.

Seksi Sistem dan Metode Perencanaan Pembangunan Pertahanan selanjutnya disebut Seksi Sismetrenbanghan dipimpin oleh Kepala Seksi Sistem dan Metode Perencanaan Pembangunan Pertahanan disebut Kasi Sismetrenbanghan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang sistem dan metode perencanaan pembangunan.

Seksi Sistem dan Metode Perencanaan Program dan Anggaran selanjutnya disebut Seksi Sismetrenprogar dipimpin oleh Kepala Seksi Sistem dan Metode Perencanaan Program dan Anggaran disebut Kasi Sismetrenprogar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang sistem dan metode perencanaan program dan anggaran.

Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Subdit Anevrenbang dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan disebut Kasubdit Anevrenbang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan.Pasal 430 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429, Subdit Anevrenbang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan serta sistem dan metode perencanaan pembangunan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan serta sistem dan metode perencanaan pembangunan; c. pelaksanaan, analisa dan evaluasi kebijakan di bidang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan serta sistem dan metode perencanaan pembangunan; dan d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan serta sistem dan metode perencanaan pembangunan.

Subdit Anevrenbang terdiri atas: a. Seksi Analisis dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan; dan b. Seksi Analisis dan Evaluasi Sistem dan Metode Perencanaan Pembangunan.

Seksi Analisis dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Seksi Anevrenbang dipimpin oleh Kepala Seksi Analisis dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan disebut Kasi Anevrenbang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang analisis dan evaluasi perencanaan pembangunan pertahanan.

Seksi Analisis dan Evaluasi Sistem dan Metode Perencanaan Pembangunan selanjutnya disebut Seksi Anevsismetrenbang dipimpin oleh Kepala Seksi Analisis dan Evaluasi Sistem dan Metode Perencanaan Pembangunan disebut Kasi Anevsismetrenbang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang analisis sistem dan metode perencanaan pembangunan pertahanan.

Subdirektorat Penyerasian Penelitian dan Pengembangan Pertahanan selanjutnya disebut Subdit Serasilitbanghan dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Penyerasian, Penelitian dan Pengembangan Pertahanan disebut Kasubdit Serasilitbanghan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyerasian program serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Subdit Serasilitbanghan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan pertahanan terintegrasi; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan program penelitian dan pengembangan pertahanan yang terintegrasi; c. pelaksanaan, analisa dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan program dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pertahanan yang terintegrasi; dan d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan perencanaan penelitian dan pengembangan pertahanan.

Subdit Serasilitbanghan terdiri atas: a. Seksi Perencanaan; dan b. Seksi Evaluasi dan Pemanfaatan.

Seksi Perencanaan selanjutnya disebut Seksi Ren dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan disebut Kasi Ren mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan pertahanan secara terintegrasi.

Seksi Evaluasi dan Pemanfaatan selanjutnya disebut Seksi Evalfat dipimpin oleh Kepala Seksi Evaluasi Pemanfaatan selanjutnya disebut Kasi Evalfat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang evaluasi serta pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan secara terintegrasi.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Dit Renbanghan.

Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran selanjutnya disebut Dit Renprogar adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Perencanaan Program dan Anggaran disebut Dir Renprogar mempunyai tugas menyiapkan perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, Dit Renprogar menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan perencanaan program dan anggaran pertahanan; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan program dan anggaran Kemhan dan Mabes TNI, perencanaan program dan anggaran Angkatan serta perencanaan program dan anggaran khusus; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan; d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan; dan e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Renprogar.

Dit Renprogar terdiri atas: a. Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran; b. Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran A; c. Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran B; d. Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran C; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran selanjutnya disebut Subdit Anevrenprogar dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran disebut Kasubdit Anevrenprogar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis dan evaluasi perencanaan program dan anggaran pertahanan.Pasal 444 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Subdit Anevminrenprogar menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis dan evaluasi perencanaan program dan anggaran pertahanan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang analisis dan evaluasi perencanaan sumber daya anggaran dan administrasi perencanaan; c. pelaksanaan, analisa dan evaluasi kebijakan di bidang analisis dan evaluasi perencanaan sumber daya anggaran dan administrasi perencanaan; dan d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang analisa dan evaluasi analisis dan evaluasi perencanaan sumber daya anggaran dan administrasi perencanaan.

Subdit Anevrenprogar terdiri atas: a. Seksi Analisis Perencanaan Program dan Anggaran; dan b. Seksi Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran.

Seksi Analisis Perencanaan Program dan Anggaran selanjutnya disebut Seksi Ansisrenprogar dipimpin oleh Kepala Seksi Analisis Perencanaan Program dan Anggaran disebut Kasi Ansisrenprogar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang analisis perencanaan sumber daya anggaran pertahanan.

Seksi Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran selanjutnya disebut Seksi Evrenprogar dipimpin oleh Kepala Seksi Evaluasi Perencanaan Program dan Anggaran disebut Kasi Evrenprogar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang evaluasi perencanaan program dan anggaran pertahanan serta penyusunan rencana dan penetapan kinerja.

Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran A selanjutnya disebut Subdit Renprogar A dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran A disebut Kasubdit Renprogar A mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan program dan anggaran Kemhan dan Mabes TNI.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, Subdit Renprogar A menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran Kemhan dan Mabes TNI; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan program dan anggaran Kemhan dan Mabes TNI; c. pelaksanaan, analisa dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran Kemhan dan Mabes TNI; dan d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang perencanaan program dan anggaran Kemhan dan Mabes TNI.

Subdit Renprogar A terdiri atas: a. Seksi Anggaran Kementerian Pertahanan; dan b. Seksi Anggaran Mabes TNI.

Seksi Anggaran Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Seksi Gar Kemhan dipimpin oleh Kepala Seksi Anggaran Kementerian Pertahanan disebut Kasi Gar Kemhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang perencanaan program dan anggaran Kemhan.

Seksi Anggaran Mabes TNI selanjutnya disebut Seksi Gar Mabes TNI dipimpin oleh Kepala Seksi Anggaran Mabes TNI disebut Kasi Gar Mabes TNI mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang perencanaan program dan anggaran Mabes TNI.

Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran B selanjutnya disebut Subdit Renprogar B dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran B disebut Kasubdit Renprogar B mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan program dan anggaran TNI AD, AL dan AU.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Subdit Renprogar B menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan program dan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU; c. pelaksanaan, analisa dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU; dan d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang perencanaan program dan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

Subdit Renprogar B terdiri atas: a. Seksi Anggaran TNI AD; dan b. Seksi Anggaran TNI AL dan TNI AU.

Seksi Anggaran TNI AD selanjutnya disebut Seksi Gar TNI AD dipimpin oleh Kepala Seksi Anggaran TNI AD disebut Kasi Gar TNI AD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang perencanaan program dan anggaran TNI AD.

Seksi Anggaran TNI AL dan TNI AU selanjutnya disebut Seksi Gar TNI AL dan TNI AU dipimpin oleh Kepala Seksi Anggaran TNI AL dan TNI AU disebut Kasi Gar TNI AL dan TNI AU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang perencanaan program dan anggaran TNI AL dan TNI AU.

Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran C selanjutnya disebut Subdit Renprogar C dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Program dan Anggaran C disebut Kasubdit Renprogar C mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi, industri pertahanan dan bantuan proyek bantuan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Subdit Renprogar C menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi, industri pertahanan, bantuan proyek dan bantuan dalam dan luar negeri serta penerimaan negara bukan pajak; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi, industri pertahanan, bantuan proyek dan bantuan dalam dan luar negeri serta penerimaan negara bukan pajak; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi, industri pertahanan, bantuan proyek dan bantuan dalam dan luar negeri serta penerimaan negara bukan pajak; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi, industri pertahanan, bantuan proyek dan bantuan dalam dan luar negeri serta penerimaan negara bukan pajak.

Subdit Renprogar C terdiri atas: a. Seksi Dukungan Operasi dan Industri Pertahanan; dan b. Seksi Bantuan Proyek dan Pinjaman.

Seksi Dukungan Operasi dan Industri Pertahanan selanjutnya disebut Seksi Dukops Indhan dipimpin oleh Kepala Seksi Dukungan Operasi dan Industri Pertahanan disebut Kasi Dukops Indhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang perencanaan program dan anggaran dukungan operasi dan industri pertahanan.

Seksi Bantuan Proyek dan Pinjaman selanjutnya disebut Seksi Banyekjam dipimpin oleh Kepala Seksi Bantuan Proyek dan Pinjaman disebut Kasi Banyekjam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang perencanaan program dan anggaran bantuan proyek dan pinjaman dalam dan luar negeri.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Dit Renprogar.

Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut Dit Minlakgar adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Administrasi Pelaksanaan Anggaran disebut Dir Minlakgar mempunyai tugas menyiapkan perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang administrasi pelaksanaan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, Dit Minlakgar menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Mabes TNI, administrasi pelaksanaan anggaran Angkatan serta administrasi pelaksanaan anggaran khusus; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran; d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran; dan e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Minlakgar.

Dit Minlakgar terdiri Dit Renprogar: a. Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Anggaran; b. Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran A; c. Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran B; d. Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran C; dan e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Analisis dan Evaluasi dan Administrasi Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut Subdit Anev Minlakgar dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Analisis dan Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Anggaran disebut Kasubdit Anev Minlakgar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang analisis dan evaluasi administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Subdit Anev Minlakgar menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis dan evaluasi administrasi pelaksanaan anggaran pertahanan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang analisis dan evaluasi laporan anggaran dan administrasi regularisasi pelaksanaan anggaran pertahanan; c. pelaksanaan, analisa dan evaluasi kebijakan di bidang analisis dan evaluasi laporan anggaran dan administrasi regularisasi pelaksanaan anggaran pertahanan; dan d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang laporan anggaran dan administrasi regularisasi pelaksanaan anggaran pertahanan.

Subdit Anev Minlakgar terdiri atas: a. Seksi Analisis Administrasi Pelaksanaan Anggaran; dan b. Seksi Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Anggaran.

Seksi Analisis Administrasi Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut Seksi Anminlakgar dipimpin oleh Kepala Seksi Analisis Administrasi Pelaksanaan Anggaran disebut Kasi Anminlakgar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan analisa kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang analisis dan laporan administrasi pelaksanaan anggaran.

Seksi Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut Seksi Evminlakgar dipimpin oleh Kepala Seksi Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Anggaran disebut Kasi Evminlakgar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang administrasi regularisasi pelaksanaan anggaran.

Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran A selanjutnya disebut Subdit Minlakgar A dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran A disebut Kasubdit Minlakgar A mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Mabes TNI.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Subdit Minlakgar A menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Mabes TNI; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Mabes TNI; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Mabes TNI; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan dan Mabes TNI.

Subdit Minlakgar A terdiri atas: a. Seksi Anggaran Kementerian Pertahanan; dan b. Seksi Anggaran Mabes TNI.

Seksi Anggaran Kementerian Pertahanan selanjutnya disebut Seksi Gar Kemhan dipimpin oleh Kepala Seksi Anggaran Kementerian Pertahanan disebut Kasi Gar Kemhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Kemhan.

Seksi Anggaran Mabes TNI selanjutnya disebut Seksi Gar Mabes TNI dipimpin oleh Kepala Seksi Anggaran Mabes TNI disebut Kasi Gar Mabes TNI mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang administrasi pelaksanaan anggaran Mabes TNI.

Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran B selanjutnya disebut Subdit Minlakgar B dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran B disebut Kasubdit Minlakgar B mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477, Subdit Minlakgar B menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU; b. penyiapan bahan penyusunan standard, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

Subdit Minlakgar B terdiri atas: a. Seksi Anggaran TNI AD; dan b. Seksi Anggaran TNI AL dan TNI AU.

Seksi Anggaran TNI AD selanjutnya disebut Seksi Gar TNI AD dipimpin oleh Kepala Seksi Anggaran TNI AD disebut Kasi Gar TNI AD mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI AD.

Seksi Anggaran TNI AL dan TNI AU selanjutnya disebut Seksi Gar TNI AL dan TNI AU dipimpin oleh Kepala Seksi Anggaran TNI AL dan TNI AU disebut Kasi Gar TNI AL dan TNI AU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang administrasi pelaksanaan anggaran TNI AL dan TNI AU.

Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran C selanjutnya disebut Subdit Minlakgar C dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran C disebut Kasubdit Minlakgar C mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi pelaksanaan anggaran devisa, bantuan proyek dan industri pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Subdit Minlakgar C menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran devisa, bantuan proyek dan industri pertahanan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang administrasi pelaksanaan anggaran devisa, bantuan proyek dan industri pertahanan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran devisa, bantuan proyek dan industri pertahanan; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang administrasi pelaksanaan anggaran devisa, bantuan proyek dan industri pertahanan.

Subdit Minlakgar C terdiri atas: a. Seksi Anggaran Devisa; dan b. Seksi Anggaran Bantuan Proyek dan Industri Pertahanan.

Seksi Anggaran Devisa selanjutnya disebut Seksi Gardev dipimpin oleh Kepala Seksi Anggaran Devisa disebut Kasi Gardev mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang administrasi pelaksanaan anggaran devisa pertahanan.

Seksi Anggaran Bantuan Proyek dan Industri Pertahanan selanjutnya disebut Seksi Garbanyek Indhan dipimpin oleh Kepala Seksi Anggaran Bantuan Proyek dan Industri Pertahanan disebut Kasi Garbanyek Indhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang administrasi pelaksanaan anggaran bantuan proyek dan industri pertahanan.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Dit Minlakgar.

Direktorat Pengendalian Program dan Anggaran selanjutnya disebut Dit Dalprogar adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Pengendalian Program dan Anggaran disebut Dir Dalprogar mempunyai tugas menyiapkan perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengendalian penyelenggaraan program dan anggaran pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Dit Dalprogar menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian program dan anggaran, sistem keuangan pertahanan, penerimaan negara bukan pajak serta laporan akuntabilitas kinerja; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang sistem pengendalian program dan anggaran, pengendalian program dan anggaran, penerimaan negara bukan pajak serta evaluasi pelaporan program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang sistem pengendalian program dan anggaran, pengendalian program dan anggaran, penerimaan negara bukan pajak serta evaluasi pelaporan program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja; d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang sistem pengendalian program dan anggaran, pengendalian program dan anggaran, penerimaan negara bukan pajak serta evaluasi pelaporan program dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja; dan e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Dalprogar.

Dit Dalprogar terdiri atas: a. Subdirektorat Sistem Pengendalian Program dan Anggaran; b. Subdirektorat Pengendalian Program dan Anggaran; c. Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak; d. Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Sistem Pengendalian Program dan Anggaran selanjutnya disebut Subdit Sisdalprogar dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Sistem Pengendalian Program dan Anggaran disebut Kasubdit Sisdalprogar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem pengendalian program dan anggaran, sistem keuangan pertahanan dan akuntabilitas kinerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491, Subdit Sisdalprogar menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem pengendalian program dan anggaran, sistem keuangan pertahanan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengumpulan data, sistem pengendalian dan keuangan pertahanan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pengumpulan data, sistem pengendalian dan keuangan pertahanan; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang pengumpulan data, sistem pengendalian dan keuangan pertahanan.

Subdit Sisdalprogar terdiri atas: a. Seksi Pengumpulan Data; dan b. Seksi Sistem Pengendalian dan Keuangan.

Seksi Pengumpulan Data selanjutnya disebut Seksi Pulta dipimpin oleh Kepala Seksi Pengumpulan Data disebut Kasi Pulta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang pengumpulan dan pengolahan data keuangan pertahanan.

Seksi Sistem Pengendalian dan Keuangan selanjutnya disebut Seksi Sisdalku dipimpin oleh Kepala Seksi Sistem Pengendalian dan Keuangan disebut Kasi Sisdalku mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang sistem pengendalian program dan anggaran serta sistem keuangan pertahanan.

Subdirektorat Pengendalian Program dan Anggaran selanjutnya disebut Subdit Dalprogar dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Pengendalian Program dan Anggaran disebut Kasubdit Dalprogar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran unit organisasi Kemhan, unit organisasi Mabes TNI, unit organisasi TNI AD, unit organisasi TNI AL dan unit organisasi TNI AU.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Subdit Dalprogar menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran unit organisasi Kemhan, unit organisasi Mabes TNI, unit organisasi TNI AD, unit organisasi TNI AL dan unit organisasi TNI AU; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran unit organisasi Kemhan, unit organisasi Mabes TNI, unit organisasi TNI AD, unit organisasi TNI AL dan unit organisasi TNI AU; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran unit organisasi Kemhan, unit organisasi Mabes TNI, unit organisasi TNI AD, unit organisasi TNI AL dan unit organisasi TNI AU; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran unit organisasi Kemhan, unit organisasi Mabes TNI, unit organisasi TNI AD, unit organisasi TNI AL dan unit organisasi TNI AU.

Subdit Dalprogar terdiri atas: a. Seksi Pengendalian Anggaran unit organisasi Kemhan dan unit organisasi Mabes TNI; dan b. Seksi Pengendalian Anggaran unit organisasi TNI AD, unit organisasi TNI AL dan unit organisasi TNI AU.

Seksi Pengendalian Anggaran unit organisasi Kemhan dan unit organisasi Mabes TNI selanjutnya disebut Seksi Dalgar Kemhan dan Mabes TNI dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian unit organisasi Kemhan dan unit organisasi Mabes TNI disebut Kasi Dalgar Kemhan dan Mabes TNI mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran unit organisasi Kementerian Pertahanan dan unit organisasi Mabes TNI.

Seksi Pengendalian Anggaran unit organisasi TNI AD, unit organisasi TNI AL dan unit organisasi TNI AU selanjutnya disebut Seksi Dalgar TNI AD, TNI AL,TNI AU dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian unit organisasi TNI AD, unit organisasi TNI AL dan unit organisasi TNI AU disebut Kasi Dalgar TNI AD, TNI AL, TNI AU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran unit organisasi TNI AD, unit organisasi TNI AL dan unit organisasi TNI AU.

Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak selanjutnya disebut Subdit PNBP dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Penerimaan Negara Bukan Pajak disebut Kasubdit PNBP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, Subdit PNBP menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, administrasi pelaksanaan anggaran dan pengendalian penerimaan negara bukan pajak; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan, administrasi pelaksanaan anggaran dan pengendalian penerimaan negara bukan pajak; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan, administrasi pelaksanaan anggaran dan pengendalian penerimaan negara bukan pajak; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang perencanaan, administrasi pelaksanaan anggaran dan pengendalian penerimaan negara bukan pajak.

Subdit PNBP terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; b. Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan c. Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Seksi Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak selanjutnya disebut Seksi Ren PNBP dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak disebut Kasi Ren PNBP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang perencanaan penerimaan negara bukan pajak.

Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak selanjutnya disebut Seksi Minlakgar PNBP dipimpin oleh Kepala Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak disebut Kasi Minlakgar PNBP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang administrasi pelaksanaan anggaran penerimaan negara bukan pajak.

Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak selanjutnya disebut Seksi Dalev PNBP dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak disebut Kasi Dalev PNBP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi anggaran penerimaan negara bukan pajak.

Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran selanjutnya disebut Subdit Evlap Progar dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan Program dan Anggaran disebut Kasubdit Evlap Progar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang evaluasi dan laporan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pertahanan serta akuntabilitas kinerja.Pasal 508 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507, Subdit Evlap Progar menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran pertahanan serta akuntabilitas kinerja. b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran pertahanan, serta akuntabilitas kinerja. c. pelaksanaan evaluasi kebijakan di bidang evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran pertahanan, serta akuntabilitas kinerja, dan d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran pertahanan, serta akuntabilitas kinerja.

Subdit Evlap Progar terdiri atas: a. Seksi Evaluasi dan Laporan; dan b. Seksi Pengendalian.

Seksi Evaluasi dan Laporan selanjutnya disebut Seksi Evalap dipimpin oleh Kepala Seksi Evaluasi dan Laporan disebut Kasi Evalap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan anggaran pertahanan serta akuntabilitas kinerja.

Seksi Pengendalian selanjutnya disebut Seksi Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian disebut Kasi Dal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pertahanan.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Dit Dalprogar.

(1)Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Pothan, adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi pertahanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2)Ditjen Pothan dipimpin oleh Direktur Jenderal Potensi Pertahanan disebut Dirjen Pothan.

Ditjen Pothan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi pertahanan nir militer.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514, Ditjen Pothan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang potensi pertahanan nir militer; b. pelaksanaan kebijakan di bidang potensi pertahanan nir militer meliputi kesadaran bela negara, komponen cadangan, komponen pendukung, pembinaan teknologi dan industri pertahanan serta pembinaan veteran; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang potensi pertahanan nir militer; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang potensi pertahanan nir militer; dan e. pelaksanaan administrasi Ditjen Pothan.

Ditjen Pothan terdiri atas: a. Sekretariat; b. Direktorat Bela Negara; c. Direktorat Komponen Cadangan; d. Direktorat Komponen Pendukung; e. Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan; dan f. Direktorat Veteran.

Sekretariat Direktorat Jenderal selanjutnya disebut Set Ditjen adalah unsur pembantu Direktorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal disebut Ses Ditjen mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Ditjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Set Ditjen menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan, pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Ditjen; b. pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, materiil, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen; c. pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan perpustakaan Ditjen; dan d. koordinasi dan supervisi staf.

Set Ditjen terdiri atas: a. Bagian Program dan Laporan; b. Bagian Data dan Informasi; c. Bagian Umum; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Laporan selanjutnya disebut Bag Proglap dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Laporan disebut Kabag Proglap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan dan pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Ditjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, Bag Proglap menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan program kerja dan anggaran Ditjen; b. penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian program kerja dan anggaran Ditjen; c. penyiapan bahan pembukuan keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan Ditjen; d. melaksanakan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran; e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran Ditjen; dan f. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Ditjen.

Bag Proglap terdiri atas: a. Subbagian Program Kerja dan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Subbagian Program Kerja dan Anggaran selanjutnya disebut Subbag Progjagar dipimpin oleh Kepala Subbagian Program Kerja dan Anggaran disebut Kasubbag Progjagar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program kerja dan anggaran serta pengujian atas permintaan pembayaran.

Subbagian Perbendaharaan selanjutnya disebut Subbag Ben dipimpin oleh Kepala Subbagian Perbendaharaan disebut Kasubbag Ben mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, mencatat dan menyiapkan bahan laporan keuangan Ditjen.

Subbagian Evaluasi dan Laporan selanjutnya disebut Subbag Evlap dipimpin oleh Kepala Subbagian Evaluasi dan Laporan disebut Kasubbag Evlap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta laporan kinerja Ditjen.

Bagian Data dan Informasi selanjutnya disebut Bag Datin dipimpin oleh Kepala Bagian Data dan Informasi disebut Kabag Datin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengolahan data dan penyajian informasi, pemberian dukungan teknis di bidang pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data serta dokumentasi dan kepustakaan di lingkungan Ditjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, Bag Datin menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi; b. penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan; dan c. pemberian dukungan teknis di bidang pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data.

Bagian Datin terdiri atas: a. Subbagian Pengolahan Data; b. Subbagian Dokumentasi Kepustakaan dan Arsip; dan c. Subbagian Pemeliharaan Jaringan.

Subbagian Pengolahan Data selanjutnya disebut Subbag Lahta dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengolahan Data disebut Kasubbag Lahta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, perumusan dan pelaksanaan pengolahan data dan penyajian informasi serta publikasi kegiatan Ditjen.

Subbagian Dokumentasi Kepustakaan dan Arsip selanjutnya disebut Subbagian Doktaka dan Arsip dipimpin oleh Kepala Subbag Dokumentasi Kepustakaan dan Arsip disebut Kasubbag Doktaka dan Arsip mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan dokumentasi dan pengelolaan kepustakaan serta penyimpanan bahan data dan informasi Ditjen.

Subbagian Pemeliharaan Jaringan selanjutnya disebut Subbag Harjaring dipimpin oleh Kepala Subbagian Pemeliharaan Jaringan disebut Kasubbag Harjaring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan komputer dan pemeliharaan jaringan komunikasi data serta pemberian bimbingan teknis teknologi informasi Ditjen.

Bagian Umum selanjutnya disebut Bag Um dipimpin oleh Kepala Bagian Umum disebut Kabag Um mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan barang milik negara dan administrasi perbekalan, kerumahtanggaan dan urusan ketatausahaan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen serta administrasi keuangan Setditjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532, Bag Um menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan; b. penyiapan bahan serta melaksanakan pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan; dan c. penyiapan bahan dan pelaksanaan ketatausahaan serta administrasi keuangan.

Bag Um terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Kepegawaian selanjutnya disebut Subbag Peg dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepegawaian disebut Kasubbag Peg mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan Ditjen.

Subbagian Rumah Tangga selanjutnya disebut Subbag Rumga dipimpin oleh Kepala Subbagian Rumah Tangga disebut Kasubbag Rumga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara, administrasi perbekalan serta kerumahtanggaan Ditjen.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan, pengurusan ketatausahaan Ditjen serta administrasi pertanggungjawaban keuangan Setditjen.

Direktorat Bela Negara selanjutnya disebut Dit Belneg adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Ditjen Pothan dipimpin oleh Direktur Bela Negara disebut Dir Bela Negara mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan kesadaran bela negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538, Dit Belneg menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela negara; b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan, pemukiman dan pekerjaan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan, pemukiman dan pekerjaan; d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan, pemukiman dan pekerjaan; dan e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Belneg.

Dit Belneg terdiri atas: a. Subdirektorat Lingkungan Pendidikan; b. Subdirektorat Lingkungan Pemukiman; c. Subdirektorat Lingkungan Pekerjaan; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Lingkungan Pendidikan selanjutnya disebut Subdit Lingdik dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Lingkungan Pendidikan disebut Kasubdit Lingdik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Subdit Lingdik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan materi dan metode bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis materi dan metode bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan.

Subdit Lingdik terdiri atas: a. Seksi Materi dan Metode Lingkungan Pendidikan; dan b. Seksi Analisa dan Evaluasi Lingkungan Pendidikan.

Seksi Materi dan Metode Lingkungan Pendidikan selanjutnya disebut Seksi Mamet Lingdik dipimpin oleh Kepala Seksi Materi dan Metode Lingkungan Pendidikan disebut Kasi Mamet Lingdik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang materi dan metode pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pendidikan.

Seksi Analisa dan Evaluasi Lingkungan Pendidikan selanjutnya disebut Seksi Anev Lingdik dipimpin oleh Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Lingkungan Pendidikan disebut Kasi Anev Lingdik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan bela negara di lingkungan pendidikan.

Subdirektorat Lingkungan Pemukiman selanjutnya disebut Subdit Lingkim dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Lingkungan Pemukiman disebut Kasubdit Lingkim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesadaran bela negara di lingkungan pemukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546, Subdit Lingkim menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pemukiman; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pemukiman; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan materi dan metode bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pemukiman; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis materi dan metode bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pemukiman.

Subdit Lingkim terdiri atas: a. Seksi Materi dan Metode Lingkungan Pemukiman; dan b. Seksi Analisa dan Evaluasi Lingkungan Pemukiman.

Seksi Materi dan Metode Lingkungan Pemukiman selanjutnya disebut Seksi Mamet Lingkim dipimpin oleh Kepala Seksi Materi dan Metode Lingkungan Pemukiman disebut Kasi Mamet Lingkim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang materi dan metode pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pemukiman.

Seksi Analisa dan Evaluasi Lingkungan Pemukiman selanjutnya disebut Seksi Anev Lingkim dipimpin oleh Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Lingkungan Pemukiman disebut Kasi Anev Lingkim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan bela negara di lingkungan pemukiman.

Subdirektorat Lingkungan Pekerjaan selanjutnya disebut Subdit Lingja dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Lingkungan Pekerjaan disebut Kasubdit Lingja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesadaran bela negara di lingkungan pekerjaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, Subdit Lingja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pekerjaan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pekerjaan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan materi dan metode bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pekerjaan; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis materi dan metode bidang pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pekerjaan.

Subdit Lingja terdiri atas: a. Seksi Materi dan Metode Lingkungan Pekerjaan; dan b. Seksi Analisa dan Evaluasi Lingkungan Pekerjaan.

Seksi Materi dan Metode Lingkungan Pekerjaan selanjutnya disebut Seksi Mamet Lingja dipimpin oleh Kepala Seksi Materi dan Metode Lingkungan Pekerjaan disebut Kasi Mamet Lingja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang materi dan metode pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan pekerjaan.

Seksi Analisa dan Evaluasi Lingkungan Pekerjaan selanjutnya disebut Seksi Anev Lingja dipimpin oleh Kepala Seksi Analisa dan Evaluasi Lingkungan Pekerjaan disebut Kasi Anev Lingja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan bela negara di lingkungan pekerjaan.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Dit Belneg.

Direktorat Komponen Cadangan selanjutnya disebut Dit Komcad adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Ditjen Pothan dipimpin oleh Direktur Komponen Cadangan disebut Dir Komcad mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557, Dit Komcad menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan matra darat, laut dan udara; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan matra darat, laut dan udara; d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan matra darat, laut dan udara; dan e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Komcad.

Dit Komcad terdiri atas: a. Subdirektorat Matra Darat; b. Subdirektorat Matra Laut; c. Subdirektorat Matra Udara; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Matra Darat selanjutnya disebut Subdit Matrat dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Matra Darat disebut Kasubdit Matrat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan Matra Darat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560, Subdit Matrat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan Matra Darat; b. penyiapan bahan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan Matra Darat meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan Matra Darat meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana; dan d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan Matra Darat meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana.

Subdit Matrat terdiri atas: a. Seksi Penyediaan dan Pembentukan Matra Darat; b. Seksi Pembinaan Matra Darat; dan c. Seksi Perencanaan, Analisa dan Evaluasi Matra Darat.

Seksi Penyediaan dan Pembentukan Matra Darat selanjutnya disebut Seksi Diatuk Matrat dipimpin oleh Kepala Seksi Penyediaan dan Pembentukan Matra Darat disebut Kasi Diatuk Matrat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perekrutan dan pembentukan komponen cadangan matra darat dan standarisasi teknis sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta Sarana dan Prasarana Nasional untuk komponen cadangan matra darat.

Seksi Pembinaan Matra Darat selanjutnya disebut Seksi Bin Matrat dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan Matra Darat disebut Kasi Bin Matrat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan di bidang pendidikan, latihan, dan organisasi komponen cadangan Matra Darat.

Seksi Perencanaan, Analisa dan Evaluasi Matra Darat selanjutnya disebut Seksi Renanev dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan, Analisa dan Evaluasi Matra Darat disebut Kasi Renanev Matrat mempunyai tugas melakukan perencanaan, analisis dan evaluasi di bidang pembentukan, pembinaan dan pengakhiran komponen cadangan Matra Darat.

Subdirektorat Matra Laut selanjutnya disebut Subdit Matla dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Matra Laut disebut Kasubdit Matla mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan Matra Laut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566, Subdit Matla menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan Matra Laut; b. penyiapan bahan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan Matra Laut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan Matra Laut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana; dan d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan Matra Laut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana.

Subdit Matla terdiri atas: a. Seksi Penyediaan dan Pembentukan Matra Laut; b. Seksi Pembinaan Matra Laut; dan c. Seksi Perencanaan, Analisa dan Evaluasi Matra Laut.

Seksi Penyediaan dan Pembentukan Matra Laut selanjutnya disebut Seksi Diatuk Matla dipimpin oleh Kepala Seksi Penyediaan dan Pembentukan Matra Laut disebut Kasi Diatuk Matla mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perekrutan dan pembentukan komponen cadangan matra darat dan standarisasi teknis sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional untuk komponen cadangan matra laut.

Seksi Pembinaan Matra Laut selanjutnya disebut Seksi Bin Matla dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan Matra Laut disebut Kasi Bin Matla mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan di bidang pendidikan, latihan, dan organisasi komponen cadangan matra laut.

Seksi Perencanaan, Analisa dan Evaluasi Matra Laut selanjutnya disebut Seksi Renanev Matla dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan, Analisa dan Evaluasi Matra Laut disebut Kasi Renanev Matla mempunyai tugas melakukan Perencanaan, Analisa dan Evaluasi di bidang Pembentukan Pembinaan dan pengakhiran komponen cadangan Matra Laut.

Subdirektorat Matra Udara selanjutnya disebut Subdit Matud dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Matra Udara disebut Kasubdit Matud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan Matra Udara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 572, Subdit Matud menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan Komponen Cadangan Matra Udara; b. penyiapan bahan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembentukan dan pembinaan Komponen Cadangan Matra Udara meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembentukan dan pembinaan Komponen Cadangan Matra Udara meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana; dan d. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang pembentukan dan pembinaan Komponen Cadangan Matra Udara meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana.

Subdit Matud terdiri atas: a. Seksi Penyediaan dan Pembentukan Matra Udara; b. Seksi Pembinaan Matra Udara; dan c. Seksi Perencanaan, Analisa dan Evaluasi Matra Udara.

Seksi Penyediaan dan Pembentukan Matra Udara selanjutnya disebut Seksi Diatuk Matud dipimpin oleh Kepala Seksi Penyediaan dan Pembentukan Matra Udara disebut Kasi Diatuk Matud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perekrutan dan pembentukan komponen cadangan matra darat dan standarisasi teknis sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana nasional untuk komponen cadangan matra udara

Seksi Pembinaan Matra Udara selanjutnya disebut Seksi Bin Matud dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan Matra Udara disebut Kasi Bin Matud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan di bidang pendidikan, latihan, dan organisasi komponen cadangan matra udara.

Seksi Perencanaan Analisa dan Evaluasi Matra Udara selanjutnya disebut Seksi Renanev Matud dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan, Analisa dan Evaluasi Matra Udara disebut Kasi Renanev Matud mempunyai tugas melakukan Perencanaan, Analisis dan Evaluasi di bidang pembentukan, pembinaan dan pengakhiran komponen cadangan Matra Udara.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Dit Komcad.

Direktorat Komponen Pendukung selanjutnya disebut Dit Komduk adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Komponen Pendukung disebut Dir Komduk mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan dan pembinaan komponen pendukung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579, Dit Komduk melaksanakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan Komponen Pendukung; b. perencanaan standardisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana komponen pendukung; c. pembinaan bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana komponen pendukung; d. pengendalian dan evaluasi kebijakan di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan serta sarana dan prasarana komponen pendukung; dan e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Komduk.

Dit Komduk terdiri atas: a. Subdirektorat Sumber Daya Manusia; b. Subdirektorat Sumber Daya Alam dan Buatan; c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut Subdit SDM dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Sumber Daya Manusia disebut Kasubdit SDM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia komponen pendukung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582, Subdit SDM melaksanakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia komponen pendukung; b. penyiapan bahan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia komponen pendukung meliputi garda bangsa, tenaga ahli dan profesi dan warga negara; c. pelaksanaan kerjasama di bidang penataan komponen pertahanan dan militansi meliputi garda bangsa, tenaga ahli dan profesi dan warga negara. d. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia komponen pendukung meliputi garda bangsa, tenaga ahli dan profesi dan warga negara; dan e. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang penataan dan pembinaan sumber daya manusia komponen pendukung meliputi garda bangsa, tenaga ahli dan profesi serta warga negara.

Subdit SDM terdiri atas: a. Seksi Garda Bangsa; b. Seksi Tenaga Ahli dan Profesi; dan c. Seksi Warga Negara.

Seksi Garda Bangsa selanjutnya disebut Seksi Garba dipimpin oleh Kepala Seksi Garda Bangsa disebut Kasi Garba mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis pembinaan garda bangsa.

Seksi Tenaga Ahli dan Profesi selanjutnya disebut Seksi Tahliprof dipimpin oleh Kepala Seksi Tenaga Ahli dan Profesi disebut Kasi Tahliprof mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis pembinaan tenaga ahli dan profesi.

Seksi Warga Negara selanjutnya disebut Seksi WN dipimpin oleh Kepala Seksi Warga Negara disebut Kasi WN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis pembinaan warga negara.

Subdirektorat Sumber Daya Alam dan Buatan selanjutnya disebut Subdit SDAB dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Sumber Daya Alam dan Buatan disebut Kasubdit SDAB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi sumber daya alam dan sumber daya buatan komponen pendukung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588, Subdit SDAB melaksanakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan sumber daya alam dan sumber daya buatan komponen pendukung; b. penyiapan bahan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penataan dan pembinaan sumber daya alam dan sumber daya buatan komponen pendukung meliputi logistik wilayah, cadangan materiil strategis dan inventarisasi; c. pelaksanaan kerjasama di bidang penataan potensi logistik wilayah, cadangan materiil strategis dan inventarisasi; d. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang penataan dan pembinaan sumber daya alam dan sumber daya buatan komponen pendukung meliputi logistik wilayah, cadangan materiil strategis dan inventarisasi; dan e. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang penataan dan pembinaan sumber daya alam dan sumber daya buatan komponen pendukung meliputi logistik wilayah, cadangan materiil strategis dan inventarisasi.

Subdit SDAB terdiri atas: a. Seksi Logistik Wilayah; dan b. Seksi Cadangan Materiil Strategis.

Seksi Logistik Wilayah selanjutnya disebut Seksi Logwil dipimpin oleh Kepala Seksi Logistik Wilayah disebut Kasi Logwil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendayagunaan dan penetapan logistik wilayah komponen pendukung.

Seksi Cadangan Materiil Strategis selanjutnya disebut Seksi Cadmatstrat dipimpin oleh Kepala Seksi Cadangan Materiil Strategis disebut Kasi Cadmatstrat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendayagunaan dan penetapan cadangan materiil strategis komponen pendukung.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana selanjutnya disebut Subdit Sarpras dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Sarana dan Prasarana disebut Kasubdit Sarpras mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sarana dan prasarana komponen pendukung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593, Subdit Sarpras melaksanakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pembinaan potensi sarana dan prasarana komponen pendukung; b. penyiapan bahan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penataan dan pembinaan sarana dan prasarana meliputi matra darat, laut dan udara komponen pendukung; c. pelaksanaan kerjasama di bidang penataan potensi alat peralatan, sarana prasarana dan wilayah pertahanan; d. Pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang penataan dan pembinaan sarana dan prasarana meliputi matra darat, laut dan udara komponen pendukung; dan e. pelaksanaan bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang penataan dan pembinaan potensi sarana dan prasarana meliputi matra darat, laut dan udara komponen pendukung.

Subdit Sarpras terdiri atas: a. Seksi Sarana dan Prasarana Matra Darat; b. Seksi Sarana dan Prasarana Matra Laut; dan c. Seksi Sarana dan Prasarana Matra Udara.

Seksi Sarana dan Prasarana Matra Darat selanjutnya disebut Seksi Sarpras Matrat dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Matra Darat disebut Kasi Sarpras Matrat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pedayagunaan, pemutahiran dan penetapan potensi sarana dan prasarana matra darat komponen pendukung.

Seksi Sarana Prasarana Matra Laut selanjutnya disebut Seksi Prasarana Matla dipimpin oleh Kepala Seksi Prasarana Matra Laut disebut Kasi Prasarana Matla mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendayagunaan, pemutahiran dan penetapan potensi sarana dan prasarana matra laut komponen pendukung.

Seksi Sarana Prasarana Matra Udara selanjutnya disebut Seksi Prasarana Matud dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana Prasarana Matra Udara disebut Kasi Prasarana Matud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendayagunaan, pemutahiran dan penetapan potensi sarana dan prasarana matra udara komponen pendukung.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Dit Komduk.

Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan selanjutnya disebut Direktorat Tekindhan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan disebut Dir Tekindhan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, pengembangan teknologi industri pertahanan, perizinan serta evaluasi di bidang pembinaan teknologi dan industri pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600, Dit Tekindhan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan teknologi dan industri pertahanan serta industri nasional yang berpotensi dapat mendukung industri pertahanan; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang teknologi pertahanan, pendayagunaan industri, industri pertahanan, industri nasional dan administrasi teknologi; c. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang teknologi, industri pertahanan, pendayagunaan industri, dan perizinan serta industri nasional yang berpotensi dapat mendukung industri pertahanan; d. pelaksanaan pengembangan teknologi industri pertahanan, pendayagunaan industri serta tata kelola dan pengembangan sistem serta industri nasional yang berpotensi dapat mendukung industri pertahanan; e. Pendataan ofset pertahanan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan guna mendukung kemajuan industri Pertahanan; dan f. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Tekindhan.

Dit Tekind terdiri atas: a. Subdirektorat Teknologi Pertahanan; b. Subdirektorat Industri Pertahanan; c. Subdirektorat Pendayagunaan dan Kerjasama Industri Pertahanan; d. Subdirektorat Perizinan; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Teknologi Pertahanan selanjutnya disebut Subdit Tekhan dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Teknologi Pertahanan disebut Kasubdit Tekhan mempunyai tugas melaksanakan pendataan ofset pertahanan, bimbingan teknis, supervisi, pengembangan teknologi industri pertahanan menuju sertifikasi produk, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan teknologi pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 603, Subdit Tekhan menyelenggarakan fungsi: a. pemberian bimbingan dan supervisi di bidang teknologi industri dan ofset pertahanan yang berpotensi dapat mendukung industri pertahanan; b. pendataan ofset pertahanan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan guna mendukung kemajuan industri Pertahanan; c. pengembangan teknologi dan sistem industri pertahanan menuju sertifikasi produk dan kemandirian produksi; d. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi pertahanan, penerapan teknologi pertahanan dan ofset pertahanan; dan e. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan teknologi pertahanan, penerapan teknologi pertahanan dan ofset pertahanan.

Subdit Tekhan terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Teknologi; b. Seksi Penerapan Teknologi; dan c. Seksi Ofset Pertahanan.

Seksi Pengembangan Teknologi selanjutnya disebut Seksi Bangtek dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Teknologi disebut Kasi Bangtek mempunyai tugas pemberian bimbingan dan supervisi di bidang pengembangan teknologi pertahanan serta mengembangkan teknologi menuju kemandirian produksi, menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan teknologi pertahanan.

Seksi Penerapan Teknologi selanjutnya disebut Seksi Raptek dipimpin oleh Kepala Seksi Penerapan Teknologi disebut Kasi Raptek mempunyai tugas pemberian bimbingan dan supervisi di bidang penerapan teknologi pertahanan serta penggandaan produk prototipe hasil pengembangan teknologi menuju sertifikasi produk, menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penerapan teknologi pertahanan.

Seksi Ofset selanjutnya disebut Seksi Ofset dipimpin oleh Kepala Seksi Ofset disebut Kasi Ofset mempunyai tugas mendata ofset pertahanan, menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standarisasi teknis di bidang ofset pertahanan.

Subdirektorat Industri Pertahanan selanjutnya disebut Subdit Indhan dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Industri Pertahanan disebut Kasubdit Indhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan pengembangan dan standardisasi serta asesmen di bidang industri pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609, Subdit Indhan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang industri pertahanan. b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan dan asesmen industri pertahanan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan dan asesmen industri pertahanan; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pengembangan dan asesmen industri pertahanan.

Subdit Indhan terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Industri Pertahanan; dan b. Seksi Asesmen Industri.

Seksi Pengembangan Industri Pertahanan selanjutnya disebut Seksi Bangindhan dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Industri Pertahanan disebut Kasi Bangindhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan industri pertahanan.

Seksi Asesmen Industri selanjutnya disebut Seksi Asesmen Industri dipimpin oleh Kepala Seksi Asesmen Industri disebut Kasi Asesmen Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang asesmen industri pertahanan.

Subdirektorat Pendayagunaan dan Kerjasama Industri Pertahanan selanjutnya disebut Subdit Dagun Kermaindhan dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Pendayagunaan dan Kerjasama Industri Pertahanan disebut Kasubdit Dagun Kermaindhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendayagunaan industri, promosi dan kerja sama industri pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614, Subdit Dagun Kermaindhan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan industri pertahanan, promosi dan kerja sama industri pertahanan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pendayagunaan industri pertahanan, promosi dan kerja sama industri pertahanan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pendayagunaan industri pertahanan, promosi dan kerja sama industri pertahanan; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pendayagunaan industri pertahanan, promosi dan kerja sama industri pertahanan.

Subdit Dagun Kermaindhan terdiri atas: a. Seksi Pendayagunaan; dan b. Seksi Promosi dan Kerja Sama.

Seksi Pendayagunaan selanjutnya disebut Seksi Dagun dipimpin oleh Kepala Seksi Pendayagunaan disebut Kasi Dagun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan, standardisasi teknis di bidang pendayagunaan dan kemampuan produksi industri pertahanan.

Seksi Promosi dan Kerja Sama selanjutnya disebut Seksi Prokerma dipimpin oleh Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama disebut Kasi Prokerma mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang promosi produk industri pertahanan di dalam dan di luar negeri dan forum kerja sama industri pertahanan.

Subdirektorat Perizinan selanjutnya disebut Subdit Perizinan dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Perizinan disebut Kasubdit Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang perizinan alat peralatan pertahanan dan keamanan termasuk bahan peledak serta penyiapan pemberian izin produksi, ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan termasuk bahan peledak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, Subdit Perizinan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perizinan produksi, ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan peledak; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perizinan produksi, ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan peledak; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perizinan produksi, ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan peledak; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang perizinan produksi, ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan serta bahan peledak.

Subdit Perizinan terdiri atas: a. Seksi Perizinan Produksi; dan b. Seksi Perizinan Ekspor dan Impor.

Seksi Perizinan Produksi selanjutnya disebut Seksi Jinprod dipimpin oleh Kepala Seksi Perizinan Produksi disebut Kasi Perizinan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perizinan produksi serta pelaksanaan penyiapan pemberian izin produksi alat peralatan pertahanan dan keamanan, termasuk bahan peledak.

Seksi Perizinan Exim selanjutnya disebut Seksi Perizinan Exim dipimpin oleh Kepala Seksi Perizinan Exim disebut Kasi Perizinan Exim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evalauasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perizinan ekspor dan impor serta pelaksanaan penyiapan pemberian izin ekspor dan impor alat peralatan pertahanan dan keamanan termasuk bahan peledak.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Dit Tekindhan.

Direktorat Veteran selanjutnya disebut Dit Vet adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan dipimpin oleh Direktur Veteran disebut Dir Vet mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keveteranan Republik INDONESIA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625, Dit Vet melaksanakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang keveteranan Republik INDONESIA; b. penyusunan standardisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang komunikasi sosial, pendataan dan administrasi veteran Republik INDONESIA, terdiri dari administrasi pemberian tanda kehormatan veteran RI dan hak-hak veteran RI berupa tunjangan veteran, dana kehormatan veteran RI dan tunjangan janda, duda, yatim piatu veteran RI; c. pemberian bimbingan dan supervisi teknis di bidang komunikasi sosial, pendataan dan administrasi veteran Republik INDONESIA, terdiri dari administrasi pemberian tanda kehormatan veteran RI dan hak- hak veteran RI berupa tunjangan veteran, dana kehormatan veteran RI dan tunjangan janda, duda, yatim piatu veteran RI; d. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang komunikasi sosial, pendataan veteran RI dan administrasi veteran, terdiri dari administrasi pemberian tanda kehormatan veteran dan hak-hak veteran berupa tunjangan veteran, dana kehormatan veteran dan tunjangan janda, duda, yatim piatu veteran; dan e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Vet.

Dit Vet terdiri atas: a. Subdirektorat Komunikasi Sosial; b. Subdirektorat Administrasi Veteran; c. Subdirektorat Data; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Komunikasi Sosial selanjutnya disebut Subdit Komsos dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Komunikasi Sosial disebut Kasubdit Komsos mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang komunikasi sosial keveteranan Republik INDONESIA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628, Subdit Komsos melaksanakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang komunikasi sosial keveteranan Republik INDONESIA; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan dan kerjasama komunikasi sosial keveteranan Republik INDONESIA; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pengembangan dan kerja sama komunikasi sosial keveteranan Republik INDONESIA; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pengembangan dan kerja sama komunikasi sosial keveteranan Republik INDONESIA.

Subdirektorat Komsos terdiri atas: a. Seksi Pengembangan; dan b. Seksi Kerja Sama.

Seksi Pengembangan selanjutnya disebut Seksi Bang dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan disebut Kasi Bang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan keveteranan Republik INDONESIA.

Seksi Kerja Sama selanjutnya disebut Seksi Kerma dipimpin oleh Kepala Seksi Kerja Sama disebut Kasi Kerma mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerjasama dalam rangka pengembangan keveteranan Republik INDONESIA.

Subdirektorat Administrasi Veteran selanjutnya disebut Subdit Minvet dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Administrasi Veteran disebut Kasubdit Minvet mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis bidang administrasi pemberian tanda kehormatan dan hak-hak veteran Republik INDONESIA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Subdit Minvet melaksanakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan administrasi keveteranan Republik INDONESIA; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan administrasi keveteranan Republik INDONESIA, penelitian dan penyaringan pemberian tanda kehormatan serta hak-hak veteran Republik INDONESIA; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan administrasi keveteranan Republik INDONESIA, penelitian dan penyaringan pemberian tanda kehormatan serta hak-hak veteran Republik INDONESIA; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pembinaan administrasi keveteranan Republik INDONESIA, penelitian dan penyaringan pemberian tanda kehormatan serta hak-hak veteran Republik INDONESIA.

Subdit Minvet terdiri atas: a. Seksi Fasilitas Administrasi Veteran; dan b. Seksi Kesejahteraan dan Moril.

Seksi Fasilitas Administrasi Veteran selanjutnya disebut Seksi fasminvet dipimpin oleh Kepala Seksi Fasilitas Administrasi Veteran disebut Kasi Fasminvet mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas administrasi veteran, penelitian dan penyaringan pemberian tanda kehormatan serta hak-hak veteran Republik INDONESIA.

Seksi Kesejahteraan dan Moril selanjutnya disebut Seksi Jahril dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dan Moril disebut Kasi Jahril mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesejahteraan dan moril veteran Republik INDONESIA.

Subdirektorat Data selanjutnya disebut Subdit Data dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Pendataan disebut Kasubdit Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendataan keveteranan Republik INDONESIA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 638, Subdit Data melaksanakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendataan keveteranan Republik INDONESIA; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pendataan keveteranan meliputi inventarisasi dan dokumentasi ; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pendataan keveteranan Republik INDONESIA meliputi inventarisasi dan dokumentasi; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pendataan keveteranan meliputi inventarisasi dan dokumentasi.

Subdit Data terdiri atas: a. Seksi Inventarisasi; dan b. Seksi Dokumentasi.

Seksi Inventarisasi selanjutnya disebut Seksi Inven dipimpin oleh Kepala Seksi Inventarisasi disebut Kasi Inven mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang inventarisasi keveteranan Republik INDONESIA.

Seksi Dokumentasi selanjutnya disebut Seksi Dok dipimpin oleh Kepala Seksi Dokumentasi disebut Kasi Dok mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang dokumentasi keveteranan Republik INDONESIA.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Dit Vet.

(1) Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan selanjutnya disebut Ditjen Kuathan, adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Ditjen Kuathan dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan disebut Dirjen Kuathan.

Ditjen Kuathan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekuatan pertahanan militer.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645, Ditjen Kuathan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan militer; b. pelaksanaan kebijakan di bidang kekuatan pertahanan militer meliputi pembinaan sumber daya manusia, materiil, fasilitas dan jasa serta kesehatan pertahanan militer; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kekuatan pertahanan militer; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekuatan pertahanan militer; dan e. pelaksanaan administrasi Ditjen Kuathan.

Ditjen Kuathan terdiri atas: a. Sekretariat; b. Direktorat Sumber Daya Manusia; c. Direktorat Materiil; d. Direktorat Fasilitas dan Jasa; dan e. Direktorat Kesehatan.

Sekretariat Direktorat Jenderal selanjutnya disebut Set Ditjen adalah unsur pembantu Direktorat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal disebut Ses Ditjen mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Ditjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648, Set Ditjen menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan, pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Ditjen; b. pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, materiil, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen; c. pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan perpustakaan Ditjen; dan d. koordinasi dan supervisi staf.

Set Ditjen terdiri atas: a. Bagian Program dan Laporan; b. Bagian Data dan Informasi; c. Bagian Umum; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Laporan selanjutnya disebut Bag Proglap dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Laporan disebut Kabag Proglap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan dan pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Ditjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651, Bag Proglap menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan program kerja dan anggaran Ditjen; b. penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian program kerja dan anggaran Ditjen; c. penyiapan bahan pembukuan keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan Ditjen; d. melaksanakan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran; e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran Ditjen; dan f. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Ditjen.

Bag Proglap terdiri atas: a. Subbagian Program Kerja dan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Subbagian Program Kerja dan Anggaran selanjutnya disebut Subbag Progjagar dipimpin oleh Kepala Subbagian Program Kerja dan Anggaran disebut Kasubbag Progjagar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program kerja dan anggaran serta pengujian atas permintaan pembayaran.

Subbagian Perbendaharaan selanjutnya disebut Subbag Ben dipimpin oleh Kepala Subbagian Perbendaharaan disebut Kasubbag Ben mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, mencatat dan menyiapkan bahan laporan keuangan Ditjen.

Subbagian Evaluasi dan Laporan selanjutnya disebut Subbag Evlap dipimpin oleh Kepala Subbagian Evaluasi dan Laporan disebut Kasubbag Evlap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta laporan kinerja Ditjen.

Bagian Data dan Informasi selanjutnya disebut Bag Datin dipimpin oleh Kepala Bagian Data dan Informasi disebut Kabag Datin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pengolahan data dan penyajian informasi, pemberian dukungan teknis di bidang pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data serta dokumentasi dan kepustakaan di lingkungan Ditjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657, Bag Datin menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi; b. penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan; dan c. pemberian dukungan teknis di bidang pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data.

Bag Datin terdiri atas: a. Subbagian Pengolahan Data; b. Subbagian Dokumentasi Kepustakaan dan Arsip; dan c. Subbagian Pemeliharaan Jaringan.

Subbagian Pengolahan Data selanjutnya disebut Subbag Lahta dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengolahan Data disebut Kasubbag Lahta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengolahan data dan penyajian informasi serta publikasi kegiatan Ditjen.

Subbagian Dokumentasi Kepustakaan dan Arsip selanjutnya disebut Subbag Doktaka dan Arsip dipimpin oleh Kepala Subbagian Dokumentasi Kepustakaan dan Arsip disebut Kasubbag Doktaka dan Arsip mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan dokumentasi dan pengelolaan kepustakaan serta penyimpanan bahan data dan informasi Ditjen.

Subbagian Pemeliharaan Jaringan selanjutnya disebut Subbag Harjaring dipimpin oleh Kepala Subbagian Pemeliharaan Jaringan disebut Kasubbag Harjaring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pengelolaan komputer dan pemeliharaan jaringan komunikasi data serta pemberian bimbingan teknis teknologi informasi Ditjen.

Bagian Umum selanjutnya disebut Bag Um dipimpin oleh Kepala Bagian Umum disebut Kabag Um mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan barang milik negara dan administrasi perbekalan, kerumahtanggaan dan urusan ketatausahaan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Ditjen serta administrasi keuangan Setditjen.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663, Bag Um menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan; b. penyiapan bahan serta melaksanakan pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan; dan c. penyiapan bahan dan pelaksanaan ketatausahaan serta administrasi keuangan.

Bag Um terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Kepegawaian selanjutnya disebut Subbag Peg dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepegawaian disebut Kasubbag Peg mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan Ditjen.

Subbagian Rumah Tangga selanjutnya disebut Subbag Rumga dipimpin oleh Kepala Subbagian Rumah Tangga disebut Kasubbag Rumga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pengelolaan barang milik negara, administrasi perbekalan serta kerumahtanggaan Ditjen.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengurusan ketatausahaan Ditjen dan administrasi pertanggungjawaban keuangan Setditjen.

Direktorat Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut Dit SDM adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Sumber Daya Manusia disebut Dir SDM mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan pelaksanakan kebijakan, standardisasi teknis, dan pemberian bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669, Dit SDM menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier, pengembangan kemampuan dan pengembangan pendidikan, perawatan, pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier, pengembangan kemampuan dan pengembangan pendidikan, perawatan, pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; d. pemberian bimbingan dan supervisi teknis di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier, pengembangan kemampuan dan pengembangan pendidikan, perawatan, pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; dan e. ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dit SDM.

Dit SDM terdiri atas: a. Subdirektorat Perencanaan Penyediaan Tenaga dan Sistem Karier; b. Subdirektorat Pengembangan dan Pendidikan; c. Subdirektorat Perawatan Personel; d. Subdirektorat Pemisahan dan Penyaluran; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Perencanaan Penyediaan Tenaga dan Sistem Karier selanjutnya disebut Subdit Rendiagasiskar dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Penyediaan Tenaga dan Sistem Karier disebut Kasubdit Rendiagasiskar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standardisasi teknis di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672, Subdit Rendiagasiskar menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang perencanaan penyediaan tenaga dan sistem karier sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Subdit Rendiagasiskar terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Penyediaan Tenaga; dan b. Seksi Sistem Karier.

Seksi Perencanaan Penyediaan Tenaga selanjutnya disebut Seksi Rendiaga dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Penyediaan Tenaga disebut Kasi Rendiaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan standardisasi teknis di bidang perencanaan penyediaan tenaga sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Seksi Sistem Karier selanjutnya disebut Seksi Siskar dipimpin oleh Kepala Seksi Sistem Karier disebut Kasi Siskar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan standardisasi teknis di bidang pembinaan sistem karier sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Subdirektorat Pengembangan dan Pendidikan selanjutnya disebut Subdit Bangdik dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Pendidikan disebut Kasubdit Bangdik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi kebijakan, serta standardisasi teknis di bidang pengembangan kemampuan dan pengembangan pendidikan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677, Subdit Bangdik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi pengembangan kemampuan, pengembangan pendidikan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang administrasi pengembangan kemampuan, pengembangan pendidikan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang administrasi pengembangan kemampuan serta pengembangan pendidikan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang administrasi pengembangan pendidikan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Subdit Bangdik terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Militer; dan b. Seksi Pendidikan Non Militer.

Seksi Pendidikan Militer selanjutnya disebut Seksi Dikmil dipimpin oleh Kepala Seksi Pendidikan Militer disebut Kasi Dikmil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan serta standardisasi teknis di bidang pengembangan pendidikan militer dan kemampuan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Seksi Pendidikan Non Militer selanjutnya disebut Seksi Diknonmil dipimpin oleh Kepala Seksi Pendidikan Non Militer disebut Kasi Diknonmil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan serta standardisasi teknis di bidang pengembangan pendidikan non militer dan kemampuan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Subdirektorat Perawatan Personel selanjutya disebut Subdit Watpers dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Perawatan Personel disebut Kasubdit Watpers mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standarisasi teknis di bidang perawatan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682 Subdit Watpers menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang perawatan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; b. penyiapan rumusan kebijakan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perawatan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; c. pelaksanaan evaluasi kebijakan di bidang perawatan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang perawatan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Subdit Wat terdiri atas: a. Seksi Perawatan Materiil; dan b. Seksi Perawatan Moril.

Seksi Perawatan Materiil selanjutnya disebut Seksi Wat Mat dipimpin oleh Kepala Seksi Perawatan Materiil disebut Kasi Wat Mat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan serta standardisasi teknis di bidang perawatan personel dalam bentuk materiil sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Seksi Perawatan Moril selanjutnya disebut Seksi Watril dipimpin oleh Kepala Seksi Perawatan Moril disebut Kasi Watril mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan serta standardisasi teknis di bidang perawatan personel dalam bentuk moril sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara serta administrasi pemberian tanda jasa dan tanda kehormatan negara.

Subdirektorat Pemisahan dan Penyaluran selanjutnya disebut Subdit Sahlur dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Pemisahan dan Penyaluran disebut Kasubdit Sahlur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan standardisasi teknis di bidang pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Subdit Sahlur menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pemisahan dan penyaluran sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Subdit Sahlur terdiri atas: a. Seksi Pemisahan; dan b. Seksi Penyaluran.

Seksi Pemisahan selanjutnya disebut Seksi Sah dipimpin oleh Kepala Seksi Pemisahan disebut Kasi Sah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan standardisasi teknis di bidang pemisahan sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Seksi Penyaluran selanjutnya disebut Seksi Lur dipimpin oleh Kepala Seksi Penyaluran disebut Kasi Lur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan standardisasi teknis di bidang penyaluran sumber daya manusia komponen utama pertahanan negara.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Dit SDM.

Direktorat Materiil selanjutnya disebut Dit Mat adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Materiil disebut Dir Mat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis dan evaluasi di bidang pembinaan materiil komponen utama pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693, Dit Mat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan materiil komponen utama pertahanan negara; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan kebutuhan materiil, inventori materiil, tata kelola materiil, pemeliharaan dan pendistribusian materiil serta standardisasi, kelaikan dan kodifikasi materiil komponen utama pertahanan negara; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan materiil, inventori materiil, tata kelola materiil, pemeliharaan dan pendistribusian materiil serta standardisasi, kelaikan dan kodifikasi materiil komponen utama pertahanan negara; d. pemberian bimbingan dan supervisi di bidang perencanaan kebutuhan materiil, inventori materiil, tata kelola materiil, pemeliharaan dan pendistribusian materiil serta standardisasi, kelaikan dan kodifikasi materiil komponen utama pertahanan negara; dan e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Mat.

Dit Mat terdiri atas: a. Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan Materiil; b. Subdirektorat Inventori; c. Subdirektorat Tata Kelola; d. Subdirektorat Standarisasi, Penelitian dan Pengembangan Materiil; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan Materiil selanjutnya disebut Subdit Renbutmat dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Kebutuhan Materiil disebut Kasubdit Renbutmat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis di bidang perencanaan dan penentuan kebutuhan, administrasi dan laporan materiil komponen utama pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696, Subdit Renbutmat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan materiil komponen utama pertahanan negara; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, di bidang perencanaan kebutuhan, administrasi, dan laporan materiil komponen utama pertahanan negara; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, administrasi, dan laporan materiil komponen utama pertahanan negara; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang perencanaan kebutuhan, administrasi, dan laporan materiil komponen utama pertahanan negara.

Subdit Renbutmat terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Kebutuhan Materiil AD; b. Seksi Perencanaan Kebutuhan Materiil AL; dan c. Seksi Perencanaan Kebutuhan Materiil AU.

Seksi Perencanaan Kebutuhan Materiil AD selanjutnya disebut Seksi Renbutmatad dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Kebutuhan Materiil AD disebut Kasi Renbutmatad mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis di bidang perencanaan kebutuhan, administrasi dan laporan materiil pertahanan matra darat.

Seksi Perencanaan Kebutuhan Materiil AL selanjutnya disebut Seksi Renbutmatal dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Kebutuhan Materiil AL disebut Kasi Renbutmatal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis di bidang perencanaan kebutuhan, administrasi dan laporan materiil pertahanan matra laut.

Seksi Perencanaan Kebutuhan Materiil AU selanjutnya disebut Seksi Renbutmatau dipimpin oleh Kepala Seksi Perencanaan Kebutuhan Materiil AU disebut Kasi Renbutmatau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis di bidang perencanaan kebutuhan, administrasi dan laporan materiil pertahanan matra udara.

Subdirektorat Inventori selanjutnya disebut Subdit Inven dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Inventori disebut Kasubdit Inven mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengendalian inventori, pengadaan dan distribusi materiil komponen utama pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702, Subdit Inven menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian inventori, pengadaan dan distribusi materiil komponen utama pertahanan negara; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, di bidang pengendalian inventori pengadaan dan distribusi materiil komponen utama pertahanan negara; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pengendalian inventori, pengadaan dan distribusi materiil komponen utama pertahanan negara; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pengendalian inventori, pengadaan dan distribusi materiil komponen utama pertahanan negara.

Subdit Inven terdiri atas: a. Seksi Pengendalian; dan b. Seksi Pengadaan dan Distribusi.

Seksi Pengendalian selanjutnya disebut Seksi Dal dipimpin oleh Kepala Seksi Pengendalian disebut Kasi Dal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengendalian inventori materiil komponen utama pertahanan negara.

Seksi Pengadaan dan Distribusi selanjutnya disebut Seksi Adadisi dipimpin oleh Kepala Seksi Pengadaan dan Distribusi disebut Kasi Adadisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengadaan dan distribusi materiil komponen utama pertahanan negara.

Subdirektorat Tata Kelola selanjutnya disebut Subdit Takol dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Tata Kelola disebut Kasubdit Takol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang tata kelola materiil komponen utama pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Subdit Takol menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penghapusan, hibah, administrasi perbendaharaan barang milik negara dan pemeliharaan materiil komponen utama pertahanan negara; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penghapusan, hibah, administrasi perbendaharaan barang milik negara dan pemeliharaan materiil komponen utama pertahanan negara; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang penghapusan, hibah, administrasi perbendaharaan barang milik negara dan pemeliharaan materiil komponen utama pertahanan negara; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang penghapusan, hibah, administrasi perbendaharaan barang milik negara dan pemeliharaan materiil komponen utama pertahanan negara.

Subdit Takol terdiri atas: a. Seksi Penghapusan dan Hibah; b. Seksi Administrasi Perbendaharaan Barang Milik Negara; dan c. Seksi Pemeliharaan.

Seksi Penghapusan dan Hibah selanjutnya disebut Seksi Hapus Hibah dipimpin oleh Kepala Seksi Penghapusan dan Hibah disebut Kasi Hapus Hibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penghapusan dan hibah materiil komponen utama pertahanan.

Seksi Administrasi Perbendaharaan BMN selanjutnya disebut Seksi Minben BMN dipimpin oleh Kepala Seksi Administrasi Perbendaharaan BMN disebut Kasi Minben BMN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi perbendaharaan barang milik negara komponen utama pertahanan negara.

Seksi Pemeliharaan selanjutnya disebut Seksi Har dipimpin oleh Kepala Seksi Pemeliharaan disebut Kasi Har mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeliharaan materiil komponen utama pertahanan negara.

Subdirektorat Standarisasi, Penelitian dan Pengembangan Materiil selanjutnya disebut Subdit Standlitbangmat dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Standarisasi, Penelitian dan Pengembangan Materiil disebut Kasubdit Standlitbangmat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang standardisasi, kelaikan, kodifikasi serta penelitian dan pengembangan materiil komponen utama pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713, Subdit Standlitbangmat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan, kodifikasi serta penelitian dan pengembangan materiil komponen utama pertahanan negara; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang standardisasi, kelaikan, kodifikasi serta penelitian dan pengembangan materiil komponen utama pertahanan negara; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan, kodifikasi serta penelitian dan pengembangan materiil komponen utama pertahanan negara; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang standardisasi, kelaikan, kodifikasi serta penelitian dan pengembangan materiil komponen utama pertahanan negara.

Subdit Standlitbangmat terdiri atas: a. Seksi Standarisasi dan Kodifikasi; dan b. Seksi Kelaikan, Penelitian dan Pengembangan.

Seksi Standarisasi dan Kodifikasi selanjutnya disebut Seksi Standkod dipimpin oleh Kepala Seksi Standarisasi dan Kodifikasi disebut Kasi Standkod mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang standarisasi dan kodifikasi materiil alat utama sistem senjata.

Seksi Kelaikan, Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Seksi Laiklitbang dipimpin oleh Kepala Seksi Kelaikan, Penelitian dan Pengembangan disebut Kasi Laiklitbang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kelaikan, penelitian dan pengembangan materiil alat utama sistem senjata.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Dit Mat.

Direktorat Fasilitas dan Jasa selanjutnya disebut Dit Fasjas adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Fasilitas dan Jasa disebut Dir Fasjas mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan serta standardisasi teknis dan evaluasi di bidang pembinaan fasilitas dan jasa pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 719, Dit Fasjas menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang pembinaan fasilitas dan jasa pertahanan; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang listrik, gas dan air, barang tidak bergerak, bahan bakar minyak dan pelumas, fasilitas serta komunikasi dan elektronika pertahanan yang terdiri dari kegiatan komunikasi, peperangan elektronika serta pembekalan, pemeliharaan, instalasi dan siber pertahanan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang listrik, gas dan air, barang tidak bergerak, bahan bakar minyak dan pelumas, fasilitas serta komunikasi dan elektronika pertahanan yang terdiri dari kegiatan komunikasi, peperangan elektronika serta pembekalan, pemeliharaan, instalasi dan siber pertahanan; d. pemberian bimbingan, supervisi dan perizinan di bidang listrik, gas dan air, barang tidak bergerak, bahan bakar minyak dan pelumas, fasilitas serta komunikasi dan elektronika pertahanan yang terdiri dari kegiatan komunikasi, peperangan elektronika serta pembekalan, pemeliharaan, instalasi dan siber pertahanan; dan e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Fasjas.

Dit Fasjas terdiri atas: a. Subdirektorat Fasilitas dan Pangkalan; b. Subdirektorat Listrik, Gas dan Air; c. Subdirektorat Bahan Bakar Minyak dan Pelumas; d. Subdirektorat Komunikasi dan Elektronika; e. Subdirektorat Tanah dan Bangunan; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Fasilitas dan Pangkalan selanjutnya disebut Subdit Faslan dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Fasilitas dan Pangkalan disebut Kasubdit Faslan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas dan daerah latihan komponen utama pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722, Subdit Faslan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitas dan daerah latihan komponen utama pertahanan negara; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang fasilitas dan daerah latihan komponen utama pertahanan negara; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang fasilitas dan daerah latihan komponen utama pertahanan negara; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang fasilitas dan daerah latihan komponen utama pertahanan negara.

Subdit Faslan terdiri atas: a. Seksi Fasilitas Pangkalan dan Daerah Latihan; dan b. Seksi Evaluasi.

Seksi Fasilitas Pangkalan dan Daerah Latihan selanjutnya disebut Seksi Faslan dan Rahlat dipimpin oleh Kepala Seksi Fasilitas Pangkalan dan Daerah Latihan disebut Kasi Faslan dan Rahlat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang fasilitas pangkalan dan daerah latihan angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.

Seksi Evaluasi selanjutnya disebut Seksi Evaluasi dipimpin oleh Kepala Seksi Evaluasi disebut Kasi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis di bidang evaluasi kebijakan fasilitas pangkalan dan daerah latihan angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.

Subdirektorat Listrik, Gas dan Air selanjutnya disebut Subdit LGA dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Listrik, Gas dan Air disebut Kasubdit LGA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang jasa listrik, gas dan air di lingkungan Kemhan dan TNI.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 727, Subdit LGA menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jasa listrik, gas dan air di lingkungan Kemhan dan TNI; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang sistem dan metode, pengembangan dan pengendalian jasa listrik, gas dan air di lingkungan Kemhan dan TNI; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang sistem dan metode, pengembangan dan pengendalian jasa listrik, gas dan air di lingkungan Kemhan dan TNI; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang sistem dan metode, pengembangan dan pengendalian jasa listrik, gas dan air di lingkungan Kemhan dan TNI .

Subdit LGA terdiri atas: a. Seksi Jasa Listrik, Gas dan Air; dan b. Seksi Sarana Prasarana Listrik, Gas dan Air.

Seksi Jasa Listrik, Gas dan Air selanjutnya disebut Seksi Jasa LGA dipimpin oleh Kepala Seksi Jasa Listrik, Gas dan Air disebut Kasi Jasa LGA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengendalian jasa listrik, gas dan air di lingkungan Kemhan dan TNI.

Seksi Sarana Prasarana Listrik, Gas dan Air selanjutnya disebut Seksi Sarpras LGA dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana Prasarana Listrik, Gas dan Air disebut Kasi Sarpras LGA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penggunaan sarana dan prasarana listrik, gas dan air di lingkungan Kemhan dan TNI.

Subdirektorat Bahan Bakar Minyak dan Pelumas selanjutnya disebut Subdit BBMP dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Bahan Bakar Minyak dan Pelumas disebut Kasubdit BBMP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan serta evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bahan bakar minyak dan pelumas di lingkungan Kemhan dan TNI.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 732, Subdit BBMP menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan bahan bakar minyak dan pelumas; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang sistem dan metode serta pengendalian inventori bahan bakar minyak dan pelumas; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang sistem dan metode serta pengendalian inventori bahan bakar minyak dan pelumas; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang sistem dan metode serta pengendalian inventori bahan bakar minyak dan pelumas.

Subdit BBMP terdiri atas: a. Seksi Jasa Bahan Bakar Minyak dan Pelumas; dan b. Seksi Sarana Prasarana Bahan Bakar Minyak dan Pelumas.

Seksi Jasa Bahan Bakar Minyak dan Pelumas selanjutnya disebut Seksi Jasa BBMP dipimpin oleh Kepala Seksi Jasa Bahan Bakar Minyak dan Pelumas disebut Kasi Jasa BBMP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengendalian bahan bakar minyak dan pelumas.

Seksi Sarana Prasarana Bahan Bakar Minyak dan Pelumas selanjutnya disebut Seksi Sarpras BBMP dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana Prasarana Bahan Bakar Minyak dan Pelumas disebut Kasi Sarpras BBMP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penggunaan sarana dan prasarana bahan bakar minyak dan pelumas.

Subdirektorat Komunikasi dan Elektronika selanjutnya disebut Subdit Komlek dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Komunikasi dan Elektronika disebut Kasubdit Komlek mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang komunikasi, elektronika, peperangan elektronika dan penyelenggaraan siber pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 737, Subdit Komlek menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan elektronika yang meliputi kegiatan komunikasi, peperangan elektronika serta pembekalan, pemeliharaan, instalasi dan siber pertahanan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang sistem dan metode serta pengendalian inventori yang meliputi kegiatan komunikasi, peperangan elektronika serta pembekalan, pemeliharaan, instalasi dan siber pertahanan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang sistem dan metode serta pengendalian inventori yang meliputi kegiatan komunikasi, peperangan elektronika serta pembekalan, pemeliharaan, instalasi dan siber pertahanan; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang sistem dan metode serta pengendalian inventori yang meliputi kegiatan komunikasi, peperangan elektronika serta pembekalan, pemeliharaan, instalasi dan siber pertahanan.

Subdit Komlek terdiri atas: a. Seksi Sistem Metode dan Pengendalian Inventori; dan b. Seksi Telekomunikasi dan Frekuensi.

Seksi Sistem dan Metode dan Pengendalian Inventori selanjutnya disebut Seksi Sismet Dalinven dipimpin oleh Kepala Seksi Sistem dan Metode dan Pengendalian Inventori disebut Kasi Sismet Dalinven mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem dan metode serta pengendalian inventori jasa komunikasi dan elektronika.

Seksi Telekomunikasi dan Frekuensi selanjutnya disebut Seksi Telfrek dipimpin oleh Kepala Seksi Telekomunikasi dan Frekuensi disebut Kasi Telfrek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembekalan, pemeliharaan, jasa komunikasi, elektronika, instalasi dan siber pertahanan.

Subdirektorat Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut Subdit Tanah dan Bangunan dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Tanah dan Bangunan disebut Kasubdit Tanah dan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tanah dan bangunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 742, Subdit Tanah dan Bangunan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tanah dan bangunan; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang inventori, sengketa, pemanfaatan dan pemindahtanganan; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang inventori, sengketa, pemanfaatan dan pemindahtanganan; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang inventori, sengketa, pemanfaatan dan pemindahtanganan.

Subdit Tanah dan Bangunan terdiri atas: a. Seksi Inventori dan Sengketa; b. Seksi Pemanfaatan; dan c. Seksi Pemindahtanganan.

Seksi Inventori dan Sengketa selanjutnya disebut Seksi Inven dan Sengketa dipimpin oleh Kepala Seksi Inventori dan Sengketa disebut Kasi Inven dan Sengketa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang inventori, sengketa, pengendalian dan penghapusan tanah dan bangunan.

Seksi Pemanfaatan selanjutnya disebut Seksi Manfaat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemanfaatan disebut Kasi Manfaat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemanfaatan dan penanganan sengketa tanah dan bangunan.

Seksi Pemindahtanganan selanjutnya disebut Seksi Pindahtangan dipimpin oleh Kepala Seksi Pemindahtanganan disebut Kasi Pindahtangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemindahtanganan tanah dan bangunan.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Dit Fasjas.

Direktorat Kesehatan selanjutnya disebut Dit Kes adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan dipimpin oleh Direktur Kesehatan disebut Dir Kes mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan serta standardisasi teknis dan pembinaan teknis serta evaluasi di bidang kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 749, Dit Kes menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang kesehatan komponen utama pertahanan negara; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perencanaan kesehatan, kekuatan kesehatan, tenaga kesehatan, materiil dan fasilitas kesehatan termasuk perencanaan dan penentuan kebutuhan alat peralatan kesehatan, dan bantuan kesehatan komponen utama pertahanan negara; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan kesehatan, kekuatan kesehatan, tenaga kesehatan, materiil termasuk alat peralatan kesehatan dan fasilitas kesehatan, dan bantuan kesehatan komponen utama pertahanan negara; d. pemberian bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang perencanaan kesehatan, kekuatan kesehatan, tenaga kesehatan, materiil termasuk alat peralatan kesehatan dan fasilitas kesehatan, dan bantuan kesehatan komponen utama pertahanan negara; dan e. pelaksanaan administrasi dan kerumahtanggaan Dit Kes.

Dit Kes terdiri atas: a. Subdirektorat Kekuatan Kesehatan; b. Subdirektorat Tenaga Kesehatan; c. Subdirektorat Materiil dan Fasilitas Kesehatan; d. Subdirektorat Dukungan Kesehatan; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Kekuatan Kesehatan selanjutnya disebut Subdit Kuatkes dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Kekuatan Kesehatan disebut Kasubdit Kuatkes mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekuatan kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 752, Subdit Kuatkes menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang kekuatan kesehatan komponen utama pertahanan negara; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang geomedik, pengembangan kesehatan militer dan pelayanan kesehatan komponen utama pertahanan negara; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang geomedik, pengembangan kesehatan militer dan pelayanan kesehatan komponen utama pertahanan negara; dan d. pemberian bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang geomedik, pengembangan kesehatan militer dan pelayanan kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Subdit Kuatkes terdiri atas: a. Seksi Geomedik; b. Seksi Pengembangan Kesehatan Militer; dan c. Seksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan.

Seksi Geomedik selanjutnya disebut Seksi Geomed dipimpin oleh Kepala Seksi Geomedik disebut Kasi Geomed mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang data geomedik komponen utama pertahanan negara.

Seksi Pengembangan Kesehatan Militer selanjutnya disebut Seksi Bangkesmil dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Kesehatan Militer disebut Kasi Bangkesmil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan, standardisasi teknis di bidang pengembangan kesehatan militer komponen utama pertahanan negara.

Seksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut Seksi Bangyankes dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan disebut Kasi Bangyankes mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan, standardisasi teknis di bidang pengembangan pelayanan kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Subdirektorat Tenaga Kesehatan selanjutnya disebut Subdit Nakes dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Tenaga Kesehatan disebut Kasubdit Nakes mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 758, Subdit Nakes menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan tenaga kesehatan komponen utama pertahanan negara; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang profesi dan pengembangan kemampuan komponen utama pertahanan negara; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang profesi dan pengembangan tenaga kesehatan komponen utama pertahanan negara serta administrasi pendidikan pengembangan kesehatan diluar lembaga pendidikan Kemhan dan TNI; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang profesi dan pengembangan kemampuan komponen utama pertahanan negara.

Subdit Nakes terdiri atas: a. Seksi Profesi; dan b. Seksi Pengembangan Kemampuan.

Seksi Profesi selanjutnya disebut Seksi Profesi dipimpin oleh Kepala Seksi Profesi disebut Kasi Profesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang profesi tenaga kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Seksi Pengembangan Kemampuan selanjutnya disebut Seksi Bangpuan dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Kemampuan disebut Kasi Bangpuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan kemampuan tenaga kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Subdirektorat Materiil dan Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Subdit Matfaskes dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Materiil dan Fasilitas Kesehatan disebut Kasubdit Matfaskes mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang materiil dan fasilitas kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763, Subdit Matfaskes menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan materiil dan fasilitas kesehatan komponen utama pertahanan negara; b. penyiapan bahan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pembinaan materiil dan pengembangan fasilitas kesehatan komponen utama pertahanan negara; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan materiil dan pengembangan fasilitas kesehatan komponen utama pertahanan negara; dan d. pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis serta perizinan di bidang pembinaan materiil dan pengembangan fasilitas kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Subdit Matfaskes terdiri atas: a. Seksi Materiil; b. Seksi Pemeliharaan; dan c. Seksi Pengembangan Fasilitas Kesehatan.

Seksi Materiil selanjutnya disebut Seksi Mat dipimpin oleh Kepala Seksi Materiil disebut Kasi Mat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang inventarisasi, pengendalian, perencanaan kebutuhan dan pengadaan materiil kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Seksi Pemeliharaan selanjutnya disebut Seksi Har dipimpin oleh Kepala Seksi Pemeliharaan disebut Kasi Har mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemeliharaan materiil dan fasilitas kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Seksi Pengembangan Fasilitas Kesehatan selanjutnya disebut Seksi Bangfaskes dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Kesehatan disebut Kasi Bangfaskes mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan fasilitas kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Subdirektorat Dukungan Kesehatan selanjutnya disebut Subdit Dukkes dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Dukungan Kesehatan disebut Kasubdit Dukkes mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan serta standardisasi teknis di bidang dukungan kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 769, Subdit Dukkes menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang dukungan kesehatan komponen utama pertahanan negara; b. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang dukungan kesehatan komponen utama pertahanan negara; c. pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang dukungan kesehatan komponen utama pertahanan negara; dan d. pemberian bimbingan, supervisi teknis dan perizinan di bidang dukungan kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Subdit Dukkes terdiri atas: a. Seksi Dukungan Kesehatan Operasi; b. Seksi Bantuan Kesehatan; dan c. Seksi Nuklir, Biologi dan Kimia.

Seksi Dukungan Kesehatan Operasi selanjutnya disebut Seksi Dukkesops dipimpin oleh Kepala Seksi Dukungan Kesehatan Operasi disebut Kasi Dukkesops mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan, standardisasi teknis di bidang dukungan operasi komponen utama pertahanan negara.

Seksi Bantuan Kesehatan selanjutnya disebut Seksi Bankes dipimpin oleh Kepala Seksi Bantuan Kesehatan disebut Kasi Bankes mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan, standardisasi teknis di bidang bantuan kesehatan komponen utama pertahanan negara.

Seksi Nuklir, Biologi dan Kimia selanjutnya disebut Seksi Nubika dipimpin oleh Kepala Seksi Nuklir, Biologi dan Kimia disebut Kasi Nubika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan, standardisasi teknis di bidang pengendalian dan penanggulangan aspek kesehatan akibat bahan nuklir, biologi, kimia, radiasi dan eksplosive komponen utama pertahanan negara.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Dit Kes.

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Balitbang, adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Balitbang dipimpin oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Ka Balitbang.

Balitbang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 777, Balitbang menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan meliputi strategi, sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat peralatan pertahanan; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan; dan d. pelaksanaan administrasi Balitbang.

Balitbang terdiri atas: a. Sekretariat; b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan; c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan; d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan; dan e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan.

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Set Balitbang adalah unsur pembantu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan disebut Ses Balitbang mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Balitbang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780, Set Balitbang menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan, pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Badan; b. pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, materiil, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan; c. pengelolaan data dan informasi, dokumentasi dan perpustakaan serta pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data Badan; d. pengelolaan keikutsertaan Badan dalam fora nasional dan internasional di bidang pengetahuan dan teknologi; e. pengelolaan kerja sama kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan Badan; f. koordinasi penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang pertahanan; g. penyiapan bahan administrasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia peneliti Badan; dan h. koordinasi dan supervisi staf.

Set Balitbang terdiri atas: a. Bagian Program dan Laporan; b. Bagian Data dan Informasi; c. Bagian Koordinasi Penelitian dan Pengembangan; d. Bagian Umum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Laporan selanjutnya disebut Bag Proglap dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Laporan disebut Kabag Proglap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan dan pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783, Bag Proglap menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan program kerja dan anggaran Badan; b. penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian program kerja dan anggaran Badan; c. penyiapan bahan pembukuan keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan Badan; d. melaksanakan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran; e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran Badan; dan f. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Badan.

Bag Proglap terdiri atas: a. Subbagian Program Kerja dan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Subbagian Program Kerja dan Anggaran selanjutnya disebut Subbag Progjagar dipimpin oleh Kepala Subbagian Program Kerja dan Anggaran disebut Kasubbag Progjagar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program kerja dan anggaran serta pengujian atas permintaan pembayaran.

Subbagian Perbendaharaan selanjutnya disebut Subbag Ben dipimpin oleh Kepala Subbagian Perbendaharaan disebut Kasubbag Ben mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, mencatat dan menyiapkan bahan laporan keuangan Badan.

Subbagian Evaluasi dan Laporan selanjutnya disebut Subbag Evlap dipimpin oleh Kepala Subbagian Evaluasi dan Laporan disebut Kasubbag Evlap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran, laporan kinerja Badan.

Bagian Data dan Informasi selanjutnya disebut Bag Datin dipimpin oleh Kepala Bagian Data dan Informasi disebut Kabag Datin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengolahan data dan penyajian informasi, pemberian dukungan teknis di bidang pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data serta dokumentasi dan kepustakaan di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789, Bag Datin menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi; b. penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan; dan c. pemberian dukungan teknis di bidang pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data.

Bag Datin terdiri atas: a. Subbagian Pengolahan Data; b. Subbagian Dokumentasi Kepustakaan dan Arsip; dan c. Subbagian Pemeliharaan Jaringan.

Subbagian Pengolahan Data selanjutnya disebut Subbag Lahta dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengolahan Data disebut Kasubbag Lahta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengolahan data dan penyajian informasi serta publikasi kegiatan Badan.

Subbagian Dokumentasi Kepustakaan dan Arsip selanjutnya disebut Subbag Doktaka dan Arsip dipimpin oleh Kepala Subbagian Dokumentasi Kepustakaan dan Arsip disebut Kasubbag Doktaka dan Arsip mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan dokumentasi dan pengelolaan kepustakaan serta penyimpanan bahan data dan informasi Badan.

Subbagian Pemeliharaan Jaringan selanjutnya disebut Subbag Harjaring dipimpin oleh Kepala Subbagian Pemeliharaan Jaringan disebut Kasubbag Harjaring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan komputer dan pemeliharaan jaringan komunikasi data serta pemberian bimbingan teknis teknologi informasi Badan.

Bagian Koordinasi Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Bag Korlitbang dipimpin oleh Kepala Bagian Koordinasi Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Kabag Korlitbang mempunyai tugas penyiapan koordinasi dan kerja sama penelitian, pengkajian dan pengembangan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia peneliti dan proses akreditasi sumber daya manusia peneliti dan perekayasa serta pengelolaan keikutsertaan Badan dalam fora nasional dan internasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Bag Korlitbang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang pertahanan; b. penyiapan penyelenggaraan kerja sama penelitian, pengkajian dan pengembangan; c. penyiapan pengelolaan keikutsertaan Badan dalam fora nasional dan internasional bidang ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan d. penyiapan bahan administrasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia peneliti di lingkungan Badan.

Bag Korlitbang terdiri atas: a. Subbagian Fora; dan b. Subbagian Sumber Daya Manusia Peneliti.

Subbagian Fora selanjutnya disebut Subbag Fora dipimpin oleh Kepala Subbagian Fora selanjutnya disebut Kasubbag Fora mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerjasama penelitian, pengkajian dan pengembangan, keikutsertaan dalam fora nasional maupun internasional bidang pengetahuan dan teknologi serta koordinasi perencanaan program, evaluasi dan laporan penyelenggaraan penelitian.

Subbagian Sumber Daya Manusia Peneliti selanjutnya disebut Subbag SDM Peneliti dipimpin oleh Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia Peneliti selanjutnya disebut Kasubbag SDM Peneliti mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengembangan kompetensi dan proses akreditasi sumber daya manusia peneliti.

Bagian Umum selanjutnya disebut Bag Um dipimpin oleh Kepala Bagian Umum disebut Kabag Um mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan barang milik negara dan administrasi perbekalan, kerumahtanggaan dan urusan ketatausahaan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan serta administrasi keuangan Setbadan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 800, Bag Um menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan; b. penyiapan bahan serta melaksanakan pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan; dan c. penyiapan bahan dan pelaksanaan ketatausahaan serta administrasi keuangan.

Bag Um terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Kepegawaian selanjutnya disebut Subbag Peg dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepegawaian disebut Kasubbag Peg mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan Badan.

Subbagian Rumah Tangga selanjutnya disebut Subbag Rumga dipimpin oleh Kepala Subbagian Rumah Tangga disebut Kasubbag Rumga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara, administrasi perbekalan serta kerumahtanggaan Badan.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan, pengurusan ketatausahaan Badan dan administrasi pertanggungjawaban keuangan Setbadan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan selanjutnya disebut Puslitbang Strahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan dipimpin oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan selanjutnya disebut Kapuslitbang Strahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang strategi pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 806, Pus Litbang Strahan menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang lingkungan strategi, doktrin, sistem dan metoda, serta wilayah negara; b. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang lingkungan strategi, doktrin, sistem dan metoda, serta wilayah negara serta memberikan rekomendasi; c. pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan, informasi ilmiah di bidang lingkungan strategi, doktrin, sistem dan metoda, serta wilayah negara; d. pembinaan kelompok jabatan fungsional peneliti di lingkungan Pusat; dan e. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Puslitbang Strahan terdiri atas: a. Bidang Lingkungan Strategi; b. Bidang Doktrin, Sistem dan Metoda; c. Bidang Wilayah Negara; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Lingkungan Strategi selanjutnya disebut Bid Lingstra dipimpin oleh Kepala Bidang Lingkungan Strategi selanjutnya disebut Kabid Lingstra mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang lingkungan strategi dalam dan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 809, Bid Lingstra menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan lingkungan strategi dalam dan luar negeri; b. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan lingkungan strategi dalam dan luar negeri; dan c. pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan, informasi ilmiah lingkungan strategi dalam dan luar negeri.

Bid Lingstra terdiri atas: a. Subbidang Dalam Negeri; dan b. Subbidang Luar Negeri.

Subbidang Dalam Negeri selanjutnya disebut Subbid Dagri dipimpin oleh Kepala Subbidang Dalam Negeri selanjutnya disebut Kasubbid Dagri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan lingkungan strategi dalam negeri di bidang bahasan kondisi, kecenderungan perkembangan, pengaruh dan ancamannya terhadap kekuatan dan kemampuan pertahanan baik militer maupun nir militer.

Subbidang Luar Negeri selanjutnya disebut Subbid Lugri dipimpin oleh Kepala Subbidang Luar Negeri selanjutnya disebut Kasubbid Lugri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan lingkungan strategi luar negeri di bidang bahasan kondisi, kecenderungan perkembangan, pengaruh dan ancamannya terhadap kekuatan dan kemampuan pertahanan baik militer maupun nir militer.

Bidang Doktrin, Sistem dan Metode selanjutnya disebut Bid Doksismet dipimpin oleh Kepala Bidang Doktrin Sistem dan Metode selanjutnya disebut Kabid Doksismet mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang doktrin, sistem dan metode dalam rangka pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814, Bid Doksismet menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan doktrin, sistem dan metode; b. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan doktrin, sistem dan metode; dan c. pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan, informasi ilmiah doktrin, sistem dan metode.

Bid Doksismet terdiri atas: a Subbidang Doktrin; dan b. Subbidang Sistem dan Metode.

Subbidang Doktrin selanjutnya disebut Subbid Doktrin dipimpin oleh Kepala Subbidang Doktrin selanjutnya disebut Kasubbid Doktrin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan doktrin di bidang kebijakan, pertahanan militer dan nir militer, nilai-nilai luhur, kebudayaan bangsa yang berkaitan dengan kekuatan dan kemampuan pertahanan.

Subbidang Sistem dan Metode selanjutnya disebut Subbid Sismet dipimpin oleh Kepala Subbidang Sistem dan Metode selanjutnya disebut Kasubbid Sismet mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan sistem dan metode di bidang regulasi, strategi penyelenggaraan pertahanan, sistem perencanaan dan penganggaran, mekanisme dan prosedur bidang pertahanan.

Bidang Wilayah Negara selanjutnya disebut Bid Wilneg dipimpin oleh Kepala Bidang Wilayah Negara selanjutnya disebut Kabid Wilneg mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang wilayah negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 821, Bid Wilneg menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan medan dan tata ruang pertahanan; b. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan medan dan tata ruang pertahanan; dan c. pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan, informasi ilmiah di bidang medan dan tata ruang pertahanan.

Bid Wilneg terdiri atas: a. Subbidang Medan Pertahanan; dan b. Subbidang Tata Ruang.

Subbidang Medan Pertahanan selanjutnya disebut Subbid Medhan dipimpin oleh Kepala Subbidang Medan Pertahanan selanjutnya disebut Kasubbid Medhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan medan pertahanan di bidang bahasan geografi, batas wilayah dan negara, kemampuan dan penyediaan logistik wilayah serta kependudukan dalam rangka pertahanan.

Subbidang Tata Ruang selanjutnya disebut Subbid Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Subbidang Tata Ruang selanjutnya disebut Kasubbid Tata Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan tata ruang pertahanan di bidang bahasan kemampuan, rancangan, peruntukan dan tata guna lahan serta infrastruktur dalam rangka pertahanan.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Puslitbang Strahan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan selanjutnya disebut Puslitbang Sumdahan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan dipimpin oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan disebut Kapuslitbang Sumdahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sumber daya pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 825, Puslitbang Sumdahan menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan serta sarana dan prasarana pertahanan; b. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan serta sarana dan prasarana pertahanan, serta memberikan rekomendasi; c. pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan, informasi ilmiah di bidang sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan serta sarana dan prasarana pertahanan; d. pembinaan kelompok jabatan fungsional peneliti di lingkungan Pusat; dan e. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Puslitbang Sumdahan terdiri atas: a. Bidang Sumber Daya Manusia; b. Bidang Sumber Daya Alam dan Buatan; c. Bidang Sarana dan Prasarana; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut Bid SDM dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut Kabid SDM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828, Bid SDM menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komponen utama, cadangan dan pendukung; b. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komponen utama, cadangan dan pendukung; dan c. pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan, informasi ilmiah sumber daya manusia di bidang komponen utama, cadangan dan pendukung.

Bid SDM terdiri atas: a. Subbidang Komponen Utama; dan b. Subbidang Komponen Cadangan dan Pendukung.

Subbidang Komponen Utama selanjutnya disebut Subbid Komput dipimpin oleh Kepala Subbidang Komponen Utama selanjutnya disebut Kasubbid Komput mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia komponen utama di bidang postur, kesejahteraan dan mental ideologi.

Subbidang Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung selanjutnya disebut Subbid Komcadduk dipimpin oleh Kepala Subbidang Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung selanjutnya disebut Kasubbid Komcadduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia komponen cadangan dan pendukung di bidang postur, kesejahteraan dan mental ideologi serta sistem perekrutan, pelatihan, mobilisasi dan demobilisasi.

Bidang Sumber Daya Alam dan Buatan selanjutnya disebut Bid SDAB dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Buatan selanjutnya disebut Kabid SDAB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833, Bid SDAB menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya buatan; b. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan sumber daya alam dan sumber daya buatan; dan c. pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan, informasi ilmiah sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Bid SDAB terdiri atas: a. Subbidang Sumber Daya Alam; dan b. Subbidang Sumber Daya Buatan.

Subbidang Sumber Daya Alam selanjutnya disebut Subbid SDA dipimpin oleh Kepala Subbidang Sumber Daya Alam selanjutnya disebut Kasubbid SDA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan sumber daya alam di bidang potensi, kemampuan, pemberdayaan dan tatanan dalam rangka pertahanan.

Subbidang Sumber Daya Buatan selanjutnya disebut Subbid SDB dipimpin oleh Kepala Subbidang Sumber Daya Buatan selanjutnya disebut Kasubbid SDB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan sumber daya buatan di bidang potensi, kemampuan, pemberdayaan dan tatanan dalam rangka pertahanan.

Bidang Sarana dan Prasarana selanjutnya disebut Bid Sarpras dipimpin oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana selanjutnya disebut Kabid Sarpras mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 838, Bid Sarpras menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian serta pengembangan sarana dan prasarana; b. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian serta pengembangan sarana dan prasarana; dan c. pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan, informasi ilmiah sarana dan prasarana.

Bid Sarpras terdiri atas: a. Subbidang Sarana dan Prasarana Militer; dan b. Subbidang Sarana dan Prasarana Non Militer.

Subbidang Sarana dan Prasarana Militer selanjutnya disebut Subbid Sarprasmil dipimpin oleh Kepala Subbidang Sarana dan Prasarana Militer selanjutnya disebut Kasubbid Sarprasmil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian serta pengembangan sarana dan prasarana militer di bidang potensi, kemampuan, pemberdayaan dan tatanan dalam rangka pertahanan.

Subbidang Sarana dan Prasarana Non Militer selanjutnya disebut Subbid Sarpras Nonmil dipimpin oleh Kepala Subbidang Sarana dan Prasarana Non Militer selanjutnya disebut Kasubbid Sarpras Nonmil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian serta pengembangan sarana dan prasarana non militer di bidang potensi, kemampuan, pemberdayaan dan tatanan dalam rangka pertahanan.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Puslitbang Sumdahan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan selanjutnya disebut Puslitbang Iptekhan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan dipimpin oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan disebut Kapuslitbang Iptekhan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan yang bersifat riset dasar dan difusi teknologi serta melaksanaan presentasi, demonstrasi, materiil dan atau jasa, dalam rangka pengadaan alat peralatan pertahanan dan transfer teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 844, Puslitbang Iptekhan menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan di bidang daya gerak, daya tempur, perbekalan dan komunikasi serta elektronika; b. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang daya gerak, daya tempur, perbekalan dan komunikasi serta elektronika, serta memberikan rekomendasi; c. pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta informasi ilmiah di bidang daya gerak, daya tempur, perbekalan dan komunikasi serta elektronika; d. pelaksanaan presentasi, demonstrasi dan uji coba materiil dan atau jasa, dalam rangka pengadaan alat peralatan pertahanan dan transfer teknologi; e. pembinaan kelompok jabatan fungsional peneliti di lingkungan Pusat; dan f. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Puslitbang Iptekhan terdiri atas: a. Bidang Daya Gerak; b. Bidang Daya Tempur; c. Bidang Perbekalan, Komunikasi dan Elektronika; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Daya Gerak selanjutnya disebut Bid Dager dipimpin oleh Kepala Bidang Daya Gerak selanjutnya disebut Kabid Dager mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta transfer teknologi di bidang daya gerak alat utama dan peralatan pendukung yang bersifat riset dasar dan difusi teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847, Bid Dager menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan daya gerak alat utama dan peralatan pendukung; b. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan daya gerak alat utama dan peralatan pendukung; c. pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan, informasi ilmiah serta transfer teknologi daya gerak alat utama dan peralatan pendukung; dan d. presentasi, demonstrasi dan uji coba materiil dan atau jasa, dalam rangka pengadaan alat peralatan pertahanan dan transfer teknologi.

Bid Dager terdiri atas: a. Subbidang Alat Utama; dan b. Subbidang Peralatan Pendukung.

Subbidang Alat Utama selanjutnya disebut Subbid Alut dipimpin oleh Kepala Subbidang Alat Utama selanjutnya disebut Kasubbid Alut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang riset dasar dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi daya gerak alat utama aspek darat, laut dan udara serta penyiapan bahan pelaksanaan presentasi, demonstrasi dan uji coba materiil dan atau jasa, dalam rangka pengadaan alat peralatan pertahanan dan transfer teknologi.

Subbidang Peralatan Pendukung selanjutnya disebut Subbid Palduk dipimpin oleh Kepala Subbidang Peralatan Pendukung selanjutnya disebut Kasubbid Palduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang riset dasar dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi peralatan pendukung daya gerak alat utama aspek darat, laut dan udara serta penyiapan bahan pelaksanaan presentasi, demonstrasi dan uji coba materiil dan atau jasa, dalam rangka pengadaan alat peralatan pertahanan serta transfer teknologi.

Bidang Daya Tempur selanjutnya disebut Bid Dapur dipimpin oleh Kepala Bidang Daya Tempur selanjutnya disebut Kabid Dapur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta transfer teknologi di bidang daya gempur alat utama sistem senjata dan peralatan pendukung yang bersifat riset dasar dan difusi teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852, Bid Dapur menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan daya gempur alat utama sistem senjata dan peralatan pendukung; b. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan daya gempur alat utama sistem senjata dan peralatan pendukung; c. pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan, informasi ilmiah serta transfer teknologi daya gempur alat utama sistem senjata dan peralatan pendukung; dan d. pelaksanaan presentasi, demonstrasi dan uji coba materiil dan atau jasa dalam rangka pengadaan alat peralatan pertahanan dan transfer teknologi.

Bid Dapur terdiri atas: a. Subbidang Alat Utama Sistem Senjata; dan b. Subbidang Peralatan Pendukung.

Subbidang Alat Utama Sistem Senjata selanjutnya disebut Subbid Alutsista dipimpin oleh Kepala Subbidang Alat Utama Sistem Senjata selanjutnya disebut Kasubbid Alutsista mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang riset dasar dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi daya gempur alat utama sistem senjata aspek darat, laut dan udara serta pelaksanaan presentasi, demonstrasi dan uji coba materiil dan atau jasa dalam rangka pengadaan alat peralatan pertahanan dan transfer teknologi.

Subbidang Peralatan Pendukung selanjutnya disebut Subbid Palduk dipimpin oleh Kepala Subbidang Peralatan Pendukung selanjutnya disebut Kasubbid Palduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang riset dasar dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi peralatan pendukung daya gempur alat utama sistem senjata aspek darat, laut dan udara serta pelaksanaan presentasi, demonstrasi dan uji coba materiil dan atau jasa dalam rangka pengadaan alat peralatan pertahanan dan transfer teknologi.

Bidang Perbekalan, Komunikasi dan Elektronika selanjutnya disebut Bid Bekkomlek dipimpin oleh Kepala Bidang Perbekalan, Komunikasi dan Elektronika selanjutnya disebut Kabid Bekkomlek mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta transfer teknologi di bidang perbekalan, komunikasi dan elektronika yang bersifat riset dasar dan difusi teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 857, Bid Bekkomlek menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang perbekalan, komunikasi dan elektronika; b. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang perbekalan, komunikasi dan elektronika; c. pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan, informasi ilmiah serta transfer teknologi di bidang perbekalan, komunikasi dan elektronika; dan d. pelaksanaan presentasi, demonstrasi dan uji coba materiil dan atau jasa, dalam rangka pengadaan alat peralatan pertahanan dan transfer teknologi.

Bid Bekkomlek terdiri atas: a. Subbidang Perbekalan; dan b. Subbidang Komunikasi dan Elektronika.

Subbidang Perbekalan selanjutnya disebut Subbid Bekal dipimpin oleh Kepala Subbidang Perbekalan selanjutnya disebut Kasubbid Bekal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang riset dasar dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi perbekalan.

Subbidang Komunikasi dan Elektronika selanjutnya disebut Subbid Komlek dipimpin oleh Kepala Subbidang Komunikasi dan Elektronika selanjutnya disebut Kasubbid Komlek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang riset dasar dan difusi ilmu pengetahuan dan teknologi peralatan komunikasi dan elektronika.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Puslitbang Iptekhan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan selanjutnya disebut Puslitbang Alpalhan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan dipimpin oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan disebut Kapuslitbang Alpalhan mempunyai tugas melaksanakan dan mensinergikan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama matra darat, laut dan udara yang mengarah ke prototipe dan produksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 863, Puslitbang Alpalhan menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, perumusan, sinergitas dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama matra darat, laut dan udara; b. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama matra darat, laut dan udara serta memberikan rekomendasi; c. pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta informasi ilmiah di bidang pengembangan alat peralatan utama matra darat, laut dan udara; d. pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan Badan Litbang Angkatan sesuai matra; e. pembinaan kelompok jabatan fungsional peneliti dan perekayasa di lingkungan Pusat; dan f. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Puslitbang Alpalhan terdiri atas: a. Bidang Matra Darat; b. Bidang Matra Laut; c. Bidang Matra Udara; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Matra Darat selanjutnya disebut Bid Matrat dipimpin oleh Kepala Bidang Matra Darat selanjutnya disebut Kabid Matrat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perencanaan, pengendalian, sinergitas, pelaksanaan dan pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta transfer teknologi di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama matra darat yang mengarah ke prototipe dan produksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 866, Bid Matrat menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, perumusan, sinergitas dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama Matra Darat; b. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama Matra Darat; c. pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama Matra Darat; dan d. pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan Badan Litbang Matra Darat.

Bid Matrat terdiri atas: a. Subbidang Alat Peralatan Utama Matra Darat; dan b. Subbidang Non Alat Peralatan Utama Matra Darat.

Subbidang Alat Peralatan Utama Matra Darat selanjutnya disebut Subbid Alpalut Matrat dipimpin oleh Kepala Subbidang Alat Peralatan Utama Matra Darat selanjutnya disebut Kasubbid Alpalut Matrat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang alat peralatan utama matra darat yang mengarah ke prototipe dan produksi materiil utama untuk tempur.

Subbidang Non Alat Peralatan Utama Matra Darat selanjutnya disebut Subbid Non Alpalut Matrat dipimpin oleh Kepala Subbidang Non Alat Peralatan Utama Matra Darat selanjutnya disebut Kasubbid Non Alpalut Matrat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang non alat peralatan utama matra darat yang mengarah ke prototipe dan produksi materiil umum dan material khusus.

Bidang Matra Laut selanjutnya disebut Bid Matla dipimpin oleh Kepala Bidang Matra Laut selanjutnya disebut Kabid Matla mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perencanaan, pengendalian, sinergitas, pelaksanaan dan pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta transfer teknologi di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama matra laut yang mengarah ke prototipe dan produksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 871, Bid Matla menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, perumusan, sinergitas dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama Matra Laut; b. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama Matra Laut; c. pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama Matra Laut; dan d. pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan Badan Litbang Matra Laut.

Bid Matla terdiri atas: a. Subbidang Alat Peralatan Utama Matra Laut; dan b. Subbidang Non Alat Peralatan Utama Matra Laut.

Subbidang Alat Peralatan Utama Matra Laut selanjutnya disebut Subbid Alpalut Matla dipimpin oleh Kepala Subbidang Alat Peralatan Utama Matra Laut selanjutnya disebut Kasubbid Alpalut Matla mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama matra laut yang mengarah ke prototipe dan produksi materiil utama untuk tempur.

Subbidang Non Alat Peralatan Utama Matra Laut selanjutnya disebut Subbid Non Alpalut Matla dipimpin oleh Kepala Subbidang Non Alat Peralatan Utama Matra Laut selanjutnya disebut Kasubbid Non Alpalut Matla mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang non alat peralatan utama matra laut yang mengarah ke prototipe dan produksi materiil umum dan materiil khusus.

Bidang Matra Udara selanjutnya disebut Bid Matud dipimpin oleh Kepala Bidang Matra Udara selanjutnya disebut Kabid Matud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, perencanaan, pengendalian, sinergitas, pelaksanaan dan pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta transfer teknologi di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama matra udara yang mengarah ke prototipe dan produksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 876, Bid Matud menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, perumusan, sinergitas dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama Matra Udara; b. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama Matra Udara; c. pemberian pelayanan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama dan non alat peralatan utama Matra Udara; dan d. pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan Badan Litbang Matra Udara.

Bid Matud terdiri atas: a. Subbidang Alat Peralatan Utama Matra Udara; dan b. Subbidang Non Alat Peralatan Utama Matra Udara.

Subbidang Alat Peralatan Utama Matra Udara selanjutnya disebut Subbid Alpalut Matud dipimpin oleh Kepala Subbidang Alat Peralatan Utama Matra Udara selanjutnya disebut Kasubbid Alpalut Matud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang alat peralatan utama Matra Udara yang mengarah ke prototipe dan produksi materiil utama untuk tempur.

Subbidang Non Alat Peralatan Utama Matra Udara selanjutnya disebut Subbid Non Alpalut Matud dipimpin oleh Kepala Subbidang Non Alat Peralatan Utama Matra Udara selanjutnya disebut Kasubbid Non Alpalut Matud mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang non alat peralatan utama Matra Udara yang mengarah ke prototipe dan produksi materiil umum dan materiil khusus.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, adminsitrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Puslitbang Alpalhan.

(1) Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Badiklat adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri; (2) Badiklat dipimpin oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Ka Badiklat.

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 883, Badiklat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan; b. penyediaan sertifikasi dan standardisasi kurikulum, hanjar dan alat bantu pendidikan dan pelatihan; c. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan; d. pemberian pembinaan dan pengendalian rekomendasi, standardisasi dan/atau izin pelaksanaan pendidikan dan pelatihan oleh satuan kerja dibawahnya; e. pembinaan dan pengembangan Widyaiswara pendidikan dan pelatihan. f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan meliputi Manajemen Pertahanan, Bahasa dan Teknis Fungsional Pertahanan; g. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional Umum dan Tertentu di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan; h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan; dan i. pelaksanaan administrasi Badiklat;

Badiklat terdiri atas: a. Sekretariat; b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan; c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa; dan d. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan.

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Set Badiklat adalah unsur pembantu Kabadiklat dipimpin oleh Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan disebut Ses Badiklat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Badiklat serta manajemen, perumusan sistem dan metode, pembinaan komponen dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 886, Set Badiklat menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan, pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Badan; b. pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, materiil, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan; c. pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan kepustakaan Badan; d. perencanaan, pelaksanaan sistem dan penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan, penetapan standardisasi, akreditasi, sertifikasi serta pengendalian pendidikan dan pelatihan pertahanan; e. pembinaan komponen pendidikan dan pelatihan serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan di lingkungan Badan; f. koordinasi pelaksanaan pelatihan terpadu serta pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan; g. kerja sama pendidikan dan pelatihan pertahanan; dan h. koordinasi dan supervisi staf.

Set Badiklat terdiri atas: a. Bagian Program dan Laporan; b. Bagian Sistem dan Penjamin Mutu Pendidikan dan Pelatihan; c. Bagian Komponen Pendidikan dan Pelatihan; d. Bagian Umum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Laporan selanjutnya disebut Bag Proglap dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Laporan disebut Kabag Proglap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan dan pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran, dan laporan akuntabilitas kinerja Badan serta perencanaan pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 889, Bag Proglap menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program kerja dan anggaran; b. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran; c. penyiapan bahan pembukuan keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan Badan; d. melaksanakan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran; e. penyiapan bahan penyusunan rencana kinerja, pengukuran serta laporan kinerja; dan f. penyiapan bahan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

Bag Proglap terdiri atas: a. Subbagian Program Kerja dan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Subbagian Program Kerja dan Anggaran selanjutnya disebut Subbag Progjagar dipimpin oleh Kepala Subbagian Program Kerja dan Anggaran disebut Kasubbag Progjagar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program kerja dan anggaran serta pengujian atas permintaan pembayaran.

Subbagian Perbendaharaan selanjutnya disebut Subbag Ben dipimpin oleh Kepala Subbagian Perbendaharaan disebut Kasubbag Ben mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, mencatat dan menyiapkan bahan laporan keuangan Badan

Subbagian Evaluasi dan Laporan selanjutnya disebut Subbag Evlap dipimpin oleh Kepala Subbagian Evaluasi dan Laporan disebut Kasubbag Evlap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta laporan kinerja Badan.

Bagian Sistem dan Penjamin Mutu Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Bag Sisjamtu Diklat dipimpin oleh Kepala Bagian Sistem Jaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan disebut Kabag Sisjamtu Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sistem Pendidikan dan Pelatihan, penjamin mutu pendidikan dan pelatihan, standardisasi, akreditasi dan sertifikasi, kerja sama pendidikan dan pelatihan, dan pelaksanaan pelayanan teknis manajemen dan administratif pendidikan dan pelatihan, pengelolaan sistem dan informasi pendidikan dan pelatihan dan pemberian dukungan teknis di bidang pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data serta dokumentasi dan kepustakaan Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 895, Bag Sisjamtu Diklat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sistem dan penjamin mutu pendidikan dan pelatihan pertahanan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penjamin mutu, standardisasi akreditasi dan sertifikasi pendidikan dan pelatihan; c. penyiapan bahan rencana unit penjamin mutu pendidikan dan pelatihan tertentu bagi PNS Kemhan; d. penyiapan bahan rencana kerja unit penjamin mutu pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Kemhan,; e. merencanakan penyiapan penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan Sertifikat Diklat di lingkungan Badiklat; f. Penyiapan pedoman-pedoman yang berkaitan dengan sepuluh komponen pendidikan sebagai standardisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; g. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan antar instansi baik dalam negeri maupun luar negeri; h. penyiapan bahan perumusan kerja sama pendidikan dan pelatihan; i. penyiapan bahan administrasi pendidikan dan pelatihan; j. penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan Badan; k. penyiapan bahan pengelolaan data dan penyajian informasi pendidikan dan pelatihan; dan l. penyiapan dukungan teknis di bidang pengelolaan komputer, Aplikasi dan pemeliharaan jaringan komunikasi data serta pemberian bimbingan teknis teknologi informasi Badan.

Bag Sisjamtu Diklat terdiri atas: a. Subbagian Sistem dan Informasi; b. Subbagian Penjamin Mutu; dan c. Subbagian Kerja Sama.

Subbagian Sistem dan Informasi selanjutnya disebut Subbag Sisinfo dipimpin oleh Kepala Subbagian Sistem dan Informasi disebut Kasubbag Sisinfo mempunyai tugas melakukan pengurusan administrasi Pendidikan dan Pelatihan, pengurusan dokumentasi dan kepustakaan Badan, pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi, dan penyiapan dukungan teknis di bidang pengelolaan komputer, aplikasi dan pemeliharaan jaringan komunikasi data serta pemberian bimbingan teknis teknologi informasi Badan.

Subbagian Penjamin Mutu selanjutnya disebut Subbag Jamtu dipimpin oleh Kepala Subbagian Penjamin Mutu disebut Kasubbag Jamtu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sistem pendidikan dan pelatihan pertahanan, penyiapan bahan rencana kerja unit penjamin mutu pendidikan dan pelatihan tertentu bagi PNS Kemhan, penyiapan bahan rencana kerja unit penjamin mutu Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional Kemhan, penyiapan penerbitan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan Sertifikat Diklat, dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis standardisasi, akreditasi dan sertifikasi Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badiklat Kemhan.

Subbagian Kerja Sama selanjutnya disebut Subbag Kerma dipimpin oleh Kepala Subbagian Kerja Sama disebut Kasubbag Kerma mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian kerja sama pendidikan dan pelatihan ilmu pengetahuan dan teknologi antar instansi baik dalam dan luar negeri serta penyiapan bahan perumusan kerja sama pendidikan dan pelatihan.

Bagian Komponen Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Bag Komdiklat dipimpin oleh Kepala Bagian Komponen pendidikan dan pelatihan disebut Kabag Komdiklat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan komponen pendidikan dan pelatihan, melaksanakan sosialisasi program diklat dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 901, Bag Komdiklat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kurikulum pendidikan dan pelatihan; b. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; c. penyiapan bahan perumusan penetapan bahan ajaran pendidikan dan pelatihan; d. penyiapan bahan perumusan dan pengelolaan materi pendidikan dan pelatihan; e. penyiapan bahan perumusan pembinaan peserta, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; f. penyiapan bahan perumusan kebijakan evaluasi pendidikan dan pelatihan, dan g. penyiapan bahan perumusan sosialisasi program pendidikan dan pelatihan serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan.

Bag Komdiklat terdiri atas: a. Subbagian Kurikulum; b. Subbagian Sarana dan Prasarana; dan c. Subbagian Peserta dan Tenaga Pendidik.

Subbagian Kurikulum selanjutnya disebut Subbag Kur dipimpin oleh Kepala Subbagian Kurikulum disebut Kasubbag Kur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, penyusunan materi dan kurikulum serta pengurusan katalog program pendidikan dan pelatihan dan sosialisasi program pendidikan dan pelatihan.

Subbagian Sarana dan Prasarana selanjutnya di sebut Subbag Sarpras dipimpin oleh Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana disebut Kasubbag Sarpras mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, dan pemeliharaan dukungan alat instruksi dan alat penolong instruksi, sarana dan prasarana serta pengurusan bahan ajaran pendidikan dan pelatihan.

Subbagian Peserta dan Tenaga Pendidik selanjutnya disebut Subbag Sergadik dipimpin oleh Kepala Subbagian Peserta dan Tenaga Pendidik disebut Kasubbag Sergadik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan peserta dan alumni peserta pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, penyiapan bahan evaluasi pendidikan dan pelatihan serta evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan.

Bagian Umum selanjutnya disebut Bag Um dipimpin oleh Kepala Bagian Umum disebut Kabag Um mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan pembinaan kepegawaian, kerumahtanggaan dan urusan ketatausahaan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan, administrasi pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang milik negara dan administrasi keuangan Setbadan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 907, Bag Um menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dan pembinaan kepegawaian dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan; b. penyiapan bahan serta melaksanakan pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan; dan c. penyiapan bahan dan pelaksanaan ketatausahaan serta administrasi pertanggungjawaban keuangan.

Bag Um terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Kepegawaian selanjutnya disebut Subbag Peg dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepegawaian disebut Kasubbag Peg mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan kepegawaian serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan Badan.

Subbagian Rumah Tangga selanjutnya disebut Subbag Rumga dipimpin oleh Kepala Subbagian Rumah Tangga disebut Kasubbag Rumga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara, serta kerumahtanggaan Badan.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengurusan ketatausahaan Badan dan administrasi pertanggungjawaban keuangan Setbadan.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan selanjutnya disebut Pusdiklat Jemenhan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan disebut Kapusdiklat Jemenhan mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan serta melaksanakan evaluasi di bidang kepemimpinan dan staf manajemen pertahanan, kajian strategi manajemen pertahanan serta pendidikan dan pelatihan kader bela negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 913, Pusdiklat Jemenhan menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan, pelaksanaan kebijakan administrasi perencanaan program kerja dan anggaran Diklat, kurikulum program Diklat, dan standardisasi Diklat di bidang kepemimpinan dan staf, kajian strategi manajemen pertahanan serta pendidikan dan pelatihan kader bela negara; b. Penyusunan pelaksanaan administrasi, operasional, penyiapan fasilitas pembelajaran, pengendalian dan penyiapan dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), pengelolaan kepustakaan pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan peserta Diklat, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan dan staf, kajian strategi manajemen pertahanan serta pendidikan dan pelatihan kader bela negara; c. Penyusunan pelaksanaan evaluasi dan laporan, peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang kepemimpinan dan staf, kajian strategi manajemen pertahanan serta pendidikan dan pelatihan kader bela negara; d. Pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan staf, kajian strategi manajemen pertahanan serta pendidikan dan pelatihan kader bela negara; e. Penyusunan bahan pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Pusat; dan f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat.

Pusdiklat Jemenhan terdiri atas: a. Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan; b. Bidang Operasi Pendidikan dan Pelatihan; c. Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Bid Rendiklat dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan disebut Kabid Rendiklat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan administrasi perencanaan, pelaporan program kerja dan anggaran, kurikulum pendidikan dan pelatihan serta penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 916, Bid Rendiklat menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan manajemen pertahanan; b. Penyiapan dan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan program kerja dan anggaran pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan staf, kajian strategi manajemen pertahanan serta kader bela negara; c. Penyiapan dan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan staf, kajian strategi manajemen pertahanan serta kader bela negara; dan d. Penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan standardisasi pendidikan dan pelatihan.

Bid Rendiklat terdiri atas: a. Subbidang Program, Anggaran dan Laporan; dan b. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan.

Subbidang Program, Anggaran dan Laporan selanjutnya disebut Subbid Proggarlap dipimpin oleh Kepala Subbidang Program, Anggaran dan Laporan disebut Kasubbid Proggarlap mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan RKA/KL, penyusunan program kerja dan anggaran, laporan program kerja dan anggaran Pendidikan dan Pelatihan.

Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Subbid Progdiklat dipimpin oleh Kepala Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan disebut Kasubbid Progdiklat mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan kurikulum pendidikan dan pelatihan, perencanaan kebutuhan dan program pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan standardisasi pendidikan dan pelatihan.

Bidang Operasi Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Bid Opsdiklat dipimpin oleh Kepala Bidang Operasi Pendidikan dan Pelatihan disebut Kabid Opsdiklat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan administrasi, operasional, pengendalian pendidikan dan pelatihan dan penyiapan dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) serta kepustakaan pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 921, Bid Opsdiklat menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan administrasi dan operasional pendidikan dan pelatihan; b. Penyiapan dan penyusunan bahan pengendalian operasional Pendidikan dan Pelatihan; c. Penyiapan dan penyusunan bahan pembinaan peserta Diklat, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; d. Penyusunan dan dukungan pelatihan serta penyiapan fasilitas pembelajaran; e. Penyiapan dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan f. Pengelolaan kepustakaan pendidikan dan pelatihan.

Bid Opsdiklat terdiri atas: a. Subbidang Operasi Pendidikan; dan b. Subbidang Pelatihan dan Fasilitas Pembelajaran.

Subbidang Operasi Pendidikan selanjutnya disebut Subbid Opsdik dipimpin oleh Kepala Subbidang Operasi Pendidikan disebut Kasubbid Opsdik mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan dukungan administrasi, operasional, pengendalian pendidikan dan pelatihan dan kepustakaan Diklat serta pelaksanaan penyiapan dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

Subbidang Pelatihan dan Fasilitas Pembelajaran selanjutnya disebut Subbid Latfasjar dipimpin oleh Kepala Subbidang Pelatihan dan Fasilitas Pembelajaran disebut Kasubbid Latfasjar mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan pelatihan atau praktek kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyiapan fasilitas pembelajaran.

Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Bid Evkat Mutu Diklat dipimpin oleh Kepala Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan disebut Kabid Evkat Mutu Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan evaluasi dan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan, pengelolaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pendidikan dan pelatihan serta memberikan dukungan akreditasi pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 926, Bid Evkat Mutu Diklat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan serta memberikan dukungan akreditasi pendidikan dan pelatihan; b. penyiapan dan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; c. penyiapan dan penyusunan bahan peningkatan mutu pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; d. pemberian pelayanan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan; dan e. pengelolaan dokumentasi dan informasi serta pengelolaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Diklat.

Bid Evkat Mutu Diklat terdiri atas: a. Subbidang Evaluasi dan Laporan Pendidikan dan Pelatihan; dan b. Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan.

Subbidang Evaluasi dan Laporan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Subbid Evlap Diklat dipimpin oleh Kepala Subbidang Evaluasi dan Laporan Pendidikan dan Pelatihan disebut Kasubbid Evlap Diklat mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan serta memberikan dukungan akreditasi pendidikan dan pelatihan.

Subbidang Peningkatan Mutu selanjutnya disebut Subbid Kat Mutu Diklat dipimpin oleh Kepala Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan disebut Kasubbid Kat Mutu Diklat mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan evaluasi pendidikan dan pelatihan untuk bahan rekomendasi bagi peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pendidikan dan pelatihan.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Pusat.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa selanjutnya disebut Pusdiklat Bahasa adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa disebut Kapusdiklat Bahasa mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa INDONESIA dan bahasa asing di lingkungan Kemhan dan TNI, melaksanakan evaluasi pengembangan pendidikan dan pelatihan bahasa serta pembinaan alih bahasa dan juru bahasa termasuk melaksanakan asistensi pendidikan dan pelatihan bahasa/sekolah bahasa di lingkungan TNI.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932, Pusdiklat Bahasa menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan, pelaksanaan kebijakan administrasi perencanaan program kerja dan anggaran Diklat, kurikulum program Diklat, dan standardisasi Diklat di bidang bahasa daerah, bahasa INDONESIA dan bahasa asing; b. Penyusunan pelaksanaan administrasi, operasional, penyiapan fasilitas pembelajaran, pengendalian dan penyiapan dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikasi, pengelolaan kepustakaan pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan peserta Diklat, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang bahasa daerah, bahasa INDONESIA dan bahasa asing; c. Penyusunan pelaksanaan evaluasi dan laporan, peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa INDONESIA dan bahasa asing; d. Pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa INDONESIA dan bahasa asing; e. Pelaksanaan asistensi pendidikan dan pelatihan bahasa/sekolah bahasa di lingkungan TNI; f. Pembinaan alih bahasa dan juru bahasa; g. Penyusunan bahan pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Pusat; dan h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat.

Pusdiklat Bahasa terdiri atas: a. Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan; b. Bidang Operasi Pendidikan dan Pelatihan; c. Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Bid Rendiklat dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan disebut Kabid Rendiklat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan administrasi perencanaan, pelaporan program kerja dan anggaran, kurikulum pendidikan dan pelatihan serta penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 916, Bid Rendiklat menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan bahasa serta pembinaan alih bahasa dan juru bahasa; b. Penyiapan dan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan program kerja dan anggaran pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa INDONESIA dan bahasa asing; c. Penyiapan dan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan program pendidikan dan pelatihan di bidang bahasa daerah, bahasa INDONESIA dan bahasa asing; dan d. Penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan standardisasi pendidikan dan pelatihan.

Bid Rendiklat terdiri atas: a. Subbidang Program, Anggaran dan Laporan; dan b. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan.

Subbidang Program, Anggaran dan Laporan selanjutnya disebut Subbid Proggarlap dipimpin oleh Kepala Subbidang Program, Anggaran dan Laporan disebut Kasubbid Proggarlap mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan RKA/KL, penyusunan program kerja dan anggaran, laporan program kerja dan anggaran pendidikan dan pelatihan.

Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Subbid Progdiklat dipimpin oleh Kepala Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan disebut Kasubbid Progdiklat mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan kurikulum pendidikan dan pelatihan, perencanaan kebutuhan dan program pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan standardisasi pendidikan dan pelatihan.

Bidang Operasi Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Bid Opsdiklat dipimpin oleh Kepala Bidang Operasi Pendidikan dan Pelatihan disebut Kabid Opsdiklat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan administrasi, operasional, pengendalian pendidikan dan pelatihan dan penyiapan dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikasi serta kepustakaan pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 940, Bid Opsdiklat menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan administrasi dan operasional pendidikan dan pelatihan; b. Penyiapan dan penyusunan bahan pengendalian operasional Pendidikan dan Pelatihan; c. Penyiapan dan penyusunan bahan pembinaan peserta Diklat, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; d. Penyusunan dan dukungan pelatihan serta penyiapan fasilitas pembelajaran; e. Penyiapan dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/sertifikasi; f. Penyiapan bahan perumusan pembinaan alih bahasa dan juru bahasa; h. Pelaksanaan pengetesan bahasa yang akan mengikuti pendidikan ke luar negeri; dan i. Pengelolaan kepustakaan pendidikan dan pelatihan.

Bid Opsdiklat terdiri atas: a. Subbidang Operasi Pendidikan; b. Subbidang Pelatihan dan Fasilitas Pembelajaran; dan c. Subbidang Alih Bahasa dan Juru Bahasa.

Subbidang Operasi Pendidikan selanjutnya disebut Subbid Opsdik dipimpin oleh Kepala Subbidang Operasi Pendidikan disebut Kasubbid Opsdik mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan dukungan administrasi, operasional, pengendalian pendidikan dan pelatihan dan kepustakaan Diklat serta pelaksanaan penyiapan dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan(STTPP)/sertifikasi.

Subbidang Pelatihan dan Fasilitas Pembelajaran selanjutnya disebut Subbid Latfasjar dipimpin oleh Kepala Subbidang Pelatihan dan Fasilitas Pembelajaran disebut Kasubbid Latfasjar mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan pelatihan atau praktek kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyiapan fasilitas pembelajaran.

Subbidang Alih Bahasa dan Juru Bahasa selanjutnya disebut Subbid Alih Bahasa dan Juru Bahasa dipimpin oleh Kepala Subbidang Alih Bahasa dan Juru Bahasa disebut Kasubbid Alih Bahasa dan Juru Bahasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan serta evaluasi pengelolaan alih bahasa dan pembinaan juru bahasa.

Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Bid Evkat Mutu Diklat dipimpin oleh Kepala Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan disebut Kabid Evkat Mutu Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan evaluasi dan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan, pengelolaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pendidikan dan pelatihan serta memberikan dukungan akreditasi pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 946, Bid Evkat Mutu Diklat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan serta memberikan dukungan akreditasi pendidikan dan pelatihan; b. penyiapan dan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; c. penyiapan dan penyusunan bahan peningkatan mutu pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; d. pemberian pelayanan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan; dan e. pengelolaan dokumentasi dan informasi serta pengelolaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pendidikan dan pelatihan.

Bid Evkat Mutu Diklat terdiri atas: a. Subbidang Evaluasi dan Laporan Pendidikan dan Pelatihan; dan b. Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan.

Subbidang Evaluasi dan Laporan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Subbid Evlap Diklat dipimpin oleh Kepala Subbidang Evaluasi dan Laporan Pendidikan dan Pelatihan disebut Kasubbid Evlap Diklat mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan serta memberikan dukungan akreditasi pendidikan dan pelatihan.

Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Subbid Kat Mutu Diklat dipimpin oleh Kepala Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan disebut Kasubbid Kat Mutu Diklat mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan evaluasi pendidikan dan pelatihan untuk bahan rekomendasi bagi peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pendidikan dan pelatihan.

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Pusat.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan selanjutnya disebut Pusdiklat Tekfunghan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan disebut Kapusdiklat Tekfunghan mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan, evaluasi dan pengembangan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), pendidikan dan pelatihan teknis pertahanan serta pendidikan dan pelatihan fungsional pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 952, Pusdiklat Tekfunghan menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan, pelaksanaan kebijakan administrasi perencanaan program kerja dan anggaran Diklat, kurikulum program Diklat, dan standardisasi Diklat di bidang pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional pertahanan; b. Penyusunan pelaksanaan administrasi, operasional, penyiapan fasilitas pembelajaran, pengendalian dan penyiapan dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP), pengelolaan kepustakaan pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan peserta Diklat, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional Pertahanan; c. Penyusunan pelaksanaan evaluasi dan laporan, peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang Teknis dan Fungsional Pertahanan; d. Pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pendidikan dan pelatihan Teknis dan Fungsional Pertahanan; e. Penyusunan bahan pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Pusat; dan f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat.

Pusdiklat Tekfunghan terdiri atas: a. Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan; b. Bidang Operasi Pendidikan dan Pelatihan; c. Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Bid Rendiklat dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan Pendidikan dan Pelatihan disebut Kabid Rendiklat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan administrasi perencanaan, pelaporan program kerja dan anggaran, kurikulum pendidikan dan pelatihan serta penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 955, Bid Rendiklat menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional pertahanan; b. Penyiapan dan penyusunan bahan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan program kerja dan anggaran pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional pertahanan; c. Penyiapan dan penyusunan bahan perencanaan kebutuhan program pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional pertahanan; dan d. Penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan standardisasi pendidikan dan pelatihan.

Bid Rendiklat terdiri atas: a. Subbidang Program, Anggaran dan Laporan; dan b. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan.

Subbidang Program, Anggaran dan Laporan selanjutnya disebut Subbid Proggarlap dipimpin oleh Kepala Subbidang Program, Anggaran dan Laporan disebut Kasubbid Proggarlap mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan RKA/KL, penyusunan program kerja dan anggaran, laporan program kerja dan anggaran pendidikan dan pelatihan.

Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Subbid Progdiklat dipimpin oleh Kepala Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan disebut Kasubbid Progdiklat mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan kurikulum pendidikan dan pelatihan, perencanaan kebutuhan dan program pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan standardisasi pendidikan dan pelatihan.

Bidang Operasi Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Bid Opsdiklat dipimpin oleh Kepala Bidang Operasi Pendidikan dan Pelatihan disebut Kabid Opsdiklat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan administrasi, operasional, pengendalian pendidikan dan pelatihan dan penyiapan dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) serta kepustakaan pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 960, Bid Opsdiklat menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan administrasi dan operasional pendidikan dan pelatihan; b. Penyiapan dan penyusunan bahan pengendalian operasional Pendidikan dan Pelatihan; c. Penyiapan dan penyusunan bahan pembinaan peserta Diklat, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; d. Penyusunan dan dukungan pelatihan serta penyiapan fasilitas pembelajaran; e. Penyiapan dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan f. Pengelolaan kepustakaan pendidikan dan pelatihan.

Bid Opsdiklat terdiri atas: a. Subbidang Operasi Pendidikan; dan b. Subbidang Pelatihan dan Fasilitas Pembelajaran.

Subbidang Operasi Pendidikan selanjutnya disebut Subbid Opsdik dipimpin oleh Kepala Subbidang Operasi Pendidikan disebut Kasubbid Opsdik mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan dukungan administrasi, operasional, pengendalian pendidikan dan pelatihan dan kepustakaan Diklat serta pelaksanaan penyiapan dokumen administrasi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP).

Subbidang Pelatihan dan Fasilitas Pembelajaran selanjutnya disebut Subbid Latfasjar dipimpin oleh Kepala Subbidang Pelatihan dan Fasilitas Pembelajaran disebut Kasubbid Latfasjar mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan pelatihan atau praktik kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyiapan fasilitas pembelajaran.

Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Bid Evkat Mutu Diklat dipimpin oleh Kepala Bidang Evaluasi dan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan disebut Kabid Evkat Mutu Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan evaluasi dan peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan, pengelolaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pendidikan dan pelatihan serta memberikan dukungan akreditasi pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 965, Bid Evkat Mutu Diklat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan serta memberikan dukungan akreditasi pendidikan dan pelatihan; b. penyiapan dan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; c. penyiapan dan penyusunan bahan peningkatan mutu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; d. pemberian pelayanan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan; dan e. pengelolaan dokumentasi dan informasi serta pengelolaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pendidikan dan pelatihan.

Bid Evkat Mutu Diklat terdiri atas: a. Subbidang Evaluasi dan Laporan Pendidikan dan Pelatihan; dan b. Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan.

Subbidang Evaluasi dan Laporan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Subbid Evlap Diklat dipimpin oleh Kepala Subbidang Evaluasi dan Laporan Pendidikan dan Pelatihan disebut Kasubbid Evlap Diklat mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan serta memberikan dukungan akreditasi pendidikan dan pelatihan.

Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Subbid Kat Mutu Diklat dipimpin oleh Kepala Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan disebut Kasubbid Kat Mutu Diklat mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan bahan pelaksanaan evaluasi pendidikan dan pelatihan untuk bahan rekomendasi bagi peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan serta pengelolaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pendidikan dan pelatihan

Subbagian Tata Usaha selanjutnya disebut Subbag TU dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha disebut Kasubbag TU mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan serta kerumahtanggaan Pusat.

(1) Badan Sarana Pertahanan selanjutnya disebut Baranahan adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Sarana Pertahanan dipimpin oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan disebut Ka Baranahan.

Baranahan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 972, Baranahan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengelolaan di bidang sarana pertahanan; b. pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan meliputi pengadaan jasa konstruksi dan sarana pertahanan, sertifikasi kelaikan, kodifikasi materiil, dan pengelolaan aset/barang milik negara di bidang pertahanan; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sarana pertahanan; dan d. pelaksanaan administrasi Baranahan.

Baranahan terdiri atas: a. Sekretariat; b. Pusat Pengadaan; c. Pusat Konstruksi; d. Pusat Kelaikan; e. Pusat Kodifikasi; dan f. Pusat Barang Milik Negara.

Sekretariat Badan Sarana Pertahanan selanjutnya disebut Set Baranahan adalah unsur pembantu Kepala Badan Sarana Pertahanan dipimpin oleh Sekretaris Badan Sarana Pertahanan disebut Ses Baranahan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Baranahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 975, Set Baranahan menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan, pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Badan; b. pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, materiil, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan; c. pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan perpustakaan Badan; d. koordinasi penyelenggaraan fora nasional dan internasional di bidang sarana pertahanan; dan e. koordinasi dan supervisi staf.

Set Badan terdiri atas: a. Bagian Program dan Laporan; b. Bagian Data dan Informasi; c. Bagian Fora; d. Bagian Umum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Laporan selanjutnya disebut Bag Proglap dipimpin oleh Kepala Bagian Program dan Laporan disebut Kabag Proglap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan dan pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 978, Bag Proglap menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan program kerja dan anggaran Badan; b. penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian program kerja dan anggaran Ditjen; c. penyiapan bahan pembukuan keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan Badan; d. melaksanakan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran; e. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran Badan; dan f. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja Badan.

Bag Proglap terdiri atas: a. Subbagian Program Kerja dan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Evaluasi dan Laporan.

Subbagian Program Kerja dan Anggaran selanjutnya disebut Subbag Progjagar dipimpin oleh Kepala Subbagian Program Kerja dan Anggaran disebut Kasubbag Progjagar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program kerja dan anggaran serta pengujian atas permintaan pembayaran.

Subbagian Perbendaharaan selanjutnya disebut Subbag Bendahara dipimpin oleh Kepala Subbagian Perbendaharaan disebut Kasubbag Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, mencatat dan menyiapkan bahan laporan keuangan Badan.

Subbagian Evaluasi dan Laporan selanjutnya disebut Subbag Evlap dipimpin oleh Kepala Subbagian Evaluasi dan Laporan disebut Kasubbag Evlap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran, laporan kinerja Badan.

Bagian Data dan Informasi selanjutnya disebut Bag Datin dipimpin oleh Kepala Bagian Data dan Informasi disebut Kabag Datin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengolahan data dan penyajian informasi, pemberian dukungan teknis di bidang pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data serta dokumentasi dan kepustakaan Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 984, Bag Datin menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi; b. penyiapan bahan pengelolaan dokumentasi dan kepustakaan; dan c. pemberian dukungan teknis di bidang pengelolaan komputer dan jaringan komunikasi data.

Bag Datin terdiri atas: a. Subbagian Pengolahan Data; b. Subbagian Dokumentasi Kepustakaan dan Arsip; dan c. Subbagian Pemeliharaan Jaringan.

Subbagian Pengolahan Data selanjutnya disebut Subbag Lahta dipimpin oleh Kepala Subbagian Pengolahan Data disebut Kasubbag Lahta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengolahan data dan penyajian informasi kegiatan Badan.

Subbagian Dokumentasi Kepustakaan dan Arsip selanjutnya disebut Subbag Doktaka dan Arsip dipimpin oleh Kepala Subbagian Dokumentasi Kepustakaan dan Arsip disebut Kasubbag Doktaka dan Arsip mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan dokumentasi dan pengelolaan kepustakaan serta penyimpanan bahan data dan informasi Badan.

Subbagian Pemeliharaan Jaringan selanjutnya disebut Subbag Harjaring dipimpin oleh Kepala Subbagian Pemeliharaan Jaringan disebut Kasubbag Harjaring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan komputer dan pemeliharaan jaringan komunikasi data dan pemeliharaan komputer serta pemberian bimbingan teknis teknologi informasi Badan.

Bagian Fora selanjutnya disebut Bag Fora, dipimpin oleh Kepala Bagian Fora disebut Kabag Fora tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kerjasama sarana pertahanan, keikutsertaan dan penyelenggaraan fora nasional dan internasional di bidang pengadaan, kelaikan, konstruksi, BMN dan kodifikasi serta koordinasi perencanaan program, evaluasi dan laporan penyelenggaraan fora.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 990, Bag Fora menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi kerjasama sarana pertahanan, keikutsertaan dan penyelenggaraan fora nasional di bidang pengadaan, kelaikan, konstruksi, BMN dan kodifikasi serta koordinasi perencanaan program, evaluasi dan laporan penyelenggaraan fora nasional; dan b. penyiapan bahan koordinasi kerjasama sarana pertahanan, keikutsertaan dan penyelenggaraan fora internasional di bidang pengadaan, kelaikan, konstruksi, BMN dan kodifikasi serta koordinasi perencanaan program, evaluasi dan laporan penyelenggaraan fora internasional.

Bag Fora terdiri atas: a. Subbagian Fora Nasional; dan b. Subbagian Fora Internasional.

Subbagian Fora Nasional selanjutnya disebut Subbag Foranas dipimpin oleh Kepala Subbagian Fora Nasional disebut Kasubbag Foranas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerjasama sarana pertahanan, keikutsertaan dan penyelenggaraan fora nasional di bidang pengadaan, kelaikan, konstruksi, BMN dan kodifikasi serta koordinasi perencanaan program, evaluasi dan laporan penyelenggaraan fora nasional.

Subbagian Fora Internasional selanjutnya disebut Subbag Foraint dipimpin oleh Kepala Subbagian Fora Internasional disebut Kasubbag Foraint mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerjasama sarana pertahanan, keikutsertaan dan penyelenggaraan fora internasional di bidang pengadaan, kelaikan, konstruksi, BMN dan kodifikasi serta koordinasi perencanaan program, evaluasi dan laporan penyelenggaraan fora internasional.

Bagian Umum selanjutnya disebut Bag Um dipimpin oleh Kepala Bagian Umum disebut Kabag Um mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan pembinaan kepegawaian, pengelolaan Barang Milik Negara dan administrasi perbekalan, kerumahtanggaan dan urusan ketatausahaan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan serta administrasi keuangan Setbadan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 995, Bag Um menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan; b. penyiapan bahan serta melaksanakan pengelolaan Barang Milik Negara dan kerumahtanggaan; dan c. penyiapan bahan dan pelaksanaan ketatausahaan serta administrasi keuangan.

Bag Um terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Kepegawaian selanjutnya disebut Subbag Peg dipimpin oleh Kepala Subbagian Kepegawaian disebut Kasubbag Peg mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian serta penataan organisasi dan ketatalaksanaan Badan.