PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pengelolaan di bidang hukum, program dan komunikasi, hubungan masyarakat dan kelembagaan, organisasi dan sumber daya manusia, teknologi informasi, fasilitas kantor dan keuangan internal, kearsipan, serta pengadaan barang dan jasa SKK Migas. 1. Ketentuan huruf b, huruf c, dan huruf h Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: - koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan SKK Migas; - pemberian pertimbangan hukum terkait Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta bantuan hukum kepada SKK Migas dan KKKS; - pengelolaan program kerja, monitoring dan evaluasi kinerja SKK Migas, penyusunan laporan, hubungan kelembagaan, serta hubungan masyarakat dan komunikasi; - penataan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia SKK Migas; - penataan organisasi serta pengendalian dan pengawasan sumber daya manusia KKKS berdasarkan Kontrak Kerja Sama; - pengelolaan teknologi dan sistem informasi secara terintegrasi di SKK Migas dan KKKS; - pelaksanaan dukungan kegiatan peningkatan kompetensi di lingkungan SKK Migas dan KKKS; dan - pengelolaan fasilitas kantor, keamanan, keuangan, kearsipan, dan pengadaan barang dan jasa SKK Migas. 1. Ketentuan huruf e Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Sekretaris terdiri atas: - Divisi Hukum; - Divisi Program dan Komunikasi; - Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi; --- --- Page 4 --- - 4 - - Divisi Teknologi Informasi; dan - Divisi Umum dan Keuangan. 1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Divisi Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian masukan terhadap pembentukan regulasi, pertimbangan hukum terkait Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, serta bantuan hukum kepada SKK Migas dan KKKS. 1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Divisi Hukum menyelenggarakan fungsi: - pemberian masukan terhadap pembentukan regulasi; - pemberian pertimbangan hukum terkait Kontrak Kerja Sama, kontrak komersial, kerja sama strategis, dan peraturan perundang-undangan; dan - pelaksanaan advokasi dan bantuan hukum kepada SKK Migas dan KKKS. 1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Divisi Program dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program kerja SKK Migas, monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi, penyusunan laporan, hubungan kelembagaan, serta hubungan masyarakat dan komunikasi. 1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Divisi Program dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: - penyusunan program kerja, monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja organisasi, materi dan laporan, serta dukungan administrasi pimpinan SKK Migas; dan - pengelolaan hubungan kelembagaan, komunikasi, publikasi, kehumasan, dan keprotokolan SKK Migas. --- --- Page 5 --- - 5 - 1. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Divisi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, pengelolaan fasilitas kantor, keamanan, dan kearsipan, serta dukungan pengadaan barang dan jasa SKK Migas. 1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Divisi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: - pengelolaan keuangan SKK Migas; - penyusunan laporan keuangan SKK Migas; - pengelolaan fasilitas kantor, keamanan, dan kearsipan SKK Migas; dan - pelaksanaan dukungan pengadaan barang dan jasa SKK Migas. 1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pengawas Internal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan atas pengawasan kegiatan SKK Migas, perbaikan berkelanjutan atas tata kelola dan kepatuhan kinerja serta keuangan, serta konsultansi independen dan obyektif untuk meningkatkan kinerja organisasi SKK Migas. 1. Ketentuan huruf f Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi: - pemberian pertimbangan atas pengawasan kegiatan SKK Migas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya; - pelaksanaan perbaikan berkelanjutan terkait tata kelola; - pemberian pertimbangan atas pengawasan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur, serta peraturan perundang-undangan, kepatuhan kinerja operasional, dan keuangan SKK Migas; - pelaksanaan analisis dan monitoring tindak lanjut hasil audit SKK Migas; --- --- Page 6 --- - 6 - - pelaksanaan koordinasi terkait pemeriksaan dari instansi pemerintah dan/atau pihak lain yang terkait kepada SKK Migas; - pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi manajemen risiko di SKK Migas; dan - pelaksanaan konsultansi independen dan obyektif untuk meningkatkan kinerja organisasi SKK Migas. 1. Ketentuan huruf b Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Divisi Penunjang Operasi menyelenggarakan fungsi: - pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran KKKS terkait kegiatan penunjang operasi serta fasilitasi kegiatan terkait perkapalan, transportasi, logistik, dan sarana penunjang KKKS; dan - pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana kerja dan/atau anggaran terkait kesehatan, keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan KKKS berdasarkan Kontrak Kerja Sama. 1. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Divisi Formalitas mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran terkait kegiatan formalitas KKKS, pertanahan, kegiatan pengamanan operasi hulu Minyak dan Gas Bumi, dan monitoring dan evaluasi dukungan pemenuhan perizinan serta pengelolaan kegiatan pengembangan masyarakat dan tanggung jawab sosial. 1. Ketentuan huruf f Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Divisi Formalitas menyelenggarakan fungsi: - pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran terkait kegiatan formalitas KKKS; - pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran terkait kegiatan pertanahan KKKS; - pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas rencana kerja dan/atau anggaran terkait kegiatan pengamanan operasi hulu Minyak dan Gas Bumi; --- --- Page 7 --- - 7 - - monitoring dan evaluasi dukungan pemenuhan perizinan KKKS; - pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi rencana kerja dan/atau anggaran terkait kegiatan ekspor, impor, dan kepabeanan barang KKKS; dan - pengelolaan kegiatan pengembangan masyarakat dan tanggung jawab sosial. 1. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tenaga Ahli mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan rencana strategis dan road map jangka menengah dan jangka panjang SKK Migas, manajemen risiko SKK Migas, menjalankan proses transformasi dan inovasi dalam upaya penambahan cadangan, optimalisasi produksi dan/atau optimalisasi cost recovery, pelaksanaan analisis kebijakan dan fiscal term serta strategi penerapannya dan tata kelola organisasi. 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

**(1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan** Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kepala SKK Migas menetapkan pedoman tata kerja dengan memperhatikan Kontrak Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(2) Untuk menjaga sinkronisasi dan harmonisasi materi** muatan pedoman tata kerja yang mengatur mengenai penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama, penyusunan pedoman tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin prinsip dari Menteri. 1. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam