Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

(1) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dipimpin oleh Menteri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi; b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; c. Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan; d. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu; e. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal; f. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; g. Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi; h. Inspektorat Jenderal; i. Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi; j. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan; k. Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal; l. Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah; m. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan n. Staf Ahli Bidang Hukum.

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Perencanaan; b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum; d. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama; dan e. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana.

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaaan umum, program, anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan perencanaan umum Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b. penyusunan program, dan anggaran Sekretariat Jenderal; c. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Perencanaan terdiri atas: a. Bagian Perencanaan Umum; b. Bagian Penyusunan Program; c. Bagian Penyusunan Anggaran; dan d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Perencanaan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan, perencanaan strategis, koordinasi pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dana alokasi khusus, penyusunan rencana, program dan anggaran Sekretariat Jenderal, penyiapan bahan pimpinan serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan analisis data perencanaan; b. penyiapan bahan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dana alokasi khusus; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan kebijakan strategis; d. penyiapan dan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, program dan anggaran Sekretariat Jenderal; e. penyiapan bahan pimpinan; dan f. pelaksanaan tata usaha Biro.

Bagian Perencanaan Umum terdiri atas: a. Subbagian Analisa Data Perencanaan; b. Subbagian Perencanaan Sekretariat Jenderal; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Analisa Data Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, penyiapan bahan perencanaan kebijakan strategis, koordinasi dan penyusunan perencanaan umum serta penyiapan bahan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dana alokasi dana khusus. (2) Subbagian Perencanaan Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, program dan anggaran Sekretariat Jenderal serta penyiapan bahan pimpinan. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program kerja, program dekonsentrasi, dan tugas pembantuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan program kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan c. penyiapan koordinasi dan penyusunan program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagian Penyusunan Program terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program I; b. Subbagian Penyusunan Program II; dan c. Subbagian Penyusunan Program III.

(1) Subbagian Penyusunan Program I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program kerja, koordinasi dan penyusunan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan informasi. (2) Subbagian Penyusunan Program II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program kerja, koordinasi dan penyusunan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan bidang pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal dan kesekretariatan jenderal. (3) Subbagian Penyusunan Program III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program kerja, koordinasi dan penyusunan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program jangka panjang, jangka menengah dan tahunan bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi, dan pengawasan internal.

Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran serta penyiapan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Bagian Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan c. analisis usulan dan revisi anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagian Penyusunan Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Anggaran I; b. Subbagian Penyusunan Anggaran II; dan c. Subbagian Penyusunan Anggaran III.

(1) Subbagian Penyusunan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran, anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, analisis usulan dan revisi anggaran bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan informasi. (2) Subbagian Penyusunan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran, anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, analisis usulan dan revisi anggaran bidang pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal dan kesekretariatan jenderal. (3) Subbagian Penyusunan Anggaran III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran, anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, analisis usulan dan revisi anggaran bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi, dan pengawasan internal.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan c. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: a. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I; b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan III.

(1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan anggaran bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan kawasan perdesaan, dan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan informasi. (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan anggaran bidang pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal dan kesekretariatan jenderal. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan anggaran bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi, dan pengawasan internal.

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b. koordinasi pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; d. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta bimbingan teknis pengelolaan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; e. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi anggaran serta penyusunan laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; f. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Bagian Pelaksanaan Anggaran; b. Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan; c. Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dan d. Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara.

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; b. pelaksanaan pengelolaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu dan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal; dan c. pelaksanaan pengelolaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran I; b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran II; dan c. Subbagian Pelaksanaan Anggaran III.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu dan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal. (3) Subbagian Pelaksanaan Anggaran III mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengelolaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta melaksanakan urusan gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan pedoman dan petunjuk tata usaha keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b. penyiapan pengelola keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; c. penyiapan penyusunan bahan pengelolaan perbendaharaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; d. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi, penatausahaan pertanggungjawaban anggaran dan pengelolaan kas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; e. fasilitasi pengelolaan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan f. pelaksanaan urusan gaji dan tunjangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Perbendaharaan; b. Subbagian Penatausahaan Anggaran; dan c. Subbagian Pengelolaan Gaji.

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan bahan pengelolaan perbendaharaan dan penyiapan pengelola keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2) Subbagian Penatausahaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk tata usaha keuangan, dan pelaksanaan fasilitasi penatausahaan pertanggungjawaban anggaran dan pengelolaan kas, serta fasilitasi pengelolaan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (3) Subbagian Pengelolaan Gaji mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan gaji dan tunjangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan dan barang milik negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan akuntansi serta laporan Barang Milik Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan c. pelaksanaan verifikasi data dan dokumen pertanggungjawaban keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas: a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara; dan c. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.

(1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan penyelenggaraan akuntansi serta laporan Barang Milik Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (3) Subbagian Verifikasi Anggaran dan Pembukuan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan verifikasi data dan dokumen pertanggungjawaban keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penatausahaan, penilaian dan penghapusan barang milik negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta pelaksanaan urusan tata usaha Biro.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b. pelaksanaan koordinasi penilaian dan penghapusan barang milik negara serta tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan c. pelaksanaan tata usaha Biro.

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Penatausahaan Barang Milik Negara; b. Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Administrasi Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pelaksanaan koordinasi penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2) Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara dan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan koordinasi penilaian dan penghapusan barang milik negara serta tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan kepegawaian, tata usaha pimpinan dan persuratan, keprotokolan serta perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, dan persuratan; c. pelaksanaan urusan rumah tangga, dan perlengkapan; d. pelaksanaan urusan keprotokolan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas: a. Bagian Kepegawaian; b. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan; c. Bagian Protokol; dan d. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan urusan rencana dan pengembangan pegawai, mutasi, dan kesejahteraan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan pegawai, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pengembangan sistem nilai kompetensi, kinerja pegawai; b. penyiapan urusan administrasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala, administrasi jabatan fungsional, serta pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan c. penyiapan urusan mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai, penghargaan, tanda jasa, disiplin pegawai, pemberhentian dan pemensiunan pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai; b. Subbagian Administrasi Kepegawaian; dan c. Subbagian Mutasi dan Kesejahteraan Kepegawaian.

(1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan pegawai, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pengembangan sistem nilai kompetensi, kinerja pegawai. (2) Subbagian Administrasi kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan administrasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala, administrasi jabatan fungsional, serta pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (3) Subbagian Mutasi dan Kesejahteraan pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan mutasi pegawai, kesejahteraan pegawai, penghargaan, tanda jasa, disiplin pegawai, pemberhentian dan pemensiunan pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Menteri, Sekretaris Jenderal, dan Staf Ahli Menteri, Biro, dan pengelolaan persuratan serta kearsipan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri; b. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal; c. pelaksanaan urusan tata usaha Staf Ahli Menteri; d. pelaksanaan urusan tata usaha Biro; dan e. pelaksanaan urusan persuratan dan pengelolaan arsip.

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Persuratan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Menteri; b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri; d. Subbagian Tata Usaha Biro; dan e. Subbagian Persuratan dan Kearsipan.

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Menteri. (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris Jenderal. (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Staf Ahli Menteri. (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. (5) Subbagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, pengoperasian dan pengembangan sistem kearsipan, penyimpanan, pelayanan dan pembinaan arsip.

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan layanan acara keprotokolan; b. pelaksanaan layanan perjalanan dinas dan kunjungan kerja; dan c. pelaksanaan layanan tamu Menteri.

Bagian Protokol terdiri atas: a. Subbagian Layanan Acara; b. Subbagian Layanan Perjalanan; dan c. Subbagian Layanan Tamu.

(1) Subbagian Layanan Acara mempunyai tugas melakukan pelaksanaan layanan acara resmi dan non resmi. (2) Subbagian Layanan Perjalanan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan layanan perjalanan dinas dan kunjungan kerja. (3) Subbagian Layanan Tamu mempunyai tugas melakukan pelaksanaan layanan tamu Menteri.

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi urusan perlengkapan dan rumah tangga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor, pengelolaan urusan rumah tangga; b. pelaksanaan, pemeliharaan sarana dan prasarana; c. penyiapan dan pelaksanaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya serta penyusunan laporan pengadaan; dan d. pelaksanaan urusan penyimpanan, pendistribusian, pinjam pakai, dan inventarisasi perlengkapan kantor.

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terdiri atas: a. Subbagian Perlengkapan; b. Subbagian Pengadaan dan Pelaporan; dan c. Subbagian Pemeliharaan dan Penyimpanan.

(1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor, pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana. (2) Subbagian Pengadaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, pengadaan jasa konsultasi, dan pengadaan jasa lainnya serta penyusunan laporan pengadaan. (3) Subbagian Pemeliharaan dan Penyimpanan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pemeliharaan, penyimpanan, pendistribusian, pinjam pakai, dan inventarisasi perlengkapan kantor.

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga, pemberitaan dan publikasi, informasi pelayanan pengaduan serta kerja sama luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja sama menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanan koordinasi hubungan antar lembaga negara, lembaga pemerintah, dan non pemerintah; b. pelaksanaan hubungan media massa dan media elektronik, publikasi, dan pameran; c. pelaksanaan urusan layanan informasi publik dan dokumentasi; d. pengelolaan urusan perpustakaan; e. pelaksanaan penanganan layanan pengaduan masyarakat; f. penyiapan koordinasi hubungan kerja sama luar negeri; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama terdiri atas: a. Bagian Hubungan Antar Lembaga; b. Bagian Pemberitaan dan Publikasi; c. Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan; dan d. Bagian Kerja Sama Luar Negeri.

Bagian Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerja sama hubungan antar lembaga negara dan lembaga pemerintah, serta lembaga non pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyiapan koordinasi kerja sama hubungan antar lembaga negara dan lembaga pemerintah; b. pelaksanaan penyiapan koordinasi kerja sama hubungan antar lembaga swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga profesi; dan c. pelaksanaan tata usaha Biro.

Bagian Hubungan Antar Lembaga terdiri atas: a. Subbagian Lembaga Negara dan Pemerintah; b. Subbagian Lembaga Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Lembaga Negara dan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama hubungan antar lembaga negara dan lembaga pemerintah. (2) Subbagian Lembaga Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan koordinasi kerja sama hubungan antar lembaga swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga profesi. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan hubungan media massa dan media elektronik, publikasi, pameran, analisis dan evaluasi media.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Pemberitaan dan Publikasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan hubungan dengan media massa dan pemberitaan; b. pelaksanaan penyiapan bahan publikasi dan pameran serta komunikasi publik; dan c. pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan evaluasi media.

Bagian Pemberitaan dan Publikasi terdiri atas: a. Subbagian Hubungan Media Massa; b. Subbagian Promosi dan Publikasi; dan c. Subbagian Analisis dan Evaluasi Media.

(1) Subbagian Hubungan Media Massa mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan hubungan dengan media massa dan pemberitaan. (2) Subbagian Promosi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyiapan bahan publikasi dan pameran serta komunikasi publik. (3) Subbagian Analisis dan Evaluasi Media mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyiapan bahan analisis dan evaluasi media.

Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan urusan layanan informasi publik dan dokumentasi, pengelolaan urusan perpustakaan, dan penanganan layanan pengaduan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan layanan informasi publik dan dokumentasi; b. pengelolaan perpustakaan; dan c. pelaksanaan penanganan layanan pengaduan masyarakat.

Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan terdiri atas: a. Subbagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; b. Subbagian Perpustakaan; dan c. Subbagian Layanan Pengaduan Masyarakat.

(1) Subbagian Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan layanan informasi publik dan dokumentasi. (2) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan. (3) Subbagian Layanan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penanganan layanan pengaduan masyarakat.

Bagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi kerja sama bilateral, multilateral, dan lembaga asing non pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi kerja sama bilateral; b. penyiapan bahan koordinasi kerja sama multilateral; dan c. penyiapan bahan koordinasi lembaga asing non pemerintah.

Bagian Kerja sama Luar Negeri terdiri atas: a. Subbagian Kerja Sama Bilateral; b. Subbagian Kerja Sama Multilateral; dan c. Subbagian Kerja Sama Lembaga Asing Non Pemerintah.

(1) Subbagian Kerja Sama Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama bilateral. (2) Subbagian Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama multilateral. (3) Subbagian Kerja Sama Lembaga Asing Non Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi kerja sama lembaga asing non pemerintah.

Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang- undangan, pelayanan dan advokasi hukum, penelaahan dan evaluasi produk hukum dan perjanjian serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; c. pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan; d. pelaksanaan koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum; e. pelaksanaan koordinasi dan pemberian advokasi hukum; f. pelaksanaan jaringan dokumentasi informasi hukum; g. pelaksanaan penelaahan dan evaluasi produk hukum serta perjanjian; h. pembinaan dan penataan organisasi; i. pembinaan ketatalaksanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas: a. Bagian Penyusunan Perundang-Undangan; b. Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum; c. Bagian Penelaahan, Evaluasi Produk Hukum dan Perjanjian; dan d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Bagian Penyusunan Perundang-Undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Penyusunan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang desa; b. penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang pembangunan daerah tertinggal; dan c. penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang transmigrasi.

Bagian Penyusunan Perundang-Undangan terdiri atas: a. Subbagian Perundang-Undangan I; b. Subbagian Perundang-Undangan II; dan c. Subbagian Perundang-Undangan III.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I bidang Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang desa. (2) Subbagian Perundang-Undangan II bidang Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang pembangunan daerah tertinggal. (3) Subbagian Perundang-Undangan III bidang Transmigrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang transmigrasi.

Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyuluhan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, melaksanakan koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum dan advokasi hukum, serta pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyuluhan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan koordinasi dan pemberian pertimbangan hukum; c. penyiapan koordinasi dan pelayanan advokasi hukum; dan d. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang- undangan.

Bagian Pelayanan dan Advokasi Hukum terdiri atas: a. Subbagian Pelayanan dan Pertimbangan Hukum; b. Subbagian Advokasi Hukum; dan c. Subbagian Dokumentasi Hukum.

(1) Subbagian Pelayanan dan Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyuluhan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan serta pemberian pertimbangan hukum . (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelayanan advokasi hukum. (3) Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Bagian Penelaahan, Evaluasi Produk Hukum, dan Perjanjian mempunyai tugas melaksanakan analisa dan evaluasi produk hukum dan perjanjian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Penelaahan, Evaluasi Produk Hukum dan Perjanjian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan analisa produk hukum bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; b. penyiapan bahan evaluasi produk hukum bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan c. penyiapan bahan koordinasi pengumpulan, pengkajian dan penyusunan naskah perjanjian nasional dan internasional bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Bagian Penelaahan, Evaluasi Produk Hukum dan Perjanjian terdiri atas: a. Subbagian Analisa Produk Hukum; b. Subbagian Evaluasi Produk Hukum; dan c. Subbagian Perjanjian.

(1) Subbagian Analisa Produk Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa produk hukum bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. (2) Subbagian Evaluasi Produk Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi produk hukum bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. (3) Subbagian Perjanjian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengumpulan, pengkajian dan penyusunan naskah perjanjian nasional dan internasional bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan penataan organisasi, penyusunan analisis jabatan dan evaluasi jabatan serta tata laksana di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penataan organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b. penyusunan analisis jabatan, evaluasi jabatan dan analisis beban kerja serta uraian jabatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; c. penyusunan tata laksana, sistem dan prosedur kerja, tata hubungan serta reformasi birokrasi kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Organisasi; b. Subbagian Tata Laksana; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi, analisis jabatan, evaluasi jabatan dan analisis beban kerja serta uraian jabatan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan tata laksana, sistem dan prosedur kerja, serta tata hubungan kerja serta pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

(1) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, dan pembangunan sarana prasarana desa, serta pemberdayaan masyarakat desa; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Pelayanan Sosial Dasar; c. Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa; d. Direktorat Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna; e. Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; dan f. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; b. pengelolaan data dan informasi; c. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara Direktorat Jenderal; d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum; e. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum; dan f. penataan organisasi dan tata laksana.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan d. Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi; dan c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidang perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; b. Subbagian Data dan Informasi; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidang perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, akuntansi dan verifikasi, pembukuan dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggaran fungsi: a. pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pemantauan anggaran; b. pengelolaan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan; dan c. pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan, barang milik negara dan penyusunan laporan.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pemantauan anggaran. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan. (3) Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta barang milik negara.

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, urusan tata usaha, persuratan dan arsip, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanakan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan; dan c. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Persuratan; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (2) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan. (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan penyusunan peraturan perundang- undangan, penataan organisasi, dan tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pengelolaan dokumentasi hukum; b. pelaksanaan advokasi hukum; dan c. pelaksanaan penataan organisasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Advokasi Hukum; dan c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi Direktorat Jenderal. (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi hukum, dan informasi hukum Direktorat Jenderal. (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan penyusunan ketatalaksanaan Direktorat Jenderal.

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Direktorat Pelayanan Sosial Dasar menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan sosial, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial, serta pengembangan akses informasi masyarakat; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pelayanan Sosial Dasar; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pelayanan Sosial Dasar terdiri atas: a. Subdirektorat Pelayanan Dasar; b. Subdirektorat Kesejahteraan Masyarakat; c. Subdirektorat Adat dan Budaya; d. Subdirektorat Perlindungan Sosial; e. Subdirektorat Pengembangan Akses Informasi Masyarakat; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pelayanan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelayanan dasar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Subdirektorat Pelayanan Dasar menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelayanan kesehatan desa; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelayanan pendidikan desa.

Subdirektorat Pelayanan Dasar terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Desa; dan b. Seksi Fasilitasi Pelayanan Pendidikan Desa.

(1) Seksi Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelayanan kesehatan desa. (2) Seksi Fasilitasi Pelayanan Pendidikan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelayanan pendidikan desa.

Subdirektorat Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Subdirektorat Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan kesejahteraan perempuan dan anak; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan kesejahteraan sosial.

Subdirektorat Kesejahteraan Keluarga terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Kesejahteraan Perempuan dan Anak; dan b. Seksi Fasilitasi Kesejahteraan Sosial.

(1) Seksi Fasilitasi Kesejahteraan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan kesejahteraan perempuan dan anak. (2) Seksi Fasilitasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan kesejahteraan sosial.

Subdirektorat Adat dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pengembangan adat dan budaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Subdirektorat Adat dan Budaya menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi adat dan kearifan lokal; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi seni dan budaya.

Subdirektorat Adat dan Budaya Desa terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Adat dan Kearifan Lokal; dan b. Seksi Fasilitasi Seni dan Budaya.

(1) Seksi Fasilitasi Adat dan Kearifan Lokal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi adat dan kearifan lokal. (2) Seksi Fasilitasi Seni dan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi seni dan budaya.

Subdirektorat Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan perlindungan sosial bagi masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Subdirektorat Perlindungan Sosial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan kerukunan dan ketentraman desa; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pencegahan dan penanganan konflik sosial desa.

Subdirektorat Perlindungan Sosial terdiri atas: a. Seksi Kerukunan dan Ketentraman Desa; dan b. Seksi Penanganan Konflik Sosial Desa.

(1) Seksi Kerukunan dan Ketentraman Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan kerukunan dan ketentraman desa. (2) Seksi Penanganan Konflik Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan penanganan konflik sosial desa.

Subdirektorat Pengembangan Akses Informasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pengembangan akses informasi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Subdirektorat Pengembangan Akses Informasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pengembangan media informasi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan akses informasi.

Subdirektorat Pengembangan Akses Informasi Masyarakat terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Pengembangan Media Informasi; dan b. Seksi Pengelolaan Akses Informasi.

(1) Seksi Fasilitasi Pengembangan Media Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pengembangan media informasi. (2) Seksi Pengelolaan Akses Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan akses informasi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), pengembangan usaha BUM Desa, perdagangan desa, permodalan ekonomi desa, serta usaha ekonomi masyarakat desa; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa terdiri atas: a. Subdirektorat Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa; b. Subdirektorat Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa; c. Subdirektorat Perdagangan Desa; d. Subdirektorat Permodalan Ekonomi Desa; e. Subdirektorat Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelaksanaan kelembagaan BUM Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Subdirektorat Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelaksanaan fasilitasi pembentukan BUM Desa; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelaksanaan fasilitasi pelembagaan BUM Desa.

Subdirektorat Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa; dan b. Seksi Fasilitasi Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa.

(1) Seksi Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelaksanaan fasilitasi pembentukan BUM Desa. (2) Seksi Fasilitasi Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelaksanaan fasilitasi pelembagaan BUM Desa.

Subdirektorat Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelaksanaan pengembangan usaha BUM Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Subdirektorat Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha BUM Desa; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelaksanaan fasilitasi pemasaran hasil usaha BUM Desa.

Subdirektorat Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa; dan b. Seksi Fasilitasi Pemasaran Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa.

(1) Seksi Fasilitasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelaksanaan pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha BUM Desa. (2) Seksi Fasilitasi Pemasaran Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pelaksanaan fasilitasi pemasaran hasil usaha BUM Desa.

Subdirektorat Perdagangan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan perdagangan desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Subdirektorat Perdagangan Desa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pengembangan pasar desa; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Subdirektorat Perdagangan Desa terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Pengembangan Pasar Desa; dan b. Seksi Fasilitasi Pengembangan Jaringan Pemasaran.

(1) Seksi Fasilitasi Pengembangan Pasar Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pengembangan pasar desa. (2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Jaringan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.

Subdirektorat Permodalan Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan permodalan ekonomi desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Subdirektorat Permodalan Ekonomi Desa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi permodalan usaha ekonomi masyarakat dan desa; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi usaha kredit mikro.

Subdirektorat Permodalan Ekonomi Desa terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Permodalan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa; dan b. Seksi Fasilitasi Usaha Kredit Mikro.

(1) Seksi Fasilitasi Permodalan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi permodalan usaha ekonomi masyarakat dan desa. (2) Seksi Fasilitasi Usaha Kredit Mikro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi usaha kredit mikro.

Subdirektorat Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan usaha ekonomi masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Subdirektorat Usaha Ekonomi Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi tata kelola ekonomi desa; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pengembangan kewirausahaan desa.

Subdirektorat Usaha Ekonomi Desa terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Tata Kelola Ekonomi Desa, dan b. Seksi Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Desa.

(1) Seksi Fasilitasi Tata Kelola Ekonomi Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi tata kelola ekonomi desa. (2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pengembangan kewirausahaan desa.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan, sumber daya air, pertanahan dan maritim, lingkungan hidup, serta teknologi tepat guna; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri atas: a. Subdirektorat Sumber Daya Hutan, Pertanian dan Pertambangan; b. Subdirektorat Sumber Daya Air, Pertanahan dan Maritim; c. Subdirektorat Lingkungan Hidup; d. Subdirektorat Teknologi Tepat Guna; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Sumber Daya Hutan, Pertanian dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan sumber daya hutan, pertanian dan pertambangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Subdirektorat Sumber Daya Hutan, Pertanian dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pendayagunaan sumber daya hutan dan pertanian; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pendayagunaan sumber daya pertambangan.

Subdirektorat Hutan dan Pertambangan terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Hutan dan Pertanian; dan b. Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Pertambangan.

(1) Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Hutan dan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pendayagunaan sumber daya hutan dan pertanian. (2) Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pendayagunaan sumber daya pertambangan.

Subdirektorat Sumber Daya Air, Pertanahan dan Maritim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan sumber daya air, pertanahan dan maritim.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Subdirektorat Sumber Daya Air, Pertanahan dan Maritim menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pendayagunaan sumber daya air dan pertanahan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pendayagunaan sumber daya pesisir dan kelautan.

Subdirektorat Sumber Daya Air, Pertanahan dan Maritim terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Pertanahan; dan b. Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan.

(1) Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Air dan Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pendayagunaan sumber daya air dan pertanahan. (2) Seksi Fasilitasi Pendayagunaan Sumberdaya Pesisir dan Kelautan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pendayagunaan sumber daya pesisir dan kelautan.

Subdirektorat Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Subdirektorat Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi rehabilitasi lingkungan hidup desa; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi konservasi lingkungan hidup desa.

Subdirektorat Lingkungan Hidup terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup Desa; dan b. Seksi Fasilitasi Konservasi Lingkungan Hidup Desa.

(1) Seksi Fasilitasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi rehabilitasi lingkungan hidup desa. (2) Seksi Fasilitasi Konservasi Lingkungan Hidup Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi konservasi lingkungan hidup desa.

Subdirektorat Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan teknologi tepat guna.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Subdirektorat Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi inovasi dan promosi teknologi tepat guna; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pemetaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna.

Subdirektorat Teknologi Tepat Guna terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Guna; dan b. Seksi Pemetaan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.

(1) Seksi Fasilitasi Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi inovasi dan promosi teknologi tepat guna. (2) Seksi Pemetaan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pemetaan dan pendayagunaan teknologi tepat guna.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan di bidang sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Direktorat Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa terdiri atas: a. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pemukiman Desa; b. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi Desa; c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Desa; d. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Elektrifikasi Desa; e. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Desa; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pemukiman Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pemukiman Desa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pembangunan permukiman desa; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pembangunan lingkungan permukiman desa.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pemukiman Desa terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Pembangunan Permukiman Desa; dan b. Seksi Fasilitasi Pembangunan Lingkungan Permukiman Desa.

(1) Seksi Fasilitasi Pembangunan Permukiman Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pembangunan permukiman desa. (2) Seksi Fasilitasi Pembangunan Lingkungan Permukiman Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pembangunan lingkungan permukiman desa.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan sarana dan prasarana transportasi desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi Desa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi sarana transportasi desa; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi prasarana transportasi desa.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi Desa terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Sarana Transportasi Desa; dan b. Seksi Fasilitasi Prasarana Transportasi Desa.

(1) Seksi Fasilitasi Sarana Transportasi Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi sarana transportasi desa. (2) Seksi Fasilitasi Prasarana Transportasi Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi prasarana transportasi desa.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan sarana dan prasarana pendukung ekonomi desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Desa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi sarana dan prasarana produksi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi sarana dan prasarana pemasaran.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Pendukung Ekonomi Desa terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi; dan b. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran.

(1) Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi sarana dan prasarana produksi. (2) Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi sarana dan prasarana pemasaran.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Elektrifikasi Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan sarana dan prasarana elektrifikasi desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Subdirektorat Sarana dan Prasarana Elektrifikasi Desa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pembangunan sarana elektrifikasi desa; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pembangunan prasarana elektrifikasi desa.

Subdirektorat Pengembangan Desa terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Pembangunan Sarana Elektrifikasi Desa; dan b. Seksi Fasilitasi Pembangunan Prasarana Elektrifikasi Desa.

(1) Seksi Fasilitasi Pembangunan Sarana Elektrifikasi Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pembangunan sarana elektrifikasi desa. (2) Seksi Fasilitasi Pembangunan Prasarana Elektrifikasi Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pembangunan prasarana elektrifikasi desa.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan sarana dan prasarana telekomunikasi desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Subdirektorat Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Desa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi sarana telekomunikasi desa; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi prasarana telekomunikasi desa.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Telekomunikasi Desa terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Sarana Telekomunikasi Desa; dan b. Seksi Fasilitasi Prasarana Telekomunikasi Desa.

(1) Seksi Fasilitasi Sarana Telekomunikasi Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi sarana telekomunikasi desa. (2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi prasarana telekomunikasi desa.

Subbagian Tata Usaha Direktorat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerja sama dan kemitraan masyarakat desa.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerjasama dan kemitraan masyarakat desa; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerja sama dan kemitraan masyarakat desa; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerja sama dan kemitraan masyarakat desa; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerja sama dan kemitraan masyarakat desa; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, perencanaan dan pembangunan partisipatif, advokasi peraturan desa, ketahanan masyarakat desa serta kerja sama dan kemitraan masyarakat desa; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri atas: a. Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa; b. Subdirektorat Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif; c. Subdirektorat Advokasi Peraturan Desa; d. Subdirektorat Ketahanan Masyarakat Desa; e. Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan Masyarakat desa; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Subdirektorat Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pembelajaran masyarakat desa; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pendampingan dan kaderisasi masyarakat desa.

Subdirektorat Pengembangan Kapasitas terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Pembelajaran Masyarakat Desa; dan b. Seksi Pendampingan dan Kaderisasi Masyarakat desa.

(1) Seksi Fasilitasi Pembelajaran Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pembelajaran masyarakat desa. (2) Seksi Pendampingan dan Kaderisasi Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan pendampingan dan kaderisasi masyarakat desa.

Subdirektorat Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan perencanaan dan pembangunan partisipatif.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Subdirektorat Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi perencanaan partisipatif; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pembangunan partisipatif.

Subdirektorat Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Perencanaan Partisipatif; dan b. Seksi Fasilitasi Pembangunan Partisipatif.

(1) Seksi Fasilitasi Perencanaan Partisipatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi perencanaan partisipatif. (2) Seksi Fasilitasi Pembangunan Partisipatif penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pembangunan partisipatif.

Subdirektorat Advokasi Peraturan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan advokasi peraturan desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Subdirektorat Advokasi Peraturan Desa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan analisis dan penyusunan peraturan desa; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan advokasi kewenangan dan peraturan desa.

Subdirektorat Advokasi Peraturan Desa terdiri atas: a. Seksi Analisis dan Penyusunan Peraturan Desa; dan b. Seksi Advokasi Kewenangan dan Peraturan Desa.

(1) Seksi Analisis dan Penyusunan Peraturan Kebijakan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan analisis dan penyusunan peraturan desa. (2) Seksi Advokasi Kewenangan dan Peraturan Desa mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan analisis dan penyusunan peraturan desa.

Subdirektorat Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan ketahanan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Subdirektorat Ketahanan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi advokasi hukum; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa.

Subdirektorat Ketahanan Masyarakat Desa terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Advokasi Hukum; dan b. Seksi Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

(1) Seksi Fasilitasi Advokasi Hukum mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi advokasi hukum. (2) Seksi Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi lembaga kemasyarakatan desa.

Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan kerja sama dan kemitraan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi kerja sama desa; dan b. penyiapan bahan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi kemitraan.

Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan Masyarakat Desa terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Kerja Sama Desa; dan b. Seksi Fasilitasi Kemitraan.

(1) Seksi Fasilitasi Kerja Sama Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi kerja sama desa. (2) Seksi Fasilitasi Kemitraan mempunyai tugas melakukan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi fasilitasi kemitraan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

(1) Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan perdesaan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; c. Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan; d. Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan; e. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan; dan f. Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan kawasan perdesaan; b. pengelolaan data dan informasi; c. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara Direktorat Jenderal; d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum; e. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum; dan f. penataan organisasi dan tata laksana.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan d. Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembangunan kawasan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi; dan c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan.

Bagian Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; b. Subbagian Data dan Informasi; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, akuntansi dan verifikasi, pembukuan dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggaran fungsi: a. pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pemantauan anggaran; b. pengelolaan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan; dan c. pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan, barang milik negara dan penyusunan laporan.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pemantauan anggaran. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan. (3) Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta barang milik negara.

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, urusan tata usaha, persuratan dan arsip, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanakan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan; dan c. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Persuratan; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (2) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan. (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan penyusunan peraturan perundang- undangan, penataan organisasi, dan tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262, Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pengelolaan dokumentasi hukum; b. pelaksanaan advokasi hukum; dan c. pelaksanaan penataan organisasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Advokasi Hukum; dan c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi Direktorat Jenderal. (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi hukum, dan informasi hukum Direktorat Jenderal. (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri atas: a. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah I; b. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah II; c. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah III; d. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan PerdesaanWilayah IV; e. Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah V; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Sumatera.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan program; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi bidang evaluasi dan pelaporan.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Program; dan b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Seksi Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaan program. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi bidang evaluasi dan pelaporan.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Jawa dan Bali.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaan program; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi bidang evaluasi dan pelaporan.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Program; dan b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Seksi Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaan program. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi bidang evaluasi dan pelaporan.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kalimantan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaan program; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi bidang evaluasi dan pelaporan.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah III terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Program; dan b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Seksi Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaan program. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervise bidang evaluasi dan pelaporan.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Sulawesi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah IV menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaan program; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi bidang evaluasi dan pelaporan.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah IV terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Program; dan b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Seksi Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaan program. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi bidang evaluasi dan pelaporan.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah V menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaan program; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi bidang evaluasi dan pelaporan.

Subdirektorat Perencanaan Pembangunan Wilayah V terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Program; dan b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Seksi Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaan program. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi bidang evaluasi dan pelaporan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang analisa kebijakan ekonomi kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi, pengembangan permodalan dan investasi, serta pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan terdiri atas: a. Subdirektorat Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan Perdesaan; b. Subdirektorat Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi; c. Subdirektorat Pengembangan Permodalan dan Investasi; d. Subdirektorat Pengembangan Fasilitas Usaha dan Pemasaran; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi analisa di bidang kebijakan ekonomi kawasan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 293, Subdirektorat Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi analisa kebijakan pemanfaatan hutan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi analisa kebijakan pertambangan.

Subdirektorat Analisa Kebijakan Ekonomi Kawasan Perdesaan terdiri atas: a. Seksi Analisa Kebijakan Pemanfaatan Hutan; dan b. Seksi Analisa Kebijakan Pertambangan.

(1) Seksi Analisa Kebijakan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi analisa kebijakan pemanfaatan hutan. (2) Seksi Analisa Kebijakan Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi analisa kebijakan pertambangan.

Subdirektorat Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 297, Subdirektorat Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sinkronisasi program pemerintah; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penyiapan potensi masyarakat.

Subdirektorat Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi terdiri atas: a. Seksi Sinkronisasi Program Pemerintah; dan b. Seksi Penyiapan Potensi Masyarakat.

(1) Seksi Sinkronisasi Program Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sinkronisasi program pemerintah. (2) Seksi Penyiapan Potensi Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penyiapan potensi masyarakat.

Subdirektorat Pengembangan Permodalan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan permodalan dan investasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Subdirektorat Pengembangan Permodalan dan Investasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan permodalan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan investasi.

Subdirektorat Pengembangan Permodalan dan Investasi terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Permodalan; dan b. Seksi Pengembangan Investasi.

(1) Seksi Pengembangan Permodalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan permodalan. (2) Seksi Pengembangan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan investasi.

Subdirektorat Pengembangan Fasilitas Usaha dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan fasilitas usaha dan pemasaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Subdirektorat Pengembangan Fasilitas Usaha dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan fasilitas usaha ekonomi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan fasilitas pemasaran.

Subdirektorat Pengembangan Fasilitas Usaha dan Pemasaran terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Fasilitas Usaha Ekonomi; dan b. Seksi Pengembangan Fasilitas Pemasaran.

(1) Seksi Pengembangan Fasilitas Usaha Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan fasilitas usaha ekonomi. (2) Seksi Pengembangan Fasilitas Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan fasilitas pemasaran.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sarana dan prasarana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 310, Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana dan prasarana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan; g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan terdiri atas: a. Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah I; b. Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah II; c. Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah III; d. Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah IV; e. Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah V; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Sumatera.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana ekonomi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pelayanan dasar .

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi; dan b. Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar.

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana ekonomi. (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pelayanan dasar.

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan sarana dan prasarana di wilayah Jawa dan Bali.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana ekonomi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pelayanan dasar.

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi; dan b. Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar.

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana ekonomi. (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pelayanan dasar.

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan sarana prasarana di wilayah Kalimantan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana ekonomi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar.

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah III terdiri atas: a. Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi; dan b. Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar.

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana ekonomi. (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pelayanan dasar.

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan sarana prasarana di wilayah Sulawesi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah IV menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana ekonomi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pelayanan dasar.

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah IV terdiri atas: a. Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi; dan b. Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar.

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana ekonomi. (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pelayanan dasar.

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan sarana prasarana di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah V menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana ekonomi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pelayanan dasar.

Subdirektorat Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah V terdiri atas: a. Seksi Sarana dan Prasarana Ekonomi; dan b. Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar.

(1) Seksi Sarana Dan Prasarana Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi. (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pelayanan dasar.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pengembangan sumber daya alam kawasan perdesaan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan terdiri atas: a. Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah I; b. Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah II; c. Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah III; d. Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah IV; e. Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah V; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya alam kawasan perdesaan di wilayah Sumatera.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan identifikasi dan pemetaan potensi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan potensi.

Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi; dan b. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi.

(1) Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi identifikasi dan pemetaan potensi. (2) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan potensi.

Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya alam kawasan perdesaan di wilayah Jawa dan Bali.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penataan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi identifikasi dan pemetaan potensi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan potensi.

Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi; dan b. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi.

(1) Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi identifikasi dan pemetaan potensi. (2) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan potensi.

Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya alam kawasan perdesaan di wilayah Kalimantan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penataan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi identifikasi dan pemetaan potensi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan potensi.

Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah III terdiri atas: a. Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi; dan b. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi.

(1) Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi identifikasi dan pemetaan potensi. (2) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan potensi.

Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi sumber daya alam kawasan perdesaan di wilayah Sulawesi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah IV menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penataan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi identifikasi dan pemetaan potensi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan potensi.

Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah IV terdiri atas: a. Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi; dan b. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi.

(1) Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi identifikasi dan pemetaan potensi. (2) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan potensi.

Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya alam kawasan perdesaan di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah V menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penataan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi identifikasi dan pemetaan potensi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan potensi.

Subdirektorat Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan Wilayah V terdiri atas: a. Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi; dan b. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi.

(1) Seksi Identifikasi dan Pemetaan Potensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi identifikasi dan pemetaan potensi. (2) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan dan pemanfaatan potensi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan manajemen dan teknis, dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358, Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendampingan manajemen dan teknis, dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan. b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pendampingan manajemen dan teknis, dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendampingan manajemen dan teknis, dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendampingan manajemen dan teknis, dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendampingan manajemen dan teknis, dan penyiapan media dan pembelajaran, dan kerja sama dan kemitraan, serta keserasian kawasan perdesaan. f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas terdiri atas: a. Subdirektorat Pendampingan Manajemen dan Teknis; b. Subdirektorat Penyiapan Media dan Pembelajaran; c. Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan; d. Subdirektorat Keserasian Kawaasan Perdesaan; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pendampingan Manajemen dan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penyiapan pendampingan manajemen dan pendampingan teknis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Subdirektorat Pendampingan Manajemen dan Teknis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penyiapan pendampingan manajemen; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pendampingan teknis.

Subdirektorat Pendampingan Manajemen dan Teknis terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Pendampingan Manajemen; dan b. Seksi Pendampingan Teknis.

(1) Seksi Penyiapan Pendampingan Manajemen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penyiapan pendampingan manajemen. (2) Seksi Pendampingan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pendampingan teknis.

Subdirektorat Penyiapan Media dan Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penyiapan media dan pembelajaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Subdirektorat Penyiapan Media dan Pembelajaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan penyiapan media; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pembelajaran.

Subdirektorat Penyiapan Media dan Pembelajaran terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Media; dan b. Seksi Pembelajaran.

(1) Seksi Penyiapan Media mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penyiapan media. (2) Seksi Pembelajaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pembelajaran.

Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi kerja sama antar lembaga dan kemitraan usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi kerja sama antar lembaga; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi kemitraan usaha.

Subdirektorat Kerja Sama dan Kemitraan terdiri atas: a. Seksi Kerja Sama antar Lembaga; dan b. Seksi Kemitraan Usaha.

(1) Seksi Kerja Sama antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi kerja sama antar lembaga. (2) Seksi Kemitraan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi kemitraan usaha.

Subdirektorat Keserasian Kawasan Perdesaan mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi identifikasi dan fasilitasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Subdirektorat Keserasian Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi identifikasi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi fasilitasi.

Subdirektorat Keserasian Kawasan Perdesaan terdiri atas: a. Seksi Identifikasi; dan b. Seksi Fasilitasi.

(1) Seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi identifikasi. (2) Seksi Fasilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi fasilitasi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

(1) Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar; e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan; c. Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan; d. Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana; e. Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik; dan f. Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah tertentu; b. pengelolaan data dan informasi; c. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara Direktorat Jenderal; d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum; e. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum; dan f. penataan organisasi dan tata laksana.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan d. Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan daerah tertentu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi; dan c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidang perencanaan pengembangan daerah tertentu.

Bagian Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; b. Subbagian Data dan Informasi; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidang perencanaan pengembangan daerah tertentu.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, akuntansi dan verifikasi, pembukuan dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggaran fungsi: a. pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pemantauan anggaran; b. pengelolaan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan; dan c. pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan, barang milik negara dan penyusunan laporan.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pemantauan anggaran. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan. (3) Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta barang milik negara.

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, urusan tata usaha, persuratan dan arsip, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanakan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan; dan c. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Persuratan; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (2) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan. (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan penyusunan peraturan perundang- undangan, penataan organisasi, dan tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pengelolaan dokumentasi hukum; b. pelaksanaan advokasi hukum; dan c. pelaksanaan penataan organisasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Advokasi Hukum; dan c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi Direktorat Jenderal. (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi hukum, dan informasi hukum Direktorat Jenderal. (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah rawan pangan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan terdiri atas: a. Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah I; b. Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah II; c. Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah III; d. Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah IV; e. Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah V; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah I melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah rawan pangan di wilayah Sumatera.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404, Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Sumber Daya; dan b. Seksi Pengembangan Infrastruktur.

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya. (2) Seksi Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah II melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah rawan pangan di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408, Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Sumber Daya; dan b. Seksi Pengembangan Infrastruktur.

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya. (2) Seksi Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah III melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah rawan pangan di wilayah Kalimantan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah III terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Sumber Daya; dan b. Seksi Pengembangan Infrastruktur.

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya. (2) Seksi Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah IV melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah rawan pangan di wilayah Sulawesi dan Maluku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah IV menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah IV terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Sumber Daya; dan b. Seksi Pengembangan Infrastruktur.

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya. (2) Seksi Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan Wilayah V melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah rawan pangan di wilayah Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, Subdirektorat Daerah Pengembangan Rawan Pangan Wilayah V menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur.

Subdirektorat Daerah Pengembangan Rawan Pangan Wilayah V terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Sumber Daya; dan b. Seksi Pengembangan Infrastruktur.

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sumber daya. (2) Seksi Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur.

Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah perbatasan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan terdiri atas: a. Subdirektorat Daerah Rawan Pangan Wilayah I; b. Subdirektorat Daerah Rawan Pangan Wilayah II; c. Subdirektorat Daerah Rawan Pangan Wilayah III; d. Subdirektorat Daerah Rawan Pangan Wilayah IV; e. Subdirektorat Daerah Rawan Pangan Wilayah V; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah I melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah perbatasan di wilayah Sumatera.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur dasar.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya; dan b. Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar.

(1) Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya. (2) Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur dasar.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah II melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah perbatasan di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur dasar.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya; dan b. Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar.

(1) Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya. (2) Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur dasar.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah III melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah perbatasan di wilayah Kalimantan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur dasar.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah III terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya; dan b. Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar.

(1) Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya. (2) Seksi Infrastruktur Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur dasar.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah IV melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah perbatasan di wilayah Sulawesi dan Maluku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah IV menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur dasar.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah IV terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya; dan b. Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar.

(1) Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya. (2) Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur dasar.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah V melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah perbatasan di wilayah Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah V menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur dasar.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Perbatasan Wilayah V terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya; dan b. Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar.

(1) Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya. (2) Seksi Pengembangan Infrastruktur Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur dasar.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan bencana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan bencana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah rawan bencana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan daerah rawan bencana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan daerah rawan bencana wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana terdiri atas: a. Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah I; b. Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah II; c. Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah III; d. Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah IV; e. Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana V; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah I melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penanganan daerah rawan bencana di wilayah Sumatera.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 451, Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengurangan risiko bencana; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana.

Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Pengurangan Risiko Bencana; dan b. Seksi Penanganan Pasca Bencana.

(1) Seksi Pengurangan Risiko Bencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengurangan risiko bencana. (2) Seksi Penanganan Pasca Bencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana.

Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah II melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah perbatasan di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455, Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengurangan risiko bencana; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana.

Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Pengurangan Risiko Bencana; dan b. Seksi Penanganan Pasca Bencana.

(1) Seksi Pengurangan Risiko Bencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengurangan risiko bencana. (2) Seksi Penanganan Pasca Bencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana.

Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah III melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah perbatasan di wilayah Kalimantan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459, Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengurangan risiko bencana; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana.

Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah III terdiri atas: a. Seksi Pengurangan Risiko Bencana; dan b. Seksi Penanganan Pasca Bencana.

(1) Seksi Pengurangan Risiko Bencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengurangan risiko bencana. (2) Seksi Penanganan Pasca Bencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana.

Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah IV melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah perbatasan di wilayah Sulawesi dan Maluku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah IV menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan pengurangan risiko bencana; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana.

Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah IV terdiri atas: a. Seksi Pengurangan Risiko Bencana; dan b. Seksi Penanganan Pasca Bencana.

(1) Seksi Pengurangan Risiko Bencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengurangan risiko bencana. (2) Seksi Penanganan Pasca Bencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana.

Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah V melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah perbatasan di wilayah Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah V menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan pengurangan risiko bencana; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana.

Subdirektorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Wilayah V terdiri atas: a. Seksi Pengurangan Risiko Bencana; dan b. Seksi Penanganan Pasca Bencana.

(1) Seksi Pengurangan Risiko Bencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengurangan risiko bencana. (2) Seksi Penanganan Pasca Bencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi penanganan pasca bencana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan daerah pasca konflik wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik terdiri atas: a. Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah I; b. Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah II; c. Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah III; d. Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah IV; e. Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah V; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah I melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penanganan daerah pasca konflik di wilayah Sumatera.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475, Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pencegahan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemulihan.

Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Pencegahan; dan b. Seksi Pemulihan.

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pencegahan. (2) Seksi Pemulihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemulihan.

Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah II melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penanganan daerah pasca konflik di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479, Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pencegahan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemulihan.

Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah II terdiri atas: c. Seksi Pencegahan; dan d. Seksi Pemulihan.

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pencegahan. (2) Seksi Pemulihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemulihan.

Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah III melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penanganan daerah pasca konflik di wilayah Kalimantan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483, Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pencegahan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemulihan.

Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah III terdiri atas: a. Seksi Pencegahan; dan b. Seksi Pemulihan.

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pencegahan. (2) Seksi Pemulihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemulihan.

Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah IV melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penanganan daerah pasca konflik di wilayah Sulawesi dan Maluku

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah IV menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pencegahan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemulihan.

Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah IV terdiri atas: a. Seksi Pencegahan; dan b. Seksi Pemulihan.

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pencegahan. (2) Seksi Pemulihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemulihan.

Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah V melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penanganan daerah pasca konflik di wilayah Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491, Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah V menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pencegahan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemulihan.

Subdirektorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Wilayah V terdiri atas: a. Seksi Pencegahan; dan b. Seksi Pemulihan.

(1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pencegahan. (2) Seksi Pemulihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemulihan.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah pulau kecil dan terluar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar terdiri atas: a. Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah I; b. Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah II; c. Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah III; d. Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah IV; e. Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah V; dan f. Subbagian Tata Usaha Direktorat.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah I melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah pulau kecil dan terluar di wilayah Sumatera.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499, Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya; dan b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.

(1) Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya. (2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah II melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah pulau kecil dan terluar di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503, Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya; dan b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.

(1) Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya. (2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah III melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah pulau kecil dan terluar di wilayah Kalimantan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507, Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah III terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya; dan b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.

(1) Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya. (2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah IV melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah pulau kecil dan terluar di wilayah Sulawesi dan Maluku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511, Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah IV menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah IV terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya; dan b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.

(1) Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya. (2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah V melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan daerah pulau kecil dan terluar di wilayah Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515, Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah V menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana.

Subdirektorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Wilayah V terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya; dan b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana.

(1) Seksi Pengembangan Potensi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan potensi sumber daya. (2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi pengembangan sarana dan prasarana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

(1) Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang penyusunan indikator dan subindikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal; c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal; e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal; c. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia; d. Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup; e. Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana; dan f. Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan daerah tertinggal; b. pengelolaan data dan informasi; c. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara Direktorat Jenderal; d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum; e. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum; dan f. penataan organisasi dan tata laksana.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan d. Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi; dan c. penyiapan bahan valuasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidang perencanaan pembangunan daerah tertinggal.

Bagian Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; b. Subbagian Data dan Informasi; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidang perencanaan pembangunan daerah tertinggal.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, akuntansi dan verifikasi, pembukuan dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggaran fungsi: a. pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pemantauan anggaran; b. pengelolaan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan; dan c. pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan, barang milik negara dan penyusunan laporan.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pemantauan anggaran. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan. (3) Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta barang milik negara.

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, urusan tata usaha, persuratan dan arsip, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanakan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan; dan c. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Persuratan; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (2) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan. (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan penyusunan peraturan perundang- undangan, penataan organisasi, dan tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 539, Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pengelolaan dokumentasi hukum; b. pelaksanaan advokasi hukum; dan c. pelaksanaan penataan organisasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Advokasi Hukum; dan c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi Direktorat Jenderal. (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi hukum, dan informasi hukum Direktorat Jenderal. (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertingal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi penatalaksanaan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan, serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543, Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertingal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian/lembaga dan skema pendanaan daerah; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian/lembaga dan skema pendanaan daerah; c. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian/lembaga dan skema pendanaan daerah; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian/lembaga dan skema pendanaan daerah; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertingal terdiri atas: a. Subdirektorat Penyusunan Indikator Daerah Tertinggal; b. Subdirektorat Identifikasi Daerah Tertinggal; c. Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Kementerian/Lembaga; d. Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Daerah; e. Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Penyusunan Indikator Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546, Subdirektorat Penyusunan Indikator Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan dan analisis penyusunan indikator daerah tertinggal; dan b. pelaksanaan pengolahan dan penyajian data indikator daerah tertinggal.

Subdirektorat Penyusunan Indikator Daerah Tertinggal terdiri atas: a. Seksi Pengumpulan dan Analisis; dan b. Seksi Pengolahan dan Penyajian.

(1) Seksi Pengumpulan dan Analisis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis penyusunan indikator daerah tertinggal. (2) Seksi Pengolahan dan Penyajian mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyajian data indikator daerah tertinggal.

Subdirektorat Identifikasi Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi daerah tertinggal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550, Subdirektorat Identifikasi Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan dan analisis penyusunan identifikasi daerah tertinggal; dan b. pelaksanaan pengolahan dan penyajian data identifikasi daerah tertinggal.

Subdirektorat Identifikasi Daerah Tertinggal terdiri atas: a. Seksi Pengumpulan dan Analisis; dan b. Seksi Pengolahan dan Penyajian.

(1) Seksi Pengumpulan dan Analisis mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan analisis penyusunan identifikasi daerah tertinggal. (2) Seksi Pengolahan dan Penyajian mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyajian data identifikasi daerah tertinggal.

Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Kementerian/Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi penyusunan rencana dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup kementerian/lembaga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Kementerian/Lembaga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi penyusunan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup kementerian/lembaga; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup kementerian/lembaga.

Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Kementerian/Lembaga terdiri atas: a. Seksi Penyusunan Rencana; dan b. Seksi Skema Pendanaan.

(1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi penyusunan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup kementerian/lembaga. (2) Seksi Skema Pendanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup kementerian/lembaga.

Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi penyusunan rencana dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558, Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi penyusunan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup daerah; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup daerah.

Subdirektorat Penyusunan Rencana dan Skema Pendanaan Daerah terdiri atas: a. Seksi Penyusunan Rencana; dan b. Seksi Skema Pendanaan.

(1) Seksi Penyusunan Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi penyusunan rencana percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup daerah. (2) Seksi Skema Pendanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada lingkup daerah.

Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal; dan b. penyiapan penyusunan pelaporan di bidang perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal.

Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: a. Seksi Evaluasi; dan b. Seksi Pelaporan.

(1) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal. (2) Seksi Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaporan di bidang perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi.

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi; b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi; c. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di bidang pengembangan sumber daya manusia; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan, keterampilan, tenaga kerja, serta inovasi dan penerapan teknologi; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas: a. Subdirektorat Pendidikan; b. Subdirektorat Kesehatan; c. Subdirektorat Keterampilan; d. Subdirektorat Tenaga kerja; e. Subdirektorat Inovasi dan Teknologi; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, Subdirektorat Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sumber daya manusia; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sarana dan prasarana.

Subdirektorat Pendidikan terdiri atas: a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia; dan b. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana.

(1) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sumber daya manusia. (2) Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sarana dan prasarana.

Subdirektorat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574, Subdirektorat Kesehatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sumber daya manusia; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sarana dan prasarana.

Subdirektorat Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia; dan b. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana.

(1) Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sumber daya manusia. (2) Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sarana dan prasarana.

Subdirektorat Keterampilan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang ketrampilan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578, Subdirektorat Keterampilan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kualitas; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sarana dan prasarana.

Subdirektorat Keterampilan terdiri atas: a. Seksi Peningkatan Kualitas; dan b. Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana.

(1) Seksi Peningkatan Kualitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kualitas. (2) Seksi Peningkatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan sarana dan prasarana.

Subdirektorat Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang tenaga kerja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 582, Subdirektorat Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kapasitas tenaga kerja; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kesempatan kerja.

Subdirektorat Tenaga Kerja terdiri atas: a. Seksi Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja; dan b. Seksi Peningkatan Kesempatan Kerja.

(1) Seksi Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kapasitas tenaga kerja. (2) Seksi Peningkatan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kesempatan kerja.

Subdirektorat Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang inovasi dan penerapan teknologi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586, Subdirektorat Inovasi dan Penerapan Teknologi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang inovasi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang penerapan teknologi.

Subdirektorat Inovasi dan Penerapan Teknologi terdiri atas: a. Seksi Inovasi; dan b. Seksi Penerapan Teknologi.

(1) Seksi Inovasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang inovasi. (2) Seksi Penerapan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang penerapan teknologi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya energi, serta lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591, Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya energi, serta lingkungan hidup; b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya energi, serta lingkungan hidup; c. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di bidang sumber daya dan lingkungan hidup; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya energi, serta lingkungan hidup; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sumber daya hayati, tata guna lahan, pariwisata, sumber daya energi, serta lingkungan hidup; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri atas: a. Subdirektorat Sumber Daya Hayati; b. Subdirektorat Tata Guna Lahan; c. Subdirektorat Pariwisata; d. Subdirektorat Sumber Daya Energi; e. Subdirektorat Lingkungan Hidup; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Sumber Daya Hayati mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya hayati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594, Subdirektorat Sumber Daya Hayati menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang sumber daya hayati berbasis daratan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang sumber daya hayati berbasis maritim.

Subdirektorat Sumber Daya Hayati terdiri atas: a. Seksi Sumber Daya Hayati berbasis Daratan; dan b. Seksi Sumber Daya Hayati berbasis Maritim.

(1) Seksi Sumber Daya Hayati berbasis Daratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang sumber daya hayati berbasis daratan. (2) Seksi Sumber Daya Hayati berbasis Maritim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang sumber daya hayati berbasis maritim.

Subdirektorat Tata Guna Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang tata guna lahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Subdirektorat Tata Guna Lahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaan tata guna lahan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pendayagunaan tata guna lahan.

Subdirektorat Tata Guna Lahan terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Tata Guna Lahan; dan b. Seksi Pendayagunaan Tata Guna Lahan.

(1) Seksi Perencanaan Tata Guna Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang perencanaan tata guna lahan. (2) Seksi Pendayagunaan Tata Guna Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pendayagunaan tata guna lahan.

Subdirektorat Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Subdirektorat Pariwisata menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pengembangan potensi pariwisata; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang promosi pariwisata.

Subdirektorat Pariwisata terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata; dan b. Seksi Promosi Pariwisata.

(1) Seksi Pengembangan Potensi Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pengembangan potensi pariwisata. (2) Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang promosi pariwisata.

Subdirektorat Sumber Daya Energi dan Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya energi dan mineral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, Subdirektorat Sumber Daya Energi dan Mineral menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemanfaatan energi terbarukan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemanfaatan energi non terbarukan.

Subdirektorat Sumber Daya Energi terdiri atas: a. Seksi Pemanfaatan Energi Terbarukan; dan b. Seksi Pemanfaatan Energi Non Terbarukan.

(1) Seksi Pemanfaatan Energi Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemanfaatan energi terbarukan. (2) Seksi Pemanfaatan Energi Non Terbarukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pemanfaatan energi non terbarukan.

Subdirektorat Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610, Subdirektorat Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pelestarian lingkungan hidup; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Subdirektorat Lingkungan Hidup terdiri atas: a. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup; dan b. Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

(1) Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pelestarian lingkungan hidup. (2) Seksi Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615, Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi; b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi; c. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di bidang peningkatan sarana dan prasarana; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana transportasi, sarana dan prasarana air bersih dan permukiman, sarana dan prasarana ekonomi, sarana dan prasarana energi, dan sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri atas: a. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi; b. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Permukiman; c. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Ekonomi; d. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Energi; e. Subdirektorat Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana transportasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 618, Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang darat; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang laut dan udara.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Transportasi terdiri atas: a. Seksi Transportasi Darat; dan b. Seksi Transportasi Laut dan Udara.

(1) Seksi Transportasi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang darat. (2) Seksi Transportasi Laut dan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang laut dan udara.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana air bersih dan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622, Subdirektorat Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Permukiman menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang air bersih; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang permukiman.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Permukiman terdiri atas: a. Seksi Air Bersih; dan b. Seksi Permukiman.

(1) Seksi Air Bersih mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang air bersih. (2) Seksi Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang permukiman.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana ekonomi.

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 626, Subdirektorat Sarana dan Prasarana Ekonomi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang industri dan perdagangan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pertanian, kelautan dan perikanan.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Ekonomi terdiri atas: a. Seksi Industri dan Perdagangan; dan b. Seksi Pertanian, Kelautan dan Perikanan.

(1) Seksi Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang industri dan perdagangan. (2) Seksi Pertanian, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang pertanian, kelautan dan perikanan.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana energi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, Subdirektorat Sarana dan Prasarana Energi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang energi baru terbarukan nabati; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang energi baru terbarukan non nabati.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Energi terdiri atas: a. Seksi Energi Baru Terbarukan Nabati; dan b. Seksi Energi Baru Terbarukan Non Nabati.

(1) Seksi Energi Baru Terbarukan Nabati mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang energi baru terbarukan nabati. (2) Seksi Energi Baru Terbarukan Non Nabati mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang energi baru terbarukan non nabati.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana informasi dan telekomunikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634, Subdirektorat Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang jaringan informasi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang jaringan telekomunikasi.

Subdirektorat Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi terdiri atas: a. Seksi Jaringan Informasi; dan b. Seksi Jaringan Telekomunikasi.

(1) Seksi Jaringan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang jaringan informasi. (2) Seksi Jaringan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang jaringan telekomunikasi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan permodalan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM), potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi dan pemasaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639, Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan investasi dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi dan pemasaran; b. penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi dan pemasaran; c. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal di bidang pengembangan ekonomi lokal; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan investasi dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi dan pemasaran; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan investasi dan permodalan, KUMKM, potensi produk unggulan, kemitraan usaha, serta industri, distribusi dan pemasaran; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal terdiri atas: a. Subdirektorat Investasi dan Permodalan; b. Subdirektorat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; c. Subdirektorat Potensi Produk Unggulan; d. Subdirektorat Kemitraan Usaha; e. Subdirektorat Industri, Distribusi dan Pemasaran; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Investasi dan Permodalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang investasi dan permodalan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642, Subdirektorat Investasi dan Permodalan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang investasi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang permodalan.

Subdirektorat Investasi dan Permodalan terdiri atas: a. Seksi Investasi; dan b. Seksi Permodalan.

(1) Seksi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang investasi. (2) Seksi Permodalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang permodalan.

Subdirektorat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646, Subdirektorat Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang koperasi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang usaha mikro, kecil, menengah.

Subdirektorat Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas: a. Seksi Koperasi; dan b. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

(1) Seksi Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang koperasi. (2) Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang usaha mikro, kecil, menengah.

Subdirektorat Potensi Produk Unggulan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang potensi produk unggulan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 650, Subdirektorat Potensi Produk Unggulan Lokal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang identifikasi dan analisis potensi produk unggulan lokal; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang produk unggulan.

Subdirektorat Potensi Produk Unggulan Lokal terdiri atas: a. Seksi Identifikasi dan Analisis Potensi Produk Unggulan; dan b. Seksi Pengembangan Produk Unggulan.

(1) Seksi Identifikasi dan Analisis Potensi Produk Unggulan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang identifikasi dan analisis potensi produk unggulan lokal. (2) Seksi Pengembangan Produk Unggulan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang produk unggulan.

Subdirektorat Kemitraan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654, Subdirektorat Kemitraan Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi bidang identifikasi usaha; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan bidang kemitraan usaha.

Subdirektorat Kemitraan Usaha terdiri atas: a. Seksi Identifikasi Usaha; dan b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Seksi Identifikasi Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi bidang identifikasi usaha. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan bidang kemitraan usaha.

Subdirektorat Industri, Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang industri, distribusi dan pemasaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658, Subdirektorat Industri, Distribusi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang industri; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang distribusi dan pemasaran.

Subdirektorat Industri, Distribusi dan Pemasaran terdiri atas: a. Seksi Industri; dan b. Seksi Distribusi dan Pemasaran.

(1) Seksi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang industri. (2) Seksi Distribusi dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bidang distribusi dan pemasaran.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

(1) Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi; c. Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; d. Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi; e. Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi; dan f. Direktorat Penataan Persebaran Penduduk.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif teknis dan kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi.

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; b. pengelolaan data dan informasi; c. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara Direktorat Jenderal; d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum; e. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum; dan f. penataan organisasi dan tata laksana.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan d. Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi.

Bagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 670, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi; dan c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi.

Bagian Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; b. Subbagian Data dan Informasi; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, akuntansi dan verifikasi, pembukuan dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 674, menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pemantauan anggaran; b. pengelolaan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan; dan c. pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan, barang milik negara dan penyusunan laporan.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pemantauan anggaran. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan. (3) Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta barang milik negara.

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, urusan tata usaha, persuratan dan arsip, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanakan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan; dan c. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Persuratan; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (2) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan. (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan penyusunan peraturan perundang- undangan, penataan organisasi, dan tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682, Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pengelolaan dokumentasi hukum; b. pelaksanaan advokasi hukum; dan c. pelaksanaan penataan organisasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Advokasi Hukum; dan c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi Direktorat Jenderal. (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi hukum, dan informasi hukum Direktorat Jenderal. (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan penyusunan ketatalaksanaan Direktorat Jenderal.

Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 686, Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi terdiri atas: a. Subdirektorat Identifikasi dan Informasi Potensi Kawasan; b. Subdirektorat Advokasi Kawasan; c. Subdirektorat Perencanaan Kawasan; d. Subdirektorat Fasilitasi Penetapan Kawasan; e. Subdirektorat Mediasi dan Kerja Sama Antar Daerah; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Identifikasi dan Informasi Potensi Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689, Subdirektorat Identifikasi dan Informasi Potensi Kawasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi identifikasi kawasan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi informasi potensi kawasan.

Subdirektorat Identifikasi dan Informasi Potensi Kawasan terdiri atas: a. Seksi Identifikasi Kawasan; dan b. Seksi Informasi Potensi Kawasan.

(1) Seksi Identifikasi Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi identifikasi kawasan. (2) Seksi Informasi Potensi Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi informasi potensi kawasan.

Subdirektorat Advokasi Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang advokasi kawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693, Subdirektorat Advokasi Kawasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi bidang advokasi kawasan; dan b. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan bidang advokasi kawasan.

Subdirektorat Advokasi Kawasan terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Bahan Advokasi; dan b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Seksi Penyiapan Bahan Advokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi advokasi kawasan. (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan pelaporan advokasi kawasan.

Subdirektorat Perencanaan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan kawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 697, Subdirektorat Perencanaan Kawasan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan kawasan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penyusunan rencana kawasan.

Subdirektorat Perencanaan Kawasan terdiri atas: a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan b. Seksi Penyusunan Rencana Kawasan.

(1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan kawasan. (2) Seksi Penyusunan Rencana Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penyusunan rencana kawasan.

Subdirektorat Fasilitasi Penetapan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi penetapan kawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 701, Fasilitasi Penetapan Kawasan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data fasilitasi penetapan kawasan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penilaian kawasan.

Subdirektorat Fasilitasi Penetapan Kawasan terdiri atas: a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan b. Seksi Penilaian Kawasan.

(1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data fasilitasi penetapan kawasan. (2) Seksi Penilaian Kawasanmempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penilaian kawasan.

Subdirektorat Mediasi dan Kerja Sama Antar Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang mediasi antar dan kerja sama antar daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705, Subdirektorat Mediasi dan Kerja Sama Antar Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi mediasi antar daerah; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi kerja sama antar daerah.

Subdirektorat Mediasi dan Kerja Sama Antar Daerah terdiri atas: a. Seksi Mediasi Antar Daerah; dan b. Seksi Kerja Sama Antar Daerah.

(1) Seksi Mediasi Antar Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi mediasi antar daerah. (2) Seksi Kerja Sama Antar Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi kerja sama antar daerah.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710, Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri atas: a. Subdirektorat Perencanaan Teknis Satuan Kawasan Pengembangan; b. Subdirektorat Perencanaan Teknis Satuan Permukiman; c. Subdirektorat Perencanaan Sarana dan Prasarana Kawasan; d. Subdirektorat Perencanaan Pengembangan Masyarakat; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Perencanaan Teknis Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713, Subdirektorat Perencanaan Teknis Satuan Kawasan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penyusunan rencana satuan kawasan pengembangan.

Subdirektorat Perencanaan Teknis Satuan Kawasan Pengembangan terdiri atas: a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan b. Seksi Penyusunan Rencana Satuan Kawasan Pengembangan.

(1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan. (2) Seksi Penyusunan Rencana Satuan Kawasan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penyusunan rencana satuan kawasan pengembangan.

Subdirektorat Perencanaan Teknis Satuan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan teknis satuan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717, Subdirektorat Perencanaan Teknis Satuan Permukiman menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan teknis satuan permukiman; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penyusunan rencana satuan permukiman.

Subdirektorat Perencanaan Teknis Satuan Permukiman terdiri atas: a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan b. Seksi Penyusunan Rencana Satuan Permukiman.

(1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan teknis satuan permukiman. (2) Seksi Penyusunan Rencana Satuan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penyusunan rencana satuan permukiman.

Subdirektorat Perencanaan Sarana dan Prasarana Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan sarana dan prasarana kawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 721, Subdirektorat Perencanaan Sarana dan Prasarana Kawasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penyusunan rencana sarana kawasan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penyusunan rencana prasarana kawasan.

Subdirektorat Perencanaan Sarana dan Prasarana Kawasan terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Sarana; dan b. Seksi Perencanaan Prasarana.

(1) Seksi Perencanaan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi perencanaan sarana kawasan. (2) Seksi Perencanaan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi perencanaan prasarana kawasan.

Subdirektorat Perencanaan Pengembangan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan pengembangan ekonomi dan perencanaan pengembangan sosial budaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 725, Subdirektorat Perencanaan Pengembangan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi perencanaan pengembangan ekonomi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi perencanaan pengembangan social budaya.

Subdirektorat Perencanaan Pengembangan Masyarakat terdiri atas: a. Seksi Perencanaan Pengembangan Ekonomi; dan b. Seksi Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya.

(1) Seksi Perencanaan Pengembangan Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi perencanaan pengembangan ekonomi. (2) Seksi Perencanaan Pengembangan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi perencanaan pengembangan sosial budaya.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 730, Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi terdiri atas: a. Subdirektorat Fasilitasi Pencadangan Tanah; b. Subdirektorat Identifikasi dan Penataan Tanah; c. Subdirektorat Pengelolaan Tanah; d. Subdirektorat Dokumentasi Penyediaan Tanah; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Fasilitasi Pencadangan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi pencadangan tanah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 733, Subdirektorat Fasilitasi Pencadangan Tanah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi identifikasi status dan penggunaan tanah; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi pengurusan status tanah.

Subdirektorat Fasilitasi Pencadangan Tanah terdiri atas: a. Seksi Identifikasi Status dan Penggunaan Tanah; dan b. Seksi Pengurusan Status Tanah.

(1) Seksi Identifikasi Status dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi identifikasi status dan penggunaan tanah. (2) Seksi Pengurusan Status Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi pengurusan status tanah.

Subdirektorat Identifikasi dan Penataan Tanah mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang identifikasi dan penataan tanah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 737, Subdirektorat Identifikasi dan Penataan Tanah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi identifikasi penggunaan dan pemilikan tanah; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penataan penggunaan dan pemilikan tanah.

Subdirektorat Identifikasi dan Penataan Tanah terdiri atas: a. Seksi Identifikasi Penggunaan dan Pemilikan Tanah; dan b. Seksi Penataan Penggunaan dan Pemilikan Tanah.

(1) Seksi Identifikasi Penggunaan dan Pemilikan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi identifikasi penggunaan dan pemilikan tanah. (2) Seksi Penataan Penggunaan dan Pemilikan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penataan penggunaan dan pemilikan tanah.

Subdirektorat Pengelolaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan tanah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741, Subdirektorat Pengelolaan Tanah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi pengurusan hak pengelolaan lahan (HPL); dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi pemeliharaan hak pengelolaan lahan (HPL).

Subdirektorat Pengelolaan Tanah terdiri atas: a. Seksi Pengurusan Hak Pengelolaan Lahan; dan b. Seksi Pemeliharaan Hak Pengelolaan Lahan.

(1) Seksi Pengurusan Hak Pengelolaan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi pengurusan hak pengelolaan lahan (HPL). (2) Seksi Pemeliharaan Hak Pengelolaan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi pemeliharaan hak pengelolaan lahan (HPL).

Subdirektorat Dokumentasi Penyediaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang dokumentasi penyediaan tanah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 745, Subdirektorat Dokumentasi Penyediaan Tanah menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengolahan data dokumentasi penyedian tanah; dan b. pelaksanaan penyajian informasi dan pelaporan dokumentasi penyedian tanah.

Subdirektorat Dokumentasi Penyediaan Tanah terdiri atas: a. Seksi Pengolahan Data; dan b. Seksi Penyajian Informasi dan Pelaporan.

(1) Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengolahan data dokumentasi penyedian tanah. (2) Seksi Penyajian Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyajian informasi dan penyusunan pelaporan dokumentasi penyedian tanah.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750, Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembangunan Permukiman; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi terdiri atas: a. Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Lahan Permukiman; b. Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Sarana Permukiman; c. Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Prasarana Permukiman; d. Subdirektorat Kelayakan Permukiman; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Lahan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753, Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Lahan Permukiman menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi penyiapan lahan permukiman; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi lahan permukiman.

Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Lahan Permukiman terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Lahan; dan b. Seksi Evaluasi Penyiapan Lahan

(1) Seksi Penyiapan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi penyiapan lahan permukiman. (2) Seksi Evaluasi Penyiapan Lahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi lahan permukiman.

Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Sarana Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan dan evaluasi sarana permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 757, Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Sarana Permukiman menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi penyiapan sarana permukiman; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi sarana permukiman.

Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Sarana Permukiman terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Sarana; dan b. Seksi Evaluasi Penyiapan Sarana.

(1) Seksi Penyiapan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi penyiapan sarana permukiman. (2) Seksi Evaluasi Penyiapan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi sarana permukiman.

Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Prasarana Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 761, Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Prasarana Permukiman menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi penyiapan prasarana permukiman; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi prasarana permukiman.

Subdirektorat Penyiapan dan Evaluasi Prasarana Permukiman terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Prasarana; dan b. Seksi Evaluasi Penyiapan Prasarana.

(1) Seksi Penyiapan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi penyiapan prasarana permukiman. (2) Seksi Evaluasi Penyiapan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi prasarana permukiman.

Subdirektorat Kelayakan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang kelayakan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765, Subdirektorat Kelayakan Permukiman menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi kelayakan permukiman; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi perwujudan ruang.

Subdirektorat Kelayakan Permukiman terdiri atas: a. Seksi Evaluasi Kelayakan; dan b. Seksi Perwujudan Ruang.

(1) Seksi Evaluasi Kelayakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi kelayakan permukiman. (2) Seksi Perwujudan Ruang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi perwujudan ruang.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Penataan Persebaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan, serta penataan dan adaptasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770, Direktorat Penataan Persebaran Penduduk menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan, serta penataan dan adaptasi; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan, serta penataan dan adaptasi; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan, serta penataan dan adaptasi; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan, serta penataan dan adaptasi; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan, serta penataan dan adaptasi; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Penataan Persebaran Penduduk; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Penataan Persebaran Penduduk terdiri atas: a. Subdirektorat Penyiapan Perpindahan; b. Subdirektorat Penyiapan Calon Transmigran dan Penduduk Setempat; c. Subdirektorat Pelayanan Perpindahan; d. Subdirektorat Penataan dan Adaptasi; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Penyiapan Perpindahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan perpindahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 773, Subdirektorat Penyiapan Perpindahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penyerasian perpindahan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi administrasi perpindahan.

Subdirektorat Penyiapan Perpindahan terdiri atas: a. Seksi Penyerasian Perpindahan; dan b. Seksi Administrasi Perpindahan.

(1) Seksi Penyerasian Perpindahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penyerasian perpindahan. (2) Seksi Administrasi Perpindahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi administrasi perpindahan.

Subdirektorat Penyiapan Calon Transmigran dan Penduduk Setempat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 777, Subdirektorat Penyiapan Calon Transmigran dan Penduduk Setempat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi pendaftaran dan seleksi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi keterampilan calon transmigran dan penduduk setempat.

Subdirektorat Penyiapan Calon Transmigran dan Penduduk Setempat terdiri atas: a. Seksi Pendaftaran dan Seleksi; dan b. Seksi Keterampilan Calon Transmigran dan Penduduk Setempat.

(1) Seksi Pendaftaran dan Seleksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi pendaftaran dan seleksi. (2) Seksi Keterampilan Calon Transmigran dan Penduduk Setempat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi keterampilan calon transmigran dan penduduk setempat.

Subdirektorat Pelayanan Perpindahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang peayanan perpindahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 781, Subdirektorat Pelayanan Perpindahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penampungan dan perbekalan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi pengangkutan.

Subdirektorat Pelayanan Perpindahan terdiri atas: a. Seksi Penampungan dan Perbekalan; dan b. Seksi Pengangkutan.

(1) Seksi Penampungan dan Perbekalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penampungan dan perbekalan. (2) Seksi Pengangkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi pengangkutan.

Subdirektorat Penataan dan Adaptasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penataan dan adaptasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 785, Subdirektorat Penataan dan Adaptasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penataan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi adaptasi.

Subdirektorat Penataan dan Adaptasi terdiri atas: a. Seksi Penataan; dan b. Seksi Adaptasi.

(1) Seksi Penataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi penataan. (2) Seksi Adaptasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi adaptasi.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

(1) Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi; b. pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial; c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi; f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Promosi dan Kemitraan; c. Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi; d. Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi; e. Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi; dan f. Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan direktorat jenderal Pengembangan Kawasan Trasnmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 794, menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi; b. pengelolaan data dan informasi; c. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara Direktorat Jenderal; d. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum; e. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum; dan f. penataan organisasi dan tata laksana.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan d. Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengambangan kawasan transmigrasi.

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 797, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi; dan c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidang pengembangan kawasan transmigrasi.

Bagian Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; b. Subbagian Data dan Informasi; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran. (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di bidang perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, akuntansi dan verifikasi, pembukuan dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggaran fungsi: a. pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pemantauan anggaran; b. pengelolaan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan; dan c. pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan, barang milik negara dan penyusunan laporan.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pemantauan anggaran. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan. (3) Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta barang milik negara.

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, urusan tata usaha, persuratan dan arsip, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 805, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanakan urusan kepegawaian; b. pelaksanaan urusan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan; dan c. pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Persuratan; dan c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (2) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, tata persuratan, dan kearsipan. (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyiapan penyusunan peraturan perundang- undangan, penataan organisasi, dan tata laksana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 809, Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pengelolaan dokumentasi hukum; b. pelaksanaan advokasi hukum; dan c. pelaksanaan penataan organisasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Advokasi Hukum; dan c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengelolaan dokumentasi Direktorat Jenderal. (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan advokasi hukum, dan informasi hukum Direktorat Jenderal. (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan organisasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Direktorat Promosi dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 813, Direktorat Promosi dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, dan kemitraan kelembagaan pemerintah; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Promosi dan Kemitraan; g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Promosi dan Kemitraan terdiri atas: a. Subdirektorat Promosi dan Publikasi; b. Subdirektorat Kemitraan Badan Usaha; c. Subdirektorat Kemitraan Masyarakat; d. Subdirektorat Kemitraan Kelembagaan Pemerintah; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Promosi dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi promosi dan publikasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 816, Subdirektorat Promosi dan Publikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi promosi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi publikasi.

Subdirektorat Promosi dan Publikasi terdiri atas: a. Seksi Promosi; dan b. Seksi Publikasi.

(1) Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi promosi. (2) Seksi Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi publikasi.

Subdirektorat Kemitraan Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi kemitraan badan usaha.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 820, Subdirektorat Kemitraan Badan Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi fasilitasi kemitraan badan usaha; dan b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kemitraan badan usaha.

Subdirektorat Kemitraan Badan Usaha terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Kemitraan Badan Usaha; dan b. Seksi Evaluasi Kemitraan Badan Usaha.

(1) Seksi Fasilitasi Kemitraan Badan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi fasilitasi kemitraan badan usaha. (2) Seksi Evaluasi Kemitraan Badan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kemitraan badan usaha.

Subdirektorat Kemitraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 824, Subdirektorat Kemitraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi fasilitasi kemitraan masyarakat; dan b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kemitraan masyarakat.

Subdirektorat Kemitraan Masyarakat terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Kemitraan Masyarakat; dan b. Seksi Evaluasi Kemitraan Masyarakat.

(1) Seksi Fasilitasi Kemitraan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi fasilitasi kemitraan masyarakat. (2) Seksi Evaluasi Kemitraan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kemitraan masyarakat.

Subdirektorat Kemitraan Kelembagaan Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan kelembagaan pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828, Subdirektorat Kemitraan Kelembagaan Pemerintah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi fasilitasi kemitraan kelembagaan pemerintah; dan b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kemitraan kelembagaan pemerintah.

Fasilitasi Kemitraan Kelembagaan Pemerintah terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Kemitraan Kelembagaan Pemerintah; dan b. Seksi Evaluasi Kemitraan Kelembagaan Pemerintah.

(1) Seksi Fasilitasi Kemitraan Kelembagaan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi fasilitasi kemitraan kelembagaan pemerintah. (2) Seksi Evaluasi Kemitraan Kelembagaan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi kemitraan kelembagaan pemerintah.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan serta standardisasi sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833, Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan serta standardisasi sarana dan prasarana; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan serta standardisasi sarana dan prasarana; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan serta standardisasi sarana dan prasarana; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan danpengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan, dan standardisasi sarana dan prasarana; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan serta standardisasi sarana dan prasarana; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi terdiri atas: a. Subdirektorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana Permukiman dan Kawasan; b. Subdirektorat Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Permukiman dan Kawasan; c. Subdirektorat Penyerasian Lingkungan; d. Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Permukiman dan Kawasan; e. Subdirektorat Standardisasi Sarana dan Prasarana; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana Permukiman dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836, Subdirektorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana Permukiman dan Kawasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi monitoring dan evaluasi pengembangan sarana permukiman; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan sarana kawasan.

Subdirektorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana Permukiman dan Kawasan terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Sarana Permukiman; dan b. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Kawasan.

(1) Seksi Pengembangan Sarana Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi monitoring dan evaluasi pengembangan sarana permukiman. (2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sarana Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan sarana kawasan.

Subdirektorat Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Permukiman dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman dan kawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 840, Subdirektorat Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Permukiman dan Kawasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi monitoring dan evaluasi pengembangan prasarana permukiman; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan prasarana kawasan.

Subdirektorat Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Permukiman dan Kawasan terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman; dan b. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Kawasan.

(1) Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi monitoring dan evaluasi pengembangan prasarana permukiman. (2) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan prasarana kawasan.

Subdirektorat Penyerasian Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi di bidang penyerasian lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 844, Subdirektorat Penyerasian Lingkungan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi rencana penyerasian lingkungan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi mitigasi lingkungan.

Subdirektorat Penyerasian Lingkungan terdiri atas: a. Seksi Rencana Penyerasian Lingkungan; dan b. Seksi Mitigasi Lingkungan.

(1) Seksi Rencana Penyerasian Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi rencana penyerasian lingkungan. (2) Seksi Mitigasi Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi mitigasi lingkungan.

Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Permukiman dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi di bidang evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 848, Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Permukiman dan Kawasan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi perkembangan permukiman; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi perkembangan kawasan.

Subdirektorat Evaluasi Perkembangan Permukiman dan Kawasan terdiri atas: a. Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman; dan b. Seksi Evaluasi Perkembangan Kawasan.

(1) Seksi Evaluasi Perkembangan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi perkembangan permukiman. (2) Seksi Evaluasi Perkembangan Kawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi perkembangan kawasan.

Subdirektorat Standardisasi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan standardisasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852, Subdirektorat Standardisasi Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi standardisasi sarana; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi standardisasi prasarana.

Subdirektorat Standardisasi Sarana dan Prasarana terdiri atas: a. Seksi Standardisasi Sarana; dan b. Seksi Standardisasi Prasarana.

(1) Seksi Standardisasi Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi standardisasi sarana. (2) Seksi Standardisasi Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi standardisasi prasarana.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewirausahaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 857, Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewirausahaan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewirausahaan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewirausahaan; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewirausahaan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi dan permodalan, serta kewirausahaan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi; g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi terdiri atas: a. Subdirektorat Produksi; b. Subdirektorat Pengolahan dan Pemasaran; c. Subdirektorat Lembaga Ekonomi dan Permodalan; d. Subdirektorat Kewirausahaan; dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang produksi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860, Subdirektorat Produksi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi monitoring dan evaluasi prpduksi tanaman pangan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi monitoring dan evaluasi produksi non tanaman pangan.

Subdirektorat Produksi terdiri atas: a. Seksi Produksi Tanaman Pangan; dan b. Seksi Produksi Non Tanaman Pangan.

(1) Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi monitoring dan evaluasi prpduksi tanaman pangan. (2) Seksi Produksi Non Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi monitoring dan evaluasi produksi non tanaman pangan.

Subdirektorat Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 864, Subdirektorat Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi monitoring dan evaluasi pengolahan hasil; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi pemasaran hasil.

Subdirektorat Pengolahan dan Pemasaran terdiri atas: a. Seksi Pengolahan Hasil; dan b. Seksi Pemasaran Hasil.

(1) Seksi Pengolahan Hasil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi monitoring dan evaluasi pengolahan hasil. (2) Seksi Pemasaran Hasil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi pemasaran hasil.

Subdirektorat Lembaga Ekonomi dan Permodalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang lembaga ekonomi dan permodalan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 868, Subdirektorat Lembaga Ekonomi dan Permodalan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi monitoring dan evaluasi lembaga ekonomi; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi permodalan.

Subdirektorat Lembaga Ekonomi dan Permodalan terdiri atas: a. Seksi Lembaga Ekonomi; dan b. Seksi Permodalan.

(1) Seksi Lembaga Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi monitoring dan evaluasi lembaga ekonomi. (2) Seksi Permodalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi permodalan.

Subdirektorat Kewirausahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang kewirausahaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 872, Subdirektorat Kewirausahaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi monitoring dan evaluasi pengembangan wirausaha; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi kemitraan usaha.

Subdirektorat Kewirausahaan terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Wirausaha; dan b. Seksi Kemitraan Usaha.

(1) Seksi Pengembangan Wirausaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi monitoring dan evaluasi pengembangan wirausaha. (2) Seksi Kemitraan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi kemitraan usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, serta kelembagaan pemerintah dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 877, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, serta kelembagaan pemerintah dan masyarakat; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, serta kelembagaan pemerintah dan masyarakat; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, serta kelembagaan pemerintah dan masyarakat; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, serta kelembagaan pemerintah dan masyarakat; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, serta kelembagaan pemerintah dan masyarakat; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi terdiri atas: a. Subdirektorat Pangan dan Kesehatan; b. Subdirektorat Fasilitasi Pendidikan; c. Subdirektorat Fasilitasi Mental Spiritual dan Seni Budaya; d. Subdirektorat Bina Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat; e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pangan dan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pangan dan kesehatan.

Subdirektorat melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 880, Subdirektorat Pangan dan Kesehatan Dalam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi monitoring dan evaluasi pangan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi kesehatan.

Subdirektorat Pangan dan Kesehatan terdiri atas: a. Seksi Pangan; dan b. Seksi Kesehatan.

(1) Seksi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi monitoring dan evaluasi pangan. (2) Seksi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi kesehatan.

Subdirektorat Fasilitasi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 884, Subdirektorat Fasilitasi Pendidikan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi monitoring dan evaluasi fasilitasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi fasilitasi pendidikan menengah dan perguruan tinggi.

Subdirektorat Fasilitasi Pendidikan terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar; dan b. Seksi Fasilitasi Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi.

(1) Seksi Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi monitoring dan evaluasi fasilitasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. (2) Seksi Fasilitasi Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi fasilitasi pendidikan menengah dan perguruan tinggi.

Subdirektorat Fasilitasi Mental Spiritual dan Seni Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi mental spiritual seni budaya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 888, Subdirektorat Fasilitasi Mental Spiritual dan Seni Budaya menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi fasilitasi mental spiritual; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi fasilitasi seni budaya.

Subdirektorat Fasilitasi Mental Spiritual dan Seni Budaya terdiri atas: a. Seksi Fasilitasi Mental Spiritual; dan b. Seksi Fasilitasi Seni Budaya.

(1) Seksi Fasilitasi Mental Spiritual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi fasilitasi mental spiritual. (2) Seksi Fasilitasi Seni Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi fasilitasi seni budaya.

Subdirektorat Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan pemerintah dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 892, Subdirektorat Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan pemerintah; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan masyarakat.

Subdirektorat Bina Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan Pemerintah; dan b. Seksi Kelembagaan Masyarakat.

(1) Seksi Kelembagaan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan pemerintah. (2) Seksi Kelembagaan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan masyarakat.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi pelayanan pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 897, Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi pelayanan pertanahan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi pelayanan pertanahan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, dan advokasi pertanahan; d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi pelayanan pertanahan; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi pelayanan pertanahan; f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi terdiri atas: a. Subdirektorat Pengukuran Bidang Tanah; b. Subdirektorat Pengurusan Hak Atas Tanah; c. Subdirektorat Advokasi Pertanahan; d. Subdirektorat Dokumentasi Pelayanan Pertanahan; e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pengukuran Bidang Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengukuran bidang tanah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 900, Subdirektorat Pengukuran Bidang Tanah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi pengukuran dan pembagian tanah; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan masyarakat.

Subdirektorat Pengukuran Bidang Tanah terdiri atas: a. Seksi Pengukuran dan Pembagian Tanah; dan b. Seksi Pengukuran Tata Batas.

(1) Seksi Pengukuran dan Pembagian Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi pengukuran dan pembagian tanah. (2) Seksi Pengukuran Tata Batas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan masyarakat.

Subdirektorat Pengurusan Hak Atas Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengurusan hak atas tanah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 904, Subdirektorat Pengurusan Hak Atas Tanah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi inventarisasi kepemilikan tanah; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi legalitas hak atas tanah.

Subdirektorat Pengurusan Hak Atas Tanah terdiri atas: a. Seksi Inventarisasi Kepemilikan Tanah; dan b. Seksi Legalitas Hak Atas Tanah.

(1) Seksi Inventarisasi Kepemilikan Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi inventarisasi kepemilikan tanah. (2) Seksi Legalitas Hak Atas Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi legalitas hak atas tanah.

Subdirektorat Advokasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi di bidang advokasi pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908, Subdirektorat Advokasi Pertanahan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi identifikasi masalah pertanahan; dan b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi rekognisi dan kompensasi.

Subdirektorat Advokasi Pertanahan terdiri atas: a. Seksi Identifikasi Masalah Pertanahan; dan b. Seksi Rekognisi dan Kompensasi.

(1) Seksi Identifikasi Masalah Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi identifikasi masalah pertanahan. (2) Seksi Rekognisi dan Kompensasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi rekognisi dan kompensasi.

Subdirektorat Dokumentasi Pelayanan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi di bidang dokumentasi pelayanan pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 912, Subdirektorat Dokumentasi Pelayanan Pertanahan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengolahan data dokumentasi pelayanan pertanahan; dan b. pelaksanaan penyajian informasi dan pelaporan dokumentasi pelayanan pertanahan.

Subdirektorat Dokumentasi Pelayanan Pertanahan terdiri atas: a. Seksi Pengolahan Data; dan b. Seksi Penyajian informasi dan pelaporan

(1) Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengolahan data dokumentasi pelayanan pertanahan. (2) Seksi Penyajian Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyajian informasi dan pelaporan dokumentasi pelayanan pertanahan.

Subbagian Tata Usaha Direktorat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

(1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 918, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Inspektorat Jenderal terdiri atas : a. Sekretariat Inspektorat Jenderal; b. Inspektorat I; c. Inspektorat II; d. Inspektorat III; e. Inspektorat IV; dan f. Inspektorat V.

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 921, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, perumusan program kerja, pengawasan, anggaran dan laporan Inspektorat Jenderal; b. pelaksanaan evaluasi atas laporan hasil pengawasan fungsional dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; c. pelayanan ketatausahaan dan pengelolaan keuangan; dan d. pengadministrasian perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan; c. Bagian Tata Usaha dan Keuangan; dan d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, serta pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 924, Bagian Perencanaan dan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan; dan b. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja pengawasan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta melakukan evaluasi dan laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana dan program pengawasan.

Bagian Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran; dan b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran pengawasan. (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja pengawasan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta melakukan evaluasi dan laporan hasil evaluasi pelaksanaan rencana dan program pengawasan.

Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pengawasan serta pemantauan, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 928, Bagian Analisa dan Pemantauan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan analisis dan evaluasi data hasil pengawasan; dan b. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan, terdiri atas: a. Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan; dan b. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

(1) Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi data hasil pengawasan. (2) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

Bagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan pelayanan ketatausahaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 932, Bagian Tata Usaha dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. melakukan pengelolaan administrasi dan pelayanan ketatausahaan; dan b. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Tata Usaha dan Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Subbagian Keuangan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan kearsipan dan dokumentasi; dan (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 936, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanakan urusan kepegawaian; dan b. pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; dan b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian. (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 940, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan; b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. penyusunan pedoman dan manual pemeriksaan; d. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; e. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; f. kegiatan pengawasan lainnya; g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

Inspektorat I terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat I.

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 944, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan; b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. penyusunan pedoman dan manual pemeriksaan; d. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; e. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; f. kegiatan pengawasan lainnya; g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

Inspektorat II terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat II.

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui auidt, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi dan Direktorat Jenderal Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 948, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan; b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. penyusunan pedoman dan manual pemeriksaan; d. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; e. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; f. kegiatan pengawasan lainnya; g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

Inspektorat III terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat III.

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui auidt, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, serta Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 952, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan; b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. penyusunan pedoman dan manual pemeriksaan; d. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; e. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; f. kegiatan pengawasan lainnya; g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

Inspektorat IV terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat IV.

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui auidt, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 956, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program pengawasan serta program kerja pemeriksaan; b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. penyusunan pedoman dan manual pemeriksaan; d. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern; e. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; f. kegiatan pengawasan lainnya; g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat V.

Inspektorat V terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat V.

(1) Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi dipimpin oleh Kepala Badan.

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi mempunyai tugas tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 961, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi terdiri atas: a. Sekretariat Badan; b. Pusat Penelitian dan Pengembangan; c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara; d. Pusat Pelatihan Masyarakat; dan e. Pusat Data dan Informasi.

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 964, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan barang milik negara; c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum; d. pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan e. penataan organisasi dan tata laksana.

Sekretariat Badan terdiri atas: a. Bagian Perencanaan; b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara; dan c. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 967, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di lingkungan Badan; dan b. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di lingkungan Badan.

Bagian Perencanaan terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di lingkungan Badan. (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala, dan akuntabilitas di lingkungan Badan.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, akuntansi dan verifikasi, pembukuan dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 971, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggaran fungsi: a. pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pemantauan anggaran; b. pengelolaan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan; dan c. pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan, barang milik negara dan penyusunan laporan.

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pemantauan anggaran di lingkungan Badan. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Badan. (3) Subbagian Akuntansi dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta barang milik negara di lingkungan Badan.

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, penataan organisasi dan tata laksana, urusan tata usaha, persuratan dan arsip, serta perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 975, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan pengembangan pegawai; b. pengelolaan perencanaan dan mutasi pegawai; c. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan; d. pelaksanaan penataan organisasi dan penyusunan ketatalaksanaan; e. pengelolaan urusan tata usaha, persuratan dan arsip; dan f. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Hukum dan Organisasi; dan c. Subbagian Umum.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan pengembangan pegawai, perencanaan dan mutasi pegawai di lingkungan Badan. (2) Subbagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan penataan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan. (3) Subbagian Umum mempunyai tugas pengelolaan urusan tata usaha, persuratan, arsip, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan Badan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 979, Pusat Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Penelitian dan Pengembangan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pusat Penelitian dan Pengembangan terdiri atas: a. Bidang Desa; b. Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal; c. Bidang Transmigrasi; dan d. Subbagian Tata Usaha.

Bidang Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 982, Bidang Desa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana kebijakan teknis, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang perencanaan dan pelaporan desa; dan b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang diseminasi desa.

Bidang Desa terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan dan Pelaporan; dan b. Subbidang Diseminasi.

(1) Subbidang Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebijakan teknis, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang perencanaan dan pelaporan desa. (2) Subbidang Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang diseminasi desa.

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 986, Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana kebijakan teknis, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah tertinggal; dan b. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang diseminasi pembangunan daerah tertinggal.

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri atas: a. Subbidang Perencanaan dan Pelaporan; dan b. Subbidang Diseminasi.

(1) Subbidang Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebijakan teknis, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah tertinggal. (2) Subbidang Diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang diseminasi pembangunan daerah tertinggal.