Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2011 tentang PEDOMAN FASILITASI PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri. 4. Komponen di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah komponen yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Direktorat www.djpp.kemenkumham.go.id Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. 7. Fasilitasi Pengaduan adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penyaluran, koordinasi, konfirmasi, klarifikasi, pelaporan, tindak lanjut dan pendokumentasian. 8. Pengaduan adalah penyampaian keluhan oleh individu, masyarakat, lembaga dan organisasi kepada pemerintah sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. 10. Di muka umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang. 11. Delegasi atau perwakilan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mewakili atau diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyampaikan keluhan kepada Menteri Dalam Negeri, gubernur, bupati/walikota sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan cara mengadakan pertemuan atau mendatangi secara langsung lembaga/kementerian/kantor pemerintahan provinsi, kabupaten/kota.

Pengaduan masyarakat terdiri atas: a. pengaduan langsung; dan b. pengaduan tidak langsung. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan/atau pemerintahan daerah melalui: a. unjuk rasa atau demonstrasi; dan b. delegasi atau perwakilan.

Pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan/atau pemerintahan daerah melalui sarana: a. pos surat; b. PO. BOX; c. telepon; d. faksimili; e. website; f. media cetak; dan g. media penyiaran.

Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah sebagai badan publik melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat.

Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Penerangan dan pemerintahan daerah dalam melakukan fasilitasi pengaduan sesuai tahapan fasilitasi.

Tahapan fasilitasi pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas: a. fasilitasi pengaduan langsung; dan b. fasilitasi pengaduan tidak langsung. www.djpp.kemenkumham.go.id

Tahapan fasilitasi pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat : a. penatausahaan; b. fasilitasi; c. penerimaan; dan d. pemantauan tindaklanjut.

Penatausahaan fasilitasi pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan terhadap pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung.

Penatausahaan fasilitasi pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah paling sedikit memuat: a. pencatatan; b. perumusan; c. penyaluran; dan d. pendokumentasian.

(1) Pencatatan pengaduan langsung di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi data pengaduan, data pelapor, data terlapor, lokasi kasus dan materi pengaduan. (2) Pencatatan pengaduan tidak langsung di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi data pengaduan, data pelapor, data terlapor, lokasi kasus dan materi pengaduan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perumusan pengaduan langsung di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan untuk mengkategorikan materi pengaduan sesuai dengan substansi permasalahannya. (2) Hasil perumusan pengaduan langsung dan perumusan pengaduan tidak langsung di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan kepada komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintahan daerah, dan/atau instansi sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya. (3) Hasil perumusan pengaduan langsung dan perumusan pengaduan tidak langsung di lingkungan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada SKPD di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

(1) Penyaluran pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan terhadap pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung. (2) Penyaluran pengaduan langsung dan penyaluran pengaduan tidak langsung di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintahan daerah dan instansi terkait berdasarkan substansi pengaduan. (3) Penyaluran pengaduan langsung dan penyaluran pengaduan tidak langsung di lingkungan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada SKPD di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi terkait berdasarkan substansi pengaduan.

(1) Pendokumentasian pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan terhadap pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung. (2) Pendokumentasian pengaduan langsung di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan, pemotretan, perekaman dan penyimpanan dokumen. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Pendokumentasian pengaduan tidak langsung di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan, inventarisasi dan penyimpanan dokumen.

(1) Fasilitasi pengaduan langsung di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penerangan. (2) Fasilitasi pengaduan langsung di lingkungan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh pimpinan SKPD atau unit kerja yang tugas dan fungsinya memfasilitasi pengaduan masyarakat. (3) Fasilitasi pengaduan langsung di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap unjuk rasa atau demonstrasi dilakukan oleh Kepala Pusat Penerangan berkoordinasi dengan Satuan Keamanan Dalam dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (4) Fasilitasi pengaduan langsung di lingkungan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap unjuk rasa atau demonstrasi dilakukan oleh pimpinan SKPD atau unit kerja yang tugas dan fungsinya memfasilitasi pengaduan masyarakat berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

(1) Fasilitasi pengaduan tidak langsung di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penerangan. (2) Fasilitasi pengaduan tidak langsung di lingkungan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan oleh pimpinan SKPD atau unit kerja yang tugas dan fungsinya memfasilitasi pengaduan masyarakat. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pimpinan komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang menerima pengaduan tidak langsung harus menginformasikan hasil tindak lanjut penanganannya kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Penerangan. (2) Hasil tindak lanjut penanganan pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikompilasi dengan hasil tindak lanjut pengaduan yang lain, selanjutnya dilaporkan Kepala Pusat Penerangan kepada Menteri Dalam Negeri.

(1) Pimpinan SKPD atau unit kerja yang menerima pengaduan tidak langsung menginformasikan hasil penanganannya kepada sekretaris daerah melalui SKPD yang tugas dan fungsinya memfasilitasi pengaduan masyarakat. (2) Pimpinan SKPD di lingkungan pemerintahan daerah yang menerima pengaduan tidak langsung harus menginformasikan hasil tindak lanjut penanganannya kepada sekretaris daerah melalui SKPD atau unit kerja yang tugas dan fungsinya memfasilitasi pengaduan masyarakat. (3) Hasil tindak lanjut penanganan pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikompilasi dengan hasil tindak lanjut pengaduan yang lain, selanjutnya dilaporkan pimpinan SKPD atau unit kerja yang tugas dan fungsinya memfasilitasi pengaduan masyarakat kepada gubernur, bupati/walikota.

(1) Penerimaan pengaduan langsung di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan diruang rapat, dipimpin oleh Kepala Pusat Penerangan. (2) Dalam menerima pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Pusat Penerangan berkoordinasi dengan komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, instansi dan/atau unit kerja terkait dengan substansi pengaduan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Penerimaan pengaduan langsung di lingkungan pemerintahan daerah dilaksanakan diruang rapat, dipimpin oleh pimpinan SKPD atau unit kerja yang tugas dan fungsinya memfasilitasi pengaduan masyarakat. (4) Dalam menerima pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SKPD atau unit kerja yang tugas dan fungsinya memfasilitasi pengaduan masyarakat berkoordinasi dengan SKPD, instansi atau unit kerja terkait dengan substansi pengaduan. (5) Pejabat yang menerima pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), merupakan pejabat yang mempunyai kompetensi untuk memberikan tanggapan dan informasi atas permasalahan yang disampaikan oleh pengadu. (6) Hasil penerimaan pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada pimpinan komponen masing-masing. (7) Hasil penerimaan pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada pimpinan SKPD masing-masing

(1) Penerimaan pengaduan tidak langsung di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c difasilitasi oleh Kepala Pusat Penerangan, dan dilakukan verifikasi dan telaahan isi laporan pengaduan. (2) Hasil verifikasi dan telaahan substansi pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintahan daerah, dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya, guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. (3) Penerimaan pengaduan tidak langsung di lingkungan pemerintahan daerah difasilitasi oleh pimpinan SKPD atau unit kerja yang tugas dan fungsinya memfasilitasi pengaduan masyarakat, dan dilakukan verifikasi dan telaahan isi laporan pengaduan. (4) Hasil verifikasi dan telaahan substansi pengaduan tidak langsung di lingkungan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada SKPD di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya, guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Setiap komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang menerima berkas pengaduan tidak langsung apabila tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, harus menyampaikan berkas pengaduan kepada Kepala Pusat Penerangan untuk diteruskan kepada komponen yang berwenang, sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Setiap SKPD atau unit kerja di lingkungan pemerintahan daerah yang menerima berkas pengaduan tidak langsung apabila tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, harus menyampaikan berkas pengaduan kepada pimpinan SKPD atau unit kerja yang tugas dan fungsinya memfasilitasi pengaduan masyarakat untuk diteruskan kepada SKPD yang berwenang, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan terhadap pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim fasilitasi pengaduan yang bertugas memantau hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat. (3) Hasil pemantauan tindak lanjut pengaduan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Pusat Penerangan. (4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengaduan di lingkungan pemerintah provinsi dilaporkan kepada gubernur. (5) Hasil pemantauan tindak lanjut pengaduan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi pengaduan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dilaporkan kepada bupati/walikota.

(1) Untuk mendukung kelancaran fasilitasi pengaduan langsung dan tidak langsung di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dibentuk tim fasilitasi pengaduan Kementerian Dalam Negeri. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Untuk mendukung kelancaran fasilitasi pengaduan langsung dan tidak langsung di lingkungan pemerintah provinsi dibentuk tim fasilitasi pengaduan provinsi. (3) Untuk mendukung kelancaran fasilitasi pengaduan langsung dan tidak langsung di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dibentuk tim fasilitasi pengaduan kabupaten/kota.

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Pusat Penerangan yang keanggotaannya terdiri dari pejabat/staf di lingkungan Pusat Penerangan, komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait. (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikoordinasikan oleh sekretaris daerah provinsi melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi menangani pengaduan masyarakat yang keanggotaannya terdiri dari pejabat/ staf di lingkungan sekretariat daerah provinsi, SKPD dan instansi terkait. (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikoordinasikan oleh sekretaris daerah kabupaten/kota melalui SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi menangani pengaduan masyarakat yang keanggotaannya terdiri dari pejabat/staf di lingkungan sekretariat daerah kabupaten/kota, SKPD dan instansi terkait.

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur. (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Tim fasilitasi pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan susunan keanggotaan : a. Pengarah : Sekretaris Jenderal b. Penanggung jawab : Kepala Pusat Penerangan c. Ketua : Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan d. Wakil Ketua : Pejabat eselon III atau IV di lingkungan Pusat Penerangan www.djpp.kemenkumham.go.id e. Sekretaris : Pejabat sselon III atau IV di lingkungan Pusat Penerangan f. Anggota : Pejabat atau Staf di lingkungan Sekretariat Jenderal, lintas komponen di lingkungan Kementerian dalam Negeri, dan instansi terkait.

Tim fasilitasi pengaduan di lingkungan pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), dengan susunan keanggotaan : a. Pengarah : Gubernur b. Penanggung jawab : Sekretaris daerah provinsia c. Ketua : Pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah provinsi yang tugas dan fungsinya memfasilitasi pengaduan masyarakat d. Wakil Ketua : Pejabat eselon III atau IV di lingkungan SKPD provinsi e. Sekretaris : Pejabat eselon III atau IV di lingkungan SKPD provinsi f. Anggota : Pejabat atau staf di lingkungan SKPD provinsi.

Tim fasilitasi pengaduan di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dengan susunan keanggotaan : a. Pengarah : Gubernur b. Penanggung jawab : Sekretaris daerah kabupaten/kota c. Ketua : Pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten/kota yang tugas dan fungsinya memfasilitasi pengaduan masyarakat d. Wakil Ketua : Pejabat eselon III atau IV di lingkungan SKPD kabupaten/kota e. Sekretaris : Pejabat eselon III atau IV di lingkungan SKPD kabupaten/kota f. Anggota : Pejabat atau staf di lingkungan SKPD kabupaten/kota. : www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Kepala Pusat Penerangan melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintahan provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. (3) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota kepada gubernur. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

(1) Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan provinsi. (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. (3) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pengaduan di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

(1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta pemberian pedoman. (2) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyusunan peraturan fasilitasi pengaduan masyarakat, pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan dan evaluasi, dan tindak lanjut fasilitasi pengaduan masyarakat serta kelembagaan pengelolaan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan secara berkala www.djpp.kemenkumham.go.id dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan. (3) Pemberian pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala bagi pengelola pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah. (4) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyusunan peraturan fasilitasi pengaduan masyarakat, pelaksanaan, penatausahaan, pemantauan dan evaluasi, dan tindak lanjut.

Pendanaan fasilitasi pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pengaduan di lingkungan pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota diatur dengan peraturan kepala daerah.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2011 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id