Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2019 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA

(1) Instansi Vertikal Kementerian Agama merupakan instansi pada Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah. (2) Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri atas: a. kantor wilayah Kementerian Agama provinsi; dan b. kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh; b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara; c. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat; d. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau; e. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau; f. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi; g. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan; h. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; i. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu; j. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung; k. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten; l. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; m. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat; n. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah; o. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; p. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur; q. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali; r. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat; s. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur; t. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat; u. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah; v. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan; w. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur; x. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara; y. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara; z. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah; aa. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan; bb. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara; cc. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo; dd. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat; ee. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku; ff. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara; gg. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua; dan hh. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat.

(1) Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. (2) Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dipimpin oleh seorang kepala.

Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi; b. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama; c. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf; d. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan; e. pembinaan kerukunan umat beragama; f. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi; g. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di provinsi.

(1) Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi. (2) Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala.

Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi: a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota; b. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama; c. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf; d. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan; e. pembinaan kerukunan umat beragama; f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi; g. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten/kota.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan Madrasah; c. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; d. Bidang Pendidikan Agama Islam; e. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; f. Bidang Urusan Agama Islam; g. Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; h. Pembimbing Masyarakat Kristen; i. Pembimbing Masyarakat Katolik; j. Pembimbing Masyarakat Hindu; k. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan l. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara; c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai; d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas; e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing; f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama; g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama; e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b bertugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c bertugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing. (4) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama. (5) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

Bidang Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan madrasah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, sarana dan prasarana, kelembagaan dan kerja sama, serta kesiswaan madrasah; d. pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan madrasah; e. pengelolaan data dan sistem informasi madrasah, guru dan tenaga kependidikan madrasah; dan f. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kurikulum, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Madrasah, terdiri atas: a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; b. Seksi Sarana dan Prasarana; c. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah; d. Seksi Guru; e. Seksi Tenaga Kependidikan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (2) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi sarana dan prasarana pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (3) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kelembagaan, kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (4) Seksi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan guru pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan guru pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (5) Seksi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga kependidikan pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi tenaga kependidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.

Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan pendidikan diniyah dan pondok pesantren; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan diniyah takmiliyah, pendidikan diniyah formal, ma‘had aly, pendidikan pondok pesantren, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan Al-Quran, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah; b. Seksi Pendidikan Diniyah Formal dan Ma‘had Aly; c. Seksi Pendidikan Pondok Pesantren dan Kesetaraan; d. Seksi Pendidikan Al-Quran; e. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, kesantrian, kelembagaan, dan kerja sama. (2) Seksi Pendidikan Diniyah Formal dan Ma‘had Aly sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama. (3) Seksi Pendidikan Pondok Pesantren dan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama. (4) Seksi Pendidikan Al-Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama. (5) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

Bidang Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pendidikan Agama Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan agama Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa, dan sekolah menengah atas/ sekolah menengah atas luar biasa/sekolah menengah kejuruan; d. pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama Islam; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama Islam.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Agama Islam, terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak; b. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa; c. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; d. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/ Sekolah Menengah Kejuruan; e. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama Islam; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (2) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar /Sekolah Dasar Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (3) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (4) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/ Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (5) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama Islam.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah; d. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Susunan organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdiri atas: a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler; b. Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji; c. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus; d. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler; e. Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang sinkronisasi data pendaftaran dan pembatalan haji regular, serta pengelolaan dokumen dan visa haji reguler. (2) Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan advokasi haji reguler. (3) Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. (4) Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, di bidang pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji serta koordinasi di bidang transportasi, penempatan akomodasi haji reguler, dan pelayanan di asrama haji. (5) Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan operasional haji, data, dan sistem informasi haji dan umrah.

Bidang Urusan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Urusan Agama Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional urusan agama Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemasjidan, hisab rukyat dan bina syariah, bina paham keagamaan dan kepustakaan Islam, kepenghuluan dan fasilitasi keluarga sakinah, fasilitasi bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam.

Susunan organisasi Bidang Urusan Agama Islam, terdiri atas: a. Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat, dan Bina Syariah; b. Seksi Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam; c. Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah; d. Seksi Bina Lembaga dan Sarana Prasarana Kantor Urusan Agama, serta Sistem Informasi Urusan Agama Islam; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat, dan Bina Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang manajemen dan pemberdayaan masjid, pengelolaan dan bina lembaga hisab rukyat, serta penyuluhan dan penatausahaan konsultasi syariah. (2) Seksi Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang identifikasi dan bina paham keagamaan, penyelesaian dan advokasi penanganan konflik internal umat, serta pengendalian mutu naskah atau buku agama dan pendidikan keagamaan Islam. (3) Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan kinerja penghulu, pengembangan metode dan materi, serta fasilitasi angka kredit penghulu, bina pranikah, perkawinan, dan keluarga sakinah. (4) Seksi Bina Lembaga dan Sarana Prasarana Kantor Urusan Agama, serta Sistem Informasi Urusan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga dan pengelolaan sarana prasarana kantor urusan agama, serta pengelolaan data dan informasi urusan agama Islam.

Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat, publikasi dakwah, dan hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, terdiri atas: a. Seksi Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi; b. Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Islam; c. Seksi Seni dan Budaya Islam, dan Musabaqoh Al-Quran dan Al-Hadits; d. Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina penyuluh agama Islam, pengembangan materi dan metode kepenyuluhan, serta pengelolaan ketenagaan majelis taklim atau lembaga dakwah, dan pengelolaan data dan sistem informasi penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan Islam, publikasi dakwah, siaran keagamaan, dan hari besar Islam. (3) Seksi Seni dan Budaya Islam, dan Musabaqoh Al-Quran dan Al-Hadits sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina seni dan budaya Islam, pengelolaan musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, bina lembaga tilawah, dan siaran pendidikan keagamaan Islam. (4) Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan wakaf, serta pengelolaan harta benda wakaf.

Pembimbing Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan Madrasah; c. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; d. Bidang Pendidikan Agama Islam; e. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; f. Bidang Urusan Agama Islam; g. Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; h. Pembimbing Masyarakat Kristen; i. Pembimbing Masyarakat Katolik; j. Pembimbing Masyarakat Hindu; k. Pembimbing Masyarakat Buddha; l. Pembimbing Masyarakat Khonghucu; dan m. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara; c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai; d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas; e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing; f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama; g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama; e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b bertugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c bertugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing. (4) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama. (5) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf e bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

Bidang Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan madrasah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, sarana prasarana, kelembagaan, pengembangan potensi siswa, guru dan tenaga kependidikan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Madrasah, terdiri atas: a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; b. Seksi Sarana dan Prasarana; c. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah; d. Seksi Guru; e. Seksi Tenaga Kependidikan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (2) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi sarana dan prarsana pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (3) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kelembagaan, kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (4) Seksi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan guru pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan guru pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (5) Seksi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga kependidikan pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi tenaga kependidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.

Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan diniyah dan pondok pesantren; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan diniyah takmiliyah, pendidikan diniyah formal dan ma‘had aly, pendidikan pondok pesantren dan kesetaraan, dan pendidikan Al-Quran, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah; b. Seksi Pendidikan Diniyah Formal dan Ma‘had Aly; c. Seksi Pendidikan Pondok Pesantren dan Kesetaraan; d. Seksi Pendidikan Al-Quran; e. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, kesantrian, kelembagaan, dan kerja sama. (2) Seksi Pendidikan Diniyah Formal dan Ma‘had Aly sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama. (3) Seksi Pendidikan Pondok Pesantren dan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama. (4) Seksi Pendidikan Al-Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama. (5) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan diniyah dan pondok pesantren.

Bidang Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bidang Pendidikan Agama Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan agama Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas/sekolah menengah atas luar biasa/sekolah menengah kejuruan, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan agama Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama Islam.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Agama Islam, terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak; b. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar /Sekolah Dasar Luar Biasa; c. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; d. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/ Sekolah Menengah Kejuruan; e. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama Islam; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah dan sekolah luar biasa, serta pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama di bidang pendidikan agama Islam. (2) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah dan sekolah luar biasa, serta pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama di bidang pendidikan agama Islam. (3) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah dan sekolah luar biasa, serta pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama di bidang pendidikan agama Islam. (4) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/ Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah dan sekolah luar biasa, serta pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama di bidang pendidikan agama Islam. (5) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang sistem informasi, serta pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama Islam.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah; d. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Susunan organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdiri atas: a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler; b. Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji; c. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus; d. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler; e. Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang sinkronisasi data pendaftaran dan pembatalan haji regular, serta pengelolaan dokumen dan visa haji reguler. (2) Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan advokasi haji reguler. (3) Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. (4) Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji, serta koordinasi di bidang transportasi, penempatan akomodasi haji reguler, dan pelayanan di asrama haji. (5) Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan operasional haji, data, dan sistem informasi haji dan umrah.

Bidang Urusan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Bidang Urusan Agama Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional urusan agama Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemasjidan, hisab rukyat dan bina syariah, bina paham keagamaan dan kepustakaan Islam, kepenghuluan dan fasilitasi keluarga sakinah, fasilitasi bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam dan bina kantor urusan agama.

Susunan organisasi Bidang Urusan Agama Islam, terdiri atas: a. Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat, dan Bina Syariah; b. Seksi Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam; c. Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah; d. Seksi Bina Lembaga dan Sarana Prasarana Kantor Urusan Agama, serta Sistem Informasi Urusan Agama Islam; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat, dan Bina Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang manajemen dan pemberdayaan masjid, pengelolaan dan bina lembaga hisab rukyat, serta penyuluhan dan penatausahaan konsultasi syariah. (2) Seksi Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang identifikasi dan bina paham keagamaan, penyelesaian dan advokasi penanganan konflik internal umat, serta pengendalian mutu naskah atau buku agama dan pendidikan keagamaan Islam. (3) Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan kinerja penghulu, pengembangan metode dan materi, serta fasilitasi angka kredit penghulu, bina pranikah, perkawinan, dan keluarga sakinah. (4) Seksi Bina Lembaga dan Sarana Prasarana Kantor Urusan Agama, serta Sistem Informasi Urusan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga dan pengelolaan sarana prasarana kantor urusan agama, serta pengelolaann data dan informasi urusan agama Islam.

Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat, publikasi dakwah, dan hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, terdiri atas: a. Seksi Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi; b. Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Islam; c. Seksi Seni Budaya Islam, Musabaqoh Al-Quran dan Al- Hadits; d. Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina penyuluh agama Islam, pengembangan materi dan metode kepenyuluhan, serta pengelolaan ketenagaan majelis taklim atau lembaga dakwah, dan pengelolaan data dan sistem informasi penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan Islam, publikasi dakwah, siaran keagamaan, dan hari besar Islam. (3) Seksi Seni Budaya Islam, Musabaqoh Al-Quran dan Al- Hadits sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina seni dan budaya Islam, pengelolaan musabaqah Al- Quran dan Al-Hadits, bina lembaga tilawah, dan siaran keagaman Islam. (4) Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis di bidang bina lembaga, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan wakaf, serta pengelolaan harta benda wakaf.

Pembimbing Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf i bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf j bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf k bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Khonghucu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf k bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Khonghucu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan Madrasah; c. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Bidang Urusan Agama Islam; f. Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; g. Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen; h. Pembimbing Masyarakat Katolik; i. Pembimbing Masyarakat Hindu; j. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan, dan anggaran, evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara; c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai; d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas; e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing; f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama; g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama; e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b bertugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c bertugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing. (4) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama. (5) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

Bidang Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan madrasah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, sarana dan prasarana, kelembagaan dan kerja sama, serta kesiswaan madrasah; d. pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan madrasah; e. pengelolaan data dan sistem informasi madrasah, guru dan tenaga kependidikan madrasah; dan f. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Madrasah, terdiri atas: a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; b. Seksi Sarana dan Prasarana; c. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah; d. Seksi Guru; e. Seksi Tenaga Kependidikan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (2) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi sarana dan prarsana pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (3) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kelembagaan, kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (4) Seksi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan guru pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan guru pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (5) Seksi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga kependidikan pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi tenaga kependidikan madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.

Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas/sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan, pendidikan madrasah diniyah takmiliyah, pendidikan diniyah dan ma‘had aly, pendidikan kesetaraan, pendidikan pesantren, dan pendidikan Al-Quran; d. pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar; b. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah; c. Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran; d. Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; e. Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (2) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (3) Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama. (4) Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, ketenagaan, dan kesantrian, serta kerja sama pada pendidikan diniyah dan pendidikan kesetaraan, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam. (5) Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, ketenagaan, dan kesantrian, serta kerja sama.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah; d. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Susunan organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdiri atas: a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler; b. Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji; c. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus; d. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler; e. Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang sinkronisasi data pendaftaran dan pembatalan haji regular, serta pengelolaan dokumen dan visa haji reguler. (2) Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan advokasi haji reguler. (3) Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. (4) Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, di bidang pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji serta koordinasi di bidang transportasi, penempatan akomodasi haji reguler, dan pelayanan di asrama haji. (5) Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan operasional haji, data, dan sistem informasi haji dan umrah.

Bidang Urusan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Bidang Urusan Agama Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional urusan agama Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemasjidan, hisab rukyat dan bina syariah, bina paham keagamaan dan kepustakaan Islam, kepenghuluan dan fasilitasi keluarga sakinah, fasilitasi bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam dan bina kantor urusan agama.

Susunan organisasi Bidang Urusan Agama Islam, terdiri atas: a. Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat, dan Bina Syariah; b. Seksi Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam; c. Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah; d. Seksi Bina Lembaga dan Sarana Prasarana Kantor Urusan Agama, serta Sistem Informasi Urusan Agama Islam; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat, dan Bina Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang manajemen dan pemberdayaan masjid, pengelolaan dan bina lembaga hisab rukyat, serta penyuluhan dan penatausahaan konsultasi syariah. (2) Seksi Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang identifikasi dan bina paham keagamaan, penyelesaian dan advokasi penanganan konflik internal umat, serta pengendalian mutu naskah atau buku agama dan pendidikan keagamaan Islam. (3) Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan kinerja penghulu, pengembangan metode dan materi, serta fasilitasi angka kredit penghulu, bina pranikah, perkawinan, dan keluarga sakinah. (4) Seksi Bina Lembaga dan Sarana Prasarana Kantor Urusan Agama, serta Sistem Informasi Urusan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga dan pengelolaan sarana prasarana kantor urusan agama, serta pengelolaann data dan informasi urusan agama Islam.

Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf f bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat, publikasi dakwah, dan hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan wakaf, dan pengelolaan harta benda wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, terdiri atas: a. Seksi Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi; b. Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Islam; c. Seksi Seni Budaya Islam, Musabaqoh Al-Quran dan Al- Hadits; d. Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina penyuluh agama Islam, pengembangan materi dan metode kepenyuluhan, serta pengelolaan ketenagaan majelis taklim atau lembaga dakwah, pengelolaan data, dan sistem informasi penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat wakaf. (2) Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan Islam, publikasi dakwah, siaran keagamaan, dan hari besar Islam. (3) Seksi Seni Budaya Islam, Musabaqoh Al-Quran dan Al- Hadits sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina seni dan budaya Islam, pengelolaan musabaqah Al- Quran dan Al-Hadits, bina lembaga tilawah, dan siaran keagaman Islam. (4) Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis di bidang bina lembaga, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan wakaf, serta pengelolaan harta benda wakaf.

Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf g bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan, serta pengelolaan sistem informasi di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen; b. pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kelembagaan dan sistem informasi bimbingan masyarakat Kristen, penyuluhan dan budaya keagamaan, pendidikan agama Kristen pada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, serta pendidikan keagamaan Kristen; dan c. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Kristen.

Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen, terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Kristen; b. Seksi Penyuluhan dan Budaya Keagamaan; c. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar; d. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Menengah; e. Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kelembagaan gereja, serta pengelolaan sistem informasi bimbingan masyarakat Kristen. (2) Seksi Penyuluhan dan Budaya Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang penyuluhan dan budaya keagamaan. (3) Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Kristen. (4) Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Kristen. (5) Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan keagamaan Kristen.

Pembimbing Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf h bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi, serta penyusunan rencana, dan pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf i bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi, serta penyusunan rencana, dan pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf j bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi, serta penyusunan rencana, dan pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan Madrasah; c. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Bidang Urusan Agama Islam; f. Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; g. Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu; h. Pembimbing Masyarakat Kristen; i. Pembimbing Masyarakat Katolik; j. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara; c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai; d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas; e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing; f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama; g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama; e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b bertugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf c bertugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing. (4) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama. (5) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf e bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

Bidang Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan madrasah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, sarana prasarana, kelembagaan, pengembangan potensi siswa, guru dan tenaga kependidikan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Madrasah, terdiri atas: a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; b. Seksi Sarana dan Prasarana; c. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah; d. Seksi Guru; dan e. Seksi Tenaga Kependidikan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (2) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi sarana dan prasarana pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (3) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kelembagaan, kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (4) Seksi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1158 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan guru pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan guru pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (5) Seksi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga kependidikan pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi tenaga kependidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.

Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pendidikan madrasah diniyah formal dan diniyah takmiliyah, pendidikan kesetaraan, pendidikan Al-Quran, pondok pesantren, dan ma‘had aly, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar; b. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah; c. Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran; d. Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; e. Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (2) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (3) Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama. (4) Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama pada pendidikan diniyah dan kesetaraan, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam. (5) Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah; d. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Susunan organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdiri atas: a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler; b. Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji; c. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus; d. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler; e. Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang sinkronisasi data pendaftaran dan pembatalan haji regular, serta pengelolaan dokumen dan visa haji reguler. (2) Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan advokasi haji reguler. (3) Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. (4) Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, di bidang pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji serta koordinasi di bidang transportasi, penempatan akomodasi haji reguler, dan pelayanan di asrama haji. (5) Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan operasional haji, data, dan sistem informasi haji dan umrah.

Bidang Urusan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Bidang Urusan Agama Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional urusan agama Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemasjidan, hisab rukyat dan bina syariah, bina paham keagamaan dan kepustakaan Islam, kepenghuluan dan fasilitasi keluarga sakinah, fasilitasi bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam dan bina kantor urusan agama.

Susunan organisasi Bidang Urusan Agama Islam, terdiri atas: a. Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat, dan Bina Syariah; b. Seksi Bina Paham Keagamaan dan Penanganan Konflik; c. Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah; d. Seksi Bina Lembaga dan Sarana Prasarana Kantor Urusan Agama; e. Seksi Kepustakaan Islam dan Sistem Informasi; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat, dan Bina Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang manajemen dan pemberdayaan masjid, pengelolaan dan bina lembaga hisab rukyat, serta penyuluhan dan penatausahaan konsultasi syariah. (2) Seksi Bina Paham Keagamaan dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang identifikasi dan bina paham keagamaan, serta penyelesaian dan advokasi penanganan konflik internal umat. (3) Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan kinerja penghulu, pengembangan metode dan materi, serta fasilitasi angka kredit penghulu, bina pranikah, perkawinan, dan keluarga sakinah. (4) Seksi Bina Lembaga dan Sarana Prasarana Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang fasilitasi bina lembaga dan pengelolaan sarana prasarana kantor urusan agama. (5) Seksi Kepustakaan Islam dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengendalian mutu naskah/buku agama dan pendidikan keagamaan Islam, serta pengelolaan data dan informasi urusan agama Islam.

Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf f bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat, publikasi dakwah, dan hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat, dan harta benda wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, terdiri atas: a. Seksi Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi; b. Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Islam; c. Seksi Seni Budaya Islam, Musabaqoh Al-Quran dan Al- Hadits; d. Seksi Pemberdayaan, Pemantauan, dan Evaluasi Lembaga Pengelola Zakat; e. Seksi Pemberdayaan, Pemantauan, dan Evaluasi Harta Benda Wakaf; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina penyuluh agama Islam, pengembangan materi dan metode kepenyuluhan, serta pengelolaan ketenagaan majelis taklim atau lembaga dakwah, dan pengelolaan data dan sistem informasi penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat wakaf. (2) Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan Islam dan publikasi dakwah, siaran keagamaan, dan hari besar Islam. (3) Seksi Seni Budaya Islam, Musabaqoh Al-Quran dan Al- Hadits sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina seni dan budaya Islam, pengelolaan musabaqah Al- Quran dan Al-Hadits, bina lembaga tilawah, dan siaran keagaman Islam. (4) Seksi Pemberdayaan, Pemantauan, dan Evaluasi Lembaga Pengelola Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis di bidang bina lembaga, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat. (5) Seksi Pemberdayaan, Pemantauan, dan Evaluasi Harta Benda Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis di bidang bina lembaga, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga wakaf, serta pengelolaan harta benda wakaf.

Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf g bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan urusan agama Hindu dan standar nasional pendidikan Hindu; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang penguatan dan bina lembaga, pengembangan program kepenyuluhan dan bina penyuluh agama, pengembangan program pemberdayaan dan bina umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Hindu; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu, terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Hindu; b. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Umat; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Hindu; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penguatan dan bina lembaga agama Hindu dan pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Hindu. (2) Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan program kepenyuluhan dan bina penyuluh agama, pengembangan program pemberdayaan, dan bina umat Hindu. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, kesiswaan, kelembagaan, dan kerja sama pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Pembimbing Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf h bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf i bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf j bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan Madrasah; c. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam; f. Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen; g. Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu; h. Pembimbing Masyarakat Katolik; i. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara; c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai; d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas; e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing; f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama; g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama; e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf b bertugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf c bertugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing. (4) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama. (5) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf e bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

Bidang Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan madrasah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, sarana prasarana, kelembagaan, pengembangan potensi siswa, guru dan tenaga kependidikan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Madrasah, terdiri atas: a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; b. Seksi Sarana dan Prasarana; c. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah; d. Seksi Guru; dan e. Seksi Tenaga Kependidikan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (2) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi sarana dan prarsana pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (3) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kelembagaan, kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (4) Seksi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan guru pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan guru pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (5) Seksi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga kependidikan pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi tenaga kependidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.

Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan madrasah diniyah formal dan diniyah takmiliyah, pendidikan kesetaraan, pendidikan Al-Quran, pondok pesantren, dan ma‘had aly, serta pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar; b. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah; c. Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran; d. Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; e. Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (2) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (3) Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama. (4) Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama pada pendidikan diniyah dan kesetaraan, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam. (5) Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah; d. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Susunan organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdiri atas: a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler; b. Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji; c. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus; d. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler; e. Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang sinkronisasi data pendaftaran dan pembatalan haji regular serta pengelolaan dokumen dan visa haji reguler. (2) Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan advokasi haji reguler. (3) Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan pelayanan, bimbingan teknis, dan rekomendasi perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. (4) Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, di bidang pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji serta koordinasi di bidang transportasi, penempatan akomodasi haji reguler, dan pelayanan di asrama haji. (5) Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan operasional haji, data, dan sistem informasi haji dan umrah.

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Bidang Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang bimbingan masyarakat Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, fasilitasi bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, kepenghuluan, penerangan agama Islam, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi zakat dan wakaf, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Islam.

Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Islam, terdiri atas: a. Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah; b. Seksi Bina Kantor Urusan Agama; c. Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah; d. Seksi Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi; e. Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan hisab rukyat dan bina syariah, kemasjidan, bina paham keagamaan dan penanganan konflik internal, serta kepustakaan Islam. (2) Seksi Bina Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama. (3) Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenghuluan dan fasilitasi bina keluarga sakinah. (4) Seksi Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenyuluhan, dakwah, hari besar Islam, bina lembaga tilawah dan musabaqah Al-Quran, kemitraan umat dan seni budaya keagamaan Islam, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam. (5) Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf.

Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf f bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Kristen; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, penyuluhan dan budaya keagamaan, pendidikan agama Kristen pada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, pendidikan keagamaan Kristen, serta sistem informasi bimbingan masyarakat Kristen; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen, terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Kristen; b. Seksi Penyuluhan dan Budaya Keagamaan; c. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar; d. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Menengah; e. Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen. f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penguatan dan pemberdayaan lembaga, bina keesaan gereja, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Kristen. (2) Seksi Penyuluhan dan Budaya Keagamaan pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan program penyuluhan, bina penyuluh agama dan umat Kristen, pengembangan budaya keagamaan, dan bina pesta paduan suara gerejawi atau lembaga. (3) Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Kristen. (4) Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Kristen. (5) Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana prasarana, kesiswaan, kelembagaan, dan kerja sama pendidikan keagamaan Kristen.

Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf g bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan urusan agama Hindu dan standar nasional pendidikan Hindu; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang penguatan dan bina lembaga, pengembangan program kepenyuluhan dan bina penyuluh agama, pengembangan program pemberdayaan dan bina umat, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Hindu, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Hindu; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu, terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Hindu; b. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Umat; c. Seksi Pendidikan Agama Hindu; d. Seksi Pendidikan Keagamaan Hindu; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis dan supervisi di bidang penguatan dan bina lembaga agama Hindu, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Hindu. (2) Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan program kepenyuluhan dan bina penyuluh agama, pengembangan program pemberdayaan dan bina umat Hindu. (3) Seksi Pendidikan Agama Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana pembelajaran, dan kerja sama pendidikan agama Hindu. (4) Seksi Pendidikan Keagamaan Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf d bertugas melakukan penyiapan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, kesiswaan, kelembagaan, dan kerja sama pendidikan keagamaan Hindu.

Pembimbing Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf h bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf i bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sulawesi Tenggara, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan Madrasah; c. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Bidang Urusan Agama Islam; f. Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; g. Pembimbing Masyarakat Kristen; h. Pembimbing Masyarakat Katolik; i. Pembimbing Masyarakat Hindu; j. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara; c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai; d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas; e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing; f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama; g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama; e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 huruf b bertugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 huruf c bertugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing. (4) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama. (5) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 huruf e bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

Bidang Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan madrasah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, sarana prasarana, kelembagaan, pengembangan potensi siswa, guru dan tenaga kependidikan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Madrasah, terdiri atas: a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; b. Seksi Sarana dan Prasarana; c. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah; d. Seksi Guru; dan e. Seksi Tenaga Kependidikan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (2) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi sarana dan prarsana pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (3) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kelembagaan, kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (4) Seksi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan guru pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan guru pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (5) Seksi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga kependidikan pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi tenaga kependidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.

Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan diniyah formal dan diniyah takmiliyah, pendidikan kesetaraan, pendidikan Al-Quran, dan pondok pesantren, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar; b. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah; c. Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran; d. Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; e. Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (2) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (3) Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama. (4) Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, kerja sama pada pendidikan diniyah dan kesetaraan, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam. (5) Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah; d. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Susunan organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdiri atas: a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler; b. Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji; c. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus; d. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler; e. Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang sinkronisasi data pendaftaran dan pembatalan haji regular, dan pengelolaan dokumen dan visa haji reguler. (2) Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan advokasi haji reguler. (3) Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. (4) Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, di bidang pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji serta koordinasi di bidang transportasi, penempatan akomodasi haji reguler, dan pelayanan di asrama haji. (5) Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan operasional haji, data, dan sistem informasi haji dan umrah.

Bidang Urusan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Bidang Urusan Agama Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional urusan agama Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemasjidan, hisab rukyat dan bina syariah, bina paham keagamaan dan kepustakaan Islam, kepenghuluan dan fasilitasi keluarga sakinah, fasilitasi bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam dan bina kantor urusan agama.

Susunan organisasi Bidang Urusan Agama Islam, terdiri atas: a. Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat, dan Bina Syariah; b. Seksi Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam; c. Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah; d. Seksi Bina Lembaga dan Sarana Prasarana Kantor Urusan Agama, serta Sistem Informasi Urusan Agama Islam; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat, dan Bina Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang manajemen dan pemberdayaan masjid, pengelolaan dan bina lembaga hisab rukyat, serta penyuluhan dan penatausahaan konsultasi syariah. (2) Seksi Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang identifikasi dan bina paham keagamaan, penyelesaian dan advokasi penanganan konflik internal umat, serta pengendalian mutu naskah atau buku agama dan pendidikan keagamaan Islam. (3) Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan kinerja penghulu, pengembangan metode dan materi, serta fasilitasi angka kredit penghulu, bina pranikah, perkawinan, dan keluarga sakinah. (4) Seksi Bina Lembaga dan Sarana Prasarana Kantor Urusan Agama, serta Sistem Informasi Urusan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga dan pengelolaan sarana prasarana kantor urusan agama serta pengelolaan data dan informasi urusan agama Islam.

Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf f bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat, publikasi dakwah, dan hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, terdiri atas: a. Seksi Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi; b. Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Islam; c. Seksi Seni Budaya Islam, Musabaqoh Al-Quran dan Al- Hadits; d. Seksi Pemberdayaan Zakat; e. Seksi Pemberdayaan Wakaf; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina penyuluh agama Islam, pengembangan materi dan metode kepenyuluhan, serta pengelolaan ketenagaan majelis taklim atau lembaga dakwah, dan pengelolaan data, dan sistem informasi penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan Islam dan publikasi dakwah, siaran keagamaan, dan hari besar Islam. (3) Seksi Seni Budaya Islam, Musabaqoh Al-Quran dan Al- Hadits sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina seni dan budaya Islam, pengelolaan musabaqah Al- Quran dan Al-Hadits, bina lembaga tilawah, dan siaran keagaman Islam. (4) Seksi Pemberdayaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat. (5) Seksi Pemberdayaan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola lembaga wakaf, serta pengelolaan harta benda wakaf.

Pembimbing Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf g bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf h bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf i bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf j bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan Madrasah; c. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Bidang Urusan Agama Islam; f. Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; g. Pembimbing Masyarakat Kristen; h. Pembimbing Masyarakat Katolik; i. Pembimbing Masyarakat Hindu; j. Pembimbing Masyarakat Buddha; k. Pembimbing Masyarakat Khonghucu; dan l. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara; c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai; d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas; e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing; f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama; g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama; e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf b bertugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf c bertugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing. (4) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama. (5) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huruf e bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

Bidang Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan madrasah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, sarana prasarana, kelembagaan, pengembangan potensi siswa, guru dan tenaga kependidikan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Madrasah, terdiri atas: a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; b. Seksi Sarana dan Prasarana; c. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah; d. Seksi Guru; dan e. Seksi Tenaga Kependidikan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (2) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi sarana dan prarsana pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (3) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kelembagaan, kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (4) Seksi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan guru pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan guru pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (5) Seksi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga kependidikan pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi tenaga kependidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.

Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan diniyah formal dan diniyah takmiliyah, pendidikan kesetaraan, pendidikan Al-Quran, dan pondok pesantren, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar; b. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah; c. Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran; d. Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; e. Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (2) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (3) Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama. (4) Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama pada pendidikan diniyah dan kesetaraan, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam. (5) Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah; d. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Susunan organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdiri atas: a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler; b. Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji; c. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus; d. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler; e. Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang sinkronisasi data pendaftaran dan pembatalan haji regular, dan pengelolaan dokumen dan visa haji reguler. (2) Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan advokasi haji reguler. (3) Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. (4) Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, di bidang pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji serta koordinasi di bidang transportasi, penempatan akomodasi haji reguler, dan pelayanan di asrama haji. (5) Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan operasional haji, data, dan sistem informasi haji dan umrah.

Bidang Urusan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Bidang Urusan Agama Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional urusan agama Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemasjidan, hisab rukyat dan bina syariah, bina paham keagamaan dan kepustakaan Islam, kepenghuluan dan fasilitasi keluarga sakinah, fasilitasi bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Islam.

Susunan organisasi Bidang Urusan Agama Islam, terdiri atas: a. Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat, dan Bina Syariah; b. Seksi Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam; c. Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah; d. Seksi Bina Lembaga dan Sarana Prasarana Kantor Urusan Agama, serta Sistem Informasi Urusan Agama Islam; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kemasjidan, Hisab Rukyat, dan Bina Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang manajemen dan pemberdayaan masjid, pengelolaan dan bina lembaga hisab rukyat, serta penyuluhan dan penatausahaan konsultasi syariah. (2) Seksi Bina Paham Keagamaan dan Kepustakaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang identifikasi dan bina paham keagamaan, penyelesaian dan advokasi penanganan konflik internal umat, serta pengendalian mutu naskah atau buku agama dan pendidikan keagamaan Islam. (3) Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan kinerja penghulu, pengembangan metode dan materi, serta fasilitasi pemenuhan angka kredit penghulu, bina pranikah, perkawinan, dan keluarga sakinah. (4) Seksi Bina Lembaga dan Sarana Prasarana Kantor Urusan Agama, serta Sistem Informasi Urusan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga dan pengelolaan sarana prasarana kantor urusan agama, serta pengelolaan data dan sistem informasi urusan agama Islam.

Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf f bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat dan wakaf; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat dan wakaf; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat, publikasi dakwah, dan hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, terdiri atas: a. Seksi Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi; b. Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Islam; c. Seksi Seni Budaya Islam, Musabaqoh Al-Quran dan Al- Hadits; d. Seksi Pemberdayaan, Pemantauan, dan Evaluasi Lembaga Pengelola Zakat; e. Seksi Pemberdayaan, Pemantauan, dan Evaluasi Harta Benda Wakaf; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Penyuluhan Agama Islam dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina penyuluh agama Islam, pengembangan materi dan metode kepenyuluhan, serta pengelolaan ketenagaan majelis taklim atau lembaga dakwah, dan pengelolaan data, dan sistem informasi penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat wakaf. (2) Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan pengembangan kemitraan organisasi kemasyarakatan Islam dan publikasi dakwah, siaran keagamaan, dan hari besar Islam. (3) Seksi Seni Budaya Islam, Musabaqoh Al-Quran dan Al- Hadits sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina seni dan budaya Islam, pengelolaan musabaqah Al- Quran dan Al-Hadits, bina lembaga tilawah, dan siaran keagaman Islam. (4) Seksi Pemberdayaan, Pemantauan, dan Evaluasi Lembaga Pengelola Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis di bidang bina lembaga, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat. (5) Seksi Pemberdayaan, Pemantauan, dan Evaluasi Harta Benda Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan dan bimbingan teknis di bidang bina lembaga, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga wakaf, serta pengelolaan harta benda wakaf.

Pembimbing Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf g bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf h bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf i bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf j bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Khonghucu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 huruf k bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan keagamaan Khonghucu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan Madrasah; c. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam; f. Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen; g. Pembimbing Masyarakat Katolik; h. Pembimbing Masyarakat Hindu; i. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara; c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai; d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas; e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing; f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama; g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama; e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf b bertugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf c bertugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing. (4) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama. (5) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 huruf e bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

Bidang Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan madrasah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, sarana prasarana, kelembagaan, pengembangan potensi siswa, guru dan tenaga kependidikan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Madrasah terdiri atas: a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; b. Seksi Sarana dan Prasarana; c. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah; d. Seksi Guru; dan e. Seksi Tenaga Kependidikan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (2) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi sarana dan prarsana pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (3) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kelembagaan, kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (4) Seksi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan guru pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan guru pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (5) Seksi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga kependidikan pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi tenaga kependidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.

Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan diniyah formal dan diniyah takmiliyah, pendidikan kesetaraan, pendidikan Al-Quran, dan pondok pesantren, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar; b. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah; c. Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran; d. Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; e. Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (2) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (3) Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama. (4) Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama pada pendidikan diniyah dan kesetaraan, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam. (5) Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah; d. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Susunan organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdiri atas: a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler; b. Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji; c. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus; d. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler; e. Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang sinkronisasi data pendaftaran dan pembatalan haji regular, serta pengelolaan dokumen dan visa haji reguler. (2) Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan advokasi haji reguler. (3) Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. (4) Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, di bidang pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji serta koordinasi di bidang transportasi, penempatan akomodasi haji reguler, dan pelayanan di asrama haji. (5) Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan operasional haji, data, dan sistem informasi haji dan umrah.

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Bidang Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang bimbingan masyarakat Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, fasilitasi bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, kepenghuluan, penerangan agama Islam, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi zakat dan wakaf, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Islam.

Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Islam, terdiri atas: a. Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah; b. Seksi Bina Kantor Urusan Agama; c. Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah; d. Seksi Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi; e. Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan hisab rukyat dan bina syariah, kemasjidan, bina paham keagamaan dan penanganan konflik internal, serta kepustakaan Islam. (2) Seksi Bina Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama. (3) Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenghuluan dan fasilitasi bina keluarga sakinah. (4) Seksi Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenyuluhan, dakwah, hari besar Islam, bina lembaga tilawah dan musabaqah Al-Quran, kemitraan umat, dan seni budaya keagamaan Islam, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam. (5) Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf.

Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf f bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang bimbingan masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Kristen c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pengembangan budaya keagamaan, pendidikan agama Kristen pada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, pendidikan keagamaan Kristen, serta sistem informasi bimbingan masyarakat Kristen; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen, terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Kristen; b. Seksi Penyuluhan dan Budaya Keagamaan; c. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar; d. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Menengah; e. Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penguatan dan pemberdayaan lembaga, bina keesaan gereja, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Kristen. (2) Seksi Penyuluhan dan Budaya Keagamaan pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan program penyuluhan, bina penyuluh agama dan umat Kristen, pengembangan budaya keagamaan, dan bina pesta paduan suara gerejawi atau lembaga. (3) Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Kristen. (4) Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Kristen. (5) Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana prasarana, kesiswaan, kelembagaan, dan kerja sama.

Pembimbing Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf g bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf h bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 huruf i bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan Madrasah; c. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam; f. Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu; g. Pembimbing Masyarakat Kristen; h. Pembimbing Masyarakat Katolik; i. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara; c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai; d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas; e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing; f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama; g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama; e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf b bertugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf c bertugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing. (4) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama. (5) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 huruf e bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

Bidang Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan madrasah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, sarana prasarana, kelembagaan, pengembangan potensi siswa, guru, dan tenaga kependidikan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Madrasah, terdiri atas: a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; b. Seksi Sarana dan Prasarana; c. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah; d. Seksi Guru; e. Seksi Tenaga Kependidikan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (2) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi sarana dan prarsana pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (3) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kelembagaan, kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (4) Seksi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan guru pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan guru pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (5) Seksi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga kependidikan pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi tenaga kependidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.

Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pendidikan madrasah diniyah formal dan diniyah takmiliyah, pendidikan kesetaraan, pendidikan Al-Quran, pondok pesantren, dan ma‘had aly, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar; b. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah; c. Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran; d. Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; e. Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (2) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (3) Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama. (4) Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama pada pendidikan diniyah dan kesetaraan, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam. (5) Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah; d. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Susunan organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdiri atas: a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler; b. Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji; c. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus; d. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler; e. Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang sinkronisasi data pendaftaran dan pembatalan haji regular, serta pengelolaan dokumen dan visa haji reguler. (2) Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan advokasi haji reguler. (3) Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. (4) Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, di bidang pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji serta koordinasi di bidang transportasi, penempatan akomodasi haji reguler, dan pelayanan di asrama haji. (5) Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan operasional haji, data, dan sistem informasi haji dan umrah.

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Bidang Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang bimbingan masyarakat Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, fasilitasi bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, kepenghuluan, penerangan agama Islam, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan wakaf, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Islam.

Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Islam, terdiri atas: a. Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah; b. Seksi Bina Kantor Urusan Agama; c. Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah; d. Seksi Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi; e. Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan hisab rukyat dan bina syariah, kemasjidan, bina paham keagamaan dan penanganan konflik internal, serta kepustakaan Islam. (2) Seksi Bina Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama. (3) Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenghuluan dan fasilitasi bina keluarga sakinah. (4) Seksi Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenyuluhan, dakwah, hari besar Islam, bina lembaga tilawah dan musabaqah Al-Quran, kemitraan umat dan seni budaya keagamaan Islam, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam. (5) Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf.

Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf f bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan urusan agama Hindu dan standar nasional pendidikan Hindu; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang penguatan dan bina lembaga, pengembangan program kepenyuluhan dan bina penyuluh agama, pengembangan program pemberdayaan dan bina umat, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Hindu, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Hindu; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Hindu.

Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Hindu, terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Hindu; b. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Umat; c. Seksi Pendidikan Agama Hindu; d. Seksi Pendidikan Keagamaan Hindu; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penguatan dan bina lembaga agama Hindu dan pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Hindu. (2) Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan program kepenyuluhan dan bina penyuluh agama, pengembangan program pemberdayaan dan bina umat Hindu. (3) Seksi Pendidikan Agama Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana pembelajaran, dan kerja sama pendidikan agama Hindu. (4) Seksi Pendidikan Keagamaan Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 huruf d bertugas melakukan penyiapan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, kesiswaan, kelembagaan, dan kerja sama pendidikan keagamaan Hindu.

Pembimbing Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf g bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf h bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 huruf i bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan Islam; c. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam; e. Bidang Urusan Agama Kristen; f. Bidang Pendidikan Kristen; g. Pembimbing Masyarakat Katolik; h. Pembimbing Masyarakat Hindu; i. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara; c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai; d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas; e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing; f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama; g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama; e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 huruf b bertugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 huruf c bertugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing. (4) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama. (5) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 huruf e bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

Bidang Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Bidang Pendidikan Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang pendidikan Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan dan kesiswaan madrasah, guru dan tenaga kependidikan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan Islam.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Islam, terdiri atas: a. Seksi Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah; b. Seksi Tenaga Kependidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama Islam; d. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; e. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Islam; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (2) Seksi Tenaga Kependidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang guru dan tenaga kependidikan pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (3) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah dan sekolah luar biasa, serta pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi kurikulum, pendidik, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. (4) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren serta pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi kurikulum, pendidik, sarana prasarana, kesantrian, kelembagaan dan kerja sama. (5) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Islam mempunyai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah; d. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Susunan organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdiri atas: a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler; b. Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji; c. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus; d. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler; e. Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang sinkronisasi data pendaftaran dan pembatalan haji regular, serta pengelolaan dokumen dan visa haji reguler. (2) Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan advokasi haji reguler. (3) Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. (4) Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, di bidang pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji serta koordinasi di bidang transportasi, penempatan akomodasi haji reguler, dan pelayanan di asrama haji. (5) Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan operasional haji, data, dan sistem informasi haji dan umrah.

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Bidang Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang bimbingan masyarakat Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, fasilitasi bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, kepenghuluan, penerangan agama Islam, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi zakat dan wakaf, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Islam.

Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Islam, terdiri atas: a. Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah; b. Seksi Bina Kantor Urusan Agama; c. Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah; d. Seksi Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi; e. Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan hisab rukyat dan bina syariah, kemasjidan, bina paham keagamaan dan penanganan konflik internal, serta kepustakaan Islam. (2) Seksi Bina Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama. (3) Seksi Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenghuluan dan fasilitasi bina keluarga sakinah. (4) Seksi Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenyuluhan, dakwah, hari besar Islam, bina lembaga tilawah dan musabaqah Al-Quran, kemitraan umat dan seni budaya keagamaan Islam, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam. (5) Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf.

Bidang Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Bidang Urusan Agama Kristen menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang urusan agama Kristen; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional urusan agama Kristen; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, penyuluhan dan pemberdayaan umat, budaya keagamaan, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Kristen; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Kristen.

Susunan organisasi Bidang Urusan Agama Kristen, terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan; b. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Umat; c. Seksi Budaya Keagamaan; d. Seksi Sistem Informasi Urusan Agama Kristen; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penguatan dan pemberdayaan lembaga serta bina keesaan gereja. (2) Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan program penyuluhan dan bina penyuluh agama Kristen serta pemberdayaan umat. (3) Seksi Budaya Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina umat, pengembangan budaya keagamaan, dan bina pesta paduan suara gerejawi atau lembaga. (4) Seksi Sistem Informasi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi urusan agama Kristen.

Bidang Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf f bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Bidang Pendidikan Kristen menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang pendidikan Kristen; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan Kristen; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama Kristen pada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, pendidikan keagamaan Kristen, serta pengelolaan data dan sistem informasi di bidang pendidikan Kristen; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan Kristen.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Agama Kristen, terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar; b. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Menengah; c. Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen; d. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Kristen; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Kristen. (2) Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Kristen. (3) Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana prasarana, kesiswaan kelembagaan dan kerja sama pendidikan keagamaan Kristen. (4) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Kristen.

Pembimbing Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf h bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf i bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 huruf j bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan Islam; c. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam; e. Bidang Urusan Agama Hindu; f. Bidang Pendidikan Hindu; g. Pembimbing Masyarakat Kristen; h. Pembimbing Masyarakat Katolik; i. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara; c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai; d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas; e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing; f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama; g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama; e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 huruf b bertugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 huruf c bertugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing. (4) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama. (5) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 huruf e bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

Bidang Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Bidang Pendidikan Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang pendidikan Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan raudlatul athfal, pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan Islam.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Islam, terdiri atas: a. Seksi Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah; b. Seksi Tenaga Kependidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama Islam; d. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; e. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Islam; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (2) Seksi Tenaga Kependidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang guru dan tenaga kependidikan pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (3) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah dan sekolah luar biasa, serta pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi kurikulum, pendidik, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. (4) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren serta pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi kurikulum, pendidik, sarana prasarana, kesantrian, kelembagaan, dan kerja sama. (5) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah; d. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Susunan organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdiri atas: a. Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler; b. Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji; c. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus; d. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler; e. Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji dan Umrah; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendaftaran dan Dokumen Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang sinkronisasi data pendaftaran dan pembatalan haji regular, serta pengelolaan dokumen dan visa haji reguler. (2) Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan advokasi haji reguler. (3) Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. (4) Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, di bidang pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji serta koordinasi di bidang transportasi, penempatan akomodasi haji reguler, dan pelayanan di asrama haji. (5) Seksi Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan operasional haji, data, dan sistem informasi haji dan umrah.

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Bidang Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang bimbingan masyarakat Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, fasilitasi bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, kepenghuluan, penerangan agama Islam, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi zakat dan wakaf, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Islam.

Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Islam, terdiri atas: a. Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah; b. Seksi Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah; c. Seksi Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi; d. Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan hisab rukyat dan bina syariah, kemasjidan, bina paham keagamaan dan penanganan konflik internal, serta kepustakaan Islam. (2) Seksi Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenghuluan, bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama, serta fasilitasi bina keluarga sakinah. (3) Seksi Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenyuluhan, dakwah, hari besar Islam, bina lembaga tilawah dan musabaqah Al-Quran, kemitraan umat dan seni budaya keagamaan Islam, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam. (4) Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf.

Bidang Urusan Agama Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Bidang Urusan Agama Hindu menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang urusan agama Hindu; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan urusan agama Hindu; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, dan pengelolaan sistem informasi urusan agama Hindu; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Hindu.

Susunan organisasi Bidang Urusan Agama Hindu, terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan; b. Seksi Penyuluhan; c. Seksi Pemberdayaan Umat; d. Seksi Sistem Informasi Urusan Agama Hindu; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penguatan dan bina lembaga agama Hindu. (2) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penguatan program dan bina penyuluh agama Hindu. (3) Seksi Pemberdayaan Umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penguatan program dan bina umat Hindu. (4) Seksi Sistem Informasi Urusan Agama Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi urusan agama Hindu.

Bidang Pendidikan Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 huruf f bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Bidang Pendidikan Hindu menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang pendidikan Hindu; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan Hindu; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama Hindu pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, dan pendidikan keagamaan Hindu, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Hindu; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan Hindu.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Hindu, terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Agama Hindu pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar; b. Seksi Pendidikan Agama Hindu pada Pendidikan Menengah; c. Seksi Pendidikan Keagamaan Hindu; d. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Hindu; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendidikan Agama Hindu pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, pengawas, sarana pembelajaran, dan kerja sama pendidikan agama Hindu. (2) Seksi Pendidikan Agama Hindu pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, pengawas, sarana pembelajaran, dan kerja sama pendidikan agama Hindu. (3) Seksi Pendidikan Keagamaan Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, kelembagaan dan kerja sama pendidikan keagamaan Hindu. (4) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Hindu.

Pembimbing Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 huruf g bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 huruf h bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 huruf i bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan Islam; c. Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam; d. Bidang Urusan Agama Kristen; e. Bidang Pendidikan Kristen; f. Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik; g. Pembimbing Zakat dan Wakaf; h. Pembimbing Masyarakat Hindu; i. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara; c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai; d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas; e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing; f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama; g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama; e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi. . (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 huruf b bertugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 huruf c bertugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing. (4) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama. (5) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 huruf e bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

Bidang Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347, Bidang Pendidikan Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang pendidikan Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan raudlatul athfal, pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan Islam.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Islam, terdiri atas: a. Seksi Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah; b. Seksi Tenaga Kependidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama Islam; d. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; e. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Islam; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (2) Seksi Tenaga Kependidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang guru dan tenaga kependidikan pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (3) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah dan sekolah luar biasa, serta pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi kurikulum, pendidik, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. (4) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren serta pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi kurikulum, pendidik, sarana prasarana, kesantrian, kelembagaan dan kerja sama. (5) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam.

Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji, umrah, dan bimbingan masyarakat Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang haji dan bimbingan masyarakat Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji, umrah, bimbingan masyarakat Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji reguler, bina jemaah dan petugas haji, penyelenggara umrah dan haji khusus, pengelolaan dana haji, urusan dan penerangan agama Islam, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, zakat dan wakaf, serta pengelolaan data dan sistem informasi haji dan bimbingan masyarakat Islam; d. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang haji dan bimbingan masyarakat Islam.

Susunan organisasi Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam, terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Haji Reguler dan Sistem Informasi Haji; b. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus; c. Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah; d. Seksi Penerangan Agama Islam; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pelayanan Haji Reguler dan Sistem Informasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan advokasi haji, pendaftaran dan pembatalan haji, pengelolaan dokumen dan visa haji reguler, transportasi dan koordinasi penempatan akomodasi haji regular, pengelolaan dan administrasi keuangan operasional, koordinasi pelayanan di asrama haji, serta pengelolaan data dan sistem informasi haji dan umrah. (2) Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. (3) Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1353 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenghuluan, bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama, bina keluarga sakinah, hisab rukyat, kemasjidan, bina syariah, paham keagamaan, dan kepustakaan Islam. (4) Seksi Penerangan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenyuluhan, kemitraan umat Islam, publikasi dakwah, dan hari besar Islam, budaya Islam, musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam.

Bidang Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Bidang Urusan Agama Kristen menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang urusan agama Kristen; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional urusan agama Kristen; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, penyuluhan, budaya keagamaan, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Kristen; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Kristen

Susunan organisasi Bidang Urusan Agama Kristen, terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan; b. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Umat; c. Seksi Budaya Keagamaan; d. Seksi Sistem Informasi Urusan Agama Kristen; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penguatan dan pemberdayaan lembaga, serta bina keesaan gereja. (2) Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan program penyuluhan, bina penyuluh agama Kristen, dan pemberdayaan umat. (3) Seksi Budaya Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina umat, pengembangan budaya keagamaan, dan bina pesta paduan suara gerejawi atau lembaga. (4) Seksi Sistem Informasi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi urusan agama Kristen.

Bidang Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Bidang Pendidikan Kristen menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang pendidikan Kristen; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan Kristen; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama Kristen pada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, pendidikan keagamaan Kristen, serta pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan Kristen; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan Kristen

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Kristen, terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar; b. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Menengah; c. Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen; d. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Kristen; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Kristen. (2) Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Kristen. (3) Seksi Pendidikan keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana prasarana, kesiswaan kelembagaan, dan kerja sama pendidikan keagamaan Kristen. (4) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Kristen.

Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 huruf f bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik; b. pelaksanaan pelayanan, bimbingan, pembinaan di bidang kelembagaan dan pengelolaan sistem informasi bimbingan masyarakat Katolik, penyuluhan dan pemberdayaan umat, serta pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik; dan c. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Katolik, terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Katolik; b. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Umat; c. Seksi Pendidikan Agama Katolik; d. Seksi Pendidikan Keagamaan Katolik; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang kelembagaan dan pengelolaan sistem informasi bimbingan masyarakat Katolik. (2) Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang penyuluhan dan pemberdayaan umat Katolik. (3) Seksi Pendidikan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan agama Katolik serta bimbingan pada pendidikan menengah. (4) Seksi Pendidikan Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan pembinaan di bidang pendidikan keagamaan Katolik.

Pembimbing Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 huruf g bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang bina lembaga, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 huruf h bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 342 huruf i bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan Islam; c. Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam; d. Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen; e. Bidang Urusan Agama Katolik; f. Bidang Pendidikan Katolik; g. Pembimbing Zakat dan Wakaf; h. Pembimbing Masyarakat Hindu; i. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara; c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai; d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas; e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing; f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama; g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama; e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 huruf b bertugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 huruf c bertugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing. (4) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama. (5) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 huruf e bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

Bidang Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Bidang Pendidikan Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan pada raudlatul athfal dan madrasah, serta standar pelayanan pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan pada raudlatul athfal, madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan Islam.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Islam, terdiri atas: a. Seksi Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah; b. Seksi Tenaga Kependidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama Islam; d. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; e. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Islam; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (2) Seksi Tenaga Kependidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang guru dan tenaga kependidikan pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (3) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah dan sekolah luar biasa, serta pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi kurikulum, pendidik, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. (4) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren serta pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi kurikulum, pendidik, sarana prasarana, kesantrian, kelembagaan, dan kerja sama pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren. (5) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam.

Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji, umrah, dan bimbingan masyarakat Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta perencanaan di bidang haji dan bimbingan masyarakat Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional penyelenggaraan haji, umrah, dan bimbingan masyarakat Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji reguler, bina jemaah dan petugas haji, penyelenggara umrah dan haji khusus, pengelolaan dana haji, urusan dan penerangan agama Islam, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, zakat dan wakaf, serta pengelolaan data dan sistem informasi haji, dan bimbingan masyarakat Islam; d. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang haji dan bimbingan masyarakat Islam.

Susunan organisasi Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam, terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Haji Reguler dan Sistem Informasi Haji; b. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus; c. Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah; d. Seksi Penerangan Agama Islam; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pelayanan Haji Reguler dan Sistem Informasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan advokasi haji, pendaftaran dan pembatalan haji, pengelolaan dokumen dan visa haji reguler, transportasi dan koordinasi penempatan akomodasi haji regular, pengelolaan dan administrasi keuangan operasional, koordinasi pelayanan di asrama haji, serta pengelolaan data, dan sistem informasi haji dan umrah. (2) Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. (3) Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenghuluan, bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama, bina keluarga sakinah, hisab rukyat, kemasjidan, bina syariah, paham keagamaan, dan kepustakaan Islam. (4) Seksi Penerangan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenyuluhan, kemitraan umat Islam, publikasi dakwah, dan hari besar Islam, budaya Islam, musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam.

Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang bimbingan agama Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Kristen; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan sistem informasi bimbingan masyarakat Kristen, penyuluhan dan budaya keagamaan, pendidikan agama Kristen pada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, serta pendidikan keagamaan Kristen; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Kristen.

Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen, terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Kristen; b. Seksi Penyuluhan dan Budaya Keagamaan; c. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar; d. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Menengah; e. Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penguatan dan pemberdayaan lembaga, bina keesaan gereja, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Kristen. (2) Seksi Penyuluhan dan Budaya Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan program penyuluhan, bina penyuluh agama dan umat Kristen, pengembangan budaya keagamaan, dan bina pesta paduan suara gerejawi atau lembaga. (3) Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Kristen. (4) Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Kristen. (5) Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana prasarana, kesiswaan, kelembagaan, dan kerja sama pendidikan keagamaan Kristen.

Bidang Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Bidang Urusan Agama Katolik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang urusan agama Katolik; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional urusan agama Katolik; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, serta sistem informasi urusan agama Katolik; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Katolik.

Susunan organisasi Bidang Urusan Agama Katolik, terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan; b. Seksi Penyuluhan; c. Seksi Pemberdayaan Umat; dan d. Seksi Sistem Informasi Urusan Agama Katolik; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penguatan dan bina lembaga agama Katolik. (2) Seksi Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan program penyuluhan dan bina penyuluh agama Katolik. (3) Seksi Pemberdayaan Umat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan program, bina, dan pemberdayaan umat Katolik. (4) Seksi Sistem Informasi Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi urusan agama Katolik.

Bidang Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf f bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Bidang Pendidikan Katolik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang pendidikan Katolik; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan Katolik; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama Katolik pada pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah, pendidikan keagamaan Katolik, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan Katolik; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan Katolik.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Katolik, terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Agama Katolik pada Pendidikan Usia Dini dan Dasar; b. Seksi Pendidikan Agama Katolik pada Pendidikan Menengah; c. Seksi Pendidikan Keagamaan Katolik; dan d. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Katolik; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendidikan Agama Katolik pada Pendidikan Usia Dini dan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Katolik. (2) Seksi Pendidikan Agama Katolik pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Katolik. (3) Seksi Pendidikan Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana prasarana, kesiswaan kelembagaan dan kerja sama pendidikan keagamaan Katolik. (4) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Katolik.

Pembimbing Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf g bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan teknis, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang bina lembaga, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf h bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370 huruf i bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan Madrasah; c. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam; f. Pembimbing Masyarakat Kristen; g. Pembimbing Masyarakat Katolik; h. Pembimbing Masyarakat Hindu; i. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara; c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai; d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas; e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing; f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama; g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama; e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 huruf b bertugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 huruf c bertugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing. (4) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama. (5) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401 huruf e bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

Bidang Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan madrasah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, sarana prasarana, kelembagaan, pengembangan potensi siswa, guru dan tenaga kependidikan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Madrasah, terdiri atas: a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; b. Seksi Sarana dan Prasarana; c. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah; d. Seksi Guru; dan e. Seksi Tenaga Kependidikan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (2) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi sarana dan prasarana pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (3) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kelembagaan, kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (4) Seksi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan guru pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan guru pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (5) Seksi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga kependidikan pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi tenaga kependidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.

Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407, Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pendidikan madrasah diniyah formal dan diniyah takmiliyah, pendidikan kesetaraan, pendidikan Al-Quran, pondok pesantren, dan ma‘had aly, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar; b. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah; c. Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran; d. Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; e. Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (2) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (3) Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama. (4) Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama pada pendidikan diniyah dan kesetaraan, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam. (5) Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah; d. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Susunan organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdiri atas: a. Seksi Pendaftaran, Dokumen Haji Reguler, dan Sistem Informasi Haji dan Umrah; b. Seksi Bina Haji Reguler dan Administrasi Dana Haji; c. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus; d. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendaftaran, Dokumen Haji Reguler, dan Sistem Informasi Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang sinkronisasi data pendaftaran dan pembatalan haji regular, pengelolaan dokumen dan visa haji reguler, serta sistem informasi haji dan umrah. (2) Seksi Bina Haji Reguler dan Administrasi Dana Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan pengelolaan dan administrasi keuangan operasional haji. (3) Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. (4) Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, di bidang pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji serta koordinasi di bidang transportasi, penempatan akomodasi haji reguler, dan pelayanan di asrama haji.

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Bidang Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang bimbingan masyarakat Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, fasilitasi bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, kepenghuluan, penerangan agama Islam, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi, zakat dan wakaf, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Islam.

Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Islam terdiri, atas: a. Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah; b. Seksi Bina Kantor Urusan Agama; c. Seksi Kepenghuluan dan Bina Keluarga Sakinah; d. Seksi Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi; e. Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan hisab rukyat dan bina syariah, kemasjidan, bina paham keagamaan, dan penanganan konflik internal, serta kepustakaan Islam. (2) Seksi Bina Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama. (3) Seksi Kepenghuluan dan Bina Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenghuluan dan bina keluarga sakinah. (4) Seksi Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenyuluhan, dakwah, hari besar Islam, bina lembaga tilawah dan musabaqah Al-Quran, kemitraan umat dan seni budaya keagamaan Islam, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam. (5) Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 417 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf.

Pembimbing Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 huruf f bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 huruf g bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 huruf h bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 huruf i bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan Madrasah; c. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam; f. Pembimbing Masyarakat Kristen; g. Pembimbing Masyarakat Katolik; h. Pembimbing Masyarakat Hindu; i. Pembimbing Masyarakat Buddha; j. Pembimbing Masyarakat Khonghucu; dan k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara; c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai; d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas; e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing; f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama; g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama; e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 huruf b bertugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 huruf c bertugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing. (4) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama. (5) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 huruf e bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

Bidang Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan madrasah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, sarana prasarana, kelembagaan, pengembangan potensi siswa, guru dan tenaga kependidikan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Madrasah, terdiri atas: a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; b. Seksi Sarana dan Prasarana; c. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah; d. Seksi Guru; dan e. Seksi Tenaga Kependidikan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (2) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi sarana dan prasarana pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (3) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kelembagaan, kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (4) Seksi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan guru pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan guru pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (5) Seksi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga kependidikan pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi tenaga kependidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.

Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pendidikan madrasah diniyah formal dan diniyah takmiliyah, pendidikan kesetaraan, pendidikan Al-Quran, pondok pesantren, dan ma‘had aly, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar; b. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah; c. Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran; d. Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; e. Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (2) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (3) Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama. (4) Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama pada pendidikan diniyah dan kesetaraan, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam. (5) Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah; d. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Susunan organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdiri atas: a. Seksi Pendaftaran, Dokumen Haji Reguler, dan Sistem Informasi Haji dan Umrah; b. Seksi Bina Haji Reguler dan Administrasi Dana Haji; c. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus; d. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendaftaran, Dokumen Haji Reguler, dan Sistem Informasi Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang sinkronisasi data pendaftaran dan pembatalan haji regular, pengelolaan dokumen dan visa haji reguler, serta sistem informasi haji dan umrah. (2) Seksi Bina Haji Reguler dan Administrasi Dana Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, serta pengelolaan dan administrasi keuangan operasional. (3) Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. (4) Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, di bidang pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji serta koordinasi di bidang transportasi, penempatan akomodasi haji reguler, dan pelayanan di asrama haji.

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, Bidang Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang bimbingan masyarakat Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, fasilitasi bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, kepenghuluan, penerangan agama Islam, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi zakat dan wakaf, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Islam.

Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Islam, terdiri atas: a. Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah; b. Seksi Bina Kantor Urusan Agama; c. Seksi Kepenghuluan dan Bina Keluarga Sakinah; d. Seksi Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi; e. Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan hisab rukyat dan bina syariah, kemasjidan, bina paham keagamaan, dan penanganan konflik internal, serta kepustakaan Islam. (2) Seksi Bina Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama. (3) Seksi Kepenghuluan dan Bina Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenghuluan dan bina keluarga sakinah. (4) Seksi Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenyuluhan, dakwah, hari besar Islam, bina lembaga tilawah dan musabaqah Al-Quran, kemitraan umat dan seni budaya keagamaan Islam, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam. (5) Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf.

Pembimbing Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 huruf f bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 huruf g bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 huruf h bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 huruf i bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Khonghucu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 huruf j bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan keagamaan Khonghucu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan Madrasah; c. Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam; f. Pembimbing Masyarakat Kristen; g. Pembimbing Masyarakat Katolik; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara; c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai; d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas; e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing; f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama; g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama; e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 huruf b bertugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 huruf c bertugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing. (4) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama. (5) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452 huruf e bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

Bidang Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Bidang Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan madrasah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan evaluasi, sarana prasarana, kelembagaan, pengembangan potensi siswa, guru dan tenaga kependidikan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Madrasah, terdiri atas: a. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan; b. Seksi Sarana dan Prasarana; c. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah; d. Seksi Guru; dan e. Seksi Tenaga Kependidikan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kurikulum dan Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kurikulum, evaluasi, dan pengembangan potensi siswa pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (2) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi sarana dan prarsana pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (3) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kelembagaan, kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kerja sama, pengelolaan data, dan sistem informasi pendidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (4) Seksi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan guru pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan guru pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (5) Seksi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 456 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga kependidikan pada raudlatul athfal dan madrasah, serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi tenaga kependidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan.

Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, pendidikan madrasah diniyah formal dan diniyah takmiliyah, pendidikan kesetaraan, pendidikan Al-Quran, pondok pesantren, dan ma‘had aly, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam, terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar; b. Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah; c. Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran; d. Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; e. Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (2) Seksi Pendidikan Agama Islam pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, guru, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam. (3) Seksi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Al-Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama. (4) Seksi Pendidikan Diniyah, Kesetaraan, dan Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama pada pendidikan diniyah dan kesetaraan, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam. (5) Seksi Pondok Pesantren dan Ma‘had Aly sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, sarana prasarana, kelembagaan, kesantrian, guru dan tenaga kependidikan, serta kerja sama.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah; d. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Susunan organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdiri atas: a. Seksi Pendaftaran, Dokumen Haji Reguler, dan Sistem Informasi Haji dan Umrah; b. Seksi Bina Haji Reguler dan Administrasi Dana Haji; c. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus; d. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendaftaran, Dokumen Haji Reguler, dan Sistem Informasi Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang sinkronisasi data pendaftaran dan pembatalan haji regular, pengelolaan dokumen dan visa haji reguler, serta sistem informasi haji dan umrah. (2) Seksi Bina Haji Reguler dan Administrasi Dana Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan pengelolaan dan administrasi keuangan operasional. (3) Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. (4) Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, di bidang pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji serta koordinasi di bidang transportasi, penempatan akomodasi haji reguler, dan pelayanan di asrama haji.

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Bidang Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang bimbingan masyarakat Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, fasilitasi bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, kepenghuluan, penerangan agama Islam, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi zakat dan wakaf, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Islam.

Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Islam, terdiri atas: a. Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah; b. Seksi Bina Kantor Urusan Agama; c. Seksi Kepenghuluan dan Bina Keluarga Sakinah; d. Seksi Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi; e. Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan hisab rukyat dan bina syariah, kemasjidan, bina paham keagamaan dan penanganan konflik internal, serta kepustakaan Islam. (2) Seksi Bina Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama. (3) Seksi Kepenghuluan dan Bina Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenghuluan dan bina keluarga sakinah. (4) Seksi Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenyuluhan, dakwah, hari besar Islam, bina lembaga tilawah dan musabaqah Al-Quran, kemitraan umat dan seni budaya keagamaan Islam, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam. (5) Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf.

Pembimbing Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 huruf f bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 huruf g bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan Islam; c. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Bidang Bimbingan Masyarakat Islam; e. Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen; f. Pembimbing Masyarakat Katolik; g. Pembimbing Masyarakat Hindu; h. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara; c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai; d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas; e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing; f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama; g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama; e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 huruf b bertugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 huruf c bertugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing. (4) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama. (5) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475 huruf e bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

Bidang Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477, Bidang Pendidikan Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang pendidikan Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan raudlatul athfal, pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan Islam.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Islam, terdiri atas: a. Seksi Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah; b. Seksi Tenaga Kependidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama Islam; d. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; e. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Islam; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (2) Seksi Tenaga Kependidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang guru dan tenaga kependidikan pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (3) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah dan sekolah luar biasa, serta pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi kurikulum, pendidik, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. (4) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren serta pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi kurikulum, pendidik, sarana prasarana, kesantrian, kelembagaan, dan kerja sama pada pendidikan diniyah dan pondok pesantren. (5) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481, Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan haji dan umrah; b. pelayanan dan pemenuhan standar pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen haji, transportasi, perlengkapan, akomodasi haji reguler, bina haji regular, advokasi haji, bina penyelenggara umrah dan haji khusus, serta administrasi dana haji dan sistem informasi haji dan umrah; d. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Susunan organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terdiri atas: a. Seksi Pendaftaran, Dokumen Haji Reguler, dan Sistem Informasi Haji dan Umrah; b. Seksi Bina Haji Reguler dan Administrasi Dana Haji; c. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus; d. Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendaftaran, Dokumen Haji Reguler, dan Sistem Informasi Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang sinkronisasi data pendaftaran dan pembatalan haji regular, pengelolaan dokumen dan visa haji reguler, serta sistem informasi haji dan umrah. (2) Seksi Bina Haji Reguler dan Administrasi Dana Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan pengelolaan dan administrasi keuangan operasional haji. (3) Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. (4) Seksi Transportasi, Perlengkapan, dan Akomodasi Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, di bidang pengelolaan transportasi dan perlengkapan haji serta koordinasi di bidang transportasi, penempatan akomodasi haji reguler, dan pelayanan di asrama haji.

Bidang Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485, Bidang Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang bimbingan masyarakat Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, fasilitasi bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, kepenghuluan, penerangan agama Islam, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi zakat dan wakaf, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Islam.

Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Islam, terdiri atas: a. Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah; b. Seksi Bina Kantor Urusan Agama; c. Seksi Kepenghuluan dan Bina Keluarga Sakinah; d. Seksi Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi; e. Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan hisab rukyat dan bina syariah, kemasjidan, bina paham keagamaan dan penanganan konflik internal, serta kepustakaan Islam. (2) Seksi Bina Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama. (3) Seksi Kepenghuluan dan Bina Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenghuluan dan bina keluarga sakinah. (4) Seksi Penerangan Agama Islam dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenyuluhan, dakwah, hari besar Islam, bina lembaga tilawah dan musabaqah Al-Quran, kemitraan umat dan seni budaya keagamaan Islam, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam. (5) Seksi Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf.

Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang bimbingan agama Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489, Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang urusan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Kristen; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan dan sistem informasi bimbingan masyarakat Kristen, penyuluhan dan budaya keagamaan, pendidikan agama Kristen pada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, serta pendidikan keagamaan Kristen; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang bimbingan masyarakat Kristen.

Susunan organisasi Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen, terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Kristen; b. Seksi Penyuluhan dan Budaya Keagamaan; c. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar; d. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Menengah; e. Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penguatan dan pemberdayaan lembaga, bina keesaan gereja, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Kristen. (2) Seksi Penyuluhan dan Budaya Keagamaan pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan program penyuluhan, bina penyuluh agama dan umat Kristen, pengembangan budaya keagamaan, dan bina pesta paduan suara gerejawi atau lembaga. (3) Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Kristen. (4) Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Kristen. (5) Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana prasarana, kesiswaan, kelembagaan, dan kerja sama pendidikan keagamaan Kristen.

Pembimbing Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf f bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf g bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 huruf h bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan Islam; c. Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam; d. Bidang Urusan Agama Kristen; e. Bidang Pendidikan Kristen; f. Pembimbing Masyarakat Katolik; g. Pembimbing Masyarakat Hindu; h. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara; c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai; d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas; e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing; f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama; g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi; b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; c. Subbagian Kepegawaian dan Hukum; d. Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama; e. Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, rencana dan perjanjian kinerja, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 huruf b bertugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara. (3) Subbagian Kepegawaian dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 huruf c bertugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen dan pengembangan pegawai, penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing. (4) Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, evaluasi pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas, bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, serta harmonisasi umat beragama. (5) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 huruf e bertugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, dan fasilitasi pelayanan terpadu, serta hubungan masyarakat dan publikasi.

Bidang Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, Bidang Pendidikan Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang pendidikan Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan raudlatul athfal, pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan Islam.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Islam, terdiri atas: a. Seksi Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah; b. Seksi Tenaga Kependidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama Islam; d. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; e. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Islam; dan f. KelompokJabatan Fungsional.

(1) Seksi Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (2) Seksi Tenaga Kependidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang guru dan tenaga kependidikan pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi guru dan tenaga kependidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (3) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah dan sekolah luar biasa, serta pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi kurikulum, pendidik, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. (4) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren serta pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi kurikulum, pendidik, sarana prasarana, kesantrian, kelembagaan dan kerja sama. (5) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Islam mempunyai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503 huruf e tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam.

Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji, umrah, dan bimbingan masyarakat Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505, Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang haji dan bimbingan masyarakat Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional penyelenggaraan haji, umrah, bimbingan masyarakat Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji reguler, bina jemaah dan petugas haji, penyelenggara umrah dan haji khusus, pengelolaan dana haji, urusan dan penerangan agama Islam, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, zakat dan wakaf, serta pengelolaan data dan sistem informasi haji dan bimbingan masyarakat Islam; d. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang haji dan bimbingan masyarakat Islam.

Susunan organisasi Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam, terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Haji Reguler dan Sistem Informasi Haji; b. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus; c. Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah; d. Seksi Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah; e. Seksi Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pelayanan Haji Reguler dan Sistem Informasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan advokasi haji, pendaftaran dan pembatalan haji, pengelolaan dokumen dan visa haji reguler, transportasi dan koordinasi penempatan akomodasi haji regular, pengelolaan dan administrasi keuangan operasional haji, koordinasi pelayanan di asrama haji, dan pengelolaan data dan sistem informasi haji dan umrah. (2) Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. (3) Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenghuluan, hisab rukyat, kemasjidan, bina syariah, paham keagamaan dan kepustakaan Islam. (4) Seksi Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama dan bina keluarga sakinah. (5) Seksi Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507 huruf e bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenyuluhan, kemitraan umat Islam, publikasi dakwah, dan hari besar Islam, budaya Islam, musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam dan bina lembaga, edukasi, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf.

Bidang Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509, Bidang Urusan Agama Kristen menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang urusan agama Kristen; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional urusan agama Kristen; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, penyuluhan, budaya keagamaan, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama Kristen; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama Kristen.

Susunan organisasi Bidang Urusan Agama Kristen, terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan; b. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Umat; c. Seksi Budaya Keagamaan; d. Seksi Sistem Informasi Urusan Agama Kristen; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penguatan dan pemberdayaan lembaga serta bina keesaan gereja. (2) Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Umat mempunyai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 huruf b tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan program penyuluhan, bina penyuluh agama Kristen, dan pemberdayaan umat. (3) Seksi Budaya Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bina umat, pengembangan budaya keagamaan, dan bina pesta paduan suara gerejawi atau lembaga. (4) Seksi Sistem Informasi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi urusan agama Kristen.

Bidang Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514, Bidang Pendidikan Kristen menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang pendidikan Kristen; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan Kristen; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan agama Kristen pada pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, pendidikan keagamaan Kristen, serta pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan Kristen; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan Kristen.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Kristen, terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar; b. Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Menengah; c. Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen; d. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Kristen; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Kristen. (2) Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Kristen. (3) Seksi Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kurikulum, pendidik, sarana prasarana, kesiswaan kelembagaan dan kerja sama pendidikan keagamaan Kristen. (4) Seksi Sistem Informasi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Kristen.

Pembimbing Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 huruf f bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496 huruf g bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan data dan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara, terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang Pendidikan Islam; c. Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam; d. Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen; e. Pembimbing Masyarakat Katolik; f. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519 huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan rencana, program, perjanjian kinerja, kegiatan dan anggaran, evaluasi, serta laporan; b. pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara; c. penyusunan rencana kebutuhan dan penataan pegawai, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai; d. penyusunan analisis organisasi, analisis jabatan dan beban kerja, sistem, standar, dan prosedur kerja, laporan kinerja, tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan pelayanan publik, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan zona integritas; e. penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, analisis, advokasi, dan penyuluhan hukum, serta kerja sama dan pengawasan orang asing; f. pelaksanaan bina lembaga kerukunan umat beragama dan lembaga keagamaan, dan harmonisasi umat beragama; g. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, hubungan masyarakat, dan publikasi; dan h. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharaan barang milik negara, serta fasilitasi pelayanan terpadu pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha, terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan, Organisasi, dan Kerukunan Umat Beragama; b. Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Sistem Informasi; c. Subbagian Keuangan, Umum, dan Hubungan Masyarakat; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Perencanaan, Organisasi, dan Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran, rencana strategis dan perjanjian kinerja, evaluasi dan pelaporan, penyusunan organisasi dan tata laksana, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, pelaksanaan kerukunan umat beragama. (2) Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan keputusan dan instrumen hukum lainnya, advokasi dan penyuluhan hukum, kerja sama dan koordinasi pengawasan orang asing, serta pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, dan pengembangan pegawai, serta pengelolaan data dan sistem informasi. (3) Subbagian Keuangan, Hubungan Masyarakat, dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 huruf c bertugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi instansi, dan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, hubungan masyarakat, publikasi, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, pengadaan, dan pemeliharan barang milik negara, fasilitasi pelayanan terpadu, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara.

Bidang Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519 huruf b bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang pendidikan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524, Bidang Pendidikan Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang pendidikan Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional pendidikan Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan raudlatul athfal, pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan Islam.

Susunan organisasi Bidang Pendidikan Islam, terdiri atas: a. Seksi Pendidikan Madrasah; b. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; c. Seksi Pendidikan Agama Islam dan Sistem Informasi Pendidikan Islam; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan pada raudlatul athfal dan madrasah serta melakukan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi pengembangan kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan pada madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan. (2) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren serta pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi kurikulum, pendidik, sarana prasarana, kesantrian, kelembagaan, dan kerja sama. (3) Seksi Pendidikan Agama Islam dan Sistem Informasi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah dan sekolah luar biasa, serta pelaksanaan pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi kurikulum, pendidik, pengawas, sarana ibadah, dan kerja sama pendidikan agama Islam pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, serta pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan Islam.

Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519 huruf c bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penyelenggaraan haji, umrah, dan bimbingan masyarakat Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528, Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang haji dan bimbingan masyarakat Islam; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional penyelenggaraan haji, umrah, bimbingan masyarakat Islam; c. bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji reguler, bina jemaah dan petugas haji, penyelenggara umrah dan haji khusus, pengelolaan dana haji, urusan dan penerangan agama Islam, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, zakat dan wakaf, serta pengelolaan data dan sistem informasi haji dan bimbingan masyarakat Islam; d. koordinasi pelayanan di asrama haji; dan e. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang haji dan bimbingan masyarakat Islam.

Susunan organisasi Bidang Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam, terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Haji Reguler dan Sistem Informasi Haji; b. Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus; c. Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Kantor Urusan Agama, dan Keluarga Sakinah; d. Seksi Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Pelayanan Haji Reguler dan Sistem Informasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang bimbingan jemaah dan kelompok bimbingan jemaah haji, bina petugas haji, dan advokasi haji, pendaftaran dan pembatalan haji, pengelolaan dokumen dan visa haji reguler, transportasi dan koordinasi penempatan akomodasi haji regular, pengelolaan dan administrasi keuangan operasional haji, koordinasi pelayanan di asrama haji, dan pengelolaan data dan sistem informasi haji dan umrah. (2) Seksi Bina Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pemantauan, evaluasi, dan rekomendasi perizinan, serta koordinasi pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan haji khusus. (3) Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Kantor Urusan Agama, dan Keluarga Sakinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenghuluan, bina lembaga dan sarana prasarana kantor urusan agama, bina keluarga sakinah, hisab rukyat, kemasjidan, bina syariah, paham keagamaan, dan kepustakaan Islam. (4) Seksi Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530 huruf d bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang kepenyuluhan, kemitraan umat Islam, publikasi dakwah, dan hari besar Islam, budaya Islam, musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, pemberdayaan zakat dan wakaf, serta pengelolaan data dan sistem informasi bimbingan masyarakat Islam.

Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519 huruf d bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 532, Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta perencanaan di bidang urusan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen; b. pelayanan dan pemenuhan standar nasional bimbingan masyarakat Kristen; c. pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kelembagaan dan sistem informasi bimbingan masyarakat Kristen, penyuluhan dan pengembangan budaya keagamaan, pendidikan agama Kristen pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, menengah, serta pendidikan keagamaan Kristen; dan d. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen.

Susunan organisasi Bidang Bimbingan masyarakat Kristen, terdiri atas: a. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Kristen; b. Seksi Penyuluhan dan Budaya Keagamaan Kristen; c. Seksi Pendidikan Kristen; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang penguatan dan pemberdayaan lembaga serta bina keesaan gereja dan pengelolaan sistem informasi bimbingan masyarakat Kristen. (2) Seksi Penyuluhan dan Budaya Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 huruf b bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang program penyuluhan, bina penyuluh dan umat, pengembangan budaya keagamaan, dan bina pesta paduan suara gerejawi atau lembaga. (3) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534 huruf c bertugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pendidikan agama Kristen tingkat anak usia dini, dasar, dan tingkat menengah, serta pendidikan keagamaan Kristen.

Pembimbing Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519 huruf e bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Pembimbing Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519 huruf f bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; d. Seksi Pendidikan Agama Islam; e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; f. Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah; g. Seksi Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; h. Penyelenggara Kristen; i. Penyelenggara Katolik; j. Penyelenggara Buddha; dan k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan. (4) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren. (5) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (6) Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah. (7) Seksi Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang penerangan agama Islam, zakat, dan wakaf.

(1) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf i bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (3) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538 huruf j bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah; f. Seksi Penerangan Agama Islam; g. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; h. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, dan pendidikan diniyah dan pondok pesantren. (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (5) Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah. (6) Seksi Penerangan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang penerangan agama Islam. (7) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan, serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen.

Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Seksi Urusan Agama Kristen; f. Seksi Pendidikan Kristen; g. Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik; h. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama Islam, serta pendidikan diniyah dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. (5) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (6) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen. (7) Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah; f. Seksi Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; g. Penyelenggara Kristen; h. Penyelenggara Katolik; i. Penyelenggara Buddha; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (5) Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah serta bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah. (6) Seksi Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

(1) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (3) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 huruf i bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, dan Kota Jambi, Kabupaten Bintan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agama, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Madiun, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kota Banjarmasin, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kota Samarinda, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Enrekang, Kota Parepare, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Halmahera Tengah, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; d. Seksi Pendidikan Agama Islam; e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren. (4) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan. (5) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; d. Seksi Pendidikan Agama Islam; e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; h. Penyelenggara Buddha; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren. (4) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan. (5) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Konawe, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Barito Utara, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; d. Seksi Pendidikan Agama Islam; e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; h. Penyelenggara Hindu; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren. (4) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan. (5) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; d. Seksi Pendidikan Agama Islam; e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; h. Penyelenggara Katolik; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren. (4) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan. (5) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; d. Seksi Pendidikan Agama Islam; e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; h. Penyelenggara Katolik; i. Penyelenggara Buddha; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren. (4) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan. (5) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (3) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562 huruf i bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; d. Seksi Pendidikan Agama Islam; e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; h. Penyelenggara Kristen; i. Penyelenggara Katolik; j. Penyelenggara Buddha; k. Penyelenggara Khonghucu; dan l. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren. (4) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan. (5) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (3) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf i bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (4) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf j bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha. (5) Penyelenggara Khonghucu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565 huruf k bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Khonghucu, pendidikan agama, dan keagamaan Khonghucu.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; d. Seksi Pendidikan Agama Islam; e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; h. Penyelenggara Katolik; i. Penyelenggara Buddha; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren. (4) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan. (5) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (3) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 568 huruf i bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Banyuwangi, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; d. Seksi Pendidikan Agama Islam; e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; h. Penyelenggara Katolik; i. Penyelenggara Hindu; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren. (4) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan. (5) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (3) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571 huruf i bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; d. Seksi Pendidikan Agama Islam; e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; h. Penyelenggara Buddha; i. Penyelenggara Khonghucu; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 574 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 574 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren. (4) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 574 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan. (5) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 574 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 574 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha. (3) Penyelenggara Khonghucu sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 574 huruf i bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Khonghucu, pendidikan agama, dan keagamaan Khonghucu.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lampung Utara, Kota Tangerang, Kota Jakarta Pusat, Kota Bogor, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kota Surabaya, Kabupaten Tabalong, Kota Palangka Raya, Kabupaten Bulungan, Kota Balikpapan, Kota Makassar, dan Kabupaten Polewali Mandar, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; d. Seksi Pendidikan Agama Islam; e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; h. Penyelenggara Kristen; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren. (4) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan. (5) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; d. Seksi Pendidikan Agama Islam; e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; h. Penyelenggara Kristen; i. Penyelenggara Buddha; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren. (4) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan. (5) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (3) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580 huruf i bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Banyumas, Kota Semarang, Kabupaten Pati, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sintang, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; d. Seksi Pendidikan Agama Islam; e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; h. Penyelenggara Kristen; i. Penyelenggara Katolik; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren. (4) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan. (5) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (3) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 huruf i bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar, terdiri dari: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; d. Seksi Pendidikan Agama Islam; e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; h. Penyelenggara Kristen; i. Penyelenggara Katolik; j. Penyelenggara Hindu; dan k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren. (4) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan. (5) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (3) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 huruf i bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (4) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 huruf j bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Bolaang Mongondow, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; d. Seksi Pendidikan Agama Islam; e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; h. Penyelenggara Kristen; i. Penyelenggara Hindu; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren. (4) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan. (5) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (3) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589 huruf i bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Barat, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Sambas, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; d. Seksi Pendidikan Agama Islam; e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; h. Penyelenggara Kristen; i. Penyelenggara Katolik; j. Penyelenggara Buddha; dan k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren. (4) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan. (5) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (3) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 huruf i bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (4) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592 huruf j bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Batam, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; f. Seksi Urusan Agama Kristen; g. Penyelenggara Pendidikan Kristen; h. Penyelenggara Katolik; i. Penyelenggara Hindu; j. Penyelenggara Buddha; dan k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf. (6) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen.

(1) Penyelenggara Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (3) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 huruf i bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu. (4) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595 huruf j bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan, serta pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; h. Penyelenggara Katolik; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan, serta pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Deli Serdang, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; h. Penyelenggara Katolik; i. Penyelenggara Buddha; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan, serta pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (3) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604 huruf i bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Medan, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; h. Penyelenggara Katolik; i. Penyelenggara Hindu; j. Penyelenggara Buddha; dan k. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan, serta pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (3) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 huruf i bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu. (4) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 huruf j bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Hindu; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; h. Penyelenggara Buddha; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, serta pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Seksi Urusan Agama Kristen; f. Seksi Pendidikan Kristen; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; h. Penyelenggara Katolik; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. (5) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (6) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Alor, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Maluku Tenggara, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Urusan Agama Kristen; e. Seksi Pendidikan Kristen; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik; g. Penyelenggara Haji dan Umrah; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (5) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sekadau, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik; f. Penyelenggara Haji dan Umrah; g. Penyelenggara Buddha; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan, serta pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, serta pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kota Sorong, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kota Jayapura, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Urusan Agama Kristen; e. Seksi Pendidikan Kristen; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik; g. Penyelenggara Haji dan Umrah; h. Penyelenggara Hindu; i. Penyelenggara Buddha; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (5) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu. (3) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 huruf i bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Merauke, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; e. Seksi Urusan Agama Katolik; f. Seksi Pendidikan Katolik; g. Penyelenggara Haji dan Umrah; h. Penyelenggara Hindu; i. Penyelenggara Buddha; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan, serta pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (5) Seksi Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Katolik. (6) Seksi Pendidikan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu. (3) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625 huruf i bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak Jaya, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Urusan Agama Kristen; c. Seksi Pendidikan Kristen; d. Seksi Urusan Agama Katolik; e. Seksi Pendidikan Katolik; f. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam; g. Penyelenggara Haji dan Umrah; h. Penyelenggara Hindu dan Buddha; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (3) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen. (4) Seksi Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Katolik. (5) Seksi Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik. (6) Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Hindu dan Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu dan Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu dan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Palembang, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren; d. Seksi Pendidikan Agama Islam; e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; h. Penyelenggara Kristen; i. Penyelenggara Buddha; dan j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliyah, kesetaraan, Al-Quran, dan pondok pesantren. (4) Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan. (5) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (6) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (3) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631 huruf i bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Pangandaran, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; f. Penyelenggara Katolik; g. Penyelenggara Hindu dan Buddha; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf.

(1) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (2) Penyelenggara Hindu dan Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu dan Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu dan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; f. Penyelenggara Kristen; g. Penyelenggara Buddha; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

(1) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (2) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 639 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan dan Kota Depok, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; f. Penyelenggara Kristen; g. Penyelenggara Katolik; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

(1) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; f. Penyelenggara Kristen; g. Penyelenggara Katolik; h. Penyelenggara Hindu dan Buddha; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

(1) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (3) Penyelenggara Hindu dan Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu dan Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu dan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Simeulue, Kota Binjai, Kota Padang Sidempuan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat Lawang, Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Kaur, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarbaru, Kabupaten Buol, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kota Baubau, Kota Kendari, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Kepulauan Sula, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; f. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; f. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; g. Penyelenggara Buddha; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Mataram, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; f. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; g. Penyelenggara Hindu; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 654 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Kotabaru, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; f. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; g. Penyelenggara Katolik; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Salatiga, Kota Bima, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Ternate, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; f. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; g. Penyelenggara Kristen; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Ketapang, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; f. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; g. Penyelenggara Kristen; h. Penyelenggara Katolik; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (3) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; f. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; g. Penyelenggara Katolik; h. Penyelenggara Hindu; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kurikulum, sarana, kelembagaan, dan kesiswaan, serta guru dan tenaga kependidikan madrasah. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (3) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 666 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Luwu, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, dan Kabupaten Halmahera Barat, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; f. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan, serta pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 669 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Seksi Urusan Agama Kristen; f. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; g. Penyelenggara Pendidikan Kristen; h. Penyelenggara Hindu; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. (5) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen. (3) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Donggala, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; f. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; g. Penyelenggara Hindu; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan, serta pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kota Bitung, dan Kota Ambon, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; f. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; g. Penyelenggara Katolik; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Manado, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; f. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; g. Penyelenggara Katolik; h. Penyelenggara Hindu dan Buddha; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, budaya keagamaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (3) Penyelenggara Hindu dan Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu dan Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu dan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Hindu; f. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaud, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Urusan Agama Kristen; e. Seksi Pendidikan Kristen; f. Penyelenggara Haji dan Umrah; g. Penyelenggara Katolik; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (5) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak, Kota Tomohon, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik; f. Penyelenggara Haji dan Umrah; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toba Samosir, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik; f. Penyelenggara Haji dan Umrah; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Sikka, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Urusan Agama Katolik; e. Seksi Pendidikan Katolik; f. Penyelenggara Haji dan Umrah; g. Penyelenggara Kristen; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Katolik. (5) Seksi Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lembata, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Urusan Agama Katolik; e. Seksi Pendidikan Katolik; f. Penyelenggara Haji dan Umrah; g. Penyelenggara Kristen; h. Penyelenggara Hindu dan Buddha; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. (4) Seksi Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Katolik. (5) Seksi Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (3) Penyelenggara Hindu dan Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu dan Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu dan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Buddha; f. Penyelenggara Haji dan Umrah; g. Penyelenggara Kristen; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, dan Kota Denpasar, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Urusan Agama Hindu; e. Seksi Pendidikan Hindu; f. Penyelenggara Haji dan Umrah; g. Penyelenggara Buddha; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Urusan Agama Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu. (5) Seksi Pendidikan Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Urusan Agama Hindu; e. Seksi Pendidikan Hindu; f. Penyelenggara Haji dan Umrah; g. Penyelenggara Katolik; h. Penyelenggara Buddha; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Urusan Agama Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Hindu. (5) Seksi Pendidikan Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (3) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam; c. Seksi Urusan Agama Kristen; d. Seksi Pendidikan Kristen; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik; f. Penyelenggara Haji dan Umrah; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf. (3) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan Budaya Keagamaan Kristen. (4) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Yahukimo, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam; c. Seksi Urusan Agama Kristen; d. Seksi Pendidikan Kristen; e. Seksi Urusan Agama Katolik; f. Penyelenggara Haji dan Umrah; g. Penyelenggara Pendidikan Katolik; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf. (3) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan Budaya Keagamaan Kristen. (4) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (5) Seksi Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Katolik.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 714 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama, dan keagamaam Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; c. Seksi Urusan Agama Kristen; d. Seksi Pendidikan Kristen; e. Seksi Urusan Agama Katolik; f. Penyelenggara Pendidikan Islam; g. Penyelenggara Haji dan Umrah; h. Penyelenggara Pendidikan Katolik; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. (3) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (4) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (5) Seksi Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Katolik.

(1) Penyelenggara Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (2) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (3) Penyelenggara Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 717 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Utara, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; d. Seksi Urusan Agama Katolik; e. Seksi Pendidikan Katolik; f. Penyelenggara Haji dan Umrah; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (4) Seksi Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Katolik. (5) Seksi Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Madrasah; c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan keagamaan Islam; d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; e. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; f. Penyelenggara Kristen; g. Penyelenggara Hindu; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 723 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 723 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. (3) Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 723 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (4) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 723 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (5) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 723 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

(1) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 723 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (2) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 723 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Palu, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Penyelenggara Kristen; f. Penyelenggara Katolik; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

(1) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubu Raya, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Penyelenggara Katolik; f. Penyelenggara Buddha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 729 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 729 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 729 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 729 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

(1) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 729 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (2) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 729 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Penyelenggara Kristen; f. Penyelenggara Katolik; g. Penyelenggara Hindu; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 732 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 732 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 732 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 732 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

(1) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 732 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 732 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (3) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 732 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kayong Utara, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; f. Penyelenggara Kristen; g. Penyelenggara Katolik; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (3) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Subulussalam, Kabupaten Natuna, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Banjar, Kabupaten Seruyan, Kota Bontang, Kota Palopo, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Wakatobi, dan Kota Tidore Kepulauan, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 738 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 738 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 738 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 738 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 738 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; f. Penyelenggara Kristen; g. Penyelenggara Buddha; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (3) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 741 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; f. Penyelenggara Buddha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukamara, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; f. Penyelenggara Hindu dan Buddha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 747 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 747 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 747 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 747 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 747 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Hindu dan Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 747 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu dan Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu dan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Keerom, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; d. Seksi Urusan Agama Katolik; e. Penyelenggara Haji dan Umrah; f. Penyelenggara Pendidikan Katolik; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750 huruf c bertugas pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (4) Seksi Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750 huruf d bertugas pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Katolik.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 750 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Katolik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah, serta pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Penyelenggara Kristen; f. Penyelenggara Hindu; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

(1) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (2) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 753 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batu Bara, Kota Dumai, Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Morowali, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Kotamobagu, Kabupaten Pulau Buru, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Halmahera Timur, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; f. Penyelenggara Kristen; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 756 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulang Pisau, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Penyelenggara Zakat dan Wakaf; f. Penyelenggara Kristen; g. Penyelenggara Hindu; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam.

(1) Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (3) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Raja Ampat, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Urusan Agama Kristen; e. Penyelenggara Pendidikan Kristen; f. Penyelenggara Katolik; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 762 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 762 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 762 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, bina penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 762 huruf d bertugas pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan serta pengelolaan data dan informasi urusan agama Kristen.

(1) Penyelenggara Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 762 huruf e bertugas pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 762 huruf f bertugas pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Minahasa Selatan, dan Kabupaten Pulau Morotai, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; e. Penyelenggara Haji dan Umrah; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, budaya keagamaan Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Supiori, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam; c. Seksi Urusan Agama Kristen; d. Seksi Pendidikan Kristen; e. Penyelenggara Haji dan Umrah; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf. (3) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768 huruf c bertugas pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (4) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768 huruf d bertugas pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen.

Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Mas, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; e. Penyelenggara Haji dan Umrah; f. Penyelenggara Hindu; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, budaya keagamaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah mempunyai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771 huruf e tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau dan Kabupaten Seram Bagian Barat, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; e. Penyelenggara Haji dan Umrah; f. Penyelenggara Katolik; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, budaya keagamaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 774 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Lamandau, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; e. Penyelenggara Haji dan Umrah; f. Penyelenggara Katolik; g. Penyelenggara Hindu; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 777 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 777 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 777 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 777 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, budaya keagamaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah mempunyai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 777 huruf e tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 777 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (3) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 777 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Aru, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Urusan Agama Kristen; e. Penyelenggaraan Haji dan Umrah; f. Penyelenggara Pendidikan Kristen; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamasa, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Urusan Agama Kristen; e. Penyelenggara Haji dan Umrah; f. Penyelenggara Pendidikan Kristen; g. Penyelenggara Hindu; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. (4) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen. (3) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik; e. Penyelenggara Kristen; f. Penyelenggara Buddha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 786 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 786 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 786 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, bina penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 786 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

(1) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 786 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (2) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 786 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik; e. Penyelenggara Haji dan Umrah; f. Penyelenggara Kristen; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan dan Kabupaten Murung Raya, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Hindu; e. Penyelenggara Haji dan Umrah; f. Penyelenggara Kristen; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah mempunyai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792 huruf e tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 792 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Urusan Agama Buddha; e. Penyelenggara Haji dan Umrah f. Penyelenggara Katolik; g. Penyelenggara Pendidikan Buddha; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Urusan Agama Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Buddha.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (3) Penyelenggara Pendidikan Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Buddha; e. Penyelenggara Haji dan Umrah; f. Penyelenggara Katolik; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 798 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rote Ndao, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam; c. Seksi Urusan Agama Kristen; d. Seksi Pendidikan Kristen; e. Penyelenggara Haji dan Umrah; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf. (3) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (4) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen.

Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 801 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Samosir, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam; c. Seksi Urusan Agama Kristen; d. Seksi Urusan Agama Katolik; e. Penyelenggara Pendidikan Kristen; f. Penyelenggara Pendidikan Katolik; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 804 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 804 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam, penyelenggaraan haji dan umrah, urusan agama, bina kantor urusan agama, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (3) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 804 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (4) Seksi Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 804 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Katolik.

(1) Penyelenggara Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 804 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen. (2) Penyelenggara Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 804 huruf f bertugas pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat Daya, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik; e. Penyelenggara Haji dan Umrah; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 807 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 807 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 807 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, budaya keagamaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 807 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 807 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Teluk Bintuni, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam; c. Seksi Urusan Agama Kristen; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik; e. Penyelenggara Haji dan Umrah; f. Penyelenggara Pendidikan Kristen; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 810 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 810 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf. (3) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 810 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 810 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 810 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 810 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam; c. Seksi Urusan Agama Katolik; d. Seksi Pendidikan Katolik; e. Penyelenggara Haji dan Umrah; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 813 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 813 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf. (3) Seksi Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 813 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Katolik. (4) Seksi Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 813 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik.

Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 813 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pegunungan Bintang, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Urusan Agama Kristen; c. Seksi Pendidikan Kristen; d. Seksi Urusan Agama Katolik; e. Penyelenggara Pendidikan Islam; f. Penyelenggara Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam; g. Penyelenggara Pendidikan Katolik; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 816 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 816 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (3) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 816 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen. (4) Seksi Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 816 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Katolik.

(1) Penyelenggara Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 816 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (2) Penyelenggara Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 816 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, bina penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (3) Penyelenggara Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 816 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Mappi, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Urusan Agama Kristen; c. Seksi Urusan Agama Katolik; d. Seksi Pendidikan Katolik; e. Penyelenggara Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam; f. Penyelenggara Pendidikan Kristen; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 819 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 819 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (3) Seksi Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 819 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Katolik. (4) Seksi Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 819 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik.

(1) Penyelenggara Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 819 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, penyelenggaraan haji dan umrah, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (2) Penyelenggara Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 819 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Waropen, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam; c. Seksi Urusan Agama Kristen; d. Seksi Pendidikan Kristen; e. Penyelenggara Haji dan Umrah; f. Penyelenggara Katolik; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 822 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 822 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf. (3) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 822 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (4) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 822 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 822 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 822 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biarro dan Kabupaten Minahasa Tenggara, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam; c. Seksi Urusan Agama Kristen; d. Seksi Pendidikan Kristen; e. Penyelenggara Haji dan Umrah; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 825 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 825 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf. (3) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 825 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (4) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 825 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen.

Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 825 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Penyelenggara Buddha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 830 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 830 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 830 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 830 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 830 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, dan Kota Tual, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Penyelenggara Kristen; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Kolaka Timur, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Penyelenggara Hindu; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 836 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Buton Tengah, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; e. Penyelenggara Katolik; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 839 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, serta pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kabupaten Buru Selatan, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 842 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 842 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 842 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, bina penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 842 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, budaya keagamaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Urusan Agama Kristen; c. Seksi Pendidikan Kristen; d. Seksi Bimbingan Masyarakat katolik; e. Penyelenggara Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 844 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 844 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (3) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 844 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 844 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Penyelenggara Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 844 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam, pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, bina penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Gunungsitoli, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Urusan Agama Kristen; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik; d. Seksi Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam; e. Penyelenggara Pendidikan Kristen; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (4) Seksi Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam, penyelenggaraan haji dan umrah, urusan agama dan penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf.

Penyelenggara Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 847 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Timur terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam; c. Seksi Urusan Agama Katolik; d. Seksi Pendidikan Katolik; e. Penyelenggara Kristen; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 850 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi pada kantor Kementerian Agama. (2) Seksi Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 850 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam, pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, bina penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (3) Seksi Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 850 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Katolik. (4) Seksi Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 850 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik.

Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 850 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; e. Penyelenggara Katolik; f. Penyelenggara Hindu;dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 853 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 853 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 853 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, bina penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 853 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, budaya keagamaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

(1) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 853 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (2) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 853 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lanny Jaya, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Urusan Agama Kristen; c. Seksi Pendidikan Kristen; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 856 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 856 huruf b bertugas pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (3) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 856 huruf c bertugas pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 856 huruf d bertugas pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, pemberdayaan umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Urusan Agama Kristen; c. Seksi Pendidikan Kristen; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik; e. Penyelenggara Pendidikan Islam; f. Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Islam; g. Penyelenggara Haji dan Umrah; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 858 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 858 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (3) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 858 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen. (4) Seksi Bimbingan Masyarakat Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 858 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

(1) Penyelenggara Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 858 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (2) Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 858 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. (3) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 858 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malaka dan Kabupaten Dogiyai, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Urusan Agama Katolik; c. Seksi Pendidikan Katolik; d. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen; e. Penyelenggara Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 861 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 861 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 861 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, budaya keagamaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (4) Seksi Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 861 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Katolik.

Penyelenggara Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 861 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam, pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, bina penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Barat, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Urusan Agama Kristen; c. Seksi Pendidikan Kristen; d. Penyelenggara Urusan Agama Katolik; e. Penyelenggara Pendidikan Katolik; f. Penyelenggara Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 864 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 864 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (3) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 864 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen.

(1) Penyelenggara Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 864 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Katolik. (2) Penyelenggara Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 864 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik. (3) Penyelenggara Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 864 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam, pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, bina penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Mamberamo Raya, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Urusan Agama Kristen; c. Seksi Pendidikan Kristen; d. Penyelenggara Katolik; e. Penyelenggara Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (3) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen.

(1) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik. (2) Penyelenggara Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 867 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam, pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, bina penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Selatan, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Penyelenggara Haji dan Umrah; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 870 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 870 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 870 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 870 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna Barat, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam; d. Penyelenggara Hindu; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 873 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 873 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 873 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, bina penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 873 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Kepulauan, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; d. Penyelenggara Haji dan Umrah; e. Penyelenggara Katolik; f. Penyelenggara Hindu; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 876 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 876 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 876 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

(1) Penyelenggara Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 876 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 876 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. (3) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 876 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu. (4) Penyelenggara Buddha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 876 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali Utara, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam; d. Penyelenggara Urusan Agama Kristen; e. Penyelenggara Pendidikan Kristen; f. Penyelenggara Hindu; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, bina penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

(1) Penyelenggara Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (2) Penyelenggara Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Hindu, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Hindu. (3) Penyelenggara Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Pulau Taliabu, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan Islam; c. Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam; d. Penyelenggara Kristen; e. Penyelenggara Katolik; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 882 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 882 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. (3) Seksi Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 882 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, bina penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

(1) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 882 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (2) Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 882 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nduga, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Yalimo, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Urusan Agama Kristen; c. Seksi Pendidikan Kristen; d. Penyelenggara Katolik; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 885 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 885 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (3) Seksi Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 885 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen.

Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 885 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mahakam Ulu, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam; c. Seksi Urusan Agama Katolik; d. Penyelenggara Kristen; e. Penyelenggara Pendidikan Katolik; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 888 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 888 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam, pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, bina penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf. (3) Seksi Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 888 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Katolik.

(1) Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 888 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen. (2) Penyelenggara Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 888 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deiyai, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Urusan Agama Kristen; c. Seksi Urusan Agama Katolik; d. Penyelenggara Pendidikan Kristen; e. Penyelenggara Pendidikan Katolik; f. Penyelenggara Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 891 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Urusan Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 891 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan Kristen. (3) Seksi Urusan Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 891 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan pemberdayaan umat Katolik.

(1) Penyelenggara Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 891 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen. (2) Penyelenggara Pendidikan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 891 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Katolik. (3) Penyelenggara Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 891 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam, pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, bina penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manokwari Selatan, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Urusan dan Pendidikan Kristen; c. Penyelenggara Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 894 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Urusan dan Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 894 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen.

Penyelenggara Pendidikan, Haji, dan Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 894 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal dan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam, pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, bina penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji, urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.

Susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pegunungan Arfak, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Urusan dan Pendidikan Kristen; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 897 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi. (2) Seksi Urusan dan Pendidikan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 897 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang kelembagaan, penyuluhan, dan budaya keagamaan, serta pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Kristen.

(1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon IIa. (2) Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, Kepala Bagian, dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon IIIa. (3) Pembimbing Masyarakat merupakan Jabatan Administrator atau jabatan setara dengan eselon IIIb. (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IVa. (5) Penyelenggara merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan setara dengan eselon IVb.

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat struktural eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. (2) Pejabat Administrator atau pejabat struktural eselon III dan Pejabat Pengawas atau pejabat struktural eselon IV diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Agama.

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian. (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada instansi vertikal Kementerian Agama dalam melaksanakan tugasnya wajib: a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi, di lingkungan instansi vertikal maupun dengan instansi lain di luar instansi vertikal sesuai dengan tugasnya masing-masing; b. mengembangkan tata hubungan dan membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dan semua instansi vertikal lainnya serta dengan unit pelaksana teknis yang bersangkutan; c. melaksanakan pengawasan secara berjenjang, penilaian kinerja, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing- masing secara berjenjang dan berkala; d. menyelenggarakan administrasi keuangan, akuntansi, dan pelaporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah- langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing; g. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; h. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; i. menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan pada instansi vertikal; j. menyusun peta proses bisnis, standar prosedur kerja, dan standar layanan yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi pada instansi vertikal dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyatakat; dan k. menyusun dan mengembangkan kebijakan, program, dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya. (3) Dokumen penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j sebagai acuan penataan organisasi, ketatalaksanaan, dan manajemen sumber daya aparatur yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi setelah dikoordinasikan dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana.

Pelaksanaan tugas pelayanan agama yang tidak berada dalam struktur jabatan pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dilakukan oleh Bagian Tata Usaha melalui Subbagian Organisasi, Tata Laksana, dan Kerukunan Umat Beragama pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan Subbagian Tata Usaha pada kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Bagan struktur organisasi kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini, paling lambat Januari 2020.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 851); b. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1163); c. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1164); d. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1165); e. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Meranti Provinsi Riau (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1166); f. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1167); g. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kota Tual Provinsi Maluku (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1168); h. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1169); i. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1170); j. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1171); k. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1172); l. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1173); m. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1174); n. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1175); o. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1176); p. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1177); q. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1178); r. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1179); s. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Selatan Provinsi Banten (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1180); t. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1735); dan u. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1736); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2019 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA