Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DI KOTA MALANG

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah, adalah Kota Malang . 2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah Kota Malang beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah . 3. Walikota, adalah Walikota Malang . 4. BAPEDALDA, adalah instansi yang bertugas mengendalikan dampak lingkungan di Kota Malang . 5. Kepala BAPEDALDA, adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan di Kota Malang . 6. Air, adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut . 7. Sumber-sumber Air, adalah tempat-tempat dan wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah . 8. Baku Mutu Air , adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air pada sumber-sumber air tertentu . 9. Beban Pencemaran, adalah jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah . 10. Sumber Pencemaran, adalah setiap usaha kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber air . 11. Daya Tampung Sumber-sumber Air, adalah kemampuan sumber-sumber air untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya . 12. Pencemaran Air, adalah masukknya atau dimasukkannya makhluk hidup , zat, energi dan atau komponen lainnya ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya . 13. Limbah, adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan . 14. Limbah Cair, adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan . 15. Baku Mutu Limbah Cair, adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan . 16. Ijin, adalah ijin pembuangan limbah cair oleh orang yang menggunakan sumber-sumber air sebagai tempat pembuangan limbah cair atas usahanya . 17. Orang, adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum . B A B II MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Pengendalian pencemaran air, dimaksudkan sebagai upaya pencegahan pencemaran dari sumber pencemar, penanggulangan dan atau pemulihan mutu air pada sumber- sumber air ; (2) Pengendalian pencemaran air dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menjaga agar mutu air pada sumber-sumber air, tetap terkendali sesuai dengan peruntukannya .

Pengendalian pencemaran air bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi air yang ada pada sumber-sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya . B A B III HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan air dengan tetap memperhatikan asas-asas kemanfaatan umum, keseimbangan dan kelestarian .

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi air serta mencegah dan menanggulangi pencemaran air .

(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam upaya peningkatan mutu air pada sumber-sumber air ; (2) Pelakasanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan saran pendapat dan/atau menyampaikan informasi ; (3) Tata cara pemberian saran dan atau penyampaian informasi dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota . B A B IV W E W E N A N G

(1) Walikota berwenang mengendalikan pencemaran air yang meliputi : a. perlindungan, penanggulangan dan pemulihan mutu air pada sumber-sumber air ; b. pencegahan pencemaran air pada sumber pencemaran ; c. penetapan perizinan pembuangan limbah cair ; d. pengawasan . (2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Bapedalda ; (3) Kepala Bapedalda sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai fungsi membantu Walikota dalam hal : a. inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber air dan sumber pencemaran ; b. penetapan penggolongan air menurut peruntukannya ; c. penetapan baku mutu air ; d. penetapan daya tampung sumber-sumber air ; e. penetapan baku mutu limbah cair ; f. penetapan rencana peningkatan mutu air ; g. penetapan penurunan beban pencemaran ; h. penetapan perizinan pembuangan limbah cair ; i. pengawasan . (4)Ketentuan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota .

Penanganan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang melalui Bapedalda dengan melibatkan Dinas /Instansi terkait yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota . B A B V P E R L I N D U N G A N Bagian Pertama Inventarisasi dan Identifikasi

Dalam upaya mewujudkan kelestarian fungsi sumber-sumber air, Walikota MENETAPKAN Keputusan tentang inventarisasi dan identifikasi sumber-sumber air serta sumber pencemaran.

Walikota MENETAPKAN penggolongan sumber-sumber air dan baku mutu air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

(1) Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air, Walikota menentukan daya tampung beban pencemaran pada sumber-sumber air disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku ; (2) Daya Tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk : a. pengelolaan air dan sumber-sumber air ; b. penataan ruang ; c. perijinan lokasi usaha atau kegiatan baru atau perluasan yang dalam usaha atau kegiatannya membuang limbah cair ke dalam sumber-sumber air ; d. perijinan lokasi pembuangan limbah cair bagi suatu usaha dan atau kegiatan ; e. penentuan persyaratan pembuangan dan atau pelepasan limbah cair ke dalam air dan atau sumber-sumber air ; f. penetapan mutu air dan pengendalian pencemaran air . (3) Penentuan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan .

(1) Dalam rangka pengaturan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air agar tidak menimbulkan pencemaran diadakan penetapan baku mutu limbah cair ; (2) Walikota MENETAPKAN baku mutu limbah cair sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku .

Masukan suatu unsur pencemar ke dalam sumber-sumber air yang tidak tentu tempat masuknya dan atau secara teknis tidak dapat ditetapkan baku mutu limbah cairnya, dikendalikan pada faktor penyebabnya .

(1) Walikota MENETAPKAN peningkatan mutu air pada sumber-sumber air sehubungan dengan menurunnya mutu air ; (2) Peningkatan mutu air dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar mutu air pada sumber- sumber air mencapai tingkat sesuai dengan peruntukannya .

Penurunan beban pencemaran pada sumber pecemaran dilakukan oleh Dinas/Instansi terkait bertujuan agar memenuhi baku mutu limbah cair yang ditetapkan .

Upaya perlindungan dan pengamanan atas air dan atau sumber-sumber air di daerah tangkapan air dilakukan dengan melibatkan instansi yang berwenang dan pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Walikota . B A B VI P E R I J I N A N

(1) Setiap kegiatan usaha yang melakukan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air harus mendapat izin dari Walikota sesuai syarat yang ditetapkan ; (2) Syarat-syarat perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. membuat bangunan saluran pembuangan limbah cair, sarana bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh limbah cair dan alat pengukur debit limbah cair atau meter air dan pengamannya ; b. konstruksi bangunan dan saluran pembuangan limbah cair wajib mengikuti petunjuk teknis yang diberikan oleh Dinas Teknis ; c. mengolah limbah cair sampai batas syarat baku mutu yang telah ditentukan,sebelum dibuang ke sumber-sumber air tanpa melakukan pengenceran ; d. memberikan izin kepada Pengawas untuk memasuki lingkungan usaha/kegiatannya dan membantu terlaksananya tugas Pengawas tersebut untuk memeriksa bekerjanya peralatan pengolah limbah beserta kelengkapannya ; e. wajib menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Kepala Bapedalda tentang mutu limbah cair 1 (satu) bulan sekali dari hasil uji laboratorium lingkungan ; f. menanggung biaya pengambilan contoh dan pemeriksaan mutu limbah cair yang dilakukan oleh Pengawas secara berkala, serta biaya penanggulangan dan pemulihan yang disebabkan oleh pencemaran air akibat usaha/ kegiatannya ; g. membayar iuran pembuangan limbah cair yang akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; h. persyaratan khusus yang ditetapkan untuk masing-masing usaha/kegiatan yang membuang limbah cair ke sumber-sumber air . B A B VII P E N G A W A S A N

(1) Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan atas persyaratan perizinan yang telah ditetapkan ; (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menunjuk Kepala Bapedalda ; (3) Untuk melakukan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan : a. pemantauan ; b. meminta keterangan ; c. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan ; d. memasuki tempat usaha dan atau kegiatan ; e. mengambil contoh atau sampel limbah cair ; f. memeriksa peralatan ; g. memeriksa instalasi dan atau alat transportasi ; h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan. (4) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diminta untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (5) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi kondisi tempat pengawasan tersebut . B A B VIII S A N K S I A D M I N I S T R A S I

(1) Walikota berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penangung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran , serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran , melakukan tindakan penyelamatan , penanggulangan , dan atau pemulihan atas beban biaya dari penangung jawab usaha dan atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (2) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat perintah Walikota ; (3) Walikota berwenang pula melakukan : a. penutupan saluran pembuangan limbah cair ; b. penarikan uang paksa ; c. pencabutan izin pembuangan limbah cair ; d. terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu, Walikota dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Bapedalda selaku pembina, untuk mengambil langkah- langkah penyelesaian lebih lanjut . B A B IX P E M B I A Y A A N

Pembiayaan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang .

(1) Pembiayaan pengendalian pencemaran air dan sumber-sumber air akibat usaha/kegiatan dibebankan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan ; (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota .

(1) Penggunaan hasil iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g , hanya diperuntukkan upaya pengendalian pencemaran air ; (2) Dalam hal Pemerintah Kota menyediakan tempat dan atau sarana pembuangan dan pengolahan limbah cair Pemerintah Kota dapat memungut retribusi, ditetapkan dengan Peraturan Daerah . B A B X K E T E N T U A N P I D A N A

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 17 dan atau melanggar ketentuan lain yang ditetapkan dalam Surat Izin diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyakanya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah ) .

Apabila pelanggaran dimaksud dalam Pasal 23 mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dikenakan ketentuan pidana yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 1997 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya . B A B XI K E T E N T U A N P E N Y I D I K A N

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana yang berlaku ; (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang : a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup ; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup ; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup ; d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup ; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup . (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA ; (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA . B A B X II K E T E N T U A N P E R A L I H A N

(1) Semua ketentuan yang mengatur tentang Pengendalian Pencemaran Air yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ; (2) Selambat-lambatnya 3 ( tiga ) bulan setelah berlakunya Peraturan daerah ini, setiap orang yang membuang limbah cair pada sumber-sumber air harus sudah mengajukan izin. B A B XIII K E T E N T U A N P E N U T U P

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota sepanjang pelaksanaannya .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang. Ditetapkan di Malang Pada Tanggal 20 Oktober 2001 WALIKOTA MALANG ttd H. S U Y I T N O Diundangkan di Malang Pada tanggal 25 Oktober 2001 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG ttd MUHAMAD NUR, SH.MSi Pembina Utama Muda NIP. 510 053 502 LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2001 NOMOR 17/C Salinan sesuai aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM GATOT SETYO BUDI, SH Pembina NIP. 510 063 265