INDEKS DAN PENILAIAN IMPLEMENTASI NORMA,

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.
1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap
oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.
1. Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN
untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional,
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi
dan nepotisme.
1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut NSPK
Manajemen ASN adalah aturan atau ketentuan yang
menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam
melaksanakan penyelenggaraan Manajemen ASN.

---

1. Implementasi NSPK adalah pelaksanaan norma,
standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan
Manajemen ASN.
1. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN adalah
ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian
implementasi NSPK Manajemen ASN dan merupakan
salah satu metode pengawasan dan pengendalian
implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi
Pemerintah.
1. Nilai Indeks adalah angka yang menunjukkan kualitas
dan ketaatan dalam pelaksanaan NSPK Manajemen
ASN pada instansi pemerintah.
1. Sistem Informasi ASN selanjutnya disingkat SIASN
adalah rangkaian informasi dan data mengenai
Pegawai ASN yang disusun secara sistematis,
menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis
teknologi.
1. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya
disingkat BKN adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan
pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN
secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-
undang.
1. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan
instansi daerah.
1. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga
pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga
negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
1. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan
rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis
daerah.
1. Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah
unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN
di bidang pengawasan dan pengendalian, yang
dipimpin oleh Deputi serta berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BKN.
1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya
disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembina
Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat
PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Unit Teknis BKN adalah unit pada BKN yang
melaksanakan Manajemen ASN.

---

Manfaat penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN
yaitu:
- sebagai instrumen untuk menghasilkan Pegawai ASN
yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi,
bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- sebagai dasar bagi Instansi Pemerintah untuk
memastikan bahwa implementasi Manajemen ASN
sudah sesuai dengan NSPK Manajemen ASN di
lingkungan instansi masing-masing; dan
- sebagai instrumen kontrol sosial Instansi Pemerintah
dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi
masyarakat agar mampu menjalankan peran sesuai
dengan NSPK Manajemen ASN.

(1) Target penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN

yaitu:
- mengetahui penerapan Manajemen ASN di
seluruh Instansi Pemerintah serta kesesuaiannya
dengan NSPK Manajemen ASN;
- mencegah terjadinya pelanggaran NSPK
Manajemen ASN; dan
- meningkatkan kualitas pelaksanaan NSPK
Manajemen ASN.

(2) Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN

dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
- layak, yaitu ketersediaan dokumen yang
dipersyaratkan secara objektif dan riil
berdasarkan standar kualitas penyelenggaraan
NSPK manajemen ASN;
- koheren, yaitu elemen dan indikator yang
bersumber pada ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan di bidang Manajemen
ASN;
- akuntabel, yaitu memiliki tingkat kredibilitas
yang dapat dipertanggungjawabkan;
- sistematis, yaitu penilaian indeks yang dilakukan
secara terstruktur agar sesuai dengan rencana
yang tetap, secara menyeluruh, dan efisien;
- terukur, yaitu penilaian yang dilakukan memiliki
tujuan yang jelas dan objektif; dan
- berkesinambungan, yaitu penilaian indeks
dilakukan secara berkelanjutan.

---

Bagian Kesatu
Elemen dan Indikator

(1) Elemen penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN

merupakan sub manajemen ASN yang terdiri dari
beberapa indikator.

(2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan ukuran yang dapat menggambarkan
elemen penilaian berupa pernyataan dan/atau
persyaratan yang diisi dan/atau dilengkapi oleh
Instansi Pemerintah dengan melengkapi dokumen
yang dipersyaratkan.

Elemen dalam penilaian Implementasi NSPK Manajemen
ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
- penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN;
- pengadaan ASN;
- pengangkatan ASN;
- pangkat;
- mutasi;
- jabatan;
- pengembangan karier ASN;
- pola karier;
- penggajian, tunjangan, dan fasilitas;
- penghargaan;
- jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- perlindungan;
- penilaian kinerja;
- cuti;
- kode etik;
- disiplin;
- pemberhentian; dan
- pensiun.

(1) Elemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

memiliki masing-masing indikator berupa pernyataan
dan/atau persyaratan yang menunjukkan kualitas
dan ketaatan serta kesesuaian dalam pelaksanaan
manajemen ASN mulai dari penyusunan kebutuhan
sampai dengan pensiun.

(2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

termuat dalam aplikasi Indeks Implementasi NSPK
Manajamen ASN yang terintegrasi dengan SIASN.

(3) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berubah disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Perubahan Indikator sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan Kepala BKN.

---

Bagian Kesatu
Umum

(1) Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN

merupakan keseluruhan proses penilaian terhadap
implementasi Manajemen ASN pada Instansi
Pemerintah yang diukur menggunakan elemen dan
indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
sampai dengan Pasal 6 dengan mengumpulkan dan
mengevaluasi bukti dokumen yang dipersyaratkan.

(2) Selain menggunakan elemen dan indikator

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian
dilengkapi dengan:
- hasil pengawasan dan pengendalian di Instansi
Pemerintah; dan
- evaluasi terhadap komitmen dari PPK Instansi
Pemerintah dalam melaksanakan tindak lanjut
hasil pengawasan dan pengendalian.

(3) Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN

dilakukan sekali dalam satu tahun.

(4) Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
sistem aplikasi.

(5) Dalam hal Instansi tidak dapat menggunakan sistem

aplikasi, penilaian indeks Implementasi NSPK
Manajemen ASN dapat dilakukan secara manual.

(6) Sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dikelola dan dikembangkan BKN untuk pengolahan
hasil penilaian Indeks Implementasi NSPK
Manajemen ASN.

Bagian Kedua
Pra Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN pada
Instansi Pemerintah

(1) Dalam penyelenggaraan penilaian Implementasi NSPK

Manajemen ASN, Instansi Pemerintah wajib
melakukan:
- pengumpulan dan verifikasi dokumen sesuai
dengan data yang obyektif dan riil;
- penyampaian dokumen dengan cara mengunggah
ke dalam sistem aplikasi Indeks Implementasi
NSPK Manajemen ASN;
- perbaikan terhadap dokumen yang telah
diunggah dalam sistem aplikasi indeks
Implementasi NSPK Manajemen ASN; dan
- pemantauan internal terhadap Implementasi
NSPK Manajemen ASN.

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Instansi Pemerintah

---

membentuk tim Indeks Implementasi NSPK
Manajemen ASN.

(3) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

minimal terdiri atas unsur kepegawaian, unsur
pengawasan, dan unsur lainnya yang terkait.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk

berdasarkan keputusan PPK atau pejabat lain yang
ditunjuk.

Bagian Ketiga
Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN
oleh BKN

Pelaksanaan penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN
oleh BKN, meliputi tahapan:
- persiapan;
- pengolahan;
- pengumuman; dan
- evaluasi.

(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 9 huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan

sebelum dilakukan proses pelaksanaan penilaian
Implementasi NSPK Manajemen ASN.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi :

- menyiapkan sarana aplikasi indeks Implementasi
NSPK Manajemen ASN;
- menetapkan batas waktu pengisian pada aplikasi
indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN
sesuai dengan elemen dan indikator yang
ditentukan.
- melakukan koordinasi kepada Instansi untuk
melakukan pengunggahan dokumen ke dalam
aplikasi indeks Implementasi NSPK Manajemen
ASN.

(1) Tahapan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 9 huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan

dalam melakukan proses penilaian Implementasi
NSPK Manajemen ASN.

(2) Tahapan pengolahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri dari:
- melakukan koordinasi dengan unit teknis di
internal BKN terhadap dokumen Implementasi
NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah
yang terintegrasi dengan SIASN;
- melakukan verifikasi dokumen yang diunggah
oleh Instansi Pemerintah berdasarkan elemen dan
indikator penilaian Implementasi NSPK
Manajemen ASN;

---

- melakukan klarifikasi dokumen ke Instansi
pemerintah berdasarkan pada kekurangan
dokumen yang diunggah; dan
- menetapkan hasil penilaian sementara hasil
pengolahan penilaian Implementasi NSPK
Manajemen ASN.

(3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d disampaikan kepada Deputi Bidang
Pengawasan dan Pengendalian untuk dilakukan
pembahasan dan penilaian dengan melibatkan unit
terkait di lingkungan BKN.

(4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dapat melibatkan akademisi, praktisi, dan/atau
instansi lain terkait.

(5) Berdasarkan pembahasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Kepala BKN menetapkan hasil penilaian
Implementasi NSPK Manajemen ASN.

(1) Dokumen Implementasi NSPK Manajemen ASN yang

terintegrasi dengan SIASN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:
- dokumen analisis jabatan dan analisis beban
kerja;
- dokumen pengumuman lowongan, masa sanggah,
dan pengumuman hasil seleksi;
- dokumen pengusulan dan penetapan nomor
induk pegawai;
- dokumen penetapan pangkat;
- dokumen penilaian kinerja;
- dokumen mutasi;
- dokumen pertimbangan teknis dan keputusan
pensiun;
- dokumen proses penjatuhan hukuman disiplin
yang melalui aplikasi i-dis;
- dokumen pemberhentian;
- dokumen pemutakhiran data PNS; dan
- dokumen lainnya yang dikelola dan tersedia pada
unit teknis BKN dan/atau dokumen yang
terintegrasi dalam SIASN.

(2) Selain dokumen yang terdapat pada BKN dan

terintegrasi dalam SIASN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Instansi Pemerintah wajib mengunggah
dokumen sesuai dengan elemen dan indikator yang
ditentukan dalam sistem aplikasi indeks Implementasi
NSPK Manajemen ASN.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

dilaporkan oleh Unit Teknis BKN yang mengelola
dokumen dimaksud secara periodik kepada Deputi
Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

(4) Unit teknis BKN yang mengelola SIASN wajib

memberikan akses atas dokumen yang dikelola
kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian
melalui sistem yang terintegrasi dengan SIASN.

---

(1) Tahapan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 9 huruf c merupakan pemberitahuan secara

resmi terhadap hasil penilaian Implementasi NSPK
Manajemen ASN di Instansi Pemerintah.

(2) Tahapan pengumuman sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan secara terbuka melalui
media cetak, media elektronik, serta web site dan/atau
media sosial BKN.

(1) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 huruf d merupakan proses identifikasi sebagai
tindak lanjut terhadap hasil pengolahan dalam
implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi
Pemerintah.

(2) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan menetapkan rekomendasi

perbaikan terhadap kesenjangan implementasi
Manajemen ASN di Instansi Pemerintah.

(3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), dilakukan perbaikan terhadap
Implementasi NSPK Manajemen ASN di Instansi
Pemerintah meliputi:
- menyampaikan hasil rekomendasi perbaikan
terhadap kesenjangan implementasi Manajemen
ASN di Instansi Pemerintah kepada PPK; dan
- penandatangangan komitmen bersama sebagai
tindak lanjut rekomendasi secara tertulis antara
PPK dengan Kepala BKN.

(1) BKN memiliki kewenangan mengawasi dan

mengendalikan pelaksanaan NSPK Manajemen ASN.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh:
- Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
dan
- Kepala Kantor Regional BKN.

(3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dibantu oleh pejabat fungsional yang
memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengawasan
dan pengendalian NSPK Manajemen ASN.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam
pelaksanaan penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN
berwenang:
- meminta keterangan atau dokumen/bahan/data serta
informasi yang dipersyaratkan dalam penilaian
Implementasi NSPK Manajemen ASN dari pejabat yang

---

berwenang pada Instansi Pemerintah dan Unit Teknis
BKN;
- mengawasi dan mengendalikan implementasi NSPK
Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;
- mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penilaian
Implementasi NSPK Manajemen ASN yang dilakukan
oleh Kantor Regional BKN;
- menetapkan waktu pelaksanaan penilaian
Implementasi NSPK Manajemen ASN pada
Instansi Pemerintah; dan
- memberikan rekomendasi hasil penilaian
Implementasi NSPK Manajemen ASN kepada Kepala
BKN.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 bertugas:
- mengoordinasikan pelaksanaan penilaian
Implementasi NSPK Manajemen ASN;
- melakukan konfirmasi, verifikasi, dan validasi hasil
penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN;
- mengolah dan menyusun peringkat Instansi
Pemerintah berdasarkan hasil penilaian Implementasi
NSPK Manajemen ASN;
- melaporkan hasil pengolahan dan penyusunan
peringkat penilaian Implementasi NSPK Manajemen
ASN kepada Kepala BKN;
- melakukan pengendalian terhadap tindak lanjut hasil
penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN;
- melakukan pembimbingan terhadap Instansi
Pemerintah berdasarkan hasil penilaian Implementasi
NSPK Manajemen ASN di Instansi Pemerintah; dan
- melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN pada
Instansi Pemerintah.

(1) Kepala Kantor Regional BKN dalam pelaksanaan

penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN
berwenang:
- menetapkan validitas dokumen/bahan/data serta
informasi yang dipersyaratkan dalam penilaian
Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN;
- mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan
pengumpulan dan verifikasi dokumen penilaian
Implementasi NSPK Manajemen ASN yang
dilakukan oleh Instansi Daerah di wilayah
kerjanya; dan
- memberikan rekomendasi hasil penilaian
sementara Implementasi NSPK Manajemen ASN
kepada Deputi bidang Pengawasan dan
Pengendalian.

(2) Kepala Kantor Regional BKN dalam pelaksanaan

penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN
bertugas:

---

- melaksanakan penilaian sementara Implementasi
NSPK Manajemen ASN pada Instansi Daerah di
wilayah kerjanya;
- melakukan pembinaan terhadap Instansi Daerah
di wilayah kerjanya untuk meningkatkan kualitas
dan ketaatan dalam implementasi NSPK
Manajemen ASN; dan
- menyampaikan laporan penilaian sementara dan
pelaksanaan pembinaan kepada Deputi Bidang
Pengawasan dan Pengendalian BKN.

(3) Kepala Kantor Regional dalam melaksanakan

wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), wajib melaporkan kepada Kepala
BKN melalui Deputi bidang Pengawasan dan
Pengendalian.

(1) Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN

menggunakan formulasi penghitungan Indeks
Implementasi NSPK Manajemen ASN.

(2) Formulasi penghitungan Indeks Implementasi NSPK

Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan rumus pengolahan hasil yang terdapat
pada sistem aplikasi indeks Implementasi NSPK
Manajemen ASN.

(1) Berdasarkan hasil formulasi penghitungan indeks

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1),
Kepala BKN menetapkan nilai dan kategori hasil
penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN pada
Instansi Pemerintah.

(2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN.

(3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebagai berikut:
- Nilai Indeks dengan jumlah antara 85,01 sampai
dengan 100,00 diberi kategori A dengan Predikat
Unggul;
- Nilai Indeks dengan jumlah antara 70,01 sampai
dengan 85,00 diberi kategori B dengan Predikat
Baik;
- Nilai Indeks dengan jumlah antara 55,01 sampai
dengan 70,00 diberi kategori C dengan Predikat
Cukup;
- Nilai Indeks dengan jumlah antara 40,01 sampai
dengan 55,00 diberi kategori D dengan Predikat
Kurang; dan
- Nilai Indeks dengan jumlah antara 25,00 sampai
dengan 40,00 diberi kategori E dengan Predikat
Buruk.

---

(1) Instansi Pemerintah yang mendapatkan nilai indeks

dengan kategori A diberikan penghargaan sebagai
berikut:
- prioritas dalam pelayanan kepegawaian oleh BKN;
- proritas pelaksanaan uji kompetensi;
- prioritas pendampingan dalam pengintegrasian
sistem informasi kepegawaian instansi dalam
SIASN; dan
- terintegrasi dengan salah satu komponen dalam
penilaian reformasi birokrasi.

(2) Instansi Pemerintah yang mendapatkan nilai indeks

dengan kategori B diberikan penghargaan berupa
prioritas pendampingan dalam pengintegrasian sistem
informasi kepegawaian Instansi dalam SIASN.

(3) Kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan perbandingan indeks pada Instansi
Pemerintah dengan level yang sama.

(4) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), BKN dapat memberikan BKN Award.

(1) Instansi Pemerintah yang mendapatkan nilai kategori

C, kategori D, dan kategori E dilakukan tindak lanjut
sebagai berikut:
- Instansi Pemerintah dengan kategori C dilakukan
pengendalian pada setiap indikator yang memiliki
nilai rendah sehingga penyelenggaraan
Manajemen ASN menjadi baik.
- Instansi Pemerintah dengan kategori D dilakukan
pengendalian semi intensif pada setiap indikator
yang memiliki nilai rendah sehingga
penyelenggaraan Manajemen ASN menjadi baik.
- Instansi Pemerintah dengan kategori E dilakukan
pengendalian intensif pada setiap kriteria yang
memiliki nilai rendah sehingga penyelenggaraan
Manajemen ASN menjadi baik

(2) Pelaksanaan pengendalian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat
dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi antara
unit kerja BKN dan/atau instansi lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

---