Peraturan Badan Nomor 39-pojk-03-2017 Tahun 2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

2. Kepemilikan Tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) Bank.
3. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:
a. memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara;
atau
b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company) adalah badan hukum yang dibentuk dan/atau dimiliki oleh PSP untuk mengonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Bank yang menjadi anak perusahaannya.
5. Fungsi Holding adalah suatu fungsi yang dimiliki oleh PSP berupa Bank yang berbadan hukum INDONESIA atau instansi Pemerintah Pusat untuk mengonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas Bank yang menjadi anak perusahaannya.

(1) Setiap pihak hanya dapat menjadi PSP pada 1 (satu) Bank.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikecualikan bagi:
a. PSP pada 2 (dua) Bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah; dan

b. PSP pada 2 (dua) Bank yang salah satunya merupakan bank campuran (joint venture bank).

(1) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) melakukan pembelian saham Bank lain sehingga menjadi PSP pada lebih dari 1 (satu) Bank, yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan cara:
a. penggabungan atau peleburan atas Bank yang dikendalikan;
b. membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company); atau
c. membentuk Fungsi Holding.
(3) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dan huruf b wajib dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan pembelian saham Bank lain yang mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai PSP dari Bank yang dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c wajib dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan pembelian saham Bank lain yang mengakibatkan yang bersangkutan memenuhi kriteria sebagai PSP dari Bank yang dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Berdasarkan permintaan PSP dan Bank yang dikendalikan, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyesuaian pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan permasalahan yang dihadapi PSP dan/atau Bank yang dikendalikan cukup kompleks sehingga menyebabkan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

(1) Bank yang melakukan penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan insentif berupa:
a. perpanjangan waktu penyelesaian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
b. kemudahan pembukaan kantor cabang;
c. pelonggaran sementara penerapan tata kelola;
dan/atau
d. insentif lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan.
(2) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif dalam rangka konsolidasi perbankan.

(1) Bentuk badan hukum Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company) yaitu perseroan terbatas yang didirikan di INDONESIA dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di INDONESIA.
(2) Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company) hanya dapat melakukan kegiatan penyertaan, mencakup penyediaan jasa manajemen untuk meningkatkan efektivitas konsolidasi, strategi usaha, dan optimalisasi keuangan kelompok usaha yang dikendalikan.

(3) Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company) berada 1 (satu) tingkat di atas Bank yang dikendalikan secara langsung.
(4) Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company) dapat berdiri sendiri sebagai 1 (satu) badan hukum atau berupa perusahaan induk di bidang keuangan (financial holding company) yang mengonsolidasikan lembaga keuangan yang dimiliki oleh PSP.

(1) Fungsi Holding hanya dapat dilakukan PSP berupa Bank yang berbadan hukum INDONESIA atau instansi Pemerintah Pusat.
(2) Fungsi Holding dipimpin oleh:
a. salah satu anggota direksi pada Bank yang menjadi PSP; atau
b. salah satu pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan tertinggi instansi Pemerintah Pusat.

(1) PSP yang memilih untuk membentuk Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company) wajib menyampaikan rencana pelaksanaan pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company) dan pengalihan saham dari PSP kepada Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Penyampaian rencana pelaksanaan pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company) dan pengalihan saham dari PSP kepada Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen pendukung paling sedikit:
a. berita acara Rapat Umum Pemegang Saham masing- masing Bank;

b. rancangan anggaran dasar pendirian Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company);
c. rancangan akta pengalihan saham Bank; dan
d. daftar calon anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company).
(3) Proses pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank umum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembelian saham bank umum.
(4) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan berdasarkan kewajiban dalam ketentuan ini dikecualikan dari ketentuan yang berlaku bagi calon pemegang saham Bank untuk menyesuaikan kepemilikan sahamnya dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kepemilikan saham bank umum.

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.
(2) Bank yang membentuk Fungsi Holding wajib menyampaikan informasi dan dokumen pendukung mengenai pelaksana Fungsi Holding dan rencana pelaksanaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company) dan Fungsi Holding wajib memberikan arah strategis dan mengonsolidasikan laporan keuangan Bank yang menjadi anak perusahaan.
(2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company) dan terhadap Fungsi Holding sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan Bank.
(3) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company) dan Fungsi Holding baik secara berkala maupun sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.

(1) Bank yang akan diambil alih oleh pihak yang telah menjadi PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) wajib menyampaikan rencana pemenuhan ketentuan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat mengajukan izin pengambilalihan.
(2) Rencana pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat cara yang dipilih, rencana tindak (action plan), dan jadwal waktu pelaksanaan.
(3) Rencana pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dan disampaikan oleh masing-masing Bank atau bersama-sama oleh beberapa Bank dengan PSP yang sama dan wajib ditandatangani oleh direksi dan dewan komisaris masing-masing Bank serta diketahui oleh PSP.
(4) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulan

terhitung sejak persetujuan Bank atas rencana pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(5) Rencana pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta laporan perkembangan pelaksanaan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) disampaikan kepada:
a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Departemen Perbankan Syariah bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau
b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.

(1) PSP yang tidak melakukan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang melakukan pengendalian dan dilarang memiliki saham dengan hak suara pada masing-masing Bank lebih dari 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Bank.
(2) Bank dengan PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat kepemilikan saham dan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham Bank.
(3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menatausahakan jumlah kelebihan saham di atas 10% (sepuluh persen) milik PSP sebagai saham tanpa hak suara sampai dengan saham dimaksud dialihkan kepada pihak lain.

PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib mengalihkan kelebihan saham di atas 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada pihak lain paling lama 1 (satu) tahun setelah berakhirnya jangka

waktu pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (4).

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 3 ayat (4), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), dan/atau Pasal 10 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa:
1. teguran tertulis; dan/atau
2. pencantuman anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan/atau pejabat eksekutif dalam daftar pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan/atau Pasal 11 ayat (3) dikenakan:
1. sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan/atau
2. sanksi dalam penilaian aspek tata kelola pada penilaian tingkat kesehatan Bank.

(1) PSP yang memiliki lebih dari 1 (satu) Bank namun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenakan sanksi administratif berupa larangan menjadi PSP pada seluruh bank di INDONESIA untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban PSP untuk mengalihkan

kelebihan saham di atas 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencantuman anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company) dalam daftar pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggabungan atau peleburan atas Bank yang dikendalikan, pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (Bank Holding Company), dan pembentukan Fungsi Holding dalam rangka Kepemilikan Tunggal pada perbankan INDONESIA diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank INDONESIA Nomor 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan INDONESIA (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 284, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5382), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY