Peraturan Badan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Dalam Peraturan Mahkamah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh.
3. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Pemilihan.

6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut Panwaslih Aceh, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Provinsi Aceh berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
9. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
10. Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah sengketa antara pasangan Calon Gubernur dan Calon

Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota melawan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
11. Gugatan adalah upaya litigasi yang diajukan oleh Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terhadap KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
12. Objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
13. Permohonan adalah upaya hukum yang diajukan langsung ke Mahkamah Agung oleh pasangan Calon terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
14. Objek Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang

diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2016.
15. Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersangkutan.
16. Hari adalah hari kerja.

(1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan.
(2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.

Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Tergugat merupakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/ Kota atau KIP Kabupaten/Kota.

(1) Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara langsung, melalui faksimile atau e-mail ke pengadilan yang berwenang, dengan menyertakan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota yang digugat dan menyebutkan alamat lengkap termasuk alamat e-mail yang bersangkutan.

(1) Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA oleh penggugat atau kuasanya dalam 5 (lima) rangkap yang memuat:
a. identitas penggugat meliputi:
1. nama;
2. kewarganegaraan;
3. tempat tinggal;
4. pekerjaan penggugat; dan
5. identitas kuasanya apabila diwakili kuasa.
b. identitas tergugat meliputi:
1. nama jabatan; dan
2. tempat kedudukan.
c. penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa;
d. kedudukan hukum (legal standing) penggugat;
e. tenggang waktu pengajuan gugatan;
f. alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan tergugat dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan peraturan perundang- undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang

baik;
g. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus meliputi:
1. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan batal Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
3. memerintahkan tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;
4. memerintahkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
5. perintah membayar biaya perkara.
h. Gugatan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya;
i. Gugatan wajib mencantumkan alamat e-mail dan nomor telepon.
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa:
a. putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/ Kota; dan
b. keputusan objek sengketa.
(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain diajukan dalam bentuk tertulis, juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa flashdisk atau serupa dengan itu.

Pendaftaran Gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dicatat dalam buku register perkara pemilihan, setelah diterima panjar biaya perkara.

(1) Hakim yang memeriksa sengketa tata usaha negara pemilihan pada pengadilan adalah majelis khusus yang terdiri dari hakim tinggi khusus yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
(2) Hakim yang ditunjuk mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan dapat dibebaskan dari tugas lainnya.
(3) Penunjukan majelis hakim yang memeriksa sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Pengadilan pada hari pendaftaran gugatan.
(4) Pemeriksaan sengketa tata usaha negara pemilihan tidak melalui proses dismissal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
(5) Gugatan yang kurang sempurna dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari sejak gugatan diterima di pengadilan.
(6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud ayat (5), penggugat belum menyempurnakan gugatan, majelis hakim memberikan putusan menyatakan gugatan tidak diterima.
(7) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum perlawanan, kasasi atau peninjauan kembali.

(1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh kepaniteraan pengadilan melalui e-mail, faksimile, surat tercatat atau oleh jurusita.

(2) Pemanggilan dinyatakan sah, apabila dilakukan melalui e-mail, faksimile, surat tercatat, dan/atau oleh jurusita pengadilan;
(3) Tenggang waktu pemanggilan para pihak yang bersengketa dan saksi atau ahli dilakukan secara sah dan patut sesuai dengan jadwal persidangan;
(4) Pemanggilan tergugat disertai salinan surat gugatan.

(1) Hakim pengadilan yang ditunjuk mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan menyampaikan jadwal persidangan pada hari sidang pertama dan memerintahkan kepada para pihak untuk mematuhinya.
(2) Jadwal persidangan bersifat mengikat para pihak.

(1) Persidangan dilakukan terbuka untuk umum.
(2) Tahapan persidangan :
a. pembacaan gugatan;
b. jawaban;
c. pembuktian;
d. kesimpulan; dan
e. putusan.

(1) Majelis hakim memutus sengketa pemilihan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.
(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

(3) Salinan putusan diberikan kepada para pihak yang hadir pada hari pengucapan putusan.
(4) Panitera memberitahukan putusan pada hari pengucapan putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir di persidangan.

(1) Para pihak yang keberatan atas putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat
(1) dapat mengajukan permohonan kasasi dalam tenggang waktu 5 (lima) hari terhitung sejak diucapkannya putusan atau sejak pengiriman putusan.
(2) Penyerahan memori kasasi paling lambat sebelum berakhirnya tenggang waktu permohonan kasasi.
(3) Panitera pengadilan menyampaikan pemberitahuan kasasi disertai memori kasasi kepada termohon kasasi pada hari diterimanya memori kasasi tersebut.
(4) Termohon kasasi diberikan kesempatan mengajukan jawaban memori kasasi paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak pengiriman memori kasasi.
(5) Pengiriman berkas kasasi dari pengadilan kepada Mahkamah Agung dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak putusan diucapkan.
(6) Berkas perkara kasasi (hardcopy) diantar langsung oleh petugas Pengadilan ke Mahkamah Agung melalui Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang sebelumnya didahului dengan pengiriman softcopy melalui e-mail.
(7) Biaya pengiriman sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(6) ditanggung oleh pemohon kasasi yang diperhitungkan sebagai biaya perkara kasasi.
(8) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diperhitungkan sesuai dengan biaya perjalanan bagi

pegawai negeri sipil menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(9) Bukti biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.
(10) Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung menerima berkas permohonan Kasasi untuk dilakukan penelaahan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari.
(11) Setelah berkas dinyatakan lengkap, berkas diserahkan kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung untuk diregister paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya berkas tersebut, selanjutnya pada hari itu juga Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung menyerahkannya kepada Ketua Mahkamah Agung.
(12) Ketua Mahkamah Agung meneruskan berkas tersebut kepada Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung pada hari itu juga.
(13) Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung menunjuk dan MENETAPKAN majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut pada hari itu juga.
(14) Majelis hakim yang ditunjuk, memutus paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak permohonan kasasi diterima oleh Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
(15) Berkas perkara diminutasi dan dikirimkan oleh Mahkamah Agung kepada pengadilan pengaju pada hari pengucapan putusan.
(16) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

Mahkamah Agung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa pelanggaran administrasi pemilihan.

(1) Pemohon merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang terkena sanksi administrasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan sebagai pasangan calon.
(2) Termohon merupakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota yang menerbitkan Keputusan tentang pembatalan pasangan calon peserta pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan Pasal 135A UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun
2016.

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA oleh pemohon atau kuasanya dalam 5 (lima) rangkap yang memuat:
a. identitas pemohon meliputi:
1. nama;
2. kewarganegaraan;
3. tempat tinggal;

4. pekerjaan pemohon; dan
5. identitas kuasanya apabila diwakili kuasa.
b. identitas termohon meliputi:
1. nama jabatan; dan
2. tempat kedudukan.
c. penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa;
d. kedudukan hukum (legal standing) pemohon;
e. tenggang waktu pengajuan permohonan;
f. alasan-alasan permohonan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan termohon dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
g. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus meliputi:
1. mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. menyatakan batal objek sengketa;
3. memerintahkan termohon untuk mencabut objek sengketa tersebut; dan
4. memerintahkan termohon untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. perintah membayar biaya perkara.
h. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya;
i. Permohonan wajib mencantumkan alamat surat elektronik dan nomor telepon.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa:
a. putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu ; dan
b. keputusan objek sengketa.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain diajukan dalam bentuk tertulis, juga diajukan dalam

format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa flashdisk atau serupa dengan itu.

Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota.

(1) Permohonan sebagaimana tersebut pada Pasal 17 diajukan langsung kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung untuk dilakukan penelaahan berkas paling lambat 1 (satu) hari.
(2) Setelah berkas dinyatakan lengkap, maka pemohon diwajibkan untuk membayar biaya permohonan.
Selanjutnya berkas diserahkan kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung pada hari itu juga.
(3) Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung mengirimkan surat permohonan kepada termohon untuk diberikan kesempatan mengajukan jawaban dengan melampirkan alat bukti berupa:
a. keputusan objek sengketa;
b. putusan Bawaslu Provinsi/Bawaslu; dan
c. peraturan perundang-undangan yang relevan.
(4) Termohon wajib mengirim jawaban kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikirim surat permohonan.
(5) Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Agung, paling lambat 1 (satu) hari setelah

diterima jawaban termohon.
(6) Ketua Mahkamah Agung meneruskan berkas tersebut kepada Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung pada hari itu juga untuk MENETAPKAN majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut.

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta alat bukti yang akan digunakan dalam proses pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.

Hakim melakukan pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dari aspek kewenangan, prosedur dan/atau substansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Majelis hakim yang ditunjuk, memutus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima oleh Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.

(1) Dalam hal permohonan tidak beralasan hukum maka permohonan pemohon dinyatakan ditolak.
(2) Dalam hal permohonan berdasarkan hukum maka amar putusan menyatakan:
a. mengabulkan permohonan pemohon;
b. menyatakan batal Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
c. memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota untuk mencabut keputusan objek sengketa; dan
d. memerintahkan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/ Kota untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemohon sebagai pasangan calon pemilihan.

(1) Berkas perkara diminutasi pada hari pembacaan putusan.
(2) Salinan Putusan dikirimkan kepada para pihak pada hari yang sama dengan hari pembacaan putusan.

Putusan sengketa pelanggaran administrasi pemilihan, bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diajukan peninjauan kembali.

Ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah ini.

Peraturan Mahkamah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2016 KETUA MAHKAMAH AGUNG

ttd MUHAMMAD HATTA ALI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA