Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2013 tentang ADVOKASI HAKIM

Dalam peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:
1. Advokasi hakim adalah kegiatan dalam rangka mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim.
2. Perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim adalah perbuatan orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang mengganggu proses pengadilan, atau hakim dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara, mengancam keamanan hakim di dalam maupun di luar persidangan, menghina hakim dan pengadilan.
3. Langkah hukum adalah melaporkan orang-perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim kepada penegak hukum dan memantau proses hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku.
4. Langkah lain adalah tindakan yang dilakukan Komisi Yudisial berupa koordinasi, mediasi, konsiliasi, dan/atau somasi untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
5. Hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah Mahkamah Agung, termasuk hakim ad hoc dan hakim pada pengadilan khusus.
6. Pelapor adalah hakim, pegawai pengadilan dan/atau masyarakat yang mengalami atau mengetahui perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
7. Terlapor adalah orang-perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang melakukan perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
8. Laporan adalah aduan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Komisi Yudisial tentang perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
9. Informasi adalah sesuatu yang diperoleh dan/atau ditemukan oleh Komisi Yudisial secara langsung maupun tidak langsung atas dugaan www.djpp.kemenkumham.go.id

perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
10. Penelaahan adalah serangkain kegiatan Komisi Yudisial untuk memastikan kebenaran perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
11. Penelusuran adalah serangkain kegiatan Komisi Yudisial untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dilakukan dengan meminta keterangan kepada Pelapor, Terlapor, saksi, dan/atau ahli terhadap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
12. Sidang Pleno adalah forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial yang terdiri atas seluruh anggota atau paling sedikit 5 (lima) Anggota.
13. Ketua Bidang adalah anggota Komisi Yudisial yang bertanggungjawab dibidang advokasi hakim.
14. Kepala Biro adalah pimpinan biro yang berwenang menyelenggarakan kegiatan advokasi hakim berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal.
15. Biro adalah biro yang berwenang menyelenggarakan kegiatan advokasi hakim berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Advokasi hakim yang dilakukan Komisi Yudisial bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

(1) Advokasi hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. imparsial;
b. profesional;
c. partisipatif;
d. transparan; dan
e. akuntabel.
(2) Prinsip imparsial sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a adalah pelaksanaan advokasi hakim dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat.
(3) Prinsip profesional sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan advokasi hakim dilakukan dengan berdasarkan keahlian tertentu, pengetahuan, dan wawasan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga menghasilkan mutu terbaik.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c adalah pelaksanaan advokasi hakim dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan jejaring Komisi Yudisial.
(5) Prinsip transparan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf d adalah setiap orang berhak mengetahui proses penanganan advokasi hakim.
(6) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf e adalah pelaksanaan advokasi hakim dapat dipertanggungjawabkan pada tiap tahapannya.

Advokasi hakim dilakukan terhadap perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

(1) Advokasi hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, terdiri atas:
a. penanganan laporan atau informasi; dan
b. pelaksanaan Keputusan Sidang Pleno.
(2) Penanganan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. pengolahan laporan atau informasi; dan
b. Sidang Pleno.
(3) Pengolahan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, dilakukan oleh Biro.
(4) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk MEMUTUSKAN hasil pengolahan laporan atau informasi.

Pengolahan laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui proses, sebagai berikut:
a. penerimaan laporan atau informasi;
b. penelahaan laporan atau informasi;
www.djpp.kemenkumham.go.id

c. penelusuran laporan atau informasi;
d. analisis laporan atau informasi; dan
e. rekomendasi

(1) Pelapor menyampaikan laporan secara tetulis dalam Bahasa INDONESIA kepada Ketua Komisi Yudisial.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
a. identitas Pelapor;
b. identitas Terlapor;
c. pokok laporan; dan
d. data pendukung.
(3) Laporan diterima oleh petugas penerima, dicatat dan diberi nomor penerimaan.

(1) Komisi Yudisial menindaklanjuti informasi mengenai tindakan yang dapat merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
a. pelaku yang diduga merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
b. pokok informasi; dan
c. data pendukung.
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku registrasi.

(1) Penelahaan terhadap laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b untuk menentukan ada tidaknya perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.
(2) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap laporan atau informasi.

(1) Penelusuran terhadap laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan untuk mendapatkan data pendukung yang dibutuhkan dalam proses pengolahan laporan atau informasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan, pencarian atau pendalaman laporan atau informasi.

(1) Analisis terhadap laporan atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan untuk menentukan bentuk rekomendasi kepada Ketua Bidang.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. identitas Terlapor atau pelaku;
b. analisis rekomendasi; dan
c. kesimpulan rekomendasi.

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diusulkan kepada Ketua Bidang untuk disampaikan ke Sidang Pleno.
(2) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menghasikan Keputusan Sidang Pleno.
(3) Keputusan Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. langkah hukum dan/atau langkah lain; atau
b. tidak terbukti.

(1) Dalam hal tertentu Ketua Bidang dapat menentukan bentuk langkah hukum dan/atau langkah lain setelah mendapatkan persetujuan Ketua dan/atau Wakil Ketua Komisi Yudisial.
(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap laporan atau informasi yang membutuhkan penanganan cepat, dengan kriteria:
a. menarik perhatian publik;
b. dampak sosial cukup luas yang berpotensi menimbulkan kerugian dan korban jiwa; dan/atau
c. mengganggu ketertiban dan keamanan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pelaksanaan Keputusan Sidang Pleno berupa langkah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum.
(2) Dalam melaksanakan Keputusan Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Yudisial dapat membentuk Tim advokasi hakim.
(3) Laporan kepada aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan memuat:
a. identitas Pelapor dan Terlapor;
b. pokok laporan; dan
c. penanggungjawab laporan.
(4) Komisi Yudisial memantau proses hukum terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk mengetahui perkembangan laporan dimaksud.

(1) Pelaksanaan Keputusan Sidang Pleno berupa langkah lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
a. koordinasi;
b. mediasi;
c. konsiliasi; dan/atau
d. somasi.
(2) Dalam melaksanakan Keputusan Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi Yudisial dapat membentuk Tim advokasi hakim.

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, dilakukan secara langsung dan atau tidak langsung.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Koordinasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
a. menemui pihak-pihak terkait; dan/atau
b. menyelenggarakan pertemuan.
(3) Koordinasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui surat, surat elektronik, faksimili, dan/atau telepon kepada pihak-pihak terkait, audio visual kepada pihak-pihak terkait.

(1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b, dilakukan atas permintaan para pihak atau usulan Komisi Yudisial.
(2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. menjadi mediator,
b. memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak; dan
c. mengupayakan titik temu keinginan para pihak.

(1) Konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf c, dilakukan atas inisiatif Komisi Yudisial.
(2) Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
a. menjadi konsiliator,
b. meminta keterangan secara tertulis keinginan kedua belah pihak,
c. memfasilitasi pertemuan kedua belah pihak untuk mendengarkan keterangan secara lisan; dan
d. menyampaikan usulan pemecahan masalah kepada para pihak.

(1) Somasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, ditujukan kepada Terlapor atau pelaku, melalui surat yang berisi:
a. permintaan klarifikasi;
b. permintaan maaf; dan/atau
c. penyampaian ultimatum.
(2) Dalam hal Terlapor atau pelaku tidak melaksanakan somasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Komisi Yudisial dapat melakukan koordinasi atau mengambil langkah hukum.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Yudisial ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2013 KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

SUPARMAN MARZUKI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id