Pemungutan dan Penghitungan Suara, didasarkan pada asas:
a. langsung;
b. umum;
c. bebas;
d. rahasia;
e. jujur;
f. adil;
g. efektif;
h. efisien;
i. mandiri;
j. kepastian hukum;
k. tertib;
l. kepentingan umum;
m. keterbukaan;
n. proporsionalitas;
o. profesionalitas;
www.djpp.kemenkumham.go.id
p. akuntabilitas; dan
q. aksesibilitas.
2. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf d, huruf h, huruf i, dan huruf n Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:
a. Model C sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
b. 1 (satu) set Model C1 Berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014;
c. Model C1 DPR Plano Berhologram, Model C1 DPD Plano Berhologram, Model C1 DPRD Provinsi Plano Berhologram, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano Berhologram masing-masing untuk mencatat hasil penghitungan perolehan suara setiap Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS;
d. Lampiran Model C1 DPR untuk mencatat rincian penghitungan perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPR;
e. Lampiran Model C1 DPD untuk mencatat rincian perolehan suara sah dan tidak sah calon Anggota DPD;
f. Lampiran Model C1 DPRD Provinsi untuk mencatat rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Provinsi;
g. Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota untuk mencatat rincian perolehan suara sah partai politik dan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
h. Model C2 merupakan catatan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, masing-masing untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
i. Model C3 merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
j. Model C4 merupakan surat pengantar penyampaian berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS;
www.djpp.kemenkumham.go.id
k. Model C5 merupakan tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL;
l. Model C6 merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
m. Model A5-KPU merupakan surat keterangan pindah memilih di TPS lain;
n. Model A.T. Khusus KPU untuk mencatat nama-nama Pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP atau paspor atau Identitas Lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
(2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menunjukkan formulir Model C-6.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS asal tempat Pemilih terdaftar dalam DPT dan memberikan suara di TPS lain atau TPSLN.
(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara;
b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas;
c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
d. tugas belajar;
e. pindah domisili; dan
f. tertimpa bencana alam.
(3) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan suara di TPS lain atau TPSLN, Pemilih wajib melapor www.djpp.kemenkumham.go.id
kepada PPS asal untuk memperoleh formulir Model A5-KPU dengan menunjukkan KTP atau Identitas Lain.
(4) PPS mengecek Pemilih tersebut dalam DPT pada TPS asal, dan apabila Pemilih tersebut tercantum dalam DPT, PPS menandatangani dan memberikan formulir Model A5-KPU serta mencoret nama Pemilih tersebut dari DPT pada TPS asal.
(4a) Formulir model A5-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi keterangan alasan pindah karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2).
(4b) Apabila formulir Model A5-KPU sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) telah habis, PPS dapat memperbanyak dengan cara memfotokopi.
(5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melapor kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(6) Pada saat melapor kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya, Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menunjukkan:
a. KTP atau Identitas Lain;
b. formulir Model A5-KPU yang telah ditandatangani oleh Ketua PPS asal atau formulir Model A5-LN KPU.
(7) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya, tetapi yang bersangkutan telah memiliki Formulir Model A5-KPU dari PPS asal atau dari PPLN asal, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(8) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dicatat pada salinan DPTb dengan cara menambahkan nama Pemilih dan alasan pindah tersebut pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPTb tersebut.
5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Bagi Pemilih yang akan memberikan suara di TPS lain, tetapi kesulitan mendapatkan Model A5 dari PPS asal, maka Pemilih yang bersangkutan dapat meminta Model A5 dari KPU Kabupaten/Kota tujuan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(2) KPU Kabupaten/Kota melalui PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan Pemilih yang bersangkutan terdaftar di TPS asal dan meminta kepada PPS asal untuk mencoret Pemilih yang bersangkutan dalam DPT.
(3) Pemilih yang telah mendapatkan Model A5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melapor kepada KPPS tujuan tempat Pemilih akan memberikan suaranya pada TPS setempat paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
6. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 16 diubah, Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
(1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, dan belum menerima formulir Model C6, atau formulir Model C6 tersebut hilang, Pemilih dapat meminta/melaporkan kepada Ketua KPPS pada TPS yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, dengan menunjukkan KTP atau Identitas Lain atau Paspor.
(2) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DPT, DPTb, atau DPK dan dicocokkan dengan KTP atau Identitas Lain atau Paspor.
(3) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), nama Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, Ketua KPPS memberikan formulir Model C6 kepada Pemilih.
(4) Apabila pada hari dan tanggal Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, dan belum menerima formulir Model C6, atau formulir Model C6 tersebut hilang dan belum melapor, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan KTP atau Identitas Lain atau Paspor.
(5) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam DPT, DPTb, atau DPK dan dicocokkan dengan KTP atau Identitas Lain atau Paspor.
(5a) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), nama Pemilih terdaftar dalam DPT, DPTb, atau DPK, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
(2) Pembuatan TPS di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang di dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
8. Ketentuan ayat (1) huruf g, huruf j, dan huruf k Pasal 20 diubah, di antara huruf h dan huruf i, huruf i dan huruf j ayat (1) Pasal 20 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf h1 dan huruf i1, Pasal 20 ayat
(1) huruf l dan ayat (3) dihapus, Pasal 20 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
(1) KPPS menyiapkan dan mengatur:
a. tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
b. meja panjang dan tempat duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga;
c. meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat, di dekat pintu masuk TPS;
d. tempat duduk Anggota KPPS Kelima yang ditempatkan di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara;
e. tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
f. tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
g. tempat duduk Pemilih, Saksi dan PPL;
h. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
www.djpp.kemenkumham.go.id
h1. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, termasuk Pemilih yang menggunakan kursi roda;
i. bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1 (satu) meter;
i1. meja tempat bilik suara, perlu mempunyai kolong yang cukup sehingga Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
j. papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk masing-masing untuk memasang:
1. salinan DCT; dan
2. DPT, DPTb dan DPK.
k. papan sebagaimana dimaksud pada huruf j, pada saat Penghitungan Suara digunakan untuk memasang formulir Model C1 DPR Plano, Model C1 DPD Plano, Model C1 DPRD Provinsi Plano dan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano;
l. dihapus;
m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
n. meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alat coblos Surat Suara, serta meja khusus untuk penyandang cacat yang menggunakan kursi roda;
o. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
(2) Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kurang dari 7 (tujuh) orang, tempat duduk Ketua KPPS dan masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
(3) Dihapus.
(3a) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu 2 (dua) orang petugas keamanan TPS.
(3b) Petugas keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) adalah petugas yang menangani ketentraman, ketertiban dan keamanan TPS yang ditetapkan oleh PPS.
9. Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan Penghitungan Suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(2) Perlengkapan pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. surat suara;
b. formulir-formulir;
c. tinta;
d. sampul kertas;
e. segel;
f. kotak suara;
g. bilik suara;
h. alat dan alas untuk mencoblos pilihan;
i. stiker nomor kotak suara;
j. label kotak suara;
k. alat bantu tunanetra untuk Surat Suara DPD.
(3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. tanda pengenal;
b. karet pengikat Surat Suara;
c. lem/perekat;
d. kantong plastik;
e. pulpen;
f. gembok dan kunci;
g. spidol; dan
h. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan.
(4) Ketua KPPS memastikan perlengkapan pemungutan dan Penghitungan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(5) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
(5a) Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, h, i, j, dan k serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam kotak suara.
10. Ketentuan huruf a Pasal 22 diubah, di antara huruf a dan huruf b Pasal 22 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
Jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), terdiri atas:
a. Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam salinan DPT untuk TPS, ditambah 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagai cadangan;
a1. Alokasi surat suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dihitung dari jumlah Pemilih pada DPT dikali 2/100, apabila menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas;
b. tinta sebanyak 2 (dua) botol;
c. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
d. segel Pemilu sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah;
e. kotak suara:
1. sebanyak 4 (empat) buah setiap TPS, masing-masing untuk Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. sebanyak 3 (tiga) buah untuk setiap TPS di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, masing-masing untuk Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi.
f. bilik suara sebanyak 4 (empat) buah;
g. alat dan alas untuk mencoblos pilihan sebanyak 1 (satu) buah untuk setiap bilik suara, yang berupa paku, bantalan, dan meja.
www.djpp.kemenkumham.go.id
11. Ketentuan ayat (2) huruf b angka 4, angka 5 dan ayat (3) huruf d, huruf e Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
(1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas:
a. sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
b. sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS, setelah pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
(2) Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten/ Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara masing-masing untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota beserta cadangannya;
b. sampul kertas kosong untuk memuat:
1. Surat Suara sah masing-masing Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
3. Surat Suara yang tidak sah masing-masing Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
4. Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan;
5. Formulir Model C, Model C1 Berhologram, Lampiran Model C1 DPR Berhologram, Lampiran Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Berhologram dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram, serta Model C2.
(3) Sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan PPS merupakan sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat:
a. Surat Suara sah masing-masing untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
c. Surat Suara yang tidak sah masing-masing Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
d. Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan;
e. Isian Model C, Model C1 Berhologram, Lampiran Model C1 DPR Berhologram, Lampiran Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Berhologram dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram, serta Model C2.
(4) Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah dibuka tidak digunakan lagi oleh KPPS;
b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh KPPS, disegel, serta disampaikan kepada PPS.
12. Ketentuan ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 5 Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
(1) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada:
a. sampul yang memuat:
1. Formulir Model C, Model C1 Berhologram, Lampiran Model C1 DPR Berhologram, Lampiran Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Berhologram dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram, dan Model C 2;
2. Surat Suara sah terdiri dari 3 (tiga) sampul masing- masing untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang rusak dan/atau keliru diberi tanda coblos;
4. Surat Suara tidak sah masing-masing untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
www.djpp.kemenkumham.go.id
5. Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak digunakan atau tidak digunakan termasuk cadangan atau sisa cadangan;
6. tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan Nomor TPS dan PPS.
b. lubang kotak suara, masing-masing untuk kotak suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
c. gembok kotak suara, masing-masing untuk kotak suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(2) Segel Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sebanyak 6 (enam) lembar sebagai cadangan.
13. Di antara ayat (3) huruf c angka 1 dan angka 2 Pasal 29 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 1a, ayat (3) huruf c angka 5, huruf c angka 3 dan huruf d Pasal 29 diubah, Pasal 29 ayat (3) huruf g dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
(1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai:
a. tata cara pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
b. pembagian tugas Anggota KPPS.
(2) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(3) Pembagian tugas Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b sebagai berikut:
a. Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara serta memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
b. Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu menyiapkan surat suara, Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dan berita acara beserta lampirannya;
c. Anggota KPPS Keempat, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
www.djpp.kemenkumham.go.id
1. memeriksa kesesuaian antara nama Pemilih dalam formulir Model C6 dengan nama Pemilih yang tercantum dalam DPT, DPTb, atau DPK;
1a.
memeriksa kesesuaian antara Model A5 dengan KTP atau Identitas Lain atau paspor bagi pemilih yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;
2. membubuhkan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6;
3. memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan Pemilih dan memastikan tidak ada tinta sebagai tanda Pemilih sudah memilih;
4. memisahkan formulir Model C6 menurut jenis kelamin Pemilih;
5. mencatat identitas KTP atau Identitas Lain atau Paspor Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2, ke dalam formulir Model A.T.Khusus KPU.
d. Anggota KPPS Kelima, bertempat di antara tempat duduk Pemilih dan bilik suara bertugas mengatur Pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara, Pemilih yang akan menuju ke bilik suara, dan memastikan Pemilih tidak membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara;
e. Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak Suara;
f. Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, bertugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang berangkutan telah memberikan hak pilihnya;
g. Dihapus.
(4) Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
14. Ketentuan huruf b Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:
Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
b. memasang salinan DPT, DPTb, DPK dan DCT calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditempatkan di samping pintu masuk TPS;
c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
15. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), ayat (5) huruf f dan ayat (4) Pasal 31 diubah, di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 31 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), ayat (7) dan ayat (9) huruf a Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:
(1) Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2a) Saksi yang hadir pada pelaksanaan rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama dan simbol/gambar Partai Politik atau calon tertentu dan wajib membawa surat tugas/mandat dari pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau kecamatan atau dari calon anggota DPD atau ketua dan sekretaris Tim Kampanye provinsi/kabupaten/kota.
(2b) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Peserta Pemilu, dengan ketentuan hanya 1 (satu) orang yang diperbolehkan berada di dalam TPS dalam satu waktu.
(2c) Saksi yang tidak sedang bertugas di dalam TPS, dapat meneruskan saksi yang bertugas di dalam TPS dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Ketua KPPS.
(3) Dalam hal rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada Saksi atau Pemilih yang hadir, rapat ditunda sampai dengan adanya Saksi atau Pemilih yang hadir, paling lama selama 30 (tiga puluh) menit.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) Apabila Saksi atau Pemilih belum hadir sampai 30 (tiga puluh) menit, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
(5) Saksi Partai Politik yang hadir berhak menerima:
a. salinan DPT;
b. salinan DPTb;
c. salinan DPK;
d. salinan A.T.Khusus-KPU;
e. formulir Model C; dan
f. formulir Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, dan Model C2.
(6) Saksi calon Anggota DPD yang hadir berhak menerima:
a. salinan DPT;
b. salinan DPTb;
c. salinan DPK (Model A Khusus KPU);
d. salinan A.T.Khusus-KPU;
e. formulir Model C; dan
f. formulir Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPD, dan Model C2.
(6a) Dalam hal Saksi yang hadir belum mendapatkan salinan A.T.
Khusus-KPU, Saksi dapat meminta salinan A.T. Khusus kepada PPS.
(7) Dalam hal Partai Politik atau calon Anggota DPD yang tidak menghadirkan Saksi pada rapat Pemungutan Suara, Partai Politik atau calon Anggota DPD dapat meminta kepada PPS formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota atau Lampiran Model C1 DPD.
(8) KPPS menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) kepada PPS.
(9) Partai Politik atau calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menempuh mekanisme sebagai berikut:
a. dapat diambil sampai dengan berakhirnya pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di kelurahan tempat PPS yang bersangkutan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. Partai politik dapat mengambil salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) dengan membawa surat tugas/mandat dari pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota;
c. Calon anggota DPD dapat mengambil sendiri salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) atau menugaskan seseorang dengan membawa surat tugas/mandat dari calon anggota DPD; dan
d. PPS membuat tanda terima penyerahan dokumen.
16. Ketentuan huruf a Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:
a. pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;
b. pembukaan perlengkapan pemungutan dan Penghitungan Suara;
c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan Suara.
17. Ketentuan ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:
(1) Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Ketua KPPS:
a. memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;
b. membuka perlengkapan pemungutan dan Penghitungan Suara meliputi:
1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masih dalam keadaan disegel;
2. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
3. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masih dalam keadaan disegel; dan
4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, memastikan kesesuaian dengan daerah pemilihan, serta menandatangani Surat Suara yang akan digunakan.
c. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
1. tata cara pemberian suara;
2. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL, pemantau Pemilu atau warga masyarakat/Pemilih;
3. tata cara pemantauan oleh Pemantau.
d. memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 sebanyak lebih dari satu kali selama pelaksanaan Pemungutan Suara.
(2) Ketua KPPS memastikan Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).
(3) Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(3) huruf a dibantu oleh Anggota KPPS lainnya dan petugas keamanan TPS serta disaksikan oleh Saksi, PPL, pemantau Pemilu, warga masyarakat/Pemilih.
18. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:
Sumpah atau janji Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 huruf a, berbunyi sebagai berikut:
Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan www.djpp.kemenkumham.go.id
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik INDONESIA daripada kepentingan pribadi atau golongan.
19. Ketentuan ayat (1) huruf j Pasal 35 diubah, ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf l1 dan huruf l2, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:
(1) Penjelasan Ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c angka 1, meliputi:
a. tujuan Pemungutan Suara;
b. Pemilih memberikan suara pada bilik suara;
c. format/isi Surat Suara DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik peserta Pemilu, serta nomor urut dan nama calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
d. format/isi Surat Suara DPD yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama calon Anggota DPD yang disusun berdasarkan urutan abjad nama calon;
e. tata cara pemberian suara pada Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
f. dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggantian;
g. pemberian tinta pada jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
h. jumlah dan jenis Surat Suara, termasuk Surat Suara cadangan;
i. Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPTb, DPK dan DPKTb;
j. Pemilih yang terdaftar dalam DPKTb dalam memberikan suara menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor yang dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
www.djpp.kemenkumham.go.id
k. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
l. nama calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri, meninggal dunia dan/atau tidak lagi memenuhi syarat calon berdasarkan surat pemberitahuan dari PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota;
l1. Partai Politik dan/atau calon Anggota DPD yang dibatalkan sebagai Peserta Pemilu;
l2. mengumumkan nama-nama calon yang salah cetak di Surat Suara.
(2) Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS;
b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
d. pemberian suara pada Surat Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:
1. mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik Peserta Pemilu; atau
2. mencoblos pada kolom yang berisi nomor urut dan nama calon; atau
3. mencoblos sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan angka 2, pada Partai Politik Peserta Pemilu yang sama.
e. pemberian suara pada Surat Suara Pemilu Anggota DPD dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor urut calon atau foto calon atau nama calon sepanjang dalam satu kolom calon yang sama.
20. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:
(1) Apabila Pemilih tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, dan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c angka 2, dan akan memberikan hak pilihnya menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor, Anggota KPPS Keempat mencatat identitas Pemilih www.djpp.kemenkumham.go.id
pada KTP atau Identitas Lain atau Paspor tersebut ke dalam Formulir Model A.T.Khusus KPU.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
(3) KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Surat Suara di TPS masih tersedia.
(4) Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat dalam satu Daerah Pemilihan.
21. Ketentuan ayat (4) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:
(1) Pada pukul 12.00 waktu setempat atau 1 (satu) jam sebelum waktu pemberian suara selesai, Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih Khusus Tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS.
(2) Pemberian suara oleh Pemilih Khusus Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Surat Suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia.
(3) Apabila sudah tidak tersedia lagi Surat Suara, Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diarahkan untuk memberikan hak pilihnya ke TPS lain yang terdekat yang masih tersedia Surat Suara.
(4) TPS lain terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam satu wilayah kerja PPS sesuai alamat tempat tinggal Pemilih yang tercantum dalam KTP atau Identitas Lain atau Paspor.
22. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:
(1) Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, KPPS melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C1 terhadap:
www.djpp.kemenkumham.go.id
a. jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang memberikan suara;
b. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb yang memberikan suara;
c. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPK yang memberikan suara;
d. jumlah Pemilih yang memberikan suara menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor (DPKTb);
e. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
f. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru mencoblos;
g. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan;
h. jumlah Surat Suara cadangan yang tidak digunakan.
(2) Jumlah Surat Suara yang digunakan dan yang tidak digunakan, rusak, atau keliru coblos harus sesuai dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS.
(3) Surat Suara yang tidak digunakan, rusak atau keliru coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda silang pada bagian muka Surat Suara yang memuat kolom-kolom Partai Politik dan kolom-kolom calon dalam keadaan terbuka dan bagian belakang Surat Suara yang memuat tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol ukuran besar.
(4) Surat Suara cadangan dicatat dalam formulir Model C1 pada kolom Data Penggunaan Surat Suara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
23. Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf e Pasal 46 diubah, Pasal 46 ayat
(1) huruf e ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e1, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:
(1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:
a. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua bertugas:
1. memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;
2. membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara Partai Politik atau calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
www.djpp.kemenkumham.go.id
b. Anggota KPPS Ketiga dan Anggota KPPS Keempat bertugas mencatat data Pemilih dan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, serta hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS berdasarkan formulir Model C1 DPR Plano, Model C1 DPD Plano, Model C1 DPRD Provinsi Plano dan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano dengan menggunakan formulir Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota;
c. Anggota KPPS Kelima bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada Model C1 DPR Plano, Model C1 DPD Plano, Model C1 DPRD Provinsi Plano dan Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota Plano;
d. Anggota KPPS Keenam bertugas menyusun Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPS, dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Partai Politik atau calon anggota DPD setelah diumumkan;
e. Anggota KPPS Ketujuh bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS;
e1. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS.
(2) Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
24. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 48 diubah, di antara huruf d dan huruf e ayat (1) Pasal 48 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, Pasal 48 ayat (1) huruf f dihapus, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:
(1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS memulai Penghitungan Suara dengan cara:
a. menyatakan pelaksanaan Pemungutan Suara selesai, dan rapat Penghitungan Suara dimulai;
b. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
c. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
d1. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih dari DPT, DPTb, DPK dan DPKTb yang menggunakan hak pilih;
e. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggunakan formulir Model C1;
f. dihapus.
(2) Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga membuka Surat Suara, memeriksa pemberian tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Ketua KPPS dan Anggota KPPS yang lain serta Saksi, PPL, dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan:
a. Surat Suara untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota:
1. 1 (satu) surat suara hanya dapat untuk dihitung 1 (satu) suara;
2. Surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan sah atau tidak sah;
3. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, suaranya dinyatakan sah untuk Partai Politik;
4. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon anggota, suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
5. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan;
6. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, serta tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik;
www.djpp.kemenkumham.go.id
7. tanda coblos lebih dari 1 (satu) calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik;
8. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar, dan nama Partai Politik, tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik;
9. tanda coblos pada surat suara yang diblok warna abu- abu dibawah nomor urut dan nama calon terakhir, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik;
10. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama Partai Politik tanpa mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon dari Partai Politik yang sama, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik;
11. tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat 1 (satu) nomor urut dan nama calon suaranya dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan;
12. tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut dan nama calon dengan nomor urut dan nama calon lain dari Partai Politik yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos tersebut mengarah pada 1 (satu) nomor urut dan nama calon, suaranya dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik;
13. tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut tanpa nama calon disebabkan calon tersebut tidak lagi memenuhi syarat, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik;
14. tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut dan nama calon atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia/tidak lagi memenuhi syarat dan tanda coblos pada satu kolom nomor urut dan nama calon dari satu Partai politik, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk calon yang masih memenuhi syarat;
15. tanda coblos lebih dari 1 (satu) kali pada kolom yang memuat nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk calon yang bersangkutan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
16. tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor dan nama calon dan tanda coblos pada kolom abu-abu, dinyatakan sah untuk 1 (satu) calon yang memenuhi syarat;
17. tanda coblos pada kolom yang memuat nomor, nama dan gambar Partai Politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Partai Politik.
b. Surat Suara sah untuk Anggota DPD:
1. 1 (satu) surat suara hanya dapat dihitung untuk 1 (satu) suara;
2. Surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan sah atau tidak sah;
3. tanda coblos pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto calon anggota DPD, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Calon Anggota DPD yang bersangkutan;
4. tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto calon anggota DPD, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Calon Anggota DPD yang bersangkutan;
5. tanda coblos tepat pada garis kolom 1 (satu) calon yang memuat nomor urut, nama calon dan foto calon anggota DPD, dinyatakan sah 1 (satu) suara untuk Calon Anggota DPD yang bersangkutan.
(3) Ketua KPPS bertugas:
a. meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Partai Politik dan/atau calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan suara yang jelas dan terdengar, serta memperlihatkan Surat Suara yang dicoblos di hadapan Saksi, PPL dan warga masyarakat/Pemilih yang hadir.
(4) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka, di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup serta dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada Model C1 DPR Plano, Model C1 DPD Plano, Model C1 DPRD Provinsi Plano, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(5) Proses Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari Penghitungan Suara untuk:
a. Surat Suara Pemilu Anggota DPR;
b. Surat Suara Pemilu Anggota DPD;
c. Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi; dan
d. Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
(6) Saksi, PPL, dan Pemantau Pemilu yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1 DPR Plano, Model C1 DPD Plano, Model C1 DPRD Provinsi Plano, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano.
(7) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa foto atau video.
25. Ketentuan Pasal 49 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:
(1) Anggota KPPS Keempat dan Anggota KPPS Kelima mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1 DPR Plano Berhologram, Model C1 DPD Plano Berhologram, Model C1 DPRD Provinsi Plano Berhologram, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano Berhologram yang ditempel pada papan tulis dengan cara tally, yaitu :
a. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a pada kolom perolehan suara sah Partai Politik, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (IIII);
b. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat
(3) huruf b pada kolom perolehan suara sah calon, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (IIII);
c. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara sah calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c pada kolom perolehan suara sah calon anggota DPD, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (IIII);
www.djpp.kemenkumham.go.id
d. memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong empat garis tegak tersebut (IIII).
(2) Untuk penghitungan perolehan suara Partai Politik dilakukan dengan menjumlahkan perolehan suara sah Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan perolehan suara sah seluruh calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
(3) Setelah rapat Penghitungan Suara selesai, Anggota KPPS Ketiga menghitung hasil pencatatan perolehan suara dengan cara tally dan ditulis dengan angka sesuai perolehan suara masing-masing Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, jumlah suara sah seluruh Partai Politik, jumlah suara tidak sah, serta jumlah suara sah dan tidak sah.
(4) Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga mengisi formulir Model C1 Berhologram, Lampiran Model C1 DPR Berhologram, Lampiran Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Berhologram, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram, berdasarkan formulir Model C1 DPR Plano Berhologram, Model C1 DPD Plano Berhologram, Model C1 DPRD Provinsi Plano Berhologram, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano Berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4a) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembetulan dilakukan dengan cara memberi coretan berupa dua garis horisontal pada angka atau kata yang salah kemudian menulis pembetulan dan dibubuhi paraf Ketua KPPS pada pembetulannya.
26. Ketentuan ayat (2) Pasal 52 diubah, Pasal 52 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:
(1) KPPS menyusun dan mengisi formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, berdasarkan formulir Penghitungan Suara yang Berhologram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4).
(2) Formulir Model C, Model C1 Berhologram, Lampiran Model C1 DPR Berhologram, Lampiran Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Berhologram, dan Lampiran www.djpp.kemenkumham.go.id
Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam sampul kertas dan disegel.
(3) Dihapus.
(4) Sampul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan ke dalam kotak suara Pemilu Anggota DPR, dan pada bagian luar kotak suara ditempel label serta segel dan dikunci.
27. Ketentuan ayat (1) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:
(1) Formulir Model C, Model C1 Berhologram, Model C1 Berhologram, Lampiran Model C1 DPR Berhologram, Lampiran Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Berhologram, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
(2) Dalam hal Saksi Partai Politik atau Saksi calon Anggota DPD yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Saksi Partai Politik atau Saksi calon Anggota DPD yang bersedia menandatangani.
(3) Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selesai.
28. Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:
(1) Saksi/PPL dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi/PPL, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dalam formulir Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota dengan Model C1 DPRD Plano, Model C1 DPD Plano, Model C1 DPRD Provinsi Plano dan Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/PPL sebagaimana pada ayat (1) dapat diterima, KPPS mengadakan pembetulan saat itu juga.
(4) Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua KPPS dan Saksi yang hadir.
(5) Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan KPPS masih terdapat keberatan dari Saksi, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL yang hadir.
(6) KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL.
(7) KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C2.
(8) KPPS memberi kesempatan kepada Saksi, PPL dan Pemantau Pemilu untuk mendokumentasikan hasil Penghitungan Suara.
(9) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa foto atau video.
29. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:
(1) KPPS mengumumkan formulir Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran, Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota.
(2) KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C, Model C1 Berhologram, Lampiran Model C1 DPR Berhologram, Lampiran Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Berhologram dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram kepada PPS pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(3) KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Saksi, dan PPL atau mitra PPL pada hari dan tanggal Pemungutan Suara atau dapat disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara di TPS, apabila pada hari dan tanggal Pemungutan Suara belum dapat disampaikan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai batas waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang- undangan.
30. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:
(1) KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.
(2) KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan formulir Model C4, yang berisi:
a. Surat Suara sah dan tidak sah Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, masing-masing ke dalam kotak suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
b. formulir Model C, Model C1 Berhologram, Model C1 DPR Plano Berhologram, Model C1 DPD Plano Berhologram, Model C1 DPRD Provinsi Plano Berhologram, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Plano Berhologram, Lampiran Model C1 DPR Berhologram, Lampiran Model C1 DPD Berhologram, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi Berhologram, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram, yang telah diisi;
c. salinan DPT (Model A.3 KPU), DPTb (Model A.4 KPU) dan DPK (Model A. Khusus KPU);
d. formulir Model A.T. Khusus KPU;
e. formulir Model C2;
f. formulir Model C3;
g. formulir Model C5;
h. formulir Model A5-KPU; dan
i. formulir Model C6.
(3) Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawasi kepada oleh PPL.
www.djpp.kemenkumham.go.id
(4) KPPS menyampaikan salinan formulir Model C1 serta Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.
(5) KPU Kabupaten/Kota merekam salinan formulir Model C1 serta lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk diumumkan di website KPU Kabupaten/Kota.
31. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:
Salinan formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang disampaikan kepada masing-masing Saksi Partai Politik dan Saksi calon Anggota DPD yang hadir dalam bentuk salinan yang ditulis tangan oleh Ketua KPPS atau Anggota KPPS.
32. Ketentuan ayat (1) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:
(1) KPPS menyampaikan salinan formulir Model C1 serta Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4), pada hari dan tanggal Pemungutan Suara.
(2) KPU Kabupaten/Kota dapat mengirimkan 1 (satu) rangkap formulir Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU untuk keperluan informasi kepada masyarakat.
(3) Pengiriman 1 (satu) rangkap formulir Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan sarana teknologi informasi.
33. Ketentuan ayat (3) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
(2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan instansi/lembaga/perusahaan atau kepala satuan pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPK dan tercatat dalam DPKTb pada TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang untuk menggunakan hak pilihnya, dengan formulir Model C6.
(3) Pemilih yang memberikan suara di TPS menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor dan telah dicacat oleh KPPS dalam Model A.T. Khusus KPU (DPKTb), diberi formulir Model C6.
34. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:
(1) Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS, sebanyak 1.000 (seribu) lembar Surat Suara untuk setiap Daerah Pemilihan yang diberi tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
(2) Jumlah Surat Suara dalam Pemungutan Suara ulang di TPS sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT, DPK dan yang tercatat dalam DPKTb ditambah 2% (dua persen) dari DPT sebagai cadangan.
35. Ketentuan ayat (1) Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:
(1) Formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 DPR, Lampiran Model C1 DPD, Lampiran Model C1 DPRD Provinsi dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota yang digunakan dalam Penghitungan Ulang Surat Suara, dimasukkan dalam sampul yang telah disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
(2) Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditempel label dengan keterangan Penghitungan Ulang Surat Suara dan di segel.
36. Ketentuan ayat (3) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id
(1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf d, dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
(2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan instansi/lembaga/perusahaan atau kepala satuan pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPK dan tercatat dalam DPKTb pada TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang untuk menggunakan hak pilihnya, dengan menunjukkan formulir Model C6.
(3) Pemilih yang memberikan suara di TPS menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor dan telah dicacat oleh KPPS dalam Model A.T. Khusus KPU, diberi formulir Model C6 untuk memberikan suara pada Hari dan tanggal Pemungutan Suara ulang di TPS.
37. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:
Jumlah Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sebanyak jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPK dan tercatat dalam DPKTb ditambah 2% (dua persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT sebagai cadangan.
38. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:
(1) Pemilih atau keluarga pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau Puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang lokasinya paling dekat dengan rumah sakit atau Puskesmas.
(2) Pemungutan Suara bagi Pemilih dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Pemilih atau keluarga pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau Puskesmas memberitahukan www.djpp.kemenkumham.go.id
kepada PPS/KPPS di tempat Pemilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT atau DPK, bahwa Pemilih yang bersangkutan tidak dapat memberikan suara di TPS asal dan akan memberikan suara di TPS yang lokasinya paling dekat dengan rumah sakit atau Puskesmas;
b. PPS asal meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam salinan DPT atau DPK;
c. apabila nama Pemilih yang bersangkutan tercantum dalam salinan DPT atau DPK di TPS asal, PPS memberikan formulir Model A5-KPU kepada Pemilih yang bersangkutan;
d. keluarga pasien dan pasien rawat inap serta tenaga medis atau karyawan rumah sakit, Puskesmas yang bersangkutan, wajib melaporkan kepada PPS yang terdekat dengan rumah sakit Puskesmas dimana Pemilih yang bersangkutan menjalani rawat inap atau Pemilih yang bersangkutan menjalankan tugas dan pekerjaannya di rumah sakit Puskesmas tersebut, paling lambat pada hari dan tanggal Pemungutan Suara;
e. Ketua KPPS yang terdekat dengan rumah sakit atau Puskesmas menugaskan Anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PPL dan Saksi dengan membawa perlengkapan seperlunya dan dapat membawa satu kotak suara kosong untuk melaksanakan Pemungutan Suara dengan cara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau Puskesmas;
f. ketentuan pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, kecuali setelah masing-masing Surat Suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dicoblos oleh Pemilih dan dilipat seperti semula, selanjutnya diserahkan kepada Anggota KPPS untuk kemudian akan dimasukkan ke dalam kotak suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS terdekat dengan rumah sakit atau Puskesmas yang bersangkutan;
g. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf f, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.
(3) Keluarga pasien dan pasien rawat inap serta Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak sempat mengurus pindah tempat memilih di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat memberikan suara pada 1 (satu) jam sebelum berakhirnya waktu Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP www.djpp.kemenkumham.go.id
atau Identitas Lain atau Paspor, sepanjang surat suara di TPS tersebut masih tersedia.
39. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:
(1) KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, serta petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.
(2) Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resort/ Kepolisian Resort Kota, dan Kejaksaan, 2 (dua) orang Anggota KPPS pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh ijin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resort/ Kepolisian Resort Kota, dan Kepala Kejaksaan.
40. Ketentuan Pasal 106 diubah, sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:
(1) Surat Suara yang digunakan bagi Pemilih yang terdaftar dalam DPK dan Pemilih yang menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor (DPKTb), menggunakan Surat Suara yang masih tersedia di TPS yang bersangkutan dan Surat Suara cadangan.
(2) Apabila Surat Suara yang tersedia di TPS dan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkirakan tidak mencukupi, KPPS mengarahkan agar Pemilih yang terdaftar dalam DPK dan Pemilih yang menggunakan KTP atau Identitas Lain atau Paspor dapat memberikan suara di TPS lain yang terdekat dan masih dalam satu wilayah kerja PPS.
41. Ketentuan ayat (1) Pasal 109 diubah, Pasal 109 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:
(1) Jenis formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2) Dihapus.
www.djpp.kemenkumham.go.id
42. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab dan 2 (dua) pasal, yakni BAB VIIA, Pasal 109A dan Pasal 109B, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VIIA KETENTUAN LAIN-LAIN
Tanda coblos pada Partai Politik dan calon anggota DPD yang dibatalkan sebagai Peserta Pemilu karena terlambat atau tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye, suaranya dinyatakan tidak sah.
KPPS dilarang melaksanakan Pemungutan Suara yang bertentangan dengan asas langsung dan rahasia.
43. Ketentuan BAB VII KETENTUAN PENUTUP diubah, sehingga BAB VII KETENTUAN PENUTUP berbunyi sebagai berikut:
(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.
#### Pasal II
Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2014 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
HUSNI KAMIL MANIK
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id
