Peraturan Badan Nomor 23 Tahun 2013 tentang PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disingkat KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
5. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilu.
6. Informasi Pemilu adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilu.
7. Sosialisasi Pemilu adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu.
www.djpp.kemenkumham.go.id

8. Pendidikan Politik bagi Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilu.
9. Survei atau jajak pendapat Pemilu adalah mengumpulkan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilu, peserta Pemilu, perilaku pemilih atau hal lain terkait Pemilu dengan menggunakan metodologi tertentu.
10. Penghitungan cepat (quick count) hasil Pemilu adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan Teknologi Informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
11. Dewan etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU untuk memeriksa dan MEMUTUSKAN dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.
12. Pemilih adalah Warga Negara INDONESIA yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
13. Hari adalah hari kalender.

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip:
a. kesukarelaan;
b. transparan;
c. akuntabel;
d. kredibel;
e. kepastian hukum;
f. kepentingan umum;
g. proporsionalitas;
h. profesionalitas;
i. anti kekerasan;
j. efisien;
k. tidak memihak; dan
l. efektif.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu bertujuan untuk:
a. memberikan informasi kepemiluan;
b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya Pemilu dan penggunaan hak politik rakyat dengan benar dalam Pemilu; dan
c. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Pemilu.
(2) Informasi kepemiluan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup:
a. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; dan
c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

(1) Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:
a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dalam tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pemilu;
b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi baik orang, kelompok orang, badan hukum, dan/atau masyarakat adat; dan
c. menolak atau menerima partisipasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta situasi dan kondisi masyarakat setempat.

(1) Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilu; dan
c. mendorong Partisipasi Masyarakat.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diselenggarakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing- masing.

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan;
b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilu;
c. berpendapat, menyampaikan pikiran baik lisan maupun tulisan;
d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilu;
e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilu;
f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan penyelenggaraan Pemilu; dan
h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan penyelenggaraan Pemilu.

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:
a. menghormati hak orang lain;
b. bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
c. menjaga prinsip-prinsip dalam partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
d. menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Partisipasi masyarakat pada Pemilu dapat dilakukan dalam bentuk:
a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu;
b. sosialisasi Pemilu;
c. pendidikan politik bagi Pemilih;
d. survei atau jajak pendapat;
e. penghitungan cepat hasil Pemilu; dan
f. pemantauan Pemilu.
(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan maupun organisasi/kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. keterlibatan dalam Penyusunan kebijakan atau peraturan;
b. keterlibatan dalam Tahapan Pemilu; dan
c. keterlibatan dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu.

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat berupa:
a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera MENETAPKAN/mengesahkan peraturan perundang-undangan;
c. penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
www.djpp.kemenkumham.go.id

d. bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
g. mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
h. pendampingan hukum atau bantuan hukum;
i. pengajuan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
j. pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;

(1) Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. menjadi petugas penyelenggara pemilu;
b. memberi masukan/tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu;
c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta pemilu;

Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berupa:
a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait;
dan
b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan hasil evaluasi.

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu www.djpp.kemenkumham.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b kepada Pemilih.
(2) Sosialisasi Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan:
a. penyebarluasan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilu;
b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang kepemiluan;
c. mendorong peningkatan partisipasi Pemilih.

(1) Setiap warga negara dan/atau kelompok, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan hukum, serta media massa elektronik/cetak dapat melaksanakan sosialisasi Pemilu.
(2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan kelompok maupun organisasi kemasyarakatan, komunitas masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa elektronik/cetak dalam melaksanakan sosialisasi.

Sosialisasi Pemilu dilakukan kepada masyarakat melalui mobilisasi sosial, media massa (cetak dan elektronik), pengadaan bahan sosialisasi, serta pemanfaatan budaya lokal/tradisional, dan bentuk-bentuk lain sosialisasi yang memudahkan masyarakat dapat menerima informasi kepemiluan dengan baik.

(1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c bagi Pemilih.
(2) Pendidikan politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan:
a. membangun pengetahuan politik;
b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
c. meningkatkan partisipasi politik.

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pendidikan politik dapat bekerja sama dengan kelompok www.djpp.kemenkumham.go.id

maupun organisasi kemasyarakatan, komunitas masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa elektronik/cetak.

(1) Setiap warga negara dan/atau kelompok, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan hukum, serta media massa elektronik/cetak dapat melaksanakan pendidikan politik.
(2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan kelompok maupun organisasi kemasyarakatan, komunitas masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa elektronik/cetak dalam melaksanakan pendidikan politik.

Pendidikan politik dilakukan melalui mobilisasi sosial, pemanfaatan jejaring sosial, media lokal/tradisional, pembentukan agen-agen/relawan demokrasi/kepemiluan serta bentuk-bentuk lain yang menjadikan tujuan dari pendidikan politik tercapai.

(1) Masyarakat dapat melakukan survei atau jajak pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dan hitung cepat hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e.
(2) Survei atau jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. survei tentang perilaku Pemilih;
b. survei tentang hasil Pemilu;
c. survei tentang kelembagaan Pemilu seperti penyelenggara Pemilu, partai politik, parlemen/legislatif, pemerintah;
d. survei tentang calon anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota.

(1) Survei atau jajak pendapat dan hitung cepat hasil Pemilu dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat hasil Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. survei atau jajak pendapat dan hitung cepat lintas provinsi di KPU;
b. survei atau jajak pendapat dan hitung cepat lintas Kabupaten/Kota pada provinsi tertentu di KPU Provinsi;
c. survei atau jajak pendapat dan hitung cepat di sebuah kabupaten/Kota tertentu di KPU Kabupaten/Kota.

Lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat dinyatakan terdaftar apabila melakukan pendaftaran kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan menyerahkan persyaratan:
a. Akte Pendirian/Badan Hukum Lembaga;
b. Susunan kepengurusan lembaga;
c. Surat keterangan domisili dari kelurahan/pemerintahan desa atau instansi pemerintahan setempat;
d. Pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 x 6 = 4 lembar;
e. Surat pernyataan bahwa lembaga survei:
1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
2. tidak menganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu;
3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. menggunakan metode penelitian ilmiah;
8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat.

(1) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat dan hitung cepat dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan www.djpp.kemenkumham.go.id

pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu.
(2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak dilakukan pada masa tenang.
(3) Pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat hasil pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara.
(4) Pengumuman hasil hitung cepat dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah INDONESIA bagian barat.

Lembaga yang melakukan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU tempat lembaga survei atau jajak pendapat dan hitung cepat terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil survei.

(1) Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat disampaikan kepada KPU dengan menyertakan identitas pelapor.
(2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan kepada asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat untuk menilai kemungkinan pelanggaran etika yang dilakukan oleh lembaga survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilu.
(3) Penetapan Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU.
(4) Pelanggaran etika dalam pelaksanaan survei, jajak pendapat dan hitung cepat hasil Pemilu dapat berbentuk peringatan atau larangan melakukan survei Pemilu.
(5) Pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh lembaga pelaksana survei, jajak pendapat dan hitung cepat hasil Pemilu, dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id