Peraturan Badan Nomor 16 Tahun 2014 tentang KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN selanjutnya disebut Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, adalah pemilihan umum untuk memilih PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
www.djpp.kemenkumham.go.id

3. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota.
6. Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
7. Badan Pengawas Pemilu Provinsi selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di provinsi.
8. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota.Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN kepada Komisi Pemilihan Umum.
10. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang telah memenuhi persyaratan.
11. Pemilih adalah Warga Negara Republik INDONESIA yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
12. Kampanye Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Pasangan Calon.
13. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik pengusul pada tingkat nasional dan/atau provinsi dan/atau kabupaten/kota.
www.djpp.kemenkumham.go.id

14. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol-simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
15. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu.
16. Hari adalah hari kalender.

(1) Penyelenggaraan Kampanye dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
(2) Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.
(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh Pasangan Calon dan/atau oleh Tim Kampanye.

(1) Kampanye dilakukan berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik bagi Pemilih.
(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

(1) Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana Kampanye.
(2) Kampanye diikuti oleh peserta Kampanye.
(3) Kampanye didukung oleh petugas Kampanye.

(1) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Pasangan Calon;
b. pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
c. orang-seorang; dan
d. organisasi penyelenggara kegiatan.
(2) Orang-seorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Warga Negara INDONESIA yang mempunyai hak memilih.
(3) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d adalah organisasi yang ditunjuk Pasangan Calon, mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
(4) Organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara INDONESIA serta tunduk kepada hukum Negara Republik INDONESIA.

(1) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib didaftarkan oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
(2) Pendaftaran pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU.
(3) Pelaksana Kampanye bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan kelancaran Kampanye.

(1) Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon dapat berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul membentuk Tim Kampanye tingkat nasional.
(2) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
(3) Tim Kampanye tingkat nasional dapat membentuk tim Kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.

(1) Daftar nama dan identitas pelaksana Kampanye dan anggota tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 wajib didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan formulir Model AB-PPWP dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
b. 1 (satu) rangkap untuk KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
d. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai tingkatannya.
(2) Daftar nama pelaksana Kampanye dan anggota Tim Kampanye di tingkat nasional dan/atau tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib didaftarkan pada saat pengusulan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
(3) Daftar nama pelaksana Kampanye dan anggota Tim Kampanye tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan Bakal Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulainya pelaksanaan Kampanye.
(4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan daftar nama pelaksana Kampanye dan anggota Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

(1) Pasangan Calon MENETAPKAN petugas Kampanye.
(2) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pasangan Calon.
(3) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2), didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya.
(4) Pendaftaran petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU.
(5) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan Kampanye.
(6) Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban jalannya Kampanye.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas anggota masyarakat.
(2) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara INDONESIA yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.

(1) Materi Kampanye Pasangan Calon meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon.
(2) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dan wajib disampaikan kepada peserta Kampanye.

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan dengan cara:
a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
c. mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
e. tidak bersifat provokatif.

Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus:
a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945;
b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
d. meningkatkan kesadaran hukum;
www.djpp.kemenkumham.go.id

e. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik INDONESIA yang demokratis dan bermartabat.

KPU memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye yang meliputi visi, misi, dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam laman KPU.

(1) Kampanye dapat dilaksanakan dalam metode :
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka dan dialog;
c. penyebaran melalui media massa cetak dan media elektronik;
d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
e. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
f. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU;
g. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon;
dan
h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang- undangan.
(2) Bentuk Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon, tim Kampanye, dan petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus berisi visi, misi, dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon terpilih.

(1) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup.
(2) Peserta yang diundang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola gedung dengan jumlah peserta paling banyak:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat pusat;
b. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
c. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
(3) Undangan yang disampaikan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.
(4) Pelaksana pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik INDONESIA setempat, dengan tembusan kepada KPU dan Bawaslu, sesuai dengan tingkatannya.
(5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup informasi:
a. hari;
b. tanggal;
c. jam;
d. tempat kegiatan;
e. nama pembicara;
f. jumlah peserta yang diundang; dan
g. penanggung jawab.
(6) Pelaksana pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul; dan
c. umbul-umbul Pasangan Calon.

(1) Tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat
(1) huruf b dilaksanakan secara interaktif.
(2) Tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
b. di luar ruang.
(3) Tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan;
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk;
b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
(4) Tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.
(5) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik INDONESIA setempat, dengan tembusan kepada KPU dan Bawaslu, sesuai dengan tingkatannya.
(6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup informasi:
a. hari;
b. tanggal;
c. jam;
d. tempat kegiatan;
e. tim Kampanye;
f. jumlah peserta yang diundang; dan
g. penanggung jawab.
(7) Pelaksana kegiatan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

(1) Penyebaran melalui media massa cetak dan media eletronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dapat berbentuk pemberitaan dan iklan Kampanye.
(2) Media massa cetak dan media elektronik memberikan alokasi waktu yang sama dalam menyiarkan pemberitaan dan iklan kampanye Pasangan Calon.
(3) Media massa cetak dan media elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para Pasangan Calon untuk menyampaikan visi, misi, dan progam Pasangan Calon.
(4) Materi pemberitaan dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penyiaran melalui radio dan/atau televisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk promosi.
(2) Radio dan/atau televisi memeberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon.
(3) Kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak digunakan oleh Pasangan Calon tidak dapat dimanfaatkan oleh Pasangan Calon lainnya.
(4) Apabila dilaksanakan program perbincangan (dialog interaktif), radio dan/atau televisi perlu melibatkan pihak atau pakar yang sesuai dengan tema acara.
(5) Materi Kampanye dalam bentuk promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum mulai Kampanye.

(1) Penyebaran bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e kepada umum dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.
(2) Penyebaran bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kartu nama, selebaran, stiker, topi, barang-barang cinderamata, buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan/atau slogan Pasangan Calon, dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul.
(3) Bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dikonversi dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(1) Pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, dilarang ditempatkan pada:
a. tempat ibadah termasuk halaman;
b. rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
c. gedung milik pemerintah;
d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
e. jalan-jalan protokol;
f. jalan bebas hambatan;
www.djpp.kemenkumham.go.id

g. sarana dan prasarana publik;
h. taman dan pepohonan.
(2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memasang alat peraga Kampanye luar ruang dengan ketentuan:
a. baliho atau papan reklame (billboard) paling banyak 3 (tiga) buah untuk satu desa/kelurahan atau nama lainnya;
b. spanduk 1,5 x 7 (satu koma lima dikali tujuh) meter paling banyak 5 (lima) buah di setiap kampung/dusun atau sebutan lainnya.
(3) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya, untuk MENETAPKAN lokasi pemasangan alat peraga.
(4) Pemasangan alat peraga oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye dilakukan hanya pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib membersihkan alat peraga Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye.
(6) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwaslu menyampaikan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) untuk mencabut atau memindahkan alat peraga Kampanye.

(1) Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional pada media elektronik.
(2) Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali dengan ketentuan:
a. 2 (dua) kali untuk calon PRESIDEN;
b. 2 (dua) kali untuk calon Wakil PRESIDEN; dan
c. 1 (satu) kali untuk calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.
(3) Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipandu oleh Moderator dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) KPU dapat mengundang peserta dalam jumlah terbatas, dalam debat Pasangan Calon.
(5) Materi debat Pasangan Calon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, yaitu:
a. melindungi segenap bangsa INDONESIA dan seluruh tumpahdarah INDONESIA;
b. memajukan kesejahteraan umum;
c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
(6) Ketentuan teknis tentang pelaksanaan debat Pasangan Calon diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

(1) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h dilakukan dalam bentuk rapat umum, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial budaya, perlombaan olah raga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian, bazaar, layanan pesan singkat, jejaring sosial seperti facebook, twitter, email, website dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mendapat dukungan.
(2) Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul
09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di INDONESIA.
(3) Rapat umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
(4) Pelaksana Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Pelaksana dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.

Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. melakukan pawai kendaraan bermotor;
b. melanggar peraturan lalu lintas.

(1) Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai koordinator lapangan.
(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
(2) Personil satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
a. menggunakan seragam mirip Tentara Nasional INDONESIA/Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
b. menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU sesuai dengan tingkatannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
(2) Masa tenang Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.
(3) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pasangan Calon dilarang Kampanye dalam bentuk apapun.

(1) KPU menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) untuk setiap Pasangan Calon.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional untuk tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
(3) Penyusunan jadwal Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU setelah berkoordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon.
(4) Tim Kampanye menerima jadwal Kampanye yang telah disepakati dari KPU paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye dengan tembusan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, Bawaslu dan Kepolisian Negara

sesuai tingkatannya.

(1) Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan kesempatan Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Kampanye.
(2) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperbaiki jadwal Kampanye.
(3) Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota.
(4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota menyerahkan perbaikan jadwal Kampanye kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, Bawaslu dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai tingkatannya.

(1) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberitaan, penyiaran, dan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menyampaikan materi Kampanye oleh Pasangan Calon kepada masyarakat.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. tulisan;
b. suara;
c. gambar;
d. tulisan dan gambar; atau
e. suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
(4) Media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.
(5) Media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.

(1) Lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi Kampanye.
(2) Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
(3) Pasangan Calon dilarang memanfaatkan Lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon.

Pemberitaan Kampanye dapat disiarkan melalui lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak atau on-line.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon.

(1) Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk:
a. siaran monolog;
b. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar; serta
c. jajak pendapat.
(2) Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

(1) Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
(2) Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama- sama dengan Komisi Penyiaran INDONESIA.

(1) Iklan Kampanye dapat dilakukan oleh Pasangan Calon pada media massa cetak, on-line dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
(2) Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.
(3) Media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh media massa cetak, on-line dan lembaga penyiaran.

(1) Media massa cetak, on-line dan lembaga penyiaran dilarang:
a. menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk Kampanye;
b. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye; dan/atau
c. menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang lain.
(2) Blocking segment sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kolom pada media massa cetak, on-line dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
(3) Blocking time sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah hari/tanggal penerbitan media massa cetak, on-line dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.

(1) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye.
(2) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye.
(3) Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.
(4) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Pasangan Calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Pasangan Calon.

(1) Media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran yang melakukan iklan Kampanye dalam bentuk iklan Kampanye komersial atau iklan Kampanye layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon.
(3) Tarif iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye komersial.
(4) Media massa cetak dan lembaga penyiaran menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
(5) Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
(6) Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye bagi Pasangan Calon.

(1) Komisi Penyiaran INDONESIA atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak, on-line dan elektronik.
(2) Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40, Komisi Penyiaran INDONESIA atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran INDONESIA atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyiaran atau pers.
(3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberitahukan kepada KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh.

(1) PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang berstatus sebagai calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Pejabat Negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
(3) Pejabat Negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:
a. calon PRESIDEN atau calon Wakil PRESIDEN;
b. anggota Tim Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau
c. pelaksana Kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon PRESIDEN atau calon Wakil PRESIDEN, dalam melaksanakan Kampanye wajib memerhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN.

Dalam melaksanakan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota wajib:
a. menjalankan cuti;
b. memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
c. menjamin terwujudnya misi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan cuti PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sesuai dengan jadwal Kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU.

Menteri Sekretaris Negara menyampaikan jadwal cuti PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum mulainya masa Kampanye.

(1) Pelaksanaan cuti pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diajukan dengan ketentuan :
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. menteri kepada PRESIDEN;
b. gubernur dan/atau wakil gubernur kepada PRESIDEN melalui Menteri Dalam Negeri;
c. bupati dan/atau wakil bupati, walikota dan/atau wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
(2) PRESIDEN dan Menteri Dalam Negeri memberikan izin dengan memerhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44.
(3) Permintaan cuti pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 12 (dua belas) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
(4) Pemberian cuti diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal diterimanya permintaan dari pejabat yang bersangkutan.

(1) Cuti bagi menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang melakukan Kampanye Pemilu:
a. menteri, diatur oleh Menteri Sekretaris Negara dan dilaporkan kepada

dan disampaikan kepada menteri yang bersangkutan serta kepada KPU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum menteri yang bersangkutan memulai Kampanye;
b. gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang berasal dari Partai Politik dan yang bukan berasal dari Partai Politik dalam status sebagai Tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye diatur oleh Sekretaris Provinsi dan Sekretaris Kabupaten/Kota, serta dilaporkan kepada pejabat yang bersangkutan dan kepada KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pejabat yang bersangkutan memulai kampanye.
(2) Surat cuti pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat jadwal waktu Kampanye dan tempat/lokasi Kampanye.
(3) Pengaturan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memerhatikan misi dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemerintahaan daerah.

(1) Menteri, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota sebagai anggota Tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye dapat diberikan cuti.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan 1 (satu) hari dalam setiap minggu selama masa Kampanye.
(3) Menteri, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota yang melakukan kampanye pada hari libur tidak memerlukan cuti.

(1) Dalam hal gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota yang ditetapkan sebagai anggota Tim Kampanye melaksanakan Kampanye dalam waktu yang bersamaan, tugas pemerintah sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
(2) Pelaksanaan tugas pemerintah oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama PRESIDEN.

(1) Dalam melaksanakan Kampanye Pemilu, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota dilarang:
a. menggunakan fasilitas negara yang berkaitan dengan jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
b. memobilisasi aparat bawahannya untuk kepentingan Kampanye;
c. menggunakan dan/atau memanfaatkan dana yang bersumber dari keuangan negara baik secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau
d. menggunakan fasilitas Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
(2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik Pemerintah Provinsi, milik Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan peralatan lainnya, serta bahan-bahan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.
(2) Dalam hal PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN menjadi calon PRESIDEN atau calon Wakil PRESIDEN maka fasilitas negara yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.
(3) Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang bukan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, selama Kampanye diberikan fasilitas pengamanan, kesehatan, dan pengawalan oleh Kepolisian Negara Republik INDONESIA.
(4) Pengamanan dan pengawalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam Kampanye, Pasangan Calon mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara negara di pusat dan/atau di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.

Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, kecamatan, desa/kelurahan, Tentara Nasional INDONESIA, dan Kepolisian Negara

dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai tingkatannya setelah berkoordinasi dengan Bawaslu/Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota dapat menertibkan atau membubarkan orang-seorang dan/atau kelompok selain pelaksana Kampanye dan anggota Tim Kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang mengatasnamakan dan/atau tidak mendapat tugas resmi Pasangan Calon.

(1) Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai tingkatannya dapat mengusulkan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Pasangan Calon yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan Kampanye.
(2) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota MEMUTUSKAN pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
(3) Kepolisian Negara Republik INDONESIA sesuai tingkatannya berwenang:
a. menertibkan atau membubarkan orang seorang dan/atau kelompok selain pelaksana Kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mengatasnamakan dan/atau tidak mendapat tugas resmi pasangan calon setelah berkoordinasi dengan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas tanpa persetujuan dari Pasangan calon yang bersangkutan.

Pasangan Calon, Tim Kampanye, pelaksana Kampanye, dan petugas Kampanye, serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 di luar masa Kampanye.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye, dilarang:
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon dan/atau Pasangan Calon yang lain;
d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan;
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
k. memobilisasi Warga Negara INDONESIA yang belum memenuhi syarat sebagai Pemilih.
(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada semua badan peradilan di bawahnya dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank INDONESIA;
d. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
e. Pegawai Negeri Sipil;
www.djpp.kemenkumham.go.id

f. Anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
g. Kepala Desa atau sebutan lain;
h. Perangkat desa;
i. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
j. Warga Negara INDONESIA yang tidak memiliki hak memilih.
(3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye.
(4) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2), merupakan tindak pidana Pemilu.

Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye.

(1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Pejabat negara, Pimpinan dan Anggota DPR, DPRD atau anggota DPD dilarang menjadi pemeran iklan layanan masyarakat institusinya pada media massa cetak, on-line, dan elektronik atau media luar ruang sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

Pasangan Calon atau Tim Kampanye dilarang memberikan bantuan sosial yang bersifat kolektif dalam bentuk pembangunan atau perbaikan jalan, tempat ibadah, sarana atau fasilitas umum.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pasangan Calon atau Pelaksana Kampanye yang melakukan pelangaran administrasi Pemilu dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyelesaian Pelangggaran Administrasi Pemilu.
(2) Pasangan Calon atau Pelaksana Kampanye yang melakukan pelangaran pidana dalam melakukan Kampanye dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur UNDANG-UNDANG tentang Pemilihan Umum PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN.

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknsi Kampanye PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2014 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id