Peraturan Badan Nomor per-002-a-ja-04-2018 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:
1. Pimpinan Kejaksaan yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung yang berkedudukan di Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi setempat dan Kepala Kejaksaan Negeri yang

berkedudukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri setempat.
2. Pegawai Kejaksaan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Jaksa dan Tata Usaha.
3. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan UNDANG-UNDANG;
4. Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan yang tidak menduduki jabatan fungsional Jaksa.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian dan kelengkapan yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.
6. Pakaian Dinas Umum adalah pakaian dan kelengkapan perorangan yang secara umum digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari.
7. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dan kelengkapan perorangan yang secara khusus digunakan oleh Pegawai pada bidang atau unit tertentu, dalam rangka melaksanakan tugas khusus atau dalam keadaan tertentu.
8. Pakaian Dinas Lainnya adalah pakaian dinas selain Pakaian Dinas Umum dan Pakaian Dinas Khusus.
9. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Pakaian Korpri adalah pakaian dengan motif, corak dan ungkapan makna filosofi desain serta spesifikasi teknis, warna kain/bahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah barang yang dikenakan atau digunakan untuk melengkapi Pakaian Dinas.

Pakaian Dinas Pegawai terdiri atas:
a. Pakaian Dinas Umum;
b. Pakaian Dinas Khusus; dan
c. Pakaian Dinas Lainnya.

Pakaian Dinas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
a. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH;
b. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU;
c. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL;
dan
d. Pakaian Dinas Parade yang selanjutnya disingkat PDP.

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, digunakan Pegawai untuk melaksanakan tugas sehari- hari.
(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan.
(3) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PDH tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

(1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
a. PDU Besar yang selanjutnya disingkat PDUB; dan
b. PDU Kecil yang selanjutnya disingkat PDUK.
(2) PDUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh Pegawai untuk upacara Hari Kemerdekaan

Republik INDONESIA, upacara Hari Bhakti Adhyaksa, atau upacara lain yang ditentukan oleh Pimpinan.
(3) PDUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pegawai untuk upacara pelantikan, upacara hari besar nasional, atau upacara lain yang ditentukan oleh Pimpinan.
(4) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PDU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh Pegawai yang melaksanakan tugas keamanan dalam, pengawalan tahanan, atau tugas lain yang ditentukan Pimpinan.
(2) Tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tapi tidak terbatas bagi Pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu dan Pegawai yang ditugaskan sebagai penyelenggara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor.
(3) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PDL tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini

(1) PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan oleh Pegawai yang ditugaskan sebagai petugas tertentu pada pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik INDONESIA, upacara Hari Bhakti Adhyaksa, upacara hari besar nasional, atau upacara lain yang ditentukan oleh Pimpinan.
(2) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PDP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
a. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH;
b. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL;
dan
c. Pakaian Bidang atau Unit Tertentu yang selanjutnya disingkat PBUT.

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
a. PSH Lengan Pendek; dan
b. PSH Lengan Panjang.
(2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh oleh pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Pegawai yang melaksanakan tugas keprotokolan dan pengamanan Pimpinan.
(3) PSH Lengan Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan pada saat melaksanakan tugas sehari-hari.
(4) PSH Lengan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat digunakan pada saat melaksanakan tugas tertentu atau melaksanakan dinas di luar kantor.
(5) Gambar, bentuk dan kelengkapan PSH tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan oleh pejabat Eselon I, Eselon II, dan Eselon III pada saat upacara resmi kenegaraan, kunjungan resmi ke luar negeri, atau dalam kegiatan lain yang ditentukan oleh Pimpinan.

(2) Khusus untuk upacara resmi kenegaraan, penggunaan PSL dilengkapi dengan kemeja berwarna putih serta dasi berwarna merah.

(1) PBUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c digunakan oleh Pegawai pada bidang atau unit tertentu pada saat menjalankan tugas dan fungsi bidang atau unit masing-masing.
(2) PBUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan persetujuan Jaksa Agung.

Pakaian Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
a. Pakaian Korpri;
b. Pakaian seragam olahraga; dan
c. Pakaian batik.

(1) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, digunakan oleh Pegawai pada saat upacara peringatan hari ulang tahun Korpri.
(2) Penggunaan Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasangkan dengan bawahan berupa celana panjang atau rok berwarna biru tua.
(3) Penggunaan pakaian Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. tanda lencana Korpri yang dikenakan pada dada sebelah kiri;
b. papan nama yang dikenakan pada dada sebelah kanan;
c. kopiyah hitam (peci nasional);dan
d. tutup kaki berwarna hitam.

(1) Pakaian seragam olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, digunakan pada saat Pegawai melakukan kegiatan olahraga.
(2) Gambar, bentuk, dan warna pakaian olahraga ditentukan lebih lanjut berdasarkan persetujuan Jaksa Agung.

(1) Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, digunakan pada hari Jumat atau waktu lain yang ditentukan Pimpinan.
(2) Pakaian batik digunakan dengan ketentuan:
a. bagi Pegawai pria, pakaian batik lengan pendek dipasangkan dengan celana panjang warna hitam atau warna gelap; dan
b. bagi Pegawai wanita, pakaian batik dipasangkan dengan rok atau celana panjang warna hitam atau warna gelap.
(3) Penggunaan pakaian batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan papan nama dan lencana Kejaksaan.

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:
a. tutup kepala;
b. tutup kaki;
c. atribut; dan
d. kelengkapan lainnya.

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas:
a. peci (mutz);

b. topi/pet upacara;
c. topi lapangan;
d. kopyah hitam (peci nasional); dan
e. jilbab.

(1) Peci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, digunakan sebagai kelengkapan PDH sesuai dengan golongan sebagai berikut:
a. golongan I (satu);
b. golongan II (dua);
c. golongan III (tiga); atau
d. golongan IV (empat).
(2) Topi/pet upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, digunakan sebagai kelengkapan PDUK dan PDUB sesuai dengan golongan sebagai berikut:
a. golongan I (satu);
b. golongan II (dua);
c. golongan III (tiga); atau
d. golongan IV (empat).
(3) Gambar, bentuk, warna, dan atribut peci dan topi/pet upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

(1) Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, digunakan sebagai kelengkapan PDL.
(2) Gambar, bentuk, dan warna topi lapangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Kopyah hitam/peci nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, digunakan sebagai kelengkapan pakaian Korpri dan PSR.

(1) Jilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e digunakan oleh Pegawai wanita muslim sebagai penutup kepala.
(2) Gambar, bentuk, dan warna jilbab tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

(1) Tutup kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:
a. sepatu bertali untuk pria;
b. sepatu pantofel untuk wanita;
c. sepatu PDL;
d. sepatu parade; dan
e. kaos kaki.
(2) Gambar, bentuk dan warna tutup kaki tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

(1) Tutup kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b digunakan oleh Pegawai sebagai kelengkapan PDH, PDU, PSH, PSL, PBUT, pakaian korpri atau pakaian batik.
(2) Tutup kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, digunakan oleh Pegawai sebagai kelengkapan PDL.
(3) Tutup kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, digunakan oleh Pegawai sebagai kelengkapan PDP.

Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:
a. tanda pangkat;
b. tanda induk kesatuan dan Lambang Kejaksaan;
c. tanda lokasi;
d. papan nama;

e. tanda jabatan;
f. tanda kewenangan Jaksa;
g. tanda Persatuan Jaksa INDONESIA;
h. Satyalancana Karya Satya;
i. tanda kehormatan / tanda kemahiran / brevet;
j. monogram Jaksa dan monogram Tata Usaha;
k. lencana Kejaksaan; dan
l. lencana Korpri.

(1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:
a. tanda pangkat harian;
b. tanda pangkat upacara;
d. tanda pangkat siswa; dan
e. tanda pangkat khusus.
(2) Tanda pangkat harian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a digunakan oleh Pegawai sebagai kelengkapan PDH dan PDU.
(3) Tanda pangkat upacara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, digunakan sebagai kelengkapan PDU bagi pegawai mulai dari golongan IV/c sampai dengan golongan IV/e.
(4) Tanda pangkat siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Pegawai yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai kelengkapan PDL.
(5) Tanda pangkat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, merupakan pangkat Adhyaksa Utama yang digunakan oleh Jaksa Agung.
(6) Gambar, bentuk, warna, ukuran, dan bahan dasar tanda pangkat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

(1) Tanda induk kesatuan dan lambang Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dipasang pada lengan sebelah kiri Pakaian Dinas Umum.

(2) Tanda induk kesatuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipasang dengan jarak 2,5 (dua koma lima) sentimeter di bawah lidah baju.
(3) Lambang Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dengan jarak 2 (dua) centimeter di bawah tanda induk kesatuan.
(4) Gambar, bentuk, warna dan ukuran Tanda induk kesatuan dan lambang Kejaksaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

(1) Tanda lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipasang pada lengan sebelah kanan Pakaian Dinas Umum dengan jarak 2,5 (dua koma lima) centimeter di bawah lidah baju.
(2) Gambar, bentuk, warna dan ukuran tanda lokasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

(1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas:
a. papan nama yang terbuat dari akrilik; dan
b. papan nama yang terbuat dari bahan kain dan dibordir.
(2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai atribut PDH, PDU, PSH, PSL, Pakaian Korpri, dan pakaian batik.
(3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai atribut PDL dan PDP.
(4) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan ketentuan:
a. untuk PDH, PDU, PDL, dan PDP dikenakan pada dada sebelah kanan dengan jarak 1 (satu) sentimeter di atas tutup saku.

b. untuk PSH, Pakaian Korpri dan pakaian batik dikenakan pada dada sebelah kanan.
(5) Gambar, bentuk, warna, dan ukuran papan nama tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

(1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d digunakan oleh:
a. Jaksa Agung;
b. Pejabat Eselon I;
c. Pejabat Eselon II;
d. Pejabat Eselon III;
e. Pejabat Eselon IV; dan
f. Pejabat Eselon V.
(2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada dada sebelah kanan sebagai atribut PDH dan PDU.
(3) Gambar, bentuk, warna, dan ukuran tanda jabatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

(1) Tanda kewenangan Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f digunakan oleh Jaksa sebagai atribut PDH dan PDU.
(2) Tanda kewenangan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dada sebelah kiri dengan jarak 3 (tiga) centimeter di atas tutup saku.
(3) Gambar, bentuk, warna, dan ukuran tanda kewenangan Jaksa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

(1) Tanda Persatuan Jaksa INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g digunakan oleh Jaksa sebagai atribut PDH dan PDU.

(2) Tanda Persatuan Jaksa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dada sebelah kanan dengan jarak 3 (tiga) sentimeter di atas tutup saku.
(3) Gambar, bentuk, warna, dan ukuran tanda Persatuan Jaksa INDONESIA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

(1) Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h digunakan oleh Pegawai sebagai atribut PDH dan PDU.
(2) Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dada sebelah kiri dengan jarak 1 (satu) sentimeter di atas tutup saku.
(3) Jenis, bentuk, warna, dan ukuran Satyalancana Karya Satya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Tanda kehormatan/tanda kemahiran/brevet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i digunakan oleh Pegawai yang telah memperoleh sertifikat pendidikan, pelatihan dan kemahiran tertentu.
(2) Tanda kehormatan/tanda kemahiran/brevet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada pakaian PDH dan PDU.
(3) Pengawasan penggunaan tanda kehormatan/tanda kemahiran/brevet dilakukan oleh atasan langsung sebagai fungsi pengawasan melekat.

(1) Monogram Jaksa atau monogram Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j digunakan pada kedua sisi ujung kerah PDH dan PDU.
(2) Gambar, bentuk, warna, dan ukuran monogram Jaksa atau monogram Tata Usaha tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

(1) Lencana Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf k digunakan oleh Pegawai sebagai kelengkapan PSH, PSL, pakaian batik, atau pakaian lain berdasarkan persetujuan Jaksa Agung.
(2) Gambar, bentuk, warna, dan ukuran lencana Kejaksaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

(1) Lencana korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf l digunakan pada dada sebelah kiri pakaian korpri.
(2) Bentuk lencana korpri diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:
a. tongkat komando;
b. tali bahu;
c. ikat pinggang;

d. kancing baju berlogo Kejaksaan; dan
e. dasi.

(1) Tongkat komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a digunakan oleh Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri.
(2) Tongkat komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kelengkapan PDH dan PDU.
(3) Bentuk, ukuran, warna, dan bahan dasar tongkat komando tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

(1) Tali bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b digunakan oleh Pegawai yang melaksanakan tugas keprotokolan dan pengamanan pimpinan, keamanan dalam, piket, dan siswa PPPJ yang ditunjuk.
(2) Tali bahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kelengkapan PDH, PDU dan PDL.
(3) Penggunaan, bentuk, ukuran, warna, dan bahan dasar tali bahu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, terdiri atas:
a. ikat pinggang warna hitam dengan gesper kuning bergambar lambang kejaksaan, digunakan sebagai pelengkap PDH;
b. ikat pinggang dari bahan kain pakaian dengan gesper kuning berbentuk segi empat, digunakan sebagai pelengkap PDUK; dan
c. ikat pinggang kopel rim berwarna hitam atau berwarna putih, sebagai pelengkap PDL dalam pelaksanaan tugas keamanan dalam dan pengawalan tahanan.

(1) Kancing baju berlogo Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan sebagai kelengkapan PDU.
(2) Bentuk, warna, dan ukuran kancing baju berlogo Kejaksaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

(1) Dasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan sebagai kelengkapan PDUB dan PSL.

(2) Bentuk, warna dan ukuran dasi sebagai kelengkapan PDUB tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Bagi Pegawai yang hamil atau pegawai yang berjilbab menggunakan pakaian dinas dengan penyesuaian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Dalam memenuhi undangan di luar lingkungan Kejaksaan, Pegawai dapat menggunakan PDH, PSH, pakaian batik, atau pakaian lain sebagaimana yang ditentukan dalam undangan.

(1) Ketentuan lain yang mengatur mengenai Pakaian Dinas, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kejaksaan ini.
(2) Penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai yang melaksanakan tugas pengamanan terhadap pimpinan dapat mengacu pada ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-007/A/JA/08/2017 tentang Pedoman Pengamanan Pimpinan di Lingkungan Kejaksaan Republik INDONESIA.

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini, Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-429/A/J.A/08/2002 tentang Pakaian Dinas Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-

078/A/JA/08/2007 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-429/A/JA/08/2002 tentang Pakaian Dinas Kejaksaan RI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2018

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA