Peraturan Badan Nomor 14 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Bahan Obat dan Makanan adalah Bahan Obat, Bahan Obat Kuasi, Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan.
2. Pemasukan Bahan Obat dan Makanan adalah importasi Bahan Obat dan Makanan ke dalam wilayah INDONESIA.
3. Surat Keterangan Impor Border yang selanjutnya disingkat SKI Border adalah surat persetujuan pemasukan Bahan Obat dan Bahan Obat Tradisional ke dalam wilayah INDONESIA dalam rangka pengawasan peredaran Bahan Obat dan Makanan.
4. Surat Keterangan Impor Post Border yang selanjutnya disebut SKI Post Border adalah surat persetujuan pemasukan Bahan Obat Tradisional Berupa Bahan Obat Kuasi, Bahan Kosmetika, Bahan Suplemen Kesehatan, dan Bahan Pangan

Olahan ke dalam wilayah INDONESIA dalam rangka pengawasan peredaran Bahan Obat dan Makanan.
5. Pelayanan Prioritas adalah pelayanan SKI Border atau SKI Post Border untuk Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam wilayah INDONESIA melalui proses rekomendasi secara otomatis oleh sistem.
6. Pemohon SKI Border adalah perusahaan atau importir yang diberi kuasa oleh perusahaan, untuk mengajukan permohonan pemasukan bahan obat dan bahan obat tradisional ke dalam wilayah INDONESIA.
7. Pemohon SKI Post Border adalah perusahaan atau importir yang diberi kuasa oleh perusahaan, untuk mengajukan permohonan pemasukan bahan obat tradisional berupa bahan obat kuasi, bahan kosmetika, bahan suplemen kesehatan, dan bahan pangan ke dalam wilayah INDONESIA.
8. Bahan Obat adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi termasuk baku pembanding.
9. Bahan Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan Bahan Obat Tertentu adalah Bahan Obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
10. Bahan Obat Tradisional adalah bahan aktif berupa simplisia atau sediaan galenik maupun bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan obat tradisional dan tidak dalam kemasan yang siap digunakan oleh konsumen.
11. Bahan Obat Kuasi adalah bahan aktif yang memiliki khasiat maupun bahan tambahan yang

digunakan dalam pembuatan obat kuasi.
12. Bahan Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam dan/atau sintetik yang merupakan komponen kosmetika.
13. Bahan Suplemen Kesehatan adalah bahan aktif yang memiliki khasiat/manfaat maupun bahan tambahan yang digunakan dalam pembuatan suplemen kesehatan.
14. Bahan Pangan adalah bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi makanan dan minuman tidak dalam kemasan eceran yang siap digunakan oleh konsumen, termasuk bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan bahan lainnya.
15. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
17. Nomor Aju adalah nomor yang diberikan oleh sistem pada setiap permohonan surat keterangan impor.
18. Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.
19. Deputi adalah Deputi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
20. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
21. Hari adalah hari kalender.
22. Jam adalah jam kerja.

2. Ketentuan ayat (1) diubah serta di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Pemasukan Bahan Obat dan Makanan juga harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan.
(2) Persetujuan dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. SKI Border; atau
b. SKI Post Border.
(3) SKI Border atau SKI Post Border sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan.
(3a) Pelaku usaha yang melakukan pemasukan Bahan Obat dan/atau Bahan Obat Tradisional secara border wajib memiliki SKI Border pada saat mengajukan pemberitahuan impor barang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
(3b) Pelaku usaha yang melakukan pemasukan Bahan Suplemen Kesehatan, Bahan Kosmetika dan/atau Bahan Pangan Olahan secara post border wajib memiliki SKI Post Border paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal terbit surat persetujuan pengeluaran barang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
(3c) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemasukan Bahan Obat berupa narkotika, psikotropika atau prekursor harus memenuhi persyaratan:
a. analisa hasil pengawasan; dan
b. surat persetujuan impor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) SKI Border atau SKI Post Border sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

3. Ketentuan ayat (1) diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border harus memiliki NIB melalui Online Single Submission untuk mendapatkan pelayanan SKI Border atau SKI Post Border.
(1a) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border harus memilih kode izin SKI Border atau SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan Makanan pada sistem Online Single Submission.
(1b) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus melakukan pendaftaran untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi dengan mekanisme single sign on di laman resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga national single window.
(2) Pendaftaran melalui mekanisme single sign on sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) dilakukan untuk memperoleh akses login di inhouse Badan Pengawas Obat dan Makanan, termasuk UPT BPOM dan laman resmi lembaga national single window.
(3) Dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa maka penerima kuasa harus mendapatkan surat kuasa yang disahkan oleh notaris.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border melakukan entry data secara daring dan mengunggah dokumen pendukung pada laman resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga national single window.
(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas hasil pemindaian:
a. asli surat permohonan yang ditandatangani oleh direktur atau kuasa direksi bermaterai cukup;
b. asli surat pernyataan penanggung jawab bermaterai cukup;
c. asli NIB;
d. asli surat kuasa pemasukan yang dibuat dalam bentuk akta umum oleh notaris jika Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border merupakan pelaku usaha yang perusahaannya menerima kuasa untuk mengimpor; dan
e. daftar HS Code komoditi yang akan diimpor.
(3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border harus mencantumkan alamat gudang tempat penyimpanan produk dengan jelas.
(4) Untuk permohonan SKI Border Bahan Obat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga harus dilengkapi dengan hasil pemindaian dokumen asli:
a. perizinan berusaha industri farmasi atau izin berusaha pedagang besar farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan

b. sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) bagi pedagang besar farmasi.
(5) Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan verifikasi secara daring.
(6) Apabila diperlukan, petugas dapat melakukan verifikasi dokumen secara manual.
(7) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan benar, Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border akan mendapatkan nama pengguna dan kata sandi untuk dapat login ke laman resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga national single window.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendaftaran Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dilakukan 1 (satu) kali.
(2) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border dapat mengubah data Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border sepanjang tidak terkait dengan NIB.
(3) Jika terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border wajib mengubah data secara daring melalui laman resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga national single window dengan melampirkan data dukung yang berhubungan dengan data yang diubah.
(4) Terhadap perubahan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

(5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan pengawas Obat dan Makanan memberikan persetujuan atau menolak perubahan data yang diajukan oleh Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border.
(6) Dalam hal perubahan data terkait NIB, Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border wajib mengajukan permohonan pendaftaran kembali secara daring.

6. Di antara Pasal 9 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border tidak dapat login ke laman resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga national single window, dapat menggunakan fasilitas “lupa kata sandi”.
(2) Dalam hal Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border tidak dapat menggunakan fasilitas “lupa kata sandi”, untuk menghindari penyalahgunaan nama pengguna, Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border harus mengajukan surat permohonan perubahan identitas kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan secara manual dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border menunjukkan asli surat kuasa dari direktur perusahaan;
b. asli surat permohonan menggunakan kop perusahaan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh direktur perusahaan; dan
c. fotokopi disertai dengan menunjukkan dokumen asli NIB.

(3) Persetujuan perubahan akan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan benar.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Tata cara pendaftaran Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border dan perubahan data Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border tercantum dalam petunjuk penggunaan daring pada laman resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga national single window.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Permohonan surat keterangan impor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

(1) Permohonan SKI Border atau SKI Post Border dilakukan secara daring.
(2) UPT BPOM seluruh wilayah INDONESIA yang belum terkoneksi dengan laman resmi lembaga national single window maka permohonan SKI Border atau

SKI Post Border dilakukan secara manual.

10. Pasal 14 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

(1) Permohonan SKI Border atau SKI Post Border sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen elektronik sebagai berikut:
a. sertifikat analisis atau Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional INDONESIA (SNI) untuk Bahan Pangan SNI wajib;
b. lembar data keamanan dan/atau spesifikasi bahan;
c. surat pernyataan tujuan penggunaan/tujuan pendistribusian; dan
d. faktur.
(2) Sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a paling sedikit harus memuat:
a. nama bahan;
b. parameter uji sesuai ketentuan;
c. hasil uji;
d. metode analisis;
e. nomor batch/nomor lot/kode produksi; dan
f. tanggal produksi dan/atau tanggal kedaluwarsa.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, sertifikat analisis Bahan Obat harus mencantumkan tanggal produksi dan tanggal kedaluwarsa.
(4) Dalam hal penerbit sertifikat analisis berbeda dengan produsen maka nama produsen harus dicantumkan pada sertifikat analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(5) Jika diperlukan, Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat melakukan pengambilan sampel dan evaluasi untuk dilakukan pengujian di laboratorium terakreditasi.
(6) Pembiayaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan kepada Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border.
(7) Jika diperlukan terkait dengan keamanan dan mutu, Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat meminta Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border untuk melampirkan dokumen pendukung lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Judul Bagian Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Permohonan SKI Post Border untuk Bahan Kosmetika selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, juga harus dilengkapi dengan:
a. surat pernyataan yang diterbitkan oleh produsen bahan parfum bahwa parfum dibuat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh asosiasi internasional bahan parfum yaitu International Fragrance Association (IFRA) untuk Bahan Kosmetika berupa bahan parfum;
b. pelaporan pendistribusian bahan parfum yang diimpor sebelumnya; dan/atau

c. sertifikat/surat keterangan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border wajib melengkapi dokumen permohonan secara benar dan sah yang diunggah dalam laman resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga national single window.
(2) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border dilarang mengedarkan, memindahtangankan, dan/atau menggunakan Bahan Obat dan Makanan sebelum SKI Border atau SKI Post Border diterbitkan.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) Jam setelah dokumen diterima lengkap sesuai persyaratan dan setelah melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak, dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 19 dievaluasi untuk mengetahui pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu untuk diterbitkan persetujuan atau penolakan.
(2) Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan evaluasi menggunakan mekanisme dilanjutkan (clock on) dan dihentikan (clock off) terhadap

pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal hasil evaluasi berupa perbaikan terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perhitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan (clock off) sampai dengan Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border menyampaikan tambahan data.
(4) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border menyampaikan tambahan data paling banyak 3 (tiga) kali dalam batas waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal Nomor Aju diterbitkan.
(5) Perhitungan waktu evaluasi akan dilanjutkan (clock on) setelah Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border menyerahkan tambahan data secara lengkap dan benar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Dalam hal Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border tidak dapat menyampaikan tambahan data dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) atau mendapatkan keputusan penolakan maka:
a. permohonan dinyatakan batal dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali;
dan
b. Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border harus mengajukan permohonan baru dengan melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak.

16. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

(1) Persetujuan permohonan SKI Border atau SKI Post Border sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat

(1) diterbitkan dalam bentuk elektronik, tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah.
(2) SKI Border atau SKI Post Border sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam batas waktu paling lama 6 (enam) Jam terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
(3) Dalam hal permohonan SKI Border atau SKI Post Border sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(1) ditolak, penolakan permohonan disampaikan secara daring melalui laman resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga national single window.
(4) SKI Border atau SKI Post Border dapat dicetak oleh Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border atau instansi lain yang berkepentingan melalui laman resmi lembaga national single window.
(5) Dalam hal terdapat kendala teknis, SKI Border atau SKI Post Border dapat diterbitkan lebih dari 6 (enam) Jam atau secara manual.
(6) UPT BPOM seluruh wilayah INDONESIA yang belum terkoneksi dengan laman resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan Makanan, penerbitan SKI Border atau SKI Post Border dilakukan secara manual.

17. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penerbitan SKI Border atau SKI Post Border juga dapat diberikan Pelayanan Prioritas.
(2) Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memiliki NIB;
b. memiliki rekam jejak yang baik, yaitu mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan obat dan makanan selama minimal 6 (enam) bulan terakhir; dan
c. telah melakukan importasi selama 6 (enam) bulan terakhir dengan frekuensi dan volume tertentu.
(3) Selain harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelayanan Prioritas penerbitan SKI Border atau SKI Post Border hanya dapat diberikan berdasarkan hasil kajian risiko dengan mempertimbangkan antara lain tingkat risiko yang bukan merupakan kategori high risk.
(4) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border yang masuk dalam daftar Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Deputi dan dievaluasi secara berkala.
(5) Pelayanan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sepanjang Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border tetap memenuhi kriteria sesuai dengan evaluasi berkala.

18. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Penerbitan SKI Border atau SKI Post Border dapat diberikan pelayanan percepatan untuk keperluan penanggulangan wabah/pandemi dan/atau kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelayanan percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

19. Pasal 25 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemasukan Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan/atau Bahan Pangan untuk keperluan industri kecil dan industri menengah diajukan oleh importir yang bertindak sebagai Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border.
(2) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 15 juga harus memiliki surat perjanjian kerja sama pemasukan barang dengan pemilik barang.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan SKI Border atau SKI Post Border sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis bagi pemasukan Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan/atau Bahan Pangan oleh importir untuk pemilik barang yang tidak memiliki NIB yang berlaku juga sebagai angka pengenal importir.

21. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border dikenai biaya untuk setiap kali pemasukan sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembayaran penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran secara elektronik.

(3) Dalam hal terdapat keadaan memaksa atau UPT belum terkoneksi secara daring dengan laman resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan Makanan, pembayaran penerimaan negara bukan pajak dapat dilakukan secara manual.
(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

22. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pembayaran penerimaan negara bukan pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border mengirim permohonan melalui laman resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga national single window.
(2) Nomor Aju diterbitkan sejak dokumen pertama kali dibuat pada laman resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga national single window sebagai awal perhitungan umur nomor pengajuan.
(3) Service Level Arrangement dihitung sejak pembayaran yang dilakukan sudah masuk ke laman resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan Makanan atau laman resmi lembaga national single window.
(4) Service Level Arrangement sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tingkat layanan waktu penerbitan keputusan persetujuan atau penolakan SKI Border atau SKI Post Border Pemasukan Bahan

Obat dan Makanan.
(5) Dalam 1 (satu) Nomor Aju dapat memuat paling banyak 20 (dua puluh) item produk.

(1) Pengajuan permohonan untuk SKI Border atau SKI Post Border selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A.
(2) Importir yang bertindak sebagai Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border yang mengajukan permohonan pemasukan Bahan Obat Tradisional, Bahan Kosmetika, dan/atau Bahan Pangan untuk keperluan industri kecil dan industri menengah selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36A.

23. Judul Bab XII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Industri farmasi atau pedagang besar farmasi yang melakukan kegiatan importasi Bahan Obat wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan importasi Bahan Obat.
(2) Laporan pelaksanaan importasi Bahan Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala untuk:

a. industri farmasi, berupa laporan pemasukan dan penggunaan Bahan Obat; dan
b. pedagang besar farmasi, berupa laporan pemasukan dan penyaluran Bahan Obat.
(2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan pelaksanaan importasi Bahan Obat berupa narkotika, psikotropika, dan prekursor dilaksanakan setiap setelah pelaksanaan importasi.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) disampaikan kepada Kepala Badan cq.
Direktur terkait yang menangani importasi Bahan Obat.
(4) Dihapus.

25. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 38A dan Pasal 38B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemohon SKI Border atau Pemohon SKI Post Border wajib menyampaikan laporan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan kepada Kepala Badan melalui laman resmi pelayanan SKI Border atau SKI Post Border Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam batas waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pengeluaran barang.
(2) Khusus pelaporan Bahan Obat Tertentu, Pemohon SKI Border wajib menyampaikan laporan pemasukan Bahan Obat Tertentu setiap kali importasi dalam batas waktu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melalui laman resmi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Khusus pelaporan Bahan Kosmetika, Pemohon SKI Post Border wajib menyampaikan laporan penditsribusian

Bahan Kosmetika setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Badan c.q. Direktur terkait yang menangani importasi Bahan Kosmetika.

26. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini bagi Pemasukan Bahan Obat dan Makanan untuk tujuan penelitian, pengembangan produk, ilmu pengetahuan/riset dan/atau donasi.
(2) Izin Pemasukan Bahan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme jalur khusus/Special Access Scheme.
(3) Pemasukan Bahan Obat dan Makanan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui jasa pengiriman/pengangkutan.
(4) Bahan Obat dan Makanan untuk keperluan penelitian, pengembangan produk dan/atau ilmu pengetahuan/riset, dan/atau donasi harus memenuhi ketentuan:
a. tidak untuk diperjualbelikan; dan/atau
b. dalam jumlah terbatas sesuai dengan kebutuhan.
(5) Ketentuan mengenai batasan jumlah, persyaratan dan tata cara permohonan pemasukan Bahan Obat dan Makanan melalui jalur khusus/ Special Access Scheme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemasukan Bahan Obat dan Makanan melalui Jalur Khusus/Special Access Scheme.

27. Ketentuan ayat (4) Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan dilakukan melalui pemeriksaan produk dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan:
a. kesesuaian Bahan Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah INDONESIA dengan data yang tercantum dalam dokumen pemasukan; dan
b. kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan.
(3) Pengawasan pemasukan Bahan Obat dan Makanan dapat dilakukan berdasarkan analisis risiko.
(4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan data realisasi pemasukan Obat dan Makanan yang dikirimkan melalui laman resmi lembaga national single window.
(5) Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan dilakukan berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait.

28. Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk melindungi masyarakat dari Bahan Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya, atau dari penyalahgunaan Bahan Obat dan Makanan, Bahan Obat dan Makanan tertentu dilarang dimasukkan ke dalam wilayah INDONESIA.

(2) Bahan Obat dan Makanan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang dilarang impor.

29. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3a), ayat (3b), Pasal 9 ayat (3), ayat (6), Pasal 20, Pasal 32, Pasal 38 ayat (1), Pasal 38A, dan/atau Pasal 38B dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran;
c. penghentian layanan prioritas selama 2 (dua) tahun;
d. penutupan akses daring pengajuan permohonan SKI Border dan SKI Post Border untuk produk yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun;
e. pemusnahan atau pengiriman kembali ke negara asal/re-ekspor; dan/atau
f. denda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditembuskan kepada Kementerian/Lembaga terkait.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Kepala Badan.

30. Di antara Pasal 42 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan yang mengatur mengenai tindak lanjut hasil pengawasan.

31. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

32. Lampiran IV dihapus.

#### Pasal II
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juli 2020

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA