Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2021 tentang HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL PADA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. 2. Rumah Tangga adalah konsumen yang memanfaatkan Gas Bumi untuk kebutuhan rumah tangga sendiri dan tidak untuk diperdagangkan. 3. Pelanggan Kecil adalah konsumen Gas Bumi yang pemanfaatannya untuk kebutuhan sendiri (konsumen akhir) dengan jumlah pemakaian Gas Bumi sampai dengan 1.000 M³/bulan (seribu meter kubik per bulan). 4. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.

(1) Rumah Tangga meliputi: a. Rumah Tangga 1 (RT-1) terdiri dari rumah susun, rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan sejenisnya; dan b. Rumah Tangga 2 (RT-2) terdiri dari rumah menengah, rumah mewah, apartemen, dan sejenisnya. (2) Pelanggan kecil meliputi: a. Pelanggan Kecil 1 (PK-1) terdiri dari rumah sakit pemerintah, puskesmas, panti asuhan, tempat ibadah, lembaga pendidikan pemerintah, lembaga keagamaan, kantor pemerintah, lembaga sosial, usaha mikro, dan sejenisnya; b. Pelanggan Kecil 2 (PK-2) terdiri dari hotel, restoran atau rumah makan, rumah sakit swasta, perkantoran swasta, lembaga pendidikan swasta, pertokoan/rumah toko/rumah kantor/pasar/mall/ swalayan, dan kegiatan komersial sejenisnya. (3) Harga jual Gas Bumi melalui pipa yang dijual oleh Badan Usaha untuk konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, terdiri atas: a. Rumah Tangga-1 (RT-1) paling banyak Rp4.250/M3 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter kubik); b. Rumah Tangga-2 (RT-2) paling banyak Rp6.000/M3 (enam ribu rupiah per meter kubik); c. Pelanggan Kecil-1 (PK-1) paling banyak Rp4.250/M3 (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah per meter kubik); dan d. Pelanggan Kecil-2 (PK-2) paling banyak Rp6.000/M3 (enam ribu rupiah per meter kubik). (4) Penerapan harga jual Gas Bumi oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara bertahap. (5) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Badan Usaha Milik Negara yang meliputi: a. PT Pertamina (Persero); dan/atau b. anak perusahaan PT Pertamina (Persero).

Badan Usaha yang melaksanakan penjualan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), mempunyai kewajiban: a. melaksanakan sosialisasi harga jual Gas Bumi melalui pipa untuk konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil; b. memberikan pelayanan sesuai dengan standar mutu layanan kepada konsumen; c. meningkatkan standar mutu pelayanan; d. memberikan jaminan volume pasokan dan tekanan Gas Bumi; dan e. memberikan kompensasi kepada konsumen, dalam hal Badan Usaha tidak memberikan layanan sesuai dengan mutu layanan.

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil yang Dijual oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. di Wilayah Jaringan Distribusi Batam sebelum Peraturan Badan ini berlaku, disesuaikan dengan Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil dalam Peraturan Badan ini.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2021 KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA, ttd M. FANSHURULLAH ASA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA